UNIVERSITAS INDONESIA

UNIVERSITAS INDONESIA

LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER DI SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR JL. MATRAMAN RAYA NO. 218 PERIODE 7-28 JANUARI 2013

LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER

TRIAS KUSUMA DEWI, S. Farm. 1206313803

ANGKATAN LXXVI

FAKULTAS FARMASI PROGRAM PROFESI APOTEKER DEPOK JUNI 2013

iv

Laporan praktek..., Trias Kusuma, FF UI, 2013

Universitas Indonesia


LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER DI SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR JL. MATRAMAN RAYA NO. 218 PERIODE 7-28 JANUARI 2013

LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Apoteker

TRIAS KUSUMA DEWI, S. Farm. 1206313803

ANGKATAN LXXVI

FAKULTAS FARMASI PROGRAM PROFESI APOTEKER DEPOK JUNI 2013

v



v



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan Laporan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur. Laporan ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan guna menyelesaikan pendidikan Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Indonesia. Pada penulisan laporan ini, penulis tidak terlepas dari bimbingan, arahan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 1. Drs. Mawardinur, Apt., selaku pembimbing PKPA dan Kepala Seksi Sumber Daya Kesehatan yang telah membimbing dan memberikan bantuan kepada penulis selama PKPA berlangsung. 2. Dr. Fadlina Chany Saputri, M.Si., Apt., selaku pembimbing PKPA dari Fakultas Farmasi yang telah membantu dan memberikan bimbingan, serta arahan selama PKPA berlangsung dan dalam penyusunan laporan ini. 3. Dr. Safaruddin, MARS selaku Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan PKPA. 4. Dra. Dian Sulistyowati, Apt., selaku Koordinator Farmasi Makanan dan Minuman yang telah memberikan bimbingan dan memberikan bantuan kepada penulis selama PKPA berlangsung. 5. drg. Margaretha S.D.W., selaku Koordinator Tenaga Kesehatan yang telah memberikan bimbingan dan memberikan bantuan kepada penulis selama PKPA berlangsung. 6. drg. Roselyne Tobing, selaku Koordinator Standarisasi Mutu Kesehatan yang telah memberikan bimbingan dan memberikan bantuan kepada penulis selama PKPA berlangsung. 7. Dr. Hayun, M.Si., Apt., selaku dekan Fakultas Farmasi Universitas Indonesia. 8. Dr. Harmita, Apt., selaku ketua Program Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Indonesia yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan selama PKPA. v



9. Seluruh staf Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur yang telah menerima dan membantu penulis selama melaksanakan kegiatan PKPA. 10. Seluruh staf pengajar dan tata usaha Fakultas Farmasi Universitas Indonesia. 11. Orang tua dan keluarga penulis yang selalu memberikan doa, serta dukungan moral dan finansial kepada penulis. 12. Seluruh teman-teman mahasiswa Apoteker angkatan 76 yang telah berjuang bersama dalam menyelesaikan studi di Program Profesi Apoteker Universitas Indonesia.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pihak yang membaca. Penulis memohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan dalam laporan ini. Penulis berharap semoga pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh selama menjalani PKPA yang dituangkan dalam laporan ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang memerlukan.

Penulis 2013

v



v



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL ...................................................................................................... i HALAMAN JUDUL ......................................................................................................... ii HALAMAN PENGESAHAN.......................................................................................... iii KATA PENGANTAR...................................................................................................... iv DAFTAR ISI .................................................................................................................... vi DAFTAR TABEL............................................................................................................ vii DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................................. viii BAB 1 PENDAHULUAN ................................................................................................. 1 1.1 Latar Belakang ................................................................................................. 1 1.2 Tujuan .............................................................................................................. 3 BAB 2 TINJAUAN UMUM SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR ............................................................................................. 4 2.1 Instansi Kesehatan ........................................................................................... 4 2.2 Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi ....................................................... 5 2.3 Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur ................................ 7 BAB 3 TINJAUAN KHUSUS SEKSI SUMBER DAYA KESEHATAN ................... 15 3.1 Seksi Sumber Daya Kesehatan ...................................................................... 15 3.2 Dasar Hukum ................................................................................................. 15 3.3 Ruang Lingkup .............................................................................................. 18 BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN ........................................................................... 44 4.1 Bagian Tenaga Kesehatan .............................................................................. 44 4.2 Bagian Standarisasi Mutu Kesehatan ............................................................ 45 4.3 Bagian Farmasi, Makanan, dan Minuman .................................................... 47 BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN ........................................................................... 53 5.1 Kesimpulan .................................................................................................... 53 5.2 Saran .............................................................................................................. 53

DAFTAR ACUAN........ ......................................................................................54

vi


Univeritas Indonesia

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1.

Tabel 4.2. Tabel 4.3.

Hasil monitoring harga obat generik pada sarana pelayanan kesehatan (dengan pergantian apoteker)di wilayah Jakarta Timur tahun 2012 ................................................................................... 50 Persentase per item hasil monitoring obat generik periode tahun 2012 pada sarana Apotek Rakyat di wilayah Jakarta Timur....... 50 Persentase per item hasil monitoring obat generik periode tahun 2012 pada sarana Apotek di wilayah Jakarta Timur .................. 51

vii



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan................................................. 56 Lampiran 2.Bagan Struktur Organisasi Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur.. .............. 57

viii


Univeritas Indonesia

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual,

maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Setiap orang berhak atas kesehatan. Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggitingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis (Undang-Undang No. 36 Tahun 2009, 2009). Departemen Kesehatan telah menyelenggarakan serangkaian reformasi di bidang kesehatan guna meningkatkan pelayanan kesehatan dan menjadikannya lebih efisien, efektif, serta terjangkau oleh masyarakat. Namun, walaupun sudah mencapai banyak kemajuan, sebagian besar masyarakat Indonesia, baik di pedesaan maupun perkotaan, masih sulit mendapatkan pelayanan kesehatan meskipun dalam skala minimal. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan ini sebenarnya membutuhkan peran aktif dari seluruh anggota masyarakat dan pemerintah (Keputusan Menteri Kesehatan No. 1202/MENKES/SK/VIII/2003, 2003). Peran pemerintah lebih dititikberatkan pada perencanaan, pengaturan, penyelenggaraan, pembinaan, dan pengawasan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat. Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan lingkungan, tatanan, fasilitas kesehatan baik fisik maupun sosial; ketersediaan sumber daya di bidang kesehatan yang adil dan merata; serta ketersediaan akses terhadap informasi, edukasi, dan fasilitas pelayanan kesehatan. Pemerintah juga bertanggung jawab memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam segala bentuk upaya kesehatan; ketersediaan segala bentuk upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien, dan terjangkau bagi masyarakat untuk mencapai, meningkatkan, dan memelihara derajat kesehatan yang setinggi-tingginya (Undang-Undang No. 36 Tahun 2009, 2009). 1



2

Sistem otonomi daerah menjadikan Pemerintah Pusat melakukan pendelegasian wewenang kepada Pemerintah Daerah (Undang-undang No. 22 Tahun 1999, 1999). Kewenangan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia sesuai dengan kewenangan yang diserahkan tersebut. Salah satu pendelegasian wewenang adalah dalam hal pengelolaan kesehatan (Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000, 2000). Pembangunan Kesehatan yang diupayakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diatur dalam suatu aturan, yaitu Sistem Kesehatan Daerah (Peraturan Daerah DKI Jakarta No.4 Tahun 2009, 2009). Pemerintah DKI Jakarta melalui Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 150 Tahun 2009 mendirikan Suku Dinas Kesehatan (Sudinkes) di setiap Kota Administrasi yang berada di DKI Jakarta, yaitu Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur. Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur merupakan perpanjangan tangan dari Dinas Kesehatan Propinsi DKI Jakarta untuk mempermudah tugas dan tanggung jawabnya

dalam

pelaksanaan

binwasdal

(pembinaan,

pengawasan,

dan

pengendalian) upaya-upaya kesehatan di Jakarta Timur (Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 150 Tahun 2009, 2009). Sebagai sumber daya manusia yang berperan dalam pelayanan kesehatan, apoteker memiliki peran dan fungsi dalam Suku Dinas Kesehatan. Peran dan fungsi tersebut berkaitan dengan pengetahuan, pemahaman, dan aplikasi cara perizinan, serta pembinaan, pengawasan, dan pengendalian dari pelayanan kesehatan, termasuk sarana dan tenaga kesehatan. Oleh karena itu, Fakultas Farmasi Universitas Indonesia bekerja sama dengan Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur dalam mengadakan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA). Kegiatan PKPA dilaksanakan pada tanggal 7-28 Januari 2013 dengan tujuan untuk memberikan gambaran mengenai peran profesi apoteker di Suku Dinas Kesehatan, serta memberikan pengalaman.


3

1.2.

Tujuan Pelaksanaan PKPA di Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta

Timur bertujuan agar mahasiswa calon Apoteker: a. Mengetahui dan memahami tugas pokok dan fungsi Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur. b. Mengetahui dan memahami tugas pokok dan fungsi Seksi Sumber Daya Kesehatan (SDK).


BAB 2 TINJAUAN UMUM SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

2.1.

Instansi Kesehatan Ada beberapa instansi pemerintah yang khusus menangani bidang

kesehatan. Secara hirarki instansi tersebut dapat dibagi menjadi: a. Kementerian Kesehatan Kementerian Kesehatan (dahulu Departemen Kesehatan) merupakan badan pelaksana pemerintah di bidang kesehatan, dipimpin oleh Menteri Kesehatan. Kementerian Kesehatan berada di bawah Presiden, bertanggung jawab kepada Presiden, bertugas membantu Presiden dan menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang berfungsi sebagai regulator di tingkat nasional.

b. Dinas Kesehatan (Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 150 Tahun 2009, 2009) Dinas Kesehatan adalah sebagai unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kesehatan. Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan. Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah yang berfungsi sebagai regulator di tingkat daerah DKI Jakarta.

c. Suku Dinas Kesehatan (Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 150 Tahun 2009, 2009) Suku

Dinas

Kesehatan

adalah

Suku

Dinas

Kesehatan

Kota

Administrasi/Dinas Kesehatan Kabupaten Administrasi sebagai perangkat pada tingkat kota administrasi/kabupaten administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Suku Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Suku Dinas yang diangkat dari pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, kepala Suku Dinas bertanggung jawab secara 4



5

teknis administratif kepada Kepala Dinas Kesehatan dan secara teknis operasional kepada Walikota Administrasi yang berfungsi sebagai auditor di wilayahnya.

d. Puskesmas Puskesmas adalah unit pelaksana teknis (UPT) dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di satu atau sebagian wilayah kecamatan. Puskesmas merupakan organisasi fungsional yang menyelenggarakan upaya kesehatan yang bersifat menyeluruh, terpadu, merata, dapat diterima dan terjangkau oleh masyarakat, dengan peran serta aktif masyarakat dan menggunakan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna, dengan biaya yang dapat dipikul oleh pemerintah dan masyarakat. Fungsi Puskesmas sebagai pusat pelayanan kesehatan yang menyeluruh dan terpadu dengan tujuan untuk meningkatkan hidup sehat dan derajat kesehatan yang optimal, tanpa mengabaikan mutu pelayanan kepada perorangan. Jumlah Puskesmas yang tercatat sampai saat ini sekitar 7.277 unit Puskesmas Kecamatan dengan 1.818 unit diantaranya mempunyai fasilitas ruang rawat inap, 21.587 unit Puskesmas kelurahan, dan 5.084 unit Puskesmas keliling untuk wilayah Jakarta Timur terdapat 10 Puskesmas Kecamatan dan 78 Puskesmas Kelurahan.

2.2.

Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi (Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 150 Tahun 2009, 2009) Adanya perubahan sistem pemerintahan tahun 1999 dari sistem sentralisasi

menjadi otonomi daerah mengakibatkan sebagian wewenang pemerintah pusat dilimpahkan kepada pemerintah daerah, sehingga pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 58 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan DKI Jakarta yang mengawali berdirinya Suku Dinas Pelayanan Kesehatan dan Suku Dinas Kesehatan Masyarakat di tingkat Kotamadya, dan pada tahun 2009 dengan Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 10 Tahun 2008 tentang Perubahan Organisasi Suku Dinas Kesehatan pasca restrukturisasi perihal peningkatan efisiensi dimana Suku Dinas



6

Pelayanan Kesehatan dengan Suku Dinas Kesehatan Masyarakat dilebur menjadi satu, yaitu Suku Dinas Kesehatan. Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi merupakan Unit Kerja Dinas Kesehatan pada Kota Administrasi dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan kesehatan masyarakat. Suku Dinas Kesehatan

dipimpin oleh

seorang Kepala Suku Dinas yang secara teknis dan administrasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan serta secara operasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota. Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan kesehatan masyarakat. Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi mempunyai fungsi : a. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas. b. Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas. c. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian penyelenggaraan kesehatan lingkungan, kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan perorangan, rujukan, khusus, tradisional, dan keahlian. d. Pengendalian penanggulangan kegawatdaruratan, bencana, dan Kejadian Luar Biasa (KLB). e. Pengendalian, pencegahan dan pemberantasan penyakit menular atau tidak menular. f. Pengawasan dan pengendalian ketersediaan kefarmasian. g. Pelaksanaan surveilans kesehatan. h. Pelaksanaan monitoring penerapan sistem manajemen mutu kesehatan. i. Pengendalian pencapaian standarisasi prasarana dan sarana pelayanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta. j. Pelaksanaan

pemungutan,

penatausahaan,

penyetoran,

pelaporan,

dan

pertanggungjawaban penerimaan retribusi kesehatan yang diterima Suku Dinas. k. Pemberian,

pengawasan,

pengendalian,

dan

evaluasi

perizinan

atau

rekomendasi atau sertifikasi di bidang kesehatan.



7

l. Penegakan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan pada lingkup Kota Administrasi. m. Pelaksanaan pengembangan peran serta masyarakat dalam upaya peningkatan gizi dan kesehatan masyarakat. n. Penghimpunan, pengolahan, pemeliharaan, penyajian, pengembangan dan pemanfaatan data dan informasi mengenai kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan, prasarana dan sarana pelayanan kesehatan perseorangan, rujukan khusus, tradisional dan keahlian pada lingkup Kota Administrasi. o. Penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja Suku Dinas. p. Pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang. q. Pelaksanaan kegiatan kerumahtanggan dan ketatausahaan. r. Pelaksanaan kegiatan publikasi dan pengaturan acara Suku Dinas. s. Penyiapan bahan laporan ke Dinas Kesehatan yang terkait dengan tugas dan fungsi Suku Dinas. t. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas.

2.3.

Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur

2.3.1. Visi dan Misi (Sudinkes Jaktim, 2009) Visi Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur yaitu Jakarta Timur Sehat, Mandiri dan Bermutu untuk semua. Misi Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur adalah : a. Meningkatkan kemampuan manajerial dan profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM). b. Meningkatkan kinerja organisasi dengan pendekatan tim. c. Mengembangkan sistem informasi kesehatan sesuai dengan perkembangan teknologi. d. Menggalang kemitraan dengan lintas program, lintas sektor, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan organisasi terkait. e. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam perilaku hidup bersih dan sehat.



8

2.3.2

Sasaran Mutu (Sudinkes Jaktim, 2009) Sasaran mutu yang ingin dicapai oleh Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur

adalah : a. Binwasdal (Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian) SDM Sudinkes 100 % terlaksana dengan baik, benar, dan tepat waktu. b. Binwasdal Program 100 % terlaksana dengan baik, benar dan tepat waktu. c. Pelayanan perizinan tenaga kesehatan dan sarana kesehatan 12 hari kerja, kecuali sarana kesehatan lingkungan 25 hari kerja. d. Keluhan pelanggan 100 % ditindaklanjuti. e. Kepuasan pelanggan dengan nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) minimal 2,51 atau dalam kategori baik.

2.3.3 Struktur Organisasi (Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 150 Tahun 2009, 2009) Berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 150 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan, organisasi Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur terdiri dari : a. Kepala Suku Dinas b. Subbagian Tata Usaha c. Seksi Kesehatan Masyarakat d. Seksi Pelayanan Kesehatan e. Seksi Sumber Daya Kesehatan f. Seksi Pengendalian Masalah Kesehatan g. Sub kelompok Jabatan Fungsional

1. Kepala Suku Dinas Kepala Suku Dinas mempunyai tugas : a. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 b. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Seksi dan Subkelompok Jabatan Fungsional



9

c. Melaksanakan kerja sama dan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dan atau Instansi pemerintah atau swasta terkait, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas. d. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas.

2. Subbagian Tata Usaha Subbagian Tata Usaha merupakan Satuan Kerja staf Suku Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan administrasi umum Suku Dinas Kesehatan. Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Suku Dinas. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas : a. Menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya. b. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya. c. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas. d. Melakasanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas. e. Pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Suku Dinas. f.

Pelaksanaan kegiatan surat menyurat dan kearsipan Suku Dinas.

g. Penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan, dan perawatan prasarana dan sarana kerja Suku Dinas. h. Memelihara kebersihan, keindahan, keamanan, dan ketertiban kantor. i.

Melaksanakan pengelolaan ruang rapat atau pertemuan Suku Dinas.

j.

Melaksanakan publikasi kegiatan, upacara dan pengaturan acara Suku Dinas.

k. Menerima,

mencatat,

membukukan,

menyetorkan,

dan

melaporkan

penerimaan retribusi Suku Dinas Kesehatan. l.

Menyiapkan bahan laporan Suku Dinas yang terkait dengan tugas Subbagian Tata Usaha. Universitas Indonesia


10

m. Mengkoordinasikan penyusunan laporan (kegiatan, keuangan, kinerja dan akuntabilitas) Suku Dinas. n. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha.

3. Seksi Kesehatan Masyarakat Seksi Kesehatan Masyarakat merupakan Satuan Kerja lini Suku Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan kesehatan masyarakat. Seksi Kesehatan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Suku Dinas. Seksi Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas : a. Menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya. b. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas sesuai dengan lingkuptugasnya. c. Melaksanakan pengendalian mutu kegiatan pelayanan kesehatan keluarga termasuk kesehatan ibu, bayi, anak balita, kesehatan anak prasekolah, usia sekolah, remaja, kesehatan reproduksi, usia lanjut, keluarga berencana, pekerja wanita, dan asuhan keperawatan. d. Mengkoordinasikan sektor terkait dan masyarakat profesi untuk pencegahan dan pengendalian program kesehatan masyarakat. e. Melaksanakan kegiatan promosi kesehatan dan informasi f.

Melaksanakan bimbingan teknis tenaga kesehatan di bidang kesehatann masyarakat.

g. Melaksanakan kajian perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat tingkat Kota Administrasi. h. Melaksanakan manajemen database kesehatan melalui sistem informasi manajemen kesehatan yang terintegrasi. i.

Melaksanakan pengendalian pelaksanaan program gizi dan PPSM.

j.

Menerapkan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG).

k. Menyiapkan bahan laporan Suku Dinas Kesehatan yang terkait dengan tugas Seksi Kesehatan Masyarakat. Universitas Indonesia


11

l.

Melaporkan

dan

mempertanggunjawabkan

pelaksanaan

tugas

Seksi

Kesehatan Masyarakat.

4. Seksi Pelayanan Kesehatan Seksi Pelayanan Kesehatan merupakan Satuan Kerja lini Suku Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan. Seksi Pelayanan Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas. Seksi Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas: a. Menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya. b. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya. c. Melaksanakan kegiatan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian tata laksana pelayanan kesehatan pada sarana kesehatan. d. Menghimpun,

mengolah,

menyajikan,

memelihara,

mengembangkan,

memanfaatkan data dan informasi upaya pelayanan kesehatan. e. Melaksanakan kegiatan pengawasan dan pengendalian penerapan standar pelayanan kesehatan f. Melaksanakan kegiatan pembinaan, pengawasan akreditasi sarana pelayanan kesehatan. g. Memberikan rekomendasi atau perizinan sarana pelayanan kesehatan. h. Memberikan tanda daftar kepada pengobat tradisional. i. Melaksanakan

siaga

24 jam/Pusat

Pengendali

Dukungan

Kesehatan

(Pusdaldukkes). j. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan standar pelayanan minimal pelayanan kesehatan. k. Meyiapkan bahan laporan Suku Dinas Kesehatan yang terkait dengan tugas Seksi Pelayanan Kesehatan. l. Melaporkan

dan

mempertanggungjawabkan

pelaksanaan

tugas

Seksi

Pelayanan Kesehatan.



12

5. Seksi Sumber Daya Kesehatan Seksi Sumber Daya Kesehatan merupakan Satuan Kerja lini Suku Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan sumber daya kesehatan. Seksi Sumber Daya Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas. Seksi Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas: a. Menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya. b. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya. c. Melaksanakan pemberian perizinan tenaga dan sarana farmasi, makanan, dan minuman. d. Memberikan rekomendasi atau perizinan tenaga dan sarana farmasi, makanan, dan minuman. e. Melaksanakan kegiatan bimbingan teknis tenaga kesehatan f. Menyusun peta kebutuhan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan berdasarkan analisa kebutuhan pendidikan dan pelatihan. g. Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi tingkat kepatuhan petugas kesehatan terhadap standar pelayanan. h. Melaksanakan kegiatan audit internal dan audit eksternal penerapan sistem manajemen mutu. i. Melaksanakan survey kepuasan pelanggan kesehatan. j. Melaksanakan kegiatan bimbingan, konsultasi, dan pendampingan penetapan sistem manajemen mutu kepada Puskesmas. k. Melaksanakan kegiatan pengembangan mutu melalui forum dan fasilitator. l. Melaksanakan fasilitasi peningkatan kemampuan tenaga fasilitator, instruktur, assessor, dan auditor mutu pelayanan kesehatan. m. Melaksanakan kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelayanan sarana pelayanan kefarmasian meliputi industri kecil obat tradisional, subpenyalur alat kesehatan, apotek, toko obat, depo obat, dan industri makanan minuman rumah tangga.



13

n. Melaksanakan kegiatan pemantauan dan pengendalian harga obat dan persediaan cadangan obat esensial. o. Melaksanakan pengelolaan persediaan obat dan perbekalan kesehatan pada lingkup Kota Administrasi. p. Melaksanakan monitoring dan pemetaan sumber daya kesehatan. q. Menyiapkan bahan laporan Suku Dinas Kesehatan yang terkait dengan tugas Seksi Sumber Daya Kesehatan. r. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas seksi Sumber Daya Kesehatan.

6. Seksi Pengendalian Masalah Kesehatan Seksi Pengendalian Masalah Kesehatan merupakan Satuan Kerja lini Suku Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian masalah kesehatan. Seksi Pengendalian Masalah Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas. Seksi Pengendalian Masalah Kesehatan mempunyai tugas: a. Menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya. b. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya. c. Melaksanakan pengendalian penyakit menular, penyakit tidak menular, kesehatan jiwa masyarakat, surveilans epidemiologi, penanggulangan wabah atau Kejadian Luar Biasa (KLB) dan kesehatan lingkungan. d. Melaksanakan kegiatan pembinan pelaksanaan kesehatan haji. e. Menyiapkan materi sosialisasi kesehatan tentang pengendalian penyakit menular atau tidak menular serta kesehatan jiwa masyarakat. f. Melaksanakan kegiatan bimbingan, konsultasi dan pendampingan teknis peningkatan

kompetensi

surveilans

epidemiologi,

tenaga

kesehatan

pengendalian penyakit menular dan tidak menular, serta kesehatan jiwa masyarakat. g. Melaksanakan kegiatan koordinasi, kerja sama dan kemitraan pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta kesehatan jiwa masyarakat dengan Universitas Indonesia


14

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Unit Kerja Perangkat Dearah (UKPD) dan atau instansi pemerintah / swasta / masyarakat. h. Melaksanakan kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan imunisasi. i. Menghimpun, mengolah, menyajikan, memelihara, mengembangkan dan memanfaatkan data dan informasi surveilens epidemiologi sebagai Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa (SKD-KLB) pada lingkup Kota Administrasi. j. Melaksanakan kegiatan investigasi penyakit potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) dan dugaan wabah serta keracunan makanan. k. Meningkatkan sistem jaringan informasi wabah atau Kejadian Luar Biasa (KLB) dan surveilans. l. Melaksanakan kegiatan pengendalian surveilans kematian. m. Melaksanakan kegiatan monitoring dan pemetaan kegiatan penanggulangan wabah atau Kejadian Luar Biasa (KLB) dan surveilans. n. Melaksanakan kegiatan pengendalian pelaksanaan program kesehatan lingkungan meliputi penyehatan air minum / air bersih, penyehatan makanan dan minuman, pengamanan limbah, pengendalian vektor, pengendalian radiasi, penyehatan pemukiman kumuh, penyehatan di tempat-tempat umum, tempat kerja, tempat pengelolaan pestisida termasuk pemberian rekomendasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), upaya pengelolaan lingkungan / upaya pemantauan lingkungan. o. Melaksanakan kegiatan pengawasan dan pengendalian sarana penunjang kesehatan lingkungan. p. Menyiapkan materi pelatihan teknis dalam Bidang Kesehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja. q. Menyiapkan bahan laporan Suku Dinas Kesehatan yang terkait dengan tugas Seksi Pengendalian Masalah Kesehatan. r. Melaporkan

dan

mempertanggungjawabkan

pelaksanaan

tugas

Seksi

Pengendalian Masalah Kesehatan.



BAB 3 TINJAUAN KHUSUS SEKSI SUMBER DAYA KESEHATAN

3.1.

Seksi Sumber Daya Kesehatan (Undang-undang No. 25 Tahun 2009, 2009) Seksi Sumber Daya Kesehatan merupakan satuan kerja lini Suku Dinas

Kesehatan dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan sumber daya kesehatan. Seksi Sumber Daya Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas. Deskripsi kerja Kepala Seksi Sumber Daya Kesehatan antara lain: a. Menyusun rencana kerja program: Standarisasi Mutu Kesehatan; Tenaga Kesehatan; dan Farmasi, Makanan, dan Minuman selama 1 tahun. b. Memonitor dan mengevaluasi kegiatan Program Standarisasi Mutu Kesehatan. c. Memonitor dan mengevaluasi kegiatan Program Tenaga Kesehatan. d. Memonitor dan mengevaluasi kegiatan Program Farmasi, Makanan, dan Minuman. e. Membantu melaksanakan tugas-tugas dari Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur. f. Pemantauan Pemberantasan Sarang Nyamuk di wilayah kecamatan binaan.

3.2.

