Tinjauan Terhadap Undang-Undang Diskriminasi Untuk Konsultasi Publik
Ringkasan Eksekutif Anda dipersilakan untuk memberikan komentar Anda secara tertulis ke Komisi Persamaan Kesempatan (EOC) selambat-lambatnya pada 7 Oktober 2014
Juli 2014
(Indonesian Translation) 1
PENDAHULUAN 1.
Ini adalah Ringkasan Eksekutif dokumen konsultasi Komisi Persamaan Kesempatan (Equal Opportunities Commission - EOCC) mengenai Tinjauan Terhadap Undangundang Diskriminasi (Discrimination Law Review - DLR). DLR adalah tinjauan dan konsultasi publik EOC mengenai empat undang-undang diskriminasi yang ada. DLR dilaksanakan oleh EOC untuk memperbaiki perlindungan dari diskriminasi dan meningkatkan persamaan kesempatan di seluruh masyarakat di Hong Kong.
2.
Ringkasan Eksekutif ini meringkas semua isu yang dibahas dalam dokumen konsultasi, dan menyertakan daftar lengkap pertanyaan konsultasi sebagai Lampiran. Untuk informasi selanjutnya mengenai dokumen konsultasi dan konsultasi publik, silakan mengunjungi situs web DLR kami: http://www.eoc.org.hk/eoc/GraphicsFolder/default.aspx
3.
Anda dipersilakan untuk mengirim usulan tertulis kepada EOC dalam waktu tiga bulan selambat-lambatnya 7 Oktober 2014 yang memberi tanggapan pada salah satu atau semua pertanyaan konsultasi.
4.
EOC juga akan mengadakan serangkaian pertemuan kemasyarakatan, (detail dapat ditemukan di situs web di atas). EOC juga akan menyelenggarakan pertemuan dengan pemangku kepentingan untuk menjelaskan isu-isu penting dalam konsultasi ini. Setelah periode konsultasi ditutup, EOC akan mempertimbangkan isu dan usulan yang diberikan oleh pemangku kepentingan. EOC kemudian akan membuat rancangan dan mengirimkan secara tertulis kepada pemerintah mengenai bagaimana seharusnya undang-undang diskriminasi diperbaharui dan dimodernisasi.
5.
Untuk pertanyaan yang terkait dengan konsultasi publik DLR secara umum, harap hubungi EOC melalui: Telepon: (+852) 2511 8211 Email:
[email protected] Layanan SMS: 6972566616538 untuk tuna rungu/kesulitan bicara.
2
BAB 1: DASAR PEMIKIRAN DAN PRINSIP-PRINSIP TINJAUAN 1.01
Bab 1 dibagi menjadi dua Bagian. Bagian I menjelaskan konteks dasar pemikiran untuk melaksanakan DLR. Bagian II menjelaskan prinsip-prinsip utama EOC dalam melaksanakan tinjauan dan akan membuat usulan kepada pemerintah.
Bagian I: Dasar Pemikiran Tinjauan 1.02
Terdapat sejumlah alasan mengapa EOC meyakini bahwa sekarang adalah saat yang tepat peninjauan lengkap dan membuat usulan kepada pemerintah untuk memperbaharui undang-undang diskriminasi. Alasan kami untuk DLR berdasarkan pada: Tugas EOC berdasarkan undang-undang untuk meninjau undang-undang diskriminasi dengan mempertimbangkan pengalaman sebelumnya; bukti berkelanjutan tentang ketidaksetaraan dan diskriminasi di masyarakat Hong Kong; pengalaman mengembangkan undang-undang diskriminasi dan yurisdiksi internasional; dan membantu meningkatkan kepatuhan terhadap kewajiban hak asasi manusia internasional dan domestik Hong Kong, mengenai persamaan kesempatan dan non-diskriminasi.
Bagian II: Prinsip-prinsip Tinjauan 1.03
EOC telah mengembangkan serangkaian prinsip untuk pelaksanaan peninjauan. Kami meyakini prinsip-prinsip ini akan memandu pemerintah dalam memperbaharui dan memodernisasi semua undang-undang diskriminasi.
A.
Modernisasi
1.04
EOC meyakini bahwa undang-undang diskriminasi yang ada sangat penting untuk dimodernisasi. Hal ini sesuai dengan beberapa alasan. Pertama-tama, pengalaman pelaksanaan EOC menunjukkan bahwa terdapat sejumlah area di mana undangundang diskriminasi yang berlaku tidak cukup untuk melindungi orang dari diskriminasi. Kedua, undang-undang diskriminasi harus berkembang untuk mempertimbangkan perbaikan-perbaikan dalam undang-undang diskriminasi di yurisdiksi internasional yang serupa.
B.
Penyederhanaan dan sebaiknya digabungkan
1.05
Prinsip kedua adalah bahwa EOC meyakini bahwa undang-undang diskriminasi yang berlaku harus jauh lebih sederhana, sebaiknya dengan menggabungkan semua Undang-undang Diskriminasi menjadi Undang-undang Diskriminasi. Banyak 3
ketentuan adalah sama di keempat Undang-undang Diskriminasi yang berlaku (misalnya bentuk-bentuk tindakan yang dilarang , perkecualian pada prinsip nondiskriminasi, penegakan undang-undang diskriminasi serta fungsi dan wewenang EOC). Hal ini membuat undang-undang diskriminasi yang berlaku mempunyai bagian yang berulang-ulang, dan lebih sulit bagi pemangku kepentingan untuk menelusurinya karena mereka harus merujuk pada empat peraturan terpisah.
C.
Keselarasan
1.06
Prinsip ketiga adalah bahwa apabila mungkin dan tepat, ketentuan mengenai perlindungan dari diskriminasi harus diselaraskan ketingkat yang sama. Hal ini penting karena saat ini terdapat sejumlah ketidakserasian di antara perlindungan terhadap kelompok-kelompok yang berbeda dalam semua Undang-undang Diskriminasi.
D.
Mendorong dan mengarusutamakan persamaan kesempatan
1.07
Prinsip terakhir adalah bahwa peninjauan akan mempertimbangkan tindakantindakan untuk meningkatkan dan mengarusutamakan persamaan kesempatan, serta menangani ketidaksetaraan sistemik.
1.08
Masalah utama dengan undang-undang diskriminasi yang ada adalah bahwa undang-undang ini terutama bersifat reaktif dan difokuskan pada pencapaian ganti rugi untuk individu dan klaimnya atas diskriminasi. Tetap, sebagian besar dari isu di masyarakat yang terkait dengan persamaan kesempatan, berkaitan dengan isu kelembagaan di mana badan kemasyarakatan dan swasta dikelola. Oleh karena itu, untuk alasan inilah “tindakan khusus” (special measure) atau ketentuan tindakan positif Undang-undang Diskriminasi itu penting, karena tindakan itu mengenali bahwa penting untuk menyediakan fasilitas, layanan dan pelatihan tertentu bagi kelompok yang kurang beruntung untuk membantu mereka mencapai persamaan kesempatan substantif dengan kelompok lainnya.
1.09
Beberapa yurisdiksi common law yang serupa telah mengembangkan tugas proaktif dalam undang-undang diskriminasi mereka untuk badan kemasyarakatan dan swasta, untuk mempertimbangkan isu-isu persamaan kesempatan dalam pengembangan dan penerapan kebijakan dan praktik baru. Dalam Bab 5, kami mempertimbangkan sebagian model itu yang dapat diadopsi ke kebutuhan tertentu Hong Kong.
4
BAB 2: TUJUAN PERATURAN DAN KARAKTERISTIK YANG DILINDUNGI 2.01
Bab 2 Bab ini membahas dua isu. Bagian I membahas apakah tujuan luas undangundang tersebut harus dinyatakan pada pembukaan Undang-undang Diskriminasi atau Undang-undang Diskriminasi yang dikonsolidasikan. Bagian II mempertimbangkan definisi dan ruang lingkup karakteristik yang dilindungi yang ada dalam Undang-undang Diskriminasi dan bagaimana Undang-undang Diskriminasi tersebut harus diperbaharui.
Bagian I: Tujuan peraturan 2.02
EOC meyakini bahwa adalah penting untuk mempertimbangkan untuk memasukkan dalam pembukaan undang-undang diskriminasi sebuah klausul yang menyatakan tujuan. Hal ini dapat membantu semua pemangku kepentingan yang harus memahami undang-undang tersebut, serta membantu pengadilan dalam menginterpretasikan dan menerapkan undang-undang tersebut dalam kasuskasus tertentu.
Bagian II: Memperbaiki definisi dan ruang lingkup karakteristik yang dilindungi 2.03
Bagian ini membahas apakah definisi dan ruang lingkup yang berlaku tentang karakteristik yang dilindungi yang ada dari jenis kelamin, kehamilan, status perkawinan, cacat, status keluarga atau ras harus diperbaharui.
