-1-
SALINAN
PERATURAN KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang
: bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Ilmu
Pengetahuan
Indonesia
(LIPI),
perlu
menetapkan
Peraturan Kepala LIPI tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan LIPI; Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai
Negeri
Sipil
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);
-2-
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Rangkap (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3697),
sebagaimana
telah
diubah
dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Rangkap (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4560); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258); 5. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan
Indonesia
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 243); 6. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan,
Tugas,
Fungsi,
Kewenangan,
Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015; 7. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013; 8. Keputusan Presiden Nomor 162/M Tahun 2014 tentang Pemberhentian
dan
Pengangkatan
Dari
dan
Dalam
Jabatan Struktural Eselon I di Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
-3-
9. Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 650); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN
KEPALA
LEMBAGA
ILMU
PENGETAHUAN
INDONESIA TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan: 1. Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada
pegawai
di
lingkungan
Lembaga
Ilmu
Pengetahuan Indonesia yang selanjutnya disingkat LIPI berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan LIPI. 2. Pegawai di Lingkungan LIPI yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan kerja di lingkungan LIPI. 3. Capaian Kinerja adalah hasil kerja Pegawai berdasarkan prestasi kerja dan pemenuhan jam kerja. 4. Prestasi Kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap Pegawai pada satuan organisasi sesuai dengan sasaran kerja Pegawai dan perilaku kerja. 5. Perilaku Kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan
yang
dilakukan
oleh
Pegawai
atau
tidak
melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang Pegawai dalam 1 (satu) tahun.
-4-
7. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan
mengangkat,
memindahkan,
dan
memberhentikan Pegawai, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 8. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai karena melanggar peraturan disiplin sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangundangan yang mengatur tentang disiplin Pegawai. Pasal 2 (1) Pegawai berhak menerima Tunjangan Kinerja setiap bulan sesuai Capaian Kinerja. (2) Besarnya Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)
ditentukan
berdasarkan
kelas
jabatan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini. Pasal 3 Pelaksana tugas jabatan struktural, diberikan Tunjangan Kinerja sesuai dengan jabatan struktural yang ditugaskan. Pasal 4 Pegawai
yang
menduduki
jabatan
rangkap,
diberikan
Tunjangan Kinerja yang menguntungkan sesuai dengan jabatan yang dipilihnya. Pasal 5 Calon Pegawai Negeri Sipil, diberikan Tunjangan Kinerja 100%
(seratus
per
seratus)
pada
kelas
jabatan
yang
didudukinya. Pasal 6 Pegawai
yang
Tunjangan
melaksanakan
Kinerja
dari
kelas
tugas
belajar
jabatan
diberikan
terakhir
didudukinya berdasarkan penilaian Prestasi Kerja.
yang
-5-
Pasal 7 Pegawai yang mendapatkan izin belajar karena perpanjangan tugas belajar, diberikan Tunjangan Kinerja sebesar 50% (lima puluh
per
seratus)
dari
kelas
jabatan
terakhir
yang
didudukinya. Pasal 8 Pegawai yang mendapatkan izin belajar dengan pembiayaan mandiri diberikan Tunjangan Kinerja sesuai dengan Capaian Kinerja Pegawai yang bersangkutan. Pasal 9 Tunjangan Kinerja tidak diberikan kepada: a. Pegawai
yang
tidak
mempunyai
tugas/pekerjaan/
jabatan tertentu di lingkungan LIPI; b. Pegawai yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan; c. Pegawai yang diberhentikan dari pekerjaan/jabatannya dengan diberikan uang tunggu (belum diberhentikan sebagai Pegawai); d. Pegawai
yang
diperbantukan/dipekerjakan
pada
badan/instansi lain di luar lingkungan LIPI; e. Pegawai yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun; dan f. Pegawai
pada
Badan
Layanan
Umum
yang
telah
mendapatkan remunerasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan
Badan
Layanan
Umum
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012.
