الجامعة الا سلامیة الا ندونیسیة

STATUTA

‫اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻹﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺔ‬ ‫ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ‬ MUKADDIMAH Sesungguhnya manusia merupakan makhluk ciptaan Allah Swt. paling mulia, berfungsi sebagai khalifah Allah di muka bumi, yang bersedia mengemban amanah dan tanggung jawab untuk beribadah kepada-Nya. Dalam menjalankan fungsinya, manusia mempunyai kebutuhan asasi dan kodrati guna meningkatkan derajat tertinggi kehidupan dan penghidupannya di antaranya pendidikan dan pengajaran melalui perintah membaca dan menulis. (QS 2: 30; QS 3: 110; QS 51: 56; dan QS 58:11). Atas kesadaran dan prakarsa para ulama, tokoh-tokoh Islam (Zu’ama), dan pendiri bangsa (the founding fathers), maka pada tanggal 27 Rajab 1364 H, bertepatan dengan tanggal 8 Juli 1945, didirikanlah Sekolah Tinggi Islam di Jakarta, yang akhirnya menjadi Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta. Universitas Islam Indonesia didirikan untuk menegakkan wahyu ilahi sebagai sumber inspirasi pengetahuan dan kebenaran mutlak, yang merupakan rahmatan lil ‘alamin, rahmat bagi umat manusia serta alam semesta, guna mendukung dan menjunjung tinggi cita-cita luhur dan suci bangsa Indonesia dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sejalan dengan spirit perumusan pembukaan UUD 1945. (QS 2: 147; QS 5: 35; dan QS 21:107). Universitas Islam Indonesia sebagai lembaga pendidikan tinggi Islam, dalam sejarah perkembangannya telah turut mengawal perjalanan bangsa melalui kontribusi dalam upaya penyemaian peserta didik berkepribadian unggul sesuai dengan dasar keimanan dan kebenaran ilmiah bersifat universal dan obyektif (QS 2: 111; QS 41: 53). Oleh karena itu, Universitas Islam Indonesia berketetapan untuk selalu berupaya secara kreatif dan inovatif menciptakan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan seni, sesuai tuntutan peradaban manusia yang berpedoman pada prinsip-prinsip syariat Islam. Demi tercapainya tujuan luhur pembangunan manusia Indonesia seutuhnya serta terwujudnya masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera jasmani dan rohani yang diridlai oleh Allah Swt., Universitas Islam Indonesia berketetapan untuk menjamin keberlangsungan sistem pendidikan yang menyiapkan peserta didik untuk menjadi cendekiawan muslim dan pemimpin bangsa yang bertakwa, berakhlak mulia, berilmu amaliah dan beramal ilmiah, yang memiliki keunggulan dalam keislaman, keilmuan, kepemimpinan, keahlian, kemandirian, dan profesionalisme (QS 3: 19 & 85; QS 6: 165; QS 10: 101; QS 21: 80; QS 34: 15; QS 35: 28; QS 53: 39; QS 58: 11.).

Halaman 1 dari 43

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Statuta Universitas Islam Indonesia ini yang dimaksud dengan: 1. Yayasan adalah Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia; 2. 3.

Universitas adalah Universitas Islam Indonesia; Fakultas adalah fakultas di lingkungan Universitas Islam Indonesia yang berfungsi mengkoordinasikan pendidikan akademik, profesi dan/atau vokasi dalam 1 (satu) atau seperangkat cabang ilmu keagamaan, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, sastra, dan/atau seni tertentu yang mencakup satu atau beberapa program/jenjang pendidikan; 4. Sekolah (school) adalah unsur pelaksana akademik dalam cabang ilmu tertentu; 5. Jurusan/Program Studi adalah pelaksana catur dharma yang melaksanakan program pendidikan akademik pada program sarjana; 6. Program Pascasarjana adalah program pendidikan Strata Dua (Magister) dan/atau Strata Tiga (Doktor) di tingkat fakultas; 7. Program Diploma adalah program pendidikan vokasi dalam cabang ilmu tertentu di bawah fakultas; 8. Program Profesi adalah program pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki profesi dengan persyaratan keahlian khusus; 9. Departemen adalah unsur penunjang pelaksana akademik di bawah Program Studi yang berfungsi mengelola sumber daya manusia dan mengembangkan kurikulum, silabus, satuan acara perkuliahan serta mata kuliah sesuai dengan bidangnya; 10. Lembaga adalah unsur penunjang pelengkap di tingkat universitas dalam bidang penelitian, pengabdian pada masyarakat, dakwah Islamiyah dan bidang lainnya; 11. Pusat adalah unsur penunjang pelengkap di bawah universitas atau di bawah lembaga atau fakultas dalam bidang penelitian, pengabdian pada masyarakat, dakwah Islamiyah, dan bidang lainnya; 12. Satuan organisasi adalah unit-unit organisasi dalam unit organisasi Universitas Islam Indonesia; 13. Laboratorium/studio adalah unsur penunjang utama pada tingkat jurusan/ program studi di bidang pendidikan dan pengajaran; 14. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal, pada setiap jenjang dan jenis pendidikan;

Halaman 2 dari 43

15. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan tinggi yang terstruktur dan berjenjang; 16. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang; 17. Pesantren (ma’had) adalah lembaga pendidikan nonformal di bawah universitas yang menyelenggarakan pendidikan agama Islam; 18. Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik dengan keahlian terapan tertentu maksimal setara dengan program sarjana; 19. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan; 20. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan; 21. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan; 22. Kebebasan akademik adalah kebebasan yang dimiliki anggota sivitas akademika Universitas Islam Indonesia untuk secara bertanggung jawab dan mandiri melaksanakan kegiatan-kegiatan akademik yang terkait dengan pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, dan dakwah Islamiyah; 23. Kebebasan mimbar akademik adalah bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan sivitas akademika Universitas Islam Indonesia menyampaikan pikiran dan pendapat sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan; 24. Norma akademik adalah ketentuan, peraturan, dan tata nilai yang berkaitan dengan aktivitas akademik yang wajib ditaati oleh seluruh mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan; 25. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan kuliah serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Universitas Islam Indonesia; 26. Dewan Dosen Departemen terdiri dari dosen tetap departemen yang bersangkutan; 27. Dewan Dosen Jurusan/Program Studi terdiri dari dosen tetap jurusan/program studi yang bersangkutan; 28. Dewan Dosen Fakultas terdiri dari dosen tetap fakultas yang bersangkutan; 29. Jabatan Struktural adalah jabatan untuk memenuhi posisi dalam struktur universitas; 30. Berhalangan tetap adalah satu keadaan di mana pejabat struktural tidak dapat melaksanakan tugas-tugas struktural sampai berakhir masa jabatannya yang disebabkan oleh meninggal dunia, sakit yang oleh dokter dinyatakan

Halaman 3 dari 43

permanen, hilang menurut putusan pengadilan, meninggalkan tugas struktural selama 30 (tiga puluh) hari atau lebih secara berturut-turut tanpa izin pejabat yang berwenang, meninggalkan tugas struktural selama lebih dari 60 (enam puluh) hari secara berturut-turut dengan izin pejabat yang berwenang, atau diangkat menjadi pejabat negara baik dengan izin ataupun tidak; 31. Berhalangan tidak tetap adalah berhalangan melaksanakan tugas-tugas struktural antara 14 (empat belas) hari sampai maksimum 60 (enam puluh) hari berturut-turut sebelum berakhirnya masa jabatan yang ditetapkan dengan izin dari pejabat yang berwenang; 32. Lembaga Kemahasiswaan adalah lembaga kemahasiswaan intra di lingkungan Universitas Islam Indonesia; 33. Senat Fakultas adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi di tingkat fakultas; 34. Senat Universitas adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi di tingkat universitas; 35. Sivitas Akademika adalah satuan yang terdiri atas dosen dan mahasiswa di lingkungan Universitas Islam Indonesia; 36. Warga Universitas Islam Indonesia adalah mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, alumni, orang tua mahasiswa, dan pensiunan pegawai Universitas Islam Indonesia; 37. Pembina adalah Pembina Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia; 38. Pengurus Yayasan adalah Pengurus Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia; 39. Rektor adalah Rektor Universitas Islam Indonesia; 40. Dekan adalah Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Islam Indonesia; 41. Catur Dharma Universitas Islam Indonesia terdiri dari pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian pada masyarakat, dan dakwah Islamiyah. BAB II JATI DIRI Bagian Kesatu Nama dan Hari Jadi Pasal 2 (1) Universitas ini bernama Universitas Islam Indonesia, yang secara resmi disingkat UII. (2) Penulisan resmi Universitas Islam Indonesia dalam bahasa Arab adalah

‫( اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻹﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺔ‬Al-Jami’ah Al-Islamiyah AlIndonesiyah) atau dalam bahasa Inggris adalah Islamic University of Indonesia. Halaman 4 dari 43

