Kerangka analisis kebijakan yang terkait dengan mutu pelayanan kesehatan Bahan bacaan: Public Policy Analysis (William Dunn, 2003)
1
Tujuan analisis kebijakan Menyediakan informasi yang dapat digunakan oleh pembuat kebijakan untuk memberikan penilaian yang beralasan dalam merumuskan solusi terhadap masalah--masalah yang praktikal masalah Asal kata policy: Politia (Latin): the conduct of public affairs or the administration of government 2
Sejarah Asal muasal: Abad 21 SM: Mesopotamia: kesadaran perlunya analisis kebijakan The code of Hammurabi (Babilon (Babilon, Abad 18 SM) Analisis kebijakan menggunakan mistik, ritual, okultisme untuk meramalkan masa depan p Spesialis simbol pada abad 4 SM: – Kautilya (India): mengemukakan Arthashastra: suatu pedoman sistematis dalam perumusan kebijakan, kebijakan yang dikaitkan dengan ekonomi – Plato: raja seharusnya adalah seorang filsuf – Aristoteles : Politics and Ethics 3
Abad pertengahan: – Professional politicians: pengaruh pemuka agama, dan ilmuwan
Revolusi industri (abad 18): – Ilmu dan tehnologi semakin dominan pengaruhnya terhadap pembuat b t kkebijakan bij k
Abad 19: – Mackenzie (1850): pentingnya metoda kuantitatif dan empirik dalam perumusan kebijakan – Berkembangnya disiplin statistik dan demografi – Penelitian kebijakan (policy research) mulai dilakukan – Manchester Society Society, London Society (Thomas Maltus) Maltus), Sir John Sinclair, Adolphe Quetelet (Belgia), Frederick Le Play (Perancis), Erns Engel (Jerman), Henry Mayhew dan Charles Booth (Inggris) – Tidak lagi berdasar otoritas, otoritas ritual, ritual filosofi filosofi, tetapi berdasarkan observasi empiris 4
Perkembangan lebih lanjut adalah berkembangnya disiplin ilmu sosiologi ekonomi sosiologi, ekonomi, ilmu politik politik, dan administrasi publik menjadi tantangan dalam memahami dan mengendalikan komplesitas dari masyarakat. Abad 20: – Berkembangnya B k b analis li kkebijakan bij k d dan penelitian liti kkebijakan bij k ((postt industrial society): Berpusat pada pengetahuan teoritis Berkembangnya tehnologi baru: matematis, ekonometrik, simulasi, berbagai bentuk analisis sistem Munculnya kelompok kelompok--kelompok profesional Perubahan dari produksi ke pelayanan Ilmu sosial sebagai instrumen untuk mengendalikan manusia dan lingkungannya g u ga ya Pentingnya informasi
– Lawrence Lowell (1910): Mempelajari kebijakan tidak hanya dari studi pustaka tetapi melalui observasi dan kontribusi dari ilmuwan – Profesionalisasi ilmu sosial: ilmu politik politik, administrasi publik publik, ekonomi ekonomi, dan disiplin ilmu sosial yang lain – Mereka diminta untuk melakukan investigasi adanya masalah kebijakan, dan merumuskan alternatif solusi yang potensial (tidak g terhadap p alternatif maupun p mengembangkan g g model melakukan testing kebijakan dan eksperimentasi sosial) 5
Abad 20 (lanjutan): – Perkembangan selanjutnya tujuan dari ilmu kebijakan tidak hanya memprediksi melalui penelitian ilmiah apa yang seharusnya terjadi, tetapi juga memberikan kontribusi y kondisi yyang g mendukung g kesejahteraan j umat dibakukannya manusia – Tokoh Tokoh--tokoh: Max Weber, Karl Manheim – Disadari keterbatasan dari metoda empirik: metoda empirik tidak dapat menjelaskan apa yang seharusnya dilakukan dilakukan, tetapi hanya menjelaskan apa yang dapat dilakukan, dan dalam keadaan tertentu apa yang sebaiknya dilakukan – Berkembangnya pengaruh analis kebijakan dalam pengambilan k keputusan t kebijakan k bij k (sudut ( d t pandang d technocratic t h ti guidance: id shift hift power dari pembuat kebijakan kepada analis kebijakan vs sudut pandang technocratic counsel: analis kebijakan memperkuat power dari pengambil kebijakan)
6
Sejarah analisis kebijakan:
Abad 20: Profesionalisasi ilmu sosial Kesadaran keterbatasan metoda empirik, berkembang Pendekatan normatif Kebijakan harus bermanfaat bagi kesejahteraan umat manusia B k b Berkembangnya post-industrial t i d t i l society i t
Abad 19: Metoda kuantitatif (empirik) : Mackenzie (1850) Disiplin statistik dan demografi Berkembangnya penelitian empirik Tumbuhnya stabilitas politik Policy research mulai dilakukan Observasi empiris menjadi dasar bukan otoritas, ritual, filosofi, mistik. Berkembang: sosiologi, ekonomi, ilmu Politik administrasi publik Politik,