-6-
BAB II CAPAIAN KINERJA PEGAWAI Bagian Kesatu Capaian Kinerja Pasal 10 Capaian Kinerja dihitung berdasarkan 60% (enam puluh per seratus) penilaian Prestasi Kerja tahun sebelumnya dan 40% (empat puluh per seratus) pemenuhan jam kerja pada bulan sebelumnya. Bagian Kedua Prestasi Kerja Pasal 11 (1) Penilaian Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sebagai berikut: Prestasi Kerja = [60% (enam puluh per seratus) x nilai SKP] + [40% (empat puluh per seratus) x penilaian Perilaku Kerja] (2) Penilaian Prestasi Kerja dilakukan oleh atasan langsung. (3) Dalam hal atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Kepala Satuan Kerja, penilaian Prestasi Kerja berdasarkan rekomendasi dari koordinator/ketua kelompok jabatan fungsional. Pasal 12 (1) Penilaian Prestasi Kerja Pegawai yang melaksanakan tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sebagai berikut: Prestasi Kerja = [60%
(enam
puluh
per
seratus)
x
prestasi
akademik] + [40% (empat puluh per seratus) x penilaian Perilaku Kerja]
-7-
(2) Prestasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari indeks prestasi kumulatif atau penilaian lain yang sesuai. Pasal 13 Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dinyatakan dengan angka dan besar Tunjangan Kinerja, sebagai berikut: Prestasi Kerja
Prosentase Tunjangan Kinerja
> 85,00
100 %
80,01 - 85,00
90 %
75,01 - 80,00
80 %
70,01 - 75,00
70 %
65,01 - 70,00
60 %
< 65,00
50 % Bagian Ketiga Pemenuhan Jam Kerja Pasal 14
(1) Hari kerja di lingkungan LIPI adalah 5 (lima) hari kerja, mulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. (2) Jumlah jam kerja efektif dalam 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam, dengan ketentuan sebagai berikut: a. hari Senin s.d. hari Kamis waktu istirahat b. hari Jumat waktu istirahat
pukul 07.30 – 16.00 pukul 12.00 – 13.00 pukul 07.30 – 16.30 pukul 11.30 – 13.00
(3) Ketentuan tentang hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dikecualikan bagi: a. Satuan Kerja LIPI di daerah karena menyesuaikan dengan aturan pemerintah daerah setempat;
-8-
b. petugas keamanan dan petugas lain yang sejenis atas izin Kepala Satuan Kerja. (4) Pejabat Eselon I dapat mengatur ketentuan tentang jam kerja sepanjang tidak mengurangi jumlah jam kerja efektif dalam 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atas persetujuan Kepala LIPI sesuai peraturan perundang-undangan. (5) Jam kerja pada bulan Ramadhan diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 15 (1) Toleransi jam keterlambatan masuk kerja selama 60 (enam puluh) menit untuk 1 (satu) hari kerja. (2) Toleransi jam keterlambatan masuk kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diganti pada hari kerja dalam minggu yang sama. (3) Penggantian
jam
keterlambatan
masuk
kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak 2 (dua) jam dalam 1 (satu) hari. (4) Pegawai
yang
sudah
memenuhi
penggantian
jam
keterlambatan masuk kerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)
tidak
dikenakan
sanksi
sesuai
peraturan
perundang-undangan yang mengatur tentang disiplin Pegawai. (5) Keterlambatan
jam
masuk
kerja
yang
lebih
dari
ketentuan pemberian toleransi sebagaimana dimaksud pada
ayat
(1)
dihitung
sebagai
pelanggaran
atas
ketentuan pemenuhan jam kerja. Pasal 16 Toleransi jam keterlambatan masuk kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dikecualikan bagi Pejabat Eselon I yang mengatur ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4).
-9-
Pasal 17 (1) Pegawai wajib masuk kerja dan menaati ketentuan pemenuhan jam kerja, serta mengisi daftar hadir dengan menggunakan sistem kehadiran elektronik. (2) Pengisian daftar hadir dapat dilakukan secara manual dalam hal: a. sistem kehadiran elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengalami kerusakan/tidak berfungsi; b. Pegawai belum terdaftar dalam sistem kehadiran elektronik; c. ditolak oleh sistem kehadiran elektronik; atau d. satuan kerja belum memiliki/menerapkan sistem kehadiran elektronik. (3) Pengisian daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali yaitu pada saat masuk kerja dan pada saat pulang kerja. Pasal 18 (1) Setiap
satuan
kerja
wajib
mengintegrasikan
dan
mengelola data kehadiran Pegawai melalui Attendance Management System. (2) Setiap satuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memfinalisasi data kehadiran Pegawai setiap bulan paling lambat tanggal 7 (tujuh) pada bulan berikutnya. Pasal 19 Pegawai
yang
tidak
masuk
kerja,
tidak
dikenakan
pemotongan Tunjangan Kinerja apabila: a. cuti bersalin untuk persalinan pertama, kedua, dan ketiga; b. cuti sakit; c. cuti alasan penting; d. menjalani cuti tahunan; e. cuti besar; f.