Pasal 3 (1) Universitas ini semula bernama Sekolah Tinggi Islam yang didirikan di Jakarta pada hari Ahad tanggal 27 Rajab 1364 H bertepatan dengan tanggal 8 Juli 1945 M. (2) Universitas berkedudukan di Yogyakarta sejak 4 Januari 1946 M. (3) Peringatan hari jadi (Milad/Dies Natalis) Universitas dilaksanakan setiap tanggal 27 Rajab tahun Hijriyah. Bagian Kedua Badan Penyelenggara Pasal 4 (1) Badan Penyelenggara Universitas adalah Yayasan. (2) Dalam menyelenggarakan Universitas, Yayasan berwenang dan berkewajiban membina, memelihara, menjaga, dan mengawasi pelaksanaan semua kegiatan Universitas. Bagian Ketiga Asas dan Pedoman Pasal 5 Universitas berasaskan Islam dan berpedoman pada Al Qur’an, Sunah Rasul, dan hukum yang berlaku di Indonesia. Bagian Keempat Nilai Dasar, Visi, Misi dan Tujuan Pasal 6 (1) Nilai dasar Universitas adalah kepaduan nilai pengabdian (ibadah) dan nilai keunggulan (ekselensi) yang dijadikan landasan utama dalam membangun visi dan misi Universitas. (2) Penjabaran dari nilai-nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pengurus Yayasan. Pasal 7 (1) Visi Universitas adalah terwujudnya Universitas Islam Indonesia sebagai: rahmatan lil’alamin, memiliki komitmen pada kesempurnaan (keunggulan), risalah Islamiyah, di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan dakwah, setingkat universitas yang berkualitas di negara-negara maju. Halaman 5 dari 43

(2) Misi Universitas adalah menegakkan Wahyu Ilahi dan Sunnah Nabi sebagai sumber kebenaran abadi yang membawa rahmat bagi alam semesta melalui pengembangan dan penyebaran ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, sastra, dan seni yang berjiwa Islam, dalam rangka membentuk cendekiawan muslim dan pemimpin bangsa yang bertakwa, berakhlak mulia, berilmu amaliah dan beramal ilmiah, yang memiliki keunggulan dalam keislaman, keilmuan, kepemimpinan, keahlian, kemandirian, dan profesionalisme. Pasal 8 Universitas bertujuan: a.

b. c. d.

membentuk cendekiawan muslim dan pemimpin bangsa yang berkualitas, bermanfaat bagi masyarakat, menguasai ilmu keislaman dan mampu menerapkan nilai-nilai Islami serta berdaya saing tinggi. mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, sastra, dan seni yang berjiwa Islam. turut serta membangun masyarakat dan negara Republik Indonesia yang adil dan makmur serta mendapat ridla Allah Swt. mendalami, mengembangkan, dan menyebarluaskan pemahaman ajaran agama Islam untuk dipahami, dihayati, dan diamalkan oleh warga Universitas dan masyarakat. Bagian Kelima Atribut Pasal 9

(1) Atribut Universitas terdiri dari lambang, bendera, himne, mars, busana akademik, stempel, dan kop surat. (2) Lambang Universitas adalah gambar dengan warna dan bentuk sebagai berikut:

Rumus Warna Biru : C: 100, M: 99, Y: 1, K: 0 Kuning : C: 4, M: 3, Y: 92, K: 0 Putih : C: 0, M: 0, Y: 0, K: 0

a. Gambar Gambar lambang Universitas berwujud perisai yang di dalamnya terdapat setangkai bunga berpolakan pena, buku, lunas kapal dan bertuliskan

Halaman 6 dari 43

Universitas Islam Indonesia dan di bawahnya bertuliskan huruf Arab (Al-Jami’ah Al-Islamiyah Al-Indonesiyah), berwarna kuning jika warna dasarnya gelap dan berwarna biru jika warna dasarnya terang. b. Warna Warna biru melambangkan ketegasan dan/atau kewibawaan. Warna kuning emas melambangkan harapan dan/atau pendidikan. Warna putih melambangkan ketulusan, kejujuran, dan ketekunan. c. Bentuk Bentuk perisai melambangkan pertahanan dan ketahanan. Bentuk bunga di tengah yang digayakan (distilisasi) menjadi kubah masjid melambangkan kebudayaan Indonesia yang sesuai dengan ajaran Islam. Bentuk bunga dengan lima mahkota melambangkan Dasar Negara Pancasila dan Rukun Islam. Bentuk melati berkelopak empat dan pada putik sari di atas bunga melambangkan perguruan tinggi atas dasar Catur Dharma. Bentuk yang digayakan (distilisasi) menjadi buku pada kelopak daun tengah melambangkan Kitab Suci Al Qur’an. Bentuk dua penyangga pada kelopak daun yang paling bawah melambangkan Dua Kalimat Syahadat. Bentuk lunas kapal sebagai pintu masjid di bawah kelopak melambangkan unsur budaya Islam. (3) Bendera Universitas berwarna dasar putih dengan gambar lambang Universitas. (4) Syair dan notasi lengkap Himne Universitas adalah sebagai berikut:

Halaman 7 dari 43

(5) Syair dan notasi Mars Universitas adalah sebagai berikut:

Halaman 8 dari 43

Halaman 9 dari 43

(6) Busana akademik mahasiswa adalah toga Universitas yang warnanya sesuai dengan warna khusus universitas dan jenjang pendidikannya masing-masing. (7) Busana akademik dosen adalah toga Universitas yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Universitas. (8) Kelengkapan toga Universitas berbentuk topi dengan hiasan kucir dan kalung dengan bentuk, warna, dan spesifikasinya diatur dalam Peraturan Universitas. (9) Bentuk, gambar, ukuran, warna stempel dan kop surat diatur dengan Peraturan Universitas. (10) Penggunaan atribut Universitas diatur dengan Peraturan Universitas. Pasal 10 (1) Setiap fakultas memiliki bendera, busana akademik, stempel, dan kop surat. (2) Spesifikasi dan penggunaan bendera, busana akademik, stempel, dan kop surat fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Universitas. Pasal 11 Bentuk huruf (font) tulisan  pada atribut Universitas dan/atau dokumen resmi lainnya mengikuti penulisan yang telah terdaftar pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 023698, 02 Agustus 2002. BAB III PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN Bagian Kesatu Tugas Pokok Universitas Pasal 12 (1) Universitas mempunyai tugas pokok menyelenggarakan Catur Dharma pendidikan tinggi yang meliputi: a. b. c. d.

pendidikan dan pengajaran; penelitian; pengabdian pada masyarakat; dan dakwah Islamiyah.

(2) Hasil pelaksanaan tugas pokok universitas yang telah diselenggarakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipublikasikan.

Halaman 10 dari 43

(3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Universitas mempunyai fungsi: a. menyelenggarakan, membina, dan mengembangkan pendidikan tinggi; b. menyelenggarakan, membina dan mengembangkan penelitian dalam rangka memelihara, melestarikan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, sastra, dan seni; c. menyelenggarakan, membina dan mengembangkan pengabdian pada masyarakat dalam rangka meningkatkan kehidupan manusia pada umumnya dan bangsa Indonesia pada khususnya; d. menyelenggarakan, membina dan mengembangkan dakwah Islamiyah; e. menyelenggarakan pelatihan kepemimpinan dan pembinaan bagi mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan; dan f. menyelenggarakan layanan pembelajaran dan administratif. Bagian Kedua Jalur, Jenjang, dan Jenis Pendidikan Pasal 13 (1) Jalur pendidikan di Universitas terdiri atas pendidikan formal dan nonformal. (2) Jenjang pendidikan di Universitas adalah jenjang pendidikan tinggi yang meliputi program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor. (3) Jenis pendidikan di Universitas meliputi pendidikan akademik, profesi, vokasi, dan keagamaan. Bagian Ketiga Kurikulum, Sistem Pendidikan, Bahasa Pengantar, dan Tahun Akademik Pasal 14 (1) Kurikulum pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan disusun dan dikembangkan dengan prinsip teoritis dan praktis sesuai dengan satuan pendidikan, dunia kerja, dan peserta didik. (2) Penyusunan dan pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan visi, misi, dan tujuan Universitas dengan mengacu pada standar nasional pendidikan dan/atau pendidikan internasional. (3) Pedoman penyusunan kurikulum ditetapkan dengan Peraturan Universitas.

Halaman 11 dari 43

Pasal 15 (1) Sistem pendidikan Universitas adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan Universitas. (2) Pelaksanaan sistem pendidikan dan proses pembelajaran Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Universitas. (3) Penyelenggaraan sistem pendidikan Universitas menggunakan Sistem Kredit Semester (SKS) yang bobot belajarnya dinyatakan dalam satuan kredit semester (sks). Pasal 16 Bahasa pengantar dalam penyelenggaraan pendidikan adalah bahasa Indonesia dan/atau bahasa lain yang sesuai dengan kebutuhan program dan keunggulan pendidikan yang diselenggarakan. Pasal 17 Tahun akademik ditetapkan dengan Peraturan Universitas sesuai program pendidikan yang diselenggarakan. Bagian Keempat Layanan dan Proses Pembelajaran Pasal 18 Layanan pembelajaran diselenggarakan dengan menggunakan sistem informasi manajemen pendidikan. Pasal 19 Proses pembelajaran diatur dalam Peraturan Universitas sesuai dengan sistem pendidikan yang diselenggarakan. Bagian Kelima Gelar, Sebutan, Predikat Kelulusan, Penghargaan, dan Anugerah (Award) Pasal 20 (1) Pemberian, penyebutan, dan penggunaan gelar lulusan untuk setiap jenjang dan jenis pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Predikat kelulusan diatur dengan Peraturan Universitas. Halaman 12 dari 43

