Universitas Sumatera Utara

LAMPIRAN Lampiran 1 Transkip Wawancara Pihak Masyarakat (Serikat Tani Padang Halaban) 1. Bapak Slamet selaku Sekretaris STPHL a. Bagaimana sejauh ini peran pemerintah yang diwakilkan oleh Badan Pertanahan Nasional Labuhan Batu terhadap proses penyelesaian konflik di Desa Padang Halaban? Jawab : Orang BPN dari rantau prapat pernah datang ke desa ini terus menjumpai saya pas saya lagi di secret. Terus mereka menanyakan kronologis kasus konflik agraria dengan PT. SMART. Mereka minta dokumen tentang putusan pengadilan, organisasi kami, dan sama bukti kepemilikan tanah yang berkonflik. Mereka datang sekitar bulan Maret 2015. Tapi bukti kepemilikan tanah gak saya kasih, karena ini dokumen penting sama kami 2. Bapak Suratmin selaku Ketua STPHL a. Bagaimana tanggapan saudara terkait dengan konflik masyarakat di Desa Padang Halaban yang diwakilkan oleh STPHL dengan PT. Smart? Jawab : Konflik karena PT. Smart nguasain lahan seluas 3000 Ha yang diambil sekitar tahun 1970 an dari kami, sekarang mereka menggunakan izin HGU untuk tetap bertahan menguasai lahan itu. Padahal Sertifikatt HGU Padang Halaban No.92/2001 itu sifanya membodoh-bodohi rakyat. Kan gak ada wewenang BPN tingkat II mengeluarkan Hak Guna Usaha. HGU iu harus dikeluarkan BPN Pusat, bukan BPN Tingkat II. Itu semua rekayasa karena perlu diketahui bahwa saat itu ada surat dari KAKANWIL Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tingkat II Sumatera Utara yang isinya menyatakan bahwa instruksi pelarangan pengukuran kepada Kepala Kantor BPN Kabupaten dan Kota, dan ada lagi surat yang terbit menyatakan kalau tidak dibenarkan membuat/mengeluarkan sertifikat HGU di atas tanah seluas 10 Ha keaatas, tapi kok malah terbit HGU No. 92/2001 ini, kan ini sudah

xv

Universitas Sumatera Utara

melanggar isi surat itu. Karena itulah pada waktu itu kami membuat surat permohonan agar HGU No. 92/2001 ini ditindaklanjuti kebenaran dari HGU No. 92/2001 ini. Sertifikat ini memang sah dan asli tapi apa ada hukumnya mengeluarkan surat itu? Sementara KAKANWIL bilang tidak boleh ngukur di atas 10 Ha, tapi dia kok ngukurnya sampai 3000 Ha.Kan sudah jelas itu ada yang tidak benar dalam pengurusan HGU ini. Kepala Kantor BPN Kabupaten Labura seharusnya sudah tahu ini kok malah dikeluarkan HGU ini, Kan dia tidak ada hak nya mengukur tanah itu. Lagipula saya lihat Sertifikat HGU No. 92/2001 itu, berdasarkan kapan diukur dan saksinya kan tidak ada. b. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh STPHL terhadap penyelesaian konflik yang terjadi? Jawab : Jalan administrasi sudah kami tempuh, surat-menyurat sudah kami lakukan, bahkan kami sudah melakukan aksi turun ke jalan. Kami tidak pernah menyerang PT. SMART, tapi kami yang terus dihantam, dirusak tanaman yang sudah kami tanam, kami dipenjara.Saya rela dipenjara demi memperjuangkan tanah ini. Polisi sudah mencoba untuk melakukan agar duduk sama untuk menyelesaikan masalah ini, tapi toh kami PT. SMART yang tidak hadir. Gimana masalah ini bias selesai.Tidak ada orang dibalik perjuangan kami ini.Kalau ada orang dibalik ini ngapain saya dan kawan-kawan sampai segitunya berjuang. Lagipula kalau kita melihat dalam surat keputusan Gubernur saat itu No. 225, kan udah jelas dinyatakan, tapi yah realisasi tanahnya ini yang gak ada, selain itu Alas Hak kami berjuang jelas ada. Kami sudah menempuh jalan terbaik agar suara kami didengar, agar hak kami diberikan sebagaimana seharusnyalah. Penyelesaian sengketa secara alternative lebih dipilih oleh masyarakat Desa Padang Halaban karena penyelesaian dengan cara ini tidak banyak biayanya. Mereka menyadari bahwa tidak mungkin mereka menyelesaikan sengketa tanahnya melalui jalur hukum karena biayanya yang mahal, sedangkan mereka sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani dan peternak.