menjalani tugas kedinasan; atau
g. disebabkan keadaan kahar (force majeure).
-10-
Bagian Keempat Pemotongan Tunjangan Kinerja Berdasarkan Pemenuhan Jam Kerja Pasal 20 Akumulasi pemotongan Tunjangan Kinerja paling banyak sebesar 100% (seratus per seratus) untuk 1 (satu) bulan. Pasal 21 Pegawai yang tidak masuk kerja dengan izin tertulis atasan langsung, dilakukan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 3% (tiga per seratus) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja. Pasal 22 Pegawai dinyatakan melakukan pelanggaran pemenuhan jam kerja tanpa izin atasan langsung apabila: a. tidak masuk kerja; b. terlambat masuk kerja; c. pulang kerja sebelum waktunya; dan/atau d. terbukti meninggalkan tempat kerja pada waktu jam kerja. Pasal 23 Pegawai yang tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, dilakukan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 5% (lima per seratus) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja. Pasal 24 Pegawai yang terlambat masuk kerja, pulang kerja sebelum waktunya dan/atau meninggalkan tempat kerja pada waktu jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b sampai dengan huruf d, dilakukan pemotongan Tunjangan Kinerja sebagai berikut:
-11-
Pemotongan Tunjangan
No.
Waktu (Menit)
1.
10 s.d. 30
0,5%
2.
31 s.d. 60
1%
3.
61 s.d. 90
1,5%
4.
>90
2%
Kinerja per hari
Pasal 25 Pemotongan
Tunjangan
Kinerja
sebagaimana
dimaksud
dalam Pasal 23 dan Pasal 24 dihitung secara kumulatif dalam 1 (satu) bulan. BAB III HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI Pasal 26 (1) Pegawai yang diberhentikan sementara karena terkena kasus hukum dan/atau dilakukan penahanan oleh pihak yang
berwajib
tidak
diberikan
Tunjangan
Kinerja,
terhitung sejak ditetapkannya keputusan pemberhentian sementara. (2) Dalam hal berdasarkan pemeriksaan dan/atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak bersalah, Tunjangan Kinerja Pegawai dapat dibayarkan kembali terhitung sejak keputusan pengaktifan kembali. BAB IV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 27 Sebelum sistem kehadiran Pegawai satuan kerja terintegrasi dengan Attendance Management System, setiap satuan kerja wajib menyerahkan hasil rekapitulasi kehadiran Pegawai selama 1 (satu) bulan paling lambat tanggal 7 (tujuh) pada bulan berikutnya kepada Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia.
-12-
BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 28 Pada saat Peraturan Kepala ini mulai berlaku, Peraturan Kepala LIPI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 29 Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
-13-
Agar
setiap
orang
mengetahuinya,
memerintahkan
pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Mei 2016 KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. ISKANDAR ZULKARNAIN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Mei 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 702
Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Kerja Sama, Hukum, dan Humas,
Nur Tri Aries Suestiningtyas
-14-
SALINAN LAMPIRAN PERATURAN KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA DAFTAR TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
NO.
KELAS JABATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
TUNJANGAN KINERJA PER KELAS JABATAN 26.324.000 20.695.000 14.721.000 11.670.000 8.562.000 7.271.000 5.183.000 4.551.000 3.781.000 3.319.000 2.928.000 2.702.000 2.493.000 2.350.000 2.216.000 2.089.000 1.968.000
KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. ISKANDAR ZULKARNAIN Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Kerja Sama, Hukum, dan Humas, ttd. Nur Tri Aries Suestiningtyas
