?~u.~~~~

g

LEMBAR DISPOSISI / CATATAN

DINAS KOMUNlKASI, INFORMATlKA DAN KEHUMASAN PROVINSI DKI JAKARTA Tanggal Masuk

Se1uc&cL

Indek'.........................................

:

J?

~pr;. :.. ~q!J..

~

.

3 b,?;o

Kode

·~\7;Y.0.~~i::::~o/?~u.~~~~

Hal/lsi Ringkas

...........................................

·.!ftf~~iifJ/IgiP.lVJJ]~~/JC ~ d0. L ~. KPf!l.V?!!. O'.'!f"'Y.".(2hU. r£V)a;t ) .

Tgl./Nomor Surat Asa I

Instruksi /Informasi :

Diteruskan / Kepada : 1. Sekretaris 2. Kabid Media Massa

~/~· ~r

..

cf~~~ft~ TL-I

Sesudah digunakan harap segera dikembalikan Kepada: * Caret yang tidak perlu

~abid Informasi Publik 4. Kabid SIM 5. Kabid Infrastruktur Perangkat Lunak 6. Kabid Infrastruktur Perangkat Keras 7. Kabid POSTEL

~.~

~~

<61 e

.

AL

~ : .I\9.I~II..~.I. .. }.~9.f.'.~'JA..~I. ~~.~.AT K~

@

LEMBAR DISPOSISII CATATAN Tanggal Masuk : ...?5...A.\J::.:....?Q.1.1

Indek

~.~7.~}.~ ~.2..t.Z

:

Hall isi Ringkas

: .F..?p..Y.?mp.~.:j,.C?.o. ..B.~.9.:j.,+. .. R.'?:p.!?.t. ..~.q.c?.r.q.J.'?:~.~.~.~

Tgl./Nomor Surat

: ..1.o.. A.~.8 ~.QJJ.t 1.??JKrf..IV"JJJI.?Q.~.!

..

As a I

:

.

&.9.;1,..:j,

Instruksi Iinformasi •

Kepada: Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

-b~~1v fMt0

f

~:~~::~ ~.i.~.~.~.~.~~~.~~~~~.~~.~.~.~~ ~.i.~~~~~~i.~.~.~ N.4 S.~.f. ?Q.l.l ..

• Coret yang tidak perlu

..

~.

JAYARAYA

tD DARI

~ ;< c..Lc..?l;,,? No. Urut

007230

V,<e,

~~""

\

I Tgl. Surat

Kode

p

10 AGUSTUS 2011

KOMISI INFORMASI PUSAT RI

KEPADA: GUBERNUR PROVINSI OKI JAKARTA

Ringkasan surat I disposisi PENYAMPAIAN HASIL RAPAT KOORDINASI SEHUBUNGAN DENGAN TELAH DISELENGGARAKANNYA RAPAT KOORDINASI NASIONAL KOMISI INFORMASI TAHUN 2011 PADA TANGGAL 30 JUNI - 2 JULI 2011 DENGAN INI DAPAT KAMI SAMPAIKAN SURAT KEPUTUSAN KOMISI INFORMASI PUSAT NOMOR: IIKEP/KIPNIll/2011 TENTANG HASIL RAPAT KOORDINASI NASIONAL KOMISIINFORMASI TAHUN 2011 ATAS PERHATIAN BAPAK DIUCAPKAN TERIMA KASIH ______.------------------------------------------------------------- N

IWakii Gubernur

D

ISekretaris Oaerah

0

loeputi Gubernur Bidang : Asisten: Pemerintahan I Perekonomian & Adm

I

D I Pembangunan & LH 0 IKesmas Iinspektorat D IBappeda

D [J D D

D

!BPKO

D

IWalikota : I Bupati Kepulauan Seribu

'

,

I

Oinas

Lembaga Teknis I Daerah Satpol PP

I

.'

2 :-

=0

'

\

Biro

I"

RSUO/RSKO

J

BUMO SKPO Lainnya

'

j,

'iii .

I

~

\

~< .

