-1-
SALINAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH BIDANG TRANSMIGRASI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 109 ayat (2) Peraturan
Pemerintah
Nomor
18
Tahun
2016
tentang
Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Pedoman
Nomenklatur
Perangkat
Daerah
Bidang
Transmigrasi; Mengingat
: 1. Undang-Undang
Nomor
15
Tahun
1997
tentang
Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia
Nomor
3682) sebagaimana
telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997
tentang
Ketransmigrasian
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);
-2-
2. Undang-Undang Pemerintahan
Nomor Daerah
23
Tahun
(Lembaran
2014
Negara
tentang Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5497); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 5. Peraturan
Presiden
Nomor
12
Tahun
2015
tentang
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13); 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian
dan
Tata
Kerja
Kementerian
Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 463);
-3-
MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN
MENTERI
DESA,
PEMBANGUNAN
DAERAH
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG PEDOMAN NOMENKLATUR
PERANGKAT
DAERAH
BIDANG
TRANSMIGRASI. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Ketransmigrasian adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan transmigrasi. 2. Transmigrasi
adalah
perpindahan
penduduk
secara
sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di
kawasan
transmigrasi
yang
diselenggarakan
oleh
Pemerintah. 3. Urusan Pemerintahan adalah ekkuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan
Daerah
untuk
melindungi,
melayani,
memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan
Dewan
penyelenggaraan
Perwakilan Urusan
Rakyat
Daerah
Pemerintahan
yang
dalam menjadi
kewenangan Daerah. 5. Perangkat
Daerah
Provinsi
adalah
unsur
pembantu
gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dalam
penyelenggaraan
Urusan
Pemerintahan
yang
menjadi kewenangan Daerah provinsi. 6. Perangkat
Daerah
Kabupaten/Kota
adalah
unsur
pembantu bupati/wali kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
yang
menjadi
kewenangan
Daerah
kabupaten/kota. 7. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan provinsi atau kabupaten/kota.
-4-
8. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi. BAB II BENTUK, NOMENKLATUR, DAN TIPE Bagian Kesatu Jenis Perangkat Daerah Pasal 2 (1) Perangkat Daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan transmigrasi adalah Dinas. (2) Perangkat Daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan transmigrasi adalah Dinas. Bagian Kedua Nomenklatur Perangkat Daerah Paragraf Kesatu Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Pasal 3 (1) Nomenklatur
perangkat
daerah
provinsi
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah Dinas Transmigrasi. (2) Dinas Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdiri sendiri atau nomenklatur bersama urusan pemerintahan
lainnya
berdasarkan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan yang mengatur mengenai perangkat daerah.
-5-
Paragraf Kedua Nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Pasal 4 (1) Nomenklatur perangkat daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah Dinas Transmigrasi. (2) Dinas Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdiri sendiri atau nomenklatur bersama urusan pemerintahan
lainnya
berdasarkan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan yang mengatur mengenai perangkat daerah. Bagian Ketiga Tipe Perangkat Daerah Pasal 5 (1) Dinas
Transmigrasi
provinsi
dan
kabupaten/kota
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diklasifikasikan atas tipe A, tipe B, dan tipe C. (2) Penentuan tipe Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil perhitungan intensitas urusan pemerintahan. (3) Penentuan tipe Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perangkat daerah. Pasal 6 Hasil perhitungan intensitas urusan transmigrasi pada Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan hasil pemetaan urusan pemerintahan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
-6-
BAB III SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Susunan Organisasi Paragraf Kesatu Dinas Transmigrasi Daerah Provinsi Pasal 7 Dinas Transmigrasi Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri atas Dinas Daerah Provinsi tipe A, Dinas Daerah Provinsi tipe B dan Dinas Daerah Provinsi tipe C. Pasal 8 (1) Dinas Transmigrasi
Daerah provinsi tipe A terdiri atas 1
(satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang. (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) subbagian. (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbidang. Pasal 9 (1) Dinas Transmigrasi
Daerah provinsi tipe B terdiri atas 1
(satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang. (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) subbagian. (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbidang/seksi. Pasal 10 (1) Dinas Transmigrasi
Daerah provinsi tipe C terdiri atas 1
(satu) subbagian tata usaha dan paling banyak 2 (dua) bidang. (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbidang/seksi.
-7-
Paragraf Kedua Dinas Transmigrasi Daerah Kabupaten/Kota Pasal 11 Dinas
Transmigrasi
Daerah
kabupaten/kota
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) terdiri atas Dinas Daerah kabupaten/kota tipe A, Dinas kabupaten/kota tipe B dan Dinas Kabupaten/Kota tipe C. Pasal 12 (1) Dinas Transmigrasi
Daerah kabupaten/kota tipe A terdiri
atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang. (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) subbagian. (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbidang/seksi. Pasal 13 (1) Dinas Transmigrasi
Daerah kabupaten/kota tipe B terdiri
atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang. (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) subbagian. (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbidang/seksi. Pasal 14 (1) Dinas Transmigrasi
Daerah kabupaten/kota tipe C terdiri
atas 1 (satu) subbagian tata usaha dan paling banyak 2 (dua) bidang. (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbidang/seksi. Pasal 15 (1) Dalam hal Dinas Transmigrasi Daerah provinsi dan Dinas Daerah kabupaten/kota digabungkan dengan dinas tipe C atau dinas yang diturunkan tipe lebih rendah dari hasil
-8-
pemetaan, maka nomenklatur dinasnya adalah gabungan dari urusan pemerintahan yang digabungkan. (2) Dalam
hal
Dinas
Daerah
Provinsi
dan
Dinas
Daerah
Kabupaten/Kota mendapatkan tambahan bidang atau seksi dari urusan pemerintahan dengan perhitungan nilai variabel Urusan Pemerintahan kurang dari 401 maka nomenklatur dinasnya adalah Dinas Transmigrasi. Bagian Kedua Tugas dan Fungsi Pasal 16 Uraian tugas dan Pengelompokan fungsi urusan transmigrasi memperhatikan fungsi daerah asal transmigran, daerah tujuan transmigran, dan daerah asal transmigran yang juga sebagai daerah tujuan transmigran. Paragraf Kesatu Uraian tugas dan pengelompokan fungsi Dinas Transmigrasi Tipe A Pasal 17 (1) Bidang Perencanaan Kawasan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan
bahan
perumusan
kebijakan,
pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang pembinaan potensi
kawasan
pelayanan
transmigrasi,
pertanahan
penyediaan
transmigrasi,
tanah
dan
perencanaan
pembangunan dan pengembangan kawasan. (2) Bidang Perencanaan Kawasan Transmigrasi melaksanakan fungsi pembinaan potensi kawasan transmigrasi, penyediaan tanah dan pelayanan pertanahan transmigrasi, perencanaan pembangunan dan pengembangan kawasan. Pasal 18 (1) Seksi pembinaan potensi kawasan transmigrasi melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan
-9-
kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang
identifikasi dan
informasi potensi kawasan, advokasi kawasan, perencanaan kawasan, fasilitasi penetapan kawasan, serta mediasi dan kerja sama antar daerah. (2) Seksi
perencanaan
pembangunan
dan
pengembangan
kawasan melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang perencanaan
teknis
satuan
kawasan
pengembangan,
perencanaan teknis satuan permukiman, perencanaan sarana dan prasarana kawasan, serta perencanaan pengembangan masyarakat. (3) Seksi
penyediaan
transmigrasi
tanah
dan
melaksanakan
pelayanan
tugas
pertanahan
penyiapan
bahan
perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang fasilitasi pencadangan tanah, identifikasi dan penataan tanah, pengelolaan tanah, pengukuran bidang tanah, pengurusan hak atas tanah, advokasi pertanahan serta dokumentasi penyediaan tanah dan pelayanan pertanahan. Pasal 19 (1) Bidang Pembangunan Kawasan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang penyiapan prasarana dan sarana permukiman transmigrasi, penyiapan prasarana dan sarana kawasan transmigrasi, dan evaluasi pembangunan permukiman dan kawasan transmigrasi. (2) Bidang Pembangunan Kawasan Transmigrasi melaksanakan fungsi
penyiapan
prasarana
dan
sarana
permukiman
transmigrasi, penyiapan prasarana dan sarana kawasan transmigrasi, dan evaluasi pembangunan permukiman dan kawasan transmigrasi.
