www.hukumonline.com
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR....... TAHUN.... TENTANG USAHA PERSEORANGAN DAN BADAN USAHA BUKAN BADAN HUKUM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa sehubungan dengan kemajuan dunia usaha yang semakin pesat yang diikuti dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin baik, sehingga usaha perseorangan dan bentuk badan usaha yang bukan badan hukum semakin berkembang; b. bahwa usaha perseorangan dan bentuk badan usaha yang bukan badan hukum sebagai bagian integral dari dunia usaha merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi yang strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang semakin seimbang berdasarkan demokrasi ekonomi; c. bahwa peraturan tentang Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Komanditer yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab UndangUndang Hukum Dagang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan dunia usaha yang semakin maju pesat; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Usaha Perseorangan dan Badan Usaha Bukan Badan Hukum. Mengingat: Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan Persetujuan Bersama: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG USAHA PERSEORANGAN DAN BADAN USAHA BUKAN BADAN HUKUM BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Usaha Perseorangan adalah bentuk usaha yang didirikan oleh satu orang perseorangan yang melakukan, kegiatan usaha secara terus-menerus dengan nama tertentu mempunyai tempat kedudukan tetap, dan mempunyai tujuan mencari keuntungan.
www.hukumonline.com
www.hukumonline.com
2.
3. 4.
5.
6. 7. 8. 9. 10. 11.
(1) (2)
(1)
(2)
(1) (2)
Badan Usaha Bukan Badan Hukum adalah bentuk usaha bukan badan hukum, didirikan berdasarkan perjanjian antara dua orang atau lebih yang mengikatkan diri untuk bekerja sama secara terus-menerus dengan memberikan pemasukan berupa uang, barang, tenaga, keahlian, dan/atau klien/pelanggan guna diusahakan bersama dengan nama bersama dan mempunyai tempat kedudukan tetap dengan tujuan mencari dan membagi bersama keuntungan yang diperoleh. Persekutuan Perdata adalah badan usaha bukan badan hukum yang setiap sekutunya bertindak atas nama sendiri serta bertanggung jawab sendiri terhadap pihak ketiga. Persekutuan Firma adalah badan usaha bukan badan hukum yang setiap sekutunya berhak bertindak untuk dan atas nama bersama semua sekutu serta bertanggung jawab terhadap pihak ketiga secara tanggung renteng. Persekutuan Komanditer adalah badan usaha bukan badan hukum yang mempunyai satu atau lebih Sekutu Komplementer yang masing-masing berhak bertindak untuk dan atas nama bersama semua sekutu serta bertanggung jawab terhadap pihak ketiga secara tanggung renteng, dan satu atau lebih Sekutu Komanditer yang tidak boleh bertindak atas nama bersama semua sekutu dan tidak bertanggung jawab terhadap pihak ketiga melebihi pemasukannya. Sekutu Komanditer adalah sekutu yang tidak berhak bertindak atas nama bersama semua sekutu dan tidak bertanggung jawab sampai harta kekayaan pribadi. Sekutu Komplementer adalah sekutu yang berhak bertindak atas nama bersama semua sekutu dan bertanggung jawab sampai harta kekayaan pribadi. Barang adalah barang bergerak dan tidak bergerak, barang berwujud dan tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang. Pengadilan Negeri adalah pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan persekutuan. Hari adalah hari kalender. Menteri adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Pasal 2 Ruang lingkup pengaturan Undang-Undang ini meliputi Usaha Perseorangan dan Badan Usaha Bukan Badan Hukum. Badan Usaha Bukan Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Komanditer. Pasal 3 Usaha Perseorangan dan Badan Usaha Bukan Badan Hukum tidak boleh mempunyai nama yang sama dengan nama Usaha Perseorangan dan Badan Usaha Bukan Badan Hukum yang telah didaftarkan lebih dahulu. Nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan. Pasal 4 Usaha Perseorangan dan Badan Usaha Bukan Badan Hukum mempunyai alamat lengkap di tempat kedudukannya. Dalam surat menyurat, pengumuman yang diterbitkan, barang cetakan dan akta dalam hal Usaha Perseorangan dan Badan Usaha Bukan Badan Hukum menjadi pihak harus disebutkan nama dan alamat lengkap.
Pasal 5 Kegiatan Usaha Perseorangan dan Badan Usaha Bukan Badan Hukum tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan.
www.hukumonline.com
www.hukumonline.com
Pasal 6 Terhadap Badan Usaha Bukan Badan Hukum berlaku Undang-Undang ini, perjanjian persekutuan, dan peraturan perundang-undangan lain. BAB II USAHA PERSEORANGAN Pasal 7 Usaha Perseorangan mulai berdiri pada tanggal pertama kali kegiatan usaha dilakukan. Pasal 8 Pemilik Usaha Perseorangan bertanggung jawab secara pribadi dengan seluruh kekayaannya atas utang Usaha Perseorangan. Pasal 9 Pemilik Usaha Perseorangan wajib membuat catatan kegiatan usaha dari Usaha Perseorangan miliknya yang berisi keterangan mengenai hak dan kewajiban serta hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatannya sesuai dengan kebutuhan usahanya. Pasal 10 Kewajiban melakukan pencatatan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tidak berlaku terhadap Usaha Perseorangan yang: a. diurus, dijalankan atau dikelola sendiri oleh pemiliknya atau anggota keluarga/kerabat terdekat; b. pedagang keliling, pedagang asongan, pedagang pinggir jalan atau pedagang kaki lima; c. jumlah peredaran usaha atau aset sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang usaha mikro;dan/atau d. bidang usahanya tidak memerlukan perizinan dari instansi tertentu.
(1)
(2)
(3)
Pasal 11 Usaha Perseorangan berakhir karena pemilik Usaha Perseorangan: a. meninggal dunia; b. ditaruh di bawah pengampuan; Catatan: perlu dikaji kembali apakah kurator dapat melanjutkan usaha tersebut untuk kepentingan kurandus. c. dinyatakan pailit dan diikuti dengan insolvensi; atau d. mengakhiri sendiri kegiatan usaha setelah diselesaikannya semua kewajiban yang berkaitan dengan kegiatan usahanya. Dalam hal Usaha Perseorangan berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan kegiatan usaha dilanjutkan oleh seorang ahli warisnya, maka Usaha Perseorangan tersebut merupakan Usaha Perseorangan baru. Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Usaha Perseorangan juga berakhir karena putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. BAB III PERSEKUTUAN PERDATA
www.hukumonline.com
www.hukumonline.com
Bagian Kesatu Umum
(1) (2)
Pasal 12 Persekutuan mulai berlaku sejak tanggal perjanjian persekutuan ditandatangani oleh para sekutu atau pada tanggal yang ditentukan dalam perjanjian persekutuan. Perjanjian persekutuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam akta notaris dalam bahasa Indonesia.