Pasal 21 (1) Gelar doktor kehormatan (Honoris Causa) dapat diberikan kepada seseorang yang telah berjasa dan/atau berkarya luar biasa bagi ilmu pengetahuan dan kemanusiaan. (2) Pemberian gelar doktor kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Universitas. Pasal 22 (1) Penghargaan dan tanda jasa diberikan kepada warga Universitas yang telah menunjukkan kesetiaan, prestasi, atau berjasa kepada Universitas. (2) Anugerah (Award) diberikan kepada seseorang atau lembaga yang telah berjasa kepada masyarakat, bangsa, negara, agama, dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan baik di tingkat nasional maupun internasional. (3) Jenis dan pedoman pemberian penghargaan dan tanda jasa diatur dengan Peraturan Pengurus Yayasan. Bagian Keenam Penelitian, Pengabdian pada Masyarakat, dan Dakwah Islamiyah Pasal 23 (1) Penelitian diselenggarakan oleh Universitas untuk menghasilkan dan mengembangkan pengetahuan empirik, teoritik, konsep, metodologi, model dan informasi baru yang memperkaya ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, sastra, dan seni. (2) Jenis penelitian mencakup penelitian sebidang, antarbidang, lintas bidang, dan/atau multibidang ilmu pengetahuan. (3) Penelitian dapat dilaksanakan oleh dosen, peneliti, dan/atau mahasiswa secara perorangan, kelompok, dan/atau kelembagaan. (4) Hasil penelitian yang merupakan hak atas kekayaan intelektual didaftarkan, didokumentasikan, dan dipublikasikan. (5) Hak atas kekayaan intelektual dari hasil penelitian dan/atau temuan/invensi di bidang teknologi, yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dan/atau difasilitasi oleh Universitas dan/atau satuan organisasi Universitas, dimiliki oleh Universitas dengan tetap menghormati hak moral (moral rights) peneliti atau penemunya. (6) Dalam hal hasil penelitian dan/atau temuan/invensi menghasilkan keuntungan, peneliti dan/atau penemu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberi hak atas royalti.

Halaman 13 dari 43

(7) Ketentuan tentang penyelenggaraan penelitian, pendaftaran hak atas kekayaan intelektual hasil penelitian dan/atau temuan teknologi, serta pemberian royalti diatur dengan Peraturan Universitas. Pasal 24 (1) Pengabdian pada masyarakat diselenggarakan oleh Universitas untuk mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi, sastra, seni, dan/atau budaya bagi kepentingan masyarakat. (2) Pengabdian pada masyarakat mencakup pengabdian sebidang, antarbidang, lintas bidang, dan/atau multibidang pengabdian (3) Pengabdian pada masyarakat harus terprogram secara efektif, sehingga memberikan kontribusi terhadap pengembangan wilayah dan pemberdayaan masyarakat melalui kerja sama Universitas dengan badan lain atau secara mandiri. (4) Pengabdian pada masyarakat dilaksanakan oleh dosen dan/atau mahasiswa secara perorangan, kelompok dan/atau kelembagaan. (5) Hasil pengabdian pada masyarakat didokumentasikan dan dipublikasikan. (6) Penyelenggaraan program pengabdian pada masyarakat diatur dengan peraturan Universitas. Pasal 25 (1) Dakwah Islamiyah diselenggarakan oleh Universitas untuk memelihara, mengembangkan, dan menyebarluaskan ajaran Islam. (2) Dakwah Islamiyah mencakup dakwah dengan lisan (bil lisan), tulisan (bil kitabah), dan tindakan (bil hal). (3) Dakwah Islamiyah dilaksanakan oleh mahasiswa, dosen dan/atau tenaga kependidikan secara perorangan, kelompok dan/atau kelembagaan. (4) Penyelenggaraan dakwah Islamiyah diatur dengan Peraturan Universitas. Bagian Ketujuh Kerja Sama Pasal 26 (1) Kerja sama dilakukan Universitas dengan perguruan tinggi/lembaga lain, di dalam atau di luar negeri, pemerintah atau swasta dengan tujuan untuk menggalang kemitraan guna meningkatkan mutu sivitas akademika dan catur dharma. (2) Kerja sama meliputi bidang pendidikan, penelitian/publikasi ilmiah, bidang pengabdian pada masyarakat, dakwah Islamiyah, serta lainnya yang

Halaman 14 dari 43

memberikan keunggulan bersaing bagi Universitas dan bermanfaat bagi masyarakat dengan asas saling menguntungkan. (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Universitas. Bagian Kedelapan Arahan Strategis, Pengawasan, dan Pengendalian Pasal 27 (1) Arahan strategis disusun oleh Pengurus Yayasan dan disahkan oleh Pembina. (2) Pengawasan, dan pengendalian Universitas dilakukan oleh Pengurus Yayasan berdasarkan arahan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan laporan tahunan Universitas. (3) Dalam keadaan diduga terjadi penyimpangan, pengawasan dan pengendalian selain melalui laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan setiap waktu. (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi laporan bidang akademik dan laporan bidang nonakademik. (5) Laporan bidang akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi laporan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat dan dakwah Islamiyah. (6) Laporan bidang nonakademik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi laporan kinerja manajemen dan kinerja keuangan. (7) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditindaklanjuti dengan pemeriksaan oleh Lembaga Audit Pengurus Yayasan. (8) Tata cara pengawasan dan pengendalian Universitas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pengurus Yayasan. Bagian Kesembilan Kode Etik Dosen Pasal 28 (1) Kode etik dosen adalah serangkaian norma dan nilai yang berisi kepribadian, kepatutan, komitmen, keteladanan, tanggung jawab, dan larangan yang dijadikan sebagai pedoman berperilaku dalam kehidupan profesi dosen Universitas. (2) Kode etik dosen ditetapkan oleh Pengurus Yayasan atas usulan Universitas.

Halaman 15 dari 43

BAB IV ORGANISASI Bagian Kesatu Organisasi Universitas Pasal 29 (1) Organisasi Universitas terdiri dari: a. Pimpinan Universitas; b. Senat Universitas; c. Fakultas; dan d. Unsur Penunjang. (2) Organisasi dan tata kerja Universitas diatur dengan Peraturan Pengurus Yayasan. Bagian Kedua Pimpinan Universitas Pasal 30 (1) Pimpinan Universitas adalah Rektor dan Wakil Rektor. (2) Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri dari: a. Wakil Rektor Bidang Akademik; b. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan; dan c. Wakil Rektor Bidang Kerja sama, Kemahasiswaan, Keagamaan, dan Alumni. (3) Penambahan Wakil Rektor dari jumlah yang telah ditentukan pada ayat (2) ditetapkan oleh Pengurus Yayasan berdasarkan ketentuan yang berlaku. (4) Rektor wajib menjabarkan Arahan Strategis Yayasan dan Rencana Induk Pengembangan yang ditetapkan oleh Pengurus Yayasan dalam bentuk Rencana Strategis Universitas selama periode jabatannya. (5) Rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun selambatlambatnya 3 (tiga) bulan setelah pelantikan untuk disetujui oleh Senat Universitas dan disahkan oleh Pengurus Yayasan. (6) Rektor wajib membuat Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) sesuai dengan tahun buku Yayasan. (7) Mekanisme penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) didasarkan pada pedoman penyusunan program dan anggaran yang ditetapkan oleh Pengurus Yayasan.

Halaman 16 dari 43

(8) Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib mendapat persetujuan Senat Universitas. (9) Rektor mempertanggungjawabkan kinerja Universitas dan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) kepada Senat Universitas dan Pengurus Yayasan setiap tahun dan pada akhir masa jabatan. Pasal 31 (1) Rektor berasal dari dosen tetap Universitas yang berusia maksimal 60 (enam puluh) tahun dan memiliki gelar Doktor dengan jabatan akademik serendah-rendahnya Lektor Kepala serta memiliki pengalaman menjabat serendah-rendahnya Ketua Program Pascasarjana atau Ketua Jurusan/Program Studi. (2) Wakil Rektor berasal dari dosen tetap Universitas yang berusia maksimal 60 (enam puluh) tahun dan memiliki gelar serendah-rendahnya Magister, kecuali untuk Wakil Rektor Bidang Akademik harus bergelar Doktor, dengan jabatan akademik serendah-rendahnya Lektor Kepala serta memiliki pengalaman menjabat serendah-rendahnya Sekretaris Program Pascasarjana atau Sekretaris Jurusan/Program Studi. (3) Syarat-syarat lain untuk Rektor dan Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pengurus Yayasan. Pasal 32 (1) Bakal Calon Rektor yang telah dinyatakan lolos seleksi administratif ditetapkan oleh panitia pemilihan. (2) Bakal Calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih oleh dosen tetap, tenaga kependidikan tetap, dan perwakilan lembaga kemahasiswaan di tingkat Universitas dalam pemilihan Bakal Calon Rektor yang diselenggarakan oleh panitia pemilihan. (3) Calon Rektor ditetapkan oleh panitia pemilihan sebanyak 5 (lima) orang dari hasil pemilihan Bakal Calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasar perolehan urutan suara terbanyak. (4) Dalam hal tidak diperoleh 5 (lima) orang Calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diajukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Calon Rektor. (5) Calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau ayat (4) diajukan kepada Senat Universitas. (6) Perwakilan lembaga kemahasiswaan di tingkat Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam tata cara pemilihan Rektor dan Wakil Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Statuta ini.