xvi


c. Bagaimana tanggapan saudara terkait upaya yang dilakukan oleh pemerintah yang dalam hal ini diwakilkan oleh Badan Pertanahan Nasional Labuhan Batu terhadap penyelesaian konflik agraria yang terjadi di Desa Padang Halaban? Jawab : Hasil dari mediasi yang difasilitasi oleh pemerintah sekitar tahun 2015 lalu yaitu disepakati program kemitraan antara masyarakat dengan perusahaan. Jadi masyarakat sebgai objek mitra dari PT. SMART dan PT. SMART sebagai guru yang bermitra. Akan tetapi, masyarakat tetap menolak dengan alasan itu karena dirasa hanya membodohbodohi dan menipu masyarakat. Karena program dari bermitra yang diusulkan PT.SMART dirasa hanya merugikan masyarakat, yang ujung-ujungnya juga terus menyerobot lahan masyarakat. Pihak PT. SMART 1. Bapak Syahnal selaku Humas PT. Smart a. Bagaimana tanggapan Bapak terkait konflik agraria yang terjadi antara PT. Smart dengan masyarakat? Jawab : Sejak berdirinya PT. Sinar Mas Agro Resourcse and technology dengan Surat Keputusan Kehakiman No. J.A.5/115/3 tanggal 29 Agustus 1963. Sebelum mendapatkan ijin PT. SMART sudah melakukan survey terlebih dahulu ke kabupaten-kabupaten yang berpotensi sebagai penyuplai bahan baku. Sebenarnya PT. SMART tidak melihatadanya konflik pada waktu meminta izin pada kementrian dari hasil rekomendasi dari Bupati Labuhan Batu Utara.Pada prinsipnya semua perizinan dan rekomendasi didukung. b. Bagaimana upaya perusahaan terhadap penyelesaian konflik agraria yang terjadi antara perusahaan dengan masyarakat di Desa Padang Halaban? Jawab : Bentuk usaha yang dilakukan PT. SMART untuk menangani konflik ini seperti : (a) surat menyurat, (b) peringatan-peringaan, (c) dilakukan konseling di DPRD, (d) konseling di polisi, dan (e) pada ujungnya ke pengadilan untuk membuat laporan-laporan, tetapi apa yang diharapkan oleh PT. SMART tidak tercapai sehingga persoalan tanggal

