TT)
DE SUBARIiA
r
THOiJIAS
.
o
Jl.Dorowati No Malang
DEWI R T, G TSTEEED'PUDLIC ACCOUNTANTS
P 0341 326 913 F 034.1 321 929
.
Jl. Kayoon No. 20 J
o Ruko Goldon Boulevard UINo.9
Surabays P 031 532 5753 F 031 547 4285
BSD, Serpong, Tangerang P 021 s316 0705 F 021 5316 0704
No. KEP-135lXn.Sl20A5
No.: AU-l
04/MTD/MLGA//2014
LAPORAN AKUNTAN INDEPTNDEN ATAS PTNERAPAN PROSEDUR YANC DISEPAKATI Ketua, KOMISI PEMILIHAII UMUNN PUSAT Kami telah melaksanakan prosedur yang disepakati seperti yang diuraikan dalam Lampiran dari ini,.yang diterap-kan,atai Laboran Penerimaan dan- pengeluaran orn. Kampanye ("LPPDK") dari H' BAHAR ltIGtTuHG, sE., termasuk buku p""*orntu penerimaan dan pengeluaran dana kampanye, Prosedur-prosedur tersebut telah disepakati oieh'komisi pemilihan
Bryl:l
Umum ("KPU"), yang bertujuan untuk membantu KPU dalam memahami dan memantau ketaatan pencatatan, pengelolaan, dan petaporan LPPDK oleh Calon enggot oro sehubunjin dengan audit dana kampanye.seperti yang diqraratkan oleh perundanlrurrir;gan, ketentlan hukum, dan peraturan yang berlaku. LPPDK merupakan suatu laporan dana kampanye yang menyajikan informasi mengenai saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhii dlna-kampinye. Lingkup perikatjn proseOui yang disepakati hanya.mencakup transaksi penerimaan dan'perigeluafin laha tampliv" V*g tercatat dalam LPPDK dan tidak mencakup saldo awal dan saldo alhir tppOf.
Kami melakanakan perikatan prosedur yang. disepakati berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Asosiasi Profesi Akuntan Publik. kecukupan dari prosedur yang Ois6pi6tl tersebut merupakan. tanggung jawab KPU. Sebagai konsekuensinya, tami tioat membuat representasi tentang kecukupan prosedur yang disepakati seperti yang diuraikan dalam Lampiran dari laporan ini, baik untuk tujuan pelaporan maupun tujuan lainnya.Hasil penerapa.n prosedur yang disepakati (temuan-temuan) adalah sebagaimana disajikan dalam Lampiran dari laporan ini.
Kami tidak ditugasi dan tidak melakukan perikatan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Asosiasi Profesi Akuntan. Publik dengan tujuan untuk menyatakan penOap-at atai kewajaran penyajian LPPDK maupun efektivitas pengendalian internal itas petaporan LppDK. oleh karena itu, kami tidak menyatakan pendapat ltasnya. Seandainya kami diminta untuk melaksanakan prosedur_tambahan, mungkin terdapat hal-h-al tain yang iapat kami ketahui dan kami laporkan kepada KpU.
Laporan ini hanya dimaksudkan untuk digunakan oleh KPU dan tidak diperkenankan untuk digunakan oleh pihak-pihak yang tidak- menyepakati prosedur tersebut dan yang tidak bertanggung jawab atas kecukupan prosedur untuk tujuan mereka. Kamitidak bertanggung jawab untuk memutakhirkan laporan kami setelah tanggal laporan ini.
Adi Darmawan Ervanto, CpA
Nomor Registrasi Akuntan publik - Ap.0388 Nomor lzin Kantor Akuntan publik - KEP-435/KM.5/2005 Nomor Rekomendasi - 0876Rek-pilkada/tAptA/t201 2
Malang,2l Mei20t4
LAPORAN ATAS PROSEDUR YANG DISEPAKATI PADA LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH Propinsi Sulawesi Selatan - Drs. H. BAHAR NGITUNG. No 1 A.
PROSEDUR YANG DISEPAKATI
TEMUAN
2
5
UMUM
1. Buat tanda terima untuk mencatat semua laporan dan dokumen yang Kami telah membuat tanda terima untuk mencatat semua laporan dan dokumen yang diterima dari Calon Anggota DPD. diterima dari Calon Anggota DPD, berdasarkan hasil serah terima data tersebut, kami tidak menerima copy bukti tagihan/utang dan Pembukuan Dana Kampanye Pihak Lain, hal ini dikarenakan Calon Anggota DPD tidak memiliki transaksi berupa tagihan/utang.