A.
Karakteristik yang dilindungi terkait dengan jenis kelamin, kehamilan dan status perkawinan
2.04
Saat ini berdasarkan Undang-undang Diskriminasi Jenis Kelamin (SDO) karakteristik yang dilindungi adalah jenis kelamin, kehamilan dan status perkawinan. Diskriminasi terhadap kelompok ini adalah dilarang di semua sektor seperti ketenagakerjaan, pendidikan, ketentuan mengenai barang dan layanan, dan gedung.
(i)
Karakteristik yang dilindungi terkait dengan jenis kelamin 5
2.05
EOC meyakini bahwa terkait dengan jenis kelamin bahasa yang netral harus digunakan untuk semua ketentuan diskriminasi jenis kelamin. Hal ini akan mempermudah orang untuk mengenali bahwa perlindungan dari diskriminasi jenis kelamin berlaku baik bagi perempuan maupun laki-laki.
(ii)
Karakteristik yang dilindungi terkait dengan kehamilan
2.06
Terdapat dua isu yang dibahas dalam dokumen konsultasi yang berkaitan dengan ruang lingkup perlindungan dari diskriminasi kehamilan: perlindungan dari diskriminasi selama masa kehamilan; dan perlindungan dari diskriminasi yang terkait dengan kemungkinan kehamilan.
(iii)
Karakteristik yang dilindungi terkait dengan status perkawinan
2.07
Saat ini, SDO memberi perlindungan dari diskriminasi dan tindakan yang dilarang lainnya atas dasar status perkawinan, yang didefinisikan sebagai “status atau kondisi: (a) Bujangan; (b) Menikah; (c) Menikah tapi hidup secara terpisah dan terlepas dari pasangan seseorang; (d) Cerai; atau (e) Janda”.1
2.08
Terkait dengan status “bujangan”, hal ini masih harus ditentukan dengan pasti oleh pengadilan di Hong Kong apakah akan memasukkan orang yang tidak menikah tetapi mungkin mempunyai hubungan de fakto (hubungan yang mirip dengan perkawinan) heteroseksual atau homoseksual.
2.09
Dokumen konsultasi ini membahas apakah perlu adanya perlindungan yang tegas dari diskriminasi atas dasar menjalin hubungan murni yang ada atau mantan hubungan secara de fakto.
B.
Karakteristik yang dilindungi terkait dengan kecacatan
2.10
Isu penting terkait dengan penyandang cacat adalah ruang lingkup dari apa yang merupakan kecacatan agar dilindungi dari diskriminasi. Kecacatan, didefinisikan secara luas untuk menyertakan baik cacat fisik maupun mental, serta cacat yang sekarang ada, sebelumnya ada, mungkin ada di kemudian hari atau diakibatkan oleh seseorang.
1
Pasal 2 SDO.
6
2.11
Dokumen konsultasi ini membahas apakah akan tepat atau tidak untuk memperbaiki definisi dengan, misalnya mempersyaratkan kecacatan substansial dan/atau jangka panjang seperti Undang-undang Persamaan Kesempatan Inggris tahun 2010.
C.
Karakteristik yang dilindungi terkait dengan status keluarga
2.12
Karakteristik yang dilindungi terkait dengan status keluarga berdasarkan Undangundang Diskriminasi Status Keluarga (FSDO), melindungi orang yang bertanggung jawab untuk memelihara para anggota keluarga terdekat dari diskriminasi.
2.13
Terdapat tiga isu yang dibahas terkait dengan definisi tersebut dan ruang lingkup perlindungan mengenai status keluarga: istilah “status keluarga” dan menggantinya dengan "tanggung jawab keluarga"; memperluas perlindungan sehingga melingkupi pemeliharaan yang timbul dari hubungan yang seperti hubungan perkawinan (de facto relationship) dan mantan hubungan; dan memperjelas bahwa perlindungan mencakupi wanita yang sedang menyusui.
D.
Karakteristik yang dilindungi terkait dengan ras
2.14
Saat ini terdapat perlindungan untuk diskriminasi ras sehubungan dengan “ras, warna kulit, keturunan atau kebangsaan atau asal etnik” seseorang.
2.15
EOC meyakini bahwa baik kewarganegaraan maupun kependudukan harus ditambahkan kedalam perlindungan dari diskriminasi ras. EOC juga merasa bahwa pertimbangan dapat diberikan pada apakah pantas untuk memberikan perlindungan atas diskriminasi yang berkaitan dengan status kependudukan Hong Kong atau konsep status imigrasi terkait. Hal ini berkaitan dengan perbedaan perlakuan berdasarkan apakah seseorang penduduk tetap atau tipe penduduk lainnya; atau status imigrasi mereka adalah pendatang di Hong Kong. Termasuk dalam hal ini, misalnya, diskriminasi antara orang dari Hong Kong dan Cina daratan.
7
BAB 3: BENTUK-BENTUK TINDAKAN YANG DILARANG 3.01
Bab 3 membahas: bentuk-bentuk diskriminasi atau tindakan lainnya yang harus dilarang berdasarkan undang-undang diskriminasi di Hong Kong; pada karakteristik dilindungi yang mana bentuk-bentuk diskriminasi atau tindakan lainnya itu harus berlaku; dan bagaimana bentuk-bentuk diskriminasi atau tindakan yang dilarang lainnya harus didefinisikan.
3.02
Pasal I menjelaskan bentuk-bentuk tindakan yang dilarang saat ini dan Bagian II mengajukan usulan untuk memperbaharui tindakan yang dilarang tersebut.
Bagian I: Tindakan yang dilarang saat ini 3.03
Saat ini berdasarkan Undang-undang Diskriminasi, terdapat sejumlah kategori tindakan yang dilarang, yang berlaku pada karakteristik yang dilindungi dalam berbagai tindakan. Tindakan-tindakan pokok yang dilarang adalah: -
Diskriminasi langsung dan tidak langsung;2 Pelecehan;3 Pelecehan seksual;4 Viktimisasi;5 Penghasutan kebencian.6
Bentuk tindakan yang dilarang lainnya yang ada juga dibahas dalam dokumen konsultasi.
Bagian II: Usulan untuk memperbaharui tindakan yang dilarang 3.04
Bagian II mempelajari bentuk tindakan yang sudah ada atau kemungkinan tindakan dilarang yang baru: diskriminasi langsung dan tidak langsung;
2
Ini berlaku pada semua karakteristik yang dilindungi terkait dengan ras, jenis kelamin, status perkawinan, kehamilan, cacat, dan status keluarga. 3 Ini berlaku pada karakteristik yang dilindungi terkait dengan ras, dan cacat tapi bukan jenis kelamin, kehamilan, status perkawinan, atau status keluarga. 4 Ini merupakan bentuk pelecehan khusus yang bersifat seksual dan hanya berlaku pada karakteristik yang dilindungi terkait dengan jenis kelamin. 5 Ini berlaku pada semua karakteristik yang dilindungi terkait dengan ras, jenis kelamin, status perkawinan, kehamilan, cacat, dan status keluarga. 6 Ini hanya berlaku pada karakteristik yang dilindungi terkait dengan ras dan cacat.
8
diskriminasi kehamilan; upah setara untuk pekerjaan yang bernilai setara; diskriminasi terkait dengan memiliki binatang pandu; diskriminasi yang timbul dari kecacatan; kewajiban untuk membuat akomodasi yang layak bagi penyandang cacat; pelecehan termasuk pelecehan seksual; diskriminasi lintas-karakteristik yang dilindungi; diskriminasi berdasarkan asosiasi; diskriminasi berdasarkan persepsi; dan tindakan melanggar hukum lainnya.
A.
Diskriminasi langsung
3.05
Terdapat dua isu yang dibahas dalam dokumen konsultasi yang berkaitan dengan perumusan ketentuan diskriminasi langsung: mengganti pengujian perlakuan yang kurang menyenangkan atas dasar “karakteristik yang dilindungi” daripada karakteristik yang dilindungi dari “orang yang bersangkutan”; dan memperjelas dalam ketentuan diskriminasi cacat langsung, bahwa perbandingan dapat dibuat antara penyandang cacat yang berbeda.
B.
Diskriminasi kehamilan langsung
3.06
Saat ini, diskriminasi langsung dan tidak langsung berlaku untuk karakteristik yang dilindungi terkait dengan kehamilan sama dengan karakteristik yang dilindungi lainnya. Namun, salah satu aspek kunci dari memperbaharui hukum diskriminasi adalah harus disesuaikan dengan kebutuhan karakteristik tertentu itu. Dua isu dibahas dalam dokumen konsultasi terkait dengan diskriminasi kehamilan langsung: menghapus kebutuhan seorang pembanding; dan memasukkan aspek yang timbul dari kehamilan, misalnya sakit, atau apabila staf perempuan dipecat setelah kembali dari cuti melahirkan.