xvii


2 Juni 2012 menjadi puncak dari usaha yang tidak mendapat titik temu. Begitu banyak konflik yang bertikai dengan mengarahkan solusinya kepada hukum, ini dikarenakan pihak PT. SMART sudah ada merasakan tindak hukum yang pada tanggal 2 Juni 2012 lalu. Petani akan tetap miskin tetapi dibalik itu semua mereka ada investor besar dibelakangnya agar mereka bias bergerak. Oleh karena itu petani akan selalu tetap termarginalkan. Dan siklus ini akan terus begitu terus. c. Bagaimana tanggapan Bapak terkait upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini yang diwakilkan oleh Badan Pertanahan Nasional Labuhan Batu terhadap penyelesaian konflik agrarian yang terjadi di Desa Padang Halaban? Jawab : Ada sekitar tahun 2015, petugas BPN mengunjungi kami dan menanyakan kedudukan perkara konflik tanah yang terjadi antara perusahaan kami dengan masyarakat petani Desa Padang Halaban di area seluas 3.000 Ha. Pada saat itu saya jelaskan bahwa sejarah awal mulanya konflik bahwa ahun 1999 sebelum berakhirnya seluruhnya Hak Guna Usaha (HGU) PT. Smart Cooporation, dimana kami dari PT. Smart Cooporation memohon kepada gubernur pada saat itu untuk memperpanjang areal HGU PT. Smart Cooporation, Tbk di Kabupaten Labuhan Batu. Di karenakan adanya permohonan tersebut, gubernur membentuk tim D Plus (ini dikarenakan HGU PT. Smart Cooporation berakhir pada tahun 1997 dan 1998), dimana tugas dari tim D plus ini adalah meneliti, mengidentifikasi, menginvertarisasi, seluruh persoalan pertanahan. Seiring dengan berjalannya waktu, ternyata hasil yang diterima oleh gubernur hanya merekomendasikan tanah untuk perpanjangan HGU seluas ± 3.000 Ha. PT. Smart Cooporation pada saat itu mengganggap kementerian yang berwenang adalah kementerian BUMN. Pada saat itu (dictum 3 dan 4 berlaku untuk tanah sekitar 3.000 Ha). kemudian terbit SK No. 42, 43, 44/HGU/BPN/2002 pada sekitar bulan februari 2002 yang menerangkan Diktum 3 dan 4 menjadi milik negara dan pendistribusiannya, pemanfaatannya dilakukan oleh gubernur Sumatera Utara setelah memperoleh izin dari kementerian yang berwenang. Dari areal-areal tersebut yang tidak diperpanjang, P.T Smart Cooporation mesertifikasi HGU nya, terkhusus areal yang ada di daerah desa Padang Halaban adalah 100 % diberi HGU oleh BPN Sumatera Utara kepada P.T Smart

xviii


Cooporartion. Luas lahan P.T Smart menjadi 3000 Ha dengan sertifikasi HGU 92/Padang Halaban/2001.Berdasarkan penguasaan ini pihak P.T Smart Cooporation melakukan penanaman kelapa sawit, tetapi kelompok ini tidak terinformasi. Selain itu amat disayangkan tindakan dari petani yang melakukan peracunan terhadap pohon-pohon sawit yang sudah siap 81 panen,dan berdirinya bangunan-bangunan liar di tengah-tengah perkebunan sawit yang notabene masih termasuk lahan P.T Smart Cooporation. Pihak Badan Pertanahan Nasional Labuhan Batu 1. Bapak Drs. Aminuddin Siregar selaku Kepala Badan Pertanahan Nasional Labuhan Batu a. Bagaimana upaya lembaga BPN Labuhan Batu terhadap penyelesaian konflik yang terjadi antara PT. Smart dengan masyarakat petani Desa Padang Halaban? Jawab : Petugas kami pernah datang ke Desa Padang Halaban pada tahun 2015 menanyakan terkait dokumen putusan pengadilan dan bukti kepemilikan tanah kepada masyarakat yang berkonflik dengan perusahaan yang bernama PT. Smart. Dan ada beberapa Dokumen yang petugas kami kumpulkan dan Dokumen nanti akan menjadi bahan analisis kami untuk menjadi bahan acuan dalam menangani dan menyelesaikan konflik di desa tersebut. Oleh karena itu saya menyuruh petugas kami untuk langsung turun dan menjumpai masyarakat sekitar untuk mencari bukti data – data tersebut. Selanjutnya kami juga tidak hanya mengumpulkan data yang bersumber dari masyarakat, melainkan kami juga turut melakukan pengumpulan data yang bersumber dari PT. Smart terkait dokumen-dokumen yang berkenaan dengan konflik agrarian yang berlangsung di Desa Padang Halaban. Berdasarkan arsip kami dokumen tersebut antara lain SK HGU yang dimiliki perusahaan, kronologis pendirian perusahaan, dan dokumendokumen lainnya yang berkenaan dengan pengelolaan asset perusahaan di wilayah Desa Padang Halaban. Kemudian Mediasi dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang kami atur bahwa tahapan awal yang harus dipersiapkan sebelum mediasi ialah menentukan siapa yang menjadi penengah atau mediator, tempat, dan waktu. Selanjutnya pada tahapan mediasi berlangsung, maka pihak penengah atau