Pasal 13 Akta perjanjian persekutuan harus memuat sekurang-kurangnya: a. nama, tempat tinggal, kewarganegaraan, dan pekerjaan para sekutu perseorangan; b. nama, tempat kedudukan, dan status badan hukum bagi sekutu yang berbadan hukum; c. nama persekutuan; d. tempat kedudukan persekutuan; e. jangka waktu perjanjian persekutuan; f. kegiatan usaha persekutuan; g. pemasukan para sekutu; h. cara pembagian laba dan beban kerugian persekutuan; i. hak, kewajiban, dan tanggung jawab sekutu. Pasal 14 Persekutuan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam anggaran dasar. Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Para Sekutu
(1) (2) (3)
(4)
(5)
(6)
Pasal 15 Setiap sekutu dalam perjanjian persekutuan wajib memberikan pemasukan berupa uang, barang, tenaga, keahlian, dan/atau klien/pelanggan. Dalam hal, pemasukan para sekutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa barang harus disebutkan dengan jelas rincian dan nilainya. Dalam hal yang dimasukkan adalah barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan cara: a. penyerahan hak milik atas barang kepada semua sekutu bersama-sama dalam ikatan persekutuan; atau b. penyerahan pemanfaatan atas barang kepada persekutuan. Penyerahan hak milik atas barang kepada semua sekutu bersama-sama dalam ikatan persekutuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mengakibatkan barang tersebut, selama berlangsungnya persekutuan menjadi milik bersama dari semua sekutu yang tidak dapat dibagi dan tidak menyebabkan barang tersebut menjadi bagian dari kekayaan pribadi sekutu. Dalam hal penyerahan hak milik atas barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa barang bergerak terdaftar dan barang tidak bergerak harus didaftar atas nama persekutuan. Dalam hal penyerahan hak milik atas barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tidak dapat didaftarkan atas nama persekutuan maka didaftarkan atas nama semua sekutu dalam ikatan persekutuan.
www.hukumonline.com
www.hukumonline.com
(7) (8)
(9)
(10)
(1)
(2) (3)
Penyerahan hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tidak mengakibatkan hak milik atas barang tersebut menjadi jaminan bagi perikatan pribadi sekutu. Dalam hal pemasukan berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sekutu yang memberikan pemasukan berupa barang wajib menjamin tidak adanya tuntutan berupa apapun berkenaan dengan kepemilikan barang tersebut. Dalam hal pemasukan berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, maka setelah penyerahan dilakukan, risiko selanjutnya atas. kepemilikan dan pemakaian barang menjadi tanggung jawab persekutuan. Dalam hal pemasukan berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, maka risiko atas pemilikan barang tersebut tetap menjadi tanggung jawab sekutu yang memberikan pemasukan, sedangkan risiko pemanfaatan atas barang tersebut menjadi tanggung jawab persekutuan, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian persekutuan. Pasal 16 Sekutu yang menyanggupi untuk memberikan pemasukan berupa sejumlah uang dan/atau barang dan tidak melakukannya pada tanggal yang diperjanjikan, dibebani bunga sebesar suku bunga Bank Indonesia yang berlaku. Pembebanan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mengurangi kewajiban membayar tambahan berupa penggantian biaya dan/atau ganti rugi. Pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku bagi para sekutu kecuali diperjanjikan lain.
Pasal 17 Para sekutu yang telah menyanggupi untuk memberikan pemasukan berupa tenaga dan/atau keahlian ke dalam persekutuan, wajib memberikan pertanggungjawaban kepada persekutuan tentang semua hasil yang diperoleh dari tenaga dan/atau keahliannya sesuai yang diperjanjikan.
(1) (2)
Pasal 18 Dalam hal persekutuan menderita kerugian yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian sekutu, maka sekutu tersebut diwajibkan membayar ganti rugi kepada persekutuan. Kewajiban membayar ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat diperhitungkan dengan keuntungan yang diperoleh persekutuan karena pekerjaan sekutu yang bersangkutan.
Pasal 19 Seorang sekutu mempunyai tuntutan terhadap persekutuan mengenai: a. uang yang dikeluarkannya lebih dahulu untuk persekutuan; b. perikatan yang dilakukannya dengan itikad baik untuk kepentingan persekutuan; dan c. kerugian yang dideritanya yang tidak dapat dipisahkan dari pengurusan persekutuan asalkan kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.
(1)
(2) (3)
Pasal 20 Bagian, masing-masing sekutu dalam laba dan kerugian persekutuan ditetapkan dalam akta persekutuan berdasarkan kesepakatan para sekutu dengan memperhatikan pemasukan masing-masing sekutu. Bagian, masing-masing sekutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap waktu dapat diubah atas kesepakatan para sekutu yang dimuat dalam Akta Perubahan Persekutuan. Perubahan bagian masing-masing sekutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku sejak tanggal kesepakatan dibuat. Pasal 21
www.hukumonline.com
www.hukumonline.com
(1) (2)
(1)
(2) (3)
(4) (5) (6)
Ketentuan dalam akta persekutuan yang menetapkan bahwa sekutu tertentu tidak memperoleh bagian laba adalah batal karena hukum. Ketentuan dalam akta persekutuan yang menetapkan bahwa semua kerugian ditanggung oleh satu orang atau lebih sekutu adalah sah. Pasal 22 Sekutu yang berdasarkan ketentuan dalam akta persekutuan diberi wewenang melakukan pengurusan persekutuan, dapat melakukan segala perbuatan yang berhubungan dengan pengurusan persekutuan. Dalam melakukan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekutu tersebut wajib bertindak dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan persekutuan. Sekutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak bertindak dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan persekutuan bertanggung jawab terhadap sekutu lainnya atas kerugian yang diderita Persekutuan. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak membebaskan sekutu lainnya terhadap perikatan Persekutuan yang telah dibuat dengan pihak ketiga. Selain wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada sekutu dapat diberikan wewenang tidak dalam akta persekutuan, melainkan dalam suatu akta tersendiri. Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat ditarik kembali kecuali dengan mengubah akta persekutuan, sedangkan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sewaktu-waktu dapat ditarik kembali.
Pasal 23 Dalam hal beberapa sekutu dalam akta persekutuan diberi wewenang melakukan pengurusan persekutuan dengan tidak ditentukan mengenai tugas masing-masing atau tidak ditentukan harus bertindak bersama-sama, maka masing-masing sekutu tersebut berwenang melakukan segala perbuatan yang berhubungan dengan pengurusan persekutuan.
(1)
(2) (3) (4)
(5)
Pasal 24 Dalam hal telah diperjanjikan bahwa seorang sekutu harus melakukan tindakan kepengurusan bersama-sama dengan sekutu lainnya, maka sekutu tersebut tidak dapat bertindak sendiri. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila persekutuan akan menderita kerugian jika sekutu tidak melakukan tindakan tersebut. Tindakan sekutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab semua sekutu apabila telah disahkan oleh sekutu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Dalam hal tindakan sekutu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum atau tidak disahkan oleh sekutu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka tindakan tersebut menjadi tanggung jawab sekutu yang melakukannya. Tindakan sekutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap pihak lain tetap mengikat Persekutuan sepanjang pihak lain beritikad baik.
Pasal 25 Sekutu yang diberi wewenang melakukan pengurusan persekutuan, wajib memberikan pertanggungjawaban kepada sekutu lainnya atas pengurusan yang dilakukannya dalam bentuk catatan pembukuan Persekutuan dan laporan keuangan sesuai dengan kebutuhan Persekutuan
(1)
Pasal 26 Setiap sekutu berhak melihat catatan pembukuan dan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, serta surat-surat lain yang berkaitan dengan persekutuan.
www.hukumonline.com
www.hukumonline.com
(2)
(3)
Sekutu wajib menyampaikan kepada sekutu lainnya laporan keuangan tahunan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia, paling lambat 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun buku Persekutuan. Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memerlukan persetujuan semua sekutu.