Dasar Hukum

3.2.1. Dasar Hukum Perizinan Sarana Kesehatan Dasar hukum yang mengatur perizinan sarana kesehatan farmasi makanan dan minuman adalah sebagai berikut: a. Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. b. Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. c. Undang-undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. d. Undang-undang RI No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. e. Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian f. Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan

15



16

g. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom. h. Peraturan Pemerintah No.28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan. i. Kepmenkes No.1331/MenKes/SK/X/2002 tentang Pedagang Eceran Obat. j. Kepmenkes No. 246/MenKes/Per/V/1990 tentang Izin Usaha Industri Kecil Obat Tradisional dan Pendaftaran Obat Tradisional. k. Permenkes

No.

1191/MenKes/Per/VIII/2010

tentang Penyaluran

Alat

Kesehatan l. Kepmenkes No. 1332/MenKes/SK/X/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek. m. Kepmenkes No.184/MenKes/Per/II/1995 tentang Penyempurnaan Pelaksanaan Masa Bakti dan Ijin Kerja Apoteker. n. Kepmenkes No. 149/MenKes/Per/II/1998 tentang Perubahan Atas PerMenKes No.184/MenKes/Per/II/1995 Tentang Penyempurnaan Pelaksanaan Masa Bakti dan Ijin Kerja Apoteker. o. Keputusan Gubernur DKI Jakarta No.970 tahun 1990 tentang Ketentuan Penyelenggaraan Usaha Pedagang Eceran Obat di wilayah DKI Jakarta.

3.2.2. Dasar Hukum Perizinan Tenaga Kesehatan Dasar hukum yang mengatur perizinan tenaga kesehatan adalah sebagai berikut: a. Permenkes No. 1796/Menkes/Per/ VIII/2011 tentang

Registrasi Tenaga

Kesehatan. b. Kepmenkes No.889/MenKes/ Per/V/2011 tentang Izin Praktik dan izin Kerja Tenaga Kefarmasian. c. Kepmenkes

No.2052/Menkes/Per/X/2011

Tentang

Izin

Praktik

dan

Pelaksanaan Praktik Kedokteran. d. Kepmenkes No.H.K 02.02/Menkes/148/ I/2001 Tentang Registrasi dan Praktik Perawat. e. Kepmenkes No.1392/Menkes/SK/XII/2001 Tentang Registrasi dan Izin Kerja Perawat Gigi. Universitas Indonesia


17

f. Kepmenkes No.H.K 02.02/Menkes/149/ I/2001 Tentang Registrasi dan PraktikBidan. g. Kepmenkes

No.357/Menkes/Per/2006

Tentang

Registrasi

dan

Izin

Radiografer. h. Kepmenkes No.544/Menkes/VI/2002 Tentang Registrasi dan Izin Kerja Refraksionis Optisien. i. Kepmenkes No.1363/Menkes/SK/XII/2001 Tentang Registrasi dan Izin Praktik Fisioterapis. j. Kepmenkes No.867/Menkes/Per/VIII/2004 Tentang Registrasi dan Praktik Terapis Wicara.

3.2.3. Dasar Hukum Mengenai Standarisasi Mutu Kesehatan Dasar hukum mengenai Standarisasi Mutu Kesehatan menyangkut Undang-Undang Pelayanan Publik. Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengatur tentang penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan di Negara ini sehingga menjamin kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik. Menurut UndangUndang tersebut, yang dimaksud dengan pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang,

jasa,

dan/atau

pelayanan

administratif

yang

disediakan

oleh

penyelenggara pelayanan publik. Penyelenggara pelayanan publik tersebut adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen, yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Pelayanan administratif yang dimaksud oleh undang-undang ini meliputi: a.

Tindakan administratif pemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam

peraturan

perundang-undangan

dalam

rangka

mewujudkan

perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda warga negara.



18

b.

Tindakan administratif oleh instansi non pemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan, serta diterapkan berdasarkan perjanjian dengan penerima pelayanan.

Undang-undang ini mengatur segala aspek penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk yang paling utama ialah kewajiban bagi setiap penyelenggara pelayanan publik untuk menetapkan standar pelayanan mengenai standar pelayanan publik yang diberikan dan hal ini diatur lag ioleh peraturan pemerintah. Dengan demikian, undang-undang ini menjamin adanya diberikannya pelayanan publik yang berkulaitas bagi seluruh masyarakat.

3.3.

Ruang Lingkup Seksi ini membawahi tiga bagian, yaitu:

a. Koordinator Farmasi, Makanan, dan Minuman b. Koordinator Tenaga Kesehatan c. Koordinator Standardisasi Mutu Kesehatan

3.3.1. Koordinator Farmasi, Makanan, dan Minuman Ruang lingkup perizinan sarana kesehatan farmasi makanan dan minuman di wilayah DKI Jakarta yang proses perizinannya telah didelegasikan ke Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi adalah: a. Apotek (apotek kerjasama, apotek profesi, apotek rakyat dari toko obat dan depo obat / farmasi) b. Toko Obat c. Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT) d. Cabang Penyalur Alat Kesehatan (CPAK) e. Sertifikasi kelayakan olahan/produksi makanan minuman rumah tangga/ Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT)



19

3.3.1.1. Apotek (Dinkes Provinsi DKI Jakarta, 2002 ; Peraturan Menteri Kesehatan No. 1332/MenKes/SK/X/2002, 2002) Berdasarkan Permenkes No. 1332/MenKes/SK/X/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek, apotek adalah suatu tempat tertentu, tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran sediaan farmasi, perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat. Dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian maka nantinya semua persyaratan untuk melakukan pekerjaan kefarmasiaan pada sarana farmasi akan mengacu pada Peraturan Pemerintah tersebut. Akan tetapi, fungsi Peraturan Pemerintah tersebut belum dapat digunakan karena masih menunggu aturan dari Menteri Kesehatan RI yang hingga kini belum diterbitkan. Khusus di DKI Jakarta perizinan apotek dibagi menjadi 4, yaitu: a. Apotek Kerjasama, adalah apotek dimana apoteker hanya sebagai apoteker pengelola apotek (APA), sedangkan pemilik sarana apotek (PSA) adalah dari pihak lain (bisa perorangan, PT, dan lain-lain). b. Apotek Profesi, adalah apotek yang apoteker pengelola apotek (APA) juga sebagai pemilik sarana apoteknya (PSA). c. Depo Farmasi/Depo Obat, adalah apotek yang berada di klinik, dan hanya boleh menerima resep dari klinik tersebut. d. Apotek Rakyat (apotek sederhana) adalah sarana kesehatan tempat dilaksanakannya pelayanan kefarmasian di mana dilakukan penyerahan obat dan perbekalan kesehatan, dan tidak melakukan peracikan, serta tidak menjual obat golongan narkotika dan psikotropika, di mana terhitung sejak ditetapkannya

Peraturan

Menteri

Kesehatan

RI

No.

284/MenKes/PER/III/2007, seluruh izin dan status apotek yang berasal dari apotek sederhana akan disesuaikan menjadi apotek rakyat.

Standar penanggung jawab teknis apotek adalah apoteker. Apoteker adalah mereka yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berhak melakukan pekerjaan kefarmasian di Indonesia sebagai apoteker. Sebelum melaksanakan kegiatannya, APA wajib memiliki Surat Izin Kerja (SIK)/Surat Penugasan (SP) dan Surat Izin Apotek (SIA). Universitas Indonesia


20

SIA berlaku seterusnya selama apotek yang bersangkutan masih aktif melakukan kegiatan dan tidak ada perubahan fisik dan non fisik. SIA harus diperbaharui bila terjadi perubahan fisik dan non fisik dari sarana apotek. Kriteria perubahan non fisik yakni apabila terjadi pergantian apoteker pengelola saranaapotek (baik karena meninggal dunia maupun hal lainnya), terjadi pergantian pemilik sarana kesehatan apotek (baik karena meninggal dunia maupun hal lainnya), terjadi pergantian nama sarana kesehatan apotek, terjadi perubahan alamat sarana kesehatan apotek tanpa pemindahan lokasi,dan/atau terjadi karena surat izin sarana kesehatan apotek hilang atau rusak. Sedangkan perubahan fisik, yakni apabila terjadi perubahan denah sarana kesehatan apotek dan terjadi perubahan pindah lokasi apotek. Untuk mendapatkan SIA, APA harus menyiapkan tempat (lokasi dan bangunan) dan perlengkapannya termasuk obat dan perbekalan farmasi lain yang merupakan milik sendiri atau milik pihak lain. Bangunan apotek harus mempunyai luas

yang memadai, sehingga dapat menjamin kelancaran

pelaksanaan tugas dan fungsi apotek, serta memelihara mutu perbekalan kesehatan di bidang farmasi. Bangunan apotek minimal terdiri dari ruang tunggu, ruang peracikan dan penyerahan obat, ruang administrasi dan ruang kerja apoteker, tempat pencucian alat dan toilet/WC. Bangunan apotek harus dilengkapi sumber air yang memenuhi syarat kesehatan, penerangan yang cukup, alat pemadam kebakaran yang berfungsi dengan baik, serta ventilasi dan sistem sanitasi yang baik. Apotek harus mempunyai papan nama apotek berukuran minimal 40x60 cm dengan tulisan berwarna hitam (ukuran 5 cm) di atas dasar berwarna putih yang memuat nama apotek, nama APA, nomor SIA dan alamat apotek. Apotek harus memiliki perlengkapan yang memadai seperti timbangan, mortir, wadah dan etiket, tempat penyimpanan obat, termasuk lemari khusus narkotika dan psikotropika, kartu stok, dan sebagainya. Apotek harus melaporkan pemakaian narkotika setiap bulan kepada Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta setempat dengan tembusan kepada Balai Besar POM di DKI Jakarta, sedangkan pemakaian psikotropika harus dilaporkan maksimal setahun sekali. Universitas Indonesia


21

SIA

dapat

dicabut

jika

terdapat

pelanggaran-pelanggaran

yang

menyebabkan pencabutan SIA tersebut yang diatur menurut Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1332/MenKes/SK/X/2002 Pasal 25 adalah : a. Apoteker sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Apoteker Pengelola Apotek (APA). b. Apoteker tidak lagi memenuhi kewajiban dalam pelayanan kefarmasian. c. APA berhalangan melakukan tugasnya lebih dari 2 tahun secara terusmenerus. d. Terjadi pelanggaran terhadap UU tentang narkotika, psikotropika, kesehatan, dan ketentuan perundang-undangan yang lain. e. Surat izin kerja APA dicabut. f. Pemilik sarana apotek terbukti terlibat dalam pelanggaran perundangundangan di bidang obat.

Secara umum persyaratan izin apotek yang bekerja sama dengan pihak lain adalah: a. Surat permohonan APA yang ditujukan kepada Kepala Suku Dinas Kesehatan setempat sebanyak 3 (tiga) rangkap, 1 (satu) rangkap di atas materai Rp.6000,00. b. Fotokopi akte notaris badan hukum dan fotokopi pengesahan badan hukum dari Departemen Kehakiman dan HAM bila dalam bentuk PT yang disahkan/terdaftar pada Departemen Kehakiman dan HAM RI. c. Fotokopi KTP DKI dari APA. d. Fotokopi Surat Izin Kerja (SIK)/ Surat Penugasan (SP) apoteker, dengan lampiran surat keterangan selesai masa bakti apoteker bagi non pegawai negeri. e. Fotokopi surat status kepemilikan tanah: Fotokopi sertifikat, bila gedung milik sendiri; fotokopi surat perjanjian kontrak bangunan minimal 2 (dua) tahun dan KTP pemilik bangunan yang masih berlaku minimal dua tahun, bila kontrak/sewa. f. Fotokopi Undang-Undang Gangguan (UUG). g. Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Universitas Indonesia


22

h. Surat keterangan domisili dari kelurahan setempat. i. Surat pernyataan pemohon yang menyatakan akan tunduk serta patuh kepada peraturan perundangan yang berlaku di atas materai Rp. 6000,00. j. Peta lokasi dan denah ruangan. k. Surat pernyataan dari pemilik sarana apotek tidak pernah terlibat dan tidak akan terlibat dalam pelanggaran peraturan di bidang farmasi/obat dan tidak akan ikut campur dalam pengelolaan obat di atas materai Rp. 6000,00. l. Surat pernyataan APA bahwa yang bersangkutan tidak bekerja pada bidang farmasi lain di atas materai Rp. 6000,00. m. Surat pernyataan tidak melakukan penjualan narkotika, obat keras tertentu tanpa resep di atas materai Rp.6000,00. n. Struktur organisasi dan tata kerja/tata laksana (dalam bentuk Organogram). o. Daftar ketenagaan berdasarkan pendidikan. p. SIK Asisten Apoteker/D3 farmasi. q. Rencana jadwal buka apotek. r. Daftar peralatan peracikan obat. s. Buku wajib peraturan perundangan di bidang farmasi. t. Formulir pelaporan narkotika dan psikotropika. u. Akte notaris perjanjian kerjasama APA dan PSA (asli/legalisir). v. Surat izin atasan bagi apoteker Pegawai Negeri Sipil.

Secara umum persyaratan izin apotek praktek profesi: a. Surat permohonan apoteker praktek profesi ditujukan kepada Kepala Suku Dinas Kesehatan setempat sebanyak 3 (tiga) rangkap, 1 (satu) rangkap di atas materai Rp.6000,00. b. Surat rekomendasi dari Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) DKI Jakarta yang menyatakan bahwa yang bersangkutan layak untuk melakukan apotek profesi yang diterbitkan setiap tahun sekali. c. Fotokopi KTP DKI apoteker apotek praktek profesi. d. Status kepemilikan bangunan, IMB dan surat sewa menyewa minimal 2 tahun. e. Denah bangunan beserta peta lokasi. Universitas Indonesia


23

f. Daftar peralatan peracikan, etiket, dll. g. Fotokopi NPWP apoteker. h. SIK/SP apoteker dan pas foto 2x3 sebanyak 2 lembar dengan melampirkan surat selesai masa bakti apoteker. i. Surat pernyataan dari apotek bahwa selama buka apotek harus ada apotekernya (bila tidak ada apotekernya maka harus tutup). j. Jadwal buka apotek bersama dengan petugas/apoteker yang lain yang ikut melakukan praktek profesi dengan melampirkan SIK dan KTP DKI Jakarta. Secara umum persyaratan Izin depo obat/farmasi: a. Surat permohonan apoteker penanggung jawab depo ditujukan kepada Suku Dinas Kesehatan setempat sebanyak 3 (tiga) rangkap, 1 (satu) rangkap di atas materai Rp.6000,00. b. Fotokopi izin klinik yang masih berlaku. c. Fotokopiakte notaris badan hukum dan fotokopi pengesahan badan hukum dari Departemen Kehakiman dan HAM bila dalam bentuk badan hukum. d. Fotokopi KTP DKI APA. e. Ijasah/SIK/SP Apotekerdengan melampirkan surat selesai masa bakti apoteker. f. Surat pengangkatan apoteker sebagai karyawan/penanggung jawab depo obat/farmasi. g. Proposal untuk mendirikan depo obat/farmasi. h. Ijazah/SIK asisten apoteker. i. Peta lokasi dan denah bangunan seatap/sepekarangan dengan klinik serta denah bangunan tertutup. j. NPWP perusahaan. k. UUG. l. Status gedung/sertifikat gedung sewa minimal dua tahun. m. Surat pernyataan apoteker hanya melayani resep dari klinik perusahaannya (bukan dari resep umum), kecuali atas nama pasien perusahaan.



24

Apabila apotek memberikan pelayanan 24 jam, maka apotek tersebut harus memiliki apoteker pendamping, dan apabila APA dan apoteker pendamping berhalangan melakukan tugasnya, APA dapat menunjuk apoteker pengganti. Penunjukan tersebut harus dilaporkan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, dalam hal ini kepada Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi setempat untuk daerah DKI Jakarta dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi setempat. APA bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh apoteker pendamping maupun apoteker pengganti/supervisor, dalam pengelolaan apotek. Apabila APA berhalangan melakukan tugasnya lebih dari dua tahun secara terus-menerus, maka harus menunjuk apoteker pengganti, sedangkan jika APA berhalangan melakukan tugasnya dalam waktu 1 – 3 bulan, maka harus menunjuk apoteker supervisor.(Peraturan Menteri Kesehatan No. 1332/MenKes/SK/X/2002, 2002). Pada setiap pengalihan tanggung jawab kefarmasian yang disebabkan karena penggantian APA oleh apoteker pengganti, harus diikuti dengan serah terima resep, narkotika dan perbekalan farmasi lainnya serta kunci tempat penyimpanan narkotika dan psikotropika. Serah terima ini harus diikuti dengan pembuatan berita acara. Apabila apotek melakukan pelanggaran, maka dapat diberikan teguran secara lisan untuk segera dilakukan perbaikan. Apabila tidak ada perbaikan dari apotek tersebut, maka diberikan peringatan tertulis kepada APA. Pelaksanaan pencabutan SIA dapat dilakukan setelah dikeluarkan peringatan secara tertulis kepada APA sebanyak tiga kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing dua bulan atau pembekuan izin apotek untuk jangka waktu selama-lamanya 6 bulan. Akan tetapi, pembekuan izin ini dapat dicairkan kembali apabila apotek telah membuktikan memenuhi seluruh persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.Peraturan Menteri Kesehatan No. 1332/MenKes/SK/X/2002, 2002).

3.3.1.2. Apotek Rakyat (Dinkes Provinsi, 2002 ; Peraturan Menteri Kesehatan No 284/MenKes/PER/III/2007, 2007) Apotek rakyat adalah sarana kesehatan tempat dilaksanakannya pelayanan kefarmasian, dimana dilakukan penyerahan obat dan perbekalan kesehatan, dan Universitas Indonesia


25

tidak melakukan peracikan dan pelayanan resep narkotik dan psikotropik. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 284/MenKes/PER/III/2007, ketentuan yang harus dipenuhi oleh Apotek rakyat adalah: a. Apotek rakyat dalam pelayanan kefarmasian harus mengutamakan obat generik. b. Apotek rakyat dapat menyimpan dan menyerahkan obat-obatan yang termasuk golongan obat keras, obat bebas terbatas, obat bebas, dan perbekalan kesehatan rumah tangga. c. Apotek rakyat dilarang menyediakan narkotika dan psikotropika, meracik obat dan menyerahkan obat dalam jumlah besar. d. Setiap apotek rakyat harus memiliki satu orang apoteker sebagai penanggung jawab, dan dapat dibantu oleh asisten apoteker. e. Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, apotek rakyat yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Kesehatan dapat dikenakan tindakan administratif berupa teguran lisan, tertulis, sampai dengan pencabutan izin. f. Pedagang eceran yang statusnya sudah berubah menjadi apotek sederhana dianggap telah menjadi apotek rakyat.

Secara umum persyaratan izin apotek yang berasal dari toko obat/apotek sederhana (apotek rakyat) : a. Surat permohonan APA ditujukan kepada kepala Suku Dinas Kesehatan setempat sebanyak 3 (tiga) rangkap, 1 (satu) rangkap di atas materai Rp.6.000,00. b. Fotokopi akte notaris badan hukum dan fotokopi pengesahan badan hukum dari Departemen Kehakiman dan HAM bila bentuk PT. c. Salinan/fotokopi KTP DKI dari APA. d. Fotokopi izin domisili dari lurah. e. Status bangunan milik sendiri lampirkan sertifikat, bila sewa, fotokopi perjanjian kontrak bangunan dan KTP pemilik bangunan yang masih berlaku minimal 2 (dua) tahun.



26

f. Pernyataan pemilik sarana lokasi hanya untuk pada sentra pasar tempat toko obat dan tidak pindah diluar pasar diatas materai Rp.6000,00. g. Surat pernyataan kepala pasar yang menyatakan pihaknya ikut mengawasi kegiatan apotek terhadap ketentuan per UU Farmasi yang berlaku di atas materai Rp. 6000,00. h. Surat keterangan domisili dari lurah atau kepala pasar. i. Surat pernyataan pemohon dan pemilik yang menyatakan akan tunduk serta patuh kepada peraturan yang berlaku di atas materai Rp.6000,00. j. Peta lokasi dan denah bangunan. k. Surat pernyataan pemilik sarana apotek tidak terlibat lagi dalam pelanggaran peraturan di bidang Farmasi/obat di atas materai Rp.6000,00. l. Surat pernyataan APA sanggup mengelola apotek/toko obat diatas materai Rp.6000,00. m. Surat pernyataan dari APA dan PSA tidak melakukan peracikan dan penjualan obat Narkotik, OKT baik dengan resep dokter maupun tanpa resep dari pemilik dan apoteker diatas materai Rp.6000,00. n. Struktur organisasi apotek dan tata kerja/tata laksana. o. Daftar ketenagaan berdasarkan pendidikan dilampiri sengan SK pengangkatan dan daftar gaji yang disetujui oleh apoteker, pemilik dan tenaga kerja tersebut diatas materai Rp.6000,00. p. Surat izin kerja/surat penugasan apoteker. q. Surat izin kerja AA/D3 Farmasi. r. Rencana jadwal buka apotek. s. Daftar peralatan lainnya. t. Daftar buku wajib peraturan per UU di bidang Farmasi. u. Surat peryataan APA dan pemilik bersedia bila diperiksa ke apotek oleh petugas kesehatan yang berwenang di atas materai Rp.6000,00.

3.3.1.3. Toko Obat (Dinkes Provinsi DKI Jakarta, 2002) Pedagang eceran obat didefinisikan sebagai orang/badan hukum di Indonesia yang mempunyai izin untuk menyimpan obat-obat bebas (label hijau) dan obat-obat bebas terbatas (label biru) untuk dijual secara eceran di tempat Universitas Indonesia


27

tertentu sebagai tercantum dalam surat izin. Pedagang eceran obat harus menjaga agar obat-obat yang dijual bermutu baik dan berasal dari pabrik-pabrik farmasi atau pedagang besar farmasi yang mendapat izin dari Menteri Kesehatan RI. Surat izin pendirian suatu toko obat dapat diperoleh dengan mengajukan surat permohonan Izin Usaha kepada Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi setempat yaitu di Seksi Sumber Daya Kesehatan bagian Farmasi, Makanan, dan Minuman. Izin toko obat berlaku selama 2 tahun dan dapat diperpanjang kembali dengan penanggung jawab teknis adalah seorang Asisten Apoteker. Adapun persyaratan yang harus dilengkapi untuk memperoleh izin usaha toko obat antara lain : a. Surat permohonan izin toko obat yang ditujukan kepada Kepala Sudinkes Kotamadya setempat sebanyak 3 (tiga) rangkap, 1 (satu) rangkap di atas materai Rp. 6000,00. b. Fotokopi KTP DKI Jakarta pemilik toko obat. c. Akte pendirian perusahaan bila bentuk badan hukum yang terdaftar pada Menteri Kehakiman dan HAM. d. Gambar denah lokasi tempat usaha dan denah ruangan e. Ijazah dan SIK AA, foto 2x3 2 lembar. f. Surat pernyataan kesediaan bekerja sebagai AA penanggung jawab teknis pada toko obat di atas materai Rp. 6000,00. g. Status bangunan tempat usaha milik sendiri (lampirkan sertifikat) dan bila sewa minimal dua tahun dengan melampirkan surat sewa serta fotokopi KTP pemilik. h. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). i. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Setiap perubahan fisik maupun non fisik yang terjadi, pihak toko obat harus mengajukan permohonan tertulis kepada Seksi Sumber Daya Kesehatan yang membawahi bagian Farmasi Makanan dan Minuman Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi setempat.



28

Perubahan non fisik meliputi: a. Terjadi pergantian asisten apoteker penanggung jawab teknis sarana kesehatan toko obat (baik karena meninggal dunia maupun hal lainnya). b. Terjadi pergantian nama sarana kesehatan toko obat. c. Terjadi perubahan alamat sarana kesehatan toko obat tanpa pemindahan lokasi. d. Terjadi pergantian pemilik sarana kesehatan toko obat (baik karena meninggal dunia maupun hal lainnya). e. Terjadi karena surat izin sarana kesehatan toko obat hilang atau rusak. Perubahan fisik meliputi: a. Terjadi pemindahan lokasi sarana kesehatan toko obat. b. Terjadi perpanjangan izin sarana kesehatan toko obat.

Toko obat harus menjalankan usahanya sesuai ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku. Oleh karena itu, apabila toko obat melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi baik berupa sanksi administratif maupun sanksi pidana. Sanksi administratif yaitu mulai dari pemberian surat peringatan, penghentian sementara kegiatan toko obat sampai pencabutan surat izin, sedangkan untuk sanksi pidana pemilik toko obat dapat diajukan ke pengadilan.

3.3.1.4. Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT) (Dinkes Provinsi DKI Jakarta, 2002 ; Peraturan Menteri Kesehatan No. 246/Menkes/PER/V/1990) Menurut Permenkes No. 246/MenKes/Per/V/1990, Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT) adalah perusahaan yang memproduksi

obat tradisional

dengan total aset tidak lebih dari Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), tidak termasuk harga tanah dan bangunan. Persyaratan yang harus dilengkapi untuk memperoleh Izin Prinsip Industri Kecil Obat Tradisional, antara lain: a. Surat permohonan dari direktur/pimpinan perusahaan/perorangan, ditujukan kepada Sudinkes setempat sebanyak 2 (dua) rangkap dan 1 (satu) rangkap di atas materai Rp. 6000,00. b. Rencana denah bangunan industri IKOT. c. Jadwal rencana pendirian bangunan dan pemasangan mesin produksi. Universitas Indonesia


29

d. UUG, dengan melihat lokasi yang sesuai denah industri. e. Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan).

Izin Prinsip berlaku selama 3 (tiga) tahun dengan mewajibkan sebagai penanggung jawab teknis satu orang Asisten Apoteker yang bekerja penuh. Tujuan Prinsip IKOT agar pemohon dapat langsung melakukan persiapanpersiapan dan usaha pembangunan, pengadaan, pemasangan instalasi-instalasi peralatan dan lain-lain yang diperlukan pada lokasi yang disetujui, sedangkan izin IKOT berlaku selama perusahaan tersebut masih beroperasi. Persyaratan yang harus dilengkapi untuk memperoleh Izin Industri Kecil Obat Tradisional, antara lain: a. Permohonan

izin

prinsip/izin

tetap

dari

direktur/pimpinan

perusahaan/perorangan, ditujukan kepada Sudinkes setempat sebanyak tiga rangkap beserta lampirannya dan satu rangkap di atas materai Rp. 6000,00. b. Akte pendirian perusahaan bila dalam bentuk PT yang disahkan oleh Menteri Kehakiman dan HAM. c. Ijazah apoteker penanggung jawab teknis. d. KTP DKI Jakarta dari penanggung jawab teknis. e. Surat perjanjian kerjasama antara apoteker dengan pihak perusahaan di atas materai Rp. 6000,00. f. Undang-Undang Gangguan. g. Peta lokasi, IMB. h. Denah ruangan produksi, kantor, gudang bahan baku, dan gudang produk jadi. i. Bentuk obat tradisional yang akan diproduksi. j. Peralatan dan pengolahan serta pengemasan. k. Peralatan laboratorium. l. Sumber daya/energi yang dipakai. m. Jumlah tenaga kerja. n. Nilai investasi. o. Rencana pemasaran. p. Buku peraturan perundang-undangan di bidang farmasi dan lain-lain.



