WALIKOTA PAYAKUMBUH Jln. Soekarno-Hatta Bukit Sibaluik Telp. (0752) 92201.92601 darrr92957 Fat,.932i9 P A YA K U M B U H Kode Pos. 26213
PERATURAhI WALIKOTA PAYAKUMBUH
NOMOR; t:3 TAHUN
20L0
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGENDATIAN ADMINISTRASI DAN STANDAR BIAYA KEGIATAN BANTUAN HUKUM PADA
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH
WALIKOTA PAYAKUMBUTL Menimbang
:4.
bahwa pedoman pelaksanaan pengendalian administrasi bantuan hukum yang diatur dengan Peraturan walikota Nomor 15 Tahun 2009
tentang Pedoman Pelaksanaan pengendalian administrasi kegiatan Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2009 tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini untuk
itu perlu dilakukan penyempurnaan b.
;
bahwa berdasarkan pertimbangan huruf
a
diatas dipandang perlu
ditetapkan dengan Peraturan Walikota. Mengingat
:1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1956 Tentang Pembentukan Daerah
Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera
jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 Tentang Peiaksanaan Pemerintahan Kotamadva Solok dan Tcngah
Pavakumbuh (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang
Pokok-Pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Tahun 1999 Nom or 1.69,Tambahan Lembaran Negara Nomor
^
N"gurl
3890);
/f
;,*-=ry, l-rsiar€ \srror 1' Tahi-in aEl Tea*g Ker:angae \qa:a
,ls&aran \egara Tahun 20C13 \omor
-17,
Tamt'ahan Lembaran \ega:a
\rsyrirr 4286i;
{. Llndang-Undang Nomor
1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Tahun 2fi)3 Nomor 5, Tambahan l.embaran Negara Nomor a355); 5.
Undang-Undang Nomor
10 Tahun 2004 Tentang
Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lemlraran Negara Nomor a389); 6.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
(tembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4$n
sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2ffi8 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (L,embaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 7.
aSaa);
Undang-Undang Nomor
33 Tahun 2A04 Tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 20&[ Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor +438); 8,
Peraturan Pemerintah Nomor Kegiatan Instansi Vertikal
6
Tahun 1988 Tentang Koordinasi
di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988
Nomor 67);
9.
-I'entang Pengelolaan Peraturan Pemerintah Nomor 58 'I'ahun 2005
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2406 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas lleraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 02 Tahun
2008 Tentang
fl u Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2008I
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota
Nomor 02);
:-
^-€::--i:a:. ila#ah \crrxrr
iiE:.
it rahur, aLE Te="rta:]g Gg:ri--
da:-l Ta=;
Seiqetariat Daerah dan Sekretariat DpRD Kota par-akumbul
r1=snLraran Daerah Kota Pavakumbuh Tahun 20ffi Nomor 02);
MEMUTUSKAN:
kpkan
:
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGENDALIAN ADMINISTRASI
KEGIATAN BANTUAN HUKUM PADA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2010.
BA.B
I
KETENTUAN UMUM Pasal l.
Dalam Keputusan Walikota ini yang dimaksud dengan
:
1. Daerah adalah Kota Payakumbuh; 2. I,^/alikota adalah Walikota Payakumbuh; 3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara urusan Pemerintahan oleh
Pemerintah
Daerah dan DPRD menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip NKRI sebagaimana yang dimaksud dalam UUD 1945;
4.
Pemerintah Daerah adalah Walikota Kepala Daerah beserta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Payakumbufu
5.
Bantuan Hukum adalah Bantuan Hukum yang diberikan untuk mewakili Pemerintah
Kota pada sidang-sidang pengadilan dan atau bantuan yang sifatnya mendampingi Pemerintah Kota/aparafur/PNS secara perorangan pada jajaran peradilan atau sebagai pendamping dan/atau saksi;
6.
Konsultasi adalah Konsultasi yang dilakukan oleh aparatur Bagian Hukum clengan
Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat terhadap permasalahan hukum dan Peraturan Perundang-undangan terutama dalam bidang legislasi produk hukum daerah;
7. Konsultasi
Ranperda adalah Konsultasi yang dilaksanakan dalam rangka men\-usun
Peraturan Daerah Kota Payakumbuh sebelum Perda disahkan untuk dimintakan masukan tertulis baik dari Pemerintah Propinsi maupun pemerintah tr:'rg;i
8.