xix


mediator harus mendengarkan kembali pihak-pihak yang berkepentingan terkait pendapat masing-masing pihak dalam memandang kedudukan perkara, kemudian ditahapan akhir akan diajukan kesimpulan sebagai resolusi dari proses mediasi yang berlangsung tersebut. Pihak Elemen Organisasi 1. Bapak Ali Paganum selaku Sekjend Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA), sebuah aliansi organisasi kaum tani. a. Bagaimana pendapat bapak terkait kebijakan Jokowi – JK terhadap pembangunan Agraria? Jawab : Persoalan penyelesaian kasus pertanahan yang dicanangkan melalui kementerian agraria dan tata ruang bukanlah cara yang tepat untuk penyelsaian konflik agraria. Penyelesaian kasus pertanahan berakar dari tetap eksisnya kasus monopoli tanah yang terjadi di pedesaan. Salah satunya seperti yang terjadi di Desa Padang Halaban. Tanah yang merupakan bagian dari hal terpenting dari kehidupan kaum tani ternyata masih termonopoli oleh para tuan tanah seperti yang dilakukan oleh PT. SMART. Percuma saja jika dilahirkan kebijakan penyelesaian konflik agraria jika pelaksanaan reforma agraria sejati tidak pernah dilaksanakan. UU Pokok Agraria yang menjadi basis hukum bagi kaum tani untuk berdaulat atas tanahnya tidak pernah dijalankan oleh pemerintahan Jokowi. Bahkan hal terbaru ditahun 2016 ini, pemerintahan Jokowi mencoba untuk menstimulus kepercayaan masyarakat dengan mengeluarkan kebijakan “reforma agraria palsu”. Persoalan kaum tani bukan hanya persoalan tanah sebenarnya, persoalan sarana dan prasarana produksi, harga jual hasil pertanian, subsidi pupuk, dan sistem tengkulak dipedesaan juga menjadi hal yang menghambat kegiatan produksi pertanian kaum tani. Akan tetapi pemerintahan Jokowi tidak berbicara soal ini dan artinya juga tidak ada niatan serius untuk menyelesaiakan persoalan kaum tani. b. Bagaimana pendapat bapak terkait kebijakan Jokowi – JK yang tertuang dalam permen agraria dan tata ruang no.11 tahun 2016? Jawab : Sejatinya konflik agraria tidak akan pernah selesai selama sistem monopoli dan perampasan tanah masih terus ada di Indonesia. Kebijakan apapun jika dikeluarkan akan tetapi negara masih terus membiarkan monopoli tanah tetap eksis, selama itu pula konflik akan