2. a) Tentukan kelengkapan pencatatan transaksi penerimaan dan pengeluaran Berdasarkan Rekening Khusus Dana Kampanye Pemilu milik Calon Anggota DPD, dana kampanye Pemilu dengan cara : informasi mengenai Saldo Pembukaan Dana Kampanye disajikan mulai periode penerimaan dan pengeluaran tahap I sampai tahap 3, sehingga transaksi dapat kami 1) memilih 25% dari jumlah item transaksi, minimum 30 (tigapuluh) telusuri ke RKDKP. transaksi yang tercantum dalam rekening koran Rekening Khusus Dana Kampanye (yang mencakup penerimaan dan pengeluaran dana Penelusuran Keterangan Jumlah kampanye). Tidak dicatat pada LPPDK, namun Pembukaan RKDKP Rp.10.000.000,dicatat pada Laporan Pembukaan 2) apabila 25% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari 30 transaksi maka yang diaudit adalah sebanyak 30 transaksi. Didalam LPPDK terdapat transaksi baik penerimaan dan pengeluaran yang tidak 3) apabila jumlah keseluruhan transaksi penerimaan dan pengeluaran tercatat pada RKDKP, transaksi tersebut antara lain: dana kampanye yang tercantum dalam LADK & RKDK kurang dari 30 Penelusuran Keterangan Jumlah (Rp) maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh Penyumbang Perorangan 0 0 transaksi tersebut. b) Menelusuri transaksi tersebut ke LPPDK untuk menentukan tercatat tidaknya transaksi tersebut dalam LPPDK.
- A4 - 1 -
c) Jika terdapat transaksi yang tercantum dalam RKDK tetapi tidak terdapat dalam LPPDK, cantumkan dalam temuan. Catatan: -
Untuk Calon Anggota DPD tingkat provinsi dan kabupaten/kota pemilihan transaksi tersebut dilakukan terhadap 15 (lima belas) transaksi.
B.
REKENING DANA KAMPANYE
3.
Tentukan kesesuaian status bank (umum atau bukan) di mana RKDK dibuka RKDK telah dibuka pada Bank Umum yaitu PT. Bank BNI (Matoangin). oleh Calon Anggota DPD dengan mencantumkan status bank tersebut dalam temuan.
4.
a) Tentukan kesesuaian nama pemilik RKDK tersebut dengan nama Calon Nama yang terdapat pada RKDK tersebut merupakan nama Calon Anggota DPD yaitu Anggota DPD, dengan mencantumkan dalam temuan nama Calon Bpk. Bahar Ngitung. Anggota DPD dan nama yang tercantum dalam RKDK tersebut. b) Apabila Rekening Khusus Dana Kampanye Calon Anggota DPD bukan atas nama Calon Anggota DPD bersangkutan, wajib disertai surat keterangan/surat pernyataan yang menerangkan rekening tersebut dipergunakan sebagai Rekening Khusus Dana Kampanye Calon Anggota DPD yang bersangkutan.
C.
PENERIMAAN DANA KAMPANYE
5.
a) Periksa kesesuaian klasifikasi sumber penerimaan dalam bentuk penerimaan dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Calon Anggota DPD sebagai pendukung LPPDK Calon Anggota DPD untuk transaksi penerimaan dana kampanye dengan klasifikasi penerimaan menurut ketentuan yang mencakup penerimaan dari pihakpihak berikut : 1) Calon Anggota DPD 2) Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota 3) Sumbangan Pihak Lain a) Perseorangan
Kami telah memperiksa kesesuaian klasifikasi sumber penerimaan dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Calon Anggota DPD, dimana Daftar tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam pengklasifikasian penerimaan dana Kampanye.
Kami juga telah memperiksa keberadaan surat pernyataan penyumbang untuk transaksi penerimaan dana kampanye, dimana surat penyataan tersebut telah sesuai dengan ketentuan.
- A4 - 2 -
b) Kelompok c) Perusahaan/badan usaha non pemerintah 4) Lainnya (termasuk hutang dan diskon) b) Jika Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Calon Anggota DPD dan/atau LPPDK Calon Anggota DPD tidak memperlihatkan klasifikasi penerimaan tersebut atau berbeda dengan ketentuan atau klasifikasi dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye berbeda dengan klasifikasi dalam LPPDK Calon Anggota DPD, laporkan dalam temuan. c) Periksa keberadaan surat pernyataan penyumbang untuk transaksi penerimaan dana kampanye dari Calon Anggota DPD yang memperlihatkan klasifikasi penerimaan sumbangan yang diterima dari pihak-pihak sebagai berikut: 1) Perseorangan 2) Kelompok 3) Perusahaan/badan usaha 4) Lainnya (termasuk utang dan diskon) d) Jika terdapat pemberi sumbangan yang tidak membuat surat pernyataan, laporkan dalam temuan.