Advokasi Hukum adalah Masukan yang diberikan kepada Pensi:.ltah Kota ierhadap permasalahan
hukum dan atau permasalahan kebiiai
perundan g-undan gan oleh instans i r-errii
g. \askah
,ji::-a- .la;l h;.rku:n
;
Akademis adalah Kafian norma=j +;--
e3a; ia::s=;;+-::l
+.a-- ?e:g.:ru
Ti"tggr i'ang merupakan predonran d.a,e=:lT€:-i:l'i::-
u.fi '*il
3:.==;a;:-
tl
lil. Advokad Profesionalisme adalah Ot*g y'ang berprofesi mernberi jasa hukum baili .Ji,:lalarn marrnrln r-lilrrar neno46lilSn yang memenuhi persVaratan berdasarkan Undang_
undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokad; 11-
Kuasa Hukum Pemerintah Kota adalah Pejabat/Aparatur karena tupoksinya dan atau Sariana Hukum yang telah mengikuti PKPA yang dibuktikan dengan sertifikat yang
*atri :
-
Kuasa Hukum oleh Pemko untuk menanggulangi kasus hukum baik ligitasi =iaupun non ligitasi;
Sal$i adalah Pegawai Negeri Sipil yang dipanggil sebagai saksi dalam perkara pidana :rraupun perdata.
il-
PKPA adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat dan dibuktikan dengan sertifikat.
BAB
II
BAGIAN PERTAMA MAKSUD. TUIUAN DAN SASARAN Pasal 2 (1) Maksud adalah Memberikan pelayanan bantuan hukum terhadap Pemerintah Kota dan
atau Aparatur Pemerintah
Daerah
/Pegawai Negeri Sipil dalam pelaksanaan tugas
keciinasan.
(2) Tujuan adalah Membantu Pemerintah Kota dan Aparatur dan Pegawai Negeri Sipil ,J'..7aut yeiaksanaatt tugas kedinasan
(3) Sasaran
dalam menghadapi permasalahan hukum.
adalah Membantu menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi
Pemerintah Kota atau Aparatur Pemerintah Daerah/pNS.
BAGIAN KEDUA PENANGAN PERKARA Pasal 3
(1) Bantuan hukum dalam penanganan perkara dalam bidang Hukum Perdata, Tata Usaha
Negara dan Hukum Konstitusi yang dilakukan sejak dari Pengadilan Negeri, pengadilan Tata Usaha Negara (pengadilan tingkat bawah), Pengadilan Tinggi untuk perkara tingkat
banding dan Mahkamah Agotg untuk perkara tingkat kasasi dan Mahkamah Konstitusi
untuk perkara/konflik ketatanegaraan diperlukan dana bantuan hukum
dalam
penanganan perkara dan atau penyelesaian perkara diluar pengadilan. (2) Dana Bantuan Hukum sebagaiman dimaksud ayat (1) adalah
a. Untuk
:
bantuan hukum dalam bidang penanganan perkara pada Pengadila n
dan atau Pengadilan Tata Usaha Negara (Pengadilan Tingkat
N"gri fl
Pertama/Bawah); ,{L
- -rc-*
=E-::=-:'i
il;;iiusr pada tingkat Ka-si dan atau fbhkasuh Ag-::-e *:=
*--L Ktrn-siitusi terhadap
*+E:r*-i,itsla d *:'-
perkara Hukum Tata Negara/Konllik Kcrn-stitu-ci;
: 5e-:an Hukum dalam penanganan perkara pidana terhadap aparatur.;P\5 f**rintah Daerah hanva bersilat mendampingi sejak dari Kepolisian, Kejaksaan dan :=-::gadilan dan mewakili aparatur/PNS pada pengadilan apabila dibutuhkan untuk ::u atau sebagai saksi dan untuk membela perkara PNS/Aparatur dan masalah tindak
pidana khuqrrs dalam masalah pelaksanaan tugas kedinasan disediakan advokad protessional ditambah alumni PKPA/ Aparatur Bagian Hukum;
e
Untuk Bantuan Hukum dalam penanganan perkara diluar pengadilan secara teknis diatur dengan Keputusan Walikota.
