س م الله الرحم ن الرح يم

P UT US A N Nomor : 0085/Pdt.G/2014/PA Msh.

‫اﻟﺮﲪﻦِ اﻟﺮﺣِﲓ‬ ْ ‫ﷲ‬ ِ ‫ِْﺴ ِﻢ‬ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA MASOHI mengadili pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara: Pemohon, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Koperasi, bertempat tinggal di Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah; Melawan Termohon, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah: Pengadilan Agama tersebut. Telah mempelajari berkas perkara. Telah mendengar Pemohon dan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti di persidangan. Telah memperhatikan segala sesuatunya dalam persidangan. TENTANG DUDUK PERKARA Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 Juli 2014 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi dalam register dengan Nomor 0085/Pdt.G/2014/PA.Msh mengajukan hal-hal sebagai berikut: 1. bahwa pada tanggal 05 April 2008 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Abepura, Kota Jayapura, dengan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah/Duplikat Akta Nikah Nomor: 157/07/IV/2008, Seri BX, tanggal 07 April 2008; 2. bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir tinggal di Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat sejak tahun 2009 sampai pisah pada tanggal 25 Maret 2014 hingga saat ini;

Hal. 1 dari 13 Putusan Nomor 0085/Pdt.G/20014/PA.Msh.

3. bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir tinggal di Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, sejak tahun 2009 sampai pisah pada tanggal 25 Maret 2014 hingga saat ini; 4. bahwa kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya berlangsung selama sebulan pertama pernikahan, selanjutnya rumah tangga Pemohon dan Termohon sering kali dilanda

perselisihan dan

pertengkaran yang disebabkan Termohon merasa tidak berkecukupan hidup bersama Pemohon, dan juga Termohon kerap kali cemburu kepada Pemohon tanpa ada bukti yang kuat bahwa Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain; 5. bahwa oleh karena kedua faktor utama tersebut di atas (point 4) membuat Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran, baik bertengkar mulut maupun sudah beberapa kali terlibat pertengkaran secara pisik; 6. bahwa sudah beberapa kali jika

Pemohon dan Termohon bertengkar,

Termohon meminta untuk Pemohon menceraikannya, akan tetapi Pemohon masih bersabar dan bertahan demi nasib anak-anak Pemohon dan Termohon; 7. bahwa sifat cemburu Termohon yang berlebihan kepada Pemohon, membuat Termohon menuding Pemohon telah hidup bersama dengan wanita lain di Masohi selama satu bulan yaitu bulan Maret 2014, padahal Pemohon tinggal di Masohi sementara karena mendapat tugas dari Koperasi tempat Pemohon bekerja untuk menyelesaikan beberapa tugas di Masohi; 8. bahwa ketika sekembalinya Pemohon dari Masohi ke Kecamatan Kairatu, Termohon semakin menaruh rasa kesal terhadap Pemohon dan sempat terjadi pertengkaran, lalu Termohon menyuruh agar Pemohon mengurus perceraian dan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan tinggal bersama saudara sepupu Termohon di Kecamatan Salahutu hingga saat ini; 9. bahwa sikap dan perbuatan Termohon sebagaimana tersebut di atas membuat Pemohon semakin galau dalam berumah tangga dengan Termohon sehingga Pemohon sudah mengambil sikap dan berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon. Berdasarkan dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masohi Cq. Majelis Hakim menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjututnya menjatuhkan putusan yang berbunyi: Hal. 2 dari 13 Putusan Nomor 0085/Pdt.G/20014/PA.Msh.

