MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI NOMOR : 01 P/201/M.PE/1986
TENTANG PEDOMANPENGELOLAANPERTAMBANGANRAKYAT BAHAN GALIANSTRATEGISDAN VITAL (GOLONGANA DAN B) MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI Menimbang
Mengingat
a.
bahwa usaha pertambangan rakyat bahan galian golongan strategis dan vita] (golongan a dan b) terdapat tersebar diseluruh Indonesia dan pelaksanaannya perlu disebar diseluruh Indonesia dan pelaksanaannya .perlu diusahakan untuk menunjang pemerataan berusaha dalam meningkatkan pembangunan ekonomi daerah;
b.
bahwa usaha pertambangan rakyat tersebut paJa butir a harus di lakukan secara tertib me1atui pembinaan dan penyempurnaan pengaturan serta kemungkinan pengembangannya melalui wadah Koperasi;
c.
bahwa berhubungan dengan ini, maka dianggap perlu memberikan landasan bagi usaha pertambangan rakyat diseJuruh wilayah hukum pertambangan Indonesia, sebagaimana termaktub dalam pasa! II Undang-undang no. ] I tahun 1967, serta pasal 5 dan 6 Peraturan Pemerintah no. 32 tahun 1969. dengan menetapkan suatu Peraturan Menteri tentang Pedoman Pengelolaan Pertambangan Rakyat bahan galian strategis dan vital (golongan a dan b).
I. 2. 3. 4. 5. 6.
Undang-undang no. II tahun 1967 Undang-undang no. 4 tahun 1982. Peraturan Pemerintah no. 32 tahun 1969. Peraturan Pemerintah no. 27 tahun 1980. Mijnpolite Reg]ement (Staatsblad 1930 no. 341). Keputusan Presiden no. 45/M tahun 1983.
923
\1 E \1 C T L S K A N
Menetapkan
PERATURAN ENERGI
MENTER
TENT ANG
PERTAMBANGAN STRATEGIS
DAN
I PERTAMBANGAN
PEDOMAN
DAN
PENGELOLAAN
RAKYAT
BAHAN
VITAL (GOLONGAN
GALIAN A DAN
B)
KETENTUAN UMUM Pasal Yang adafah
dimaksud
usaha
(golongan didaerah
dengan
bahan
dilakukan
bersangkutan
diusahakan
pertambangan
pertambangan
b) yang
I
rakyat dalam Peraturan Mellteri ini
galian strategis (golongan
oleh rakyat setempat
untuk penghidupan
mereka
yang
a) dan
bertempat
vital
tinggal
sendiri sehari-hari yang
secara sederhana.
Pasal 2 Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
yang berlaku, pertambangan
rakyat untuk bahan gaIian yang bukan strategisdan vital(bahan galian goIcngan c), diatur dengi'!1 Peraturan
Daerah
berdasarkan
petunjuk-petunjuk
yang
diberikan oleh Menteri.
PENETAPAN
WILAYAH DAN PELIMPAHAN WEWENANG Pasal 3
(I) Penetapan suatu wilayah pertambangan rakyat serta pelimpahan wewenang kepada Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I tentang perizinan pertambangan rakyat untuk bahan galian strategis (golongan a) dan vital (gofongan b), ditetapkan oleh Menteri Tingkat I;
berdasarkan
(2) Menteri dapat membatalkan suatu untuk kepentingan negara.
pennohonan
Gubernur/Kepala
penetapan wilayah pertambangan
Daerah
rakyat
Pasal 4 Guna penetapan lokasi pertambangan rakyat oleh Menteri harus dilengkapi dengan: a. Lokasi wilayahpertambangan rakyatyang dimaksud dengan menyampaikan
peta skala 924
mineral]:
50.000.
b. Historis pengusahaan dan hubungannya dengan mata pencaharian rakyat setempat. c.
Data endapan bahan galian yang terdapat dini1ai Secara teknis dan ekonomi apakah layak diusahakan secara pertambangan rakyat.
Pasal 5 (I) Ditetapkan suatu wilayah pertambangan rakyat tidak menutup kemungkinan diberikannya Kuasa PertambanganlKontrak Karya dengan ketentuan bahwa usaha pertambangan rakyat yang ada tetap dilindungi. (2) Usaha pertambangan rakyat tidak boleh menghalangi pengembangan uS1ha pertambangan yang sah pada wilayah yang bertindihan dengan wilayah usaha pertambangan rakyat.
Pasal 6 Usaha pertambangan rakyat dilarang pada: il.
Wilayah Suaka Alam. Butan Wisata dan Hutan Lindung;
b.
Wilayah yang tertutup untuk kepentingan umum dan pada lapangan sekitar lapangan-Iapangan dan bangunan pertahanan;
c.
Tempat-tempat kuburan, tempat-tempat yang dianggap suci, pekerjaanpekerjaan umum, misalnyajalan-jalan umum, jalan-jalan kereta api, saluran air, saluran dan instalasi listrik, saluran dan instalasi gas. tanggul sungai dan sebagainya;
d. Tempat-tempat pekerjaan usaha pertambangan; e.
Bangunan-bangunan, rumah tempat tinggal atau pabrik-pabrik beserta tanah pekarangan sekitarnya, kecuali dengan izin yang bersangkutan.