6. a) Tentukan keakurasian matematis (penjumlahan, pengurangan dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (DSPDKP) dengan cara melakukan perhitungan kembali atas keakurasian matematis tersebut.
Kami telah melakukan perhitungan kembali berkaitan dengan Matematis (penjumlahan, pengurangan dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang ada/tercantum pada Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (DSPDKP), dimana hasilnya yaitu sesuai dengan perhitungan yang dilaporkan pada LPPDK.
b) Jika terdapat ketidakakuratan matematis, laporkan dalam temuan.
7. a) Bandingkan jumlah penerimaan menurut klasifikasi penyumbang antara Perbandingan Nilai yang ada pada DSPDKP dengan LPPDK adalah sebagai berikut: nilai yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (DSPDKP) dengan nilai yang tercantum dalam LPPDK. Keterangan Jumlah Hasil Penyumbang Perorangan
0
Penyumbang Perorangan
0
b) Laporkan perbandingan jumlah penerimaan tersebut dalam temuan.
- A4 - 3 -
c) Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Calon Anggota DPD dan melakukan verifikasi Penyumbang Perorangan atas bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Calon Penyumbang Perorangan Anggota DPD.
0 0
d) Laporkan dalam temuan perbedaan tersebut dan alasan perbedaan menurut peserta pemilu dan hasil pencocokan dengan bukti yang diterima dari Calon Anggota DPD.
8.
a) Tentukan keakurasian perhitungan jumlah sumbangan untuk setiap Kami tidak melakukan perhitungan jumlah sumbangan untuk setiap penyumbang secara penyumbang secara akumulatif. akumulatif, dikarenakan tidak terdapat penyumbang perseorangan, kelompok dan badan. b) Jika terdapat perhitungan jumlah sumbangan kumulatif untuk tiap penyumbang tidak akurat, laporkan dalam temuan.
9.
a)
Kami telah menelusuri kepatuhan terhadap sumber sumbangan, dikarenakan tidak Tentukan kepatuhan terhadap sumber sumbangan yang diperolehkan terdapat penyumbang perseorangan, kelompok dan badan. menurut ketentuan yang berlaku dengan cara menelusuri seluruh transaksi penerimaan yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye ke fotocopy identitas penyumbang.
b) Jika terdapat yang tidak sesuai dengan ketentuan, laporkan fakta tersebut berikut nama dan identitas penyumbang tersebut dalam temuan.
10. a) Tentukan kepatuhan pencatatan transaksi penerimaan dalam Daftar Kami memilih seluruh transaksi penerimaan yang ada pada Laporan Penerimaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (DSPDK) dengan cara : Sumbangan Dana Kampanye, hal ini dikarenakan jumlah penerimaan tersebut kurang 1) memilih 25% dari jumlah item transaksi penerimaan secara acak yang dari 30 transaksi, transaksi - transaksi tersebut antara lain: mewakili ketercakupan seluruh jenis penerimaan (kas dan bukan kas), klasifikasi penerimaan dan periode yang tercakup dalam Daftar Keterangan Jumlah (Rp) Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (DSPDK). Penyumbang Perorangan Penyumbang Perorangan 2) apabila 25% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang Penyumbang Perorangan
dari 30 transaksi maka yang diaudit adalah sebanyak 30 transaksi.
- A4 - 4 -
0 0 0
Kami tidak membandingkan data penyumbang yang ada pada DSPDK dengan informasi 3) apabila jumlah keseluruhan transaksi penerimaan secara acak yang fotokopi identitas diri yang terlampir dalam laporan, dikarenakan tidak terdapat mewakili ketercakupan seluruh jenis penerimaan (kas dan bukan kas), penyumbang perseorangan, kelompok dan badan. klasifikasi penerimaan, dan periode yang tercakup dalam DSPDK kurang dari 30, maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut.
b) Melakukan prosedur di bawah ini atas transaksi yang dipilih tersebut 1) Bandingkan nama dan alamat penyumbang yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (DSPDK) dengan surat pernyataan penyumbang tsb. a) Identitas penyumbang perorangan dibuktikan dengan surat pernyataan penyumbang perseorangan dan bukti-bukti pendukung berupa foto copy KTP yang masih berlaku atau identitas lain yang sah, dan foto copy NPWP (apabila ada). b) Identitas kelompok dibuktikan dengan surat pernyataan penyumbang kelompok dan bukti-bukti pendukung foto copy NPWP kekompok (apabila ada). c) identitas perusahaan, dan/atau badan usaha bukan pemerintah dibuktikan dengan surat pernyataan penyumbang perusahaan dan/atau badan usaha non pemerintah dan bukti-bukti pendukung foto copy akta pendirian dan foto copy NPWP. d) Jika terdapat perbedaan laporkan perbedaan tersebut dalam temuan. c) Telusuri transaksi tersebut ke bukti pendukungnya serta ke RDKP untuk memastikan keberadaan dan keakurasian pencatatan transaksi tersebut.