30

q. Status gedung (sewa/milik sendiri) lampirkan fotokopi sertifikat, bila sewa, lampirkan surat sewa minimal lima tahun beserta fotokopi KTP pemilik. r. Analisis dampak lingkungan/Surat Pernyataan Pengelolahan Limbah (SPPL). s. Peralatan pengendalian pencemaran.

Perubahan fisik maupun non fisik juga dapat terjadi pada Industri Kecil Obat Tradisional. Setiap perubahan fisik maupun non fisik yang terjadi harus dilaporkan dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Suku Dinas Kesehatan seksi SDK yang membawahi bagian Farmasi Makanan dan Minuman setempat. Perubahan non fisik meliputi: a. Terjadi pergantian direktur / pimpinan sarana kesehatan IKOT (baik karena meninggal dunia maupun hal lainnya) b. Terjadi pergantian nama sarana kesehatan IKOT c. Terjadi perubahan alamat sarana kesehatan IKOT tanpa pemindahan lokasi d. Terjadi pergantian penanggung jawab teknis sarana kesehatan IKOT (baik karena meninggal dunia maupun hal lainnya) e. Terjadi karena surat izin sarana kesehatan IKOT hilang atau rusak Perubahan fisik meliputi : a. Terjadi pemindahan lokasi sarana kesehatan IKOT b. Terjadi perluasan lokasi sarana kesehatan IKOT c. Terjadi perluasan atau penambahan jenis produksi dari sarana kesehatan IKOT

3.3.1.5. Cabang Penyalur Alat Kesehatan (CPAK) Cabang Penyalur Alat Kesehatan adalah badan hukum atau badan usaha yang telah memperoleh izin usaha untuk pengadaan, penyimpanan, penyaluran alat kesehatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Cabang Penyalur Alat Kesehatan (CPAK) merupakan sarana yang legal yang dapat menyalurkan alkes berbeda fungsi dari Penyalur Alkes (PAK) dimana perusahaan yang sama namanya yang telah mendapat izin dari Depkes RI. Izin Cabang Penyalur Alkes belaku sesuai dengan penunjukkan yang diberikan oleh PAK pusat dan paling lama adalah 3 (tiga) tahun. Universitas Indonesia


31

Alat kesehatan adalah instrumen, apparatus, mesin, alat untuk ditanamkan, reagen/produk diagnostik in vitro atau barang lain yang sejenis atau yang terkait komponen, bagian dan perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendiagosis penyakit, menyembuhkan, merawat, memulihkan atau mencegah penyakit pada manusia. Persyaratan yang harus dilengkapi untuk memperoleh izin Cabang Penyalur Alat Kesehatan (CPAK), antara lain: a. Surat permohonan dari direktur/pimpinan Usaha Penyalur Alat Kesehatan (UPAK), bukan dari CPAK, yang ditujukan kepada Sudinkes setempat sebanyak tiga rangkap dan satu rangkap di atas materaiRp. 6000,00. b. Surat penunjukkan dari UPAK sebagai CPAK di atas materai Rp. 6.000,00. c. Fotokopi izin UPAK. d. Akte perusahaan CPAK bila bentuk PT dan terdaftar pada Menteri Kehakiman dan HAM. e. Denah bangunan/ruangan dari CPAK. f. Peta lokasi CPAK. g. SIUP CPAK. h. NPWP CPAK. i. UUG. j. Domisili perusahaan. k. Status bangunan bila milik sendiri, lampirkan sertifikat dan bila sewa minimal dua tahun dengan melampirkan surat sewa serta fotokopi KTP pemilik. l. Penanggung jawab teknis (AA atau SMU yang mempunyai sertifikat pengelolaan alat kesehatan).

Perubahan fisik maupun non fisik pada sarana CPAK juga harus dilaporkan dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Sudinkes Seksi Sumber Daya Kesehatan yang membawahi bagian Farmasi Makanan dan Minuman. Perubahan non fisik meliputi: a. Terjadi pergantian pemilik sarana kesehatan CPAK (baik meninggal dunia maupun lainnya) Universitas Indonesia


32

b. Terjadi pergantian nama sarana kesehatan CPAK c. Terjadi perubahan alamat sarana kesehatan CPAK tanpa pemindahan lokasi d. Terjadi karena surat izin sarana kesehatan CPAK hilang atau rusak Perubahan fisik (dilakukan pemeriksaan lapangan), meliputi: a. Terjadi pemindahan lokasi sarana kesehatan CPAK b. Terjadi perluasan lokasi sarana kesehatan CPAK Izin CPAK berlaku paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali bila semua persyaratan telah dipenuhi.

3.3.1.6. Izin Toko Alat Kesehatan (Kemenkes/No. 1191/MenKes/Per/VIII/2010, 2010) Toko alat kesehatan adalah unit usaha yang diselenggarakan oleh perorangan atau badan untuk melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan, penyaluran alat kesehatan tertentu secara eceran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Toko alat kesehatan hanya dapat menyalurkan alat kesehatan tertentu dan dalam jumlah yang terbatas. Alat kesehatan adalah instrumen, apparatus, mesin, dan atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan, dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh. Persyaratan memperoleh izin toko alat kesehatan adalah sebagai berikut: a. Berbentuk badan usaha atau perorangan yang baik memperoleh izin usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. b. Memiliki toko dengan status milik sendiri, kontrak, atau sewa, paling singkat 2 (dua) tahun. Izin toko alat kesehatan dapat dicabut apabila: a. Mendistribusikan alat kesehatan yang tidak mempunyai izin edar. b. Mengadakan alat penyaluran kesehatan yang bukan dari Penyalur Alat Kesehatan atau dari Cabang Penyalur Alat Kesehatan. c. Pencabutan izin ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.



33

3.3.1.7. Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) (Dinkes Provinsi DKI Jakarta, 2002) Berdasarkan UU No. 28 tahun 2004 pasal 1 disebutkan bahwa perusahaan Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis. Menurut Keputusan Kepala Badan Pengawasan Obat Makanan (BPOM) RI Nomor HK.00.05.5.1640 tanggal 30 April 2003 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT), maka SPP-IRT bertujuan untuk: a. Meningkatkan pengetahuan produsen dan karyawan tentang pengolahan pangan dan peraturan perundang-undangan di bidang keamanan pangan. b. Menumbuhkan kesadaran dan motivasi produsen dan karyawan tentang pentingnya pengolahan pangan yang higienis dan tanggung jawab terhadap keselamatan konsumen. c. Meningkatkan daya saing dan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan PIRT

Syarat-syarat Sertifikasi Penyuluhan Keamanan Pangan, yaitu: a. Permohonan di atas materai Rp. 6000,00. b. Fotokopi KTP. c. Pasfoto berwarna ukuran 3 x 4 cm sebanyak dua lembar.

Syarat-syarat Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga, antara lain: a. Surat permohonan dari direktur/pimpinan perusahaan/perorangan yang ditujukan kepada Sudinkes setempat sebanyak 2 (dua) rangkap dan 1 (satu) rangkap di atas materai Rp. 6000,00. b. Data perusahaan bila dalam bentuk CV lampirkan akte notarisnya. c. Peta lokasi, IMB. d. Denah ruangan produksi. e. Rancangan etiket. f. Fotokopi KTP pemilik (DKI Jakarta). Universitas Indonesia


34

g. Pasfoto pemilik berwarna ukuran 3 x 4 cm sebanyak dua lembar. h. Surat izin perindustrian dari Dinas/SuDin Perindustrian. i. Data produk makanan yang akan diproduksi. j. Khusus untuk pengemasan kembali, harus disertai dengan surat keterangan dari asal produk. k. Status bangunan (sewa/milik sendiri) lampirkan fotokopi sertifikat , dan bila sewa lampirkan surat sewa minimal 2 (dua) tahun beserta fotokopi KTP pemilik.

Tata cara penyelenggaraan SPP-IRT yaitu: a. Pengajuan permohonan 1) Permohonan untuk mendapatkan SPP-IRT ditujukan kepada Pemerintah Daerah atau Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. 2) Permohonan tidak dapat dipenuhi apabila pangan yang diproduksi berupa: a) Susu dan hasil olahan. b) Daging, ikan, unggas dan hasil olahannya yang memerlukan proses dan atau penyimpanan beku. c) Pangan kaleng. d) Pangan bayi. e) Minuman beralkohol. f) Air minum dalam kemasan. g) Pangan lain yang wajib memenuhi persyaratan SNI (contoh : SL, coklat bubuk, garam yodium, AMDK, dan tepung). h) Pangan lain yang ditetapkan oleh BPOM. 3) Pemohon diwajibkan mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) dan telah melewati tahap pemeriksaan sarana produksinya oleh Sudinkes Kotamadya. b. Penyelenggaraan dan penyuluhan keamanan pangan Penyelenggaraan dan penyuluhan keamanan pangan dalam rangka SPP-IRT dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau Suku Dinas Kesehatan di DKI Jakarta. Pelaksanaannya dapat dilaksanakan secara



35

bersama-sama oleh beberapa Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Materi penyuluhan keamanan pangan yang diberikan, meliputi: 1) Berbagai jenis bahaya biologis, kimia, fisik, cara menghindari dan memusnahkannya serta pengawetan pangan. 2) Higienis dan sanitasi sarana perusahaan pangan industri rumah tangga. 3) Cara Produksi Pangan yang Baik (CPPB). 4) Peraturan perundangan tentang keamanan pangan, penggunaan Bahan Tambahan Pangan (BTP), label dan iklan pangan. Materi pelengkap dapat dikembangkan sesuai kebutuhan perusahaan pangan industri rumah tangga, misalnya: 1) Pengemasan dan penyimpanan produk pangan industri rumah tangga. 2) Pengembangan usaha perusahaan pangan industri rumah tangga termasuk etika bisnis. c. Pemeriksaan sarana produksi Setelah melaksanakan Penyuluhan Keamanan Pangan, petugas Suku Dinas Kesehatan Kotamadya melakukan pemeriksaan ke sarana produksi PIRT. Petugas yang melakukan pemeriksaan tersebut harus memiliki Sertifikasi Inspektur Pangan. Laporan pemeriksaan sarana produksi IRTP dengan hasil minimal cukup merupakan salah satu persyaratan utama untuk mendapatkan SPP-IRT. d. Sertifikasi produksi pangan IRT Sertifikasi yang diterbitkan dari kegiatan ini terdiri dari dua jenis, yaitu: 1) Sertifikasi penyuluhan keamanan pangan Sertifikasi ini diberikan kepada peserta yang telah lulus mengikuti penyuluhan keamanan pangan, dimana semua IRTP harus mempunyai minimal satu orang tenaga yang telah memiliki sertifikat penyuluhan keamanan pangan. Apabila IRTP tidak mempunyai tenaga yang telah memiliki sertifikat yang dimaksud, maka perusahaan tersebut harus menunjuk tenaga yang sesuai dengan tugasnya untuk mengikuti penyuluhan keamanan pangan.



36

2) Sertifikasi produksi pangan Sertifikat ini diberikan pada IRTP yang mempunyai tenaga yang lulus Penyuluhan Keamanan Pangan dan telah diperiksa sarana produksinya dengan hasil minimal cukup, dimana sertifikat ini diterbitkan untuk satu jenis pangan produk IRTP. IRTP berlaku untuk selamanya selama IRTP tersebut masih tetap beroperasi. e. Sistem pendataan dan pelaporan Penyelenggaraan

SPP-IRT

di

Sudinkes

Kota

Administrasi

setempat

melaporkan kepada Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dan Badan POM atau Balai Besar POM setempat dengan melampirkan Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan dan Sertifikat Produksi Pangan IRTP yang selambatlambatnya satu bulan setelah penyelenggaraan. Balai Besar POM melaporkan rekapitulasi penerbitan SPP-IRT kepada Badan POM. Sistem pendataan dan pelaporan SPP-IRT dilakukan oleh Sudinkes Kota Administrasi setempat.

3.3.2. Koordinator Tenaga Kesehatan Ruang lingkup perizinan tenaga kesehatan di wilayah DKI Jakarta yang proses perizinannya telah didelegasikan ke Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi adalah, antara lain: a. Surat Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian b. Surat Izin Praktik Dokter (Dokter, Dokter Spesialis, Dokter Gigi danDokter gigi spesialis)

3.3.2.1. Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian (Keputusan Menteri Kesehatan No. 889/Menkes/Per/V/2011, 2011) Tenaga

kefarmasian

adalah

tenaga

yang

melakukan

pekerjaan

kefarmasian, yang terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian. Tenaga Teknis Kefarmasian dapat berupa Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi atan Tenaga Menengah Farmasi/Asisten Apoteker. Setiap tenaga kefarmasian yang menjalankan pekerjaan kefarmasian harus telah terdaftar dan memiliki izin kerja/praktik. Sebelumnya, Apoteker dan Asisten Apoteker yang melakukan pekerjaan kefarmasian harus memiliki surat izin berupa Surat Universitas Indonesia


37

Penugasan atau Surat Izin Kerja bagi Apoteker atau SIAA dan SIKAA bagi Asisten Apoteker. Namun sejak tanggal 1 juni 2011, diberlakukan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889/Menkes/PerV/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, Dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian. Berdasarkan Permenkes ini, setiap Tenaga Kefarmasian wajib memiliki surat tanda registrasi. Surat Tanda Registrasi tersebut berupa STRA bagi Apoteker dan STRTTK bagi Tenaga Teknis Kefarmasian. Setelah memiliki STRA atau STRTTK, Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian wajib memiliki surat izin sesuai tempat tenaga kefarmasian bekerja. Surat izin tersebut dapat berupa SIPA atau SIKA bagi Apoteker dan SIKTTK bagi Tenaga Teknis Kefarmasian. Apoteker yang telah memiliki SP atau SIK wajib mengganti SP atau SIK dengan STRA dan SIPA/SIKA dengan cara mendaftar melalui website KFN (Komite Farmasi Nasional). Setelah mendapatkan STRA, Apoteker wajib mengurus SIPA dan SIKA di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota tempat pekerjaan kefarmasian dilakukan. Sementara bagi Asisten Apoteker yang telah memiliki SIAA dan/atau SIKAA harus menggantinya dengan STRTTK dengan cara mendaftar melalui Dinas Kesehatan Provinsi. Setelah mendapat STRTTK, Tenaga Teknis

Kefarmasian

wajib

mengurus

SIKTTK

di

Dinas

Kesehatan

Kabupaten/Kota. STRA dan STRTTK dikeluarkan oleh Menteri, di mana Menteri akan mendelegasikan pemberian STRA kepada Komite Farmasi Nasional dan STRTTK kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi. STRA dan STRTTK berlaku selama lima tahun dan dapat diregistrasi ulang selama memenuhi persyaratan. Untuk memperoleh

STRTTK,

Tenaga

Teknis

Kefarmasian

harus

mengajukan

permohonan kepada kepala dinas kesehatan provinsi. Surat permohonan STRTTK harus melampirkan: a. Fotokopi ijazah Sarjana Farmasi atau Ahli Madya Farmasi atau Analis Farmasi atan Tenaga Menengah Farmasi/Asisten Apoteker; b. Surat keterangan sehat fisik dan mental dari dokter yang memiliki SIP; c. Surat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika kefarmasian;



38

d. Surat rekomendasi tentang kemampuan dari Apoteker yang telah memiliki STRA, atau pimpinan institusi pendidikan lulusan, atau organisasi yang menghimpun Tenaga Teknis Kefarmasian; dan e. Pas foto terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm dua lembar dan ukuran 2 x 3 cm dua lembar. Setiap tenaga kefarmasian yang akan menjalankan pekerjaan kefarmasian wajib memiliki surat izin sesuai tempat tenaga kefarmasian bekerja. Surat izin tersebut berupa SIPA bagi Apoteker penanggung jawab atau Apoteker pendamping di fasilitas pelayanan kefarmasian, SIKA bagi Apoteker yang melakukan

pekerjaan

kefarmasian

di

fasilitas

produksi

atau

fasilitas

distribusi/penyaluran, atau SIKTTK bagi Tenaga Teknis Kefarmasian yang melakukan pekerjaan kefarmasian pada fasilitas kefarmasian. SIPA bagi apoteker penanggung jawab di fasilitas pelayanan kefarmasian atau SIKA hanya diberikan untuk satu tempat fasilitas kefarmasian sementara SIPA bagi apoteker pendamping dapat diberikan untuk paling banyak tiga tempat fasilitas pelayanan kefarmasian. SIKTTK dapat diberikan untuk paling banyak tiga tempat fasilitas kefarmasian. SIPA, SIKA, atau SIKTTK dikeluarkan oleh Kepala DinKes Kabupaten/Kota tempat pekerjaan kefarmasian dilakukan. Untuk memperoleh SIPA atau SIKA, Apoteker mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota tempat pekerjaan kefarmasian dilaksanakan. Permohonan SIPA atau SIKA harus melampirkan: a. Fotokopi STRA yang dilegalisisr oleh KFN; b. Surat pernyataan mempunyai tempat praktik profesi atau surat keterangan dari pimpinan fasilitas pelayanan kefarmasian atau dari pimpinan fasilitas produksi atau distribusi/penyaluran; c. Surat rekomendasi dari organisasi profesi; d. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak dua lembar dan 3 x 4 cm sebanyak dua lembar. Dalam mengajukan permohonan SIPA sebagai Apoteker pendamping harus dinyatakan permintaan SIPA untuk tempat pekerjaan kefarmasian pertama, kedua, atau ketiga. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota harus menerbitkan



39

SIPA atau SIKA paling lama dua puluh hari kerja sejak surat permohonan diterima dan dinyatakan lengkap. Permohonan SIKTTK harus melampirkan: a. Fotokopi STRTTK; b. Surat pernyataan Apoteker atau pimpinan tempat pemohon melaksanakan pekerjaan kefarmasian; c. Surat rekomendasi dari organisasi yang menghimpun Tenaga Teknis Kefarmasian; dan d. Pas foto berwarna berukuran 4 x 6 cm sebanyak dua lembar dan 3 x 4 cm sebanyak dua lembar. Dalam mengajukan permohonan SIKTTK harus dinyatakan permintaan SIKTTK untuk tempat pekerjaan kefarmasian pertama, kedua, atau ketiga. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota harus menerbitkan SIKTTK paling lama dua puluh hari sejak surat permohonan diterima dan dinyatakan lengkap.

3.3.2.2. Surat

Izin

Praktik

Dokter

(Peraturan

Menteri

Kesehatan

No.

2052/Menkes/Per/X/2011, 2011) Praktik kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan. Dokter dan dokter gigi yang dimaksud meliputi dokter, dokter spesialis, dokter gigi dan dokter gigi spesialis. Setiap dokter dan dokter gigi yang akan melakukan praktik kedokteran wajib memiliki Surat Izin Praktik (SIP). SIP adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota kepada dokter dan dokter gigi yang telah memenuhi persyaratan untuk menjalankan praktik kedokteran. Kepala Dinas

Kesehatan

Kabupaten/Kota

dalam

memberikan

SIP

harus

mempertimbangkan keseimbangan antara jumlah dokter dan dokter gigi dengan kebutuhan pelayanan kesehatan. Dokter atau dokter gigi mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota tempat praktik kedokteran dilaksanakan untuk memperoleh SIP. Dokumen yang harus terlampir dalam permohonan SIP tersebut meliputi:



40

a. Fotokopi Surat TandaRegistrasi (STR) dokter atau STR dokter gigi yang diterbitkan dan dilegalisasi asli oleh Konsil Kedokteran Indonesia yang masih berlaku; b. Surat pernyataan mempunyai tempat praktik, atau surat keterangan dari sarana pelayanan kesehatan sebagai tempat praktiknya; c. Surat persetujuan dari atasan langsung bagi dokter dan dokter gigi yang bekerja pada instansi/fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah atau pada instansi/fasilitas pelayanan kesehatan lain secara purna waktu; d. Surat rekomendasi asli dari organisasi profesi sesuai tempat praktik; dan e. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak tiga lembar dan 3 x 4 cm sebanyak dua lembar. Selain dokumen tersebut, Suku Dinas Kota Administrasi Jakarta Timur menambahkan persyaratan dokumen sebagai berikut: a. Fotokopi SIP yang telah dimiliki; b. Surat keterangan aktif bekerja dari atasan langsung; dan c. Fotokopi KTP. Fotokopi KTP ditambahkan untuk menghindari kesalahan penulisan nama pada SIP karena terkadang tulisan dari para dokter sulit untuk dibaca oleh petugas. Fotokopi SIP yang telah dimiliki dan surat keterangan aktif bekerja dari atasan langsung ditambahkan sebagai tambahan pertimbangan bagi Suku Dinas Administrasi Kota Administrasi Jakarta Timur dalam pengambilan keputusan apakah izin akan dibuatkan atau tidak. Dokter atau dokter gigi yang telah memenuhi persyaratan tersebut diberikan SIP untuk satu tempat praktik. SIP dokter atau dokter gigi diberikan paling banyak untuk tiga tempat praktik, baik pada sarana pelayanan kesehatan milik pemerintah, swasta maupun praktik perorangan. Oleh karena itu, dalam pengajuan permohonan SIP harus dinyatakan permintaan SIP tersebut untuk tempat praktik pertama, kedua, atau ketiga. SIP yang diberikan berlaku selama 5 tahun sepanjang STR masih berlaku dan tempat praktik masih sesuai dengan yang tercantum dalam SIP.



41

3.3.3. Koordinator Standardisasi Mutu Kesehatan (Sudinkes, 2009) Ruang lingkup kebijakan mutu Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur adalah sebagai berikut: a.

Orientasi pada kepuasan pelanggan.

b. Perbaikan/peningkatan terus menerus dan berkesinambungan (continous and sustainable improvement). c. Mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. d. Memberikan jasa pelayanan dan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian (Binwasdal) bidang kesehatan yang profesional dan responsif. Adapun sasaran mutu yang ingin dicapai dalam jasa pelayanan dan Binwasdal yang diselenggarakan oleh Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur adalah sebagai berikut. a. Binwasdal (Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian) SDM Sudinkes 100 % terlaksana dengan baik, benar, dan tepat waktu. b. Binwasdal Program 100 % terlaksana dengan baik, benar dan tepat waktu. c. Pelayanan perizinan tenaga kesehatan dan sarana kesehatan 12 hari kerja, kecuali sarana kesehatan lingkungan 25 hari kerja. d. Keluhan pelanggan 100 % ditindaklanjuti. e. Kepuasan pelanggan dengan nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) minimal 2,51 atau dalam kategori baik. Dokumen mutu merupakan dokumen yang ditetapkan oleh Sudinkes Jakarta Timur sebagai bentuk penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008. Ada beberapa level dokumen mutu, berdasarkan tingkatan penggunaannya di lingkungan Sudinkes Jakarta Timur. a. Dokumen level pertama (I), yaitu manual mutu (quality manual) yang merupakan dokumen mutu induk yang menjadi dasar dan rujukan bagi semua dokumen mutu lainnya dan berlaku bagi seluruh bagian Sudinkes Jaktim. b. Dokumen level kedua (II), yaitu prosedur mutu (quality procedure) yang merupakan penjelasan lebih rinci mengenai hal-hal tertentu yang disebutkan dalam manual mutu serta terbagi atas prosedur yang berlaku bersama untuk seluruh bagian Sudinkes Jaktim dan prosedur yang hanya berlaku untuk satu seksi/subbagian saja. Universitas Indonesia


42

c. Dokumen level ketiga (III), yaitu instruksi kerja merupakan penjelasan mendetail mengenai hal-hal tertentu dalam prosedur mutu yang perlu dijelaskan lebih lanjut. d. Dokumen level keempat (IV), yaitu format gambar dan dokumen pendukung lainnya yang dipakai dalam sistem manajemen mutu dalam berbagai kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan kendali mutu. Manual mutu Suku Dinas Kota Administrasi Jakarta Timur merupakan suatu dokumen mutu yang menjadi pedoman dan acuan dasar pelaksanaan sistem manajemen mutu di lingkungan Sudinkes Jaktim. Hal-hal pokok yang tercantum dalam Manual Mutu Sudinkes Jaktim adalah sebagai berikut. a. Pengantar Sistem Manajemen Mutu Sudinkes Jaktim b. Profil Organisasi Sudin c. Sistem Manajemen Mutu Sudin d. Persyaratan Umum Sistem Manajemen Mutu e. Komitmen Mutu f. Manjemen Sumber Daya g. Realisasi Pelayanan h. Pengukuran, Analisa, dan Implementasi Sistem Manajemen Mutu Beberapa kegiatan implementasi sistem manajemen mutu di Sudinkes Jakarta Timur adalah sebagai berikut: a. Audit Mutu Internal, yaitu suatu kegiatan pemeriksaan/audit yang dilakukan oleh bagian Standarisasi Mutu Kesehatan dari Seksi Sumber Daya Kesehatan untuk memastikan tercapainya sasaran mutu yang telah ditetapkan untuk dicapai oleh Sudinkes Jaktim. Audit ini dilakukan minimal dua kali dalam setahun. b. Audit Surveilans, yaitu suatu kegiatan pemeriksaaan/audit yang dilakukan oleh pihak luar, yakni badan sertifikasi independen yang memberikan sertifikat terhadap implementasi Sistem Manajemen Mutu berdasarkan ISO 9001:2008 kepada Sudinkes Jaktim, untuk memastikan terpeliharanya implementasi Sistem Manajemen Mutu tersebut. Audit ini dilakukan minimal satu kali dalam setahun.