Halaman 17 dari 43

Pasal 33 (1) Calon Rektor dipilih oleh Senat Universitas. (2) Calon Rektor terpilih diajukan oleh panitia pemilihan kepada Pengurus Yayasan sebanyak 3 (tiga) orang berdasarkan urutan jumlah suara terbanyak. (3) Pengurus menentukan 1 (satu) di antara 3 (tiga) Calon Rektor terpilih yang telah diajukan oleh Senat Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Dalam hal Pengurus tidak dapat menentukan 1(satu) orang Calon Rektor terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengurus dapat menyerahkan kepada Pembina untuk menentukannya. (5) Calon Rektor terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau (4) diangkat oleh Pengurus Yayasan sebagai Rektor. (6) Rektor dapat diberhentikan oleh Pengurus Yayasan atas dasar usulan Senat Universitas. (7) Rektor dapat diberhentikan oleh Pengurus Yayasan setelah mendengar dan/atau meminta pertimbangan Senat Universitas. Pasal 34 (1) Calon Wakil Rektor dipilih oleh Senat Universitas atas usul Calon Rektor terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) atau ayat (4). (2) Calon Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Calon Rektor terpilih sekurang-kurangnya 2 (dua) orang untuk setiap bidang. (3) Calon Wakil Rektor terpilih diangkat oleh Rektor sebagai Wakil Rektor. (4) Wakil Rektor dapat diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan Senat Universitas. Pasal 35 Tata cara pemilihan Rektor dan Wakil Rektor diatur dengan Peraturan Pengurus Yayasan. Pasal 36 (1) Masa jabatan Rektor selama jangka waktu 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, setelah masa jabatan yang pertama berakhir. (2) Masa jabatan Wakil Rektor selama jangka waktu 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, setelah masa jabatan yang pertama berakhir.

Halaman 18 dari 43

Pasal 37 (1) Dalam hal Rektor berhalangan tidak tetap, Rektor wajib mengusulkan Wakil Rektor bidang akademik kepada Pengurus Yayasan untuk menjalankan tugastugas Rektor. (2) Dalam hal Rektor berhalangan tetap, Wakil Rektor bidang akademik bertindak selaku pelaksana tugas Rektor berdasarkan keputusan Pengurus Yayasan. (3) Selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak Rektor berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pengurus Yayasan menyelenggarakan pemilihan Rektor. (4) Pemilihan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pengurus Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35. Pasal 38 (1) Dalam hal Wakil Rektor berhalangan tidak tetap, Rektor menunjuk Wakil Rektor lainnya untuk melaksanakan tugas-tugas Wakil Rektor yang berhalangan. (2) Dalam hal Wakil Rektor berhalangan tetap, Rektor menunjuk Wakil Rektor lainnya sebagai pelaksana tugas Wakil Rektor yang berhalangan tetap. (3) Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak Wakil Rektor berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rektor menyelenggarakan pemilihan Wakil Rektor. (4) Pemilihan Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pengurus Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35. Bagian Ketiga Senat Universitas Pasal 39 (1) Senat Universitas mempunyai tugas dan wewenang: a. bersama-sama dengan Rektor membuat Peraturan Universitas; b. memberikan persetujuan terhadap Rencana Strategis Universitas; c. memberikan persetujuan terhadap pembentukan, perubahan, penggabungan, dan penutupan satuan organisasi; d. memberikan persetujuan terhadap penetapan kurikulum dan program akademik sesuai dengan Rencana Strategis Universitas di bidang akademik; e. memberikan persetujuan terhadap tolok ukur mutu kelulusan;

Halaman 19 dari 43

f. memberikan persetujuan terhadap rencana kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian mahasiswa dan dosen; g. memberikan persetujuan terhadap norma akademik; h. memberikan persetujuan terhadap kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, otonomi keilmuan, pemberian gelar dan penghargaan akademik; i. memberikan persetujuan terhadap usulan pengangkatan calon dosen tetap; j. memberikan persetujuan terhadap kenaikan jabatan Lektor Kepala dan/atau Guru Besar; k. memberikan persetujuan terhadap pemberian gelar doktor kehormatan (Honoris Causa); l. memberikan persetujuan atas Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Universitas; m. memberikan penilaian dan persetujuan terhadap laporan pertanggungjawaban Rektor atas kinerja dan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) pada sidang tahunan dan akhir masa jabatan yang diadakan khusus untuk itu; n. memberikan persetujuan dan/atau rekomendasi penjatuhan sanksi atas pelanggaran norma akademik dan/atau nonakademik oleh dosen dan/atau mahasiswa; o. memilih Calon Rektor yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan; p. memilih Calon Wakil Rektor yang diusulkan oleh Calon Rektor terpilih; q. mengusulkan pemberhentian Rektor kepada Pengurus Yayasan; r. memberikan pertimbangan kepada Pengurus Yayasan dalam hal pemberhentian Rektor; s. memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam hal pemberhentian Dekan; t. memberikan persetujuan terhadap usulan pemberhentian Wakil Rektor; dan u. menindaklanjuti laporan temuan hasil audit dari Lembaga Audit Pengurus Yayasan. (2) Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Senat Universitas memiliki alokasi anggaran operasional tersendiri. Pasal 40 (1) Keanggotaan Senat Universitas terdiri atas: a. b. c. d.

Guru Besar Tetap; Dosen tetap dengan pangkat golongan serendah-rendahnya IVb; Pimpinan Universitas; Dekan Fakultas; dan

Halaman 20 dari 43

(2)

(3)

(4) (5) (6) (7)

e. Wakil Dosen Tetap Jurusan/Program Studi. Setiap 1 (satu) orang anggota Senat wakil dosen tetap Jurusan/Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e mewakili 10 (sepuluh) orang dosen tetap. Jurusan/Program Studi yang memiliki dosen tetap kurang dari 10 (sepuluh) orang, diwakili oleh satu orang anggota senat wakil dosen tetap Jurusan/Program Studi. Ketua Senat Universitas adalah Rektor. Sekretaris Senat Universitas dipilih dari dan oleh Anggota Senat. Sekretaris Senat Universitas bukan dari unsur pimpinan Universitas atau Dekan Fakultas. Susunan dan kedudukan Senat Universitas diatur dengan Peraturan Pengurus Yayasan. Bagian Keempat Fakultas Pasal 41

(1) Organisasi Fakultas terdiri dari: a. b. c. d. e. f. g.

Pimpinan Fakultas; Senat Fakultas; Jurusan/Program Studi; Departemen; Program Pascasarjana; Program Diploma; dan Program Profesi.

(2) Organisasi dan tata kerja Fakultas merupakan bagian dari organisasi dan tata kerja Universitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2). Bagian Kelima Pimpinan Fakultas Pasal 42 (1) Pimpinan Fakultas terdiri dari seorang Dekan dan sekurang-kurangnya 1(satu) orang Wakil Dekan. (2) Dekan wajib menjabarkan Rencana Strategis Universitas dalam bentuk Rencana Strategis Fakultas selama periode jabatannya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah pelantikan untuk disetujui oleh Senat Fakultas dan disahkan oleh Rektor.

Halaman 21 dari 43

(3) Dekan wajib membuat Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) sesuai dengan tahun buku Yayasan. (4) Mekanisme penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada pedoman penyusunan program dan anggaran yang ditetapkan oleh Pengurus Yayasan. (5) Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) wajib mendapat persetujuan Senat Fakultas. (6) Dekan mempertanggungjawabkan kinerja dan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Fakultas kepada Senat Fakultas dan Rektor setiap tahun dan pada akhir masa jabatan. Pasal 43 (1) Dekan bagi fakultas yang menyelenggarakan program pascasarjana S-3 berasal dari dosen tetap Fakultas yang berusia maksimal 60 (enam puluh) tahun dan memiliki gelar Doktor dengan jabatan akademik serendah-rendahnya Lektor Kepala serta memiliki pengalaman serendahrendahnya Sekretaris Program Pascasarjana, Sekretaris Jurusan/Program Studi, Ketua Program Diploma, Ketua Program Profesi, atau Ketua Departemen. (2) Dekan bagi fakultas yang tidak menyelenggarakan program pascasarjana S-3 berasal dari dosen tetap fakultas yang berusia maksimal 60 (enam puluh) tahun dan memiliki gelar serendah-rendahnya Magister dengan jabatan akademik serendah-rendahnya Lektor Kepala serta memiliki pengalaman serendah-rendahnya Sekretaris Jurusan/Program Studi, Ketua Program Diploma, atau Ketua Program Profesi. (3) Wakil Dekan berasal dari dosen tetap yang berusia maksimal 60 (enam puluh) tahun dan memiliki gelar serendah-rendahnya Magister dengan jabatan akademik serendah-rendahnya Lektor serta memiliki pengalaman menjabat di lingkungan Universitas. (4) Bagi fakultas yang memiliki Bakal Calon Dekan kurang dari 3 (tiga) orang yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), syarat jabatan akademik bagi Bakal Calon Dekan serendah-rendahnya Lektor. (5) Syarat-syarat lain untuk Dekan dan Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Universitas. Pasal 44 (1) Bakal Calon Dekan yang telah dinyatakan lolos seleksi administratif ditetapkan oleh panitia pemilihan. (2) Bakal Calon Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih oleh dosen tetap fakultas, tenaga kependidikan tetap fakultas, dan perwakilan lembaga

