بسم هللا الرحمن الرحيم

PUTUSAN Nomor 18/Pdt.G/2015/PTA.Smd. ,

‫بسم هللا الرحمن الرحيم‬ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Talak antara ; PEMBANDING, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMA, tempat kediaman di KOTA TARAKAN. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Salahuddin S.H. Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Advokat dan Penasehat Hukum “ Salahuddin & Rekan “ berkantor di Lingkas Ujung Rt.02, Rw III, Nomor 09 Tarakan, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 23 Februari 2015, sebagai Termohon/Pembanding; Melawan TERBANDING, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan

Wiraswasta,

pendidikan S1, tempat kediaman di KOTA TARAKAN,

sebagai

Pemohon/Terbanding; Pengadilan Tinggi Agama tersebut; Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan; Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;

DUDUK PERKARA Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan sela Pengadilan Tinggi Agama Samarinda tanggal 26 Mei 2015 Masehi bertepatan

dengan

tanggal

08

Sya’ban

1436

Hijriyah

Nomor

18/Pdt.G/2015/PTA.Smd. yang amarnya berbunyi sebagai berikut; - Menyatakan permohonan banding Termohon/Pembanding dapat diterima;

- Menyatakan sebelum mengadili pokok perkara; 1. Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Tarakan untuk membuka kembali persidangan dalam perkara yang dimohonkan banding untuk keperluan : a. Memeriksa keberatan Termohon/Pembanding sebagaimana keberatan dalam memori bandingnya; b. Memeriksa penghasilan Pemohon/Terbanding; c. Memberikan

kesempatan

kepada

kedua

belah

pihak

untuk

mengajukan alat-alat bukti yang dikehendaki; 2. Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Tarakan agar segera setelah selesai melaksanakan pemeriksaan tambahan yang dimaksud berita acara sidang beserta berkas perkara dikirimkan kembali ke Pengadilan Tinggi Agama Samarinda; -

Menangguhkan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sampai putusan akhir; Bahwa memperhatikan hasil pemeriksan tambahan yang telah dilakukan

oleh Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan tambahan pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2015;

PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa oleh karena syarat formil permohonan banding Pembanding telah dipertimbangkan pada Putusan Sela, maka syarat formil tersebut dipandang tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam putusan ini; Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Sidang yang dilakukan oleh Pengadilan Tingkat Pertama pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2015, pada persidangan tersebut Termohon/Pembanding menyampaikan catatan

tertulis

yang

menyatakan

setelah

diajukan

banding

Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding melakukan persetubuhan/ hubungan seks sebanyak 7 (tujuh) kali, yaitu pada 5 dan 11 April 2015, tanggal 6, 10 dan 11 Mei 2015, tanggal 06 dan 08 Juni 2015; Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 01 Juli 2015 itu pula Termohon/Pembanding menyatakan tidak dapat mengajukan bukti vidio yang

selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim jika Pemohon/Terbanding tetap menolak telah terjadi hubungan persetubuhan agar bersedia mengangkat sumpah; Menimbang, bahwa sehubungan Pemohon/Terbanding telah membantah terjadi hubungan seks antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/ Pembanding baik sewaktu proses sidang di Pengadilan Tingkat Pertama maupun setelah banding diajukan, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama atas permintaan

Termohon/Pembanding

memerintahkan

kepada

Pemohon/

Terbanding untuk mengangkat sumpah tentang pengingkaran terjadinya persetubuhan tersebut, akan tetapi Pemohon/Terbanding tidak bersedia mengangkat sumpah dan mengembalikan kepada Termohon/ Pembanding untuk mengangkat sumpah; Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Pemohon/Terbanding menolak untuk

mengangkat

sumpah

dan

mengembalikan

kepada

Termohon/

Pembanding untuk mengangkat sumpah, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama memerintahkan kepada Termohon/Pembanding untuk mengangkat sumpah. Selanjutnya Termohon/Pembanding telah mengangkat sumpah didepan sidang yang pada pokoknya menyatakan bahwa semua yang telah disampaikan dalam memori banding dan catatan tertulis yang disampaikan dalam persidangan tambahan adalah benar adanya; Menimbang,