C.
Diskriminasi tidak langsung
3.07
Dua isu terkait dengan uji diskriminasi tidak langsung dibahas dalam dokumen konsultasi: mengganti dari “persyaratan atau ketentuan ” menjadi “ketentuan, persyaratan, atau praktik”; dan memperjelas dalam peraturan apa yang perlu ditetapkan untuk diskriminasi tidak langsung agar dibenarkan.
D.
Upah yang setara untuk pekerjaan dengan nilai yang setara bagi perempuan dan laki-laki
3.08
Menghilangkan diskriminasi dalam upah antara perempuan dan laki-laki terutama penting bagi tercapainya persamaan kesempatan gender dan harkat perempuan. Dokumen konsultasi membahas apakah perlu memasukkan ketentuan upah setara untuk nilai pekerjaan yang setara. 9
E.
Diskriminasi kecacatan
3.09
Konsultasi dokumen mempertimbangkan tiga wilayah utama di mana hukum diskriminasi yang berlaku bagi penyandang cacat harus diperbaharui: memiliki ketentuan tegas bahwa adalah melanggar hukum untuk melakukan diskriminasi atas dasar memiliki binatang pemandu, misalnya anjing pemandu; memasukkan kategori diskriminasi terpisah yang timbul karena cacat; dan memasukkan kewajiban untuk menyediakan akomodasi yang layak bagi penyandang cacat.
F.
Pelecehan
3.10
Terdapat dua isu utama yang dibahas dalam dokumen konsultasi terkait dengan pelecehan: - Ruang lingkup karakteristik yang dilindungi di mana pelecehan dilarang; - Definisi pelecehan ras, cacat, dan seksual.
3.11
Berkaitan dengan karakteristik yang dilindungi di mana pelecehan dilarang, saat ini tidak terdapat perlindungan dari pelecehan yang berkaitan dengan jenis kelamin, kehamilan, status perkawinan, atau status keluarga. Karena terdapat bukti pelecehan di Hong Kong berkaitan dengan masing-masing karakteristik tersebut, oleh karena itu EOC merasa ketentuan itu harus dimasukkan dalam area undangundang tersebut.
3.12
Terkait dengan definisi ras, cacat dan pelecehan seksual, terdapat dua permasalahan besar dengan definisi yang berlaku, yaitu tidak konsisten dan tidak cukup jelas. Dokumen konsultasi membahas bagaimana definisi tersebut dapat diselaraskan dan diperjelas.
G.
Diskriminasi lintas karakteristik yang dilindungi
3.13
Konsep diskriminasi lintas karakteristik berkaitan dengan fakta bahwa orang-orang mungkin diperlakukan secara kurang menyenangkan tidak atas dasar satu karakteristik, tapi atas dasar kombinasi atau gabungan beberapa karakteristik seperti jenis kelamin dan usia, jenis kelamin dan ras, cacat dan usia. Dokumen konsultasi ini membahas apakah perlu memasukkan ketentuan diskriminasi lintas karakteristik terkait dengan diskriminasi langsung dan tidak langsung, serta pelecehan.
H.
Diskriminasi berdasarkan asosiasi
3.14
Diskriminasi berdasarkan asosiasi berhubungan dengan fakta bahwa tidak hanya orang-orang dengan karakteristik yang dilindungi yang dapat diperlakukan kurang 10
menyenangkan, tapi juga pasangan, teman, pengasuh, dan semua rekanan mereka. Saat ini hanya ada perlindungan seperti itu terkait dengan cacat, dan pada tingkat terbatas, ras. EOC meyakini bahwa ketentuan diskriminasi berdasarkan asosiasi harus dimasukkan terkait dengan diskriminasi langsung dan tidak langsung, serta pelecehan di semua karakteristik yang dilindungi.
I.
Diskriminasi berdasarkan persepsi
3.15
Diskriminasi berdasarkan persepsi berhubungan dengan perlakuan kurang menyenangkan di mana seseorang dianggap, diduga, atau disangka memiliki satu karakteristik yang dilindungi. Sebagai contoh, seseorang mungkin mengalami diskriminasi karena ia dianggap memiliki cacat seperti HIV meskipun sebenarnya tidak. Saat ini hanya ada perlindungan tegas untuk diskriminasi berdasarkan persepsi berdasarkan Undang-undang Diskriminasi Kecacatan (DDO) yang mencakup perlindungan di mana seseorang dituduh memiliki kecacatan. EOC meyakini bahwa ketentuan diskriminasi berdasarkan persepsi harus dimasukkan terkait dengan diskriminasi langsung dan tidak langsung, serta pelecehan di semua karakteristik yang dilindungi.
J.
Tindakan melanggar hukum lainnya
3.16
Ada dua area yang saat ini diyakini EOC mungkin memerlukan reformasi: pertanggungjawaban prinsipal dan agen; dan meminta dan mengharuskan memberi informasi untuk tujuan diskriminatif.
3.17
Terkait dengan pertanggungjawaban prinsipal untuk tindakan dari agen, dokumen konsultasi membahas apakah seharusnya ada pembelaan bagi prinsipal apabila mereka telah mengambil langkah praktis yang wajar guna mencegah terjadinya diskriminasi oleh agen. Pembelaan ini akan mirip dengan pembelaan yang berlaku saat ini, untuk pemberi kerja terkait dengan tindakan oleh karyawan.
3.18
Saat ini, hanya ada larangan mengenai meminta atau mengharuskan memberi informasi untuk tujuan diskriminatif berkaitan dengan kecacatan. Dokumen konsultasi membahas apakah larangan itu harus diperluas hingga mencakup semua karakteristik dilindungi yang ada.
11
BAB 4: BIDANG TINDAKAN YANG DILARANG 4.01
Bab 4 membahas bidang atau sektor di mana tindakan harus dilarang. Isu terkait dengan pengecualian spesifik pada prinsip non-diskriminasi dibahas di Bab 7.
4.02
Ada empat isu yang dibahas dalam dokumen konsultasi: - ruang lingkup perlindungan dari diskriminasi dalam kaitannya dengan otoritas publik; - ketidaksesuaian antar Undang-undang Diskriminasi untuk sektor yang melarang diskriminasi; - batasan RDO atas bahasa pengantar dalam bidang pendidikan dan kejuruan; dan - memperluas bidang dan ruang lingkup perlindungan dari tindak pelecehan.
A.
Ruang lingkup perlindungan terkait dengan kewenangan pemerintah
4.03
Semua Undang-undang Diskriminasi saat ini menyatakan bahwa Undang-undang mengikat pemerintah. Namun dari sisi cara ketentuan ini dirancang tidaklah jelas, apakah badan umum lain, yang bukan bagian dari pemerintah termasuk dalam ruang lingkup Undang-undang Diskriminasi ketika melaksanakan fungsinya. EOC meyakini bahwa Undang-undang Diskriminasi harus diperbaiki untuk secara tegas menyatakan semua badan pemerintah terikat dalam undang-undang, dalam kinerja fungsi dan pelaksanaan wewenangnya.
B.
Ketidaksesuaian, terkait dalam sektor di mana diskriminasi dilarang
4.04
Ada tiga bidang yang tidak sesuai dibawah Undang-undang Diskriminasi yang ada. Pertama, tidak seperti semua Undang-undang Diskriminasi lain, menurut Undangundang Diskriminasi Ras (RDO) tidak ada perlindungan dari diskriminasi ras terkait dengan pelaksanaan fungsi pemerintah. Kedua, tidak seperti semua Undangundang Diskriminasi lain, tidak ada perlindungan yang tegas dari diskriminasi kecacatan terkait dengan pemilihan dan pemungutan suara untuk Badan Penasehat (Advisory Bodies). Ketiga, terkait dengan diskriminasi dalam kegiatan olahraga, hanya terdapat ketentuan didalam DDO, tetapi tidak ada dari Undangundang Diskriminasi yang lain. EOC meyakini bahwa seharusnya terdapat perlindungan yang tegas di semua area tersebut.
12
C.
Batasan RDO mengenai bahasa pengantar dalam bidang pendidikan dan pelatihan kejuruan
4.05
Meskipun RDO tidak memberikan perlindungan dari diskriminasi ras di sektor pendidikan dan pelatihan kejuruan, terdapat batasan yang jelas pada operasi RDO di sektor tersebut yang terkait dengan bahasa dan bahasa pengantar pembelajaran. EOC menyakini bahwa pembatasan ini harus dicabut.
D.