Halaman 22 dari 43

kemahasiswaan di tingkat fakultas dalam pemilihan Bakal Calon Dekan yang diselenggarakan oleh panitia pemilihan. (3) Calon Dekan ditetapkan oleh panitia pemilihan sebanyak 5 (lima) orang dari hasil pemilihan Bakal Calon Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasar perolehan urutan suara terbanyak. (4) Dalam hal tidak diperoleh 5 (lima) orang Calon Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diajukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Calon Dekan. (5) Calon Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau ayat (4) diajukan kepada Senat Fakultas. (6) Perwakilan lembaga kemahasiswaan di tingkat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam tata cara pemilihan Dekan dan Wakil Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (6) Statuta ini. Pasal 45 (1) Calon Dekan dipilih oleh Senat Fakultas. (2) Calon Dekan terpilih diajukan oleh panitia pemilihan kepada Rektor untuk diangkat sebagai Dekan. (3) Calon Wakil Dekan dipilih oleh Senat Fakultas atas usul Calon Dekan terpilih. (4) Calon Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan oleh Calon Dekan terpilih sekurang-kurangnya 2 (dua) orang. (5) Calon Wakil Dekan terpilih diajukan oleh panitia pemilihan kepada Rektor untuk diangkat sebagai Wakil Dekan. (6) Dekan dapat diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya oleh Rektor atas usul Senat Fakultas dengan pertimbangan Senat Universitas. (7) Wakil Dekan dapat diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya oleh Rektor atas usul Dekan setelah mendapatkan persetujuan Senat Fakultas. (8) Tata cara pemilihan Dekan dan Wakil Dekan diatur dengan Peraturan Universitas. Pasal 46 (1) Masa jabatan Dekan selama jangka waktu 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, setelah masa jabatan yang pertama berakhir. (2) Masa jabatan Wakil Dekan selama jangka waktu 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, setelah masa jabatan yang pertama berakhir. Pasal 47

Halaman 23 dari 43

(1) Dalam hal Dekan berhalangan tidak tetap, Dekan mengusulkan Wakil Dekan kepada Rektor untuk menjalankan tugas-tugas Dekan. (2) Dalam hal Dekan berhalangan tetap, Wakil Dekan bertindak selaku pelaksana tugas Dekan berdasarkan keputusan Rektor. (3) Selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak Dekan berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rektor menyelenggarakan pemilihan Dekan. (4) Pemilihan Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Universitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (6). Pasal 48 (1) Dalam hal Wakil Dekan berhalangan tetap atau tidak tetap, tugas-tugas Wakil Dekan dilaksanakan oleh Dekan. (2) Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak Wakil Dekan berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dekan menyelenggarakan pemilihan Wakil Dekan. (3) Pemilihan Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Universitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (6). Pasal 49 (1) Dalam hal Dekan dan Wakil Dekan berhalangan tetap atau tidak tetap dalam waktu bersamaan, Rektor menunjuk seorang Ketua Program sebagai Pelaksana Tugas Pimpinan Fakultas. (2) Dalam hal Dekan dan Wakil Dekan berhalangan tetap dalam waktu bersamaan, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak Dekan dan Wakil Dekan berhalangan tetap, Rektor menyelenggarakan pemilihan Dekan dan Wakil Dekan. (3) Pemilihan Dekan dan Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Universitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (6). Bagian Keenam Senat Fakultas Pasal 50 (1) Senat Fakultas mempunyai tugas dan wewenang: a. bersama-sama dengan Dekan membuat Peraturan Fakultas. b. memberikan persetujuan terhadap Rencana Strategis Fakultas.

Halaman 24 dari 43

c. memberikan persetujuan terhadap pembentukan, perubahan, penggabungan, dan penutupan satuan organisasi; d. memberikan persetujuan terhadap penetapan kurikulum dan program akademik sesuai dengan Rencana Strategis Fakultas di bidang akademik; e. memberikan persetujuan terhadap tolok ukur mutu kelulusan masingmasing bidang ilmu; f. memberikan persetujuan terhadap rencana kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian mahasiswa dan dosen; g. memberikan persetujuan terhadap norma akademik; h. memberikan persetujuan terhadap kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, otonomi keilmuan, pemberian gelar dan penghargaan akademik; i. memberikan persetujuan terhadap usulan pengangkatan calon dosen tetap; j. memberikan pertimbangan kenaikan jabatan Asisten Ahli dan/atau Lektor; k. memberikan persetujuan untuk mengusulkan pemberian gelar doktor kehormatan (Honoris Causa); l. memberikan persetujuan atas Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Fakultas, Jurusan/Program Studi, Departemen, Program Pascasarjana, Program Diploma, dan Program Profesi; m. memberikan penilaian dan persetujuan terhadap laporan pertanggungjawaban atas kinerja dan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Dekan, Ketua Jurusan/Program Studi, Ketua Departemen, Ketua Program Pascasarjana, Ketua Program Diploma, dan Ketua Program Profesi pada sidang tahunan dan akhir masa jabatan yang diadakan khusus untuk itu; n. memberikan persetujuan dan/atau rekomendasi penjatuhan sanksi atas pelanggaran norma akademik dan/atau nonakademik oleh dosen dan/atau mahasiswa; o. memilih Calon Dekan yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan; p. memilih Calon Wakil Dekan yang diusulkan oleh Calon Dekan terpilih; q. mengusulkan pemberhentian Dekan dan/atau Wakil Dekan kepada Rektor; r. memberikan pertimbangan kepada Dekan dalam hal usulan pemberhentian Ketua dan Sekretaris Jurusan/Program Studi, Ketua dan Sekretaris Program Pascasarjana, Ketua dan Sekretaris Program Diploma, Ketua dan Sekretaris Program Profesi, atau Ketua Departemen; s. memberikan persetujuan terhadap usulan pemberhentian Wakil Dekan; dan t. menindaklanjuti temuan hasil audit dari Lembaga Audit Pengurus Yayasan; (2) Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Senat Fakultas memiliki alokasi anggaran operasional tersendiri.

Halaman 25 dari 43

Pasal 51 (1) Anggota Senat Fakultas terdiri atas:

(2)

(3)

(4) (5) (6)

a. Guru Besar Tetap; b. Dosen tetap dengan jabatan akademik/pangkat golongan serendahrendahnya IVa; c. Pimpinan Fakultas; d. Ketua Jurusan/Program Studi; e. Ketua Program Pascasarjana; f. Ketua Program Diploma; g. Ketua Program Profesi; h. Ketua Departemen; dan i. Wakil Dosen Tetap Jurusan/Program Studi, Pascasarjana, Diploma, Profesi, dan Departemen. Setiap 1 (satu) orang anggota Senat wakil dosen tetap Jurusan/Program Studi, Pascasarjana, Diploma, Profesi, dan Departemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i mewakili 6 (enam) orang dosen tetap. Jurusan/Program Studi, Pascasarjana, Diploma, Profesi, dan Departemen yang memiliki dosen tetap kurang dari 6 (enam) orang, diwakili oleh satu orang anggota senat wakil dosen tetap Jurusan/Program Studi, Pascasarjana, Diploma, Profesi, dan Departemen. Ketua dan Sekretaris Senat Fakultas dipilih dari dan oleh anggota Senat. Ketua dan Sekretaris Senat Fakultas bukan berasal dari pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, e, f, g, dan h. Susunan dan kedudukan Senat Fakultas diatur dengan Peraturan Pengurus Yayasan. Bagian Ketujuh Jurusan/Program Studi Pasal 52

(1) Penyelenggaraan jurusan/program studi dipimpin oleh Ketua dan Sekretaris Jurusan/ Program Studi. (2) Tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban Ketua dan Sekretaris Jurusan/Program Studi diatur dengan Peraturan Universitas. (3) Ketua Jurusan/Program Studi wajib membuat Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) sesuai dengan tahun buku Yayasan. (4) Mekanisme penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada pedoman penyusunan program dan anggaran yang ditetapkan oleh Pengurus Yayasan.

Halaman 26 dari 43

(5) Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) wajib mendapat persetujuan Senat Fakultas. (6) Ketua Jurusan/Program Studi mempertanggungjawabkan kinerja dan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Jurusan/Program Studi kepada Senat Fakultas dan Dekan setiap tahun dan pada akhir masa jabatan. Pasal 53 (1) Fakultas dan/atau Jurusan/Program Studi dapat dikembangkan menjadi sekolah (school) yang pengelolaannya di bawah koordinasi Universitas. (2) Pengembangan Fakultas dan/atau Jurusan/Program Studi menjadi sekolah (school) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pengurus Yayasan. Pasal 54 (1) Ketua Jurusan/Program Studi berasal dari dosen tetap Jurusan/Program Studi yang berusia maksimal 60 (enam puluh) tahun dan memiliki gelar serendahrendahnya Magister dengan jabatan akademik serendah-rendahnya Lektor serta memiliki pengalaman menjabat di lingkungan Universitas. (2) Sekretaris Jurusan/Program Studi berasal dari dosen tetap Jurusan/Program Studi yang berusia maksimal 60 (enam puluh) tahun dan memiliki gelar serendah-rendahnya Magister dengan jabatan akademik serendah-rendahnya Lektor. (3) Syarat-syarat lain untuk Ketua dan Sekretaris Jurusan/Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Universitas. Pasal 55 (1) Ketua dan Sekretaris Jurusan/Program Studi dipilih oleh Dewan Dosen Jurusan/Program Studi. (2) Ketua dan Sekretaris Jurusan/Program Studi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor. (3) Ketua Jurusan/Program Studi dapat diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya oleh Rektor atas usul Dekan dengan pertimbangan Senat Fakultas. (4) Sekretaris Jurusan/Program Studi dapat diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya oleh Rektor atas usul Ketua Jurusan/Program Studi melalui Dekan setelah mendapatkan pertimbangan Senat Fakultas. (5) Tata cara pemilihan Ketua dan Sekretaris Jurusan/Program Studi diatur dengan Peraturan Universitas.