- 10 -
Pasal 20 (1) Seksi
penyiapan
transmigrasi
prasarana
melaksanakan
dan
sarana
tugas
permukiman
penyiapan
bahan
perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di
bidang
prasarana
penyiapan dan
sarana
lahan
permukiman,
permukiman
penyiapan
dan
kelayakan
permukiman. (2) Seksi penyiapan prasarana dan sarana kawasan transmigrasi melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang penyiapan prasarana dan sarana kawasan transmigrasi, penyerasian lingkungan, dan standarisasi prasarana dan sarana. (3) Seksi evaluasi pembangunan permukiman dan kawasan transmigrasi
melaksanakan
tugas
penyiapan
bahan
perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di
bidang
evaluasi
penyiapan
prasarana
dan
sarana
permukiman dan kawasan transmigrasi. Pasal 21 (1) Bidang Penataan Persebaran Penduduk mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan
bahan
perumusan
kebijakan,
pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang penyiapan dan pelayanan perpindahan, penyiapan calon transmigran dan penduduk setempat, dan penataan dan adaptasi (2) Bidang Penataan Persebaran Penduduk melaksanakan fungsi penyiapan dan pelayanan perpindahan, penyiapan calon transmigran dan penduduk setempat, dan penataan dan adaptasi. Pasal 22 (1) Seksi penyiapan dan pelayanan perpindahan melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi,
- 11 -
serta
monitoring
dan
evaluasi
di
bidang
penyerasian
perpindahan transmigrasi, penampungan, perbekalan, dan pengangkutan dan administrasi perpindahan transmigran. (2) Seksi penyiapan calon transmigran dan penduduk setempat melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi,
serta
pendaftaran,
monitoring
dan
evaluasi
di
bidang
seleksi, dan pembinaan ketrampilan
calon
transmigran dan penduduk setempat. (3) Seksi penataan dan adaptasi melaksanakan tugas penyiapan bahan
perumusan
standardisasi, monitoring
kebijakan,
bimbingan
dan
evaluasi
pelaksanaan
teknis di
dan
bidang
kebijakan,
supervisi, fasilitasi
serta
penataan
transmigrasi, pembinaan adaptasi dan fasilitasi administrasi Barang Milik Negara. Pasal 23 (1) Bidang pengembangan kawasan transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi,
serta
monitoring
dan
evaluasi
di
bidang
pengembangan ekonomi, pengembangan sosial budaya, dan evaluasi
perkembangan
permukiman
dan
kawasan
transmigrasi. (2) Bidang pengembangan kawasan transmigrasi melaksanakan fungsi
pengembangan
budaya,
dan
evaluasi
ekonomi,
pengembangan
perkembangan
permukiman
sosial dan
kawasan transmigrasi. Pasal 24 (1) Seksi pengembangan ekonomi melaksanakan tugas penyiapan bahan
perumusan
standardisasi,
kebijakan,
bimbingan
teknis
pelaksanaan dan
kebijakan,
supervisi,
serta
monitoring dan evaluasi di bidang
produksi, pengolahan dan
pemasaran
promosi
dan
kewirausahaan,
dan
kerjasama kemitraan, dan kelembagaan ekonomi.
publikasi,
- 12 -
(2) Seksi pengembangan sosial budaya melaksanakan tugas penyiapan
bahan
perumusan
kebijakan,
pelaksanaan
kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang pelayanan pendidikan, kesehatan, pembinaan mental spiritual, bantuan pangan, dan kelembagaan sosial budaya. (3) Seksi evaluasi perkembangan permukiman dan kawasan transmigrasi
melaksanakan
tugas
penyiapan
bahan
perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang evaluasi pengembangan ekonomi dan pengembangan sosial budaya. Paragraf Kedua Uraian tugas dan pengelompokan fungsi Dinas Transmigrasi Tipe B Pasal 25 (1) Bidang Perencanaan Kawasan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan
bahan
perumusan
kebijakan,
pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang pembinaan potensi
kawasan
pelayanan
transmigrasi,
pertanahan
penyediaan
transmigrasi,
tanah
dan
perencanaan
pembangunan dan pengembangan kawasan. (2) Bidang Perencanaan Kawasan Transmigrasi melaksanakan fungsi pembinaan potensi kawasan transmigrasi, penyediaan tanah dan pelayanan pertanahan transmigrasi, perencanaan pembangunan dan pengembangan kawasan. Pasal 26 (1) Seksi
pembinaan
potensi
kawasan
transmigrasi
melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang identifikasi dan
informasi
potensi
kawasan,
advokasi
kawasan,
- 13 -
perencanaan kawasan, fasilitasi penetapan kawasan, serta mediasi dan kerja sama antar daerah. (2) Seksi
perencanaan
pembangunan
dan
pengembangan
kawasan melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang perencanaan
teknis
satuan
kawasan
pengembangan,
perencanaan teknis satuan permukiman, perencanaan sarana dan prasarana kawasan, serta perencanaan pengembangan masyarakat. (3) Seksi
penyediaan
transmigrasi
tanah
dan
melaksanakan
pelayanan
tugas
pertanahan
penyiapan
bahan
perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang fasilitasi pencadangan tanah, identifikasi dan penataan tanah, pengelolaan tanah, pengukuran bidang tanah, pengurusan hak atas tanah, advokasi pertanahan serta dokumentasi penyediaan tanah dan pelayanan pertanahan. Pasal 27 (1) Bidang Pembangunan kawasan transmigrasi dan penataan persebaran
penduduk
penyiapan
bahan
mempunyai
perumusan
tugas
melaksanakan
kebijakan,
pelaksanaan
kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang penyiapan prasarana dan sarana permukiman dan kawasan transmigrasi, evaluasi pembangunan permukiman dan kawasan transmigrasi, dan penataan persebaran penduduk. (2) Bidang Pembangunan persebaran
penduduk
prasarana
dan
kawasan transmigrasi dan penataan melaksanakan
sarana
permukiman
fungsi dan
penyiapan kawasan
transmigrasi, evaluasi prasarana dan sarana permukiman dan kawasan transmigrasi, dan penataan persebaran penduduk. Pasal 28 (1) Seksi penyiapan prasarana dan sarana permukiman dan kawasan transmigrasi melaksanakan tugas penyiapan bahan
- 14 -
perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang pembangunan dan pengembangan prasarana dan sarana permukiman dan kawasan transmigrasi, standarisasi prasarana
dan
transmigrasi,
sarana
kelayakan
permukiman permukiman,
dan dan
kawasan penyerasian
lingkungan. (2) Seksi evaluasi prasarana dan sarana permukiman dan kawasan transmigrasi melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di
bidang
evaluasi
penyiapan
prasarana
dan
sarana
permukiman dan kawasan transmigrasi. (3) Seksi Penataan Persebaran Penduduk melaksanakan tugas penyiapan
bahan
perumusan
kebijakan,
pelaksanaan
kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta
monitoring
dan
evaluasi
di
bidang
pelayanan
perpindahan, penyiapan calon transmigran dan penduduk setempat, penempatan, dan penataan dan adaptasi, serta fasilitasi administrasi Barang Milik Negara. Pasal 29 (1) Bidang pengembangan
kawasan
transmigrasi mempunyai
tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi,
serta
monitoring
dan
evaluasi
di