Pasal 27 Dalam hal tidak secara khusus diperjanjikan mengenai cara pengurusan, pengurusan persekutuan dilakukan secara bersama-sama dan berlaku ketentuan sebagai berikut: a. para sekutu dianggap secara timbal balik telah memberi kuasa kepada sekutu lainnya untuk melakukan pengurusan. b. dengan tidak mengurangi ketentuan pada butir a, seorang sekutu berhak menolak perbuatan pengurusan oleh sekutu lain selama perbuatan tersebut belum dilakukan. c. masing-masing sekutu boleh memakai barang milik persekutuan sesuai dengan peruntukannya. d. masing-masing sekutu berhak mewajibkan sekutu lainnya untuk turut memikul biaya yang diperlukan untuk pemeliharaan barang milik persekutuan. Pasal 28 Seorang sekutu tanpa persetujuan sekutu lainnya tidak boleh mengubah barang tidak bergerak milik persekutuan, meskipun perubahan tersebut menguntungkan persekutuan. Pasal 29 Seorang sekutu termasuk sekutu pengurus tidak boleh mengalihkan, menggadaikan, atau mengagunkan barang bergerak milik persekutuan.
(1) (2)
Pasal 30 Masing-masing sekutu tanpa persetujuan sekutu lainnya boleh menerima pihak ketiga sebagai peserta dari bagiannya dalam persekutuan. Seorang sekutu termasuk sekutu pengurus tidak boleh menerima pihak ketiga sebagai sekutu dalam persekutuan tanpa persetujuan sekutu lainnya. Bagian Ketiga Perikatan Sekutu Terhadap Pihak Ketiga
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Pasal 31 Masing-masing sekutu maupun persekutuan tidak bertanggung jawab atas utang yang timbul dari perikatan yang dibuat oleh sekutu, kecuali perikatan tersebut dibuat berdasarkan kuasa dari sekutu lainnya. Jika sekutu bertindak berdasarkan kuasa dari sekutu lainnya, maka sekutu bertindak atas nama semua sekutu dalam ikatan persekutuan, dan masing-masing sekutu serta persekutuan bertanggung jawab atas perikatan tersebut. Jika perikatan dibuat atas nama persekutuan mengenai kewajiban yang dapat dibagi, masing-masing sekutu dapat dituntut oleh kreditor persekutuan untuk jumlah dan bagian yang sama, meskipun bagian masing-masing sekutu dalam persekutuan tidak sama. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku jika pada waktu diadakan perikatan, diperjanjikan dengan kreditor bahwa kewajiban masing-masing sekutu untuk membayar utang persekutuan adalah sesuai dengan yang diperjanjikan. Jika perikatan dibuat atas nama persekutuan mengenai kewajiban yang tidak dapat dibagi, masing-masing sekutu bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang diperjanjikan.
www.hukumonline.com
www.hukumonline.com
(6)
(7)
Jika salah satu atau lebih sekutu telah memenuhi kewajiban terhadap kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (5), sekutu tersebut mempunyai hak berdasarkan subrogasi terhadap sekutu lainnya sesuai dengan perimbangan bagian sekutu lainnya dalam persekutuan. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) berlaku mutatis mutandis terhadap perikatan yang dibuat oleh sekutu tidak berdasarkan kuasa sekutu lainnya tetapi memberi manfaat bagi persekutuan.
Pasal 32 Janji bahwa suatu perbuatan dilakukan atas tanggungan persekutuan hanya mengikat sekutu yang melakukan perbuatan tersebut, dan tidak mengikat sekutu lainnya, kecuali jika sekutu lainnya tersebut telah memberikan kuasa kepadanya untuk itu, atau perbuatannya tersebut memberikan manfaat bagi persekutuan. Pasal 33 Jika sekutu membuat perjanjian atas nama persekutuan, maka persekutuan dapat menuntut pihak lain dengan siapa perjanjian tersebut dibuat untuk melaksanakan perjanjian. Bagian Keempat Pembubaran Persekutuan dan Likuidasi Pasal 34 Persekutuan bubar, karena: a. jangka waktu berdirinya persekutuan berakhir; b. diselesaikannya usaha yang menjadi tujuan persekutuan atau musnahnya barang yang dimasukkan dalam persekutuan; c. keluarnya seorang sekutu atau lebih, sehingga persekutuan hanya tinggal seorang sekutu; d. satu atau lebih sekutu meninggal dunia, pailit, atau berada di bawah pengampuan; e. kesepakatan para sekutu; atau f. putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
(1)
(2)
(1) (2)
Pasal 35 Jika terjadi salah satu dari keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d, persekutuan dapat dilanjutkan oleh sekutu yang masih ada dalam persekutuan, jika hal tersebut telah diperjanjikan dalam akta perjanjian persekutuan. Jika tidak diperjanjikan dalam akta perjanjian persekutuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para sekutu yang masih ada dapat mengadakan perjanjian persekutuan baru. Pasal 36 Dalam hal persekutuan bubar, harta yang tersisa setelah dibayar lunas utang persekutuan, dibagi diantara para sekutu; Dalam hal sisa harta persekutuan lebih kecil dari utang persekutuan, selisih tersebut dianggap sebagai kerugian yang harus ditanggung oleh para sekutu sesuai yang ditentukan dalam akta perjanjian persekutuan. BAB IV PERSEKUTUAN FIRMA Bagian Kesatu Umum
www.hukumonline.com
www.hukumonline.com
(1) (2)
(1) (2) (3) (4)
(5) (6)
(7)
Pasal 37 Persekutuan Firma mulai berlaku sejak tanggal perjanjian persekutuan firma ditandatangani oleh para sekutu atau pada tanggal yang ditentukan dalam perjanjian persekutuan firma. Perjanjian Persekutuan Firma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam akta notaris dalam bahasa Indonesia. Pasal 38 Persekutuan Firma memakai satu nama yang telah disepakati bersama untuk menjalankan suatu usaha. Nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nama Persekutuan Firma harus didahulukan atau dicantumkan di belakang nama firma dengan perkataan firma atau disingkat Fa. Dalam surat menyurat, barang cetakan yang dikeluarkan atau media elektronik yang digunakan oleh Persekutuan Firma, nama, alamat, dan tempat kedudukan Persekutuan Firma harus disebut dengan jelas. Pihak lain dapat memakai nama dari suatu Persekutuan Firma yang bubar, jika ditentukan dalam akta perjanjian Persekutuan Firma. Dalam hal akta perjanjian Persekutuan Firma tidak mengatur pemakaian nama Persekutuan Firma yang telah bubar, nama firma hanya dapat dipakai oleh pihak lain dengan persetujuan dari: a. seluruh sekutu dari Persekutuan Firma yang telah bubar; atau b. ahli waris sekutu dalam hal nama firma yang bubar tersebut memakai nama sekutu yang telah meninggal dunia. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemakaian nama Persekutuan Firma diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 39 Persekutuan Firma mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam akta perjanjian Persekutuan Firma. Bagian Kedua Pendirian Pasal 40 Persekutuan Firma didirikan untuk jangka waktu tertentu atau tidak tertentu sebagaimana ditentukan dalam akta perjanjian Persekutuan Firma.
(1) (2)
Pasal 41 Persekutuan Firma didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta perjanjian persekutuan yang dibuat di hadapan notaris dalam bahasa Indonesia. Akta. perjanjian Persekutuan Firma harus memuat sekurang-kurangnya: a. nama lengkap, pekerjaan, dan tempat tinggal para sekutu firma; b. nama persekutuan; c. tempat kedudukan persekutuan; d. kegiatan usaha persekutuan; e. saat dimulai dan berakhirnya; dan f. pemasukan sekutu.
www.hukumonline.com
www.hukumonline.com
(3)
Dalam akta perjanjian Persekutuan Firma dapat ditetapkan para sekutu tertentu yang diberi kuasa untuk mengurus, mewakili, dan menandatangani untuk dan atas nama Persekutuan Firma dengan memperhatikan ketentuan dalam akta perjanjian persekutuan.