43

c. Tinjauan Manajemen, yaitu suatu kegiatan rapat seluruh bagian Sudinkes Jaktim guna membahas hasil evaluasi pemeliharaan implementasi sistem manajemen mutu di Sudinkes Jaktim sehingga dapat dilakukan langkahlangkah yang diperlukan untuk memperbaiki hal tersebut sehingga implementasi sistem manajemen mutu di Sudinkes Jaktim dapat lebih baik lagi. Tinjauan manajemen dilakukan minimal 1 tahun sekali. d. Survei Kepuasan Pelanggan, yaitu survei untuk menilai terpenuhinya kepuasan pelanggan Sudinkes terhadap pelayanan yang diberikan oleh semua bagian (Seksi dan Subbagian) Sudinkes Jaktim. Survei ini dilaksanakan melalui pengisian angket oleh pelanggan yang datang dan menerima pelayanan Sudinkes, misalnya pihak yang mengurus sarana perizinan seperti apotek dan toko obat. Selanjutnya, hasil pengisian angket ini dianalisis sehingga nilai pemenuhan kepuasan pelanggan dapat diperoleh dan dapat ditingkatkan lagi apabila hasil analisis menunjukkan kekurangan. e. Pelatihan-pelatihan, misalnya pelatihan auditor pemimpin (lead auditor) dan pelatihan kepuasan pelanggan, yang berguna untuk membantu implementasi sistem manajemen mutu oleh segenap karyawan Sudinkes Jaktim.



BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

Suku Dinas Kesehatan baru dibentuk pada bulan Januari 2009. Suku Dinas Kesehatan ini merupakan gabungan dari Suku Dinas Pelayanan Kesehatan dan Suku Dinas Kesehatan Masyarakat, di mana sebelumnya ke dua suku dinas ini dipisah. Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan efisiensi berdasarkan Peraturan Daerah No. 10 tahun 2008. Di daerah DKI Jakarta saat ini terdapat enam Suku Dinas yang terdapat di enam wilayah, yaitu Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, dan Pulau Seribu. Masingmasing Suku Dinas Kesehatan dipimpin oleh Kepala Suku Dinas Kesehatan, serta mempunyai tugas pokok melaksanakan perizinan, pengendalian, dan penilaian efektivitas pelayanan kesehatan dan program kesehatan masyarakat. Salah satu seksi dalam Suku Dinas Kesehatan di Jakarta Timur, yaitu Sumber Daya Kesehatan. Berikut ini merupakan pembahasan mengenai hasil pelaksanaan tugas dari seksi Sumber Daya Kesehatan.

4.1.

Bagian Tenaga Kesehatan Analisis profil tenaga medis pada rumah sakit di wilayah Kota

Administrasi Jakarta Timur berdasarkan tingkat pendidikan dilakukan untuk menjamin pemenuhan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Profil tenaga medis berdasarkan tingkat pendidikannya diperlukan dalam pemenuhan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Berdasarkan hasil rekapitulasi surat izin praktek tenaga medis di rumah sakit wilayah kota administrasi Jakarta Timur yang diterbitkan tahun 2012 dapat diketahui jumlah dokter yang telah terdaftar dan telah diterbitkan surat izin praktik di rumah sakit di wilayah kota administrasi Jakarta Timur. Jumlah dokter umum terdaftar tahun 2012 sebanyak 108, pendaftar terbanyak berasal dari RS Persahabatan, Kecamatan Pulo Gadung. Jumlah dokter gigi terdaftar tahun 2012 sebanyak 33, terbnyak berasal dari RS Admir kecamatan Pulo Gadung dan RS Polri Sukanto Kecamatan Kramat Jati. Spesialis dasar terdaftar sebanyak 216, terbanyak berasal dari RS Hermina Kecamatan Jatinegara. 44



45

Spesialis Penunjang terdaftar tahun 2012 sebanayk 53, terbanyak berasal dari RS Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit. Spesialis lain terdaftar tahun 2012 sebanyak 221, terbanyak berasal dari RS Premier Kecamatan Jatinegara. Spesialis Gigi terdaftartahun 2012 sebanyak 35, terbanyak dari RS Hermina Kecamatan Jatinegara. Analisa dilakukan dengan membandingkan jumlah tenaga medis yang ada di Rumah Sakit dengan jumlah standar minimum yang ditetapkan berdasarkan Permenkes No.340/MENKES/PER/III/2010 dan sesuai Keputusan Menteri Kesehatan

No.1197/MENKES/SK/X/2004

tentang

Standar

Pelayanan

Kefarmasian.

4.2.

Bagian Standardisasi Mutu Kesehatan Sistem Manajemen Mutu yang dilaksanakan berdasarkan ISO 9001:2008

telah dan terus menerus dijalankan di Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur untuk menjamin

kualitas

pelayanan

publik

dalam

bidang

kesehatan

yang

diselenggarakan oleh Sudinkes Jaktim. Pemeliharaan implementasi sistem manajemen mutu di Sudinkes Jaktim dilakukan lewat pelaksanaan audit internal dan surveilans, survei kepuasan pelanggan dan tinjauan manajemen, serta berbagai pelatihan seperti pelatihan lead auditor dan pelatihan manajemen kepuasan pelanggan. Instruksi Kerja dan Quality Procedure tentang pelayanan perizinan dan sertifikasi mengalami revisi terkait proses perizinan yang masih ditangani oleh Seksi Sumber Daya Kesehatan sesuai dengan salah satu aspek mendasar Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 mengenai dokumentasi. Sampai saat ini penyelenggaraan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) pada pelayanan perizinan masih belum sepenuhnya dilakukan. Khusus untuk perizinan tenaga kesehatan bidan dan sarana farmasi, makanan, dan minuman, berkas pemohon yang dilakukan melalui customer service unit PTSP kantor walikota, berkas permohonan selanjutnya diserahkan ke Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur untuk diproses lebih lanjut sampai surat izin disahkan atau diterbitkan. Surat izin yang telah diterbitkan akan diserahkan ke kantor walikota untuk selanjutnya dapat diambil oleh pemohon. Sejak 9 Agustus 2011, diberlakukan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 74 tentang Penyelenggaraan Universitas Indonesia


46

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Kota Administrasi yang menerangkan bahwa kegiatan pelayanan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat melalui satu pintu, yaitu di kantor walikota. Dengan perubahan ini maka terjadi perubahan pula terhadap alur perizinan untuk sarana dan tenaga kesehatan yang dialihkan ke Kantor Walikota. Telah disebutkan sebelumnya mengenai sistem pelayanan satu pintu, Pemerintah kota Jakarta Timur sedang dalam peralihan atau percobaan menuju sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 114 tahun 2011 tentang Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSP). PTSP ini merupakan sistem di mana seluruh berkas permohonan perizinan masuk melalui customer service yang berada di walikota, kemudian diteruskan ke seksi atau bagian yang bersangkutan. Sistem PTSP ini menjadikan seluruh proses perizinan terpusat di satu tempat dan diharapkan dapat mengurangi lamanya proses perizinan. Dengan perubahan sistem perizinan ini maka alur perizinan dan sertifikasi mengalami perubahan juga yang sebelumnya mengacu pada sistem satu atap menjadi satu pintu. Dengan perubahan ini, maka instruksi kerja dan prosedur mutu perlu mengalami perubahan atau dilakukan revisi. Namun, sampai saat ini penyelenggaraan PTSP pada pelayanan perizinan masih belum sepenuhnya dilakukan. Khusus untuk perizinan tenaga kesehatan bidan dan sarana farmasi, makanan, dan minuman, berkas pemohon yang dilakukan melalui customer service unit PTSP kantor walikota, berkas permohonan selanjutnya diserahkan ke Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur untuk diproses lebih lanjut sampai surat izin disahkan atau diterbitkan. Surat izin yang telah diterbitkan akan diserahkan ke kantor walikota untuk selanjutnya dapat diambil oleh pemohon. Salah satu tugas bagian Standarisasi Mutu Kesehatan adalah evaluasi tingkat kepatuhan petugas kesehatan terhadap standar pelayanan dengan cara mengevaluasi pelayanan perizinan yang dilakukan di Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur berdasarkan standar 12 hari kerja terhitung dari lengkapnya berkas yang diperlukan untuk mendapatkan surat izin. Dengan adanya alur perizinan ini dapat memberikan informasi tambahan mengenai tata cara perizinan tenaga dan sarana kesehatan dan



47

jika pelayanan alur perizinan lebih dari 12 hari dapat diketahui penyebab dari keterlambatan tersebut dengan melihat pada alur perizinan. Revisi instruksi kerja perizinan dilakukan terhadap referensi yang digunakan dengan membandingkan peraturan yang sudah ada dan menambahkan peraturan baru yang belum ada ke dalam instruksi kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pada instruksi kerja juga ditambahkan persyaratan yang harus dipenuhi untuk melakukan perizinan baik untuk tenaga kesehatan maupun sarana kesehatan. Revisi quality procedure pelayanan perizinan dan sertifikasi dilakukan terhadap referensi yang digunakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini dengan cara menambahkan peraturan baru yang belum tercantum serta mengganti peraturan yang lama dengan peraturan baru ke dalam quality procedure tersebut. Peraturan-peraturan baru tersebut melengkapi peraturan lama yang telah ada pada referensi sebelumnya. Selain itu, revisi juga dilakukan terhadap definisi, rincian prosedur, dan alur pelayanan perizinan yang mengacu pada prosedur manual. Pembuatan bagan alur perizinan menggunakan program Microsoft Office Visio 2007 berdasarkan proses dari tiap tahap dan bentuk diagram yang ada di program tersebut. Proses revisi Instruksi Kerja dan Quality Procedure melibatkan bagian terkait hingga diperoleh persetujuan dari bagian tersebut atas revisi yang dilakukan.

4.3.

Bagian Farmasi, Makanan, dan Minuman Sistem pelaporan Laporan Penggunaan Narkotika dan Psikotropika di DKI

Jakarta dilakukan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya ke Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur. Data penggunaan narkotika dan psikotropika di Puskesmas juga dapat terlihat pada Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat (LPLPO) Puskesmas Kecamatan. Puskesmas Kecamatan di wilayah Jakarta Timur ada sepuluh puskesmas, yaitu Puskesmas Kecamatan Makasar, Matraman, Jatinegara, Cakung, Duren Sawit, Kramat Jati, Pulo Gadung, Pasar Rebo, Ciracas, dan Cipayung. Suku Dinas Kesehatan hanya menerima laporan pemakaian obat di puskesmas setiap bulannya sebagai pengawasan terhadap penggunaan obat di puskesmas. Puskesmas Kecamatan merencanakan sendiri kebutuhan obat untuk pemakaian satu tahun dan pemakaian obat tersebut untuk Puskesmas Kecamatan Universitas Indonesia


48

dan Puskesmas Kelurahan. Puskesmas Kecamatan di wilayah Jakarta Timur merencanakan pengadaan obat berdasarkan jumlah pemakaian obat selama setahun, jumlah resep, dan pola penyakit yang berkembang. Unit

pelayanan

kesehatan

wajib

membuat,

menyampaikan,

dan

menyimpan laporan berkala mengenai pemasukan dan/atau pengeluaran narkotika dan psikotropika sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika. Pelaporan penggunaan narkotika dan psikotropika dilakukan secara terintegrasi melalui program yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, yaitu program SIPNAP. Program ini telah dikembangkan sejak tahun 2008 dan mengalami pembaharuan pada tahun 2012. Program ini rencananya akan mulai diberlakukan pada tahun 2013. Pada program SIPNAP baru ini sistem dapat langsung melaporkan penggunaan narkotika dan psikotropika masing-masing unit pelayanan kesehatan ke Suku Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten, Dinas Kesehatan Propinsi, dan Kementerian Kesehatan. Masing-masing unit pelayanan kesehatan dapat langsung memasukkan laporan penggunaan narkotika dan psikotropikanya ke program SIPNAP. Adanya program SIPNAP ini akan lebih mempermudah pemerintah dalam melakukan pengawasan penggunaan narkotika dan psikotropika. Dengan adanya program ini diharapkan pula unit pelayanan kesehatan lebih patuh dalam melaporkan penggunaan narkotika dan psikotropika. Pada saat ini masih banyak unit pelayanan kesehatan yang terlambat mengirimkan laporan penggunaan setiap bulannya. Keterlambatan ini tidak hanya menghambat proses rekapitulasi, tetapi juga dapat mengakibatkan tercampurnya laporan yang satu dengan yang lain, serta ada resiko kehilangan laporan tersebut. Rekapitulasi data pelaporan penggunaan narkotika menggunakan Sistem Pelaporan Narkotika dan Psikotropika (SIPNAP) yang baru. Narkotika yang paling banyak digunakan di Apotek pada bulan Oktober tahun 2012 adalah Codein tablet 20 mg sejumlah 10606 tablet. Narkotika yang paling banyak digunakan di Apotek bulan November tahun 2012 adalah Codein 20 mg sejumlah 9065 tablet. Narkotika yang paling banyak digunakan di Rumah sakit bulan Universitas Indonesia


49

Oktober tahun 2012 adalah Codein 20 mg sejumlah 9861 tablet. Narkotika yang paling banyak digunakan di Rumah sakit bulan November tahun 2012 adalah Codein 20 mg sejumlah 7563 tablet. Narkotika yang paling banyak digunakan di Puskesmas bulan Oktober dan November tahun 2012 adalah kodein

10 mg

sejumlah 4283 tablet dan 4238 tablet. Berdasarkan hasil rekapitulasi bulan Oktober dan November maka narkotika yang paling banyak digunakan pada bulan Oktober dan November adalah Codein tablet 20 mg. Apotek yang paling banyak menggunakan narkotika pada bulan Oktober dan November tahun 2012 adalah Apotek Rini dengan jumlah masing-masing 9313 item dan 7977 item. Rumah Sakit yang paling banyak menggunakan narkotika pada bulan Oktober dan November tahun 2012 adalah Rumah Sakit Ketergantungan Obat dengan jumlah penggunaan narkotika masing-masingnya sejumlah 8170 item dan 5975 item. Puskesmas yang paling banyak menggunakan narkotika pada bulan Oktober dan November adalah Puskesmas Pulo Gadung dengan jumlah penggunaan narkotika masing-masingnya 2500 tablet kodein. Psikotropika yang paling banyak digunakan oleh Puskesmas Kecamatan pada bulan Oktober dan November 2012 adalah diazepam tablet 2 mg, yaitu sejumlah 18387 buah dan 34182 buah. Psikotropika yang paling banyak digunakan oleh rumah sakit adalah alprazolam tablet 1 mg pada bulan Oktober 2012, yaitu sejumlah 6150 buah dan phenobarbital tablet 30 mg pada bulan November 2012, yaitu sejumlah 10088 buah. Psikotropika yang paling banyak digunakan oleh apotek pada bulan Oktober dan November 2012 adalah phenobarbital tablet 30 mg, yaitu sejumlah 22038 buah dan 26560 buah. Unit pelayanan kesehatan yang paling banyak menggunakan psikotropika pada bulan Oktober dan November 2012 adalah Apotek Rini, yaitu sejumlah 54077 buah dan 49315 buah. Puskesmas tingkat kecamatan yang paling banyak menggunakan psikotropika adalah PKC Cipayung pada bulan Oktober 2012, yaitu sejumlah 5480 buah dan PKC Ciracas pada bulan November 2012, yaitu sejumlah 16404 buah. Rumah sakit yang paling banyak menggunakan psikotropika pada bulan Oktober dan November 2012 adalah RS Persahabatan, yaitu sejumlah 11191 buah dan 16559 buah. Apotek yang paling banyak menggunakan



50

psikotropika pada bulan Oktober dan November 2012 adalah Apotek Rini, yaitu sejumlah 54077 buah dan 49315 buah. Berdasarkan hasil monitoring harga obat generik tahun 2012 pada 2 Apotek rakyat dan 17 Apotek diperoleh data : a. Dua apotek rakyat menjual obat generik dengan harga tidak melebihi HET berdasarkan Kepmenkes RI Nomor 092/MENKES/SK/II/2012 dapat dilihat pada Tabel 4.1. b. Tiga belas Apotek menjual obat generik dengan harga melebihi HET berdasarkan Kepmenkes RI Nomor 092/MENKES/SK/II/2012 dapat dilihat pada Tabel 4.1. Tabel 4.1. Hasil monitoring harga obat generik pada sarana pelayanan kesehatan (dengan pergantian apoteker) di wilayah Jakarta Timur tahun 2012 No

Sarana

Total Sarana

Sarana yang memenuhi

Sarana yang tidak memenuhi

1 2

Apotek Apotek Rakyat Jumlah

17 2 19

4 2 6

13 0 13

31,5%

68,4%

% Sarana

Pemenuhan

persyaratan

Harga

Obat

Generik

berdasarkan

HET

Kepmenkes RI Nomor 092/MENKES/SK/II/2012 pada sarana apotik rakyat dan Apotek di wilayah Jakarta Timur tahun 2012 diperoleh data: a. Persentase dari 2 apotek rakyat sebanyak 100% item obat generik yang dijual dengan harga memenuhi HET dapat dilihat pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2. Persentase per item hasil monitoring obat generik periode tahun 2012 pada sarana Apotek Rakyat di wilayah Jakarta Timur No

1 2

Sarana

Apotek Rakyat Zuhra Farma Apotik Rakyat Berkat Sehat Jaya Jumlah Rata-rata

Item obat yang sesuai HET

Item obat yang tidak sesuai HET

Jumlah 29 25

Jumlah 0 0

% 100 100

54

% 0 0

0 100

0 Universitas Indonesia


51

b. Pada 9 Apotek diperoleh persentase sebanyak 76,4% item obat generik yang dijual memenuhi HET dan 11,84 % item obat generik dijual tidak memenuhi HET dapat dilihat pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3. Persentase per item hasil monitoring obat generik periode tahun 2012 pada sarana Apotek di wilayah Jakarta Timur No

Sarana

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Apotek K-24 Cililitan Besar Apotek K24 Haji Ten Apotek Sehati Farma Apotek KF No.4 Instalasi Farmasi RSGM AU Apotek K24 Wisma Kentjana Apotek Damai Apotek KSC Apotek Dianindra Apotek Century Farma Kayu Manis Apotek Sahabat Sehat Apotek Marga Bhakti Husada Apotek Medicor Clinik Apotek Generik Hj Hasan Apotek Kimia Farma 49 Apotek Kimia Farma, Jl.Duren Sawit Raya B-3/29 Apotek Century Pondok Kelapa Jumlah Rata-rata

11 12 13 14 15 16 17

Item obat yang sesuai HET Jumlah % 27 93,1 29 96,7 29 96,7 27 96,4 8 100 28 96,6 28 100 6 37,5 1 50 24 80

Item obat yang tidak sesuai HET Jumlah % 2 6,9 1 3,3 1 3,3 1 3,6 0 0 1 3,4 0 0 10 62,5 1 50 6 20

27 27 8 22 28 27

100 96,4 88,9 84,6 100 96,4

0 1 1 4 0 1

0 3,57 11,1 15,4 0 0,4

23 369

82,1

5 35

17,9

76,40

11,84

Tugas pokok dan fungsi Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur Seksi Sumber Daya Kesehatan Bagian Farmasi, Makanan dan Minuman, di antaranya adalah melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pengawasan persediaan obat dan perbekalan kesehatan di Kota Administrasi Jakarta Timur. Persediaan yang dimaksud juga termasuk narkotika dan psikotropika. Selanjutnya, di antara



52

tupoksi Bagian Farmakmin berdasarkan Peraturan Gubernur No. 150 tahun 2009, yaitu melaksanakan kegiatan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian (Binwasdal) pelayanan sarana kesehatan kefarmasian meliputi industri kecil obat tradisional, subpenyalur alat kesehatan, apotek, toko obat, dan industri makanan dan minuman rumah tangga, dan juga melaksanakan kegiatan pemantauan dan monitoring harga obat generik dan persediaan cadangan obat essensial. Dari hasil binwasdal yang dilakukan Bagian Farmasi, Makanan, dan Minuman masih terdapat beberapa sarana kesehatan, yaitu instalasi farmasi rumah sakit, dan apotek yang masih terdapat kekurangan. Kegiatan tupoksi Bagian Farmakmin lainnya, yaitu monitoring harga obat generik pada sarana pelayanan kesehatan di wilayah Jakarta Timur, hal ini bertujuan dapat dipantau seberapa besar dan banyaknya sarana pelayanan kesehatan khususnya sarana pelayanan farmasi yang harga jual obat generiknya melebihi harga eceran tertinggi yang tidak sesuai dengan Kepmenkes RI No.092/Menkes/SK/II/2012 dalam penjualan obat generik. Monitoring obat generik berdasarkan daftar sebanyak 30 item obat generik yang umum digunakan oleh masyarakat dilakukan sesuai program kerja bersamaan pemantauan pada sarana pelayanan farmasi, diantaranya Apotek dan Apotek Rakyat di wilayah Jakarta Timur. Pada periode 2012 terdapat 19 sarana pelayanan farmasi yang dipantau, yaitu 2 diantaranya adalah apotek rakyat dan 17 Apotek. Dari ke-19 sarana tersebut terdapat 6 sarana yang menjual obat generik sesuai dengan HET, sedangkan 13 sarana lainnya menjual obat generik melebihi HET dari 30 obat generik yang dipantau. Untuk mengatasi hal tersebut monitoring harga obat generik sarana pelayanan kesehatan oleh Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur sebaiknya dilakukan secara rutin dan terhadap sarana pelayanan kesehatan yang menjual obat generik melebihi HET perlu ditindak lanjuti dengan memberikan surat peringatan.



BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

5.1.

Kesimpulan Kesimpulan yang dapat diperoleh dari laporan ini adalah:

a. Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 150 Tahun 2009. b. Seksi Sumber Daya Kesehatan (SDK) Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur membawahi 3 (tiga) bagian, yaitu: 1) Koordinator Farmasi Makanan dan Minuman 2) Koordinator Tenaga Kesehatan 3) Koordinator Standardisasi Mutu Kesehatan Tugas dan fungsi seksi Sumber Daya Kesehatan (SDK) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 150 Tahun 2009.

5.2.

Saran Saran yang dapat diberikan adalah:

1. Peningkatan kompetensi petugas melalui pengikutsertaaan pada seminar atau pelatihan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya masing-masing. 2. Penambahan sarana dan prasarana, seperti komputer dan printer. 3. Implementasi sistem manajemen mutu berdasarkan ISO 9001:2008 yang telah dijalankan saat ini harus dipertahankan, bahkan ditingkatkan lagi di masa yang akan datang.

53



DAFTAR ACUAN

Presiden Republik Indonesia. (2009). Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Jakarta. Presiden Republik Indonesia. (2009). Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Jakarta. Presiden Republik Indonesia. (1999). Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Kesehatan. Jakarta. Presiden Republik Indonesia. (2000). Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom Presiden RI. Jakarta. Menteri Kesehatan RI. (2011). Keputusan Menteri Kesehatan No. 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian. Jakarta. Menteri Kesehatan RI. (2011). Peraturan Menteri Kesehatan No. 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran. Jakarta. Menteri Kesehatan RI. (2007). Peraturan Menteri Kesehatan No284/MenKes/ PER/III/2007, tentang Apotek Rakyat. Jakarta. Menteri Kesehatan RI. (2003). Keputusan Menteri Kesehatan No. 1202/MENKES/SK/VIII/2003 tentang Indikator Indonesia Sehat 2010. Jakarta. Menteri Kesehatan RI. (2002). Peraturan Menteri Kesehatan No. 1332/MenKes/SK/X/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Ijin Apotik. Jakarta. Menteri Kesehatan RI. (1991). Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 142/MenKes/PER/III/1991 tentang Penyalur Alat Kesehatan. Jakarta. Menteri Kesehatan RI. (1990). Peraturan Menteri Kesehatan No. 246/Menkes/PER/V/1990 Tentang Izin Usaha Industri Kecil Obat Tradisional dan Pendaftaran Obat Tradisional. Jakarta. Gubernur Provinsi DKI Jakarta. (2009). Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 150 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Suku Dinas Kesehatan. Jakarta.

54



55

Gubernur Provinsi DKI Jakarta. (2009). Peraturan Daerah DKI Jakarta No.4 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Daerah Jakarta. Jakarta. Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta..(2009). Pedoman Perizinan Sarana Farmasi Makanan dan Minuman Provinsi DKI Jakarta. Jakarta. Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. (2002). Pedoman Perizinan Sarana Farmasi Makanan dan Minuman Provinsi DKI Jakarta. Jakarta. Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur. (2009). Dokumen Sistem Manajemen Mutu Sudinkes Kodya Jakarta Timur Tahun 2009: Deskripsi Kerja Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur. Jakarta.



56

Lampiran 1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan


57

Lampiran 2. Bagan Struktur Organisasi Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur



TUGAS KHUSUS PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER DI SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR JL. MATRAMAN RAYA NO. 218 PERIODE 7 - 28 JANUARI 2013

REKAPITULASI WAKTU PELAYANAN PERIZINAN FARMASI, MAKANAN, DAN MINUMAN SERTA MONITORING HARGA OBAT GENERIK TAHUN 2012 DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

TRIAS KUSUMA DEWI, S. Farm 1206313803

ANGKATAN LXXVI

FAKULTAS FARMASI

PROGRAM PROFESI APOTEKER DEPOK JANUARI 2013

i Laporan praktek..., Trias Kusuma, FF UI, 2013


TUGAS KHUSUS PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER DI SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR JL. MATRAMAN RAYA NO. 218 PERIODE 7 - 28 JANUARI 2013

REKAPITULASI WAKTU PELAYANAN PERIZINAN FARMASI, MAKANAN, DAN MINUMAN SERTA MONITORING HARGA OBAT GENERIK TAHUN 2012 DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

TUGAS KHUSUS PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Apoteker

TRIAS KUSUMA DEWI, S. Farm 1206313803

ANGKATAN LXXVI

FAKULTAS FARMASI

PROGRAM PROFESI APOTEKER DEPOK JANUARI 2013

ii Laporan praktek..., Trias Kusuma, FF UI, 2013

DAFTAR ISI Cover ................................................................................................................... i Daftar Isi ..............................................................................................................iv Daftar Tabel ......................................................................................................... v Daftar Lampiran ..................................................................................................vi BAB 1 PENDAHULUAN .............................................................................. 1 1.1 Latar Belakang .............................................................................. 1 1.2 Tujuan ........................................................................................... 3 BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA ..................................................................... 4 2.1 Tugas Sumber Daya Kesehatan .................................................... 4 2.2 Koordinator Farmasi, Makanan, dan Minuman ............................ 5 2.3 Prosedur Pengurusan Izin Sarana Kesehatan Farmakmin ............ 6 2.4 Sistem Manajemen Mutu Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur ......................................................... 9 2.5 Ruang Lingkup Kegiatan Binwasdal ............................................ 9 2.6 Monitoring Obat Generik ..............................................................13 BAB 3 METODOLOGI PENGKAJIAN .....................................................15 3.1 Waktu dan Tempat Pelaksanaan ...................................................15 3.2 Metode Pengumpulan Data ...........................................................15 3.3 Pengolahan Data ...........................................................................15 BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN ..........................................................17 4.1 Monitoring Harga Obat Generik ...................................................17 4.2 Waktu Pelayanan Perizinan Farmakmin .......................................21 BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN ..........................................................26 5.1 Kesimpulan ...................................................................................26 5.2 Saran ..............................................................................................27 DAFTAR ACUAN .............................................................................................28

iii Laporan praktek..., Trias Kusuma, FF UI, 2013

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1

Tabel 4.2 Tabel 4.3

Hasil Monitoring Harga Obat Generik pada Sarana Apotek dan Apotek Rakyat dengan pergantian Apoteker di Wilayah Jakarta Timur .....................................................................................17 Prosentase per item hasil Monitoring Obat Generik periode tahun 2012 pada Sarana Apotek di wilayah Jakarta Timur ....................... 18 Prosentase per item hasil Monitoring Obat Generik periode tahun 2012 pada Sarana Apotek Rakyat di wilayah Jakarta Timur ........... 19

iv Laporan praktek..., Trias Kusuma, FF UI, 2013

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.