\'/

D \0

D D D D

I:::::::::::::::

D

I

I

I

~

KOMISIINFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, IOAgustus 2011

0072 30 Nomor Hal Lampiran

: \1."2. IKIPNIIII2011 : Penyampaian Hasil Rapat Koordiansi : 1 Bundel

Yang Terhormat (Daftar nama terlampir) di Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah diselenggarakannya Rapat Koordinasi Nasional Komisi Informasi tahun 2011 pada tanggal 30 Juni - 2 juli 2011 dengan ini dapat kami sampaikan Surat Keputusan Komisi Informasi Pusat nomor: I IKEP/KIPIVIII120 11, tentang Hasil Rapat Koordinasi Nasional Komisi Informasi tahun 2011 Demikian surat ini Kami sampaikan, atas perhatian Bapak Kami mengucapkan terima kasih.

n

r

. '.J

::::t

Ij

~\)

7.

2 3 AUG 2011.

~r b18

G 7.\)\\

5u

Daftar: 1. Ketua OPR RI 2. Ketua MA-RI 3. Ketua UKP4 4. Menteri Kominfo S. Menteri Menpan dan RB; Gubernur di seluruh Indonesia 7. Ketua KI Provinsi Provo Banten 8. Ketua KI Provinsi Provo Jabar 9. Ketua KI Provinsi Provo Jateng 10. Ketua KI Provinsi Provo latim I I. Ketua KI Provinsi Provo Lampung 12. Ketua KI Provinsi Provo Sumatera Selatan 13. Ketua KI Provinsi Provo Sulawesi Selatan 14. Ketua KI Provinsi Provo Gorontalo 15. Ketua KI Provinsi Provo Kepulauan Riau 16. Ketua KI Provinsi ProVo DIY 17. Arsip

&

~

~

KOMISIINFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA Nomor: 0 I /KEP/KIP/V1I/20 11 TENTANG HASIL RAPAT KOORDINASI NASIONAL KOMISI INFORMASI TAHUN 2011 KETUA KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA

Menimbang: a. bahwa Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalakan Undang-Undang nomor ·14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaanya; b. bahwa untuk mengetahui permasalahan dan dinamika di antara Komisi Informasi Provinsi yang sudah terbentuk dan Pemerintah Daerah Provinsi yang tengah membentuk Komisi Informasi Provinsi; c. bahwa untuk membangun kesepahaman bersama dalam implementasi UndangUndang nomor 14 T:ihun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaanya perlu diadakannya rapat koordiansi yang dihadiri 8 (delapan) Komisi Informasi Provinsi dan 15 Pemeritah Daerah Provinsi yang tengah membentuk Komisi Informasi Provinsi; d. bahwa bedasarkan pertimbagan huruf a, b, dan c perlu di tetapkan hasii Keputusan Ketua Komisi Informasi Tentang HASIL RAPAT KOORDINASI NASIONAL KOMISI INFORMASI TAHUN 2011; Mengingat: I. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48/P' Tahun 2009 tentang Pengangkatan sebagai Anggota Komisi lnformasi Pusat Periode Tahun 2009-2013; 3. Pasal 9 huruf c Surat Keputusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor : 02/Kep/Kip/Iv/20 10 Tentang Tata Tertib Komisi Informasi Pusat;

5. Rapat Koordinasi Nasional tanggal 30 Juni - 2juli 2011; Memutuskan: Menetapkan: Hasil Rapat Koordinasi Nasional Komisi Informasi Tahun 20 I I Pertama:

Mengesahkim Berita Acara Rapat Koordinasi Nasional Komisi informasi tahun 2011 sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.

Kedua:

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan kembali dan dilakukan perbaikan apabila di ketahui terdapat kekeliruan di kemudian hari. Ditetapkan di: Jakarta pada tanggal: 5 Juli 2011

Tembusan diberikan kepada Yth: 1. Ketua DPR Rl 2. Ketua MA-RI 3. Ketua UKP4 4. Menteri Kominfo 5. Menteri Menpan dan RB; 6. Menteri Dalam Negeri 7. Gubernur di seluruh Indonesia 8. Ketua KI Provinsi di Seluruh Indoensia 9. Arsip

2

NOMOR:

1IKEPIKIP/VIII2011

KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA

BERITA ACARA RAPAT KOORDINASI NASIONAL KOMISI INFORMASI TAHUN 2011

Pada hari Kamis, 30 Juni 20 II sampai dengan Sabtu 2 Juli 20 II Komisi Informasi Pusat telah melaksanakan Rapat Koordinasi Nasional dengan tema "Satu Tahun Pelaksanaan UU No 14 Tahun 2011 tentang Keterbukaan Informasi Publ ik, di Hotel Saphir Yogyakarta, yang dihadiri 8 (delapan) Komisi Informasi Provinsi dan 15 Provinsi yang tengah membentuk Komisi Informasi Provinsi; Rapat koordinasi nasional memutuskan untuk mensepakati dan mengeluarkan rekomendasi seperti berikut: Permasalahan

Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimandatk1m oleh UU No 14 Tahun 20 II tentang Keterbukaan Informasi, Komisi Informasi telah menghadapi berbagai persoalan yang dibahas dalam Rakornas ini: 1. Telah terbentuk 8 Komisi Informasi Provinsi, namun belum ada standarisasi pembentukan sekretariat Komisi Informasi di daerah. 2. Belum ada dasar hukum yang cukup kuat dalam menentukan standar honorarium bagi Komisioner. 3. Fungsi kesekretariatan Komisi Informasi, tidak hanya memberikan dukungan anggaran dan administratif keuangan namun juga dukungan administratif penyelesaian sengketa informasi yang membutuhkan kompetensi kepaniteraan dan tidak dimiliki kompetensinya oleh satuan kerja di bidang informasi dan komunikasi di Daerah. 4. Intensitas sosialisasi yang tinggi di tengah kelambanan implementasi Permendagri No. 35/20 I 0 yang mengatur tentang PPID oleh Pemerintah Daerah diperkirakan akan

3

5.

Diperlukan kepastian hukum acara penyelesaian sengketa informasi di Pengadilan dengan mempertimbangkan skema yang cepat agar tidak mereduksi kemanfaatan informasi yang disengketakan.

Pertimbangan

Seluruh Komisi Informasi dan perwakilan satuan kerja daerah yang hadir bersepakat bahwa diperlukan beberapa langkah strategis dan agenda bersama dalam mempercepat pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Upaya mendorong percepatan dilakukan dengan mempertimbangkan pentingnya (i) menyatukan persepsi para pihak tentang UU KIP dan peran Komisi Informasi; (ii) jaminan kualitas dalam pelaksanaan layanan informasi, dan (iii) kesatuan hukum dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Untuk itu diperlukan beberapa langkah strategis yang yang menyangkut beberapa hal berikut: I. 2. 3. 4.

Mempercepat penerapan standar layanan informasi oleh Badan Publik 1/ Penerapan standar baku administrasi penyelesaian sengketa oleh seluruh Komisi Informasi. Kepastian struktur kelembagaan kesekretariatan Komisi Informasi, termasuk kompetensi personal, dan dukungan administrasi keuangan bagi sektretariat komisi informasi. Memperluas pemahaman di masyarakat tentang UU KIP dan peran Komisi Informasi.

Keputusan & Rekomendasi

A. Bidang Kelembagaan 1. Struktur sekretariat KI Provinsi diusulkan eselon III-A dengan dibantu kasubbag yang menangani urusan umum (perlengkapan, personalia dan keuangan), perencanaan dan program; serta kepaniteraan (administrasi pengaduan dan penyelesaian sengketa) dengan meminta Kementerian Dalam Negeri membuat payung hukum (Permendagri) yang dapat digunakan sebagai rujukan membvat Struktur Organisasi Sekretariat KI Provinsi. Model struktur Organisasi Sekretariat KI Provinsi yang diharapkan adalah sebagai berikut:

4

~

•

~.......-J"~

~

..1'-'-'

'f

.lJ"lUI

KADIS/KABIRO

r

I Sekretaris KI

Prav

Kabag-Kabag f--

Kasubag Umum

Kasubag Perencanaan & Praqram

Kasubag Kepaniteraan

2. Personalia yang diangkat untuk mengisi jabatan dalam Sekretariat KI Provinsi adalah personalia yang berasal dari Satuan Kerja yang membidangi Komunikasi dan Informatika, dan/atau Dinhubkominfo, dan/atau Biro Kehumasan apabila Satuan Kerja yang membidangi Komunikasi dan Informatika dan/atau Dinhubkominfo tidak ada; 3. Perlunya pengaturan tentang standarisasi pembiayaan APBD yang diterbitkan Kementerian Dalam Negeri untuk pembiayaan Komisi Informasi Provinsi terkait honorarium, tunjangan, dan fasilitas yang disetarakan dengan eselon II. 4. Kode Etik Komisi'Informasi diusulkan ditetapkan sebagai Kode Etik yang berlaku secara nasional dengan penyempurnaan-penyempurnaan isi kode etik yang mellluat kode etik yudisial karena komisioner KI juga lllenjalankan fungsi peradilan; 5. KI meminta ke seluruh Badan Publik pusat da~ di daerah untuk lllembuat struktur dan menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) paling lambat 20 Agustus 201 I sesuai ketentuan pasal 21 ayat (1) PP No 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publi. Selain itu wajib pula lllelllbuat Peraturan Pimpinan BP tentang Standar Prosedur Operasional Layanan Informasi Publik di Lingkungan BP; membuat dan menetapkan daftar informasi yang dikecualikan di lingkungan BP; menentukan standart biaya perolehan informasi; membuat SOP layanan informasi; SOP menangani keberatan; serta SOP menangani sengketa informasi. 6. Rakornas menetapkan Rakornas berikutnya dilaksanakan 30 April 2012 dengan tempat yang akan ditentukan kellludian.