Halaman 27 dari 43

Pasal 56 (1) Masa jabatan Ketua Jurusan/Program Studi selama jangka waktu 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, setelah masa jabatan yang pertama berakhir. (2) Masa jabatan Sekretaris Ketua Jurusan/Program Studi selama jangka waktu 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, setelah masa jabatan yang pertama berakhir. Pasal 57 (1) Dalam hal Ketua Jurusan/Program Studi berhalangan tidak tetap, Sekretaris Jurusan/Program Studi menjalankan tugas-tugas Ketua Jurusan/Program Studi. (2) Dalam hal Ketua Jurusan/Program Studi berhalangan tetap, Sekretaris Jurusan/Program Studi bertindak selaku pelaksana tugas Ketua Jurusan/Program Studi. (3) Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak Ketua Jurusan/Program Studi berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dekan menyelenggarakan pemilihan Ketua Jurusan/Program Studi. (4) Pemilihan Ketua Jurusan/Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Universitas. Pasal 58 (1) Dalam hal Sekretaris Jurusan/Program Studi berhalangan tetap atau tidak tetap, tugas-tugas Sekretaris Jurusan/Program Studi dilaksanakan oleh Ketua Jurusan/Program Studi. (2) Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak Sekretaris Jurusan/Program Studi berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dekan menyelenggarakan pemilihan Sekretaris Jurusan/Program Studi. (3) Pemilihan Sekretaris Jurusan/Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Universitas.

Pasal 59 (1) Dalam hal Ketua dan Sekretaris Jurusan/Program Studi berhalangan tetap atau tidak tetap dalam waktu yang bersamaan, Dekan menunjuk seorang

Halaman 28 dari 43

dosen Jurusan/Program Studi sebagai pelaksana tugas Ketua dan Sekretaris Jurusan/Program Studi. (2) Dalam hal Ketua dan Sekretaris Jurusan/Program Studi berhalangan tetap dalam waktu yang bersamaan, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak Ketua dan Sekretaris Jurusan/Program Studi berhalangan tetap, Dekan menyelenggarakan pemilihan Ketua dan Sekretaris Jurusan/Program Studi. (3) Pemilihan Ketua dan Sekretaris Jurusan/Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Universitas. Bagian Kedelapan Departemen Pasal 60 (1) Penyelenggaraan Departemen dipimpin oleh Ketua Departemen. (2) Tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban Ketua Departemen diatur dengan Peraturan Universitas. (3) Ketua Departemen wajib membuat Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) sesuai dengan tahun buku Yayasan. (4) Mekanisme penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada pedoman penyusunan program dan anggaran yang ditetapkan oleh Pengurus Yayasan. (5) Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) wajib mendapat persetujuan Senat Fakultas. (6) Ketua Departemen mempertanggungjawabkan kinerja dan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Departemen kepada Senat Fakultas dan Dekan setiap tahun dan pada akhir masa jabatan. Pasal 61 (1) Ketua Departemen berasal dari dosen tetap Departemen yang berusia maksimal 60 (enam puluh) tahun dan memiliki gelar serendah-rendahnya Magister dengan jabatan akademik serendah-rendahnya Lektor. (2) Syarat-syarat lain untuk Ketua Departemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Universitas. (3) Ketua Departemen dipilih oleh Dewan Dosen Departemen. (4) Ketua Departemen diangkat dan diberhentikan oleh Rektor. (5) Ketua Departemen dapat diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya oleh Rektor atas usul Dekan dengan pertimbangan Senat Fakultas. (6) Tata cara pemilihan Ketua Departemen diatur dalam Peraturan Universitas.

Halaman 29 dari 43

Pasal 62 Masa jabatan Ketua Departemen selama jangka waktu 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, setelah masa jabatan yang pertama berakhir Pasal 63 (1) Dalam hal Ketua Departemen berhalangan tidak tetap, Dekan menunjuk salah seorang dosen Departemen yang bersangkutan untuk menjalankan tugas-tugas Ketua Departemen. (2) Dalam hal Ketua Departemen berhalangan tetap, Dekan menunjuk salah seorang dosen Departemen yang bersangkutan bertindak selaku pelaksana tugas Ketua Departemen. (3) Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak Ketua Departemen berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dekan menyelenggarakan pemilihan Ketua Departemen. (4) Pemilihan Ketua Departemen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Universitas. Bagian Kesembilan Program Pascasarjana Pasal 64 (1) Penyelenggaraan Program Pascasarjana dipimpin oleh Ketua dan Sekretaris Program Pascasarjana. (2) Tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban Ketua dan Sekretaris Program Pascasarjana diatur dengan Peraturan Universitas. (3) Ketua Program Pascasarjana wajib membuat Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) sesuai dengan tahun buku Yayasan. (4) Mekanisme penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada pedoman penyusunan program dan anggaran yang ditetapkan oleh Pengurus Yayasan. (5) Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) sebagaimana pada ayat (3) tersebut wajib mendapat persetujuan senat fakultas. (6) Ketua Program Pascasarjana mempertanggungjawabkan kinerja dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Program Pascasarjana kepada Senat Fakultas dan Dekan setiap tahun dan pada akhir masa jabatan. Pasal 65 (1) Ketua Program Pascasarjana yang menyelenggarakan Program Magister (S-2) dan Doktor (S-3) berasal dari dosen tetap fakultas yang pernah mengajar pada

Halaman 30 dari 43

(2)

(3)

(4)

(5)

Program Pascasarjana sekurang-kurangnya 1 (satu) semester dalam 4 tahun terakhir, berusia maksimal 60 (enam puluh) tahun dan memiliki gelar Doktor dengan jabatan akademik serendah-rendahnya Lektor serta memiliki pengalaman menjabat di lingkungan Universitas. Ketua Program Pascasarjana yang hanya menyelenggarakan Program Magister (S-2) berasal dari dosen tetap Jurusan/Program Studi yang pernah mengajar pada Program Pascasarjana sekurang-kurangnya 1 (satu) semester dalam 4 tahun terakhir, berusia maksimal 60 (enam puluh) tahun dan memiliki gelar Doktor dengan jabatan akademik serendah-rendahnya Lektor serta memiliki pengalaman menjabat di lingkungan Universitas. Sekretaris Program Pascasarjana berasal dari dosen tetap fakultas yang berusia maksimal 60 (enam puluh) tahun dan memiliki gelar serendahrendahnya Magister dengan jabatan akademik serendah-rendahnya Lektor. Sekretaris Program Pascasarjana yang hanya menyelenggarakan Program Magister (S-2) berasal dari dosen tetap Jurusan/Program Studi, berusia maksimal 60 (enam puluh) tahun, dan memiliki gelar serendah-rendahnya Magister dengan jabatan akademik serendah-rendahnya Lektor. Syarat-syarat lain untuk Ketua dan Sekretaris Program Pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dalam Peraturan Universitas. Pasal 66

(1) Ketua dan Sekretaris Program Pascasarjana bagi fakultas yang menyelenggarakan Program Magister (S-2) dan Doktor (S-3) dipilih oleh Dewan Dosen Fakultas. (2) Ketua dan Sekretaris Program Pascasarjana bagi fakultas yang hanya menyelenggarakan Program Magister (S-2) dipilih oleh Dewan Dosen Jurusan/Program Studi. (3) Ketua dan Sekretaris Program Pascasarjana diangkat dan diberhentikan oleh Rektor. (4) Ketua Program Pascasarjana dapat diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya oleh Rektor atas usul Dekan dengan pertimbangan Senat Fakultas. (5) Sekretaris Program Pascasarjana dapat diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya oleh Rektor atas usul Ketua Program Pascasarjana melalui Dekan setelah mendapatkan pertimbangan Senat Fakultas. (6) Tata cara pemilihan Ketua dan Sekretaris Program Pascasarjana diatur dalam Peraturan Universitas. Pasal 67

Halaman 31 dari 43

(1) Masa jabatan Ketua Program Pascasarjana selama jangka waktu 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, setelah masa jabatan yang pertama berakhir. (2) Masa jabatan Sekretaris Program Pascasarjana selama jangka waktu 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, setelah masa jabatan yang pertama berakhir. Pasal 68 (1) Dalam hal Ketua Program Pascasarjana berhalangan tidak tetap, maka Sekretaris Program Pascasarjana menjalankan tugas-tugas Ketua Program Pascasarjana. (2) Dalam hal Ketua Program Pascasarjana berhalangan tetap, maka Sekretaris Program Pascasarjana bertindak selaku pelaksana tugas Program Pascasarjana. (3) Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak Ketua Program Pascasarjana berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dekan menyelenggarakan pemilihan Ketua Program Pascasarjana. (4) Pemilihan Ketua Program Pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Universitas. Pasal 69 (1) Dalam hal Sekretaris Program Pascasarjana berhalangan tetap atau tidak tetap, tugas-tugas Sekretaris Program Pascasarjana dilaksanakan oleh Ketua Program Pascasarjana. (2) Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak Sekretaris Program Pascasarjana berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dekan menyelenggarakan pemilihan Sekretaris Program Pascasarjana. (3) Pemilihan Sekretaris Program Pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Universitas. Pasal 70 (1) Dalam hal Ketua dan Sekretaris Program Pascasarjana berhalangan tetap atau tidak tetap dalam waktu yang bersamaan, Dekan menunjuk seorang dosen Program Pascasarjana sebagai pelaksana tugas Ketua dan Sekretaris Program Pascasarjana. (2) Dalam hal Ketua dan Sekretaris Program Pascasarjana berhalangan tetap dalam waktu yang bersamaan, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak Ketua dan Sekretaris Program Pascasarjana berhalangan tetap, Dekan menyelenggarakan pemilihan Ketua dan Sekretaris Program Pascasarjana.