Primer: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 2. Memberi izin kepada Pemohon untuk berikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Masohi; 3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku. Subsider : §

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di

persidangan, sedangkan Termohon meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor

0085/Pdt.G/2014/PA.Msh.

telah

dipanggil

oleh

Jurusita

Pengganti

Pengadilan Agama Ambon untuk hadir di persidangan Pengadilan Agama Masohi, tidak

hadir

dan

tidak

pula

menyuruh

orang

lain

untuk

hadir

sebagai

wakil/kuasanya. Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon, tetapi tidak berhasil; Bahwa Termohon telah tidak hadir di persidangan sehingga pelaksanaan mediasi sebagaimana maksud ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dilaksanakan. Bahwa setelah upaya damai tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam siding tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon. Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya,

Pemohon telah

mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi. I. Bukti Tertulis a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Abepura, Kota Jayapura, nomor: 157/07/IV/2008, Seri BX Tanggal 07 April 2008, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya serta diberi tanda P. II. Saksi-saksi 1. Saksi I, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang bertempat tinggal di Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah. Saksi mengaku tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat. Dibawah sumpahnya Saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut: - bahwa Saksi kenal dengan Pemohon adalah teman sekolah Saksi; Hal. 3 dari 13 Putusan Nomor 0085/Pdt.G/20014/PA.Msh.

- bahwa Saksi kenal dengan Termohon setelah menikah dengan Pemohon; - bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2008 di Jayapura namun Saksi tidak hadir pada pernikahannya; - bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat; - bahwa Pemohon dan Termohon sudah di karuniai dua orang anak LakiLaki, yaitu AA, Laki-laki dan RS,dan sekarang berada dengan Termohon; - bahwa Termohon sekarang ada di Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah; - bahwa rumah Tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, namun dua bulan terakhir ini sudah tidak rukun; - bahwa Saksi tahu sendiri dari Pemohon sering curhat; - bahwa Saksi tidak tahu perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon; - bahwa dari pihak keluarga pernah menasihati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil. 2. Saksi II, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada bertempat tinggal di Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah. Saksi mengaku tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon. Di bawah sumpahnya Saksi memberikan keterangan sebagai berikut: - bahwa Saksi kenal dengan Pemohon adalah adalah rekan kerja; - bahwa Saksi kenal dengan Termohon setelah menikah dengan Termohon; - bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon di Jayapura namun Saksi tidak hadir pada pernikahannya; - bahwa Pemohon dan Termohon sudah mempunyai dua orang anak; - bahwa Termohon sekarang ada di Kecamatan Salahutu di keluarga Termohon bersama kedua anak; - bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun rukun saja, namun sekarang ini rumah tangga Pemohon dan Termohon Saksi dengar dari Pemohon, Pemohon mau bercerai dengan Termohon; - bahwa Saksi pernah dua kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, yang pertama terjadi di Kecamatan Kairatu Saksi mendengar Hal. 4 dari 13 Putusan Nomor 0085/Pdt.G/20014/PA.Msh.

adanya cekcok antara Pemohon dan Termohon, kemudian Saksi meninggalkan tempat percekcokan itu, yang kedua terjadi di Masohi pada pertengahan tahun 2014 saat Saksi berkunjung ke tempat tinggal Pemohon dan Termohon, Saksi melihat lewat kaca Termohon sedang marah Pemohon. Dan waktu di Gemba Pemohon dan Termohon bertengkar dua kali kalau tidak salah lima bulan yang lalu; - bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah sudah empat bulan lamanya; - bahwa waktu Saksi ke rumah Pemohon dan Termohon, Saksi melihat Termohon marah-marah pada Pemohon karena Termohon tidak mau kalu anak-anak dibawa Pemohon pergi ke keluarga Pemohon; 3. Saksi III, 38 tahun Agama Islam Pekerja Petani, bertempat tinggal, di Kecamatan kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah. Saksi mengaku tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon. Di bawah sumpahnya Saksi memberikan keterangan sebagai berikut: - bahwa Saksi kenal dengan Pemohon adalah keponakan istri Saksi; - Saksi kenal dengan Termohon; - bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Jayapura, namun Saksi lupa tahun pernikahan Pemohon dan Termohon dan Saksi tidak hadir pada pernikahannya; - bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di Jayapura selama kurang lebih

setahun, setelah itu Pemohon dan Termohon

pindah ke Masohi; - bahwa Pemohon dan Termohon sudah di karuniai dua orang anak yang sekarang berada di bawah asuhan Termohon; - bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah, Pemohon tinggal di Masohi dan Termohon tingga di Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah; - bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah sejak beberapa bulan yang lalu; - bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon tidak pernah mengunjungi Termohon di Kecamatan Salahutu;

Hal. 5 dari 13 Putusan Nomor 0085/Pdt.G/20014/PA.Msh.

- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, namun sekarang ini sudah tidak rukun, Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan Termohon sering minta cerai; - bahwa Saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, baik saat Pemohon dan Termohon berada di rumah Saksi, maupun di rumah kos-kosannya; - bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar dalam bentuk percekcokan dan Termohon sering minta cerai; - bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan Termohon cemburu pada Pemohon yang pergi keluar dengan teman-teman kantor sampai malam; - bahwa Saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil; - bahwa dari pihak keluarga pernah menasihati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil. Bahwa

atas

keterangan

ketiga

orang

Saksi

tersebut,

Pemohon

membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan Saksi-saksi tersebut telah cukup. Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon dan mohon dikabulkan. Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang (BAS) perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini. TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas. Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat pernikahan yang tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA), maka perkara ini menjadi kewenangan mutlak (absolut) Peradilan Agama, vide Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Penjelasan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama huruf a poin 9. Dan Pemohon memiliki legal persona standi in yudictio untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Hal. 6 dari 13 Putusan Nomor 0085/Pdt.G/20014/PA.Msh.

Termohon, vide Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang

telah ditentukan,

Pemohon datang menghadap secara pribadi di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mewakilkan orang lain datang menghadap di persidangan, meskipun Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ambon telah memanggilnya secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Untuk itu Majelis Hakim menyatakan ketidakdatangan Termohon tersebut tidak disebabkan suatu alasan yang sah. Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 69 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon, namun tidak berhasil. Menimbang,

bahwa

Termohon

telah

tidak

datang

menghadap

di

persidangan, sehingga proses mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tidak dilaksanakan, vide Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama. Menimbang, bahwa setelah upaya perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 69 jo Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang

Nomor 50 Tahun 2009. Menimbang, bahwa yang menjadi pokok alasan dalam permohonan cerai talak ini adalah perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan: § bahwa Termohon merasa tidak berkecukupan hidup bersama Pemohon; § bahwa Termohon kerap kali cemburu kepada Pemohon tanpa ada bukti yang kuat bahwa Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain.

Hal. 7 dari 13 Putusan Nomor 0085/Pdt.G/20014/PA.Msh.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi azas hukum yang terkandung dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran serta telah didengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri, maka meskipun terhadap perkara ini diperiksa tanpa hadir dan jawaban Termohon, namun kepada Pemohon tetap berlaku azas Affirmanti incumbit probato, yaitu siapa mendalilkan harus membuktikan, vide Pasal 283 R.Bg., maka kepada Pemohon dibebani beban pembuktian (burden of proof), hal ini dimaksudkan untuk menghindari persekongkolan suami istri melakukan perceraian, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan, Pemohon mengajukan bukti P dan menghadap 3 (tiga) orang saksi. Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan dengan asli kutipannya telah bersesuaian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut dapat diterima, vide Pasal 301 R.Bg. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup sebagaimana dimaksud Pasal 10

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, maka bukti

tersebut, oleh Majelis Hakim telah dapat dipertimbangkan, vide Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta yang dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu sebagaimana maksud ketentuan Pasal 285 R.Bg., serta tidak dibantah oleh Termohon, maka akta tersebut dinyatakan sebagai akta otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat. Menimbang, bahwa Saksi pertama dan Saksi kedua Pemohon adalah teman sekerja Pemohon dan Saksi ketiga Pemohon adalah suami dari tante Pemohon dan para Saksi tersebut mengenal baik Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim menilai para Saksi tersebut adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon sebagaimana maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dan para Saksi Pemohon telah Hal. 8 dari 13 Putusan Nomor 0085/Pdt.G/20014/PA.Msh.