Memperluas bidang dan ruang lingkup perlindungan dari pelecehan
4.06
Terdapat sejumlah bentuk pelecehan tambahan yang dibahas dalam dokumen konsultasi yang diyakini EOC harus dilarang berdasarkan Undang-undang Diskriminasi. Area tersebut adalah: -
Pertanggungjawaban pemberi kerja bagi karyawan yang dilecehkan oleh pihak ketiga; Pertanggungjawaban terhadap orang yang bekerja ditempat yang sama; Pertanggungjawaban bagi lembaga pendidikan dimana siswa melecehkan siswa yang lain; Pertanggungjawaban pengguna jasa yang melecehkan penyedia jasa7 Pertanggungjawaban pengguna jasa karena melecehkan pengguna jasa lainnya; Pertanggungjawaban atas pelecehan di kapal dan pesawat udara terkait dengan penyediaan barang dan jasa8 Pelecehan penyewa dan sub-penyewa oleh penyewa atau sub-penyewa lain; Pelecehan anggota/calon anggota oleh anggota manajemen klub.
7
Pemerintah memperkenalkan Rancangan (Tambahan) Diskriminasi Jenis Kelamin 2014 pada tanggal 25 Juni 2014 untuk menanggapi isu pelecehan seksual pada area ini. 8 Sama dengan diatas
13
BAB 5: MENDORONG DAN MENGARUSUTAMAKAN PERSAMAAN KESEMPATAN 5.01
Bab sebelumnya membahas reformasi langkah-langkah untuk melarang diskriminasi terhadap perorangan. Namun, model internasional yang terkait dengan menghapus diskriminasi dan mendorong persamaan kesempatan semakin berfokus tidak hanya pada ganti rugi atas tindakan diskriminasi perorangan, tetapi pada pengembangan kebijakan, program, tugas dan langkah-langkah lain untuk mendorong persamaan kesempatan dan menghapus diskriminasi sistemik.
5.02
Bab 5 membahas dua metode yang mendorong persamaan kesempatan dan kedudukannya dalam undang-undang anti diskriminasi yang sudah diperbaharui di Hong Kong. Pertama, bab ini mempertimbangkan kedudukan dan definisi dari tindakan khusus (special measure), yang sah dibawah semua Undang-undang Diskriminasi yang ada. Kedua, berdasarkan praktik terbaik dunia internasional, bab ini mempertimbangkan apakah badan kemasyarakatan harus diwajibkan untuk mengambil tindakan guna menghapus diskriminasi dan mendorong persamaan kesempatan kesempatan.
Bagian I: Tindakan khusus 5.03
Tindakan khusus (“special measure” atau langkah-langkah tindakan positif sebagaimana langkah tersebut juga terkadang dijelaskan dalam yurisdiksi internasional lainnya seperti Inggris dan Uni Eropa) adalah cara penting, di mana organisasi kemasyarakatan dan swasta dapat mengembangkan dan menerapkan langkah-langkah untuk mendorong persamaan kesempatan substantif dari kelompok yang kurang beruntung di masyarakat.
5.04
Dua isu dibahas terkait dengan tindakan khusus adalah: metode di mana langkahlangkah tersebut dikonseptualisasikan dan diposisikan dalam peraturan diskriminasi; serta definisinya.
A.
Konseptualisasi tindakan khusus
5.05
EOC meyakini bahwa akan lebih baik untuk memandang tindakan khusus bukan sebagai pengecualian terhadap prinsip diskriminasi dan oleh karena itu merupakan bentuk diskriminasi yang sah menurut hukum, melainkan sebagai tindakan proaktif guna mendorong persamaan kesempatan yang hakiki. Oleh karena itu, EOC meyakini bahwa ketentuan tindakan khusus harus dimasukkan dalam bagian tersendiri didalam peraturan mengenai meningkatkan persamaan 14
kesempatan .
B.
Definisi tindakan khusus
5.06
Definisi tindakan khusus yang berlaku pada saat ini, tidak memperjelas maksud dari ketentuan. Terdapat pengulangan yang tidak perlu dalam ruang lingkup yang merupakan tindakan khusus, dan kurangnya kejelasan mengenai batas tindakan khusus secara sah menurut hukum. Dokumen konsultasi membahas apakah definisi tindakan khusus harus diperbaharui menggunakan unsur dari model di Inggris dan Australia.
Bagian II: Kewajiban badan kemasyarakatan untuk mendorong dan mengarusutamakan persamaan kesempatan 5.07
Pada tingkat internasional dan dalam beberapa yurisdiksi di seluruh dunia, untuk lebih mendorong dan mengarusutamakan persamaan kesempatan, kewajiban dibebankan kepada Negara dan badan kemasyakatan, guna mendorong persamaan kesempatan dan menghilangkan diskriminasi. Misalnya di Inggris terdapat kewajiban proaktif dan tugas yang bersifat mengikat pada pemerintah dan badan kemasyarakatan untuk mendorong persamaan kesempatan (Kewajiban Persamaan Kesempatan Sektor Publik, PSED) .
5.08
Di Hong Kong, saat ini tidak ada tugas spesifik dalam Undang-undang Diskriminasi yang mengharuskan otoritas publik menghapus diskriminasi . Namun, pemerintah Hong Kong telah memperkenalkan sejumlah langkah untuk mendorong persamaan kesempatan kelompok tertentu dalam masyarakat yang berfokus pada memastikan badan kemasyarakatan atau badan pemerintah untuk meninjau kebijakan dan programnya atas dampaknya pada kelompok tersebut.
5.09
Misalnya, pada tahun 2002, Komisi Perempuan memublikasikan daftar periksa pengarusutamaan gender untuk membantu pegawai pemerintah mengevaluasi dampak gender dari kebijakan,peraturan, dan program publik yang telah ada dan baru. Sehubungan dengan RDO, pada tahun 2010 pemerintah memublikasikan pedoman untuk pedoman bagi otoritas publik mengenai bagaimana mereka harus mendorong persamaan kesempatan ras dalam perumusan, penerapan, dan peninjauan kebijakan dan langkah-langkah relevan.
5.10
EOC meyakini bahwa langkah-langkah yang berlaku di Hong Kong untuk 15
mendorong persamaan kesempatan dalam badan kemasyarakatan dan pemerintahan kemungkinan tidak memadai dalam menghapus diskriminasi dan mendorong persamaan kesempatan kesempatan. Dokumen konsultasi membahas apakah kewajiban badan kemasyarakatan dan pemerintah untuk meningkatkan persamaan kesempatan di semua karakteristik yang dilindungi, harus dimasukkan.
16
BAB 6: ASPEK-ASPEK SIDANG WEWENANG DAN KONSTITUSI EOC 6.01
PENGADILAN,
Bab 6 membahas dalam dua area yang dikaitkan dengan penegakan Undangundang Diskriminasi. Bagian I membahas sejumlah aspek terkait dengan sidang pengadilan termasuk peran tertentu dari EOC. Bagian II membahas wewenang kunci dan penataan konstitusional dari EOC.
Bagian I: Aspek-aspek sidang pengadilan 6.02
Bagian I membahas empat aspek sidang pengadilan: memasukkan ketentuan baru beban pembuktian; menambahkan ketentuan mengenai membebankan kerugian terkait dengan penemuan diskriminasi tidak langsung; menambahkan ketentuan untuk memungkinkan EOC mendapatkan kembali biaya dalam kasus yang dibantu secara sah; dan menambahkan ketentuan mengenai persidangan yang hanya dapat diajukan oleh EOC.
A.
Standar dan beban pembuktian
6.03
Tuntutan diskriminasi seringkali sulit dibuktikan, karena sering tidak ada tindakan diskriminasi tegas yang dapat langsung dikaitkan dengan karakteristik yang dilindungi. Di Hong Kong pendekatan di pengadilan pada beban pembuktian adalah bahwa tergugat mengemukakan bukti-bukti yang dapat menjadi sumber kesimpulan, pengadilan lalu akan meminta bukti atau penjelasan dari tergugat untuk menentukan apakah diskriminasi sebenarnya terjadi atau tidak.
6.04
Di banyak yurisdiksi internasional, hukum diskriminasi berkaitan dengan beban pembuktian telah berkembang dalam dua cara utama. Pertama, mengingat adanya kesulitan dalam membuktikan kasus diskriminasi, hukum kasus dikembangkan untuk menentukan bahwa setelah fakta telah ditetapkan yang dapat digunakan untuk menyimpulkan terdapatnya diskriminasi, maka giliran tergugat yang perlu membuktikan bahwa tidak ada diskriminasi. Kedua, peraturan diskriminasi menjelaskan bagian-bagian beban pembuktian agar terdapat kejelasan dan konsistensi dalam cara penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam sidang pengadilan.