Halaman 32 dari 43

(3) Pemilihan Ketua dan Sekretaris Program Pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Universitas. Bagian Kesepuluh Program Diploma Pasal 71 (1) Penyelenggaraan Program Diploma dipimpin oleh Ketua dan Sekretaris Program Diploma. (2) Tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban Ketua dan Sekretaris Program Diploma diatur dengan Peraturan Universitas. (3) Ketua Program Diploma wajib membuat Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) sesuai dengan tahun buku Yayasan. (4) Mekanisme penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada pedoman penyusunan program dan anggaran yang ditetapkan oleh Pengurus Yayasan. (5) Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mendapat persetujuan Senat Fakultas. (6) Ketua Program Diploma mempertanggungjawabkan kinerja dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Program Diploma kepada Senat Fakultas dan Dekan setiap tahun dan pada akhir masa jabatan. Pasal 72 (1) Ketua Program Diploma berasal dari dosen tetap fakultas yang pernah mengajar sekurang-kurangnya 1 (satu) semester dalam 4 (empat) tahun terakhir, berusia maksimal 60 (enam puluh) tahun dan memiliki gelar serendah-rendahnya Magister dengan jabatan akademik serendah-rendahnya Lektor serta memiliki pengalaman menjabat di lingkungan Universitas. (2) Sekretaris Program Diploma berasal dari dosen tetap fakultas yang pernah mengajar sekurang-kurangnya 1 (satu) semester dalam 4 (empat) tahun terakhir, berusia maksimal 60 (enam puluh) tahun dan memiliki gelar serendah-rendahnya Magister dengan jabatan akademik serendah-rendahnya Asisten Ahli. (3) Syarat-syarat lain untuk Ketua dan Sekretaris Program Diploma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Universitas.

Pasal 73 (1) Ketua dan Sekretaris Program Diploma dipilih oleh Dewan Dosen Fakultas. Halaman 33 dari 43

(2) Ketua dan Sekretaris Program Diploma diangkat dan diberhentikan oleh Rektor. (3) Ketua Program Diploma dapat diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya oleh Rektor atas usul Dekan dengan pertimbangan Senat Fakultas. (4) Sekretaris Program Diploma dapat diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya oleh Rektor atas usul Ketua Program Diploma melalui Dekan setelah mendapatkan pertimbangan Senat Fakultas. (5) Tata cara pemilihan Ketua dan Sekretaris Program Diploma diatur dalam Peraturan Universitas. Pasal 74 (1) Masa jabatan Ketua Program Diploma selama jangka waktu 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, setelah masa jabatan yang pertama berakhir (2) Masa jabatan Sekretaris Program Diploma selama jangka waktu 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, setelah masa jabatan yang pertama berakhir. Pasal 75 (1) Dalam hal Ketua Program Diploma berhalangan tidak tetap, Sekretaris Program Diploma menjalankan tugas-tugas Ketua Program Diploma. (2) Dalam hal Ketua Program Diploma berhalangan tetap, Sekretaris Program Diploma bertindak selaku pelaksana tugas Ketua Program Diploma. (3) Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak Ketua Program Diploma berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dekan menyelenggarakan pemilihan Ketua Program Diploma. (4) Pemilihan Ketua Program Diploma sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Universitas. Pasal 76 (1) Dalam hal Sekretaris Program Diploma berhalangan tetap dan/atau tidak tetap, tugas-tugas Sekretaris Program Diploma dilaksanakan oleh Ketua Program Diploma. (2) Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak Sekretaris Program Diploma berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dekan menyelenggarakan pemilihan Sekretaris Program Diploma. (3) Pemilihan Sekretaris Program Diploma sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Universitas.

Halaman 34 dari 43

Pasal 77 (1) Dalam hal Ketua dan Sekretaris Program Diploma berhalangan tetap dan/atau tidak tetap dalam waktu yang bersamaan, Dekan menunjuk seorang dosen tetap Fakultas sebagai pelaksana tugas Ketua dan Sekretaris Program Diploma. (2) Dalam hal Ketua dan Sekretaris Program Diploma berhalangan tetap dalam waktu yang bersamaan, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak Ketua dan Sekretaris Program Diploma berhalangan tetap, Dekan menyelenggarakan pemilihan Ketua dan Sekretaris Program Diploma. (3) Pemilihan Ketua dan Sekretaris Program Diploma sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Universitas. Bagian Kesebelas Program Profesi Pasal 78 (1) Penyelenggaraan Program Profesi dipimpin oleh Ketua dan Sekretaris Program Profesi. (2) Tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban Ketua dan Sekretaris Program Profesi diatur dengan Peraturan Universitas. (3) Ketua Program Profesi wajib membuat Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) sesuai dengan tahun buku Yayasan. (4) Mekanisme penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada pedoman penyusunan program dan anggaran yang ditetapkan oleh Pengurus Yayasan. (5) Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) sebagaimana pada ayat (3) tersebut wajib mendapat persetujuan Senat Fakultas. (6) Ketua Program Profesi mempertanggungjawabkan kinerja dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Program Profesi kepada Senat Fakultas dan Dekan setiap tahun dan pada akhir masa jabatan. Pasal 79 (1) Ketua Program Profesi berasal dari dosen tetap Fakultas yang pernah mengajar pada Program Profesi sekurang-kurangnya 1 (satu) semester dalam 4 (empat) tahun terakhir, berusia maksimal 60 (enam puluh) tahun dan memiliki gelar serendah-rendahnya Magister yang mempunyai izin profesi yang sah serta memiliki pengalaman menjabat di lingkungan Universitas. (2) Sekretaris Program Profesi berasal dari dosen tetap Fakultas yang pernah mengajar pada Program Profesi sekurang-kurangnya 1 (satu) semester dalam 4 (empat) tahun terakhir, berusia maksimal 60 (enam puluh) tahun dan

Halaman 35 dari 43

memiliki gelar serendah-rendahnya Magister yang mempunyai izin profesi yang sah. (3) Dalam hal Program Profesi tidak mempunyai dosen yang memenuhi persyaratan mempunyai izin profesi sebagaimana diatur pada ayat (1) dan (2), dapat diganti dengan syarat telah mempunyai jabatan akademik serendah-rendahnya Lektor untuk Ketua Program Profesi atau Asisten Ahli untuk Sekretaris Program Profesi. (4) Syarat-syarat lain untuk Ketua dan Sekretaris Program Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Universitas. Pasal 80 (1) Ketua dan Sekretaris Program Profesi dipilih oleh Dewan Dosen Fakultas. (2) Ketua dan Sekretaris Program Profesi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor. (3) Ketua Program Profesi dapat diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya oleh Rektor atas usul Dekan dengan pertimbangan Senat Fakultas. (4) Sekretaris Program Profesi dapat diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya oleh Rektor atas usul Ketua Program Profesi melalui Dekan setelah mendapatkan pertimbangan Senat Fakultas. (5) Tata cara pemilihan Ketua dan Sekretaris Program Profesi diatur dalam Peraturan Universitas. Pasal 81 (1) Masa jabatan Ketua Program Profesi selama jangka waktu 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, setelah masa jabatan yang pertama berakhir (2) Masa jabatan Sekretaris Program Profesi selama jangka waktu 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, setelah masa jabatan yang pertama berakhir Pasal 82 (1) Dalam hal Ketua Program Profesi berhalangan tidak tetap, Sekretaris Program Profesi menjalankan tugas-tugas Ketua Program Profesi. (2) Dalam hal Ketua Program Profesi berhalangan tetap, Sekretaris Program Profesi bertindak selaku pelaksana tugas Ketua Program Profesi. (3) Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak Ketua Program Profesi berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dekan menyelenggarakan pemilihan Ketua Program Profesi.

Halaman 36 dari 43

(4) Pemilihan Ketua Program Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Universitas. Pasal 83 (1) Dalam hal Sekretaris Program Profesi berhalangan tetap dan/atau tidak tetap, tugas-tugas Sekretaris Program Profesi dilaksanakan oleh Ketua Program Profesi. (2) Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak Sekretaris Program Profesi berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dekan menyelenggarakan pemilihan Sekretaris Program Profesi. (3) Pemilihan Sekretaris Program Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Universitas. Pasal 84 (1) Dalam hal Ketua dan Sekretaris Program Profesi berhalangan tetap dan/atau tidak tetap dalam waktu yang bersamaan, Dekan menunjuk seorang dosen tetap Fakultas sebagai pelaksana tugas Ketua dan Sekretaris Program Profesi. (2) Dalam hal Ketua dan Sekretaris Program Profesi berhalangan tetap dalam waktu yang bersamaan, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak Ketua dan Sekretaris Program Profesi berhalangan tetap, Dekan menyelenggarakan pemilihan Ketua dan Sekretaris Program Profesi. (3) Pemilihan Ketua dan Sekretaris Program Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Universitas. Bagian Keduabelas Unsur Penunjang Pasal 85 (1) Unsur penunjang adalah unsur yang membantu terlaksananya Catur Dharma yang terdiri dari unsur penunjang utama dan unsur penunjang pelengkap. (2) Unsur penunjang utama terdiri dari perpustakaan, laboratorium, dan studio. (3) Unsur penunjang pelengkap terdiri dari lembaga-lembaga, pusat-pusat, dan pesantren (ma’had). (4) Ketentuan mengenai unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Universitas.