bidang
pengembangan ekonomi, pengembangan sosial budaya, dan evaluasi
perkembangan
permukiman
dan
kawasan
transmigrasi. (2) Bidang pengembangan kawasan transmigrasi melaksanakan fungsi pengembangan ekonomi, pengembangan sosial budaya, dan
evaluasi
perkembangan
permukiman
dan
kawasan
transmigrasi. Pasal 30 (1) Seksi pengembangan ekonomi melaksanakan tugas penyiapan bahan
perumusan
kebijakan,
pelaksanaan
kebijakan,
- 15 -
standardisasi,
bimbingan
teknis
dan
supervisi,
serta
monitoring dan evaluasi di bidang
produksi, pengolahan dan
pemasaran
promosi
dan
kewirausahaan,
dan
publikasi,
kerjasama kemitraan, dan kelembagaan ekonomi. (2) Seksi pengembangan sosial budaya melaksanakan tugas penyiapan
bahan
perumusan
kebijakan,
pelaksanaan
kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta
monitoring
dan
evaluasi
di
bidang
pelayanan
pendidikan, kesehatan, pembinaan mental spiritual, bantuan pangan, dan kelembagaan sosial budaya. (3) Seksi evaluasi perkembangan permukiman dan kawasan transmigrasi
melaksanakan
tugas
penyiapan
bahan
perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang evaluasi pengembangan ekonomi dan pengembangan sosial budaya. Paragraf Ketiga Uraian tugas dan pengelompokan fungsi Dinas Transmigrasi Tipe C Pasal 31 (1) Bidang penyiapan kawasan dan pembangunan permukiman transmigrasi mempunyai tugas bahan
perumusan
standardisasi, monitoring
penyiapan
pelaksanaan
kebijakan,
kebijakan,
bimbingan
dan
melaksanakan
evaluasi
teknis di
dan
bidang
supervisi,
pembinaan
serta potensi
kawasan transmigrasi, penyediaan tanah dan pelayanan pertanahan transmigrasi, perencanaan pembangunan dan pengembangan kawasan, pembangunan dan pengembangan permukiman dan kawasan transmigrasi, penataan persebaran penduduk. (2) Bidang penyiapan kawasan dan pembangunan permukiman transmigrasi
melaksanakan
fungsi
pembinaan
potensi
kawasan transmigrasi, penyediaan tanah dan pelayanan pertanahan transmigrasi, perencanaan pembangunan dan pengembangan kawasan, pembangunan dan pengembangan
- 16 -
permukiman dan kawasan transmigrasi, penataan persebaran penduduk. Pasal 32 (1) Seksi
Perencanaan
kawasan
transmigrasi
melaksanakan
tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang
pembinaan potensi
kawasan transmigrasi, penyediaan tanah dan pelayanan pertanahan transmigrasi, perencanaan pembangunan dan pengembangan kawasan. (2) Seksi pembangunan permukiman transmigrasi melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang penyiapan lahan, pembangunan dan pengembangan prasarana dan sarana, evaluasi kelayakan permukiman, dan penyerasian lingkungan. (3) Seksi penataan persebaran penduduk melaksanakan tugas penyiapan
bahan
perumusan
kebijakan,
pelaksanaan
kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta
monitoring
dan
evaluasi
di
bidang
pelayanan
perpindahan, penyiapan calon transmigran dan penduduk setempat, penempatan, dan penataan dan adaptasi, serta fasilitasi administrasi Barang Milik Negara. Pasal 33 (1) Bidang pengembangan kawasan transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi,
serta
monitoring
dan
evaluasi
di
bidang
pengembangan ekonomi, pengembangan sosial budaya, dan evaluasi perkembangan permukiman dan kawasan (2) Bidang pengembangan kawasan transmigrasi melaksanakan fungsi
pengembangan
budaya,
dan
evaluasi
kawasan transmigrasi.
ekonomi,
pengembangan
perkembangan
permukiman
sosial dan
- 17 -
Pasal 34 (1) Seksi pengembangan ekonomi melaksanakan tugas penyiapan bahan
perumusan
standardisasi,
kebijakan,
bimbingan
pelaksanaan
teknis
dan
kebijakan,
supervisi,
serta
monitoring dan evaluasi di bidang
produksi, pengolahan dan
pemasaran
promosi
dan
kewirausahaan,
dan
publikasi,
kerjasama kemitraan, dan kelembagaan ekonomi. (2) Seksi pengembangan sosial budaya melaksanakan tugas penyiapan
bahan
perumusan
kebijakan,
pelaksanaan
kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta
monitoring
dan
evaluasi
di
bidang
pelayanan
pendidikan, kesehatan, pembinaan mental spiritual, bantuan pangan, dan kelembagaan sosial budaya. (3) Seksi evaluasi perkembangan permukiman dan kawasan transmigrasi
melaksanakan
tugas
penyiapan
bahan
perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang evaluasi pengembangan ekonomi dan pengembangan sosial budaya. Paragraf Keempat Uraian tugas dan pengelompokan fungsi Setingkat Bidang Pasal 35 (1) Uraian tugas dan Pengelompokan fungsi urusan transmigrasi setingkat
bidang
disusun
dengan
nomenklatur
Bidang
Transmigrasi. (2) Struktur
organisasi
Bidang
Transmigrasi
daerah
tujuan
disusun dengan memperhatikan fungsi perencanaan kawasan transmigrasi, penataan
pembangunan
persebaran
kawasan
penduduk,
transmigrasi
serta
dan
pengembangan
masyarakat transmigrasi dan kawasan transmigrasi. (3) Struktur organisasi Bidang Transmigrasi daerah asal atau pengirim disusun dengan memperhatikan fungsi perencanaan dan penyiapan calon transmigran, peningkatan kapasitas calon transmigran, dan pelayanan perpindahan.
- 18 -
Paragraf Kelima Uraian tugas dan pengelompokan fungsi Setingkat Sub Bidang Pasal 36 (1) Uraian tugas dan Pengelompokan fungsi urusan transmigrasi setingkat sub bidang disusun dengan
nomenklatur sub
bidang transmigrasi atau seksi transmigrasi. (2) Uraian tugas dan fungsi sub bidang transmigrasi atau seksi transmigrasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun
dengan memperhatikan tahapan penyelenggaran transmigrasi disesuaikan dengan fungsi daerah asal/daerah pengirim transmigran, daerah tujuan/daerah penerima transmigran, atau daerah asal/daerah pengirim transmigran yang memiliki eks
permukiman
transmigrasi.
transmigrasi
dan/atau
permukiman
- 19 -
BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 37 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Agustus 2016
MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA, ttd. EKO PUTRO SANDJOJO
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Desember 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, Salinan sesuai aslinya
ttd.Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Kementerian Transmigrasi Kepala Biro Hukum, Organisasi, WIDODO EKATJAHJANA dan Tata Laksana
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1884
Eko Bambang Riadi
- 20 -
LAMPIRAN PERATUTAN
MENTERI
PEMBANGUNAN
DESA, DAERAH
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 23 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PERANGKAT
NOMENKLATUR DAERAH
BIDANG
TRANSMIGRASI
HASIL PEMETAAN INTENSITAS DAN BEBAN KERJA URUSAN PEMERINTAH BIDANG KETRANSMIGRASIAN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA SELURUH INDONESIA TAHUN 2016
NO 1 1.
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA 2 PROVINSI ACEH
1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13.
Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kota Kota
Aceh Barat Aceh Besar Aceh Selatan Aceh Singkil Aceh Tengah Aceh Tenggara Aceh Timur Aceh Utara Bireuen Pidie Simelue Banda Aceh Sabang
1.14.
Kota Langsa
1.15. 1.16. 1.17. 1.18. 1.19. 1.20. 1.21.
Kota Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab.
Lhokseumawe Gayo Lues Aceh Barat Daya Aceh Jaya Nagan Raya Aceh Tamiang Bener Meriah
TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA SKOR KATEGORI 3 4 1.056
BESAR
801 568 649 748 882 407 433 893 660 836 756 1
BESAR KECIL SEDANG SEDANG BESAR KECIL KECIL BESAR SEDANG BESAR SEDANG *) Tidak Terpetakan **) Nihil (Urusan Pilihan) SANGAT KECIL SEKALI *) Tidak Terpetakan KECIL KECIL SEDANG BESAR SEDANG BESAR
2 119 1 550 495 642 865 627 840
- 21 -
NO 1.22. 1.23.
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA SKOR KATEGORI 605 SEDANG 911 BESAR 990 BESAR **) Nihil (Urusan 2 Pilihan) **) Nihil (Urusan 2 Pilihan) **) Nihil (Urusan 2 Pilihan) 1 *) Tidak Terpetakan
2.1.
Kab. Pidie Jaya Kota Subulusalam PROVINSI SUMATERA UTARA Kab. Asahan
2.2.
Kab. Dairi
2.3.
Kab. Deli Serdang
2.4.
Kab. Karo
2.5.
Kab. Labuhan Batu
2.6. 2.7.
Kab. Langkat Kab. Mandailing Natal
2.8.
Kab. Nias
2.9.
Kab. Simalunggun
2.10. 2.11. 2.12. 2.13.
Kab. Kab. Kab. Kab.
2.14.
Kota Binjai
2.15.
Kota Medan
2.16. 2.17.
Kota Pematang Siantar Kota Sibolga
1
2.18. 2.19.
Kota Tanjung Balai Kota Tebing Tinggi
1
2.20. 2.21.
Kota Padang Sidimpuan Kab. Phakpak Barat
1
2.22.
Kab. Nias Selatan
2.23.
Kab. Humam Husundutan
2.
Tapanuli Selatan Tapanuli Tengah Tapanuli Utara Toba Samosir
2 1 264 2 2 348 1 396 2 2 2
2
2
2 2
2
**) Nihil (Urusan Pilihan) *) Tidak Terpetakan SANGAT KECIL SEKALI **) Nihil (Urusan Pilihan) **) Nihil (Urusan Pilihan) SANGAT KECIL *) Tidak Terpetakan SANGAT KECIL **) Nihil (Urusan Pilihan) **) Nihil (Urusan Pilihan) **) Nihil (Urusan Pilihan) *) Tidak Terpetakan **) Nihil (Urusan Pilihan) *) Tidak Terpetakan **) Nihil (Urusan Pilihan) *) Tidak Terpetakan **) Nihil (Urusan Pilihan) **) Nihil (Urusan Pilihan) **) Nihil (Urusan Pilihan)
- 22 -
NO
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA SKOR KATEGORI **) Nihil (Urusan 2 Pilihan) SANGAT KECIL 282 SEKALI 1 *) Tidak Terpetakan **) Nihil (Urusan 2 Pilihan) 513 KECIL 1 *) Tidak Terpetakan **) Nihil (Urusan 2 Pilihan) **) Nihil (Urusan 2 Pilihan) **) Nihil (Urusan 2 Pilihan) **) Nihil (Urusan 2 Pilihan) 1034 BESAR KECIL 400
2.24.
Kab. Serdang Bedagai
2.25.
Kab. Samosir
2.26. 2.27.
Kab. Batu Bara Kab. Padang Lawas
2.28. 2.29. 2.30.
Kab. Padang Lawas Utara Kab. Labuhan Batu Selatan Kab. Labuhan Batu Utara
2.31.
Kab. Nias Utara
2.32.
Kab. Nias Barat
2.33.
Kota Gunung Sitoli
3.1.
PROVINSI SUMATERA BARAT Kab. Lima Puluh Kota
3.2.
Kab. Agam
3.3. 3.4.
Kab. Kepulauan Mentawai Kab. Padang Pariaman
518
3.5. 3.6. 3.7. 3.8.
Kab. Kab. Kab. Kab.
1 418 554
3.
Pasaman Pesisir Selatan Sijunjung Solok
2
2
2 3.9.
Kab. Tanah Datar
3.10. 3.11.
Kota Bukit Tinggi Kota Padang Panjang
1
3.12. 3.13.
Kota Padang Kota Payakumbuh
1
3.14. 3.15. 3.16. 3.17.
Kota Kota Kota Kab.
1 1 1
Sawahlunto Solok Pariaman Pasaman Barat
2
2
2
183
**) Nihil (Urusan Pilihan) KECIL **) Nihil (Urusan Pilihan) *) Tidak Terpetakan KECIL KECIL **) Nihil (Urusan Pilihan) **) Nihil (Urusan Pilihan) *) Tidak Terpetakan **) Nihil (Urusan Pilihan) *) Tidak Terpetakan **) Nihil (Urusan Pilihan) *) Tidak Terpetakan *) Tidak Terpetakan *) Tidak Terpetakan SANGAT KECIL SEKALI
- 23 -
NO
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA SKOR KATEGORI 565 KECIL SANGAT KECIL 253 SEKALI
3.18. 3.19.
Kab. Dharmasraya Kab. Solok Selatan
4.1. 4.2. 4.3.
PROVINSI RIAU Kab. Bengkalis Kab. Indragiri Hilir Kab. Indragiri Hulu
4.4.
Kab. Kampar
4.5.
Kab. Kuantan Singingi
4.6.
Kab. Pelalawan
4.7.
Kab. Rokan Hilir
4.8. 4.9. 4.10. 4.11.
Kab. Kab. Kota Kota
4.12.
Kep. Kepulauan Meranti
5.1. 5.2.
PROVINSI KEPULAUAN RIAU Kab. Natuna Kab. Kep. Anambas
5.3.
Kab. Karimun
5.4.
Kab. Batam
5.5.
Kota Tanjung Pinang
5.6. 5.7.
Kab. Lingga Kab. Bintan
652
PROVINSI JAMBI
143
6.1. 6.2. 6.3.
Kab. Batanghari Kab. Bungo Kab. Kerinci
473 535 462
**) Nihil (Urusan Pilihan) **) Nihil (Urusan Pilihan) **) Nihil (Urusan Pilihan) SEDANG **) Nihil (Urusan Pilihan) SANGAT KECIL SEKALI KECIL KECIL KECIL
6.4.
Kab. Merangin
231
SANGAT KECIL
4.
5.
6.
Rokan Hulu Siak Dumai Pekanbaru
484 1,069 293 2 2 2 220 1042 693 407 2 2 854 1,106 1 2 2 2
2
*) Tidak terpetakan KECIL BESAR SANGAT KECIL SEKALI **) Nihil Urusan Pilihan **) Nihil Urusan Pilihan **) Nihil Urusan Pilihan SANGAT KECIL SEKALI BESAR SEDANG KECIL **) Nihil Urusan Pilihan **) Nihil Urusan Pilihan BESAR BESAR *) Tidak Terpetakan
- 24 -
NO
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
6.5. 6.6.
Kab. Muaro Jambi Kab. Sarolangun
6.7.
Kab. Tanjung Jabung Barat
6.8. 6.9.
Kab. Tanjung Jabung Timur Kab. Tebo
6.10. 6.11.