6.05
EOC meyakini bahwa: seharusnya ada ketentuan beban pembuktian dalam Undang-undang Diskriminasi; dan bahwa ketentuan tersebut harus tegas menetapkan pemindahan dalam beban pembuktian, setelah penggugat menetapkan fakta-fakta yang dapat menyimpulkan diskriminasi. 17
B.
Kerugian untuk diskriminasi tidak langsung
6.06
Saat ini, kerugian untuk diskriminasi tidak langsung berdasarkan SDO, FSDO, dan RDO terbatas pada situasi di mana tergugat berniat memperlakukan penggugat secara tidak menyenangkan. Batasan yang sama tidak berlaku berdasarkan DDO. Menurut EOC batasan seperti itu adalah tidak tepat dan bahwa batasan tersebut harus dicabut.
C.
EOC mendapatkan kembali biaya dalam kasus yang dibantu secara hukum
6.07
Aturan umum berkaitan dengan tuntutan diskriminasi adalah bahwa tiap pihak akan menanggung biaya masing-masing, kecuali tuntutan diajukan dengan niat buruk atau terdapat keadaan khusus lainnya. Namun, apabila dalam kejadian yang luar biasa penggugat diberi beban biaya dan pengeluaran, Undang-undang Diskriminasi menentukan bahwa EOC dapat mendapatkan kembali pengeluarannya hanya karena telah memberikan bantuan hukum kepada pemohon di pengadilan. EOC tidak dapat mendapatkan kembali biaya hukum setelah memberi bantuan hukum, misalnya saat pengacara EOC bekerja dalam sebuah kasus (tanpa kepengadilan). EOC meyakini bahwa EOC seharusnya dapat memperoleh kembali bantuan hukum dalam keadaan tersebut.
D.
Persidangan yang hanya dapat diajukan oleh EOC
6.08
Saat ini EOC tidak dapat memulai persidangan atas namanya sendiri berkaitan dengan praktik diskriminatif.9 Praktik diskriminatif adalah penerapan persyaratan atau kondisi yang mengakibatkan tindakan diskriminasi yang melanggar hukum. EOC meyakini bahwa prinsip yang sama harus berlaku dengan tindakan melanggar hukum serupa lainnya (misalnya iklan diskriminatif) sedemikian rupa sehingga EOC harus dapat mengajukan persidangan.
Bagian II: Wewenang dan Konstitusi EOC 6.09
Bagian II membahas wewenang dan penataan konstitusional yang ada dari EOC; apakah perlu memperbaharui semua itu; serta apakah perlu adanya Komisi Hak Asasi Manusia di Hong Kong.
9
Lihat misalnya pasal 42 SDO. Praktik diskriminatif adalah penerapan persyaratan atau kondisi yang mengakibatkan tindakan diskriminasi yang melanggar hukum.
18
A.
Wewenang EOC
6.10
EOC memiliki berbagai wewenang yang dapat digunakan untuk memenuhi fungsinya. EOC juga menjalankan sejumlah tugas yang tidak secara tidak tegas, dijelaskan dalam Undang-undang Diskriminasi, tapi dilaksanakan sehubungan dalam menjalankan fungsinya. Kami membahas wewenang yang secara tegas ditetapkan (dalam undang-undang) dan tugas lainnya.
(i)
Kode etik dan pedoman lainnya
6.11
Berdasarkan semua Undang-undang Diskriminasi, EOC dapat memublikasikan Kode Etik yang berisi pedoman praktis tentang menghapus diskriminasi dan mendorong persamaan kesempatan kesempatan. Publikasi Kode Etik tersebut merupakan proses formal yang mengharuskan Kode Etik tersebut dijelaskan kepada dan disetujui oleh Dewan Legislatif (pedoman yang ditetapkan oleh undang-undang).
6.12
Mengingat adanya proses yang panjang dan formal untuk menyetujui Kode Etik, EOC juga telah mengeluarkan pedoman lain dari waktu ke waktu. Di Hong Kong, terdapat ketentuan serupa yang menetapkan wewenang bagi Badan Sesuai Undang-undang, seperti Komisioner Privasi untuk menghasilkan Kode Etik dan pedoman. 10 EOC meyakini bahwa lebih baik jika ada rujukan tegas pada wewenang EOC untuk menghasilkan pedoman non-undang-undang dalam hukum diskriminasi yang diperbaharui.
(ii)
Penyelidikan Formal
6.13
EOC meyakini bahwa sistem dan ketentuan yang berlaku terkait penyelidikan formal hendaknya diperbaharui dengan mempertimbangkan tiga hal: memperjelas bahwa EOC dapat melakukan penyelidikan umum dan khusus; menyelaraskan keadaan dimana pemberitahuan pelaksanaannya dapat diterbitkan; dan memperkenalkan kewenangan EOC untuk membuat perjanjian mengikat dengan badan yang sedang diselidiki.
(iii)
Riset dan Pendidikan
6.14
SDO menentukan bahwa EOC boleh melakukan kegiatan atau membantu pihak lain melakukan riset dan aktivitas pendidikan yang menurut EOC diperlukan atau bermanfaat untuk pelaksanaan fungsi-fungsinya.11
6.15
Tidak ada ketentuan yang setara terkait riset dan pendidikan dalam Undang-
10
Lihat, misalnya, wewenang Dinas Komisioner Privasi untuk Data Pribadi: Pasal 8(5) Undang-undang Data Pribadi (Privasi) menetapkan wewenang Komisioner Privasi untuk menghasilkan pedoman dan pasal 12 menetapkan wewenang untuk menghasilkan Kode Etik. 11 Pasal 65 SDO.
19
undang Diskriminasi lainnya, walau secara praktik EOC benar-benar melakukan penyelidikan dan pendidikan dalam dibawah semua undang-undang anti diskriminasi sebagai bagian dari wewenang tambahan. EOC beranggapan demi alasan konsistensi dan kejelasan, undang-undang diskriminasi yang diperbaharui hendaknya secara tegas menyatakan bahwa EOC memiliki wewenang untuk melakukan riset dan pendidikan mengenai semua karakteristik yang dilindungi.
(iv)
Wewenang lain yang ada yang dilaksanakan oleh EOC
6.16
EOC juga melaksanakan sejumlah wewenang yang tidak secara tegas dicantumkan sebagai wewenang EOC tapi menyatu dengan fungsi-fungsinya lainnya. EOC percaya bahwa wewenang berikut harus dijelaskan: - Memantau dan memberi nasihat tentang peraturan atau kewajiban-kewajiban hak asasi manusia internasional yang terkait dengan persamaan kesempatan; - Melakukan intervensi atau tampak sebagai persidangan pengadilan amicus curiae; dan - Membawa kasus pengkajian undang-undang ke pengadilana, apabila EOC percaya bahwa pemerintah melakukan pelanggaran atas hukum diskirminasi dalam menjalankan wewenangnya.
B.
Masalah konstitusional
6.17
EOC percaya bahwa dalam beberapa area, fungsi EOC dapat ditingkatkan berdasarkan praktik internasional atau Hong Kong didalam ketentuan undangundang mendatang. Area tersebut adalah: - Diharuskan untuk membuat rencana strategis yang menjelaskan area prioritas pekerjaan EOC selama beberapa tahun; - Memasukkan ketentuan dan prosedur untuk membantu memastikan kemandirian EOC dari pemerintah, dan Ketua dan para anggota mempunyai pengalaman yang sesuai; - Memberi perlindungan dalam situasi yang ditetapkan dari pertanggungjawaban pribadi para anggota dan staf EOC berdasarkan DDO dan FSDO, seperti halnya dalam kasus untuk SDO dan RDO; - Memasukkan ketentuan untuk memungkinkan EOC menjaga kerahasiaan terkait dengan penanganan pengaduan.
C. Pembentukan Komisi Hak Asasi Manusia Hong Kong 6.18
Isu terkait kemungkinan melakukan reformasi kewajiban dan wewenang EOC adalah apakah Komisi Hak Asasi Manusia harus dibentuk di Hong Kong. Saat ini tidak ada lembaga di Hong Kong yang bertanggung jawab untuk memajukan dan memantau hak asasi manusia yang lebih luas. Dokumen konsultasi ini membahas beberapa opsi untuk membentuk Komisi Hak Asasi Manusia. 20
BAB 7: PERKECUALIAN Bagian I: Ikhtisar 7.01
EOC mempunyai sejumlah keprihatinan pada pengecualian-pengecualian yang ada dalam Undang-undang Diskriminasi:
7.02
Terpencar: pengecualian sering berada di beberapa bagian berbeda dari Undang-undang (batang tubuh Lampiran) yang membuatnya sangat sulit ditelusuri; Pengulangan: sebagian dari pengecualian diulang secara tidak semestinya (misalnya, pengecualian yang berhubungan dengan teknologi reproduksi dan adopsi yang berhubungan dengan jenis kelamin ada dalam batang tubuh SDO dan Lampiran-lampirannya); Ketidakseragaman: misalnya, pengecualian yang berhubungan dengan keamanan nasional berlaku karakteristik yang dilindungi dari jenis kelamin tapi tidak pada karakteristik lainnya; Tak dibenarkan: kami meyakini bahwa sejumlah pengecualian tidak dibenarkan dan seharusnya dicabut; Kesebandingan: dalam beberapa kejadian, kami meyakini bahwa pengecualian memerlukan penambahan untuk memastikan bahwa pengecualian-pengecualian itu sebanding.