Hasil Monitoring Harga Obat Generik Berdasrkan Kepmenkes RI NO 092/MENKES/II/2012 ................................................................ 29

Lampiran 2.

Perhitungan Kenaikan Harga Obat terhadap HET ............................. 48

Lampiran 3.

Waktu Pelayanan Perizinan Sarana Farmasi, Makanan, dan Minuman yang Diterbitkan Izinnya pada Periode Tahun 2012 ......... 49

v Laporan praktek..., Trias Kusuma, FF UI, 2013

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Kesehatan adalah

keadaan sehat, baik secara fisik, mental,

spritual

maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Setiap

orang

mempunyai

hak

yang

sama

dalam

memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan. Sumber daya di bidang kesehatan adalah segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan

kesehatan

menyelenggarakan upaya

dan

teknologi

kesehatan

yang

yang

dimanfaatkan

dilakukan

oleh

untuk

Pemerintah,

pemerintah daerah, dan atau masyarakat (UU RI Nomor 36 Tahun 2009). Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat bertanggung jawab atas penyelenggaraan upaya kesehatan. Upaya kesehatan yang dimaksud adalah sekurang-kurangnya memenuhi kebutuhan kesehatan dasar masyarakat. Dalam hal ini, pembangunan kesehatan menjadi tugas pokok dari

Kementerian

Kesehatan Republik Indonesia. Pemerintah provinsi DKI Jakarta mempunyai struktur organisasi dinas kesehatan yaitu memiliki perpanjangan tangan dengan adanya suku dinas kesehatan di tiap kota administratif sehingga mempermudah akses pelayanan. Pelayanan publik atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif telah menjadi salah satu tolak ukur dalam menilai kinerja Pegawai Negeri Sipil sebagai pelaksana (Presiden Republik Indonesia, 2009). Salah satu bentuk pelayanan publik yang dilakukan oleh Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur yaitu pelayanan perizinan sarana dan tenaga kesehatan oleh seksi Sumber Daya Kesehatan. Suku dinas kesehatan kota administratif Jakarta Timur memiliki pedoman standar waktu 12 hari kerja sebagai batas maksimal pengurusan perizinan sesuai sasaran mutu yang ada. Pada tahun 2011 berhasil mempertahankan kualitas pelayanannya dengan mendapatkan sertifikat ISO 9001:2008 oleh lembaga terkait mengenai sistem manajemen mutu dalam konseling, pengawasan, dan kontrol terhadap

1 Universitas Indonesia Laporan praktek..., Trias Kusuma, FF UI, 2013

2 pelayanan publik di wilayah Jakarta Timur. Oleh karena itu, perlu dilakukan penilaian terhadap sistem manajemen mutu untuk mempertahankan mutu yang telah diterapkan agar tetap berjalan dengan sesuai. Salah satunya yang perlu dipertahankan adalah lamanya waktu pelayanan

perizinan sarana farmasi,

makanan dan minuman (Farmakmin). Dimana tugas dari SDK farmakmin diantaranya

melaksanakan

pemberian

perizinan

sarana

farmakmin

dan

pemantauan serta monitoring harga obat generik yang merata dan terjangkau oleh masyarakat baik fisik maupun sosial bagi masyarakat. Permenkes RI No 159 tahun 2010 dan rasionalisasi harga obat generik yang sesuai dengan Kepmenkes RI Nomor

092/MENKES/SK/II/2012, yang

berisi tentang perlu dilakukannya pengawasan pelaksanaan penyediaan obat generik dengan landasan hukum, untuk menjamin ketersediaan dan pemerataan obat untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan. Pemantauan harga eceran tertinngi obat generik merupakan tugas dari Koordinator Farmasi Makanan dan Minuman yang dibawahi oleh Seksi Sumber Daya Kesehatan pada Suku Dinas Kesehatan. Sebagai sumber daya manusia yang berperan dalam pelayanan kesehatan, apoteker memiliki peran dan fungsi dalam Suku Dinas Kesehatan, yaitu yang berkaitan dengan pengetahuan, pemahaman dan aplikasi cara perizinan serta pembinaan,

pengawasan,

dan

pengendalian

dari

pelayanan

kesehatan,

termasuksarana dan tenaga kesehatan. Oleh karena itu, apoteker perlu memiliki bekal yangcukup untuk memenuhi peran dan fungsi tersebut. Pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker penulis dilakukan di Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur pada periode 7-28 Januari 2013, pada Seksi Sumber Daya Kesehatan Koordinator Farmasi Makanan dan Minuman (SDK Farmakmin).

Universitas Indonesia Laporan praktek..., Trias Kusuma, FF UI, 2013

3 1.2. Tujuan Tujuan Pelaksananaan PKPA di Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur Seksi Sumber Daya Kesehatan, pada Koordinator Farmasi Makanan dan Minuman: 1. Untuk mengetahui sarana apotek dan apotek rakyat di wilayah Jakarta Timur periode Januari – Desember 2012 yang tidak memenuhi persyaratan harga obat

generik

berdasarkan

HET

Kepmenkes

RI

Nomor

092/MENKES/SK/II/2012. 2. Untuk mengetahui persentase kesesuaian harga obat generik pada sarana apotek dan apotek rakyat di wilayah Jakarta Timur periode Januari-Desember 2012. 3. Mengetahui kinerja pelayanan perizinan di bidang farmasi, makanan, dan minuman periode Januari 2012 – Desember 2012 yang telah atau masih ditangani di kantor Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur.


4 BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tugas Sumber Daya Kesehatan (Peraturan Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor 150, 2009) Berdasarkan Peraturan Gubernur Propinsi DKI Jakarta No 150 Tahun 2009, Pasal 39, tentang : a.

Seksi Sumber Daya Kesehatan merupakan Satuan Kerja Lini Suku Dinas Kesehatan dalam pelaksanan kegiatan pengelolaan sumber daya kesehatan.

b.

Seksi Sumber Daya Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas.

c.

Seksi Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas: 1)

Menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (OPA) Suku Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;

2)

Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;

3)

Melaksanakan pemberian perizinan tenaga dan sarana

farmasi,

makanan dan minuman; 4)

Memberikan rekomendasi perizinan praktik tenaga kesehatan;

5)

Melaksanakan kegiatan bimbingan teknis tenaga kesehatan;

6)

Menyusun peta kebutuhan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan berdasarkan analisa kebutuhan pendidikan dan pelatihan;

7)

Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi tingkat kepatuhan petugas kesehatan terhadap standar pelayanan;

8)

Melaksanakan kegiatan audit internal dan audit eksternal penerapan sistem manajemen mutu;

9)

Melaksanakan survey kepuasan pelanggan kesehatan;

10) Melaksanakan kegiatan bimbingan, konsultasi dan pendampingan penerapan sistem manajemen mutu kepada Puskesmas; 11) Melaksanakan

kegiatan pengembangan mutu melalui forum dan

fasilitator; 12) Melaksanakan fasilitasi peringkatan

kernarnpuan tenaga fasilitator,


5 instruktur, assesor dan auditor mutu pelayanan kesehatan; 13) Melaksanakan kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelayanan sarana pelayanan kefarmasian meliputi industri kecil obat tradisional, subpenyalur alat kesehatan, apotek, toko obat, depo obat dan industri makanan minuman rumah tangga; 14) Melaksanakan kegiatan pemantauan dan pengendalian harga obat dan persedian cadangan obat esenssial; 15) Melaksanakan pengelolaan persediaan obat dan perbekalan kesehatan pada lingkup Kota Administrasi; 16) Melaksanakan monitoring dan pemetaan sumber daya kesehatan 17) Menyiapkan bahan laporan Suku Dinas Kesehatan yang terkait dengan tugas Seksi Sumber Daya Kesehatan; 18) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan Pelaksanaan

tugas Seksi

Sumber DayaKesehatan.

2.2. Koordinator Farmasi, Makanan, dan Minuman Ruang lingkup perizinan sarana kesehatan farmasi, makanan, dan minuman di wilayah DKI Jakarta yang proses perizinannya didelegasikan ke Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi adalah: a. Apotek (apotek kerjasama, apotek profesi, apotek rakyat, dan depo obat atau depo farmasi) b. Toko Obat c. Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT) d. Cabang Penyalur Alat Kesehatan (CPAK) e. Sertifikasi kelayakan olahan atau produksi makanan minuman rumah tangga atau Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT)


6 2.3. Prosedur Pengurusan Izin Sarana Kesehatan Farmasi, Makanan, dan Minuman Prosedur pengurusan izin sarana kesehatan farmasi makanan minuman di DKI Jakarta dilaksanakan oleh suku dinas setiap wilayah, yaitu: a.

Pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur tiga rangkap dan satu di atas materai Rp 6.000.

b.

Surat permohonan dilampirkan dengan persyaratan yang telah ditentukan tersebut dan tidak ditambahi dengan persyaratan lainnya sesuai tahapan izin dan jenis sarana kesehatan.

c.

Berkas permohonan yang sudah lengkap, diserahkan ke bagian customer service kantor walikota Jakarta Timur (hanya permohonan yang sudah lengkap yang dapat diterima).

d.

Bagian customer service kantor walikota Jakarta Timur Suku Dinas Kesehatan menerima berkas permohonan yang sudah lengkap dan memberikan tanda terima berkas dan mencatatnya pada buku agenda surat masuk.

e.

Berkas tersebut kemudian diteruskan kepada bagian Tata Usaha Suku Dinas Kesehatan untuk diteruskan kepada Seksi Sumber Daya Kesehatan up Koordinator Farmasi, Makanan, dan Minuman.

f.

Koordinator Farmasi, Makanan, dan Minuman memeriksa kelengkapan berkas persyaratan kemudian diteruskan kepada Kepala seksi Sumber Daya Kesehatan.

g.

Kepala Seksi Sumber Daya Kesehatan menerima berkas tersebut dan mendisposisikan staf Koordinator Farmakmin untuk diproses.

h.

Staf meneliti dan menelaah terhadap persyaratan perizinan tersebut dan bila telah memenuhi persyaratan segera membuat resume atau hasil telaah kepada Kepala Seksi Sumber Daya Kesehatan untuk dapat dijadwalkan rencana Pemeriksaan lapangan, dan bila belum memenuhi persyaratan administrasi, maka staf membuat surat kekurangan data dan dikembalikan kepada customer service agar dapat dilengkapi oleh Pemilik atau Pemohon izin tersebut.

i.

Bila semua persyaratan telah dilengkapi, Kepala Seksi Sumber Daya Kesehatan atau Koordinator Farmasi, Makanan, dan Minuman menjadwalkan pemeriksaan atas persetujuan permohonan untuk melakukan pemeriksaan dan


7 membuat usulan surat tugas tim untuk pemeriksaan lapangan (terhadap perizinan yang semestinya dilakukan pemeriksaan lapangan) kepada Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur. j.

Atas dasar usulan Kepala Seksi (Kasie) Sumber Daya Kesehatan, Kepala Suku Dinas Kesehatan menandatangani surat tugas tersebut (bila tidak ada Perubahan) dan atas dasar surat tugas ini dilakukan peninjauan lapangan.

k.

Tim Pemeriksa terdiri dari tiga orang. Pemeriksaan ke lokasi sarana kesehatan dengan menggunakan formulir pemeriksaaan rangkap dua dan dibuat berita acara pemeriksaan lapangan dan hasil analisanya yang dilaporkan kepada Kepala Suku Dinas Kesehatan.

l.

Bila Kepala Suku Dinas Kesehatan telah meneliti hasil laporan dan telah memenuhi persyaratan yang berlaku, maka berkas tersebut diserahkan kembali kepada Kasie Sumber Daya Kesehatan untuk dibuatkan Surat Keputusan, tentang Izin Sarana Kesehatan Farmasi Makanan Minuman yang dimohon.

m. Bila hasil pemeriksaan lapangan belum memenuhi persyaratan maka diinformasikan kepada pemohon agar segera melengkapi data atau persyaratan kepada pemohon agar segera melengkapi data atau persyaratan fisik yang dimaksud. n.

Setelah izin atau Sertifikasi selesai ditanda tangani oleh Kepala suku Dinas Kesehatan, selanjutnya berkas diserahkan ke customer service kantor walikota untuk kemudian diberikan kepada pemohon.

o.

Khusus untuk Makanan dan Minuman Olahan atau Industri Rumah Tangga, Pemilik atau Penanggung Jawab Makanan Minuman Olahan Rumah Tangga diwajibkan mengikuti penyuluhan yang diadakan oleh Sudin Kesehatan sebelum dilakukan pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan lapangan dilakukan pada saat produksi.

p.

Dalam waktu 12 hari kerja yang dihitung sejak berkas permohonan lengkap, Suku Dinas Kesehatan harus sudah menerbitkan atau mengeluarkan Izin Sarana Kesehatan Farmasi Makanan Minuman tersebut.


8

Gambar 1. Alur perizinan sarana farmasi, makanan dan minuman Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur


9 2.4. Sistem Manajemen Mutu Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur Sistem manajemen mutu Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur adalah sistem manajemen mutu yang telah ditetapkan oleh Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur untuk diimplementasikan yang secara umum mengacu kepada persyaratan ISO 9001:2008. 2.4.1. Kebijakan Mutu Kebijakan mutu yang diambil oleh Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur yaitu mempunyai komitmen untuk: a. Berorientasi pada kepuasan pelanggan (interested parties/stake holder) b. Melakukan

perbaikan

dan

atau

peningkatan

terus

menerus

dan

berkesinambungan (continual and sustainable improvement) c. Mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku d. Memberikan jasa pelayanan dan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian (binwasdal) bidang kesehatan yang profesional dan responsif. 2.4.2. Sasaran Mutu Sasaran mutu yang ingin dicapai dalam jasa pelayanan dan kegiatan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian (binwasdal) yang diselenggarakan oleh Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur adalah sebagai berikut: a. Binwasdal SDM 100% terlaksana dengan baik, benar, dan tepat waktu b. Binwasdal program 100% terlaksana dengan baik, benar, dan tepat waktu c. Pelayanan perizinan tenaga kesehatan 12 hari kerja d. Pelayanan perizinan sarana kesehatan 25 hari kerja e. Keluhan pelanggan 100% ditindaklanjuti f. Kepuasan pelanggan 85 % dipenuhi

2.5. Ruang Lingkup Kegiatan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian (Binwasdal) Kegiatan

pembinaan,

pengawasan,

dan

pengendalian

(Binwasdal)

merupakan salah satu tugas pokok Sudinkes Jakarta Timur yang bertujuan untuk menjamin mutu pelayanan baik tenaga kesehatan maupun sarana farmakmin yang berada di wilayah administrasi Jakarta Timur.


10 Pembinaan adalah kegiatan pembimbingan atau suatu usaha agar terselenggaranya usaha tersebut sesuai dengan ketentuan dan untuk mencapai hasil kegiatan yang berdaya guna dan berhasil guna. Pengawasan adalah kegiatan yang membandingkan antara pelaksanaan kegiatan di lapangan dengan ketentuan dan peraturan mengenai tata cara pelaksanaannya, pengawasan dilakukan berdasarkan ketentuan dan peraturan yang jelas dan dapat dipahami, baik oleh tenaga pengawas maupun pihak yang diawasi. Pengendalian merupakan kegiatan untuk memastikan tercapainya sasaran yang diinginkan sesuai dengan strategi dan program yang telah ditetapkan. Pengendalian dilakukan berdasarkan strategi dan program pengendalian yang jelas mengenai urutan kegiatan, pelaksanaan dan penanggung jawab kegiatan serta sumber daya yang dibutuhkan dan jadwal kegiatan. Binwasdal dilakukan terhadap tenaga kesehatan dan sarana farmakmin, yang meliputi Instalasi Farmasi RS, Apotek, Puskesmas, Apotek Rakyat, Toko Obat, IKOT, PIRT. Ruang lingkup pelayanan Sarana Farmasi di wilayah DKI Jakarta yang direkapitulasi kegiatan binwasdal pada penulisan tugas khusus ini adalah sebagai berikut: a. Apotek Dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1332/Menkes/SK/X/2002, yang dimaksud dengan apotek adalah suatu tempat tertentu, tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran sediaan farmasi, perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat. Perbekalan farmasi mencakup obat, bahan obat, obat asli Indonesia (obat tradisional), alat kesehatan dan kosmetika. Pengelolaan apotek merupakan tugas dan tanggung jawab seorang apoteker. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus pendidikan profesi dan telah mengucapkan sumpah berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan berhak melakukan pekerjaan kefarmasian di Indonesia sebagai Apoteker. Ada 4 jenis apotek berdasarkan sarananya, yaitu: 1) Apotek Kerjasama, adalah apotek dimana apoteker hanya sebagai apoteker pengelola apotek (APA), sedangkan pemilik sarana apotek (PSA) adalah dari pihak lain (bisa perorangan, PT, dan lain-lain). 2) Apotek Profesi, adalah apotek dimana apoteker yang melakukan pekerjaan Farmasi secara penuh (full time).


11 3) Depo Farmasi/Depo Obat, adalah apotek yang berada di klinik, praktek dokter bersama dan hanya boleh menerima resep dari lingkungan klinik/praktek dokter bersama tersebut. 4) Apotek Rakyat yang dulunya bernama Apotek Sederhana, adalah sarana kesehatan tempat dilaksanakannya pelayanan kefarmasian dimana dilakukan penyerahan obat dan perbekalan kesehatan, dan tidak melakukan peracikan, serta tidak menjual obat golongan narkotika dan psikotropika. Bangunan apotek sekurang-kurangnya terdiri dari ruang tunggu, ruang peracikan dan penyerahan obat, ruang administrasi dan kamar kerja Apoteker, tempat pencucian alat dan toilet/WC. Bangunan apotek harus dilengkapi sumber air yang memenuhi syarat kesehatan, penerangan yang cukup, alat pemadam kebakaran yang berfungsi dengan baik serta ventilasi dan sistem sanitasi yang baik. Selain itu, apotek juga harus memiliki perlengkapan yang memadai seperti timbangan, mortir, wadah dan etiket, tempat penyimpanan khusus narkotika dan psikotropika, kartu stok, dan sebagainya. Khusus untuk pemakaian narkotika dan psikotropika apotek harus melaporkan pemakaiannya setiap bulan kepada Dinas Kesehatan Kab/Kota setempat dengan tembusan Balai Besar POM setempat. Surat Izin Apotek (SIA) dapat dicabut jika terdapat pelanggaranpelanggaran yang menyebabkan pencabutan SIA tersebut yang diatur dalam menurut Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1332/MENKES/SK/X/2002 Pasal 25 adalah : (a) Apoteker sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Apoteker Pengelola Apotek (APA). (b) APA berhalangan melakukan tugasnya lebih dari 2 tahun secara terusmenerus. (c) Apoteker tidak lagi memenuhi kewajiban dalam pelayanan kefarmasian. (d) Terjadi pelanggaran terhadap UU tentang narkotika, psikotropika, kesehatan, dan ketentuan perundang-undangan yang lain. (e) Surat izin kerja APA dicabut. (f) Pemilik sarana apotek terbukti terlibat dalam pelanggaran perundangundangan di bidang obat.


12 (g) Apotek tidak lagi memenuhi persyaratan. Apabila APA berhalangan melakukan tugasnya pada jam buka apotek, maka APA dapat menunjuk Apoteker Pendamping, dan apabila APA dan Apoteker Pendamping berhalangan melakukan tugasnya, APA dapat menunjuk Apoteker Pengganti. Apoteker pengganti dapat pula menggantikan APA bila APA tidak menjalankan tugasnya lebih dari atau sama dengan 3 bulan berturut-turut. Penunjukkan tersebut harus dilaporkan kepada Kepala Dinkes Kabupaten/Kota dalam hal ini kepada Sudinkes setempat dan Kepala Sudinkes setempat mengeluarkan surat persetujuan tersebut. Apabila APA berhalangan melakukan tugasnya lebih dari dua tahun secara terus-menerus, SIA atas nama Apoteker yang bersangkutan dapat dicabut. APA bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Apoteker Pendamping maupun Apoteker Pengganti, serta apoteker supervisor dalam pengelolaan apotek. Dalam penyelenggaraan apotek ada beberapa hal yang harus diperhatikan antara lain apotek harus melaporkan pemakaian penggunaan narkotika dan psikotropika setiap bulan paling lambat dilaporkan pada tanggal 10 bulan berikutnya. Laporan tersebut ditujukan kepada Kepala Suku Dinas Kesehatan setempat dengan tembusan Kepada Balai POM. Bila obat narkotik, psikotropik dan sediaan farmasi lain yang ada di apotek telah kadaluarsa atau tidak memenuhi syarat maka harus dimusnahkan kemudian dibuat Berita Acara. Pemusnahan tersebut harus disaksikan oleh petugas yang terkait (Balai Besar POM atau Sudin Kesehatan).

b. Apotek Rakyat Apotek Rakyat adalah sarana kesehatan tempat dilaksanakannya pelayanan kefarmasian dimana dilakukan penyerahan obat dan perbekalan kesehatan, dan tidak melakukan peracikan dan pelayanan resep narkotik dan psikotropik (MenKes RI No.284/MENKES/PER/III/2007). Berdasarkan

keputusan

Menkes

RI

No.

284/Menkes/Per/III/2007

ketentuan yang harus dipenuhi oleh apotek rakyat adalah: 1) Apotek rakyat dalam pelayanan kefarmasian harus mengutamakan obat generik. 2) Apotek rakyat dapat menyimpan dan menyerahkan obat-obatan yang


13 termasuk golongan obat keras, obat bebas terbatas, obat bebas, dan perbekalan kesehatan rumah tangga. 3) Apotek rakyat dilarang menyediakan narkotik dan psikotropik, meracik obat dan menyerahkan obat dalam jumlah besar. 4) Setiap apotek rakyat harus memiliki 1 orang apoteker sebagai penanggung jawab, dan dapat dibantu oleh asisten apoteker. 5) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, apotek rakyat yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Kesehatan dapat dikenakan tindakan administratif berupa teguran lisan, tertulis, sampai dengan pencabutan izin. 6) Pedagang eceran yang statusnya sudah berubah menjadi apotek sederhana dianggap telah menjadi apotek rakyat.

2.6. Monitoring Obat Generik Obat Generik adalah obat dengan nama resmi International Non Propietary Names (INN) yang ditetapkan dalam Farmakope Indonesia atau buku standar lainnya untuk zat berkhasiat yang dikandungnya (Permenkes RI No. 068, 2010). Untuk menjamin ketersediaan dan pemerataan obat untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan, diantaranya perlu dilakukan

pengawasan

pelaksanaan penyediaan obat generik dengan landasan hukum permenkes RI No 159 tahun

2010 dan

rasionalisasi harga obat generik yang sesuai dengan

Kepmenkes RI Nomor 092/MENKES/SK/II/2012. Pelaksanaan Pengawasan Obat Generik dilakukan oleh satuan pengawas internal

Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur, koordinator Sumber Daya

Kesehatan farmasi makanan dan minuman ( SDK Farmakmin) pada penyediaan obat generik di rumah sakit dan instalasi farmasi kabupaten/kota. Pemantauan harga obat generik yang beredar di sarana pelayanan kesehatan sebanyak 453 item yang berdasarkan harga netto apotek ditambah dengan Pajak Pertambahan Nilai yaitu harga jual pabrik obat dan/atau pedagang besar farmasi kepada pemerintah, rumah sakit, Apotek, dan sarana pelayanan kesehatan lainnya, yang ditetapkan sebagai Harga Eceran Tertinggi (HET). HET adalah harga jual


14 tertinggi obat generik di apotek, rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang berlaku untuk seluruh Indonesia, sehingga berdasarkan Kepmenkes RI Nomor 092/MENKES/SK/II/2012, apotek, rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang melayani penyerahan obat generik hanya dapat menjual pada harga maksimal sama dengan HET. .


15 BAB 3 METODOLOGI PENGKAJIAN

3.1 Waktu dan Tempat Pelaksanaan Tugas Khusus Tugas khusus dibuat selama Praktek Kerja Profesi Apoteker periode 7 Januari 2013 – 28 Januari 2013 di Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur di Seksi Sumber Daya Kesehatan Koordinator Farmasi Makanan dan Minuman.

3.2 Metode Pengumpulan Data Tugas khusus ini berasal dari data yang diambil dari: a. Data monitoring harga obat generik diambil dari kuisioner harga jual obat generik yang diisi oleh sarana Apotek, Apotek Rakyat dan Toko Obat. b. Buku kendali dan laporan perizinan sarana pelayanan farmasi, makanan, dan minuman (farmakmin) di wilayah Jakarta Timur periode bulan Januari Desember 2012. Sarana pelayanan farmakmin tersebut meliputi apotek, apotek rakyat, toko obat, pangan industri rumah tangga (P-IRT), industri kecil obat tradisional (IKOT), dan cabang penyalur alat kesehatan (CPAK). c. Berkas dan laporan perizinan apotek, apotek rakyat, IKOT, CPAK, Toko Obat dan P-IRT periode bulan Januari-Desember 2012.

3.3 Pengolahan Data a. Data yang diperoleh dari kuisioner monitoring harga jual obat generik di wilayah Jakarta Timur di input ke program Microsoft Excel. Kemudian, data tersebut diolah dengan menghitung tiap obat generik yang melebihi Harga Eceran Tertinggi sesuai Permenkes No.092/MENKES/SK/II/2012. b. Berkas dan laporan perizinan periode bulan Januari – Desember 2012 dari tiap sarana pelayanan farmasi, makanan, dan minuman (farmakmin) untuk apotek, apotek rakyat, IKOT, CPAK, P-IRT dan Toko Obat digunakan untuk memeriksa kebenaran dan atau untuk melengkapi data yang belum tercatat dalam buku kendali. Data yang diperoleh diinterpretasikan kedalam bentuk tabel yang berisi keterangan nama apotek, waktu berkas masuk, waktu surat


16 izin dicetak, lama perizinan dari mulai berkas masuk, lama perizinan dari mulai berkas lengkap, kriteria waktu (memenuhi atau tidak memenuhi), dan keterangan proses lamanya waktu. Dari data tersebut, dapat dievaluasi lamanya pengurusan perizinan, apakah memenuhi standar pelayanan maksimal 12 hari kerja atau tidak memenuhi. Selain itu, juga direkapitulasi data apotek, apotek rakyat, dan P-IRT terkait alamat, pemilik sarana, APA (untuk apotek dan apotek rakyat), dan nomor izin yang dikeluarkan.