d) Jika terdapat penerimaan yang tidak terdapat dalam RKDK dan atau tidak memiliki bukti pendukung, laporkan dalam temuan. e) Berdasarkan bukti pendukung yang diperoleh dan diperiksa, dokumentasikan informasi atas transaksi tersebut dalam kertas kerja yang mencakup pada: - A4 - 5 -
1) tanggal transaksi 2) nilai transaksi 3) nama, alamat dan identitas (fotoccopy KTP, NPWP, akta pendirian perusahaan atau bukti identitas lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan yang berlaku) dari pihak yang memberikan sumbangan. 4) jenis penerimaan (kas atau bukan kas) 5) klasifikasi penerimaan f) Untuk sumbangan yang diterima, kirim konfirmasi positif kepada pihak yang memberikan sumbangan untuk mengkonfirmasikan keakurasian identitas pemberi sumbangan, besaran sumbangan dan bentuk sumbangan (kas atau bentuk lainnya). Konfirmasi harus dikirim langsung oleh KAP. g) Buat daftar konfirmasi terkait sebagai kertas kerja untuk mendokumentasikan pengiriman konfirmasi tersebut. h) Bandingkan informasi antara yang diterima berdasarkan jawaban konfirmasi dengan informasi yang tercatat dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye. i) Laporkan pembandingan jumlah penerimaan tersebut dalam temuan. j) Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Calon Anggota DPD dan melakukan pencocokkan atas bukti-bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Calon Anggota DPD. k) Laporkan dalam temuan perbedaan tersebut dan alasan perbedaan menurut Calon Anggota DPD dan hasil pencocokan dengan bukti yang diterima dari Peserta Pemilu. l) Untuk sumbangan yang diterima dalam bentuk bukan kas, tentukan kesesuaian pencatatan nilai sumbangan berdasarkan harga pasar wajar yang berlaku pada saat sumbangan diterima berdasarkan tabel yang disediakan. m) Jika terdapat sumbangan dalam bentuk barang dan jasa yang dicatat Calon Anggota DPD tidak berdasarkan harga pasar berdasarkan tabel tersebut, laporkan dalam temuan. - A4 - 6 -
D.
PENGELUARAN DANA KAMPANYE
11. a) Periksa kesesuaian klasifikasi dan bentuk pengeluaran dalam Daftar Aktivitas dan Pengeluaran Dana Kampanye (DAPDK) Peserta Pemilu. Catatan : sebagai pendukung LPPDK Calon Anggota DPD untuk pengeluaran dana kampanye dari Calon Anggota DPD memperlihatkan dengan bentuk pengeluaran (kas dan bukan kas) dan klasifikasi pengeluaran (pengeluaran operasi, modal dan lain-lain) menurut ketentuan.
Kami telah memperiksa kesesuaian klasifikasi bentuk pengeluaran dalam Daftar Aktivitas dan pengeluaran dana kampanye (DAPDK) Calon Anggota DPD, dimana Daftar tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam pengklasifikasian pengeluaran dana Kampanye.
b) Jika DAPDK Calon Anggota DPD dan atau LPPDK Calon Anggota DPD tidak memperlihatkan klasifikasi pengeluaran tersebut atau berbeda dengan ketentuan atau klasifikasi dalam DAPDK Calon Anggota DPD berbeda dengan klasifikasi dalam LPPDK Calon Anggota DPD laporkan dalam temuan.
12. a) Tentukan keakurasian matematis (penjumlahan, pengurangan dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalam DAPDK dengan cara melakukan perhitungan kembali atas keakurasian matematis tersebut.
Kami telah melakukan perhitungan kembali berkaitan dengan Matematis (penjumlahan, pengurangan dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang ada/tercantum pada Daftar Laporan Pengeluaran Sumbangan Dana Kampanye (DAPDK), dimana hasilnya yaitu sesuai dengan perhitungan yang dilaporkan pada LPPDK.
b) Jika terdapat ketidakakuratan matematis, laporkan dalam temuan. Keterangan 13. a) Bandingkan jumlah pengeluaran menurut klasifikasi pengeluaran antara nilai yang tercantum dalam DAPDKP dengan nilai yang tercantum dalam Pengeluaran LPPDKP.