Untuk membuat peraturan diskriminasi lebih mudah ditelusuri, kami yakin lebih baik bahwa semua pengecualian dijelaskan dalam satu pasal undang-undang.
Bagian II: Permasalahan dengan pengecualian yang berlaku berdasarkan Undang-undang Diskriminasi 7.03
Permasalahan dengan sejumlah pengecualian dipertimbangkan berdasarkan kategori (misalnya, Kualifikasi Pekerjaan Nyata - Gunuine Occupational Qualifications) dimana mereka berlaku pada lebih dari satu karakteristik dilindungi, atau berdasarkan karakteristik yang dilindungi seperti jenis kelamin atau ras tempat pengecualian hanya berlaku bagi satu karakteristik yang dilindungi. Pengecualian yang harus diperbaharui atau dicabut adalah: -
Kualifikasi Pekerjaan Nyata; Pelatihan diskriminatif; Pengecualian yang berhubungan dengan badan amal; Pengecualian yang berhubungan dengan Undang-undang New Territories dan kebijakan rumah kecil; Pengecualian yang berhubungan dengan jenis kelamin; 21
-
Pengecualian yang berhubungan dengan status perkawinan; Pengecualian yang berhubungan dengan status keluarga; Pengecualian yang berhubungan dengan kecacatan; dan Pengecualian yang berhubungan dengan ras.
22
LAMPIRAN: DAFTAR PERTANYAAN KONSULTASI BAB 1: DASAR PEMIKIRAN DAN PRINSIP-PRINSIP TINJAUAN (Nomor halaman sesuai dengan Dokumen Konsultasi publik) Pertanyaan Konsultasi 1 Menurut Anda, apakah dalam memperbaharui undang-undang diskriminasi saat ini, pemerintah seharusnya menggabungkan semua Undang-undang Diskriminasi yang ada ke dalam satu Undang-undang Diskriminasi modern?
BAB 2: TUJUAN UNDANG-UNDANG DAN KARAKTERISTIK YANG DILINDUNGI Pertanyaan Konsultasi 2 Menurut Anda apakah tujuan atau sasaran undang-undang diskriminasi seharusnya dimasukkan pada pembukaan undang-undang ? Pertanyaan Konsultasi 3 Menurut Anda apakah, berkaitan dengan karakteristik jenis kelamin yang dilindungi, seharusnya menggunakan bahasa netral “seseorang”? Pertanyaan Konsultasi 4 Menurut Anda apakah seharusnya ada rujukan tegas bagi perlindungan dari diskriminasi selama cuti melahirkan? Pertanyaan Konsultasi 5 Menurut Anda apakah seharusnya ada perlindungan dari diskriminasi berdasarkan kemungkinan kehamilan? Pertanyaan Konsultasi 6 Menurut Anda apakah karakteristik yang dilindungi terkait dengan status perkawinan seharusnya diubah untuk menerapkan "status hubungan" dan secara tegas melindungi orang-orang dalam hubunganyang mirip seperti perkawinan (de facto)? Jika ya, bagaimana hubungan yang mirip seperti perkawinan, seharusnya didefinisikan? Apakah seharusnya didefinisikan meliputi perlindungan bagi hubungan heteroseksual dan hubungan seks sejenis? Apakah seharusnya juga diperluas ke perlindungan dari diskriminasi yang berkaitan dengan hubungan secara de fakto sebelumnya? Pertanyaan Konsultasi 7 Menurut Anda apakah definisi dan ruang lingkup kecacatan saat ini adalah tepat dan sebanding? Atau apakah seharusnya ini diubah, misalnya dengan menentukan kualifikasi bahwa gangguan fisik atau mental harus bersifat substansial dan/atau kemungkinan besar berlangsung untuk jangka waktu tertentu?
23
Pertanyaan Konsultasi 8 Menurut Anda apakah karakteristik yang dilindungi terkait dengan status keluarga seharusnya didefinisikan ulang sebagai “tanggung jawab keluarga” untuk memperjelas bahwa hal ini berhubungan dengan orang-orang yang bertanggung jawab atas pemeliharaan anggota keluarga terdekat? Pertanyaan Konsultasi 9 Menurut Anda apakah ruang lingkup diskriminasi status keluarga seharusnya diperluas agar meliputi perlindungan ketika orang-orang dalam hubungan secara de fakto (hubungan seperti perkawinan) memelihara anggota keluarga terdekat? Jika ya, bagaimana hubungan secara de fakto seharusnya didefinisikan? Selanjutnya, menurut Anda apakah perlindungan seharusnya diperluas ke situasi ketika seseorang memelihara anggota keluarga terdekat dari perkawinan sebelumnya atau hubungan secara de fakto? Pertanyaan Konsultasi 10 Menurut Anda apakah seharusnya ada rujukan tegas dalam definisi status keluarga agar meliputi wanita yang sedang menyusui? Pertanyaan Konsultasi 11 Berkaitan dengan karakteristik yang dilindungi yaitu ras, menurut Anda apakah salah satu atau semua karakteristik yang terkait dengan status kebangsaan, kewarganegaraan, kependudukan, atau status terkait harus ditambahkan sebagai karakteristik yang dilindungi? Pertanyaan Konsultasi 12 Berkaitan dengan status kependudukan atau status terkait, jika menurut Anda seharusnya ada perlindungan, bagaimana harusnya itu didefinisikan? Pertanyaan Konsultasi 13 Menurut Anda pengecualian pada diskriminasi ras atas dasar kependudukan tetap dan hak tinggal di Hong Kong berdasarkan pasal 8(3)(b)(i) dan (ii) seharusnya dicabut? Pertanyaan Konsultasi 14 Menurut Anda pengecualian pada diskriminasi ras atas dasar durasi tinggal di Hong Kong berdasarkan pasal 8(3)(c) seharusnya dicabut? Pertanyaan Konsultasi 15 Menurut Anda pengecualian pada diskriminasi ras atas dasar status kewarganegaraan, kependudukan atau status penduduk seseorang di negara lain berdasarkan pasal 8(3)(d) seharusnya dicabut? Pertanyaan Konsultasi 16 Menurut Anda apakah harus diberikan pertimbangan pada pengecualian untuk diskriminasi atas dasar status kependudukan, tapi hanya apabila persyaratan yang relevan hanya untuk tujuan sah dan sebanding?