Kab. Jambi Kota Sungai Penuh
7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.5. 7.6.
PROVINSI SUMATERA SELATAN Kab. Lahat Kab. Musi Banyuasin Kab. Musi Rawas Kab. Muara Ernim Kab. Ogan Komering Ilir Kab. Ogan Komering Ulu
7.7. 7.8.
Kota Palembang Kota Pagar Alam
7.9.
Kota Lubuk Linggau
7.10.
Kota Prabumulih
7.11. 7.12. 7.13. 7.14.
Kab. Kab. Kab. Kab.
7.15.
Kab. Empat Lawang
7.16. 7.17. 8.1.
Kab. Penukal Akab Lematang Ilir Kab. Musi Rawas Utara PROVINSI BANGKA BELITUNG Kab. Bangka
8.2.
Kab. Belitung
8.3.
Kab. Pangkal Pinang
8.4.
Kab. Bangka Selatan
7.
8.
Banyuasin Ogan Ilir OKU Timur OKU Selatan
TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA SKOR KATEGORI SEKALI 403 KECIL KECIL 403 2 469 2 1 2 913 462 601 572 374 413 2 1 2 2 2 899 653 854 231 275 392 572 812 2 2 2 624
**) Nihil (Urusan Pilihan) KECIL **) Nihil (Urusan Pilihan *) Tidak Terpetakan **) Nihil (Urusan Pilihan) BESAR KECIL SEDANG KECIL SANGAT KECIL KECIL **) Nihil (Urusan Pilihan) *) Tidak Terpetakan **) Nihil (Urusan Pilihan) **) Nihil (Urusan Pilihan) **) Nihil (Urusan Pilihan) BESAR SEDANG BESAR SANGAT KECIL SEKALI SANGAT KECIL SEKALI SANGAT KECIL KECIL BESAR **) Nihil (Urusan Pilihan) **) Nihil (Urusan Pilihan) **) Nihil (Urusan Pilihan) SEDANG
- 25 -
NO
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
8.5.
Kab. Bangka Tengah
8.6. 8.7.
Kab. Bangka Barat Kab. Belitung Timur
9.1. 9.2. 9.3. 9.4.
PROVINSI BENGKULU Kab.. Bengkulu Selatan Kab. Bengkulu Utara Kab. Rejang Lebong Kota Bengkulu
9.5. 9.6. 9.7.
Kab Kaur Kab. Seluma Kab. Mukomuko
9.8. 9.9.
Kab. Lebong Kab. Kepahiang
9.
9.10. 10. 10.1.
Kab. Bengkulu Tengah PROVINSI LAMPUNG Kab. Lampung Barat
10.2. 10.3. 10.4.
Kab. Lampung Selatan Kab. Lampung Tengah Kab. Lampung Utara
10.5.
Kab. Lampung Timur
10.6.
Kab. Tanggamus
10.7. 10.8. 10.9.
Kab. Tulang Bawang Kab. Way Kanan Kab. Bandar Lampung
10.10.
Kab. Metro
10.11. 10.12.
Kab. Pesawaran Kab. Pringsewu
10.13. 10.14. 10.15.
Kab. Mesuji Kab. Tulang Bawang Barat Kab. Pesisir Barat
TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA SKOR KATEGORI **) Nihil (Urusan 3 Pilihan) 546 KECIL **) Nihil (Urusan 3 Pilihan) 1.190 BESAR 559 KECIL 590 KECIL 407 KECIL **) Nihil (Urusan 2 Pilihan) 429 KECIL 451 KECIL SANGAT KECIL 202 SEKALI 308 SANGAT KECIL SANGAT KECIL 253 SEKALI 433 KECIL 990 BESAR **) Nihil (Urusan 2 Pilihan) 506 KECIL 403 KECIL **) Nihil (Urusan 2 Pilihan) **) Nihil (Urusan 2 Pilihan) **) Nihil (Urusan 2 Pilihan) 491 KECIL 352 SANGAT KECIL **) Nihil (Urusan 2 Pilihan) **) Nihil (Urusan 2 Pilihan) 312 SANGAT KECIL SANGAT KECIL 180 SEKALI 440 KECIL 517 KECIL 438 KECIL
- 26 -
NO 11. 11.1.
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA BARAT Kab. Bandung
11.2.
Kab. Bekasi
11.3.
Kab. Bogor
11.4.
Kab. Ciamis
11.5. 11.6. 11.7. 11.8.
Kab. Kab. Kab. Kab.
Cianjur Cirebon Garut Indramayu
11.9. 11.10. 11.11. 11.12.
Kab. Kab. Kab. Kab.
Karawang Kuningan Majalengka Purwakarta
11.13. 11.14. 11.15. 11.16. 11.17.
Kab. Subang Kab. Sukabumi Kab. Sumedang Kab. Tasikmalaya Kota. Bandung
11.18.
Kota. Bekasi
11.19.
Kota. Bogor
11.20.
Kota. Cirebon
11.21.
Kota Depok
11.22.
Kota Sukabumi
11.23.
Kota. Cimahi
11.24.
Kota Tasikmalaya
11.25.
Kota Banjar
11.26.
Kab. Bandung Barat
TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA SKOR KATEGORI 1000 BESAR SANGAT KECIL 260 SEKALI SANGAT KECIL 260 SEKALI SANGAT KECIL 254 SEKALI SANGAT KECIL 260 SEKALI 458 KECIL 360 SANGAT KECIL 460 KECIL SANGAT KECIL 260 SEKALI 360 SANGAT KECIL 410 KECIL 350 SANGAT KECIL SANGAT KECIL 240 SEKALI 450 KECIL 508 KECIL 410 KECIL 360 SANGAT KECIL SANGAT KECIL 246 SEKALI SANGAT KECIL 246 SEKALI SANGAT KECIL 209 SEKALI **) Nihil (Urusan 2 Pilihan) SANGAT KECIL 242 SEKALI SANGAT KECIL 191 SEKALI SANGAT KECIL 220 SEKALI SANGAT KECIL 231 SEKALI SANGAT KECIL 187 SEKALI 254
SANGAT KECIL SEKALI
- 27 -
NO 11.27.
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
12.1.
Kab. Pangandaran PROVINSI BANTEN Kab. Lebak
12.2. 12.3. 12.4.
Kab. Pandeglang Kab. Serang Kab. Tangerang
12.5.
Kota. Cilegon
12.6. 12.7. 12.8.
Kota. Tangerang Kota. Serang Kota. Tangerang Selatan
13.1.
PROVINSI JAWA TENGAH Kab. Banjarnegara
13.2.
Kab. Banyumas
13.3.
Kab. Batang
13.4.
Kab. Blora
13.5.
Kab. Boyolali
13.6.
Kab. Brebes
13.7.
Kab. Cilacap
13.8.
Kab. Demak
13.9.
Kab. Grobogan
13.10.
Kab. Jepara
13.11.
Kab. Karanganyar
13.12.
Kab. Kebumen
13.13.
Kab. Kendal
13.14.
Kab. Klaten
12.
13.
TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA SKOR KATEGORI 320 SANGAT KECIL 900 BESAR SANGAT KECIL 260 SEKALI 310 SANGAT KECIL 350 SANGAT KECIL **) Nihil (Urusan 2 Pilihan) **) Nihil (Urusan 2 Pilihan) 1 *) Tidak Terpetakan 678 SEDANG SANGAT KECIL 180 SEKALI 360 SANGAT KECIL SANGAT KECIL 234 SEKALI SANGAT KECIL 200 SEKALI SANGAT KECIL 240 SEKALI SANGAT KECIL 180 SEKALI SANGAT KECIL 180 SEKALI SANGAT KECIL 210 SEKALI SANGAT KECIL 200 SEKALI SANGAT KECIL 200 SEKALI SANGAT KECIL 200 SEKALI SANGAT KECIL 254 SEKALI SANGAT KECIL 234 SEKALI SANGAT KECIL 200 SEKALI SANGAT KECIL 234 SEKALI 256
SANGAT KECIL SEKALI
- 28 -
NO
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
13.15.