bahwa

sumpah

yang

diucapkan

oleh

Termohon/

Pembanding adalah sebagai sumpah pemutus (decissoir), oleh karena melakukan hubungan sex merupakan suatu perbuatan yang dilakukan kedua belah pihak dan atas permintaan Termohon/Pembanding, Pemohon/Terbanding tidak bersedia mengangkat sumpah untuk meneguhkan bantahannya akan tetapi Pemohon/Terbanding mengembalikan sumpah tersebut kepada pihak lawan dan pihak lawan dalam hal ini Termohon/Pembanding bersedia mengangkat sumpah, hal tersebut sejalan dengan isi pasal 183 R.Bg; Menimbang, bahwa dalam kasus serupa hal tersebut sesuai pula dengan pendapat ahli Fiqh Sayyid Bakri dalam Kitab I’anatuth tholibin Juz IV halaman 60 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis yang berbunyi sebagai berikut :

‫لواختلف الزوجا ن فى التمكين وعد مه بان ادعته هي وانكره هو والبينة صدق بيميىه‬ ‫الن االصل عدمه فلووكل عه اليميه حلفت هي بيميه الرد واستحقت الىفقة‬ Artinya: Apabila ada perbedaan pendapat antara suami isteri tentang ada tidaknya penyerahan diri dimana isteri mendalilkan telah terjadi dan pihak suami menyangkalnya sedang sama sekali tidak ada alat bukti, maka dibenarkan suami tersebut dengan mengangkat sumpah, karena pada asalnya tidak ada penyerahan diri, jika suami tidak bersedia disumpah/mengangkat sumpah maka dikembalikan sumpah tersebut kepada isteri untuk mengangkat sumpah maka isteri berhak atas nafkah; Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti sumpah tersebut, maka memori banding Termohon/Pembanding dan catatan tertulis yang diajukan Termohon/Pembanding pada pemeriksaan sidang tambahan tanggal 01 Juli 2015 yang menyatakan pada tanggal 22 Desember 2014 dan 14 Januari 2015 Pemohon/Terbanding minta di oral sex oleh Termohon/Pembanding dan pada waktu ba’da asar tanggal 14 Februari 2015 atau 4 hari sebelum pembacaan putusan Pemohon/Terbanding telah melakukan hubungan seks/persetubuhan dengan Termohon/Pembanding. Kemudian pada tanggal 21 Februari 2015 Pemohon/Terbanding

melakukan

hubungan

sex

dengan

Termohon/

Pembanding dan pada tanggal 04 Maret 2015 Pemohon/Terbanding melakukan oral sex dan Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding masih berhubungan seks/bersetubuh dengan Termohon/Pembanding pada tanggal 5 dan 11 April 2015, tanggl 06, 10 dan 11 Mei 2015, serta tanggal 06 dan 08 Juni 2015, telah terbukti; Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam putusan Pengadilan Agama Tarakan yang dimohonkan banding tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut pada halaman 11 putusan aquo yang menyatakan “bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, telah sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia”. “berdasarkan

Dan

yang

tersebut

pada

pertimbangan-pertimbangan

halaman

13

tersebut,

yang maka

menyatakan permohonan

Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon dan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Tarakan”. Dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut; Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Tarakan memberikan izin kepada Pemohon/Terbanding untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon/Pembanding didepan sidang Pengadilan Agama Tarakan dengan mendasarkan alasan pokok bahwa sejak bulan Maret 2006 antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/ Pembanding mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon/Pembanding menjalin cinta dengan pria lain dan kelima anak telah dianggap yatim oleh Termohon/Pembanding yang akibatnya pada 19 Oktober 2014 Termohon/Pembanding pergi meninggalkan tempat kediaman bersama; Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut karena Termohon hadir dalam sidang sewaktu tahap pembuktian maka Termohon/Pembanding sudah tidak dapat memberikan jawabannya, yang selanjutnya berdasarkan alat bukti keterangan dua orang saksi dibawah sumpah yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding maka telah terbukti jika antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akibatnya antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah terjadi pisah tempat tinggal, sedangkan tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tidak dapat dibuktikan; Menimbang, bahwa walaupun antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah terjadi pisah tempat tinggal, akan tetapi dari hasil pemeriksaan tambahan setelah adanya putusan sela, antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/ Pembanding