Pengaruh g ilmuwan Agama, investor Ritual,, mistik
Empirik, normatif
Empirik
Revolusi industri (abad 18): Ilmu dan tehnologi semakin dominan berpengaruh Terhadap pembuat kebijakan
Abad p pertengahan: g p professional p politicians: Pengaruh ilmuwan, investor dan pemuka agama dalam politik
Abad 21 SM : first legal code (Mesopotamia,Ur) Aristoteles (384-322 SM), SM) Confusius (551-479 SM), SM) Kautilya (300 SM): risalat klasik politik dan pemerintahan Code Hammurabi (Babylon, abda 18 SM): publ;ic order yang adil dan disepakati bersama Abad 4 SM : spesialis simbol : analisis berdasarkan magik, mistik, pemurnian ritual bersifat pragmatis Aristoteles: politik dan etik, Plato: raja seharusnya seorang filsuf, Kautilya:arthashastra: pedoman perumusan 7 Kebijakan yang dikaitkan dengan ekonomi
Pengertian analisis kebijakan Disiplin ilmu terapan yang menggunakan berbagai metoda (multiple methods) pengkajian dan argumentasi untuk menghasilkan dan mentransformasikan informasi--informasi kebijakan agar dapat informasi digunakan secara politis untuk menyelesaikan masalah kebijakan
8
Tiga pendekatan dalam analisis kebijakan Pendekatan empirik: menjelaskan hubungan sebab akibat dari suatu kebijakan Pendekatan Evaluatif: menilai manfaat (value) dari suatu kebijakan Pendekatan Normatif: memberikan rekomendasi k d i untuk t k perumusan kkebijakan bij k mendatang 9
Analisis kebijakan Sense (kepekaan) terhadap adanya masalah Sense (kepekaan) bahwa ada solusisolusisolusi untuk masalah tersebut P Pengkajian k ji praktis kti yang akan k menghasilkan kesimpulan bagaimana menyelesaikan l ik masalah l h ttersebut b t
10
P li analysis Policy l i vs policy li making Cognitive process vs political process
11
Policy making Agenda setting Policy Formulation P li Ad Policy Adoption ti Policy Implementation Policy Assessment
12
Policy analysis Problem structuring Forecasting R Recommendation d ti Monitoring Evaluation
13
Prosedur analisis kebijakan pada tiap tahapan pembuatan kebijakan Problem Structuring
Agenda setting
Forecasting
Policy formulation
Recommendation
Policy Adoption
Monitoring
Policy Implementation
Evaluation
P li A Policy Assessment 14
3 elemen sistem kebijakan Policy Stakeholders
Policy Environment Laju inflasi Tingkat kriminalitas Angka Kematian bayi Di k i i Diskriminasi i
Kel masy LSM RS, DinKes Pemda, dsb
Public Policy Kebijakan keuangan Kebijakan ekonomi Law enforcement Kebijakan personil Kebijakan energi, dsb 15
Proses analisis kebijakan (reconstructed logic) Policy process
Policy Performance Policy analysis methods
Evaluation
Forcasting Problem Structuring St t i
Policy Outcome
Problem Structuring
Policy Problems
Problem Structuring
Policy Future
Problem Structuring
Recommen dation
Monitoring
Policy A ti Action Dipengaruhi oleh logic in use dari analis: analyst characteristics, setting tempat 16 analis bekerja, training, time, specialization
3 bentuk analisis kebijakan Prospektif: sintesis informasi yang diambil dari alternatif d pilihan dan ilih kkebijakan, bij k yang di dinyatakan t k d dalam l wujud j d pembandingan, prediksi secara kuantitatif dan kualitatif sebagai dasar atau pedoman keputusan kebijakan. Policy analysis vs policy research Retrospektif: Hasil dan transformasi informasi sesudah kebijakan diambil. 3 Gaya dalam analisis retrospektif – DisciplineDiscipline-oriented: kajian murni berdasar disiplin ilmu – Problem Problem--oriented: kajian sebab dan konsekuensi kebijakan terhadap masalah kebijakan – ApplicationApplication pp -oriented: kajian j implementasi p kebijakan j sampai p p pada sejauh mana outcome dan manfaat kebijakan (concern thd pencapaian tujuan dan objektif dari policy makers dan stakeholders) – (macronegative vs micropositive)
Integrated: retrospektif, diskriptif, dan kontinyu 17
Perlu diperhatikan oleh analis Teori pengambilan keputusan deskriptif (retrospektif) pemahaman terhadap masalah, masalah, dan Teori p pengambilan g keputusan p normatif (prospektif) lebih menekankan pada bagaimana solusi masalah Formulasi kebijakan dan implementasi kebijakan Kompleksitas informasi dalam melakukan analisis kebijakan
18
Diskusi Dengan menggunakan rantai Berwick lakukan analisis terhadap kasus (terlampir) Sesi 9: – – – –
– – –
–