Pasal 42 Ketentuan dalam Pasal 41 secara mutatis mutandis berlaku juga bagi setiap perubahan dalam akta perjanjian Persekutuan Firma termasuk perpanjangan jangka waktu Persekutuan Firma. Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban Sekutu Firma
(1)
(2)
Pasal 43 Dalam hal akta perjanjian Persekutuan Firma tidak menentukan lain, setiap sekutu firma berwenang melakukan tindakan hukum, mengeluarkan dan menerima uang yang mengikat Persekutuan Firma terhadap pihak ketiga dan sebaliknya. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku terhadap tindakan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Persekutuan Firma.
Pasal 44 Setiap sekutu Firma bertanggung jawab secara tanggung renteng dengan Persekutuan Firma untuk semua perikatan Persekutuan Firma terhadap pihak ketiga.
(1) (2)
(3)
Pasal 45 Setiap sekutu baru yang akan masuk dalam Persekutuan Firma harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari seluruh sekutu yang ada. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kemungkinan dalam akta perjanjian Persekutuan Firma menetapkan pemberian kewenangan atau kuasa kepada beberapa sekutu tertentu untuk menyetujui sekutu baru yang akan masuk. Sekutu firma yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab secara tanggung renteng dengan sekutu firma lainnya dan Persekutuan Firma terhadap semua perikatan Persekutuan Firma.
Pasal 46 Dalam hal seorang sekutu firma keluar dari Persekutuan Firma dan Persekutuan Firma dilanjutkan maka sekutu yang bersangkutan tetap bertanggung jawab atas kewajiban Persekutuan Firma sebelum sekutu yang bersangkutan keluar. Bagian Keempat Pembubaran Persekutuan Firma dan Likuidasi Pasal 47 Persekutuan Firma bubar karena: a. hal-hal yang diatur dalam perjanjian; b. musnahnya barang atau diselesaikannya usaha yang menjadi tujuan persekutuan; c. kesepakatan para sekutu; d. keluarnya. satu sekutu atau lebih, sehingga persekutuan hanya tinggal satu sekutu; e. satu sekutu meninggal dunia, ditaruh dibawah pengampuan atau dinyatakan pailit sehingga persekutuan hanya tinggal satu sekutu; atau
www.hukumonline.com
www.hukumonline.com
f.
(1)
(2)
(1) (2) (3)
putusan pengadilan yang membubarkan Persekutuan Firma dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pasal 48 Pembubaran Persekutuan Firma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, wajib: a. dibuat oleh para sekutu dengan akta otentik dihadapan notaris; dan b. diumumkan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional. Dalam hal sekutu firma lalai, melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembubaran tidak berlaku bagi pihak ketiga. Pasal 49 Dalam hal Persekutuan Firma bubar, para sekutu firma harus melakukan likuidasi atas:nama Persekutuan Firma yang bubar kecuali ditentukan lain dalam perjanjian persekutuan. Para sekutu firma dapat mengangkat pihak ketiga sebagai likuidator dengan persetujuan semua sekutu. Likuidator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam menjalankan tugasnya bertindak sebagai sekutu firma yang berkuasa penuh.
Pasal 50 Dalam hal Persekutuan Firma bubar, para sekutu tidak dapat melakukan tindakan hukum baru atas nama persekutuan, kecuali untuk keperluan pemberesan kekayaan persekutuan.
(1)
(2)
(3) (4)
(5)
(1)
Pasal 51 Dalam jangka waktu 14 (empat betas) hari sejak Persekutuan Firma bubar Likuidator wajib: a. memberitahukan kepada semua kreditor yang diketahui identitas dan alamatnya mengenai pembubaran Persekutuan Firma dengan surat tercatat; dan b. mengumumkan pembubaran dalam surat kabar. Surat pemberitahuan dan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat a. pembubaran persekutuan dan dasar hukumnya; b. nama dan alamat likuidator; c. tata cara pengajuan tagihan; dan d. jangka waktu pengajuan tagihan. Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan dan pengumuman. Tagihan yang diterima dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dinyatakan diterima atau ditolak oleh Likuidator, dalam jangka waktu paling lambat ... sejak tanggal diterimanya ... Catatan: pending mengenai jangka waktu. Kreditor yang mengajukan tagihan sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan kemudian ditolak oleh likuidator, dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal penolakan. Pasal 52 Kewajiban likuidator dalam proses likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, meliputi: a. pencatatan dan pengumpulan kekayaan Persekutuan Firma; b. penentuan tata cara pembagian kekayaan; c. pembayaran kepada kreditor;
www.hukumonline.com
www.hukumonline.com
(2)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
d. pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada sekutu firma; dan e. tindakan lain yang dianggap perlu dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan. Dalam semua surat keluar, pada nama Persekutuan Firma harus ditambah kata-kata "dalam likuidasi". Pasal 53 Likuidator dapat meminta kekurangan dari sekutu firma seimbang dengan bagian masingmasing dalam Persekutuan Firma, jika kekayaan persekutuan tidak mencukupi untuk membayar semua utang persekutuan. Apabila setelah selesainya perhitungan likuidasi terdapat sisa lebih kekayaan Persekutuan Firma, sisa tersebut dibagi seimbang antara para sekutu dengan pemasukan sekutu. Pasal 54 Dalam hal tidak diperjanjikan lain, setelah likuidasi dan pembagian, semua dokumen Persekutuan Firma yang berhubungan dengan pemberesan disimpan oleh sekutu firma yang dipilih dengan suara terbanyak dalam rapat Persekutuan Firma yang dihadiri oleh semua sekutu firma atau yang ditunjuk oleh pengadilan negeri apabila tidak tercapai suara terbanyak.. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi hak setiap sekutu firma untuk memeriksa dokumen tersebut. Pasal 55 Kreditor yang tidak diketahui identitas dan alamatnya pada saat proses likuidasi berlangsung atau kreditor yang tidak menerima surat pemberitahuan pembubaran persekutuan dapat mengajukan tagihannya melalui pengadilan negeri dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak pembubaran persekutuan diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48. Tagihan yang dilakukan kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam hal terdapat sisa kekayaan hasil likuidasi yang belum dibagikan kepada sekutu. Dalam hal sisa kekayaan hasil likuidasi telah dibagikan kepada sekutu dan terdapat tagihan kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekutu wajib membayarnya secara tanggung renteng. Pasal 56 Dalam hal tidak diperjanjikan lain, maka setelah likuidasi dan pembagian sisa harta kekayaan, buku-buku dan surat-surat Persekutuan Firma disimpan oleh sekutu yang dipilih oleh semua sekutu dalam rapat persekutuan yang dihadiri oleh semua sekutu atau yang ditunjuk oleh pengadilan negeri apabila tidak tercapai persetujuan. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi hak sekutu untuk memeriksa buku-buku dan surat-surat Persekutuan Firma. BAB V PERSEKUTUAN KOMANDITER Bagian Kesatu Umum
(1)
Pasal 57 Persekutuan Komanditer mulai berlaku sejak tanggal perjanjian Persekutuan Komanditer ditandatangani oleh para sekutu atau pada tanggal yang ditentukan dalam perjanjian persekutuan.
www.hukumonline.com
www.hukumonline.com
(2)
Perjanjian Persekutuan Komanditer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam akta notaris dalam bahasa Indonesia.