5

...-----

Untuk memberikan layanan penyelesesaian sengketa informasi yang memadai, Rakornas mengamanatkan perl unya diterapkan standar baku adm in istrasi penye\esaian sengketa oleh seluruh Komisi Informasi yang berlaku secara nasional. Untuk itu, Perki No.2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik perlu revisi sebelum diberlakukan sebagai rujukan peraturan yang berlaku secara nasionai. Revisi yang perlu dilakukan, antara lain sbb: 1. Pada Ketentuan Umum, Pasal I angka II PERKI No 2 Tahun 20 I0 ditambahkan mengenai "Kepaniteraan"; 2. Pada Pasal 6 ayat 1 PERKI No 2 Tahun 20 I0 dipenjelasan dilengkapi tentang kuasa hukumnya; 3. Pasal 34 PERKI No 2 Tahun 2010 sepakat untuk diputuskan yaitu Mediator Wajib mengusulkan agar kesepakatan para pihak memuat sanksi bagi pihak yang dikemudian hari tidak melaksanakan kesepakatan dan putusan yang telah diambil'; 4. Pasal 35 huruf b PERKl No 2 Tahun 20 10 menambahkan substansi bahwa: "para pihak bisa menarik diri setelah mediasi pertama dilakukan atau selama 14 Hari Kerja sejak undangan mediasi pertama"; 5. Alur Administrasi Penyelesaian Sengketa Informasi disetujui dengan catatan dapat Disesuaikan dengan kondisi yang ada; 6. Amar Putusan: a. Yang asli: Bermaterai dan ditandatangan oleh Ketua Majelis Komisioner serta panitera, diparaf oleh Ketua Majelis Komisioner ditiap-tiap lembar. b. Salinan: Bermaterai dan ditandatangan oleh Panitera & diparaf ditiaptiap lembar oleh Panitera dan Ketua Majelis, sedangkan Anggota Majelis cukup tertanda (ttd).

C. Bidang Edukasi, Sosialisasi, dan Advokasi KI menyadari bahwa pemahaman masyarakat tentang keterbukaan informasi yang otentik dalam penyelenggaraan Negara dan penyelenggaraan Badan Publik dan peran Komisi lnformasi perlu terus diupayakan, dan untuk itu Rakomas merekomendasikan hal-hal seperti berikut: I. Menjadikan tanggal 28 September sebagai "Hari Keterbukaan lnfomasi Publik" yang diperingati secara serentak di tingkat Nasional dan Provinsi; 2. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan "keterbukaan informasi di Badan Publik dengan membuat pemeringkatan dan penghargaan kepada Badan Publik di tingkat nasional dan provinsi dalam menerapkan keterbukaan informasi; 3. Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dengan mendorong simpulsimpul komunitas masyarakat peduli informasi publik di daerah. 6

\

~ •• - 0/"'_' b~"~'"-''' ""Uae,al IJCllgualan K.omlsi Intormasi sebagai lembaga ll1andiri yang dapat ll1elaksanakan UU No 14 Tahun 20 I0 dan peraturan pelaksanaannya dengan sebaik-baiknya.

Yogyakarta, 2 Juli 2011 Ketua Komisi A

Sekretaris Komisi A ttd

ttd Djoko Tetuko

Anne Friday S

Ketua Komisi B

Sekretaris KOll1isi B

ttd

ttd

Bona Ventura

Junaedi

Ketua Komisi C

Sekretaris KOll1isi C

ttd

ttd

Dan Satriana

Keterangan: Komisi A KOll1isi B Komisi C

Nurul Amalia

Komisi Bidang Kelembagaan = Komisi Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi = Komisi Bidang Edukasi, Sosialisasi, Advokasi

=

7

/