xx


terus ada. Konflik agararia adalah dampak, sedangkan monopoli adalah penyebab utamanya. Jangan berharap penyelesaian konflik agraria melalui Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang No. 11 Tahun 2016 adalah jalan keluar dari penyelesaian konflik selama perusaahan negara, perusahaan swasta maupun perusahaan internasional masih mengeksploitasi tanah di Indonesia. 2. Bapak Harry Sandy AME selaku Kadep Organisasi Asian Peasant Coalation (APC) sebuah aliansi organisasi buruh tani di wilayah asia. a. Bagaimana pendapat bapak terkait Kebijakan Jokowi – JK tentang Perpres No. 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah? Jawab : Kebijakan tentang Perpres No. 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum adalah skema culas yang dijalankan oleh pemerintahan Jokowi-JK untuk semakin memperluas tanah tuan-tuan tanah internasional. Tentu saja ini akan semakin mempertinggi angka buruh tani di Indonesia. Hasil investigasi APC bahwa satu keluarga kaum tani itu hanya memiliki rata-rata 0,5 Ha. Mengatasnamakan kepentingan umum maka tanahtanah akan diberikan kepada pihak swasta, keadaan ini akan segaris lurus dengan perampasan tanah kaum tani di pedesaan dan semakin mempertinggi angka buruh tani dan pengangguran di perkotaan. Maka dengan tegas APC perwakilan Indonesia mengecam dengan tegas kebijakan Perpres No 71 Tahun 2012 adalah kebijakan anti terhadap kaum tani. 3. Bapak Rudi Harto Habedaman selaku koordinator Front Perjuangan Rakyat (FPR), sebuah aliansi masyarakat yang tergabung dalam beberapa organisasi seperti elemen Mahasiswa, Buruh, Tani, Lembaga Hukum dan Masyarakat Adat. a. Bagaimana pendapat bapak terkait kebijakan Jokowi – JK tentang PP No. 104 Tahun 2015 tentang tata cara perubahan fungsi dan kawasan hutan? Jawab : Kebijakan tentang tata kelola perubahan fungsi dan kawasan hutan akan bertentangan dengan reforma agraria sejati. Yang seharusnya negara sebagai lembaga yang paling bertanggung jawab akan pendistribusian tanah kepada masyarakat, nyatanya negara malah menjadi penguasa tanah paling luas dan paling besar. Mengatasnamakan PERHUTANI, PTPN, Taman Nasional dan INHUTANI negara telah banyak menjadi aktor konflik dengan

xxi


masyarakat. Selaras dengan kebijakan ini pula, negara akan semakin melegalkan perampasanan tanah dan terus memperluas konflik diberbagai daerah.

Lampiran 2 Permen ATR No. 11 Tahun 2016 MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL, BAB III PENYELESAIAN SENGKETA DAN KONFLIK Bagian Kesatu Dasar Penyelesaian Paragraf 1 Umum Pasal 4 Penyelesaian Sengketa dan Konflik dilakukan berdasarkan: a. Inisiatif dari Kementerian; atau b. Pengaduan masyarakat. Paragraf 2 Inisiatif dari Kementerian Pasal 5 (1) Dalam melaksanakan penyelesaian Sengketa dan Konflik berdasarkan inisiatif dari Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, Kementerian melaksanakan pemantauan untuk mengetahui Sengketa dan Konflik yang terjadi dalam suatu wilayah tertentu.

xxii


(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara rutin oleh Kepala Kantor Pertanahan, Kepala Kantor Wilayah BPN atau Dirjen terhadap pengaduan atau pemberitaan pada surat kabar terkait Sengketa dan Konflik (3) Kepala Kantor Pertanahan melaporkan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Kantor Wilayah BPN setiap 4 (empat) bulan sekali dan ditembuskan kepada Menteri. (4) Dalam hal hasil pemantauan perlu ditindaklanjuti, Menteri atau Kepala Kantor Wilayah BPN memerintahkan Kepala Kantor Pertanahan untuk melakukan kegiatan penyelesaian Sengketa dan Konflik. Bagian Ketiga Penyelesaian Sengketa dan Konflik Yang Merupakan Kewenangan Kementerian Paragraf 1 Umum Pasal 13 (1) Setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Kepala Kantor Pertanahan menyampaikan hasil pengumpulan data dan analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11, kepada: a. Kepala Kantor Wilayah BPN, dalam hal keputusan pemberian hak, konversi/penegasan/pengakuan, pembatalan hak atas tanah yang menjadi objek Sengketa dan Konflik diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan; atau b. Menteri, dalam hal: 1) keputusan pemberian hak, konversi/penegasan/ pengakuan, pembatalan hak atas tanah atau penetapan tanah terlantar yang menjadi objek sengketa dan konflik diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah BPN atau Menteri; dan/atau 2) Sengketa dan Konflik termasuk dalam karakteristik tertentu. (2) Penyampaian hasil pengumpulan data dan analisis kepada Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah BPN. (3) Sengketa dan Konflik dengan karakteristik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2), meliputi: a. menjadi perhatian masyarakat; b. melibatkan banyak pihak;