24
BAB 3: BENTUK-BENTUK TINDAKAN YANG DILARANG Pertanyaan Konsultasi 17 Menurut Anda apakah definisi diskriminasi langsung seharusnya dirubah untuk: - meliputi semua perlakuan kurang menyenangkan atas dasar salah satu karakteristik yang dilindungi; dan - diperjelas bahwa untuk diskriminasi cacat langsung dapat dibuat perbandingan dengan orang-orang tanpa cacat tertentu itu (termasuk dengan penyandang cacat yang berbeda)? Pertanyaan Konsultasi 18 Menurut Anda apakah seharusnya ada uji yang berbeda untuk diskriminasi kehamilan langsung yang menyatakan: “atas dasar kehamilannya, kondisi kesehatan atau karakteristik lainnya yang berkaitan secara umum dengan wanita yang hamil atau kemungkinan hamil, seseorang memperlakukannya secara tidak menyenangkan”? Pertanyaan Konsultasi 19 Bagaimana caranya melindungi staf yang hamil dari pemecatan setelah cuti melahirkan dengan dalih pengganti sementara waktu itu bekerja dengan lebih baik? Pertanyaan Konsultasi 20 Menurut Anda apakah definisi diskriminasi tidak langsung harus dirubah untuk: merujuk pada “ketentuan, persyaratan, atau praktik”; dan menjelaskan makna dari “dapat dibenarkan” pada ketentuan, persyaratan, atau praktik “untuk tujuan yang sah dan mengandung hubungan yang masuk akal dan sebanding dengan tujuan tersebut”? Pertanyaan Konsultasi 21 Menurut Anda apakah perlu memasukkan ketentuan upah setara untuk pekerjaan yang mempunyai nilai setara? Pertanyaan Konsultasi 22 Menurut Anda apakah diskriminasi karena ditemani binatang pembantu harus ditambahkan sebagai satu kategori diskriminasi cacat? Pertanyaan Konsultasi 23 Menurut Anda apakah kategori baru diskriminasi yang timbul karena kecacatan harus dimasukkan? Pertanyaan Konsultasi 24 Menurut Anda apakah kewajiban yang yang jelas untuk menyediakan akomodasi layak bagi penyandang cacat seharusnya dimasukkan dalam peraturan diskriminasi yang baru dan didasarkan pada model Inggris? Pertanyaan Konsultasi 25 Menurut Anda apakah pelecehan harus dilarang berkaitan dengan karakteristik yang dilindungi yang terkait dengan jenis kelamin, kehamilan, status keluarga, dan status 25
perkawinan? Pertanyaan Konsultasi 26 Menurut Anda apakah definisi pelecehan bagi semua karakteristik yang dilindungi seharusnya “Seseorang (A) melecehkan orang lain (B) jika— (a) A terlibat dalam tindakan yang tidak diinginkan terkait dengan suatu karakteristik yang dilindungi tertentu, dan (b) tindakan tersebut memiliki tujuan atau efek berupa— (i) melanggar martabat B, atau (ii) menciptakan lingkungan yang mengintimidasi, kurang bersahabat, merendahkan, melecehkan, atau tidak menyenangkan bagi B.” Pertanyaan Konsultasi 27 Menurut Anda apakah seharusnya ada perlindungan dari pelecehan untuk semua karakteristik yang dilindungi? Pertanyaan Konsultasi 28 Berkaitan dengan pelecehan seksual, apakah menurut Anda definisi tersebut seharusnya sama dengan bentuk pelecehan lain selain menyatakan bahwa hal itu adalah perbuatan bersifat seksual yang tidak diinginkan? Pertanyaan Konsultasi 29 Menurut Anda apakah seharusnya ada ketentuan mengenai diskriminasi langsung dan tidak langsung lintas karakteristik, serta pelecehan? Jika ya, menurut Anda apakah seharusnya ada perlindungan dari diskriminasi lintas karakteristik atas dasar dua atau beberapa karakteristik yang dilindungi? Pertanyaan Konsultasi 30 Menurut Anda apakah: - harus ada perlindungan dari diskriminasi langsung dan tidak langsung, dan pelecehan berdasarkan asosiasi di semua karakteristik yang dilindungi; - dan jika ya, menurut Anda apakah “asosiasi” secara luas didefinisikan untuk mencakup keterkaitan karena keluarga terdekat, kerabat lainnya, tanggung jawab pemeliharaan, persahabatan, atau hubungan kerja? Pertanyaan Konsultasi 31 Menurut Anda apakah seharusnya ada perlindungan tegas dari diskriminasi langsung dan tidak langsung, dan pelecehan berdasarkan persepsi dan tuduhan di semua karakteristik dilindungi yang ada? Pertanyaan Konsultasi 32 Menurut Anda apakah seharusnya ada pembelaan bagi prinsipal pada pertanggungjawaban dari tindakan agen yang melanggar hukum, di mana prinsipal telah melakukan langkah-langkah praktis yang wajar untuk mencegah tindakan melanggar hukum? 26
Pertanyaan Konsultasi 33 Menurut Anda apakah larangan mengenai meminta informasi untuk tujuan diskriminatif berkaitan dengan diskriminasi kecacatan harus diperluas untuk mencakup semua karakteristik dilindungi yang ada?
BAB 4: BIDANG TINDAKAN YANG DILARANG Pertanyaan Konsultasi 34 Menurut Anda apakah seharusnya ada ketentuan tegas dalam undang-undang diskriminasi yang berlaku pada semua badan kemasyarakatan, dan merupakan pelanggaran hukum bagi mereka yang melakukan diskriminasi dalam pelaksanaan fungsi dan wewenangnya? Pertanyaan Konsultasi 35 Menurut Anda apakah seharusnya ada perlindungan dari diskriminasi ras dalam pelaksanaan fungsi dan wewenang pemerintah? Pertanyaan Konsultasi 36 Menurut Anda dengan alasan konsistensi apakah seharusnya ada larangan tegas terhadap diskriminasi kecacatan terkait pemilihan dan pemungutan suara anggota badan kemasyarakatan? Jika demikian, menurut Anda apakah seharusnya ada pengecualian yang mengizinkan diskriminasi kecacatan, tetapi hanya jika ini adalah untuk tujuan yang sah dan sebanding? Pertanyaan Konsultasi 37 Menurut Anda apakah perlindungan tegas yang berlaku dari diskriminasi cacat dalam kegiatan olahraga seharusnya diperluas untuk semua karakteristik yang dilindungi? Pertanyaan Konsultasi 38 Menurut Anda apakah batasan pada pelaksanaan RDO dalam sektor pendidikan dan pelatihan kejuruan mengenai bahasa pengantar pengajaran untuk berbagai kelompok ras seharusnya dicabut? Pertanyaan Konsultasi 39 Menurut Anda apakah ketentuan pelecehan yang baru seharusnya diajukan untuk semua karakteristik yang dilindungi, yang menetapkan: 1.
2.
3. 4.
pertanggungjawaban pemberi kerja atas pelecehan karyawan oleh pelanggan, penyewa atau pihak ketiga lain yang tidak memiliki hubungan kerja di mana pemberi kerja mengetahui pelecehan dan gagal mengambil tindakan secara wajar; pertanggungjawaban tempat kerja pada pelaku pelecehan yang tidak memiliki hubungan pemberi kerja/ karyawan (misalnya sukarelawan yang dilecehkan oleh sukarelawan lain); pertanggungjawaban lembaga pendidikan apabila mereka diberi tahu mengenai pelecehan antar siswa dan gagal mengambil tindakan secara wajar; pertanggungjawaban pengguna jasa karena melecehkan penyedia jasa; 27
5. 6. 7. 8.
pertanggungjawaban pengguna jasa karena melecehkan pengguna jasa lain; pertanggungjawaban atas pelecehan di kapal dan pesawat udara terkait dengan penyediaan barang, fasilitas dan jasa; pertanggungjawaban penyewa dan sub-penyewa karena melecehkan penyewa atau sub-penyewa lain; pertanggungjawaban manajemen klub karena melecehkan anggota atau calon anggota?
BAB 5: MENDORONG DAN MENGARUSUTAMAKAN PERSAMAAN KESEMPATAN Pertanyaan Konsultasi 40 Menurut Anda apakah: Ketentuan tindakan khusus (special measure) seharusnya dikonseptualisasikan dan diposisikan di dalam peraturan diskriminasi sebagai tindakan untuk mendorong persamaan kesempatan substantif bukannya pengecualian pada non diskriminasi; dan Definisi tindakan khusus harus diperjelas seperti dianjurkan dalam §5.18 dalam hal tujuannya, keadaan di mana tindakan tersebut dapat digunakan dan kapan harus berakhir. Pertanyaan Konsultasi 41 Menurut Anda apakah seharusnya terdapat kewajiban pada semua badan kemasyarakatan untuk mendorong persamaan kesempatan dan menghapus diskriminasi di semua fungsi dan kebijakannya, dan di semua karakteristik yang dilindungi?
BAB 6: ASPEK-ASPEK SIDANG PENGADILAN, WEWENANG DAN KONSTITUSI EOC Pertanyaan Konsultasi 42 Menurut Anda apakah seharusnya ada ketentuan yang menunjukkan bahwa sesudah penggugat menetapkan fakta-fakta yang dapat menyimpulkan diskriminasi, beban pembuktian berpindah ke tergugat untuk menunjukkan tidak ada diskriminasi?
