TUGAS AKHIR SEMESTER GANJIL
PERLINDUNGAN BURUH MIGRAN SESUAI AMANAT SILA KEDUA PANCASILA KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB
Oleh : Nama
: Aula Datun Nafi’ah
NIM
: 11.02.8064
Kelompok
:A
Program Studi
: Pendidikan Pancasila
Jurusan
: D3 Manajemen Informatika
Nama Dosen
: Drs. Kalis Purwanto, MM
STMIK “AMIKOM ” YOGYAKARTA 2011
1
Kata Pengantar
Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah sehingga, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Perlindungan TKI dan TKW Sesuai Amanat Sila Kedua Pancasila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab”. Makalah ini diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan Pancasila. Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga tugas akhir ini dapat selesai tepat pada waktunya. Makalah ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan makalah ini. Semoga makalah ini memberikan informasi bagi masyarakat dan bermanfaat untuk pengembangan wawasan dan peningkatan ilmu pengetahuan bagi kita semua.
Yogyakarta, Oktober 2011
2
Daftar Isi 1. Halaman judul .................................................................................................. i 2. Kata Pengantar ................................................................................................. ii 3. Daftar Isi .......................................................................................................... iii 4. Abstrak ............................................................................................................ 1 5. Bab 1 Pendahuluan A. Latar Belakang ........................................................................................... 1-2 B. Rumusan Masalah ...................................................................................... 2 C. Tujuan ........................................................................................................ 2 D. Manfaat ..................................................................................................... 2 6. Bab II Pembahasan A. Sejarah ........................................................................................................ 3 B. Sosiologi..................................................................................................... 3-4 C. Yuridis ........................................................................................................ 4 7. Bab III Penutup dan Kesimpulan ..................................................................... 5 8. Referensi ......................................................................................................... 6
3
Abstrak Kasus penyiksaan yang dialami TKI dan TKW kita di luar negeri yang kebanyakan berada di sektor rumah tangga sungguh sangat memprihatinkan. Terjadinya kasus penyiksaan ini memberikan kita kesadaran bahwa regulasi yang selama ini diberlakukan pemerintah kurang menjamin keselamatan para TKI dan TKW yang berada di luar negeri. Sehingga diperlukan regulasi yang lebih mampu memberikan keamanan kepada para pahlawan devisa ini. Sebagaimana amanat Pancasila sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, perlindungan TKI atas penyiksaan merupakan pelaksanaan sebagian butirbutir dari sila kedua. Selain dengan membuat regulasi yang kuat, penambahan lapangan pekerjaan di Indonesia merupakan salah satu solusi untuk mengurangi TKI dan TKW ke luar negeri. Tidak pantas dan tidak bijak jika hanya mengkritik pemerintah atas berbagai masalah yang ada. Tentu peran aktif setiap warga negara untuk sama bergandengan tangan menangani masalah akan membuat beban semakin ringan. Sehingga para TKI dan TKW ini bisa disebut pahlawan devisa bukan tumbal devisa.
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Menurut data Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat jumlah orang miskin di Indonesia sampai Maret 2011 di 30 juta atau 12,40 persen dari seluruh penduduk. Kemiskinan ini pula yang menjadi salah satu alasan warga miskin untuk menjadi buruh migran atau TKI maupun TKW di luar negeri seperti di Malaysia, Arab, Hongkong. Kurangnya lapangan pekerjaan di Indonesia juga merupakan salah satu penyebabnya. TKI yang bekerja di sektor rumah tangga sering kali mengalami nasib yang menyedihkan, mereka disiksa, dibunuh bahkan menjadi alat pemuas nafsu sang majikan. Sudah banyak kasus penyiksaan yang menimpa para Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Tidak terdapat perubahan atas berbagai kasus sebelumnya yang terjadi, justru belakangan kasus penyiksaan buruh migran semakin meningkat.