mengangkat sumpah sebelum memberikan keterangan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 175 RBg., maka Majelis Hakim menyatakan ketiga Saksi tersebut telah dapat didengar keterangannya sebagai saksi dalam persidangan. Menimbang, bahwa adapun keterangan para Saksi yang didasari pengetahuannya serta saling berhubungan dan berkaitan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon adalah sebagai berikut: § bahwa Saksi kedua Penggugat menerangkan Saksi pernah dua kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, yang pertama terjadi di Gemba Saksi mendengar adanya cekcok antara Pemohon dan Termohon, kemudian Saksi meninggalkan tempat percekcokan itu, yang kedua terjadi di Masohi pada pertengahan tahun 2014 saat Saksi berkunjung ke tempat tinggal Pemohon dan Termohon, Saksi melihat lewat kaca Termohon sedang marah Pemohon. Dan waktu di Gemba Pemohon dan Termohon bertengkar dua kali. waktu Saksi ke rumah Pemohon dan Termohon, Saksi melihat Termohon marah-marah pada Pemohon karena Termohon tidak mau kalu anak-anak dibawa Pemohon pergi ke keluarga Pemohon. Keterangan ini besesuaian dengan keterangan Saksi ketiga Pemohon yang menerangkan Saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, baik saat Pemohon dan Termohon berada di rumah Saksi, maupun di rumah kos-kosannya; § bahwa para Saksi menerangkan Pemohon dan Termohon sekarang telah berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di Masohi sedangkan Termohon tinggal di Kecamatan Salahutu. Menimbang, bahwa keterangan para Saksi yang didasari pengetahuannya dan saling bersesuaian tersebut telah berdasarkan atas ketentuan Pasal 308 ayat (1 dan 2) RBg., dan Pasal 309 RBg., maka Majelis Hakim menyatakan keterangan tersebut telah memenuhi limit minimal pembuktian, sehingga dalil permohonan Pemohon poin (4) yang berkenaan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan dalil permohonan Pemohon poin (8) yang berkenaan dengan pisahnya tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon dinyatakan terbukti serta akan dipertimbang lebih lanjut sebagai fakta hukum dalam pertimbangan putusan ini. Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan para Saksi yang dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan, maka Majelis Hakim menemukan fakta di persidangan sebagai berikut: Hal. 9 dari 13 Putusan Nomor 0085/Pdt.G/20014/PA.Msh.

- bahwa pada tanggal 05 April 2008 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Abepura, Kota Jayapura; - bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak rukun disebabkan berselisih dan bertengkar; - bahwa Pemohon dan Termohon sekarang telah berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di Masohi dan Termohon tinggal di Desa Tial. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan pendapatnya dalam pertimbangan-pertimbangan berikut: Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan berdasarkan hukum Islam dan telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Dengan demikian harus dinyatakan Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami istri yang sah karena pernikahan, yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon kini telah tidak rukun disebabkan perselisihan dan pertengkaran. Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang telah berpisah tempat tinggal. Menimbang,

bahwa

untuk

membentuk

keluarga

(rumah

tangga)

sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang diisyaratkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), sebagaimana yang disyariatkan dalam Al Qur’an surat Ar Rum ayat (21), maka hubungan suami istri harus terjalin secara rukun dan harmonis yang berlandaskan prinsip saling cinta mencintai, sayang menyayangi, hormat menghormati, saling setia serta saling memberi bantuan lahir dan bathin yang satu kepada lainnya, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta antara suami dan isteri harus melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana dijelaskan dalam Bab VI Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menimbang,

bahwa

perselisihan

dan

pertengkaran

terus-menerus

merupakan fakta dan/atau realita yang melanda kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka harus dinyatakan Pemohon dan Termohon telah