Pertanyaan Konsultasi 43 Menurut Anda apakah kerugian seharusnya dapat dibebankan untuk diskriminasi jenis kelamin, kehamilan, status pernikahan, status keluarga, dan ras tidak langsung, meskipun tidak ada niat untuk mendiskriminasi agar supaya ketentuan ini bersifat konsisten dengan ketentuan diskriminasi cacat tidak langsung? Pertanyaan Konsultasi 44 Menurut Anda apakah hukum diskriminasi seharusnya diperbaharui untuk memastikan EOC dapat memperoleh kembali biaya legalnya apabila penggugat diberi beban biaya? Pertanyaan Konsultasi 45 Menurut Anda apakah demi alasan konsistensi dengan wewenang lainnya, EOC 28
seharusnya dapat mengajukan tuntutan atas namanya sendiri untuk praktik diskriminatif? Pertanyaan Konsultasi 46 Menurut Anda, apakah undang-undang diskriminasi harus berisi wewenang tegas hingga EOC bisa membuat panduan seperti yang ditetapkan oleh undang-undang? Pertanyaan Konsultasi 47 Menurut Anda apakah ketentuan penyelidikan resmi seharusnya menjelaskan secara tegas perbedaan antara penyelidikan umum dan khusus? Pertanyaan Konsultasi 48 Menurut Anda apakah, untuk alasan konsistensi dengan wewenang EOC lain, EOC seharusnya dapat menerbitkan pemberitahuan pelaksanaan mengenai praktik-praktik diskriminasi terhadap penyandang cacat? Pertanyaan Konsultasi 49 Menurut Anda, terkait ketentuan penyelidikan formal, apakah EOC seharusnya diperbolehkan untuk memasuki perjanjuan mengikat suka rela yang mana perjanjian ini dapat ditegakkan? Pertanyaan Konsultasi 50 Menurut Anda, apakah undang-undang diskriminasi yang diperbaharui hendaknya secara tegas menyatakan bahwa EOC memiliki wewenang untuk melakukan penelitian dan pendidikan mengenai semua karakteristik yang dilindungi? Pertanyaan Konsultasi 51 Menurut Anda, apakah undang-undang diskriminasi yang diperbaharui seharusnya secara tegas menyatakan bahwa EOC memiliki wewenang untuk mengawasi dan memberi nasihat: Pemerintah, tentang peraturan dan kebijakan yang ada dan diusulkan; dan Kepatuhan pemerintah pada kewajiban-kewajiban hak asasi manusia internasional mengenai persamaan kesempatan dan diskriminasi? Pertanyaan Konsultasi 52 Menurut Anda apakah seharusnya ada wewenang tegas dari EOC untuk memberlakukan intervensi atau berperan sebagai amicus curiae yang berhubungan dengan isu diskriminasi terkait? Pertanyaan Konsultasi 53 Menurut Anda apakah wewenang EOC untuk melakukan pemeriksaan uji material (judicial review) seharusnya lebih jelas diatur sebagai wewenang terpisah EOC? Pertanyaan Konsultasi 54 Menurut Anda apakah EOC seharusnya diwajibkan untuk membuat Rencana Strategis dengan melakukan konsultasi kepada masyarakat dalam menetapkan wilayah prioritas strategisnya selama beberapa tahun?
29
Pertanyaan Konsultasi 55 Hal. 145 Menurut Anda apakah suatu ketentuan seharusnya dimasukkan dalam undang-undang diskriminasi yang diperbaharui, yang mempertahankan kemandirian EOC dari pemerintah? Pertanyaan Konsultasi 56 Menurut Anda apakah dalam kaitannya dengan anggota Dewan, permohonan seharusnya dibuat secara terbuka dan panel mandiri dibentuk untuk mewawancarai dan membuat rekomendasi untuk penetapan anggota? Pertanyaan Konsultasi 57 Menurut Anda apakah seharusnya ada ketentuan dalam peraturan yang mengharuskan anggota Dewan memiliki pengalaman yang sesuai dalam wilayah diskriminasi terkait atau memajukan persamaan kesempatan? Pertanyaan Konsultasi 58 Menurut apakah Anda seharusnya ada ketentuan yang melindungi para anggota dan staf EOC dari pertanggungjawaban pribadi ketika mereka bertindak dengan niat baik yang berhubungan dengan DDO dan FSDO, seperti kasus untuk SDO dan RDO? Pertanyaan Konsultasi 59 Menurut Anda apakah seharusnya ada ketentuan tegas yang membatasi pengungkapan informasi yang timbul dari penanganan pengaduan sesuai dengan prinsip-prinsip kerahasiaan? Pertanyaan Konsultasi 60 Menurut Anda apakah Hong Kong seharusnya membuat Komisi Hak Asasi Manusia yang mematuhi sepenuhnya Prinsip-prinsip Paris? Jika ya, struktur dan mandat apa yang seharusnya dimiliki Komisi Hak Asasi Manusia?
BAB 7: PERKECUALIAN Pertanyaan Konsultasi 61 Menurut Anda apakah semua pengecualian seharusnya ada dalam satu pasal (Lampiran) dari undang-undang diskriminasi tersebut sehingga undang-undangnya lebih jelas? Pertanyaan Konsultasi 62 Menurut Anda apakah definisi Kualifikasi Pekerjaan Nyata (Genuine Occcupational Qualification-GOQ) harus diperbaharui dan disesuaikan lintas seluruh karakteristik yang dilindungi dengan mendefinisikannya sebagai: “Ada kebutuhan pekerjaan yang berkaitan dengan karakteristik yang dilindungi; penerapan persyaratan merupakan sarana yang proporsional mencapai tujuan yang sah; pelamar atau pekerja tidak memenuhi ketentuan; atau, perusahaan memiliki alasan logis untuk tidak puas sehingga pelamar atau pekerja memenuhi ketentuan tersebut. Berkaitan dengan karakteristik yang dilindungi terkait dengan kecacatan, pengecualian 30
tersebut tidak berlaku apabila akomodasi yang layak dapat disediakan untuk memenuhi kebutuhan pekerjaan.”? Pertanyaan Konsultasi 63 Menurut Anda apakah pengecualian pelatihan diskriminasi tidak diperlukan dan seharusnya dicabut dan dimasukkan dalam ruang lingkup definisi tindakan khusus? Pertanyaan Konsultasi 64 Menurut Anda apakah pengecualian badan sosial seharusnya diubah dan mengharuskan tujuan sah dan secara proporsional untuk mematuhi hukum? Pertanyaan Konsultasi 65 Hal. 155 Menurut Anda apakah pemerintah seharusnya melakukan peninjauan kebijakan rumah kecil New Territories? Pertanyaan Konsultasi 66 Menurut Anda apakah pemerintah seharusnya segera mencabut pengecualian dalam SDO yang berhubungan dengan jenis kelamin dan: - ketentuan tinggi atau berat; - pemberian tunjangan pensiun kepada pasangan yang masih hidup dan anak-anak dari pejabat pemerintah yang meninggal dunia? Pertanyaan Konsultasi 67 Menurut Anda apakah pengecualian jumlah pria dan wanita yang bekerja di Departemen Lembaga Pemasyarakatan tidak diperlukan dan seharusnya dicabut? Pertanyaan Konsultasi 68 Menurut Anda apakah pengecualian jaminan nasional yang berhubungan dengan jenis kelamin diperlukan, dan, jika ya, apakah Anda sepakat bahwa ini seharusnya diubah karena mengharuskan kesebandingan? Pertanyaan Konsultasi 69 Menurut Anda apakah pengecualian yang mengizinkan diskriminasi jenis kelamin dalam pekerjaan dan badan kualifikasi untuk tujuan keagamaan harus diperluas agar mengizinkan diskriminasi status perkawinan? Pertanyaan Konsultasi 70 Menurut Anda apakah pengecualian terkait pemberian fasilitas secara berbeda berdasarkan status perkawinan harus diubah dengan memberikan persamaan kesempatan antara orang-orang yang menikah dan orang-orang yang menjalin hubungan secara de fakto (seperti hubungan pernikahan)? Pertanyaan Konsultasi 71 Menurut Anda apakah: Undang-undang Teknologi Reproduksi seharusnya diubah untuk menghapus ketentuan bahwa hanya orang yang menikah akan diberi perlakuan IVF; dan pengecualian dalam SDO mengenai teknologi reproduksi lalu harus dicabut? 31
Pertanyaan Konsultasi 72 Menurut Anda apakah pengecualian yang berhubungan dengan adopsi dan status perkawinan tidak lagi diperlukan karena amendemen Undang-undang Adopsi dan seharusnya dicabut? Pertanyaan Konsultasi Menurut Anda apakah pengecualian terhadap diskriminasi yang terkait ketentuan perumahan umum yang mengizinkan diskriminasi berdasarkan status perkawinan harus dicabut? Pertanyaan Konsultasi 74 Menurut Anda apakah pengecualian berkaitan dengan status keluarga yang mengizinkan perbedaan dalam premi asuransi berdasarkan status keluarga harus dicabut? Pertanyaan Konsultasi 75 Menurut Anda apakah sistem berdasarkan Undang-undang Upah Minimum yang dapat digunakan penyandang cacat untuk menilai produktivitas mereka telah bekerja efektif? Menurut Anda apakah pengecualian menurut Item 1 sampai 3 Lampiran 5 DDO karenanya harus dipertahankan dan/atau diperbaharui dengan suatu acara atau dibatalkan? Pertanyaan Konsultasi 76 Menurut Anda apakah pengecualian yang mengizinkan diskriminasi dalam kondisi kepegawaian bagi orang asing dengan keterampilan, pengetahuan, atau pengalaman khusus harus dibatalkan? Pertanyaan Konsultasi 77 Menurut Anda apakah pengecualian yang mengizinkan perbedaan dalam hal kepegawaian asing dan pegawai lokal untuk pekerjaan tertentu harus ditinjau oleh pemerintah?
SELESAI
32