Pasal 58 (1) Persekutuan Komanditer memakai satu nama yang telah disepakati bersama untuk menjalankan suatu usaha. (2) Nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Nama Persekutuan Komanditer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh memuat nama sekutu komanditer, kecuali nama tersebut merupakan nama marga atau keluarga sekutu komplementer. (4) Nama Persekutuan Komanditer harus didahului dengan frase Persekutuan Komanditer atau disingkat PK atau CV. (5) Dalam surat menyurat, barang cetakan yang dikeluarkan oleh Persekutuan Komanditer, nama, alamat, dan tempat kedudukan Persekutuan Komanditer harus disebut dengan jelas. (6) Pihak lain dapat memakai nama dari suatu Persekutuan Komanditer yang bubar, jika ditentukan dalam akta perjanjian Persekutuan Komanditer. (7) Dalam hal akta perjanjian Persekutuan Komanditer tidak mengatur pemakaian nama Persekutuan Komanditer yang telah bubar, nama Persekutuan Komanditer boleh dipakai oleh pihak lain jika disetujui: a. seluruh sekutu dari Persekutuan Komanditer yang bubar; atau b. ahli waris sekutu komplementer, dalam hal nama Persekutuan Komanditer yang bubar tersebut memakai nama sekutu komplementer yang telah meninggal dunia. Catatan: Ayat (6) dan ayat (7) ditinjau kembali dan diusulkan akan dimasukkan dalam Bab Pembubaran. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemakaian Nama Persekutuan Komanditer diatur dengan Peraturan Pemerintah. Bagian Kedua Pendirian
(1)
(2)
Pasal 59 Persekutuan Komanditer didirikan oleh I (satu) atau lebih sekutu komanditer bersama-sama I (satu) atau lebih sekutu komplementer dengan akta perjanjian Persekutuan Komanditer yang dibuat dihadapan notaris dalam bahasa Indonesia. Akta perjanjian Persekutuan Komanditer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sekurang-kurangnya a. nama lengkap, pekerjaan dan tempat tinggal para sekutu; b. nama persekutuan; c. tempat kedudukan persekutuan; d. kegiatan usaha persekutuan; e. saat dimulai dan berakhirnya; f. pemasukan sekutu; dan g. penetapan sekutu komplementer yang berwenang mewakili Persekutuan Komanditer di dalam dan di luar pengadilan.
Pasal 60 ketentuan dalam Pasal 59 secara mutatis mutandis berlaku juga bagi setiap perubahan dalam akta perjanjian Persekutuan Komanditer termasuk perpanjangan jangka waktu Persekutuan Komanditer. www.hukumonline.com
www.hukumonline.com
Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban Pasal 61 Dalam hal seorang sekutu komplementer keluar dari Persekutuan Komanditer dan Persekutuan Komanditer dilanjutkan, maka sekutu yang bersangkutan tetap bertanggung jawab atas kewajiban Persekutuan Komanditer sebelum sekutu yang bersangkutan keluar.
(1) (2) (3)
Pasal 62 Setiap masuknya sekutu baru harus disetujui oleh semua sekutu yang ada dan dinyatakan dalam akta perubahan yang dibuat secara notariil. Sekutu baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya bertanggung jawab atas perikatan, yang dibuat setelah yang bersangkutan menjadi sekutu. Dalam hal masuknya sekutu komplementer ke dalam persekutuan komanditer, maka yang bersangkutan bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng.
Pasal 63 Sekutu komanditer bertanggung jawab tidak melebihi bagian pemasukannya dalam persekutuan atas kerugian persekutuan dan tidak berkewajiban untuk mengembalikan bagian keuntungan yang pernah diterimanya.
(1) (2)
(1) (2)
(3) (4) (5)
Pasal 64 Sekutu komanditer tidak berwenang melakukan pengurusan persekutuan terhadap pihak ketiga. Dalam hal sekutu komanditer melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara pribadi, maka sekutu komanditer bertanggung jawab penuh terhadap pihak ketiga sebagaimana sekutu komplementer. Pasal 65 Dalam akta perjanjian persekutuan komanditer dapat ditentukan bahwa sekutu komanditer ditugaskan sebagai pengawas persekutuan. Dalam akta perjanjian persekutuan komanditer dapat ditentukan bahwa sekutu komplementer dapat melakukan tindakan pengurusan tertentu setelah mendapat persetujuan lebih dahulu dari sekutu komanditer. Penugasan sekutu komanditer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengikat perikatan yang dibuat oleh sekutu komplementer. Perikatan yang buat oleh sekutu komplementer tanpa mengindahkan pembatasan sebagaimana dimaksud, pada ayat (2) tetap sah dan mengikat persekutuan komanditer. sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan tanggung jawab dari sekutu komplementer. Bagian Keempat Pembubaran Persekutuan Komanditer dan Likuidasi
Pasal 66 Persekutuan komanditer bubar karena a. hal-hal yang diatur dalam perjanjian; b. dengan musnahnya barang atau diselesaikannya usaha yang menjadi tujuan persekutuan;
www.hukumonline.com
www.hukumonline.com
c. d. e. f. g. h.
(1)
(2)
(1)
(2)
(3)
(1) (2)
(1)
(2)
kesepakatan para sekutu; keluarnya seorang sekutu atau lebih, sehingga persekutuan hanya tinggal seorang sekutu; meninggalnya seorang sekutu, sehingga persekutuan tinggal seorang sekutu; kepailitan seorang atau beberapa orang sekutu, sehingga persekutuan hanya tinggal seorang sekutu; seorang sekutu berada di bawah pengampuan; atau putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pasal 67 Persekutuan komanditer, yang didirikan untuk jangka waktu tertentu, sebelum jangka waktu tersebut lewat, tidak dapat dituntut pembubarannya oleh seorang sekutu komanditer atau sekutu komplementer kecuali dengan alasan yang sah. Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain a. seorang sekutu komanditer atau sekutu komplementer tidak memenuhi kewajibannya; b. karena sakit terus menerus dan tidak mampu melaksanakan pekerjaannya; dan c. alasan lain yang didasarkan atas putusan hakim. Pasal 68 Dalam hal persekutuan komanditer bubar, sekutu komplementer yang berwenang mengurus harus melakukan likuidasi atas nama persekutuan, kecuali jika ditentukan lain dalam anggaran dasar atau jika rapat sekutu komplementer yang dihadiri oleh semua sekutu komplementer sepakat memutuskan mengangkat pihak ketiga sebagai likuidator. Dalam hal kata sepakat tidak tercapai diantara para sekutu komplementer, maka pengadilan negeri dapat menentukan likuidator, dengan mengindahkan kepentingan semua sekutu dari persekutuan. Dalam hal likuidator bukan sekutu komplementer, maka likuidator itu menjalankan tugasnya bertindak sebagai, sekutu komplementer yang berkuasa penuh untuk mengurus persekutuan. Pasal 69 Likuidator dapat meminta kekayaan sekutu komplementer, jika kekayaan persekutuan tidak mencukupi untuk membayar semua utang persekutuan. Dalam hal setelah likuidasi terdapat sisa kekayaan persekutuan, maka sisa tersebut dibagikan kepada semua sekutu seimbang dengan pemasukan masing-masing. Pasal 70 Apabila tidak diperjanjikan lain, setelah likuidasi dan pembagian, buku-buku dan surat-surat persekutuan komanditer disimpan oleh sekutu komplementer yang dipilih dengan kesepakatan dalam rapat yang dihadiri oleh semua sekutu, komplementer, atau yang ditunjuk oleh pengadilan negeri jika tidak tercapai kata sepakat. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi hak para sekutu untuk memeriksa buku-buku dan surat-surat tersebut. BAB VI KEWAJIBAN PENDAFTARAN
(1)
Pasal 71 Pemilik Usaha Perseorangan wajib mendaftarkan Usaha Perseorangan dalam Daftar yang disediakan untuk itu di Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia
www.hukumonline.com
www.hukumonline.com
(2)
(3) (4) (5)
Republik Indonesia yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan Usaha Perseorangan. Pendaftaran sebagaimana, dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan oleh pemilik Usaha Perseorangan atau kuasanya dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dimulainya usaha. Daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuka untuk umum. Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan biaya yang besarnya diatur dengan Peraturan Pemerintah. Ketentuan lebih lanjut mengenai Persyaratan, Tata Cara Pendaftaran, Bentuk dan Isi Daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.