Jumlah (RP) 552.152.500 (DAPDKP)
b) Laporkan pembandingan jumlah pengeluaran tersebut dalam temuan. LPPDKP c) Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tindaklanjuti dengan melakukan prosedur yang menanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Calon Anggota DPD dan melakukan verifikasi atas bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Calon Anggota DPD.
- A4 - 7 -
552.152.500
Hasil Jumlah dari keseluruhan pengeluaran sesuai dengan jumlah yang ada pada LPPDKP
14. Tentukan keberadaan dan keakurasaian pencatatatn transaksi pengeluaran Kami memilih beberapa transaksi Pengeluaran yang ada pada Laporan Daftar Aktivitas dalam DAPDKP dengan cara : dan Pengeluaran Dana Kampanye, hal ini dikarenakan jumlah pengeluaran tersebut a) memilih 25% dari seluruh jumlah item transaksi pengeluaran secara acak lebih dari 30 transaksi, transaksi - transaksi tersebut antara lain: tetapi harus mewakili ketercakupan seluruh jenis pengeluaran (kas dan bukan kas), klasifikasi pengeluraan (pengeluaran operasi, modal dan lainKeterangan Jumlah (RP) Bukti lain) dan periode yang tercakup dalam DAPDK. Ada, sesuai Pengeluaran 84.262.500 (DAPDKP) Ada, sesuai Pengeluaran 62.500.000 (DAPDKP) Ada, sesuai Pengeluaran 57.500.000 (DAPDKP) Ada, sesuai b) apabila 25% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari Pengeluaran 10.230.000 (DAPDKP) 30 transaksi maka yang diaudit adalah sebanyak 30 transaksi Pengeluaran 212.000.000 (DAPDKP) Ada, sesuai Ada, sesuai Pengeluaran 26.500.000 (DAPDKP) Ada, sesuai Pengeluaran 35.000.000 (DAPDKP) Ada, tidak sesuai c) apabila jumlah keseluruhan transaksi pengeluaran dana kampanye yang Pengeluaran 23.925.000 (DAPDKP) tercantum dalam DAPDK kurang dari 30, maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut.
d) Melakukan prosedur di bawah ini atas transaksi yang dipilih tersebut 1) Telusuri transaksi tersebut ke bukti pendukungnya dan RKDK. 2) Jika terdapat pengeluaran yang tidak terdapat dalam RKDK dan atau Kami telah menelusuri ke bukti pendukungya, diketahui bahwa 1 transaksi pengeluaran tidak memiliki bukti pendukung laporkan dalam temuan. yang terdapat bukti pendukungnya, tetapi tidak sesuai yaitu pengeluaran sebesar Rp23.925.000 untuk biaya operasional 29 orang tim kota makasar, sedangkan bukti 3) Berdasarkan bukti pendukung yang diperoleh dan diperiksa, transakasi hanya sejumlah 22.275.000 dokumentasikan informasi atas transaksi tersebut yang mencakup pada: a) tanggal transaksi b) nilai transaksi c) pihak menerima pembayaran dari Peserta Pemilu; serta d) sifat dan deskripsi dari transaksi 4) Untuk transaksi pengeluaran dana kampanye dalam bentuk bukan kas, Pencatatan atas sumbangan tersebut telah dicatat sesuai dengan kriteria batasan nilai tentukan kesesuaian pencatan nilai pengeluaran tersebut berdasarkan yang ada. harga yang berlaku di wilayah yang bersangkutan pada saat transaksi pengeluaran tersebut dilakukan. 5) Jika terdapat pengeluaran dalam bentuk barang dan jasa yang dicatat tidak berdasarkan harga pasar berdasarkan tabel tersebut, laporkan dalam temuan. 6) Jika terdapat diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum, tentukan kepatuhan pencatatan diskon tersebut sebagai sumbangan dan dicantumkan dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye - A4 - 8 (DSPDK).
Jika terdapat diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum, tentukan kepatuhan pencatatan diskon tersebut sebagai sumbangan dan dicantumkan dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (DSPDK). 7) Selanjutnya tentukan kepatuhan pencatatan atas sumbangan tersebut berdasarkan kriteria batasan nilai dan sumber sumbangan yang telah disebutkan di atas. E. SURAT REPRESENTASI DARI PESERTA PEMILU KEPADA KAP 15. Dapatkan surat representasi Calon Anggota DPD yang menyatakan hal yang Kami telah meminta representasi melalui surat dan telepon. telah diminta oleh KAP yang telah disampaikan oleh Peserta Pemilu kepada kami telah menerima representasi dari calon DPD pada tanggal 19 Mei 2014. KAP.