17 BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Monitoring Harga Obat Generik Berdasarkan rekapitulasi data yang telah diperoleh, dapat diketahui data harga jual obat generik yang melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) pada Apotek, Apotek rakyat dan Toko obat dapat dilihat pada lampiran 1. Hasil monitoring

harga jual

obat generik

pada sarana pelayanan

kesehatan yang melebihi HET dan yang memenuhi sesuai HET obat generik berdasarkan Kepmenkes RI No.092/Menkes/SK/II/2012 dilihat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1. Hasil Monitoring Harga Obat Generik pada sarana Apotek dan Apotek Rakyat dengan pergantian Apoteker di wilayah Jakarta Timur No 1 2

Sarana Apotek Apotek Rakyat Jumlah % Sarana

Total Sarana 17 2 19

Sarana yang memenuhi 4 2 6 31,5%

Sarana yang tidak memenuhi 13 0 13 68,4%

Dari data harga obat generik yang dimonitor pada sarana pelayanan kesehatan terdapat perbedaan prosentase setiap sarana yang memenuhi berdasarkan item obat generik yang melebihi HET sesuai pada daftar item obat generik yang dimonitor di wilayah Jakarta Timur dapat dilihat pada tabel 4. 2 dan 4.3.


18 Tabel 4.2. Prosentase per item hasil Monitoring Obat Generik periode tahun 2012 pada Sarana Apotek di wilayah Jakarta Timur No

Sarana

Item obat yang sesuai

Item obat yang tidak

dengan HET

dengan sesuai HET

Jumlah

%

Jumlah

%

1

Apotek K-24 Cililitan Besar

27

93,1

2

6,9

2

Apotek K24 Haji Ten

29

96,7

1

3,3

3

Apotek Sehati Farma

29

96,7

1

3,3

4

Apotek KF No.4

27

96,4

1

3,6

5

Instalasi Farmasi RSGM AU

8

100

0

0

6

Apotek K24 Wisma Kentjana

28

96,6

1

3,4

7

Apotek Damai

28

100

0

0

8

Apotek KSC

6

37,5

10

62,5

9

Apotek Dianindra

1

50

1

50

10

Apotek Century Farma Kayu

24

80

6

20

Manis 11

Apotek Sahabat Sehat

27

100

0

0

12

Apotek Marga Bhakti Husada

27

96,4

1

3,57

13

Apotek Medicor Clinik

8

88,9

1

11,1

14

Apotek Generik Hj Hasan

22

84,6

4

15,4

15

Apotek Kimia Farma 49

28

100

0

0

16

Apotek Kimia Farma,

27

96,4

1

0,4

Apotek Century Pondok Kelapa

23

82,1

5

17,9

Jumlah

369

Jl.Duren Sawit Raya B-3/29 17

Rata-rata

35 76,40

11,84


19 Tabel 4.3 Prosentase per item hasil Monitoring Obat Generik periode tahun 2012 pada Sarana Apotek Rakyat di wilayah Jakarta Timur No

Sarana

Item obat yang

Item obat yang tidak

dengan sesuai

dengan sesuai HET

HET Jumlah

%

Jumlah

%

1

Apotek Rakyat Zuhra Farma

29

100

0

0

2

Apotik Rakyat Berkat Sehat Jaya

25

100

0

0

Jumlah

54

Rata-rata

0 100

0

Produk farmasi yang khusus di monitoring adalah obat generik, dimana Suku Dinas kesehatan Jakarta timur seksi Sumber Daya Kesehatan Farmasi makanan dan minuman melakukan monitoring harga jual obat generik pada sarana pelayanan kesehatan di wilayah Jakarta Timur, hal ini bertujuan dapat dipantau seberapa besar dan banyaknya sarana pelayanan kesehatan khususnya sarana pelayanan farmasi yang harga jual obat generiknya melebihi harga eceran tertinggi yang tidak sesuai dengan Kepmenkes RI No.092/Menkes/SK/II/2012 dalam penjualan obat generik. Monitoring obat generik berdasarkan daftar sebanyak 30 item obat generik yang umum digunakan oleh masyarakat dilakukan sesuai program kerja bersamaan pemantauan pada sarana pelayanan farmasi, diantaranya pada sarana apotek dan Apotek Rakyat di wilayah Jakarta Timur. Pada periode 2012 terdapat 19 sarana pelayanan farmasi yang dipantau adalah 17 apotek dan 2 apotek rakyat. Dari ke-19 sarana tersebut terdapat 6 sarana yang menjual obat generik sesuai dengan HET yaitu 4 Apotek dan 2 Apotek Rakyat, sedangkan 13 sarana lainnya yaitu 13 Apotek menjual obat generik dengan rentang 0,4-62,50% yang melebihi HET dari 30 obat generik yang dipantau. Dari rata-rata persentase yang diperoleh berdasarkan monitoring 30 obat generik terhadap 19 sarana, didapatkan apotek sebanyak 76,4% item obat generik yang memenuhi HET dan 11,84%

item obat generik yang tidak

memenuhi HET yang dapat dilihat pada Tabel 4.2. Sedangkan pada apotek rakyat sebanyak 100 % item obat generik yang memenuhi HET dan 0 % item obat


20 generik yang tidak memenuhi HET yang dapat dilihat pada Tabel 4.3. Untuk dapat

mengetahui permasalahan dan alasan sarana pelayanan

farmasi yang menjual obat generik diatas harga eceran tertinggi (HET), dapat diketahui dengan memeriksa dokumentasi pembelian berupa fraktur pembelian masing-masing apotek kepada pedagang besar farmasi (PBF). Dari fraktur tersebut dapat dilihat harga asli obat generik yang berasal dari PBF. Maka dapat dilihat, apakah harga obat generik yang dijual diatas HET (berdasarkan ketetapan oleh Kepmenkes RI No. 092/Menkes/SK/II/2012) karena memang harga sudah tinggi berasal dari PBF atau harga penjualan yang melebihi HET yang ditetapkan sendiri oleh apotek tersebut. Selain itu, dapat dilakukan pemberian lembar kuisioner disertai dengan lembar alasan kepada apotek yang menjual obat generik di atas HET, untuk memaparkan alasan mengapa apotek tersebut menjual obat generik diatas HET yang telah ditetapkan. Total sarana yang telah dimonitoring harga jual obat generik sejumlah 19 sarana, yang terdiri dari 17 Apotek dan 2 Apotek Rakyat. Hasil analisa dari data laporan tersebut sebagian besar tidak melampirkan foto copy faktur pembelian, sehingga tidak didapatkan alasan mengapa sarana tersebut menjual obat generik melebihi HET. Dari data analisa dapat dimonitor sarana yang prosentase harga jual obat generik melebihi HET yaitu Apotek K-24 Cililitan Besar, Apotek K24 Haji Ten, Apotek Kimia Farma Jl.Duren Sawit Raya B-3/29, Apotek Generik Hj Hasan, Apotek Medicor Clinik, Apotek Marga Bhakti Husada, Apotek Century Farma Kayu Manis, Apotek Dianindra, Apotek KSC, Apotek K24 Wisma Kentjana, Apotek KF No.4, Apotek

Sehati Farma, Apotek Century Pondok

Kelapa. Sedangkan item obat generik tiap sarana yang melebihi HET obat generik yang berdasarkan daftar item obat generik yang dimonitoring yaitu Cefadroksil kapsul 500 mg, Natrium diklofenak tablet 25 mg, Ranitidin tablet 150 mg. Untuk apotek

Amoksisilin sirup 125 mg/5 ml, Amoksisilin kaplet 500 mg,

Antasida DOEN tablet, Asam mefenamat kaplet 500 mg, Asiklovir tablet 200 mg, Bromheksin tablet 8 mg, Captopril tablet 25 mg, Cefadroksil kapsul 500 mg, Loratadin tablet 10 mg, Metformin tablet 500 mg, Natrium diklofenak tablet 25 mg, Paracetamol tablet 500 mg, Piroksikam tablet 10 mg, Ranitidin tablet 150 mg, Salbutamol tablet 2 mg, Simetidin tablet 200 mg, Simvastatin tablet 10 mg,


21 Terbutalin tablet 2,5 mg, Tetrasiklin kapsul 500 mg, Diazepam 2 mg, Allopurinol tablet 100 mg, Ambroksol tablet 30 mg, Ciprofloxacin tablet 500 mg, Glibenklamid tablet 5 mg, Hidrokortison krim 2,5%, Dektrometorphan tablet 15 mg, Kotrimoksazol tablet 480 mg. Obat-obat ini dijual dengan harga tinggi melebihi HET kemungkinan karena obat-obat tersebut merupakan obat generik yang paling banyak digunakan pada sarana-sarana farmasi yang dipantau, data selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 2. Kenaikan

harga obat generik terhadap Harga Eceran Tertinggi

(HET) dapat dilihat pada Lampiran 2.

4.2. Waktu Pelayanan Perizinan Farmasi, Makanan dan Minuman Dalam pelayanan perizinan farmasi, makanan dan minuman, kegiatan monitoring dan evaluasi tingkat kepatuhan petugas kesehatan terhadap standar pelayanan merupakan salah satu tugas Seksi Sumber Daya Kesehatan, Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 150 Tahun 2009. Tingkat kepatuhan petugas kesehatan terhadap standar pelayanan dalam hal ini dinilai dari lamanya waktu pelayanan perizinan yang dilakukan di Suku Dinas (Sudin) Kesehatan Jakarta Timur berdasarkan sasaran mutu yang ingin dicapai, yaitu 12 hari kerja. Perhitungan waktu pelayanan perizinan yang selama ini digunakan dan menjadi standar adalah waktu pelayanan perizinan maksimal 12 hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas permohonan/persyaratan secara lengkap oleh Seksi terkait di Suku Dinas Kesehatan Jakarta timur sampai diterbitkannya surat izin oleh Seksi terkait. Perhitungan dilakukan sejak berkas permohonan diajukan ke Customer Service hingga Surat Izin diserahkan kembali ke kantor Walikota karena waktu pelayanan 12 hari yang dipahami masyarakat umum yaitu sejak berkas diajukan hingga Surat Izin siap diambil. Oleh karena itu, pada tugas khusus ini dalam mengevaluasi pelayanan perizinan tidak dapat menggambarkan kinerja pelayanan publik di Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur secara keseluruhan, melainkan dikhususkan kepada kinerja Seksi Sumber Daya Kesehatan Koordinator Farmasi, Makanan, dann Minuman serta bagian Customer Service kantor Walikota Jakarta Timur. Berdasarkan data rekapitulasi waktu


22 perizinan sarana kefarmasian pada tahun 2012, semua perizinan dilaksanakan memenuhi kriteria peraturan daerah yang telah ditetapkan yaitu tidak lebih dari 12 hari (kerja). Sejak 9 Agustus 2011, berlaku Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 74 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Kota Administrasi yang menerangkan bahwa kegiatan pelayanan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat melalui satu pintu, yaitu di kantor walikota. PTSP ini merupakan sistem dimana seluruh berkas permohonan perizinan masuk melalui customer service yang berada di walikota, kemudian diteruskan ke seksi atau bagian yang bersangkutan. Sistem PTSP ini menjadikan seluruh proses perizinan terpusat di satu tempat dan diharapkan dapat mengurangi lamanya proses perizinan. Lokasi Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur yang berada terpisah cukup jauh dari kantor walikota, berbeda dengan suku dinas kesehatan jakarta lainnya, menyebabkan dibutuhkannya waktu lebih untuk menyalurkan berkas perizinan dari kantor walikota Jakarta Timur ke Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur. Hal ini sangat berpengaruh terhadap cepat atau lambatnya proses perizinan di kerjakan. Dalam pelaksanaan penerbitan surat izin, berdasarkan sasaran mutu Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur untuk sarana kesehatan yang dikelola oleh Seksi Sumber Daya Kesehaatan merujuk pada standar 12 hari setelah berkas lengkap. Hari kerja yang ditetapkan tersebut merupakan batas maksimal dan standar baiknya kinerja Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur dalam memproses pengurusan izin. Proses perizinan dikontrol melalui adanya buku kendali perizinan dengan mencatatkan tanggal terima berkas di customer service walikota dan tanggal terima berkas di Seksi Sumber Daya Kesehatan Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur. Namun, didalam buku kendali perizinan ada beberapa data yang tidak dicatatkan didalamnya yaitu keterangan apabila terjadi keterlambatan pengurusan perizinan.

Sehingga untuk

dapat

mengetahui

penyebab apabila

terjadi

keterlambatan proses perizinan, perlu menelusuri terlebih dahulu buku catatan


23 sarana kesehatan yang telah mendapatkan surat perizinan atau menanyakan langsung kepada petugas yang terkait. Bagian yang ditinjau oleh penulis adalah Koordinator Farmasi, Makanan, dan Minuman (Farmakmin). Selama periode Januari 2012 sampai Desember 2012, Koordinator Farmakmin menerbitkan 109

perizinan sarana (baru atau

perubahan) yang terdiri dari 52 apotek, 23 apotek rakyat, 20 Produksi Industri Rumah Tangga (P-IRT), 3 Cabang Penyalur Alat Kesehatan (CPAK), 6 Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT), dan 5 Toko Obat (TO). Dari pengurusan perizinan sarana farmasi, makanan dan minuman ini, ada yang meminta perizinan untuk sarana baru, ada juga yang meminta perizinan karena adanya suatu perubahan didalam sarana tersebut, misalnya pergantian apoteker. Untuk sarana apotek, terdapat 30 apotek yang mengajukan permohonon Surat Izin Apotek (SIA) untuk sarana baru yaitu apotek Ibin Sina, apotek Aregota, Apotek Berkat Aulya, Apotek Dermaga Raya, Apotek Hidayah Farma, Apotek Rizky,Apotek Rafael, Apotek Latisha, Apotek Amalia, Apotek Endah Farma, Apotek Biodist, Apotek KF Dewi Sartika, Apotek Generik Malaka, Apotek Century Pharma kayu Manis, Apotek Century Pharma SPBU Ps. Rebo, Apotek Tanary Farma, Apotek Radin Inten, Apotek Cilangkap, Apotek Century Taman Malaka, Apotek Generik Haji Hasan, Apotek Salamah, Apotek Mahadhika Farma, Apotek Watsons Plaza Buaran, Apotek Watsons Kramat Jati Plaza, Apotek Century Farma Pisangan, Apotek Ali Farma, Apotek Generik Duren Sawit, Apotek Generik Marjuki dan Apotek Dewa Medika, lalu terdapat 20 apotek yang mengajukan permohonon Surat Izin Apotek (SIA) karena pergantian apoteker yaitu apotek K-24 Condet, Apotek K-24 Cipinang Jaya, Apotek Sekar, Apotek K24 Klender, Apotek K-24 Rawamangun, Apotek KF Jatiwaringin, Apotek Dermix, Apotek Dianindra, Apotek Medicor Clinic, Apotek Supra Farma, Apotek Margabhakti Husada, Apotek Jati Farma Indah, Apotek KF No.4, Apotek Sehati Farma, Apotek KF No.147, Apotek KF No. 49, Apotek K24 Pondok Gede dan Apotek K-24 Cililitan besar. Sedangkan untuk apotek yang mengajukan permohonon Surat Izin Apotek (SIA) karena apotek pindah alamat, terdapat 2 apotek yaitu Apotek Jaya Makmur Farma dan Apotek Elok Sentosa. Untuk sarana apotek rakyat, terdapat 23 apotek rakyat yang mengajukan permohonon Surat Izin Apotek (SIA) untuk sarana baru yaitu, Apotek Rakyat


24 Jaya Abadi Sentosa, Krisna Farma, Suma Farma, Jaya Abadi Baru, Medika Sentosa, Duta Medika, Jaya Sakti, Tiga Dua, Sikumbang G Farma, Riski Sehat, Mandala, Arika SBR Farma, Tanjung Indah, Relasi, Fauzan Langkat, Berkat Sehat Jaya, Sentra Medika, Nurul dan Zuhra Farma, lalu terdapat 3 apotek rakyat yang mengajukan permohonon Surat Izin Apotek (SIA) karena pergantian apoteker, yaitu apotek rakyat Banten Farma, Telaga Mas, dan Apotek Rakyat Langkat, tidak terdapat apotek rakyat yang mengajukan permohonon Surat Izin Apotek (SIA) karena apotek pindah alamat. Untuk sarana Produksi Industri Rumah Tangga (P-IRT) , ada 20 P-IRT mengajukan permohonon Surat Izin Apotek (SIA) untuk sarana baru P-IRT Herbal Holistik, Bumi Pangan, UD Ikonara Saki, Popy Pops, Safara, Indri Rasa, UD Sumber Tani Makmur, Rani Indah Permatasari, Broti Bakery, Orientasi Nusantara, UD Alami Turki, Tiga Putri, Handayani, CV. Lito Bintang Adi, Felisya Enter Prise, Maharaja, Najaya, CV. Menata Kreasi, CV. Husen’s Prima Mandiri, dan Cemilan. Untuk sarana Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT), terdapat 3 IKOT yang mengajukan permohonon Surat Izin Apotek (SIA) untuk sarana baru yaitu IKOT PT Tirta Anugerah Mandiri, NLF Mutiara, dan Cabang IKOT Tresno Joyo, lalu terdapat 2 IKOT yang mengajukan permohonon Surat Izin Apotek (SIA) karena pergantian penanggung jawab yaitu IKOT ERsatu Utama dan Ultrasakti dan terdapat 1 IKOT yang mengajukan permohonon Surat Izin Apotek (SIA) karena adanya perluasan pabrik yaitu PT. Biovit Nutraceutical. Untuk sarana CPAK, terdapat

3 sarana CPAK yang mengajukan permohonan izin karena

adanya perluasan pabrik. Sedangkan untuk toko obat, terdapat 5 toko obat yang mengajukan permohonan izin untuk sarana baru yaitu toko obat Foodmart, Lotte Shopping, Cahaya Baru, Indogrosir Cipinang dan Hadi Makmur. Dari 109

perizinan sarana farmasi, makanan, dan minuman, semuanya

memenuhi kriteria standar waktu perizinan yaitu tidak melebihi 12 hari kerja. Dari periode januari

hingga desember, sarana farmasi, makanan, dan minuman

tersebut yang perizinannya cukup lama antara lain Apotek Endah Farma, perizinan berlangsung hingga 50 hari jika dihitung sejak berkas pertama kali tiba di Seksi Sumber Daya Kesehatan. Namun, hal tersebut disebabkan karena berkas yang kurang yaitu copy SP/SIPA, surat pernyataan tunduk dan patuh pada peraturan, tidak bekerja pada sarana farmasi lain, tidak menjual OKT tanpa resep


25 dokter dan UUG, baru dilengkapi pada tanggal 25 Juni 2012, perhitungan dihitung kembali mulai dari tanggal tersebut saat dokumen persyaratan dilengkapi oleh pemohon. Apotek Rakyat Jaya Sakti sampai 62 hari, karena selain ada berkas yang kurang ketika peninjauan ke lapangan ditemukan obat-obat yang sudah expired date. Oleh karena itu, APA apotek tersebut harus melakukan stock opname terlebih dahulu, kemudian mengirimkan surat ke sudinkes untuk mengajukan permohonan menjadi saksi dalam melakukan pemusnahan obat tersebut. Apoteker Pengelola Apotek (APA) dan Pemilik Sarana Apotek (PSA) membuat surat pernyataan yang menyatakan tidak ada lagi obat-obat expired date di apotek. Setelah hal tersebut dilakukan, kemudian pihak sudin melakukan peninjauan lokasi ulang sehingga

perhitungan hari kerja dihitung dari tanggal setelah

dilakukan peninjauan lokasi terhadap apotek. Pada apotek Rakyat Jaya sakti, penundaan waktu perizinan berlangsung cukup lama yaitu 62 hari. Hal ini sebaiknya ditinjau kembali, bahwa menurut prosedur jika surat pemohon sudah sampai ke Sudinkes, maka harus diverifikasi kembali oleh kepala seksi Sumber Daya Kesehatan, jika terdapat berkas yang belum lengkap atau ditemukan hal-hal lain yang tidak sesuai dengan persyaratan berkas dimana tidak memenuhi kelengkapan berkas, diperlukan waktu yang cukup lama, sebaiknya berkas pemohonan ditolak, ataupun jika memang diberikan waktu untuk melengkapi berkas dan membutuhkan waktu yang cukup lama, sebaiknya dilihat kembali apakah hal ini sesuai dengan alur perizinan yang telah ditetapkan atau tidak.


26

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan a.

Berdasarkan hasil monitoring harga obat generik tahun 2012 terhadap 19 sarana apotek, enam apotek yang memenuhi HET diantaranya Apotek Damai, Instalasi farmasi, Apotek Sahabat Sehat, Apotek Kimia Farma 49, Apotek Rakyat Zuhra Farma dan Apotek Rakyat Berkat Sehat Jaya. Sedangkan, 13 apotek yang tidak memenuhi HET diantaranya Apotek K-24 Cililitan Besar, Apotek K24 Haji Ten, Apotek Kimia Farma, Jl.Duren Sawit Raya B-3/29, Apotek Generik Hj Hasan, Apotek Medicor Clinik, Apotek Marga Bhakti Husada, Apotek Century Farma Kayu Manis, Apotek Dianindra, Apotek KSC, Apotek K24 Wisma Kentjana, Apotek KF No.4 dan Apotek Sehati Farma.

b.

Presentase kesesuaian harga obat generik pada sarana apotek di wilayah Jakarta Timur tahun 2012 adalah sebesar 76,4 %. Obat generik yang dijual dengan harga melabihi HET paling tinggi yaitu Cefadroksil kapsul 500 mg oleh apotek Marga Bhakti Husada. Persentase dari 2 apotek rakyat sebanyak 100% item obat generik yang dijual dengan harga memenuhi HET dan 0% item obat generik dijual tidak memenuhi HET.

c.

Secara keseluruhan pelayanan perizinan memenuhi kriteria standar waktu perizinan yang telah ditetapkan, yaitu tidak melebihi 12 hari kerja. Jumlah perizinan pelayanan sarana farmasi, makanan, dan minuman di wilayah Jakarta Timur periode bulan Januari 2012 sampai bulan Desember 2012 sebanyak 109 sarana yang terdiri dari 52 apotek, 23 apotek rakyat, 20 Produksi Industri Rumah Tangga (P-IRT), 3 Cabang Penyalur Alat Kesehatan (CPAK), 6 Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT), dan 5 Toko Obat (TO).


27

5.2. Saran a. Monitoring harga obat generik sarana pelayanan kesehatan, terhadap sarana pelayanan kesehatan yang menjual obat generik melebihi HET perlu ditindak lanjuti dengan memberikan surat peringatan terhadap sarana tersebut. b. Proses pelayanan perizinan sarana kesehatan di Seksi Sumber Daya Kesehatan Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur perlu terus dipertahankan dan ditingkatkan untuk menjaga konsistensi mutu pelayanan. c. Dalam mendata data perizinan, sebaiknya setelah mengeluarkan perizinan untuk segera dicantumkan pada buku kendali sehingga tidak kesulitan untuk mencari kembali data pada masing-masing dokumen perizinan. Sistem dokumentasi dari pelayanan perizinan Farmasi, makanan, dan minuman jika memungkinkan di buat sistem komputerisasi, yang akan mempermudah pengawasan dan pembinaan untuk sarana farmasi, makanan, dan minuman sehingga memudahkan proses penelusuran kembali jika terjadi suatu masalah ataupun pada saat proses audit mutu dilakukan.


28 DAFTAR ACUAN

Presiden Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Jakarta Menteri Kesehatan RI. (2012). Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 092/Menkes/SK/II/2012, Tentang Harga Obat Generik. Jakarta. Menteri Kesehatan RI. (2010). Peraturan Menteri Kesehatan RI No. H.K.02.02/Menkes/068/I/2010, Tentang Kewajiban Menggunakan Obat Generik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah. Jakarta. Menteri Kesehatan RI. (2010). Peraturan Menteri Kesehatan RI No. H.K.02.02/Menkes/068/I/2010, Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penggunaan Obat Generik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah. Jakarta Menteri Kesehatan RI. (2007). Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 284/ Menkes/PER/III/2007 Tentang Apotek Rakyat. Jakarta. Menteri Kesehatan RI. (2002). Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1331/ Menkes/SK/X/2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 167/ Kab/B.VIII/1972 Tentang Pedagang Eceran Obat. Jakarta. Gubernur Propinsi DKI Jakarta. (2009). Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 150 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Suku Dinas Kesehatan. Jakarta. Gubernur Propinsi DKI Jakarta. (2002). Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta No. 58 Tahun 2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Propinsi DKI Jakarta Bagian Ke-12. Jakarta.


29 Lampiran 1. Hasil Monitoring Harga Obat Generik Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia NOMOR 092/MENKES/SK/II/2012 1. Apotek NO

SARANA

APA

1


Nyayu Siti Aminah Lily Elfreieda, S.Si, Apt.