Kab. Kudus
13.16. 13.17.
Kab. Magelang Kab. Pati
13.18.
Kab. Pekalongan
13.19.
Kab. Pemalang
13.20.
Kab. Purbalingga
13.21.
Kab. Purworejo
13.22.
Kab. Rembang
13.23.
Kab. Semarang
13.24.
Kab. Sragen
13.25.
Kab. Sukoharjo
13.26. 13.27.
Kab. Tegal Kab. Temanggung
13.28.
Kab. Wonogiri
13.29. 13.30.
Kab. Wonosobo Kota. Magelang
13.31.
Kota. Pekalongan
13.32.
Kota. Salatiga
13.33.
Kota. Semarang
13.34.
Kota. Surakarta
13.35. 14. 14.1. 14.2.
Kota. Tegal PROVINSI DI YOGYAKARTA Kab. Bantul Kab. Gunung Kidul
TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA SKOR KATEGORI SANGAT KECIL 160 SEKALI 304 SANGAT KECIL SANGAT KECIL 250 SEKALI SANGAT KECIL 230 SEKALI SANGAT KECIL 260 SEKALI SANGAT KECIL 230 SEKALI SANGAT KECIL 234 SEKALI 180 SANGAT KECIL SEKALI SANGAT KECIL 230 SEKALI SANGAT KECIL 234 SEKALI SANGAT KECIL 220 SEKALI 360 SANGAT KECIL SANGAT KECIL 180 SEKALI SANGAT KECIL 200 SEKALI 340 SANGAT KECIL SANGAT KECIL 154 SEKALI SANGAT KECIL 110 SEKALI SANGAT KECIL 172 SEKALI SANGAT KECIL 235 SEKALI 160 360 174 280
SANGAT KECIL SEKALI SANGAT KECIL *) Tidak terpetakan SANGAT KECIL SEKALI SANGAT KECIL SEKALI
- 29 -
NO
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
14.3.
Kab. Kulon Progo
14.4. 14.5.
Kab. Sleman Kota. Yogyakarta
15. 15.1.
PROVINSI JAWA TIMUR Kab. Bangkalan
TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA SKOR KATEGORI SANGAT KECIL 250 SEKALI 304 SANGAT KECIL SANGAT KECIL 187 SEKALI 970 BESAR SANGAT KECIL 250 SEKALI 510 KECIL SANGAT KECIL 250 SEKALI SANGAT KECIL 260 SEKALI SANGAT KECIL 230 SEKALI **) Nihil (Urusan 2 Pilihan) 310 SANGAT KECIL SANGAT KECIL 250 SEKALI 306 SANGAT KECIL
15.2. 15.3.
Kab. Banyuwangi Kab. Blitar
15.4.
Kab. Bojonegoro
15.5.
Kab. Bondowoso
15.6.
Kab. Gresik
15.7. 15.8.
Kab. Jember Kab. Jombang
15.9.
Kab. Kediri
15.10.
Kab. Lamongan
15.11.
Kab. Lumajang
15.12. 15.13.
Kab. Madiun Kab. Magetan
340
15.14. 15.15.
Kab. Malang Kab. Mojokerto
360
15.16.
Kab. Nganjuk
250 250
230
262 260
15.17.
Kab. Ngawi
15.18. 15.19. 15.20. 15.21.
Kab. Kab. Kab. Kab.
15.22.
Kab. Probolinggo
Pacitan Pamekasan Pasuruan Ponorogo
280 342 340 360 290 260
SANGAT KECIL SEKALI SANGAT KECIL SEKALI SANGAT KECIL SANGAT KECIL SEKALI SANGAT KECIL SANGAT KECIL SEKALI SANGAT KECIL SEKALI SANGAT KECIL SEKALI SANGAT KECIL SANGAT KECIL SANGAT KECIL SANGAT KECIL SEKALI SANGAT KECIL SEKALI
- 30 -
NO
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
15.23. 15.24.
Kab. Sampang Kab. Sidoarjo
15.25.
Kab. Situbondo
15.26.
Kab. Sumenep
15.27. 15.28.
Kab. Trenggalek Kab. Tuban
15.29.
Kab. Tulunganggung
15.30.
Kab. Blitar
15.31.
Kab. Kediri
15.32.
Kab. Madiun
15.33.
Kab. Malang
15.34.
Kab. Mojokerto
15.35.
Kab. Pasuruan
15.36.
Kab. Probolinggo
15.37.
Kab. Surabaya
15.38.
Kab.Batu
16. 16.1. 16.2. 16.3. 16.4. 16.5.
PROVINSI KALIMANTAN BARAT Kab. Bengkayang Kab. Landak Kab. Kapuas Hulu Kab. Ketapang Kab. Mempawah
16.6. 16.7. 16.8. 16.9.
Kab. Sambas Kab. Sanggau Kab. Sintang
16.10. 16.11.
Kab. Singkawang Kab. Sekadu
Kab. Pontianak
TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA SKOR KATEGORI 1 *) Tidak Terpetakan SANGAT KECIL 250 SEKALI SANGAT KECIL 230 SEKALI SANGAT KECIL 310 SEKALI 456 KECIL SANGAT KECIL 250 SEKALI SANGAT KECIL 250 SEKALI **) Nihil (Urusan 2 Pilihan) SANGAT KECIL 198 SEKALI SANGAT KECIL 194 SEKALI **) Nihil (Urusan 2 Pilihan) SANGAT KECIL 231 SEKALI SANGAT KECIL 187 SEKALI **) Nihil (Urusan 2 Pilihan) **) Nihil (Urusan 2 Pilihan) **) Nihil (Urusan 2 Pilihan) 714 SEDANG 407 KECIL 572 KECIL 454 KECIL 880 BESAR 2 **) Nihil (Urusan Pilihan) 770 SEDANG 792 SEDANG 352 SANGAT KECIL **) Nihil (Urusan 2 Pilihan) 389 SANGAT KECIL 715 SEDANG
- 31 -
NO 16.12. 16.13. 16.14. 17. 17.1. 17.2. 17.3. 17.4. 17.5. 17.6. 17.7. 17.8. 17.9. 17.10. 17.11. 17.12. 17.13. 17.14. 18. 18.1. 18.2. 18.3. 18.4. 18.5. 18.6. 18.7. 18.8. 18.9. 18.10. 18.11. 18.12. 18.13. 19.
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA Kab. Melawi Kab. Kayong Utara Kab. Kubu Raya PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Kab. Barito Selatan Kab. Barito Utara Kab. Kapuas Kab. Kotawaringin Barat Kab. Kotawaringin Timur Kab. Palangkaraya Kab. Katingan Kab. Seruyan Kab. Sukamara Kab. Lamandau Kab. Gunung Mas Kab. Pulau Pisau Kab. Murung Raya Kab. Barito Timur PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Kab. Banjar Kab. Barito Kuala
TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA SKOR KATEGORI 352 SANGAT KECIL 675 SEDANG KECIL 552 -
*) Tidak terpetakan
860 741 946 1.043 788
BESAR SEDANG BESAR BESAR SEDANG **) Nihil (Urusan Pilihan) BESAR BESAR SEDANG KECIL SEDANG SEDANG SEDANG BESAR
2 975 880 682 565 605 667 607 858
660 671
Kab. Hulu Sungai Selatan
2
Kab. Hulu Sungai Tengah
517
Kab. Hulu Sungai Utara Kab. Kota Baru Kab. Tabalong Kab. Tanah Laut
2 913 2 407
Kab. Tapin
2
Kota. Banjar Baru
2
Kota. Banjarmasin Kab. Balangan Kab. Tanah Bumbu PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
1 594 572 902
SEDANG SEDANG **) Nihil (Urusan Pilihan) KECIL **) Nihil (Urusan Pilihan) BESAR **) Nihil (Urusan Pilihan) KECIL **) Nihil (Urusan Pilihan) **) Nihil (Urusan Pilihan) *) Tidak Terpetakan KECIL KECIL BESAR
- 32 -
NO
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
19.1. 19.2. 19.3. 19.4. 19.5.