- A4 - 9 -
AUDIT KEPATUHAN ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH Propinsi Sulawesi Selatan - Drs. H. BAHAR NGITUNG. NO.
HAL
1 A.
2
1. CAKUPAN LAPORAN
UNSUR KEPATUHAN
PERATURAN TERKAIT
PATUH/ TIDAK PATUH
3
4
5
Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) wajib menyerahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (paling lambat 15 (lima belas) hari setelah tanggal pemungutan suara) berikut di bawah ini beserta laporan-laporan lainnya yang terkait .
1) Pasal 135 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 2) Pasal 25 ayat (1), ayat (2) Peraturan KPU No. 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014
PATUH, dimana Calon anggota DPD telah menyerahkan Laporan Penerimaan dan pengeluaran dana kampanye sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dimana laporan tersebut diserahkan kepada KPU Pusat pada pada tanggal 27 April 2014, dimana tanggal tersebut tidak melampaui batas akhir yag telah ditentukan oleh KPU berkaitan dengan pengumpulan Laporan Calon DPD. Walaupun begitu terdapat beberapa Model DK yang tidak dikumpulkan oleh Calon DPD.
UMUM
Dilengkapi dengan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye: 1) Model DK-1-DPD 2) Model DK-2-DPD 3) Model DK-3-DPD 4) Model DK-4-DPD 5) Model DK-5-DPD 6) Model DK-6-DPD 7) Model DK-7-DPD 8) Model DK-8-DPD 9) Model DK-9-DPD 10) Model DK-10-DPD 11) Model DK-11-DPD 12) Model DK-12-DPD 13) Copy bukti tagihan/utang 14) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran 15) Pembukuan dana kampanye pihak lain
2. PERIODE PENCATATAN DAN PELAPORAN
B.
3. RKDKP
1) Pasal 132 ayat (7) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 2) Pasal 17 ayat (2), Peraturan KPU No. 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU No. 1 Tahun 2014
PATUH, dimana Calon DPD telah melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye sesuai dengan waktu yang ditentukan.
a) Pasal 132 ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 b) Pasal 9, Pasal 10 dan pasal 14 Peraturan KPU No. 17 Tahun 2013 sebagaimana - A2 - 1 diubah dengan Peraturan KPU No. 1 Tahun 2014.
PATUH, dimana calon anggota DPD telah melakukan pencatatan Dana Kampanye berupa uang pada Rekening Khusus Dana Kampanye Calon Anggota DPD pada Bank.
Calon Anggota DPD wajib melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) minggu sebelum penyampaian Laporan Peneriamaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilu kepada KAP.
PENERIMAAN PENGELUARAN KAMPANYE PEMILU
3) Model DK-10 DPD
DAN DANA
Calon Anggota DPD wajib melakukan pencatatan Dana Kampanye berupa uang pada Rekening Khusus Dana Kampanye Calon Anggota DPD pada Bank.
Calon Anggota DPD wajibAUDIT melakukan PATUH, dimana calon anggota KEPATUHAN pencatatan Dana Kampanye berupa telah melakukan pencatatan ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANADPD KAMPANYE uang pada Rekening Khusus Dana Dana Kampanye berupa uang CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH Kampanye Calon Anggota DPD pada pada Rekening Khusus Dana Propinsi Sulawesi Selatan - Drs. H. BAHAR NGITUNG. Bank. Kampanye Calon Anggota DPD NO.
HAL
UNSUR KEPATUHAN
1
2
3
4. BATASAN MAKSIMUM SUMBANGAN
5. KETEPATAN WAKTU PELAPORAN KE KPU (LP-1, LP-2 setor ke kas negara, lapor ke KPU)
Pasal 9, Pasal 10 pada Bank. dan pasal 14 PERATURAN TERKAIT PATUH/ TIDAK PATUH Peraturan KPU No. 4 5 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU No. 1 Tahun 2014.
Calon Anggota DPD wajib menaati jumlah maksimum penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk hutang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LPPDK tidak boleh melebihi jumlah di bawah ini: a. Rp 250.000.000 untuk penyumbang perorangan b. Rp 500.000.000 untuk penyumbang kelompok dan/atau badan usaha non pemerintah
1) Pasal 132 ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 133 ayat (1) dan ayat (2) dan ayat (3) undangundang nomor 8 tahun 2012.