telah terbukti masih sering melakukan hubungan badan baik

dengan oral sex maupun dengan hubungan kelamin, hubungan tersebut dilakukan sejak masih proses persidangan di Pengadilan Agama Tarakan maupun setelah putus dan setelah perkara diajukan banding. Hubungan tersebut tidak hanya dilakukan satu atau dua kali saja, akan tetapi dilakukan berulang-ulang; Menimbang, bahwa hubungan kelamin yang dilakukan oleh seorang lakilaki sebagai suami terhadap seorang perempuan sebagai istrinya merupakan bukti masih adanya cinta seorang suami terhadap istrinya, seorang suami yang sudah

tidak lagi mencintai istrinya niscaya sudah tidak ada gairah dan

keinginan untuk hubungan kelamin, lebih-lebih lagi dalam perkara ini justru suami (Pemohon) yang berkehendak untuk menceraikan isterinya (Termohon); Menimbang, bahwa oleh karena antara suami isteri tersebut masih melakukan hubungan kelamin, maka antara suami isteri tersebut masih ada hubungan lahir dan batin, sehingga walaupun antara suami dan isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah pisah tempat tinggal, akan tetapi tidak dapat dipandang sebagai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dan belum mencapai kwalitas yang menjadikan pecahnya rumah tangga, dengan demikian alasan perceraian dengan dasar pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo.pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah tidak terpenuhi; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa Majelis Hakim Tingkat

Pertama

dalam

menjatuhkan

putusan

dengan

mengabulkan

permohonan Pemohon/Terbanding tidak dapat dipertahankan, oleh karenanya harus dibatalkan, dan mengadili sendiri menolak

permohonan Pemohon/

Terbanding; Menimbang, bahwa oleh karena perkara pokok berupa permohonan cerai talak ditolak, maka perkara tambahan berupa gugatan nafkah tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut; Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Pembanding; Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ; MENGADILI 1. Menyatakan permohonan banding Termohon/Pembanding dapat diterima; 2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Tarakan Nomor 0609/Pdt.G/2014/ PA.Trk. tanggal 18 Februari 2015; Dengan Mengadili sendiri 1. Menolak permohonan Pemohon; 2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 341.000- ( tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah ); 3. Membebankan kepada Termohon/Pembanding untuk mebayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ); Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dalam permusyawaratan Majelis

pada hari Rabu

tanggal

30

September 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijjah 1436 Hijriyah, oleh kami Drs. Sutardi sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Mas’ud dan Drs. H. Masyhudi HS, S.H., M.H.

masing-masing sebagai Hakim Anggota, ber-

dasarkan Penetetapan Ketua pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor 18/Pdt.G/2015/PTA.Smd. tanggal 05 Mei 2015, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Hj. Siti Umi Habibah Maryam, S.HI. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang beperkara;

KETUA MAJELIS

Drs. SUTARDI

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. H MAS’UD

Drs. H. MASYHUDI HS, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

Hj. SITI UMI HABIBAH MARYAM, SHI.

Perincian biaya perkara banding: 1. Biaya proses

: Rp. 139.000,00

2. Redaksi

: Rp.

5.000,00

3. Meterai

: Rp

6.000,00

Jumlah

: Rp. 150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah )

Samarinda, 1 Oktober 2015 Disalin sesuai aslinya Panitera,

Drs. M. DARMAN RASYID, SH., MH.