Kab. Kab. Kab. Kab.
19.6. 19.7.
Kab. Bontang
19.8. 19.9. 19.10. 20. 20.1. 20.2. 20.3. 20.4. 20.5. 21. 21.1. 21.2. 21.3. 21.4. 21.5. 21.6. 21.7. 21.8. 21.9. 21.10. 21.11. 21.12. 21.13. 21.14. 21.15.
Kutai Kartenegara Kutai Barat Kutai Timur Paser
Kab. Balikpapan
Kab. Samarinda Kab. Berau Kab. Penajam Paser Utara Kab. Mahakam Hulu PROVINSI KALIMANTAN UTARA Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tarakan Kab. Tana Tidung PROVINSI SULAWESI UTARA Kab. Bolang Mongondow Kab. Minahasa Kab. Kepulauan Sangihe Kota. Bitung Kota. Manado Kab. Kepulauan Talaud Kab. Minahasa Selatan Kota Tomohon Kab. Minahasa Utara Kota Kotamobago Kab. Bolaang Mongondow Utara Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Bitaro Kab. Minahasa Tenggara Kab. Bolaang Mangondow Timur Kab. Bolaang Mangondow Selatan
TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA SKOR KATEGORI 1,023 BESAR 660 SEDANG 964 BESAR 882 BESAR **) Nihil (Urusan 2 Pilihan) 1 *)Tidak Terpetakan SANGAT KECIL 264 SEKALI 568 KECIL 788 SEDANG 891 BESAR 726 SEDANG 961 BESAR **) Nihil (Urusan 2 Pilihan) 647 SEDANG 1 *) Tidak Terpetakan 1,072 BESAR 902 BESAR 629 SEDANG 1 *) Tidak Terpetakan 336 SANGAT KECIL SANGAT KECIL 293 SEKALI **) Nihil (Urusan 2 Pilihan) 322 SANGAT KECIL 407 KECIL *) Tidak Terpetakan 1 286 99 341 143 387 794 319
SANGAT KECIL SEKALI SANGAT KECIL SEKALI SANGAT KECIL SANGAT KECIL SEKALI SANGAT KECIL SEDANG SANGAT KECIL
- 33 -
NO 22. 22.1. 22.2.
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA PROVINSI GORONTALO Kab. Boalemo Kab. Gorontalo
NO
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
22.3. 22.4. 22.5. 22.6. 23. 23.1. 23.2. 23.3. 23.4. 23.5. 23.6. 23.7. 23.8. 23.9. 23.10. 23.11. 23.12. 23.13. 24. 24.1.
Kota. Gorontalo Kab. Pohuwato Kab. Bone Bolango Kab. Gorontalo Utara PROVINSI SULAWESI TENGAH Kab. Bangai Kab. Bangai Kepulauan Kab. Buol Kab. Toli-toli Kab. Donggala Kab. Morowali Kab. Poso Kota. Palu Kab. Parigi Moutung Kab. Tojo Una Una Kab. Sigi Kab. Bangai Laut Kab. Morowali Utara PROVINSI SULAWESI SELATAN
24.2. 24.3. 24.4.
Kab. Bantaeng Kab. Barru Kab. Bone Kab. Bulukumba
24.5. 24.6. 24.7. 24.8. 24.9. 24.10. 24.11.
Kab. Enrekang Kab. Gowa Kab. Jeneponto Kab.Luwu Kab. Luwu Utara Kab. Maros
24.12. 24.13.
Kota Palopo Kab. Luwu Timur
Kab. Pangkajene Kepulauan
TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA SKOR KATEGORI 700 SEDANG 757 SEDANG 521 KECIL TINGKAT INTENSITAS DAN BESAR KERJA SKOR KATEGORI 1 *) Tidak Trepetakan 519 KECIL 319 SANGAT KECIL 583 KECIL 704 SEDANG 574 KECIL 638 SEDANG 788 SEDANG 601 SEDANG 530 KECIL 660 SEDANG 565 KECIL 1 *) Tidak Terpetakan 499 KECIL 495 KECIL 407 KECIL 440 KECIL 400 KECIL 1.045 BESAR SANGAT KECIL 242 SEKALI SANGAT KECIL 271 SEKALI **) Nihil (Urusan 2 Pilihan) **) Nihil (Urusan 2 Pilihan) 537 KECIL 455 KECIL 420 KECIL 550 KECIL 909 BESAR 748 SEDANG **) Nihil (Urusan 2 Pilihan) 440 KECIL 682 SEDANG
- 34 -
NO
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
24.14. 24.15.
Kab. Pinrang
24.16. 24.17. 24.18. 24.19. 24.20. 24.21. 24.22.
Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab.
24.23. 24.24.
Kota. Makasar
25. 25.1. 25.2. 25.3. 25.4. 25.5. 25.6. 26. 26.1. 26.2. 26.3. 26.4. 26.5. 26.6. 26.7. 26.8. 26.9. 26.10.
Kab. Sinjai Kepulauan Selayar Sidenreng Rappang Soppeng Takalar Tana Toraja Wajo
Kota Pare-pare
Kab. Toraja Utara PROVINSI SULAWESI BARAT Kab. Majene Kab. Mamuju Kab. Polewali Mandar Kab. Mamasa Kab. Mamuju Utara Kab. Mamuju Tengah PROVINSI SULAWESI TENGGARA Kab. Buton Kab. Konawe Kab. Kolaka Kab. Muna Kota. Kendari
TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA SKOR KATEGORI 583 KECIL **) Nihil (Urusan 2 Pilihan) 532 KECIL 510 KECIL 455 KECIL 671 SEDANG 620 SEDANG 539 KECIL **) Nihil (Urusan 2 Pilihan) 1 *) Tidak Terpetakan KECIL 455 528 594 744 997 920 548 647
KECIL KECIL SEDANG BESAR BESAR KECIL SEDANG
913
BESAR
704 972 627 605
SEDANG BESAR SEDANG SEDANG **) Nihil (Urusan Pilihan) *) Tidak Terpetakan BESAR SANGAT KECIL
2
Kota. Bau-bau Kab. Konawe Selatan
1 937
Kab. Bombana
385
Kab. Wakatobi
2
Kab. Kolaka Utara
260
26.11. 26.12. 26.13.
Kab. Konawe Utara Kab. Buton Utara
805 924
Kab. Konawe Kepulauan
280
26.14. 26.15.
Kab. Kolaka Timur Kab. Muna Barat
715 944
**) Nihil (Urusan Pilihan) SANGAT KECIL SEKALI BESAR BESAR SANGAT KECIL SEKALI SEDANG BESAR
- 35 -
NO 26.16. 26.17. 27. 27.1. 27.2. 27.3. 27.4. 27.5. 27.6. 27.7. 27.8. 27.9. 28. 28.1. 28.2. 28.3. 28.4. 28.5. 28.6. 28.7. 28.8. 28.9. 28.10. 29. 29.1. 29.2. 29.3. 29.4. 29.5. 29.6.