4
Pemerintah seolah tidak belajar atas kesalahan-kesalahan dimana terjadinya kasus yang sama sebelumnya. Seakan-akan sudah merupakan hal yang lumrah apabila terjadinya penyiksaan buruh migran setiap tahun. Disebutkan sudah terdapat regulasi yang mengatur mengenai perlindungan atas penempatan buruh migran. Tetapi faktanya kasus-kasus yang sama tetap saja terjadi dan tidak grafiknya tidak menurun justru meningkat. B. Rumusan Masalah Dengan meninjau berbagai permasalahan mengenai perlindungan TKI dan TKW kita yang bekerja di luar negeri. Maka permasalahan yang akan kami angkat adalah: 1. Mencari tahu bagaimana sejarah warga Indonesia bisa menjadi TKI dan TKW di luar negeri? 2. Bagaimanakah ketentuan yang sah menurut hukum agar seseorang bisa menjadi buruh migran yang mendapat asuransi dan perlindungan hukum yang layak? 3. Mencari tahu apa saja undang-undang yang digunakan untuk melindungi para buruh imigran ini? C. Tujuan 1. Mengetahui bagaimana sejarah bangsa Indonesia bisa menjadi TKI dan TKW di luar negeri. 2. Mengetahui ketentuan yang sah menurut hukum agar seseorang bisa menjadi buruh migran yang mendapat asuransi dan perlindungan hukum yang layak? 3. Mengetahui apa saja undang-undang yang digunakan untuk melindungi para buruh imigran. D. Manfaat Adapun manfaat dalam hal ini yang berorientasi pada pemecahan masalah yang solutif dan efisien demi terselesaikannya masalah penyiksaan para TKI dan TKW kita di luar negeri.
5
BAB II PEMBAHASAN
A. Sejarah Pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia, migrasi tenaga kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda melalui penempatan buruh kontrak ke negara Suriname, Amerika Selatan, yang juga merupakan wilayah koloni Belanda. Bahan yang diperoleh dari Direktorat Sosialisasi dan Kelembagaan Penempatan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) menyebutkan, sejak 1890 pemerintah Belanda mulai mengirim sejumlah besar kuli kontrak asal Jawa bahkan Madura, Sunda, dan Batak untuk dipekerjakan di perkebunan di Suriname. Tujuannya untuk mengganti tugas para budak asal Afrika yang telah dibebaskan pada 1 Juli 1863 sebagai wujud pelaksanaan politik penghapusan perbudakan sehingga para budak tersebut beralih profesi serta bebas memilih lapangan kerja yang dikehendaki. Dampak pembebasan para budak itu membuat perkebunan di Suriname terlantar dan mengakibatkan perekonomian Suriname yang bergantung dari hasil perkebunan turun drastis. Adapun dasar pemerintah Belanda memilih TKI asal Jawa adalah rendahnya tingkat perekonomian penduduk pribumi (Jawa) akibat meletusnya Gunung Merapi dan padatnya penduduk di Pulau Jawa. B. Sosiologis Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan manusia yang lain. Begitu pula dalam rangka pemenuhan kebutuhan sehari-hari manusia tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhannya sendiri. Seorang petani besar memerlukan petani penggarap untuk
mengerjakan sawahnya sendiri,
karena dirinya tidak mungkin menggarap sawahnya yang luas sendiri. Antara petani besar dan petani penggarap saling diuntungkan yaitu sawah petani besar dapat memberi hasil dan petani penggarap mendapatkan upah sehingga dapat memenuhi kebutuhannya. Dengan demikian petani besar dan petani penggarap saling terikat dan saling membutuhkan satu sama lain. Begitu pula antara seorang
6