xxiii


c. mempunyai nilai yang tinggi baik dari segi sosial, budaya, ekonomi, kepentingan umum, pertahanan dan keamanan; dan/atau. d. permintaan instansi yang berwenang atau penegak hukum. Pasal 14 (1) Setelah menerima hasil pengumpulan data dan hasil analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Kepala Kantor Wilayah BPN atau Menteri memerintahkan pejabat yang bertanggungjawab dalam menangani Sengketa, Konflik dan Perkara untuk menindaklanjuti proses penyelesaiannya. (2) Dalam hal terdapat Sengketa atau Konflik yang perlu ditangani oleh Tim, Kepala Kantor Wilayah BPN atau Menteri dapat membentuk Tim Penyelesaian Sengketa dan Konflik paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya hasil pengumpulan data dan hasil analisis dari Kantor Pertanahan. (3) Dalam hal Kepala Kantor Wilayah BPN membentuk Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Tim Penyelesaian Sengketa dan Konflik pada Kantor Wilayah BPN, terdiri dari: a. Kepala Kantor Wilayah BPN, sebagai ketua merangkap anggota; b. Kepala Bidang, sebagai anggota; c. Kepala Bidang teknis terkait, sebagai anggota; d. Kepala Kantor Pertanahan, sebagai anggota; e. Kepala Seksi, sebagai anggota; f. Kepala Seksi teknis terkait, sebagai anggota; dan g. Staf yang menangani Sengketa dan Konflik, sebagai anggota. (4) Dalam hal Menteri membentuk Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Tim Penyelesaian Sengketa dan Konflik pada Kementerian, terdiri dari: a. Dirjen yang menangani Sengketa, Konflik dan Perkara, sebagai ketua merangkap anggota; b. Direktur yang menangani Sengketa, Konflik dan Perkara, sebagai anggota; c. Direktur teknis terkait, sebagai anggota; d. Kepala Biro Hukum dan Humas, sebagai anggota; e. Kepala Kantor Wilayah BPN, sebagai anggota; f. Kepala Sub Direktorat yang menangani Sengketa, Konflik, dan Perkara, sebagai anggota;

xxiv


g. Kepala Bidang Kantor Wilayah BPN, sebagai anggota; h. Kepala Kantor Pertanahan, sebagai anggota; dan i. Kepala Seksi, sebagai anggota. j. Staf yang menangani Sengketa, Konflik, dan Perkara, sebagai anggota. (5) Pembentukan Tim Penyelesaian Sengketa dan Konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dibuat dengan Keputusan Menteri atau Kepala Kantor Wilayah BPN. (6) Keputusan Pembentukan Tim Penyelesaian Sengketa dan Konflik dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 15 Pejabat yang bertanggungjawab dalam menangani Sengketa, Konflik dan Perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) atau Tim Penyelesaian Sengketa dan Konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dan ayat (4) mempunyai tugas: a. melakukan pengkajian dan pemeriksaan lapangan; b. melakukan paparan, apabila diperlukan; dan c. menyusun serta menyampaikan Laporan Penyelesaian Kasus Pertanahan.

xxv


Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Maret 2016 MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL, Ttd. FERRY MURSYIDAN BALDAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 April 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, Ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 569 TAHUN 2016

xxvi


Universitas Sumatera Utara

Recommend Documents