Pasal 72 Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 tidak berlaku terhadap Usaha Perseorangan yang: a. diurus, dijalankan atau dikelola sendiri oleh pemiliknya atau anggota keluarga/kerabat terdekat; b. pedagang keliling, pedagang asongan, pedagang pinggir jalan atau pedagang kaki lima c. jumlah peredaran usaha atau aset sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang usaha mikro dan/atau d. bidang usahanya tidak memerlukan perizinan dari instansi tertentu.
(1)
(2)
(3) (4) (5)
Pasal 73 Para sekutu firma wajib mendaftarkan akta perjanjian Persekutuan Firma dalam Daftar yang disediakan untuk itu di Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan Persekutuan Firma. Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diajukan permohonannya oleh Sekutu Firma atau kuasanya dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pendirian. Daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuka untuk umum. Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan biaya yang besarnya diatur dengan Peraturan Pemerintah. Ketentuan lebih lanjut mengenai Persyaratan, Tata Cara Pendaftaran, Bentuk dan Isi Daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.
Pasal 74 Sekutu Firma wajib mendaftarkan akta perjanjian Persekutuan Firma dalam daftar perusahaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. Pasal 75 Dalam hal pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 belum dilakukan, maka Persekutuan Firma oleh pihak ketiga dianggap: a. menjalankan segala jenis usaha; b. didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan jangka waktunya; dan c. semua sekutu firma berwenang melakukan perbuatan hukum dan dapat mewakili atas nama Persekutuan Firma. Pasal 76 Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dan Pasal 75 berlaku juga bagi setiap perubahan dalam Perjanjian Persekutuan Firma dan perpanjangan jangka waktu Persekutuan Firma.
www.hukumonline.com
www.hukumonline.com
(1)
(2)
(3) (4) (5)
Pasal 77 Para sekutu komplementer wajib mendaftarkan akta perjanjian Persekutuan Komanditer dalam Daftar yang disediakan untuk itu di Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan Persekutuan Komanditer. Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diajukan permohonannya oleh sekutu komplementer atau kuasanya dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pendirian. Daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuka untuk umum. Pendaftaran sebagaimana,dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan biaya yang besarnya diatur dengan Peraturan Pemerintah. Ketentuan lebih lanjut mengenai Persyaratan, Tata Cara Pendaftaran, Bentuk, dan Isi Daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.
Pasal 78 Sekutu komplementer wajib mendaftarkan akta perjanjian Persekutuan Komanditer dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. Pasal 79 Dalam hal pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 belum dilakukan maka Persekutuan Komanditer oleh pihak ketiga dianggap: a. menjalankan segala jenis usaha; b. didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan jangka waktunya; dan c. semua sekutu komplementer berwenang melakukan perbuatan hukum dan dapat mewakili atas nama Persekutuan Komanditer. Pasal 80 Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dan Pasal 79 berlaku juga bagi setiap perubahan dalam perjanjian dan perpanjangan jangka waktu Persekutuan Komanditer. BAB VII KETENTUAN PERALIHAN
(1)
(2)
(3)
Pasal 81 Akta, pendirian Persekutuan Firma dan Persekutuan Komanditer yang telah disahkan atau anggaran dasar yang perubahannya telah disetujui sebelum Undang-Undang ini berlaku, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini. Akta pendirian Persekutuan Firma dan Persekutuan Komanditer yang belum disahkan atau anggaran dasar yang perubahannya belum disetujui pada saat berlakunya Undang-Undang ini, harus disesuaikan dengan ketentuan UndangUndang Undang ini. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku, semua persekutuan yang didirikan dan telah disahkan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, harus telah disesuaikan dengan Undang-Undang ini. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 82
www.hukumonline.com
www.hukumonline.com
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku: 1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek, Staatsblad 1847: 23) yang mengatur Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Komanditer; 2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel voor Indonesie, Staatsblad 1847: 23) yang mengatur Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Komanditer; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 83 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab UndangUndang Hukum Dagang yang mengatur mengenai Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Komanditer dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Pasal 84 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan Di Jakarta, Pada Tanggal...... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Ttd. SUSILO BAMBANG YODHOYONO Diundangkan Di Jakarta, Pada Tanggal...... MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, Ttd. HAMID AWALUDIN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN.... NOMOR....
www.hukumonline.com
www.hukumonline.com
RANCANGAN PENJELASAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR...... TAHUN.... TENTANG USAHA PERSEORANGAN DAN BADAN USAHA BUKAN BADAN HUKUM I.
UMUM Pembangunan nasional merupakan pencerminan kehendak untuk terus-menerus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara adil dan merata, serta mengembangkan kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan negara yang maju dan demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional diperlukan berbagai sarana penunjang, antara lain berupa tatanan hukum yang mendorong, menggerakkan, dan mengendalikan berbagai kegiatan pembangunan di bidang ekonomi. Salah satu tatanan hukum yang diperlukan dalam menunjang pembangunan ekonomi adalah ketentuan di bidang Usaha Perseorangan dan Badan Usaha Bukan Badan Hukum yang pada saat ini Usaha Perseorangan belum ada pengaturannya sedangkan Badan Usaha Bukan Badan Hukum masih didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang mengatur Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Komanditer. Dengan lahirnya Undang-Undang tentang Usaha Perseorangan dan Badan Usaha Bukan Badan Hukum sebagai bagian integral dari dunia usaha nasional diharapkan Usaha Perseorangan dan Badan Usaha Bukan Badan Hukum dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam pembangunan sehingga tujuan pembangunan nasional pada umumnya dan tujuan pembangunan ekonomi pada khususnya dapat tercapai. Usaha Perseorangan dan Badan Usaha Bukan Padan Hukum merupakan badan usaha yang tidak mempunyai kedudukan sebagai badan hukum yang dipergunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhannya dengan mengadopsi peraturan-peraturan yang mengaturnya yaitu berdasarkan sistem hukum perdata barat sebagaimana tercantum dalam dua kodifikasi yang sampai sekarang masih berlaku yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Oleh karena itu sesuai dengan sistem hukum perdata yang berlaku serta asas hukum yang diakui yaitu adanya kebebasan berkontrak para pihak tetap mempunyai kebebasan mengatur tentang apa yang berlaku bagi mereka para pendiri baik secara internal maupun eksternal. Meskipun demikian kebebasan mengatur sendiri tetap dalam batas-batas tidak bertentangan dengan undang-undang, tidak melanggar norma kesopanan dan kesusilaan, dan tidak melanggar ketertiban umum. Ketentuan yang mengatur tentang kegiatan Usaha Perseorangan dan Badan Usaha Bukan Badan Hukum yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tersebut dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada pada saat ini oleh karena ketentuan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tidak mengatur hal-hal yang sangat penting dalam kegiatan Usaha Perseorangan dan Badan Usaha Bukan Badan Hukum, antara lain yaitu ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang Usaha Perseorangan, hak dan kewajiban para sekutu, serta kewajiban pendaftaran dan kewajiban memberitahukan kegiatan usaha berakhir. Selain itu, dengan perkembangan yang sangat pesat di bidang ekonomi, maka sudah saatnya apabila ketentuan-ketentuan tentang Usaha Perseorangan dan Badan Usaha Bukan Badan Hukum diatur dalam suatu undang-undang yang baru, dengan tetap mengacu pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945. Di dalam Undang-Undang ini diatur tentang Usaha Perseorangan dan persekutuan yang bertujuan mencari keuntungan bersama dan mendayagunakan pemasukan para sekutu yaitu Persekutuan Perdata (Maatschap), Persekutuan Firma (Fa), dan Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennootschap). Di dalam Persekutuan Komanditer terdapat
www.hukumonline.com
www.hukumonline.com
dua jenis sekutu yang berlainan sifat dan tugasnya, yaitu: sekutu komplementer atau yang lazimnya disebut sekutu aktif atau sekutu pengurus/kerja dan sekutu komanditer atau lazimnya disebut sekutu diam atau sekutu pasif. Di dalam Undang-Undang ini juga diatur pembagian kewenangan antara para sekutu berkenaan dengan pengurusan persekutuan (beheren) secara intern. Adapun yang dimaksud pengurusan adalah kewenangan melakukan segala macam perbuatan yang lazimnya termasuk kegiatan persekutuan sehari-hari, dengan memperhatikan maksud dan tujuan persekutuan yang bersangkutan. Dengan demikian ruang lingkup kewenangan pengurusan tersebut dibatasi oleh jenis persekutuan yang bersangkutan. II.