Calon Anggota DPD wajib mematuhi penyerahan laporan sebagai berikut sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan :
a) Pasal 134 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 b) Pasal 15 ayat (2), Pasal 20 ayat (5) dan Pasal 22 ayat (4) Peraturan KPU No. 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU No. 1 Tahun 2014
a) b) c)
Penerimaan Sumbangan Periode I dan Periode II Pembukaan rekening khusus dana kampanye Laporan awal dana kampanye
dilengkapi dengan : -
berkas tanda terima dari KPU daftar penerima sumbangan dana kampanye periode I dan periode II Model DK-8-DPD (lihat A-1) Model DK-9-DPD (lihat A-1)
PATUH, Calon anggota DPD dalam menerima sumbangan dari pihak perorangan maupun kelompok tidak melebihi dari jumlah maksimum yang telah ditentukan.
2) Pasal 12, Pasal 45 ayat (2) dan Pasal 46 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014
c)
Surat KPU No. 658/KPU/IX/2013 tanggal 27 September 2013 d) Surat KPU No. 659/KPU/IX/2013 tanggal 27 September 2013 e) Surat KPU No. 811/KPU/XI/2013 tanggal 29 November 2013 f) Surat KPU No. 860/KPU/XII/2013 tanggal 24 Desember 2013 g) Surat KPU No. 69/KPU/II/2014 tanggal 7 Februari - A2 - 2 2014
PATUH, dimana calon anggota DPD telah menyerahkan laporan berupa Penerimaan sumbangan Periode I dan II, Pembukaan rekening khusus dana kampanye, serta laporan awal dana kampanye kepada KPU sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
AUDIT KEPATUHAN ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH Propinsi Sulawesi Selatan - Drs. H. BAHAR NGITUNG. NO.
HAL
UNSUR KEPATUHAN
1
2
3
6.
Apabila terdapat Calon Anggota DPD menerima sumbangan yang dilarang maka wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut : a) b) c) *)
Dilarang menggunakan sumbangan tersebut Menyetorkan sumbangan yang dilarang ke kas Negara *) dan Melaporan sumbangan yang dilarang Dilengkapi bukti lapor kepada KPU dan surat setoran penentuan penerimaan negara bukan pajak (SSPNBP)
C.
LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE DAN REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE PEMILU
7. PERIODE LAPORAN PENERIMAAN AWAL
Calon Anggota DPD wajib lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran laporan awal Dana Kampanye dan Rekening Khusus Dana Kampanye Pemilu meliputi :
8.
a)
Lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran Laporan rekening khusus dana kampanye yang dilaporkan terhitung sejak 3 (tiga) hari ditetapkan sebagai Calon Anggota DPD sampai dengan pembukaan rekening khusus dana kampanye.
b)
Lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran laporan awal dana kampanye yang dilaporkan terhitung dari sejak pembukaan rekening khusus dana kampanye sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan pemilu dalam bentuk rapat umum.
Calon Anggota DPD wajib membuka Rekening Khusus Dana Kampanye : TANGGAL PEMBUKAAN RKDKP
a)
Dimulai 3 (tiga) hari setelah Peserta Pemilu ditetapkan sebagai peserta Pemilu dan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadual pelaksanaan kampanye - A2 - 3 dalam bentuk rapat umum.
PERATURAN TERKAIT Surat KPU No. 4 69/KPU/II/2014 tanggal 7 Februari 2014
PATUH/ TIDAK PATUH 5
a) Pasal 131 ayat (4) PATUH, dimana Calon Anggota Undang-undang DPD tidak menerima sumbangan Nomor 8 Tahun yang dilarang oleh ketentuan. 2012 b) Pasal 13 ayat (2), dan ayat (3) Peraturan KPU No. 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU No. 1 Tahun 2014
a) Pasal 132 ayat (6) dan ayat (7) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 b) Pasal 17 ayat (5), Peraturan KPU No. 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU No. 1 Tahun 2014
c)
PATUH, dimana lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran laporan awal dana kampanye dan rekening khusus telah sesuai dengan waktu yang ditetapkan.
Surat KPU No. 69/KPU/II/2014 tanggal 7 Februari 2014
a) Pasal 132 ayat (4) dan ayat (6), dan pasal 134 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012
TIDAK PATUH, dimana tanggal pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye Pemilu melebihi batas yang telah ditetapkan, dimana RKDKP dibuka pada tanggal 27 September 2013, selain itu RKDKP dibuka pada Bank Pemerintah yaitu Bank BNI atas nama Calon Anggota DPD tersebut.