NAMA OBAT Allopurinol tablet 100 mg Ambroksol tablet 30 mg Amoksisilin kaplet 500 mg Amoksisilin sirup 125 mg /5 ml Antasida DOEN tablet Asam mefenamat 500 mg tablet Asiklovir tablet 200 mg Asikovir tablet 400 mg Bromheksin tablet 8 mg Captopril tablet 25 mg Cefadroksil kapsul 500 mg Cefadroksil sirup 125 mg/5 ml Cefixim kapsul 100 mg Ciprofloxacin 500 mg Dektrometorfan tablet 15 mg Diazepam tablet 2 mg Glibenklamid 5 mg Hidrokortison krim 2,5% Kotrimoksazol tablet 480 mg Loratadin tablet 10 mg Metformin tablet 500 mg Natrium diklofenak 25 mg Paracetamol tablet 500 mg tablet Piroksikam tablet 10 mg Ranitidin tablet 150 mg Salbutamol tablet 2 mg Simetidin tablet 200 mg Simvastatin tablet 10 mg Terbutalin tablet 2,5 mg Tetrasiklin kapsul 500 mg

KEMASAN Kotak 10x10 tablet Kotak 10x10 tablet Kotak 10x10 kaplet Botol 60 ml Kotak 10x10 tablet Kotak 10x10 kaplet Kotak 3x10 tablet Kotak 3x10 tablet Kotak 10x10 tablet Kotak 6x10 tablet Kotak 5x10 kapsul Botol 60ml Kotak 5x10 kapsul Kotak 5x10 tablet Kotak 10x10 tablet Botol 100 tablet Kotak 10x10 tablet Tube 5 g Kotak 10x10 tablet Kotak 5x10 tablet Kotak 10x10 tablet Kotak 5x10 tablet Kotak 10x10 tablet Kotak 10x10 tablet Kotak 3x10 tablet Kotak 10x10 tablet Kotak 10x10 tablet Kotak 3x10 tablet Kotak 5x10 tablet Kotak 10x10 kapsul


HET

HARGA

KRITERIA

17.820 16.884 49.950 4.995 21.870 23.760 19.643 29.464 5.200 11.613 56.700 11.070 161.636 17.550 14.850 4.307 9.720 4.050 22.275 22.483 24.503 11.318 14.175 11.340 8.910 11.344 15.512 20.777 6.573 34.695

16.700 15.820 45.520 5.221 19.100 22.000 14.800 21.400 10.700 51.800 10.600 145.600 20.700 12.700 3.600 9.400 4.000 21.400 20.800 22.700 10.800 11.700 10.800 8.700 10.800 14.600 19.300 32.600

Memenuhi Memenuhi Memenuhi Tidak Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Tidak Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi

30 Lampiran 1. (lanjutan) NO 2

SARANA Apotek K24 Haji Ten

APA Chanif Fajar Setiawan

NAMA OBAT Allopurinol tablet 100 mg Ambroksol tablet 30 mg Amoksisilin kaplet 500 mg Amoksisilin sirup 125 mg /5 ml Antasida DOEN tablet Asam mefenamat kaplet 500 mg Asiklovir tablet 200 mg Asikovir tablet 400 mg Bromheksin tablet 8 mg Captopril tablet 25 mg Cefadroksil kapsul 500 mg Cefadroksil sirup 125 mg/5 ml Cefixim kapsul 100 mg Ciprofloxacin tablet 500 mg Dektrometorphan tablet 15 mg Diazepam tablet 2 mg Glibenklamid tablet 5 mg Hidrokortison krim 2,5% Kotrimoksazol tablet 480 mg Loratadin tablet 10 mg Metformin tablet 500 mg Natrium diklofenak tablet 25 mg Paracetamol tablet 500 mg Piroksikam tablet 10 mg Ranitidin tablet 150 mg Salbutamol tablet 2 mg Simetidin tablet 200 mg Simvastatin tablet 10 mg Terbutalin tablet 2,5 mg Tetrasiklin kapsul 500 mg

KEMASAN Kotak 10x10 tablet Kotak 10x10 tablet Kotak 10x10 kaplet Botol 60ml Kotak 10x10 tablet Kotak 10x10 kaplet Kotak 3x10 tablet Kotak 3x10 tablet Kotak 10x10 tablet Kotak 6x10 tablet Kotak 5x10 kapsul Botol 60ml Kotak 5x10 kapsul Kotak 5x10 tablet Kotak 10x10 tablet Botol 100 tablet Kotak 10x10 tablet Tube 5 g Kotak 10x10 tablet Kotak 5x10 tablet Kotak 10x10 tablet Kotak 5x10 tablet Kotak 10x10 tablet Kotak 10x10 tablet Kotak 3x10 tablet Kotak 10x10 tablet Kotak 10x10 tablet Kotak 3x10 tablet Kotak 5x10 tablet Kotak 10x10 kapsul


HET

HARGA

KRITERIA

17.820 16.884 49.950 4.995 21.870 23.760 19.643 29.464 5.200 11.613 56.700 11.070 161.636 17.550 14.850 4.307 9.720 4.050 22.275 22.483 24.503 11.318 14.175 11.340 8.910 11.344 15.512 20.777 6.573 34.695

16.400 15.600 44.700 5.500 19.600 21.600 19.500 28.400 5.000 11.500 55.000 10.500 160.600 16.550 14.600 4.100 9.500 4.000 21.100 22.200 24.100 11.000 13.700 10.800 8.200 10.400 15.100 20.500 5.600 34.400

Memenuhi Memenuhi Memenuhi Tidak Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi


SARANA Apotek Sehati Farma

APA Herdini, .S.Si.Apt

NAMA OBAT

KEMASAN

HET

HARGA

KRITERIA

Allopurinol tablet 100 mg

Kotak 10x10 tablet

17.820

17.500

Memenuhi

Ambroksol tablet 30 mg Amoksisilin kaplet 500 mg Amoksisilin sirup 125 mg /5 ml Antasida DOEN tablet Asam mefenamat kaplet 500 mg Asiklovir tablet 200 mg Asikovir tablet 400 mg Bromheksin tablet 8 mg Captopril tablet 25 mg Cefadroksil kapsul 500 mg Cefadroksil sirup 125 mg/5 ml Cefixim kapsul 100 mg Ciprofloxacin tablet 500 mg Dektrometorphan tablet 15 mg Diazepam tablet 2 mg Glibenklamid tablet 5 mg Hidrokortison krim 2,5% Kotrimoksazol tablet 480 mg Loratadin tablet 10 mg Metformin tablet 500 mg Natrium diklofenak tablet 25 mg Paracetamol tablet 500 mg Piroksikam tablet 10 mg Ranitidin tablet 150 mg Salbutamol tablet 2 mg Simetidin tablet 200 mg Simvastatin tablet 10 mg Terbutalin tablet 2,5 mg Tetrasiklin kapsul 500 mg

Kotak 10x10 tablet Kotak 10x10 kaplet Botol 60ml Kotak 10x10 tablet Kotak 10x10 kaplet Kotak 3x10 tablet Kotak 3x10 tablet Kotak 10x10 tablet Kotak 6x10 tablet Kotak 5x10 kapsul Botol 60ml Kotak 5x10 kapsul Kotak 5x10 tablet Kotak 10x10 tablet Botol 100 tablet Kotak 10x10 tablet Tube 5 g Kotak 10x10 tablet Kotak 5x10 tablet Kotak 10x10 tablet Kotak 5x10 tablet Kotak 10x10 tablet Kotak 10x10 tablet Kotak 3x10 tablet Kotak 10x10 tablet Kotak 10x10 tablet Kotak 3x10 tablet Kotak 5x10 tablet Kotak 10x10 kapsul

16.884 49.950 4.995 21.870 23.760 19.643 29.464 5.200 11.613 56.700 11.070 161.636 17.550 14.850 4.307 9.720 4.050 22.275 22.483 24.503 11.318 14.175 11.340 8.910 11.344 15.512 20.777 6.573 34.695

16.500 49.000 5.000 21.000 23.000 19.500 29.000 5.000 10.000 50.000 10.000 160.000 17.000 12.000 4.000 9.000 3.500 20.000 20.000 22.500 10.000 10.000 10.000 7.020 10.000 14.500 19.000 6.000 33.000

Memenuhi Memenuhi Tidak Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi


32

Lampiran 1. (lanjutan) NO

SARANA

4

Apotek Kimia Farma. No.4 (2012)

APA Lady Alfina., Apt.

NAMA OBAT

KEMASAN

HET

HARGA

KRITERIA


Kotak 10x10 tablet

17.820

16.500

Memenuhi



16.884 49.950 4.995 21.870 23.760 19.643 29.464 5.200 11.613 56.700 11.070 161.636 17.550 14.850 4.307 9.720 4.050 22.275 22.483 24.503 11.318 14.175 11.340 8.910 11.344 15.512 20.777 6.573 34.695

15.600 46.200 4.950 20.200 22.000 14.500 21.400 11.000 60.300 10.900 159.250 17.500 14.600 4.300 9.700 3.900 21.900 22.150 24.200 11.150 13.800 11.200 8.790 11.200 15.300 20.250 34.600

Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Tidak Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi



SARANA Instalasi Farmasi RSGM AU

APA Susi Noviyanti S. S.Farm, Apt.

NAMA OBAT Allopurinol tablet 100 mg

KEMASAN Kotak 10x10 tablet

HET 17.820

HARGA -

KRITERIA -



16.884 49.950 4.995 21.870 23.760 19.643 29.464 5.200 11.613 56.700 11.070 161.636 17.550 14.850 4.307 9.720 4.050 22.275 22.483 24.503 11.318 14.175 11.340 8.910 11.344 15.512 20.777 6.573 34.695

20.000 11.000 150.000 17.000 9.000 23.000 8.500 20.000 -

Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi -



SARANA Apotek K24 Wisma Kentjana

APA Yulita Widyasari, S.Farm, Apt.

NAMA OBAT Allopurinol 100 mg Ambroksol 30mg tablet Amoksisilin 500 mg kaplet Amoksisilin 125 mg syrup/5 ml Antasida DOEN tablet Asam mefenamat 500 mg tablet Asiklovir 200 mg tablet Asikovir 400 mg tablet Bromheksin 8 mg Captopril 25 mg Cefadroksil 500 mg kapsul Cefadroksil sirup 125 mg/5 ml Cefixim 100 mg kapsul Ciprofloxacin 500 mg Dektrometorphan 15 mg Diazepam 2 mg Glibenklamid 5 mg Hydrokortison 2,5% Kotrimoksazol tablet 480 mg Loratadin 10 mg

KEMASAN Kotak 10x10 tablet Kotak 10x10 tablet Kotak 10x10 tablet Botol 60ml Kotak 10x10 tablet Kotak 10x10 kaplet Kotak 3x10 kaplet Kotak 3x10 kaplet Kotak 10x10 Kotak 6x10 tabblet Kotak 5x10 kapsul Botol 60ml Kotak 5x10 kapsul Kotak 5x10 tablet Kotak 10x10 tablet Botol 100 tablet Kotak 10x10 tablet Tube 5 g Kotak 10x10 tablet Kotak 5x10 tablet

HET 17.820 16.884 49.950 4.995 21.870 23.760 19.643 29.464 5.200 11.613 56.700 11.070 161.636 17.550 14.850 4.307 9.720 4.050 22.275 22.483

HARGA 17.000 16.000 47.000 4.800 10.000 23.000 15.000 21.000 10.200 55.000 10.800 160.000 15.000 10.000 10.000 10.000 3.500 22.000 20.000

KRITERIA Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Tidak Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi

Metformin tablet 500 mg Natrium diklofenak tablet 25 mg Paracetamol 500 mg tablet Piroksikam tablet 10 mg Ranitidin 150 mg tablet Salbutamol tablet 2 mg Simetidin 200 mg Simvastatin 10 mg tablet Terbutalin tablet 2,5 mg Tetrasiklin 500 mg kapsul

Kotak 10x10 tablet Kotak 5x10 tablet Kotak 10x10 tablet Kotak 10x10 tablet Kotak 3x10 tablet Kotak 10x10 tablet Kotak 10x10 tablet Kotak 3x10 tablet Kotak 5x10 tablet Kotak 10x10 kapsul

24.503 11.318 14.175 11.340 8.910 11.344 15.512 20.777 6.573 34.695

20.000 11.000 10.000 10.000 8.400 10.000 12.000 20.100 25.000

Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi



SARANA Apotek Damai

APA Fitrina Utama,S,Si.Apt




HET

HARGA

KRITERIA

17.820 16.884 49.950 4.995 21.870 23.760 19.643 29.464 5.200 11.613 56.700 11.070 161.636 17.550 14.850 4.307 9.720 4.050 22.275 22.483 24.503 11.318 14.175 11.340 8.910 11.344 15.512 20.777 6.573 34.695

16.500 16.300 45.400 4.440 20.700 22.900 6.680 25.530 10.380 52.300 10.660 28.500 14.850 11.260 3.150 9.510 3.540 22.200 19.300 22.120 9.810 13.700 10.900 8.250 10.500 14.300 20.500 32.310

Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi


SARANA Apotek KSC

APA Firda Hendiana, Apt

NAMA OBAT

KEMASAN

HET

HARGA

KRITERIA

Allopurinol tablet 100 mg Ambroksol tablet 30 mg Amoksisilin kaplet 500 mg Amoksisilin sirup 125 mg /5 ml Antasida DOEN tablet Asam mefenamat kaplet 500 mg Asiklovir tablet 200 mg Asikovir tablet 400 mg Bromheksin tablet 8 mg Captopril tablet 25 mg Cefadroksil kapsul 500 mg Cefadroksil sirup 125 mg/5 ml Cefixim kapsul 100 mg Ciprofloxacin tablet 500 mg Dektrometorphan tablet 15 mg Diazepam tablet 2 mg Glibenklamid tablet 5 mg Hidrokortison krim 2,5% Kotrimoksazol tablet 480 mg Loratadin tablet 10 mg Metformin tablet 500 mg Natrium diklofenak tablet 25 mg Paracetamol tablet 500 mg Piroksikam tablet 10 mg Ranitidin tablet 150 mg Salbutamol tablet 2 mg Simetidin tablet 200 mg Simvastatin tablet 10 mg Terbutalin tablet 2,5 mg Tetrasiklin kapsul 500 mg

Kotak 10x10 tablet Kotak 10x10 tablet Kotak 10x10 kaplet Botol 60ml Kotak 10x10 tablet Kotak 10x10 kaplet Kotak 3x10 tablet Kotak 3x10 tablet Kotak 10x10 tablet Kotak 6x10 tablet Kotak 5x10 kapsul Botol 60ml Kotak 5x10 kapsul Kotak 5x10 tablet Kotak 10x10 tablet Botol 100 tablet Kotak 10x10 tablet Tube 5 g Kotak 10x10 tablet Kotak 5x10 tablet Kotak 10x10 tablet Kotak 5x10 tablet Kotak 10x10 tablet Kotak 10x10 tablet Kotak 3x10 tablet Kotak 10x10 tablet Kotak 10x10 tablet Kotak 3x10 tablet Kotak 5x10 tablet Kotak 10x10 kapsul

17.820 16.884 49.950 4.995 21.870 23.760 19.643 29.464 5.200 11.613 56.700 11.070 161.636 17.550 14.850 4.307 9.720 4.050 22.275 22.483 24.503 11.318 14.175 11.340 8.910 11.344 15.512 20.777 6.573 34.695

20.000 30.000 15.000 21.000 45.000 9.000 110.000 20.000 10.000 15.000 4.500 25.000 30.000 10.500 25.000 16.500 -

Tidak Memenuhi Tidak Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Tidak Memenuhi Tidak Memenuhi Tidak Memenuhi Tidak Memenuhi Tidak Memenuhi Tidak Memenuhi Tidak Memenuhi Tidak Memenuhi Memenuhi -


37

Lampiran 1. (lanjutan) NO 9.

SARANA Apotek Dianindra

APA Galih Prima Arum,Apt



HET 17.820

HARGA -

KRITERIA -


Kotak 10x10 tablet Kotak 10x10 kaplet Botol 60ml Kotak 10x10 tablet Kotak 10x10 kaplet Kotak 3x10 tablet Kotak 3x10 tablet Kotak 10x10 tablet Kotak 6x10 tablet Kotak 5x10 kapsul Botol 60ml Kotak 5x10 kapsul Kotak 5x10 tablet Kotak 10x10 tablet Botol 100 tablet Kotak 10x10 tablet Tube 5 g Kotak 10x10 tablet Kotak 5x10 tablet Kotak 10x10 tablet Kotak 5x10 tablet

16.884 49.950 4.995 21.870 23.760 19.643 29.464 5.200 11.613 56.700 11.070 161.636 17.550 14.850 4.307 9.720 4.050 22.275 22.483 24.503 11.318

21.000 27.000 -

Tidak Memenuhi Memenuhi -

Kotak 10x10 tablet Kotak 10x10 tablet Kotak 3x10 tablet Kotak 10x10 tablet Kotak 10x10 tablet Kotak 3x10 tablet Kotak 5x10 tablet Kotak 10x10 kapsul

14.175 11.340 8.910 11.344 15.512 20.777 6.573 34.695

-

-



SARANA Apotek Century Farma Kayu Manis

APA Zayatun Aiza, S.Si, Apt



HET 17.820

HARGA 17.600

KRITERIA Memenuhi


Kotak 10x10 tablet Kotak 10x10 kaplet Botol 60 ml Kotak 10x10 tablet Kotak 10x10 kaplet Kotak 3x10 tablet Kotak 3x10 tablet Kotak 10x10 tablet Kotak 6x10 tablet Kotak 5x10 kapsul Botol 60ml Kotak 5x10 kapsul Kotak 5x10 tablet Kotak 10x10 tablet Botol 100 tablet Kotak 10x10 tablet Tube 5 g Kotak 10x10 tablet Kotak 5x10 tablet Kotak 10x10 tablet Kotak 5x10 tablet Kotak 10x10 tablet Kotak 10x10 tablet Kotak 3x10 tablet Kotak 10x10 tablet Kotak 10x10 tablet Kotak 3x10 tablet Kotak 5x10 tablet Kotak 10x10 kapsul

16.884 49.950 4.995 21.870 23.760 19.643 29.464 5.200 11.613 56.700 11.070 161.636 17.550 14.850 4.307 9.720 4.050 22.275 22.483 24.503 11.318 14.175 11.340 8.910 11.344 15.512 20.777 6.573 34.695

16.100 40.000 4.900 12.000 23.500 12.750 17.250 5.000 10.500 50.000 10.100 91.250 21.250 14.750 3.700 10.100 4.900 10.700 16.200 20.400 11.200 14.000 10.900 9.000 8.900 17.500 18.000 6.400 42.000

Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Tidak Memenuhi Memenuhi Memenuhi Tidak Memenuhi Tidak Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Tidak Memenuhi Memenuhi Tidak Memenuhi Memenuhi Memenuhi Tidak Memenuhi


39 Lampiran 1. (lanjutan) NO 11.

SARANA Apotek Sahabat Sehat

APA Dra Darsina, Apt



HET 17.820

HARGA 16.000

KRITERIA Memenuhi



16.884 49.950 4.995 21.870 23.760 19.643 29.464 5.200 11.613 56.700 11.070 161.636 17.550 14.850 4.307 9.720 4.050 22.275 22.483 24.503 11.318 14.175 11.340 8.910 11.344 15.512 20.777 6.573 34.695

15.000 45.000 4.500 21.000 23.000 15.000 21.000 10.800 55.000 10.000 145.000 17.500 13.500 4.000 9.000 4.000 22.000 21.000 22.000 11.000 14.000 11.000 8.000 11.000 19.500 23.000

Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi



SARANA Apotek Marga Bhakti Husada

APA Tri Widayanti.S.Si.Apt

NAMA OBAT

KEMASAN

HET

HARGA

KRITERIA


Kotak 10x10 tablet

17.820

15.400

Memenuhi



16.884 49.950 4.995 21.870 23.760 19.643 29.464 5.200 11.613 56.700 11.070 161.636 17.550 14.850 4.307 9.720 4.050 22.275 22.483 24.503 11.318 14.175 11.340 8.910 11.344 15.512 20.777 6.573 34.695

13.200 43.300 3.978 10.800 16.300 19.320 22.830 10.682 133.400 10.682 140.100 16.250 15.400 3.500 9.000 3.606 15.400 21.900 14.500 10.300 10.800 10.600 7.020 11.000 11.600 18.960 21.800

Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Tidak Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi



SARANA Apotek Medicor Clinik

APA Eka Syarifa Fadilla.Apt



HET 17.820

HARGA -

KRITERIA -



16.884 49.950 4.995 21.870 23.760 19.643 29.464 5.200 11.613 56.700 11.070 161.636 17.550 14.850 4.307 9.720 4.050 22.275 22.483 24.503 11.318 14.175 11.340 8.910 11.344 15.512 20.777 6.573 34.695

8.000 3.000 9.000 57.500 17.500 10.000 15.000 10.000 16.500 -

Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Tidak Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi -



SARANA Apotek Generik Hj Hasan

APA Rini Susanti S.Farm, Apt.



HET 17.820

HARGA 16.500

KRITERIA Memenuhi



16.884 49.950 4.995 21.870 23.760 19.643 29.464 5.200 11.613 56.700 11.070 161.636 17.550 14.850 4.307 9.720 4.050 22.275 22.483 24.503 11.318 14.175 11.340 8.910 11.344 15.512 20.777 6.573 34.695

15.300 37.500 4.625 9.000 21.500 13.500 18.750 11.040 45.000 10.100 93.700 21.250 13.700 8.900 5.000 17.500 21.300 10.450 13.100 10.500 8.250 9.600 16.300 19.500 40.000

Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Tidak Memenuhi Memenuhi Memenuhi Tidak Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Tidak Memenuhi Memenuhi Tidak Memenuhi



SARANA Apotek Kimia Farma 49

APA Anisa Ikah Rahmaniah S.Farm, Apt.

NAMA OBAT

KEMASAN

HET

HARGA

KRITERIA


Kotak 10x10 tablet

17.820

16.500

Memenuhi



16.884 49.950 4.995 21.870 23.760 19.643 29.464 5.200 11.613 56.700 11.070 161.636 17.550 14.850 4.307 9.720 4.050 22.275 22.483 24.503 11.318 14.175 11.340 8.910 11.344 15.512 20.777 6.573 34.695

15.600 46.200 4.921 20.200 22.000 18.180 27.300 10.740 55.800 10.895 159.250 17.500 14.600 4.300 9.700 3.990 21.900 22.150 24.200 11.100 13.800 11.200 8.790 11.200 15.300 20.460 34.600

Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi



SARANA Apotek Kimia Farma, Jl.Duren Sawit Raya B-3/29

APA Adi Supriyadi S.Si, Apt.



HET 17.820

HARGA 16.500

KRITERIA Memenuhi



16.884 49.950 4.995 21.870 23.760 19.643 29.464 5.200 11.613 56.700 11.070 161.636 17.550 14.850 4.307 9.720 4.050 22.275 22.483 24.503 11.318 14.175 11.340 8.910 11.344 15.512 20.777 6.573 34.695

15.600 46.200 4.921 20.200 22.000 14.550 21.420 11.040 55.800 10.895 119.700 17.500 14.600 4.300 9.700 3.990 21.900 22.150 24.200 11.150 13.800 11.200 7.980 11.200 15.300 20.460 54.500

Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Tidak Memenuhi



SARANA Apotek Century Pondok Kelapa

APA Pramulani, Apt.



HET 17.820

HARGA 15.000

KRITERIA Memenuhi



16.884 49.950 4.995 21.870 23.760 19.643 29.464 5.200 11.613 56.700 11.070 161.636 17.550 14.850 4.307 9.720 4.050 22.275 22.483 24.503 11.318 14.175 11.340 8.910 11.344 15.512 20.777 6.573 34.695

15.300 37.500 4.625 30.000 21.900 13.500 18.750 9.000 43.750 10.895 93.750 21.250 13.700 3.200 8.900 5.000 9.400 17.500 21.300 10.450 13.100 10.500 7.500 9.600 16.300 10.500 40.000

Memenuhi Memenuhi Memenuhi Tidak Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Tidak Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Tidak Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Tidak Memenuhi Memenuhi Tidak Memenuhi


46 Lampiran 1. (lanjutan) 2. Apotek Rakyat NO 1

SARANA Apotik Rakyat Berkat Sehat Jaya

APA Maesaroh, S.Farm, Apt

NAMA OBAT Allopurinol 100 mg


HET 17.820

HARGA 12.000

KRITERIA Memenuhi

Ambroksol 30mg tablet Amoksisilin 500 mg kaplet Amoksisilin 125 mg syrup/5 ml Antasida DOEN tablet Asam mefenamat 500 mg tablet Asiklovir 200 mg tablet Asikovir 400 mg tablet Bromheksin 8 mg Captopril 25 mg Cefadroksil 500 mg kapsul Cefadroksil sirup 125 mg/5 ml Cefixim 100 mg kapsul Ciprofloxacin 500 mg Dektrometorphan 15 mg Diazepam 2 mg Glibenklamid 5 mg Hydrokortison 2,5% Kotrimoksazol tablet 480 mg Loratadin 10 mg Metformin tablet 500 mg Natrium diklofenak tablet 25 mg Paracetamol 500 mg tablet Piroksikam tablet 10 mg Ranitidin 150 mg tablet Salbutamol tablet 2 mg Simetidin 200 mg Simvastatin 10 mg tablet Terbutalin tablet 2,5 mg Tetrasiklin 500 mg kapsul

Kotak 10x10 tablet Kotak 10x10 tablet Botol 60ml Kotak 10x10 tablet Kotak 10x10 kaplet Kotak 3x10 kaplet Kotak 3x10 kaplet Kotak 10x10 Kotak 6x10 tabblet Kotak 5x10 kapsul Botol 60ml Kotak 5x10 kapsul Kotak 5x10 tablet Kotak 10x10 tablet Botol 100 tablet Kotak 10x10 tablet Tube 5 g Kotak 10x10 tablet Kotak 5x10 tablet Kotak 10x10 tablet Kotak 5x10 tablet Kotak 10x10 tablet Kotak 10x10 tablet Kotak 3x10 tablet Kotak 10x10 tablet Kotak 10x10 tablet Kotak 3x10 tablet Kotak 5x10 tablet Kotak 10x10 kapsul

16.884 49.950 4.995 21.870 23.760 19.643 29.464 5.200 11.613 56.700 11.070 161.636 17.550 14.850 4.307 9.720 4.050 22.275 22.483 24.503 11.318 14.175 11.340 8.910 11.344 15.512 20.777 6.573 34.695

12.000 30.000 3.500 8.000 12.000 10.000 15.000 7.000 35.000 7.000 55.000 13.000 7.000 3.000 12.000 15.000 16.000 10.000 11.000 9.000 8.000 12.000 8.000 27.000

Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi



SARANA Apotek Rakyat Zuhra Farma

APA Ida F., Apt




HET 17.820 16.884 49.950 4.995 21.870 23.760 19.643 29.464 5.200 11.613 56.700 11.070 161.636 17.550 14.850 4.307 9.720 4.050 22.275 22.483 24.503 11.318 14.175 11.340 8.910 11.344 15.512 20.777 6.573 34.695

HARGA 14.000 12.500 28.000 3.000 18.000 18.000 16.000 24.000 3.500 9.000 48.000 7.500 140.000 15.000 9.000 8.000 2.500 15.000 19.000 23.000 8.500 10.000 10.000 4.500 10.000 12.500 15.000 4.000 25.000

KRITERIA Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi

48

Lampiran 2. Perhitungan kenaikan harga obat terhadap harga eceran tertinggi apotek No

Sarana

1.


2.

Apotek K24 Haji Ten

3. 4.

Apotek Sehati Farma Apotek Kimia Farma. No.4 Apotek K24 Wisma Kentjana

5.

6.