(3) Dana Bantuan hukum dalam bidang penangan perkara sebagaimana dimaksud ayat {2)
huruf a dan b disediakan sesuai dengan anggaran kegiatan Bantuan Hukum. (4) Dana Bantuan
Hukum untuk mendampingi tersangka dan atau saksi
sebagaimana
dimaksud ayat (2) huruf d disediakan sesuai dengan anggaran Bantuan Hukum.
Pasal 4
(1) Pengadaan dana sebagaimana dimaksud Pasal
3 ayat (2), (3) dan (a) adalah untuk
biaya/uang lelah Tim Kuasa Khusus, Sekretariat Tim Kuasa Khusus, administrasi, biaya pendamping tersangka dan saksi dalam kasus pidana dan lain-lain. (2\ Biaya untuk Kuasa Hukum dari Pemko dan atau pengacara professional dalam bentuk honor dan atau dalam bentuk proposal dalam membela perkara didalam maupun diluar pengadilan.
BAGIAN KETIGA KONSULTASI Pasal 5
(1)
Untuk konsultasi Rancangan Peraturan Daerah ke pemerintah yang iebih tittgs diperlukan dana konsultasi.
(2) Untuk konsultasi pembuatan Naskah Akademis, Rancangan Peraturan Daerah dilakukan oleh Perguruan Tinggi Negeri untuk Rancangan Peraturan Daerah baru. (3) Dana konsultasi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah
a. b.
:
Unfuk konsultasi rancangan peraturan daerah ke pemerintah propinsi. Untuk konsultasi rancangan peraturan daerah ke tingkat pemerintah pusat.
c. Untuk konsultasi
harmonisasi dan sinkronisasi ketingkat propinsi yakni
Departemen Hukum dan
HAM
K^ *il
f /f^
: =--!-r' Liitlill, A't '--rnsultasi pembuatan
L
Naskah Akademis dilakukan oleh perguruan tinggi
:seri.
I
Sara konsultasi dalam teknis penggunaannya diatur dengan Keputusan Walikota.
BAGIAN KEEMPAT
ADVOKASI Pasal 6
Iit
Advokasi hukum dari lembaga peradilan/penegakan hukum dan aparatur bagian hukum termasuk advokasi hukum dalam penanganan perkara pada pengadilan diperlukan dana advokasi.
i2)
Seminar penegakan hukum
dari lembaga peradilan/penegakan hukum
yang
merupakan masukan unfuk pemerintah daerah dalam pelaksanaan fugas diperlukan dana seminar penegakan hukum.
BAB
III
STANDAR BIAYA BANTUAN HUKUM PasalT (1) Untuk Bantuan Hukum/Penanganan Perkara melalui proses pengadilan/ligitasi biaya operasional sebagai berikut
:
PNS/Aparatur yangdiberi Kuasa Hukum diberi biayaoperasional sebagai berikut
L
:
Untuk Perknra dalam Kota Payakumbuh
a. - Golongan IV @Rp. 150.000,- (1 x penugasan) - Golongan III @Rp. 125.00A,- (1 x penugasan) b. Biaya Operasional lainnya Rp. 300.000,- (1 x penugasan)
il.
Untuk Perkara dilusr Kota Payakumbuh
a.
=
Golongan IV @Rp. 500.000,- (1 x penugasan)
- Golongan III @Rp.400.000,- (1 x penugasan)
Untuk saksi non PNS diberikan biaya bantuan operasional @Rp. 300.0O0,- (1 x penugasan)
b.
Untuk perkara banding
- Kota
Padang
Golongan IV @Rp. 500.m,- (1 x penugasan) Golongan III @Rp.400.{n0,- (1 x penugasan) - Biava Op'erasional !ainnr-a'@Rp.
c.