Hal. 10 dari 13 Putusan Nomor 0085/Pdt.G/20014/PA.Msh.

tidak dapat menegakkan pilar-pilar kehidupan berumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah berselisih dan bertengkar sebagaimana terungkap dalam persidangan hingga berpisah tempat tinggal, telah dapat ditafsirkan sebagai wujud sirnanya kasih sayang dan cinta diantara keduanya. Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah secara optimal berupaya mendamaikan Pemohon untuk kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil, Pemohon sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya dengan Termohon, dan menghendaki menjatuhkan talak terhadap Termohon, merupakan gambaran keadaan rumah tangga yang telah pecah, sehingga Majelis Hakim berpendapat antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin dapat mewujudkan kehidupan rumah tangganya secara rukun dan harmonis dan tujuan perkawinan sebagaimana disyariatkan tidak akan terwujud, maka perceraian merupakan alternatif terbaik yang harus ditempuh oleh Pemohon dan Termohon. Mempertahankan perkawinan yang sudah pecah hanya menjadi mudharat bagi kedua suami istri. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka cerai talak yang diajukan Pemohon telah cukup alasan dan telah terbukti serta telah pula memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 197 tentang Perakwinan jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI). Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, tuntutan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 70 ayat (1) UndangUndang Nomor

7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah

dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya tuntutan Pemohon sebagaimana petitum angka 2 (dua) yaitu memberikan izin kepada Pemohon (Achmad Al Rasyid Holle bin Tajuddin Holle, SH) untuk berikrar talak terhadap Termohon (Anita Bahow binti Piet Hein Bahow) patut dikabulkan. Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak datang dengan tanpa alasan yang sah Hal. 11 dari 13 Putusan Nomor 0085/Pdt.G/20014/PA.Msh.

dan tidak mengirimkan wakilnya untuk datang menghadap di persidangan, serta tidak pula Termohon mengajukan sanggahan kewenangan mengadili dan ternyata permohonan Pemohon mempunyai dasar hukum, maka menurut ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek. Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 72 dan 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memandang

perlu

menambah

amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Masohi untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara a quo kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal tersebut. Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam proses perkara ini dibebankan kepada Pemohon. Memperhatikan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, KUHPerdata, R.Bg., dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan putusan ini. MENGADILI 1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir; 2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek; 3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Masohi; 4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masohi mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusa Agama Kecamatan Kota Masohi yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Pegawai Pencatat Nkah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Salahutu yang mewilayahi tempat tinggal Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Abepura yang mewilayhi tempat

Hal. 12 dari 13 Putusan Nomor 0085/Pdt.G/20014/PA.Msh.

perkawinan Pemohon dan Termohon, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; 4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 571.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah). Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 11 September 2014 M, bertepatan dengan tanggal 16 Zulkaidah 1435 H oleh kami Zaenal Ridwan Puarada, S.HI sebagai Ketua Majelis, Burhanudin Manilet, S.Ag dan Harisan Upuolat, S.HI.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Nurdiana Latuconsina, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon. Ketua Majelis,

Zaenal Ridwan Puarada, S.HI Hakim Anggota 1

Hakim Anggota II

Burhanudin Manilet, S.Ag.

Harisan Upuolat, S.HI.,M.H.

Panitera Pengganti

Nurdiana Latuconsina, S.Ag. Rincian Biaya Perkara: 1.

Biaya Pendaftaran

Rp30.000,00

2.

Biaya Proses

Rp50.000,00

3.

Biaya panggilan

4.

Biaya redaksi

Rp5.000,00

5.

Biaya meterai

Rp6.000,00

Jumlah

Rp480.000,00

Rp571.000,00

(lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Putusan Nomor 0085/Pdt.G/20014/PA.Msh.