Apotek KSC

7. 8.

Apotek Dianindra Apotek Century Farma Kayu Manis

9.

Apotek Marga Bhakti Husada

10.

Apotek Medicor Clinik Apotek Generik Haji Hasan

11.

12.

13.

Apotek Kimia Farma, Jl.Duren Sawit Raya B-3/29 Apotek Century Pondok Kelapa

Nama Obat

Harga (Rp) 5.221

Kenaikan

%

Amoksisilin sirup 125 mg /5 ml

HET (Rp) 4.995

226

4,52

Ciprofloxacin 500 mg Amoksisilin sirup 125 mg /5 ml

17.550 4.995

20.700 5.500

3.150 505

17,95 10,11

Amoksisilin sirup 125 mg /5 ml Cefadroksil kapsul 500 mg

49.950 56.700

50.000 60.300

50 3.600

10,11 6,34

Diazepam 2 mg

4.307

10.000

5.693

132,18

17.820 16.884 14.850 4.307 9.720 4.050 22.483 24.503 8.910 11.344 19.643 17.550 9.720 4.050 8.910 15.512 34.695 56.700

20.000 30.000 20.000 10.000 15.000 4.500 25.000 30.000 10.500 25.000 21.000 21.250 10.100 4.900 9.000 17.500 42.000 133.400

2.180 13.116 5.150 5.693 5.280 450 2.517 5.497 1.590 13.656 1.357 3.700 380 850 90 1.988 7.305 76.700

12,23 77,68 34,68 132,18 54,32 11,11 11,19 22,43 17,84 120,38 6,91 21,08 3,91 20,99 1,01 12,82 21,05 135,27

Glibenklamid tablet 5 mg

9.720

10.000

280

2,88

Ciprofloxacin tablet 500 mg Hidrokortison krim 2,5% Simetidin tablet 200 mg Tetrasiklin kapsul 500 mg Tetrasiklin kapsul 500 mg

17.550 4.050 15.512 34.695 34.695

21.250 5.000 16.300 40.000 54.500

3.700 950 788 5.305 19.805

21,08 23,45 5,079 15,29 57,08

Antasida DOEN tablet Ciprofloxacin tablet 500 mg Hidrokortison krim 2,5% Simetidin tablet 200 mg Tetrasiklin kapsul 500 mg

21.870 17.550 4.050 15.512 34.695

30.000 21.250 5.000 16.300 40.000

8.130 3.700 950 788 5.305

37,17 21,08 23,46 5,07 15,29

Allopurinol tablet 100 mg Ambroksol tablet 30 mg Dektrometorphan tablet 15 mg Diazepam tablet 2 mg Glibenklamid tablet 5 mg Hidrokortison krim 2,5% Loratadin tablet 10 mg Metformin tablet 500 mg Ranitidin tablet 150 mg Salbutamol tablet 2 mg Asiklovir tablet 200 mg Ciprofloxacin tablet 500 mg Glibenklamid tablet 5 mg Hidrokortison krim 2,5% Ranitidin tablet 150 mg Simetidin tablet 200 mg Tetrasiklin kapsul 500 mg Cefadroksil kapsul 500 mg


49 Lampiran 3. Waktu pelayanan perizinan sarana farmasi, makanan, dan minuman yang diterbitkan izinnya pada periode Januari - Desember 2012 1. Apotek No 1. 2.

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

11. 12. 13. 14.

Tanggal Berkas Masuk CS SDK Kantor Sudinkes Jaktim Walikota 16-01-12 16-01-12

24-01-12

12-03-12

19-03-12

30-03-12

8

Apotek Aregota (Baru ) Apotek Berkat Aulya (Baru) Apotek Jaya Makmur Farma (Pindah alamat) Apotek Dermaga Jaya (Baru) Apotek Hidayah Farma (Baru) Apotek K-24 Klender (APA) Apotek Elok Sentosa (Pindah Alamat) Apotek Rizky (Baru)

19-03-12 27-03-12

21-03-12 2-04-12

9-04-12 26-04-12

29-03-12

9-04-12

9-04-12

Apotek K-24 Rawamangun (APA) Apotek Sekar (APA) Apotek KF jatiwaringin (APA) Apotek Ibin Sina (Baru)

Nama Apotek Apotek K-24 Condet (APA) Apotek K-24 Cipinang Jaya (APA)

Apotek Rafael (Baru) 15. 16. Apotek Latisha (Baru)

Tanggal SI

Lama Perizinan Dari Setelah Proses Berkas Awal Lengkap 5 -

Kriteria dari segi waktu

Penyebab Perpanjangan Waktu

Memenuhi

-

8

Memenuhi

11 17

8 8

Memenuhi Memenuhi

1-05-12

16

1

Memenuhi

Pemohon diganti, penundaan peninjauan lokasi karena PSA masih di Manado (harusnya 23-03-12). Berkas baru dilengkapi tanggal 20 maret 2012 Berkas baru lengkap tanggal 29 Maret 2012 Lemari narkotik baru ada 8 Mei 2012. Berkas lengkap tanggal 8 Mei 2012 Penlok baru dilaksanakan 30 April 2012

11-4-12

19-04-12

6

2

Memenuhi

Berkas dilengkapi tanggal 16 April 2012

11-04-12

16-04-12

22-05-12

25

9

Memenuhi

12-04-12

16-04-12

23-05-12

26

2

Memenuhi

Berkas lengkap tanggal 10 Mei 2012 Penlok ditunda dari 14-05-12 menjadi 21-05-12 Berkas dilengkapi tanggal 21 Mei 2012

19-04-12

26-04-12

15-05-12

13

7

Memenuhi

Baru dilengkapi tanggal 7 Mei 2012

26-04-12

2-05-12

25-05-12

16

9

Memenuhi

3-05-12

5-05-12

1-06-12

19

5

Memenuhi

15-05-12 7-05-12

28-05-12 16-05-12

6-06-12 31-05-12

7 10

10 7

Memenuhi Memenuhi

20-12-11

23-12-11

31-01-12

25

5

Memenuhi

25-05-12 14-05-12

28-05-12 15-05-12

1-06-12 6-06-12

4 16

12

Memenuhi Memenuhi

Kekurangan data: Pernyataan APA tidak menjual OKT tanpa resep dokter, Pernyataan APA tidak bekerja pada sarana farmasi di tempat lain, Pernyataan semua AA sanggup bekerja pada apotek Rizky, Denah lokasi dan ruangan, map biru. Kekurangan data baru dilengkapi tanggal 14 Mei 2012. Audit ditunda atas permintaan apoteker (baru diausit tanggal 23 Mei 2012) Kekurangan data: SIPA apoteker belum ada. Baru dilengkapi tanggal 27 Mei 2012 Kekurangan data dilengkapi tanggal 25 Mei 2012 Kekurangan data: IMB untuk usaha, Pihak apotek sudah dihubungi tangaal 16-05-12. Baru dilengkapi tanggal 23 Mei 2012 Kekurangan data: Lolos butuh Apt dari Jabar, UUG harus untuk apotek, IMB, Ijazah apoteker, Pernyataan AA sanggup bekerja di apotek, Map biru. Berkas dilengkapi tanggal 25 Januari 2012. Kekurangan data: Apoteker belum ada SIPA, baru STRA.


50 Lampiran 3. (lanjutan) 17. 18.

Apotek Amalia (Baru) Apotek Endah Farma (Baru)

29-05-12 25-04-12

4-06-12 27-04-12

11-06-12 3-7-12

5 50

7

Memenuhi Memenuhi

19.

Apotek Dermix (APA)

4-05-12

7-05-12

4-07-12

41

6

Memenuhi

20.

Apotek Dianindra (APA) Apotek Damai (Baru)

26-06-12

28-06-12

10-07-12

8

1

Memenuhi

20-06-12

27-06-12

10-07-12

9

6

Memenuhi

Apotek Medicor Clinic (APA) Apotek K-24 Curug Malang (APA)

14-06-12

20-06-12

17-07-12

19

2

Memenuhi

4-07-12

6-07-12

3-08-12

20

12

Memenuhi

Apotek Biodist (Baru) Apotek KF Dewi Sartika (Baru) Apotek Generik Malaka (Baru) Apotek Century Pharma Kayu Manis (Baru) Apotek Century Pharma SPBU Pasar Rebo (Baru) Apotek Tanary Farma (Baru) Apotek Radin Inten (Baru) Apotek K-24 Cilangkap (Baru) Apotek Supra Farma (APA) Apotek Margabhakti Husada (APA)

19-07-12 1-08-12

20-07-12 9-08-12

10-08-12 27-08-12

15 8

2 -

Memenuhi Memenuhi

Baru dilengkapi tanggal 23 Mei 2012 Kekurangan data: Copy SP/SIPA/Pernyataan tuduk/patuh pada peraturan, Tidak bekerja pada sarana farmasi, Tidak menjual OKT tanpa Resep dokter, UUG untuk apotek. Berkas baru dilengkapi tanggal 25 Juni 2012. Kekurangan data: UUG, surat keterangan dari atasan PNS, SIPA, PKS masih fotocpy, Map plastik biru. Berkas baru dilengkapi tanggal 27 Juni 2012 Kekurangan data: Ijaza apoteker dan AA, PKS masih copy belum dilegalisir, map biru. Berkas baru dilengkapi 9 Juli 2012 Kekurangan data : Ijazah AA dan PKS masih fotocopy. Berkas baru dilengkapi tanggal 3 Juli 2012. Audit ditunda karena apoteker berhalangan. Jadi diminta tanggal 15 Juli 2012 Kekurangan data: Izin lama belum dikembalikan, PKS masih fotocopy, B.A harus diganti, Surat pernyataan tidak rangkap. Berkas baru lengkap tanggal 20 Juli 2012 Kekurangan data UUG dilengkapi tanggal 8 Agustus 2012 -

8-08-12

13-08-12

27-08-12

6

-

Memenuhi

-

8-08-12

13-08-12

27-08-12

6

-

Memenuhi

-

8-08-12

9-08-12

23-08-12

6

-

Memenuhi

-

25-07-12

1-08-12

3-09-12

20

4

Memenuhi

13-08-12

16-08-12

4-09-12

9

-

Memenuhi

Audit ditunda karena PSA tidak ditempat. Dilaksanakan tanggal 29 Agustus 2012 -

11-09-12

14-09-12

25-09-12

7

-

Memenuhi

-

11-09-12

14-09-12

25-09-12

7

-

Memenuhi

-

31-08-12

05-09-12

25-09-12

14

5

Memenuhi

2-12-11 26-09-12

5-12-11 2-10-12

15-02-12 5-10-12

45 3

4 -

Memenuhi Memenuhi

Kekurangan data: PKS, Pernyataan Apoteker tidak menjual OKT tanpa resep dokter. Berkas dilengkapi pada tanggal 19 September 2012 KRK IMB. Baru dilengkapi tanggal 10 Februari 2012 -

26-09-12

2-10-12

17-10-12

13

2

Memenuhi

26-09-12

4-10-12

11-10-12

6

-

Memenuhi

21. 22. 23.

24. 25. 26. 27. 28.

29. 30. 31. 32. 33.

34. 35. 36.

37.

Jati Farma Indah (APA) Century Taman Malaka (Baru ) Generik Haji Hasan (Baru) Salamah (Baru)


Keterangan data: UUG, Domisili Perusahaan, Peta Lokasi dan Denah Bangunan. Berkas dilengkapi 15 Oktober 2012 APA dan PSA tidak bisa dihubungi.

51 Lampiran 3. (lanjutan) APA baru bisa dihubungi 4 Oktober 2012 IMB masih rumah tinggal

Mahadhika Farma (Baru) Watsons, Plaza Buaran (Baru)

2-10-12

8-10-12

16-10-12

7

-

Memenuhi

4-10-12

11-10-12

22-11-12

9

3

Memenuhi

40.

K-24 Haji TEN (APA)

8-10-12

11-10-12

24-10-12

11

5

Memenuhi

41.

Kimia Farma No.4, Rawamangun (APA)

9-10-12

11-10-12

18-10-12

6

-

Memenuhi

Kekurangan data: UUG, IMB, Domisili, PKS (asli), STRA/SP, Ijazah APT/AA, Pernyataan AA, NPWP, Denah Lokasi. Dikembalikan ke Walikota karena kekuragan data pada tanggal 18 Oktober 2012. Masuk kembali tanggal 19 November 2012 Kekurangan data: Surat permohonan belum menggunakan materai, Izin apotek lama belum dikembalikan, Serah terima APA lama dengan APA baru, STRA belum dilampirkan, Surat pernyataan asli APA lama yang menyatakan tidak keserataan atas pergantian APA baru. Berkas dilengkapi 18 Oktober 2012 -

42.

Sehati Farma (APA)

10-10-12

18-10-12

24-10-12

5

-

Memenuhi

-

43.

Watsons Kramat Jati Indah PLAZA (Baru)

25-10-12

30-10-12

22-11-12

19

3

Memenuhi

44.

Century Farma Pisangan (Baru) Ali Farma (Baru)

25-10-12

30-10-12

7-11-12

7

6

Memenuhi

Kekurangan data: Surat pernyataan APT tidak bekerja sebagai APA di apotek lain/sarana Farmasi lainnya FC, Status kepemilikan tanah. Peta lokasi dan denah bangunan, Fotocopi UUG, FC IMB, Buku wajib Per UU di bidang farmasi. Form. Laporan narkotika dan psikotropika. Ijazah belum dilampirkan. Surat keterangan bekerja. Lolos butuh apoteker belum ada. Berkas dilengkapi 19 November 2012 Berkas dilengkapi 31 Oktober 2012

9-11-12

14-11-12

23-11-12

7

-

Memenuhi

46.

Generik Duren Sawit (Baru)

20-11-12

23-11-12

13-12-12

17

8

Memenuhi

47.

Generik Marjuki (Baru)

20-11-12

23-11-12

13-12-12

17

3

Memenuhi

48.

Kimia Farma No.147 (APA) Kimia Farma No.49 (APA)

26-11-12

30-11-12

7-12-12

6

4

Memenuhi

27-11-12

30-11-12

7-12-12

6

-

Memenuhi

29-11-12

7-12-12

18-12-12

9

4

Memenuhi

38. 39.

45.

49.

50.

K-24 Pondok Gede (APA)


Peninjauan ke lokasi diundur sampai tanggal 20 November 2012 karena APA sakit. Kekurangan data: UUG, Ijazah APA dan AA dilampirkan, PKS masih Fotocopy. Berkas baru dilampirkan tanggal 4 Desember 2012 Kekurangan data : IMB, UUG, Ijazah APA dan AA belum dilampirkan, PKS masih fotocopy. Berkas dilengkapi tanggal 10 Desember 2012 Kekurangan data: Ijin asli belum dikembalikan. Berkas lengkap tanggal 3 Desember 2012 Surat pernyataan asli APA belum menggunakan materai.

Kekurangan data: SIA Asli belum dikembalikan, Serah terima APA lama ke APA baru, Surat pernyataan APA lama ke APA baru, Permohonan diganti, Ijazah belum dilampirkan, STRA belum dilampirkan.

52 Lampiran 3. (lanjutan) 51.

K-24 Cililitan Besar (APA)

29-11-12

7-12-12

4-01-13

22

4

Memenuhi

52.

Dewa Medika (Baru)

4-12-12

11-12-12

19-12-12

7

-

Memenuhi


Berkas dilengkapi pada tanggal 13 Desember 2012. Kekurangan data: Surat Izin Apotek Asli belum dikembalikan, PKS masih fotocopy,Surat pernyataan tidak keserataan perhantian APA lama ke APA baru,STRA belum dilampirkan. Berkas baru dilengkapi tanggal 28 Desember 2012 -

53

Lampiran 3. (lanjutan) 2. Apotek Rakyat No

Nama Apotek

1.

Jaya Sakti (Baru)

2.

Krisna Farma (Baru) Langkat (APA)

3. 4. 5. 6. 7.

8. 9. 10. 11.

Sikumbang G Farma (Baru) Riski Sehat (Baru) Tiga Dua (Baru) Tanjung Indah (Baru)

Mandala (Baru) Arika SBR Farma (Baru) Suma Farma (Baru) Jaya Abadi Baru (Baru )

Tanggal Berkas Masuk CS Kantor SDK Walikota Sudinkes Jaktim 6-01-12 10-01-12

Tanggal SI

10-04-12

Lama Perizinan Dari Proses Setelah Awal Berkas Lengkap 62 2



Memenuhi

Berkas baru lengkap tanggal 19 Maret 2012. Saat Penlok tanggal 26 Maret 2012, ditemukan banyak obat expired date. Penlok ulang sekaligus pemusnahan obat-obat expired date tanggal 8 april 2012 -

24-01-12

25-01-12

31-01-12

4

-

Memenuhi

24-01-12

26-01-12

8-02-12

9

-

Memenuhi

9-03-12

13-03-12

13-04-12

21

3

Memenuhi

Berkaslengkap tanggal2 Februari 2012. Penlok dilaksanakan tanggal 7 Februari 2012 Berkas dilengkapi tanggal 10 April 2012

11-04-12

16-04-12

26-04-12

8

-

Memenuhi

-

18-04-12 25-04-12

23-04-12 27-04-12

1-05-12 11-05-12

6 10

-

Memenuhi Memenuhi

23-04-12 14-05-12

27-04-12 16-05-12

9-05-12 30-05-12

8 9

-

Memenuhi Memenuhi

Kekurangan data: Peta lokasi dan denah bangunan, PKS masih fotocopy, Ijazah Apt belum dilampirkan, NPWP belum dilampirkan. Berkas lengkap tanggal 4 Mei 2012 Penlok dilaksanakan tanggal 8 Mei 2012 -

23-12-11

27-12-11

6-01-12

8

-

Memenuhi

-

16-12-11

3-02-12

10-02-12

5

-

Memenuhi

Kekurangan data: Surat pernyataan APA tidak berkerja di apotek lain, Ijazah API dan AA, NPWP, IMB, UUG, Berkas dilengkapi tanggal 7 Februari 2012 Kekurangan data: Pernyataan APA tidak bekerja di sarana lain, UUG, IMB untuk usaha, NPWP, Berkas dilengkapi tanggal 7 Februari 2012 Kekurangan data: Pernyataan APA tidak bekerja pada sarana farmasi lain, UUG, IMB.Berkas dilengkapi tanggal 7 Februari 2012 Kekurangan data: Izin asli belum dikembalikan apotek

12.

Medika Sentosa (Baru)

16-12-11

3-02-12

10-02-12

5

-

Memenuhi

13.

Duta Medika (Baru)

16-12-11

3-02-12

10-02-12

5

-

Memenuhi

14.

Banten Farma

22-11-11

6-12-11

6-02-12

22

2

Memenuhi


54

Lampiran 3. (lanjutan) (APA)

15.

Relasi (Baru)

18-04-12

23-04-12

16-05-12

17

8

Memenuhi

16.

Telaga Mas (APA) Fauzi Langkat (Baru) Alif Fara (Baru) Berkat Sehat Jaya (Baru) Sentra Medika (Baru) Nurul (Baru) Abadi Jaya Sentosa (Baru) Zuhra Farma (Baru)

7-05-12

8-05-12

22-05-12

9

-

Memenuhi

Banten, Serah terima APA lama ke APA baru. Berkas dilengkapi tanggal 20 januari 2012. Audit ditunda dari tanggal 24. Kekuragan data: SIPA Apoteker belum keluar. Berkas dilengkapi tanggal 4 Mei 2012 Audit ditunda menjadi tanggal 21 Mei 2012

26 -05-12

4-06-12

12-06-12

6

-

Memenuhi

Permohonan belum bermaterai, Ijazah APA, SIPA

14-06-12 9-10-12

22-06-12 12-07-12

22-06-12 24-07-12

5 8

-

Memenuhi Memenuhi

-

3-08-12

7-08-12

31-08-12

10

-

Memenuhi

14-06-12 9-01-12

20-06-12 10-01-12

27-09-12 18-01-12

67 5

3 -

Memenuhi Memenuhi

Kekurangan data:UUG, peta lokasi, pernyataan AA, map hitam. Berkas dilengkapi tanggal 24 Agustus 2012 Berkas lengkap tanggal 24 September 2012 -

20-11-12

23-11-12

6-12-12

11

-

Memenuhi

17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.


Peninjauan lokasi direncanakan tanggal 28November 2012 Karena PSA sakit diundur tanggal 5 Desember 2012.

55 Lampiran 3. (lanjutan) 3. Toko Obat I

1. 2. 3. 4.

Food Mart Lotte Shopping Cahaya Baru Indogrosir Cipinang

Tanggal Berkas Masuk CS SDK Kantor Sudinkes Walikota Jaktim 20-02-12 21-02-12 15-05-12 28-05-12 28-05-12 29-05-12 27-11-12 30-11-12

5.

Hadi Makmur

4-12-12

No

Nama Toko Obat

11-12-12

Tanggal SI 2-03-12 8-06-12 11-06-12 12-12-12 20-12-12

Lama Perizinan Dari Proses Setelah Awal Berkas Lengkap 8 9 9 10 8

-



Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi

-

Memenuhi

-

II. Toko Obat 4. IKOT (Industri Kecil Obat Tradisional)

No

Nama IKOT

1. 2. 3.

PT. Tirta Anugrah Mandiri ERSatu PT. Biovit

4.

5. 6.


Tanggal SI 20-03-12

Lama Perizinan Dari Setelah Proses Berkas Awal Lengkap 5 -



Memenuhi

-

14-03-12 19-03-12

19-03-12 22-03-12

3-04-12 18-04-12

10 17

12

Memenuhi Memenuhi

NLF Mutiara

3-04-12

9-04-12

25-04-12

12

-

Memenuhi

Cabang IKOT Tresno Joyo Ultrasakti

26-04-12

2-05-12

9-05-12

5

-

Memenuhi

Kekurangan data: Lokasi produksi tersebut pindah, kurang IMB. Kekurangan data dilengkapi taggal 30 Maret 2012 Kekurangan data: SK surat penugasan apoteker, IMB untuk usaha industri kecil, UUG untuk industri kecil -

17-07-12

23-07-12

26-07-12

3

-

Memenuhi

-


56 Lampiran 3. (lanjutan) 5. CPAK No

Nama CPAK

1

PT. Megah Medika Pharma PT. Parit Padang

2

3.

PT. Mensa Bina Sukses


Tanggal SI

3-01-12

Lama Perizinan Dari Proses Setelah Awal Berkas Lengkap 7 -



Memenuhi

-

25-04-12

2-05-12

29-05-12

18

12

Memenuhi

Berkas baru dilengkapi tanggal 10 Mei 2012

1-08-12

9-08-12

7-09-12

16

3

Memenuhi

Penundaan penlok karena pimpinan tidak ada di lokasi dan baru dilakukan 4 September 2012


57 Lampiran 3. (lanjutan) 6. P-IRT Tanggal Berkas Masuk No

Nama P-IRT

SDK Sudinkes Jaktim

Dari Proses Awal

Setelah Berkas Lengkap



6-01-12

10-01-12

24-01-12

9

-

Memenuhi

-

15-02-12

20-02-12

7 -03-12

18

2

Memenuhi

P-IRT Bumi Pangan P-IRT Popy Pops Makroni P-IRT Safara P-IRT Broti Bakery

15-05-12 24-05-12

25-05-12 28-05-12

5-06-12 11-06-12

7 9

-

Memenuhi Memenuhi

Hanya persetujuan bukan izin, foto bukti sarana yang telaj dibenahi. Baru dilampirkan tanggal 5 Maret 2012 -

25-05-12 14-05-12

28-05-12 15-05-12

11-06-12 9-07-12

9 38

3

Memenuhi Memenuhi

P-IRT Rani Indah Permatasari P-IRT Sumber Tani Makmur

3-07-12

6-07-12

18-07-12

8

-

Memenuhi

30-05-12

6-06-12

24-07-12

34

6

Memenuhi

28-02-12 21-02-12

2-03-12 27-02-12

26-07-12 06-08-12

80 112

7 4

Memenuhi Memenuhi

27-07-12

2-07-12

6-08-12

25

-

Memenuhi

Kkekurangan data : IMB dan Rancangan etiket

12.

P-IRT Indri Rasa P-IRT UD Syifa Alami Turki P-IRT Orientasi Nusantara P-IRT Tiga Putri

Kekurangan data: IMB keterangan dari kelurahan, rancangan etiket kurang lengkap, PKP tidak ada, denah ruangan produksi dilengkapi tanggal 17 Juli 2012 Kekurangan data IMB dilengkapi 17 Juli 2012 Berkas dilengkpitanggal 31 Juli 2012

28-05-12

11-06-12

8-08-12

42

11

Memenuhi

13.

Handayani

25-09-12

1-10-12

19-10-12

16

8

Memenuhi

14.

CV Lito Bintang Abadi

8-10-12

11-10-12

29-10-12

14

7

Memenuhi

15.

Felisya Enter Prise

19-10-12

25-10-12

07-11-12

10

-

Memenuhi

16.

Maharaja

01-10-12

5-11-12

13-11-12

7

-

Memenuhi

Kekurangan data: sertufikat penyuluhan, status bangunan, map kuning. Baru dilengkapi tanggal 7 Juni 2012.Penlok baru dilakukan 24 Juli 2012. Kekurangan data: TDI, Peta lokasi, Denah Ruangan, Status Bangunan. Berkas dilengkapi 10 Oktober 2012 Tangga12 Oktober 2012 di telfon untuk mengkonfirmasi tetapi pemilik tidak bisa hadir dan tidak ada surat kuasa. Berkas dilengkapi 19 Oktober 2012. Ditelpon ke pemilik tanggal 30 Oktober 2012, tetapi diundur oleh pemilik 6 Oktober 2012. -

1. 2.

3. 4. 5. 6. 7. 8.

9. 10. 11.

P-IRT Herbal Holistik P-IRT UD Ikonora Saki

CS Kantor Walikota

Lama Perizinan Tanggal SI


Penundaan penlok karena pemilik sakit jadi penlok dilakukan 4 Juli 2012

58 17. 18. 19. 20.

Najaya CV. Menata Kreasi CV. Husen’s Prima Mandiri Cemilan

23-11-12 23-11-12 10-12-12

27-11-12 27-11-12 17-12-12

29-11-12 29-11-12 18-12-12

2 2 1

-

Memenuhi Memenuhi Memenuhi

-

12-06-12

27-12-12

4-01-13

8

5

Memenuhi

Kekurangan data: sertifikat penyuluhan, syrat keterangan dari produk tidak lengkap dan izin P-IRT asal produk tidak ada, Status bangunan. Berkas dilengkapi pada tanggal 28 Desember 2012


UNIVERSITAS INDONESIA

Recommend Documents