500.000,-
(1
Untuli prerka;a f€-rrd;;rg irria \tedan diaiukan proptrsal !€sua: ttr-:iii:-. ar;ar; l,-
-. *. :itEse as;rsi Airiutaa rl:l,arrt btr*qk prapcai s€silai dertgan atuan Y€-sakt - ,.rq=+i SiEEtE s: -ui:im yng mmerluksn tenaga adrckad proftssinnl diberikan biava -.3
i-
a-
ks6a huklIr atau biava operasional sebagai berikut:
DiaiuLan datam bentuk proposal
b. Dis€pakati oleh kedua belah pihak atau dengan mengajukan usulan biayac. I-ntuk bantuan hukum khusus perkara tindak pidana bagi aparatur/PNS
yang
tersangkut kasus kedinasan bantuan hukum dilakukan oleh advokad profesional bersama dengan Bagian Hukum'
pengadilan atau i2) Bantuan hukum atau penanganan perkara melalui penyelesaian diluar : non ligitasi yang diselesaikan melalui Tim diberikan biaya operasional sebagai berikut
-
Tim Utama
Penanggunglawab b. Wakil Penanggung Jawab
Rp' 2'000'000,-
c. Ketua
Rp. 1.500.000,-
d. Sekretaris
Rp.1.250.000,-
e. Anggota
Rp.1.000.000,-
a.
::€
-
(3)
Rp' 1'700'000,-
Tim Sekretaiat a. Anggota
Rp.400.000,-
b. Operator
Rp.300.000,-
Untuk advokasi hukum dalam permasalahan hukum yang memerlukan advokasi diberikan bantuan biaya operasional sebagai berikut:
a. Advokasi dalam permasalahan hukum dan atau penanganan perkara diberikan bantuan biaya kepada advokad sesuai dengan kondisi perkara yang diselesaikan.
b.
Advokasi biasa yang dilakukan oleh ketua badan peradilan, pakar bidang Hukum dan lainnya yang berkaitan dengan hukum dan Kabag Hukum atau konsultasi Rp' terhadap permasalahan Perundang-undangan diberikan bantuan biaya sebesar 1.500.000,- ( satu juta lima ratus ribu rupiah)'
c.
bantuan Advokasi biasa yangdilakukan anggota badan peradilan diberikan diberikan biaya operasional Rp. 1'000.000,- (satu juta rupiah)'
d. Untuk biaya operasional sekretariat advokasi berlaku sama dengan
sekretariat
bantuan hukum.
,
e. Untuk advokasi dalam bentuk seminar penegakan
dan bantuan hukum dari lembaga
bagi peradilan dan atau lembaga pendidikan tings hukum yang merupakan masukan OO Pemda dalam pelaksanaan tugas diberikan bantuan biaya operasional sebesar
oleh 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diajukan dengan proposal pelaksana.
/) lemb"ryl,
i .-:--l -
:
a. Konsultasi Ranperda 1 (satu) buah Ranperda Rp.1.500.{XX},b. Harmonisasi dan sinkronisasi 1 (satu) buah Ranperda, bagi Ranperda yang perlu harmonisasi dan sinkronisasi Rp. 500.000,-
c.
Khusus untuk Ranperda APBD sebesar Rp. 2.500.000,-
Pasal 8
Hasil dari konsultasi sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) adalah dalam bentuk evaluasi Rancangan Perarturan Daerah secara tertulis untuk dipedomani dalam penetapan Peraturan
Daerah dan atau dalam bentuk harmonisasi dan sinkronisasi serta konsultasi lainnya untuk
penyempurnaan pra rancangan menjadi Rancangan Peraturan Daerah.
BAB
III
PERTANGGUNG JAWABAN DAN PELAPORAN Pasal9
Untuk perLanggungiawaban pengelolaan kegiatan administrasi kegiatan bantuan hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2008, Koordinator Kegiatan Bantuan Hukum pada Bagian Hukum/Kepala Bagian Hukum membuat laporan
tertulis kepada Walikota Payakumbuh. Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuat pertimbangan yang berisi Laporan realisasi fisik dan keuangan.
BAB IV PENUTUP Pasal 10
(1)
Dengan berlakunya Peraturan ini maka semua Peraturan yang mengatur hal yang sarrur
(2)
n:ffi;::i*':::"ffiff::: dengan Keputusan Walikota.
ini sepaniang teknis pe,aksanaann r^
*4
Pasal 11
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
Ag*
l Ianuari 2010.
setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.
Diundangkan di Payakumbuh paciatanggai o{ M6ra* xoi0 SEKRETARIS DAERAH KOTSDYAKUMBUH
IRWANDI BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBTIH TAHUN 2009 NOMOR : t9