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA Kab. Buton Tengah Kab. Buton Selatan PROVINSI BALI Kab. Bandung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab.Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Kab. Bima Kab. Dompu
TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA SKOR KATEGORI 560 KECIL 350 SANGAT KECIL *) Tidak terpetakan **) Nihil (Urusan 2 Pilihan) SANGAT KECIL 210 SEKALI SANGAT KECIL 290 SEKALI 360 SANGAT KECIL SANGAT KECIL 210 SEKALI **) Nihil (Urusan 2 Pilihan) SANGAT KECIL 200 SEKALI 220 *) Tidak terpetakan 1 *) Tidak terpetakan 756
SEDANG
495 352
KECIL SANGAT KECIL
Kab. Lombok Barat
290
Kab. Lombok Tengah Kab. Lombok Timur Kab. Sumbawa
702 432 713
Kota Mataram
187
Kota Bima Kab. Sumbawa Barat Kab. Lombok Utara PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende
2 535 2
SANGAT KECIL SEKALI SEDANG KECIL SEDANG SANGAT KECIL SEKALI **) Nihil (Urusan Pilihan) KECIL **) Nihil (Urusan Pilihan)
696
SEDANG
939 1,126 864
BESAR BESAR BESAR SANGAT KECIL SEKALI SEDANG SANGAT KECIL
Kab. Flores Timur
259
Kab. Kupang Kab. Lembata
792 252
- 36 -
NO
29.7. 29.8. 29.9. 29.10. 29.11. 29.12. 29.13. 29.14. 29.15. 29.16. 29.17. 29.18. 29.19. 29.20. 29.21. 29.22. 30. 30.1. 30.2. 30.3. 30.4. 30.5. 30.6. 30.7. 30.8. 30.9. 30.10. 30.11. 31. 31.1. 31.2. 31.3. 31.4. 31.5.
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Mangggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka PROVINSI MALUKU Kab. Maluku Tenggara Barat Kab. Maluku Tengah Kab. Maluku Tenggara Kab. Buru Kota Ambon Kab. Seram Bagian Barat Kab. Seram Bagian Timur Kab. Kepulauan Aru Kota Tual Kab. Maluku Barat Daya Kab. Buru Selatan
TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA SKOR KATEGORI SEKALI **) Nihil (Urusan 2 Pilihan) 794 SEDANG 638 SEDANG 825 BESAR 1,032 BESAR 621 SEDANG 1,077 BESAR 365 SANGAT KECIL 855 BESAR 492 KECIL 784 SEDANG 1,196 BESAR 549 KECIL 574 KECIL 1,230 BESAR 630 SEDANG 957 BESAR 591 KECIL 918 BESAR 406 KECIL 727 SEDANG **) Nihil (Urusan 2 Pilihan) SANGAT KECIL 288 SEKALI 1 *) Tidak Terpetakan SEDANG 618 2 264 2
PROVINSI MALUKU UTARA Kab. Halmahera Tengah Kota Ternate
840 878
Kab. Halmahera Barat Kab. Halmahera Timur Kab. Halmahera Selatan
730 773 588
2
**) Nihil (Urusan Pilihan) SANGAT KECIL SEKALI **) Nihil (Urusan Pilihan) BESAR BESAR **) Nihil (Urusan Pilihan) SEDANG SEDANG KECIL
- 37 -
NO 31.6. 31.7. 31.8. 31.9. 31.10. 32. 32.1.
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA Kab. Halmahera Utara Kab. Kepulauan Sula Kota. Tidore Kepulauan Kab. Pulau Morotai Kab. Pulau Taliabu PROVINSI PAPUA Kab. Biak Numfor
32.2. 32.3. 32.4. 32.5. 32.6. 32.7. 32.8. 32.9. 32.10. 32.11.
Kab. Jayapura Kab. Jayawijaya Kab. Merauke Kab. Mimika Kab. Nabire Kab. Paniai Kab. Puncak Jaya Kab. Kepulauan Yapen Kota. Jayapura Kab. Sarmi
32.12. 32.13. 32.14. 32.15. 32.16.
Kab. Kab. Kab. Kab. Kab.
32.17.
Kab. Mappi
32.18.
Kab. Asmat
32.19.
Kab. Wropen
32.20. 32.21. 32.22.
Kab. Supiori Kab. Membramo Raya Kab. Mamberamo Tengah
32.23. 32.24.
Kab. Yalimo Kab. Lanny Jaya
32.25.
Kab. Nduga
32.26. 32.27.
Kab. Dogiya Kab. Puncak
Keerom Yahukimo Pegunungan Bintang Tolikara Boven Digoel
TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA SKOR KATEGORI 607 SEDANG 787 SEDANG 490 KECIL 713 SEDANG 1,080 BESAR 504 KECIL SANGAT KECIL 280 SEKALI 1,008 BESAR 1 *) Tidak Terpetakan 722 SEDANG 1,092 BESAR 1,120 BESAR 1 *) Tidak Terpetakan 1 *) Tidak Terpetakan 1 *) Tidak Terpetakan 1 *) Tidak Terpetakan **) Nihil (Urusan 2 Pilihan) 641 SEDANG 1 *) Tidak Terpetakan 1 *) Tidak Terpetakan 1 *) Tidak Terpetakan **) Nihil (Urusan 2 Pilihan) **) Nihil (Urusan 2 Pilihan) **) Nihil (Urusan 2 Pilihan) SANGAT KECIL 185 SEKALI 1 *) Tidak Terpetakan 1 *) Tidak Terpetakan SANGAT KECIL 238 SEKALI 1 *) Tidak Terpetakan **) Nihil (Urusan 2 Pilihan) 2 1 1
**) Nihil (Urusan Pilihan) *) Tidak Terpetakan *) Tidak Terpetakan
- 38 -
NO 32.28. 32.29. 33. 33.1. 33.2. 33.3. 33.4. 33.5. 33.6. 33.7. 33.8. 33.9. 33.10. 33.11. 33.12. 33.13. 34. 34.1.
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA Kab. Intan Jaya Kab. Deiya PROVINSI PAPUA BARAT Kab. Fak Fak Kab. Manokwari Kab. Sorong Kota. Sorong Kab. Raja Ampat Kab. Sorong Selatan Kab. Teluk Bintuni Kab. Teluk Wondama Kab. Kaiman Kab. Maybrat Kab. Tambrauw Kab. Manokwari Selatan Kab. Pegunungan Arfak PROVINSI DKI JAKARTA Kota. Jakarta Pusat
34.2.
Kota. Jakarta Timur
34.3.
Kota. Jakarta Selatan
34.4.
Kota. Jakarta Barat
34.5.
Kota. Jakarta Utara
34.6.
Kab. Kepulauan Seribu
TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA SKOR KATEGORI 1 *) Tidak Terpetakan 1 *) Tidak Terpetakan 826 BESAR 711 SEDANG 787 SEDANG 616 SEDANG 1 *) Tidak Terpetakan 479 KECIL 1 *) Tidak Terpetakan 1 *) Tidak Terpetakan 588 KECIL 1 *) Tidak Terpetakan 518 KECIL 1 *) Tidak Terpetakan 1 *) Tidak Terpetakan 1 *) Tidak Terpetakan *) Tidak Terpetakan SANGAT KECIL 176 SEKALI SANGAT KECIL 187 SEKALI SANGAT KECIL 187 SEKALI SANGAT KECIL 176 SEKALI SANGAT KECIL 176 SEKALI 1 *) Tidak Terpetakan
MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA, Salinan sesuai aslinya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan ttd. Transmigrasi Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana
EKO PUTRO SANDJOJO
Eko Bambang Riadi