1. Pilih satu permasalahan yang merupakan client experience 2. Pilih satu permasalahan pada sistem mikro yang terkait dengan client experience tersebut 3. Lakukan analisis: a. adakah kebijakan pada sistem mikro yang terkait dengan permasalahan pada sistem mikro tsb, jika tidak ada bagaimana forecastingnya, dan jika ada, apa bentuknya, dan mengapa kebijakan tersebut tidak efektif (catatan: kebijakan pada sistem mikro berupa standar atau prosedur pelayanan) b. adakah kebijakan organisasi yang terkait dengan permasalahan pada sistem mikro tsb jika tidak ada bagaimana forecastingnya, dan jika ada, apa bentuknya, dan mengapa kebijakan tersebut tidak efektif c. adakah kebijakan pemerintah daerah yang terkait dengan permasalahan pada sistem mikro tsb. Jika tidak ada, apakah diperlukan adanya kebijakan pemerintah daerah yang terkait dengan permasalahan pada sistem mikro tersebut, bagaimana forecastingnya, dan jika ada, apa bentuknya, dan mengapa kebijakan tersebut tidak efektif . Apa yang saudara rekomendasikan pada pemda ? d.adakah kebijakan pemerintah pusat yang terkait dengan permasalahan pada sistem mikro tsb. Jika tidak ada, apakah diperlukan adanya kebijakan pemerintah pusat yang terkait dengan permasalahan pada sistem mikro tersebut, bagaimana forecastingnya, dan jika ada, apa bentuknya, dan mengapa kebijakan tersebut tidak efektif . Apa yang saudara rekomendasikan pada pemerintah pusat ?
19
Diskusi Sesi 10:
– 1. 1 Pilih satu permasalahan yang merupakan client experience – 2. Pilih satu permasalahan pada sistem mikro yang terkait dengan client experience tersebut – 3. Pilih satu permasalahan pada konteks organisasi yang terkait dengan permasalahan pada sistem mikro – 3. Lakukan analisis: – a. adakah kebijakan organisasi yang terkait dengan permasalahan pada konteks organisasi tsb – jika tidak ada bagaimana forecastingnya, dan jika ada, apa bentuknya, dan mengapa kebijakan tersebut tidak efektif – c. adakah kebijakan pemerintah daerah yang terkait dengan permasalahan pada konteks organisasi tsb. Jika tidak ada, apakah diperlukan adanya kebijakan pemerintah daerah yang terkait dengan permasalahan pada konteks organisasi tersebut, bagaimana forecastingnya, dan jika ada, apa bentuknya, dan mengapa k bij k tersebut kebijakan b tidak id k efektif f k if . A Apa yang saudara d rekomendasikan k d ik pada d pemda d ? – d.adakah kebijakan pemerintah pusat yang terkait dengan permasalahan pada konteks organisasi tsb. Jika tidak ada, apakah diperlukan adanya kebijakan pemerintah p p pusat yyang g terkait dengan g p permasalahan p pada konteks organisasi g tersebut, bagaimana forecastingnya, dan jika ada, apa bentuknya, dan mengapa kebijakan tersebut tidak efektif . Apa yang saudara rekomendasikan pada pemerintah pusat ? 20
Diskusi Sesi 11: – 1. Pilih satu permasalahan yang merupakan client experience – 2. 2 Pilih satu permasalahan pada sistem mikro yang terkait dengan client experience tersebut – 3. Pilih satu permasalahan pada konteks organisasi yang terkait dengan permasalahan pada sistem mikro – 4. Pilih satu permasalahan pada konteks lingkungan yang terkait dengan permasalahan l h pada d kkonteks t k organisasi i i – 3. Lakukan analisis: – a. adakah kebijakan organisasi yang terkait dengan permasalahan pada konteks lingkungan tsb – jika tidak ada bagaimana forecastingnya, forecastingnya dan jika ada ada, apa bentuknya, bentuknya dan mengapa kebijakan tersebut tidak efektif – c. adakah kebijakan pemerintah daerah yang terkait dengan permasalahan pada konteks lingkungan tsb. Jika tidak ada, apakah diperlukan adanya kebijakan pemerintah daerah yang terkait dengan permasalahan pada konteks lingkungan t tersebut, b t b bagaimana i fforecastingnya, ti d dan jik jika ada, d apa b bentuknya, t k d dan mengapa kebijakan tersebut tidak efektif . Apa yang saudara rekomendasikan pada pemda ? – d.adakah kebijakan pemerintah pusat yang terkait dengan permasalahan pada konteks lingkungan g g tsb. Jika tidak ada,, apakah p diperlukan p adanya y kebijakan j pemerintah pusat yang terkait dengan permasalahan pada konteks lingkungan tersebut, bagaimana forecastingnya, dan jika ada, apa bentuknya, dan mengapa kebijakan tersebut tidak efektif . Apa yang saudara rekomendasikan pada pemerintah pusat ?
21