AUDIT KEPATUHAN ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE TIDAK PATUH, dimana tanggal CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH pembukaan Rekening Khusus Propinsi Sulawesi Selatan - Drs. H. BAHAR NGITUNG. Dana Kampanye Pemilu melebihi NO.
HAL
1
2
Dimulai 3 (tiga) hari setelah Peserta Pemilu ditetapkan sebagai peserta UNSUR KEPATUHAN Pemilu dan paling lambat 14 (empat 3 belas) hari sebelum hari pertama jadual pelaksanaan kampanye dalam bentuk rapat umum.
NAMA BANK
b)
Pada bank pemerintah atau bank bukan pemerintah yang mempunyai perwakilan di Provinsi dan/atau kabupaten/kota di seluruh wilayah Indonesia.
NAMA PEMILIK RKDKP
c)
Atas nama Calon Anggota DPD.
batas yang telah ditetapkan, RKDKP PERATURAN TERKAIT dimana PATUH/ TIDAKdibuka PATUH pada tanggal 27 September 2013, 4 5 dibuka pada selain itu RKDKP Bank Pemerintah yaitu Bank BNI atas nama Calon Anggota DPD b) Pasal 14 ayat (1), tersebut. dan ayat (3) dan pasal 15 Peraturan KPU No. 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU No. 1 Tahun 2014
Catatan: 1) Pastikan rekening khusus Dana Kampanye terpisah dari rekening pribadi calon anggota DPD.
9. CAKUPAN LAPORAN
Calon Anggota DPD wajib membuat Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye yang dilaporkan mencakup:
a) b)
sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan. rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelumnya apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan peruntukan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukaan rekening khusus dana kampanye .
a) Pasal 133 ayat (3) dan Pasal 134 ayat (2) Undangundang Nomor 8 Tahun 2012
PATUH, dimana Calon anggota DPD telah membuat Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye, mencakup semua persyaratan yang telah ditetapkan, selain itu dalam b) Pasal 16 ayat (1) laporannya juga telah dilengkapi Peraturan KPU No. model DK 8 DPD yang telah 17 Tahun 2013 diserahkan kepada KPU. sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU No. 1 Tahun 2014
c)
Model DK-8- DPD
Dilengkapi : 1) DK-8-DPD yang diserahkan kepada KPU. 10. CAKUPAN LAPORAN AWAL
Calon Anggota DPD wajib membuat laporan awal dana kampanye yang dilaporkan mencakup :
a)
Informasi daftar penyumbang
b.
Jumlah penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye berupa uang, barang dan/atau jasa setelah tanggal pembukaan rekening khusus sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu - A2 - 4 dalam bentuk rapat umum.
a) Pasal 133 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 b) Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 21 ayat (1) Peraturan KPU No. 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU No. 1 Tahun 2014
PATUH, dimana cakupan laporan awal berkaitan dengan informasi daftar penyumbang, jumlah penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye telah sesuai dengan jangka waktu yang ada, selain itu juga telah sesuai dengan DK 9 DPD.
NO.
HAL
1
2
PATUH, dimana cakupan laporan awal berkaitan dengan informasi daftar penyumbang, jumlah penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye telah sesuai dengan jangka waktu yang ada, AUDIT KEPATUHAN itu juga telah sesuai ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANAselain KAMPANYE Jumlah penerimaan dan dengan DK 9 DPD. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH pengeluaran Dana Kampanye Propinsi Selatan berupa uang,Sulawesi barang dan/atau jasa- Drs. H. BAHAR NGITUNG. setelah tanggal pembukaan rekening khusus sampai dengan UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT PATUH/ TIDAK PATUH paling lambat 14 (empat belas) hari 4 5 sebelum hari 3 pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu c) Model DK-9-DPD dalam bentuk rapat umum. c)
Jumlah penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana tercatat dalam Rekening Khusus Dana Kampanye dari bank sejak dibuka sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum.
Dilengkapi : 1) DK-9-DPD yang diserahkan kepada KPU
- A2 - 5 -
MODEL DKlO-DPD
Nama Calon Anggota DPD
: DRS. H. BAHAR NGITUNG
Narna Provinsi
: SULAWESI SELATAN
LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN OANA KAMPANYE
SALDO PerTansgal : l7l\Pril2014 Kas di Rekeninq Nomor (BNl 2222050557 115.249.450
a.
Pertemuan Terbatas
c.
Media Massa Cetak dan Media Massa Elekt1g4l!
S.
Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan e dan Peraturan Perundang-
Kas di Rekeninq Nomor (BNl 2222050557
1't5.249.450
Makassar, 22 April 2014 Calon AnggotA OPD
i i
I I
I E Ir
s
t T
k $