TKW yang berada di sektor rumah tangga dan majikannya saling membutuhkan. Pekerjaan majikan dapat terselesaikan dan TKW dapat mendapatkan upah. Sehingga sangat tidak tepat jika sesorang yang saling membutuhkan, kemudian salah seorang karena dia seorang majikan kemudian memperlakukan seorang yang lainnya semena-mena karena dia adalah pembantunya. Untuk itu atas dasar sila kedua Pancasila Kemanusiaan yang adil beradab ketentuan yang sah menurut hukum agar seseorang bisa menjadi buruh migran yang mendapat asuransi dan perlindungan hukum yang layak. Sehingga pada pasal 53 UndangUndang Nomor 39 Tahun 2004 juga menegaskan bahwa perjanjian penempatan buruh migran tidak dapat ditarik kembali danatau diubah, kecuali atas persetujuan para pihak. C. Yuridis Mengesampingkan berbagai kasus mengenai penganiayaan atas TKI yang sudah terjadi. Di Indonesia telah disusun dalam bentuk undang-undang yang memuat regulasi penempatan TKI. Sudah terdapat ketentuan yang jelas, meskipun fakta di lapangan masih terdapat berbagai pelanggaran. Ketidakadilan dalam perlakuan pengiriman tenaga kerja oleh Perusahaan Pengerah Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PPJTKI), penempatan yang tidak sesuai standar gaji yang rendah karena tidak sesuai kontrak kerja yang disepakati, kekerasan oleh pengguna tenaga kerja, pelecehan seksual, tenaga kerja yang illegal (illegal worker). Mengenai hak-hak para buruh migran telah diatur Pasal 8 Undang-undang nomor 39 tahun 2004 menyatakan bahwa setiap calon TKW/TKI mempunyai hak dan kesempatan yang sama. Dari segi formal dan persoalan di negara tempat TKI tinggal, adalah tugas hukum kedutaan dan Kementrian Tenaga Kerja Dan Perempuan. Tetapi kenapa tidak terlihat sama sekali pergerakannya dalam mengani masalah ini. Harusnya mereka memberikan advokasi terdahap para TKI. Tidak terekspose sama sekali peran kedutaan dan Kementerian Tenaga Kerja dan Perempuan menangani masalah tersebut. Mengenai solusi untuk memperketat filter atau bahkan lebih ekstrim distop dalam pengurusan buruh migran pada para penerima jasa TKI. Daripada memperketat filter, apakah tidak lebih baik apabila lapangan pekerjaan di Indonesia saja yang diperbanyak. Tidak pantas dan tidak bijak jika hanya mengkritik pemerintah atas berbagai masalah yang ada. Tentu peran aktif setiap warga negara untuk sama bergandengan tangan menangani masalah akan membuat beban semakin ringan.
7
BAB III PENUTUP
A. Kesimpulan Masalah penyiksaan TKI di luar negeri tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja namun juga merupakan tanggung jawab kita semua. Memang masalah ini pelik, namun di setiap masalah pasti ada cara untuk menyelesaikannya diantaranya : 1. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengatakan bahwa TKI yang akan berangkat harus benar-benar memiliki ketahanan yang baik. Kalau tidak, maka jangan berangkat. (Go Show di RCTI, 20 Nov 2010). 2. Ketua DPR RI mematok syarat supaya TKI tersebut dibekali Surat-surat Legalitas dan Surat-surat sertifikasi keahlian mereka. (Go Show di RCTI, 20 Nov 2010). Bisa disurvey, berapa jumlah TKI teraniyaya yang lulusan S1. B. Saran Upaya perlindungan TKI oleh pemerintah baiknya tidak hanya menjadi wacana ataupun isapan jempol belaka, karena kita berbicara tentang nyawa manusia. Karena bila masalah ini masih saja berlarut-larut, TKI tidak lagi layak disebut sebagai pahlawan devisa tetapi tumbal devisa.
8
Referensi
http://bandunglover.wordpress.com http://id.shvoong.com/writing-and-speaking/presenting/2132987-faktor-faktorpenyebab-kemiskinan-di/ http://sosbud.kompasiana.com/2010/11/22/mengapa-jadi-tki-dilema-negara-kayaindonesia/ http://elfatsani.blogspot.com/2009/04/perlindungan-hukum-bagi-buruh-migran.html diakses tanggal 23 Desember 2010, pukul 12:34 http://hukum.kompasiana.com/2010/12/15/perlindungan-hukum-terhadap-tenagakerja-indonesia-sektor-pembantu-rumah-tangga-di-luar-negeri-bagian-ii/
diakses
tanggal 23 Desember 2010, pukul 13:03 Kansil, C.S.T., 1989. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri
9