PASAL DEMI PASAL Pasal 1
Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan "bertentangan dengan ketertiban umum" antara lain adalah bertentangan dengan perasaan kebangsaan dan SARA. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Tanggal pertama kali kegiatan usaha dilakukan dapat dibuktikan dengan segala alat bukti menurut peraturan perundang-undangan. Pasal 8 Yang dimaksud dengan "seluruh kekayaannya" adalah segala kebendaan si berutang baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik ada atau yang akan ada di kemudian hari. Yang dimaksud dengan, "atas utang Usaha Perseorangan" adalah segala perikatan yang lahir dari kegiatan atau berkaitan dengan usaha Perseorangan. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10
www.hukumonline.com
www.hukumonline.com
Cukup jelas. Pasal 11 Di dalam hal Usaha Perseorangan berakhir, maka "penyelesaian kewajiban usaha" dalam hal: Huruf a dilakukan oleh ahli waris. Huruf b dilakukan oleh pengampu. Huruf c dilakukan oleh kurator. Huruf d berakhirnya usaha perseorangan dinyatakan dengan pemberitahuan kepada kantor wilayah Departemen Hukum dan HAM yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan usaha perseorangan dan diselesaikannya semua kewajiban yang berkaitan dengan kegiatan usahanya. Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud dengan "berakhir karena meninggal dunia" adalah bahwa Usaha Perseorangan dimaksud tidak lagi dijalankan oleh pemilik Usaha Perseorangan yang meninggal tersebut. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 12 Ayat (1) Tanggal yang ditentukan dalam perjanjian persekutuan adalah tanggal sebelum atau setelah perjanjian persekutuan ditandatangani. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 13 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas.
www.hukumonline.com
www.hukumonline.com
Huruf h Cukup jelas. Huruf i Tanggung jawab, hak, dan kewajiban sekutu adalah baik intern antar para sekutu maupun ekstern terhadap pihak ketiga. Pasal 14 Apabila tempat kedudukan persekutuan di desa maka harus disebutkan nama kecamatan dan kabupaten atau kota. Pasal 15 Ayat (1) Mengingat bahwa "pemasukan" (inbreng) merupakan sifat hakiki dan persekutuan, maka orang yang tidak memasukkan uang, barang, tenaga, keahlian, dan/ atau klien/langganan bukan merupakan sekutu. Dalam hal hanya terdapat 2 (dua) orang pendiri dan salah satu pendiri tidak memasukkan uang, barang, tenaga, keahlian, dan/atau klien/langganan maka tidak ada persekutuan. Dalam pengertian klien langganan termasuk juga keuntungan tambahan yang diperoleh karena nama baik (goodwill). Ayat (2) Yang dimaksud dengan "rincian" adalah uraian yang menerangkan mengenai jenis atau macam, jumlah, status, tempat kedudukan apabila barang berupa barang tidak bergerak, dan lain-lain yang dianggap perlu demi kejelasan mengenai penyetoran tersebut dengan demikian tidak boleh disebut secara umum, misalnya sekutu menyatakan memasukan seluruh barang bergerak miliknya. Ayat (3) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan "pemanfaatan atas barang" adalah pemanfaatan atas barang secara langsung (dan/ atau hasil yang diperoleh dari pemanfaatan barang tersebut. Ayat (4) Yang dimaksud dengan "milik bersama yang tidak dapat dibagi dari semua sekutu" (gebonden mede eigendom) adalah bahwa para sekutu tidak dapat menuntut agar barang milik bersama tersebut dibagi di antara para sekutu. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Yang dimaksud dengan barang yang "tidak dapat didaftarkan" atas nama persekutuan misalnya hak atas tanah yang tunduk pada hukum agraria yang berlaku, walaupun barang tersebut dicatat atas nama semua sekutu, tetapi barang tersebut adalah untuk kepentingan persekutuan. Ayat (7) Oleh karena penyerahan hak milik yang dimaksud pada ayat ini adalah untuk kepentingan persekutuan guna mencapai maksud dan tujuan persekutuan, maka barang tersebut sekalipun tercatat atas nama semua sekutu tetapi tidak karena hukum menjadi jaminan bagi perikatan pribadi sekutu sehingga tidak dapat disita oleh kreditor pribadi sekutu. Ayat (8) Cukup jelas. Ayat (9)
www.hukumonline.com
www.hukumonline.com
Cukup jelas. Ayat (10) Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Yang dimaksud dengan "sesuai yang diperjanjikan" adalah para sekutu dapat memperjanjikan dalam akta perjanjian persekutuan, bahwa tidak semua hasil yang diperoleh dari tenaga dan/atau keahliannya dimasukkan ke dalam persekutuan untuk dibagi. Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Ayat (1) Yang dimaksud dengan "akta persekutuan" termasuk juga perubahan atas fakta persekutuan yang dibuat secara sah. Yang dimaksud dengan "pemasukan masing-masing sekutu" adalah pemasukan awal maupun pemasukan kemudian. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Perubahan bagian masing-masing sekutu dapat terjadi antara lain karena adanya pemasukan kemudian yang dihasilkan sekutu berdasarkan penilaian terhadap kualitas kinerja sekutu, keahlian, kepuasan pelanggan, dan kerja sama dengan sekutu lainnya, atau karena tambahan pemasukan dan/atau perubahan jumlah sekutu. Pasal 21 Cukup jelas. Pasal 22 Ayat (1) Yang dimaksud dengan "pengurusan persekutuan" adalah pengurusan dalam rangka mengelola persekutuan sehari-hari (beheersdaden) dan tidak mencakup wewenang melakukan perbuatan kepemilikan (beschikkingsdaden). Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah untuk melindungi sekutu lainnya terhadap sekutu yang tidak bertindak dengan beritikad baik dan penuh tanggung jawab. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5)
www.hukumonline.com
www.hukumonline.com
Yang dimaksud dengan "akta tersendiri" adalah surat kuasa berupa akta di bawah tangan atau akta notaris. Ayat (6) Cukup jelas. Pasal 23 Lihat Penjelasan Pasal 22. Pasal 24 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) dan Ayat (4) Ketentuan ini dimaksudkan sebagai pengaturan internal antara para sekutu. Ayat (5) Ketentuan pada ayat ini dimaksudkan sebagai perwujudan asas praduga itikad baik yang berlaku dalam hukum perdata. Pasal 25 Cukup jelas. Pasal 26 Cukup jelas. Pasal 27 Huruf a Yang dimaksud dengan "memberi kuasa secara timbal balik untuk melakukan pengurusan" adalah apa yang dilakukan oleh masing-masing sekutu juga mengikat sekutu lain untuk bagiannya, meskipun sekutu tersebut tidak meminta persetujuan para sekutu lain. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Yang dimaksud dengan "memakai barang milik persekutuan sesuai dengan peruntukannya" adalah memakai barang sesuai dengan kepentingan persekutuan dan tidak menghalangi sekutu lain untuk memakai barang tersebut sesuai hak para sekutu. Huruf d Cukup jelas. Pasal 28 Cukup jelas. Pasal 29 Cukup jelas. Pasal 30 Cukup jelas.