BAB V PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

Halaman 37 dari 43

Pasal 86 (1) Pemilihan Rektor dan Wakil Rektor diselenggarakan oleh panitia pemilihan yang diangkat oleh Pengurus Yayasan. (2) Pemilihan Dekan dan Wakil Dekan diselenggarakan oleh panitia pemilihan yang diangkat oleh Rektor. (3) Pemilihan Ketua dan Sekretaris Jurusan/Program Studi, Ketua dan Sekretaris Program Pascasarjana, Ketua Departemen, Ketua dan Sekretaris Program Diploma, serta Ketua dan Sekretaris Program Profesi diselenggarakan oleh panitia pemilihan yang diangkat oleh Dekan.

BAB VI PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, PENGGABUNGAN, DAN PENUTUPAN SATUAN ORGANISASI Pasal 87 (1) Pembentukan, perubahan, penggabungan, dan penutupan satuan organisasi disahkan oleh Pengurus Yayasan atas usul Rektor setelah mendapat persetujuan Senat Universitas dengan memperhatikan aspek keilmuan dan/atau aspek kelayakan keuangan. (2) Satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh organisasi yang ada di lingkungan Universitas. (3) Syarat dan tatacara pembentukan, perubahan, penggabungan, dan penutupan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pengurus Yayasan.

BAB VII SUMBER DAYA PENDIDIKAN Pasal 88 Sumber daya pendidikan Universitas terdiri dari sumber daya manusia, sumber daya sarana prasarana, dan sumber daya keuangan.

Bagian kesatu Sumber Daya Manusia

Halaman 38 dari 43

Pasal 89 (1) Sumber daya manusia Universitas merupakan pegawai penyelenggara kegiatan Universitas meliputi dosen dan tenaga kependidikan. (2) Dosen adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian pada masyarakat dan dakwah Islamiyah. (3) Tenaga kependidikan adalah Sumber daya manusia Universitas yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan atau penelitian. (4) Tenaga kependidikan meliputi pengelola satuan pendidikan, peneliti, pengembang, pustakawan, laboran, dan teknisi sumber belajar. (5) Tata cara pengangkatan, pengembangan, penjenjangan, hak dan kewajiban serta pemberhentian sumber daya manusia dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pengurus Yayasan. Pasal 90 (1) Sumber daya manusia Universitas dapat membentuk wadah organisasi pegawai sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan. (2) Organisasi pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satusatunya organisasi yang disahkan oleh Pengurus Yayasan. (3) Organisasi pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Ikatan Keluarga Pegawai Universitas Islam Indonesia yang disingkat IKP UII. (4) Konsekuensi terhadap pendirian organisasi pegawai menjadi tanggung jawab organisasi pegawai tersebut. Bagian Kedua Sumber Daya Sarana dan Prasarana Pasal 91 (1) Sarana dan prasarana pendidikan disediakan dan dimiliki oleh Yayasan. (2) Pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Pengurus Yayasan. (3) Penambahan sarana dan prasarana fisik yang bersifat tetap disesuaikan dengan perkembangan dan/atau kebutuhan normal Universitas yang ditetapkan oleh Pengurus Yayasan. (4) Penambahan sarana dan prasarana fisik yang bersifat tetap di luar kebutuhan normal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dipenuhi oleh Halaman 39 dari 43

Pengurus Yayasan dengan prinsip hutang yang wajib dikembalikan oleh pemakai. Bagian Ketiga Sumber Daya Keuangan Pasal 92 (1) Sumber daya keuangan Universitas berasal dari Yayasan. (2) Selain Sumber daya keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Universitas dan satuan organisasi di lingkungan Universitas dapat menggali Sumber daya keuangan lain yang terkait dengan kegiatan akademik. (3) Penggunaan Sumber daya keuangan Universitas dan satuan organisasi di lingkungan Universitas yang berasal dari Sumber daya keuangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dicatat dalam Sistem Informasi Akuntansi Terintegrasi (SIAT) dan dipertanggungjawabkan kepada Pengurus Yayasan. (4) Pertanggungjawaban Sumber daya keuangan Universitas dan satuan organisasi di lingkungan Universitas yang berasal dari Sumber daya keuangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pengurus Yayasan bersamaan dengan pertanggungjawaban sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (9) Statuta ini. Pasal 93 (1) Pengelolaan Sumber daya keuangan yang bersumber dari dalam dan luar Universitas harus disimpan dalam rekening bank. (2) Pembukaan rekening bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Pengurus Yayasan. (3) Pembukaan rekening di luar ketentuan ayat (2) harus memperoleh izin dari Pengurus Yayasan. BAB VIII MAHASISWA DAN ALUMNI Pasal 94 (1) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar di Universitas. (2) Persyaratan, tata cara menjadi mahasiswa serta hak dan kewajibannya diatur dengan Peraturan Universitas. Pasal 95

Halaman 40 dari 43

Organisasi Intra Kemahasiswaan adalah organisasi mahasiswa yang didirikan dari, oleh dan untuk mahasiswa yang diatur dengan Peraturan Universitas. Pasal 96 (1) Alumni adalah seseorang yang telah lulus pendidikan atau pernah menempuh pendidikan di Universitas. (2) Alumni Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk wadah organisasi yang bertujuan untuk membina hubungan dengan Universitas dalam upaya untuk menunjang pencapaian tujuan Universitas. (3) Wadah organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Ikatan Keluarga Alumni Universitas Islam Indonesia yang disingkat IKA UII. BAB IX HIRARKI PERATURAN Pasal 97 (1) Hirarki dan bentuk peraturan di lingkungan Universitas terdiri dari : a. b. c. d. e. f. g. h. i.

Anggaran Dasar Yayasan; Anggaran Rumah Tangga Yayasan; Ketetapan Pembina Yayasan; Statuta Universitas; Peraturan Pengurus Yayasan; Peraturan Universitas; Peraturan Rektor; Peraturan Fakultas; dan Peraturan Dekan.

(2) Anggaran Dasar Yayasan merupakan peraturan tertinggi di lingkungan Yayasan yang ditetapkan oleh Pembina Yayasan. (3) Anggaran Rumah Tangga adalah peraturan yang ditetapkan oleh Pembina Yayasan untuk melaksanakan Anggaran Dasar Yayasan. (4) Ketetapan Pembina Yayasan adalah keputusan Pembina Yayasan untuk mengatur dan/atau menetapkan hal tertentu yang bersifat umum dan/atau individual dalam melaksanakan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga. (5) Statuta Universitas adalah bentuk peraturan dasar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas yang ditetapkan oleh Pembina Yayasan. (6) Peraturan Pengurus Yayasan adalah peraturan yang dibuat oleh Pengurus Yayasan untuk melaksanakan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Ketetapan Pembina Yayasan, dan/atau Statuta Universitas.

Halaman 41 dari 43

(7) Peraturan Universitas adalah peraturan yang dibuat oleh Rektor bersamasama dengan Senat Universitas untuk melaksanakan Statuta Universitas dan/atau Peraturan Pengurus Yayasan. (8) Peraturan Rektor adalah peraturan yang dibuat oleh Rektor berdasarkan rapat Pimpinan Universitas untuk melaksanakan Statuta Universitas, Peraturan Pengurus Yayasan dan/atau Peraturan Universitas. (9) Peraturan Fakultas adalah peraturan yang dibuat oleh Dekan bersama-sama dengan Senat Fakultas untuk melaksanakan Peraturan Universitas, dan/atau Peraturan Rektor. (10) Peraturan Dekan adalah peraturan yang ditetapkan oleh Dekan berdasarkan rapat pimpinan Fakultas untuk melaksanakan Peraturan Universitas, Peraturan Rektor dan/atau Peraturan Fakultas. BAB X KETENTUAN PERALIHAN Pasal 98 (1) Program pendidikan yang diselenggarakan secara swakelola wajib diintegrasikan pengelolaannya secara penuh dalam segala aspek yang menyangkut akademik, kekayaan, administrasi keuangan dan kepegawaian ke dalam fakultas selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak mulai berlakunya Statuta ini. (2) Program pendidikan yang diselenggarakan secara swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Program Pascasarjana; b. Program Diploma; dan c. Program Profesi. (3) Pengintegrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disahkan oleh Pengurus Yayasan atas usul Rektor. (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Rektor tidak mengusulkan pengintegrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengurus Yayasan menetapkan pengintegrasian program pendidikan yang diselenggarakan secara swakelola.

Pasal 99 Kewajiban Rektor membuat Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) sesuai dengan tahun buku Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6) berlaku mulai 1 Januari 2011.

Halaman 42 dari 43

Pasal 100 (1) Satuan organisasi yang ada pada saat ditetapkan Statuta ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum dibentuk dengan yang baru berdasarkan Statuta ini. (2) Segala peraturan yang ada pada saat ditetapkan Statuta ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Statuta ini dan belum diganti dengan yang baru berdasarkan Statuta ini. Pasal 101 Rektor dapat mengusulkan perubahan atas Statuta ini kepada Pembina Yayasan melalui Pengurus Yayasan setelah mendapat persetujuan Senat Universitas.

BAB XI PENUTUP Pasal 102 Statuta ini dinamakan STATUTA UNIVERSITAS TAHUN 2009.

ISLAM INDONESIA

Billâhittaufiq wal hidâyah Ditetapkan di : Yogyakarta 26 Juli 2009 M Pada tanggal : 4 Sya’ban 1430 H Pembina Yayasan Badan Wakaf UII. Ketua,

Drs. H. Syafaruddin Alwi, MS.

Halaman 43 dari 43