www.hukumonline.com
www.hukumonline.com
Pasal 31 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Yang dimaksud "sesuai dengan yang diperjanjikan" adalah sesuai dengan perimbangan bagian masing-masing sekutu dalam persekutuan atau sesuai dengan perimbangan lainnya. Ayat (5) Yang dimaksud dengan "kewajiban yang tidak dapat dibagi" adalah kewajiban berupa penyerahan barang dan/atau jasa secara utuh misalnya penyerahan gedung kantor, mobil, dan lain-lain. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Pasal 32 Cukup jelas. Pasal 33 Cukup jelas. Pasal 34 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan "barang yang dimasukkan dalam persekutuan" apabila yang dimasukkan dalam persekutuan adalah pemanfaatan atas barang tersebut. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Pasal 35 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) "Perjanjian persekutuan baru" dimaksud dapat dibuat dengan ahli waris dari sekutu yang meninggal dunia dan/atau pihak lain.
www.hukumonline.com
www.hukumonline.com
Ayat (3) Yang dimaksud dengan "yang bersangkutan" adalah: − ahli waris dalam hal sekutu meninggal dunia; − kurator dalam hal sekutu dinyatakan pailit; dan − pengampu dalam hal sekutu dibawah pengampuan. Pasal 36 Cukup jelas. Pasal 37 Cukup jelas. Pasal 38 Ayat (1) Yang dimaksud dengan "satu nama yang telah disepakati" dapat berupa nama dari salah seorang sekutu, para sekutu bersama-sama atau satu nama lainnya yang disepakati bersama. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Yang dimaksud dengan "pihak lain" adalah para sekutu yang akan melanjutkan usaha dari persekutuan yang telah bubar. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Pasal 39 Cukup jelas. Pasal 40 Cukup jelas. Pasal 41 Cukup jelas. Pasal 42 Cukup jelas. Pasal 43 Ayat (1)
www.hukumonline.com
www.hukumonline.com
Yang dimaksud dengan "akta perjanjian Persekutuan Firma tidak menentukan lain" misalnya menurut perjanjian persekutuan tindakan sekutu yang bersangkutan harus terlebih dahulu memerlukan persetujuan sekutu lainnya. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 44 Walaupun setiap sekutu bertanggung jawab secara tanggung renteng dengan Persekutuan Firma, akan tetapi kreditor Persekutuan Firma dapat memilih untuk melaksanakan hak tagihnya terlebih dahulu atau langsung kepada Persekutuan Firma atau kepada satu sekutu atau lebih. Pasal 45 Ketentuan dalam pasal ini didasarkan atas pertimbangan bahwa sekutu yang baru masuk ke dalam Persekutuan Firma yang sudah ada sewajarnya memikul semua akibat penyertaannya dalam Persekutuan Firma tersebut. Salah satu akibat dimaksud adalah bahwa setiap sekutu firma bertanggung jawab penuh secara pribadi atas semua perikatan Persekutuan Firma terhadap pihak ketiga, termasuk perikatan yang dibuat Persekutuan Firma sebelum ia masuk. Dengan demikian ketentuan ini memberikan kepastian bagi pihak ketiga berkenaan dengan penerapan ketentuan likuidasi atau pemberesan terhadap sekutu firma yang baru. Pasal 46 Cukup jelas. Pasal 47 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Yang dimaksud dengan "putusan pengadilan" antara lain: karena Persekutuan Firma melakukan tindak pidana korporasi sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau tuntutan Jaksa berdasarkan alasan yang sah dan terbukti bahwa Persekutuan Firma melanggar ketertiban umum atau kesusilaan. Pasal 48 Cukup jelas. Pasal 49 Ayat (1) Yang dimaksud dengan "ditentukan lain dalam perjanjian persekutuan" adalah dalam hal akta perjanjian Persekutuan Firma memberikan wewenang kepada sekutu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3).
www.hukumonline.com
www.hukumonline.com
Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 50 Cukup jelas. Pasal 51 Cukup jelas. Pasal 52 Cukup jelas. Pasal 53 Cukup jelas. Pasal 54 Cukup jelas. Pasal 55 Cukup jelas. Pasal 56 Cukup jelas. Pasal 57 Cukup jelas. Pasal 58 Ayat (1) Yang dimaksud dengan "satu nama yang telah disepakati" dapat berupa nama dari salah seorang sekutu komplementer, para sekutu bersama-sama atau satu nama lainnya yang disepakati bersama. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Larangan pada ayat ini dimaksudkan untuk menghindarkan terjadinya kesan yang keliru pada pihak ketiga tentang kedudukan sekutu komanditer. Ayat (4) Yang dimaksud dengan CV adalah singkatan dari Commanditaire Vennootschap yang lazim dipakai dalam masyarakat untuk Persekutuan Komanditer. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Yang dimaksud dengan "pihak lain" adalah para sekutu komanditer maupun sekutu komplementer yang akan melanjutkan usaha dari persekutuan yang telah bubar
www.hukumonline.com
www.hukumonline.com
Ayat (7) Huruf a Yang dimaksud dengan "seluruh sekutu" adalah baik sekutu komanditer maupun sekutu komplementer yang ada maupun yang bukan menjadi sekutu lagi. Huruf b Cukup jelas. Ayat (8) Cukup jelas. Pasal 59 Cukup jelas. Pasal 60 Cukup jelas. Pasal 61 Cukup jelas. Pasal 62 Cukup jelas. Pasal 63 Cukup jelas. Pasal 64 Cukup jelas. Pasal 65 Cukup jelas. Pasal 66 Cukup jelas. Pasal 67 Cukup jelas. Pasal 68 Cukup jelas. Pasal 69 Cukup jelas. Pasal 70 Cukup jelas. Pasal 71
www.hukumonline.com
www.hukumonline.com
Cukup jelas. Pasal 72 Cukup jelas. Pasal 73 Cukup jelas. Pasal 74 Cukup jelas. Pasal 75 Cukup jelas. Pasal 76 Cukup jelas. Pasal 77 Cukup jelas. Pasal 78 Cukup jelas. Pasal 79 Cukup jelas. Pasal 80 Cukup jelas. Pasal 81 Cukup jelas. Pasal 82 Cukup jelas. Pasal 83 Cukup jelas. Pasal 84 Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR.........
www.hukumonline.com