Pasal 7 (I) Seluruh kegiatan usaha pertambangan rakyat yang telah berjalan secara tradisi, berdasarkan pendataan dan kenyataan pada saat ditetapkannya Peraturan Menteri ini wajib diinventarisasi dan kemuriian didaftarkan oleh Kantor Wi layah Departemen Pertambangan dan Energi bersama Pemerintah Daerah. (2) Memperluas wilayah atau melakukan usaha di luar wilayah pertambangan rakyat termaksud pada ayat (1) pasal ini tidak dipc.rkenankan, kecuali jitetapkan lain oleh Menteri. 925
(3) Usaha pertambangan rakyat yang timbul kemuuian setelah auanya kl:giatan usaha pertambangan beruasarkan KlIasa Pertambangan/Kontrak Karya auahlh tidak sah dan digolongkan sebagai pertambangan liar dan harus dihentikan keeuali ditetapkan Jain oleh Menteri.
PERTAMBANGAN RAKYAT EMAS ALLUVIAL, Pasal 8 ( I) Usaha pertambangan
rakyat emas al1uvial di daerah aliran sllngai yang
slIdah berjalan secara tradisi dan terdapat terse bar di selurllh Indonesia sebelum "ditetapkannya Peraturan Menteri ini wajib diinventarisasi dan kemllJian Jidaftarkan oleh Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi bersama Pemerintah Daerah yang bersar.gklltan sesllai dengan ketentuan termaksud pacta pasal 7 ayat (I) Peraturan Menteri ini. (2) Terhadap wilayah pertambangan rakyat emas al1l1vial dapat diberikan tanda batas sementara o1eh Kantor Wilayah Departemen Pertambangan Energi bersama Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
dan
(3) Pendaftarar dan pemberian tanda batas sementara termaksud pada ayat (I) dan (2) pasa1 ini dilaporkan dan diusu1kan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I kepada Menteri Pertambangan dan Energi cq. Direktur lenderal Pertambangan Umllm untuk disahkan penetapannya.
PERTAMBANGAN RAKYAT EMAS PRIMER Pasal 9 (I) Usaha pertambangan rakyat emas Primer yang sudah beljalan secara tradisi dan terdapat tersebar diseluruh Indonesia sebelum ditetapkannya Pcraturan Menteri ini wajib diinventarisasi dan kemudian didaftarkan oleh Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi bersama Pemt:rintah Daerah yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan-ketentuan termakslld dalam pasal 7 ayat (I) Peraturan Menteri ini. (2) Pelaksanaan
pendaftaran
pertambangan
rakyat emas primer baik yang
sudah maupun yang belum ditetapkan oleh Menteri dari hasil inventarisasi termaksud pada ayat (I) pasal ini dilakukan selambat-Iambatnya I (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Menteri ini.
(3) Terhadap wilayah pertambangan rakyat emas primer termaksud pada ayat (I) dan (2) pasal ini dapat diberikan tanda batas sementara oleh Kantor 926
WiJayah Departemen Pertambangan uan Energi bersama uengan Pemerintah Daerah yang bersangkutan. (4) Pe~daftaran dan pemberian tandabatas sementara termaksud pada ayat (2) dan (3) pasal ini dilaporkan dan diusulkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I kepada MenteriPerte~bangan dan Energi eg. Direktllr JenJeral Pertambangan Umum untuk disahkan penetapannya. PERTAMllANGAN RAKYAT INTAN Pasal 10 (I) Usaha pertamb<1ngan rakyat intan yang slldah berjalan seeara tradisi, wajib diinventarisasi dan kemudian didaftarkan oleh Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi bersama Pemerintah Daerah yang bersangkutan seslIai dengan ketentuan termaksud daJam pasal 7 ayat (I) Peraturan Menteri ini, dan hanya ditetapkan untuk daerah-daerah; a.
Kabllpaten/Daerah Tingkat II Banjar, Kabupaten/Daerah Tingkat II Tapin dan Kabupaten/Daerah Tingkat II Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan.
b.
Kabupaten/Daerah Tengah.
<.:.
Sepanjang Sungai Landak Kabupaten/Daerah Propinsi Kalimantan Bara!.
d. Kabupaten/Daerah
Tingkat
II Murllng Raya Propinsi
Kalimantan
Tingkat II Pontianak
Tingkat II Kutai Propinsi Kalimantan
Timur.
(2) Terhadap wilayah pertambangan rakyat intan tersebut pada ayat (I) pasal ini (bpat diberikan tanda baws sementara oleh Kantor Wilayah. Departemen Pertambangan dan Energi bersama Pemerintah Daerah yang bcrsangkllta!1. (3) Pendaftaran dan pemberian tanda batas semen tam tennaksud pada ayat (I) dan (2) pas.tI ini dilaporbn uan diusulbn oleh Gubernur Kcpala Daerah Tingkat I kepada Menteri Pertambangan dan Energi eq. Direktllr . Jeneral Pertambangan Umum untuk disahkan penetapannya.
PERTAMBANGAN RAKYAT TIMAH PUTiH Pasal II (1) Dengan tidak menfurangi Kuasa Pertambangan PT. Tambang Timah (Pcrsero) didaerah Kabupaten/Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, 927
pada lokasi-lokasi yang seeara teknis maupun ekonomis tidak diolah lagi oleh PT. Tambang Tim<)h (Persero), maka Menteri Pertambangan dan Energi eg. Direktur Jenderal Pertambangan Umum dapat menetapkan lokasi-lokasi/wilayah tersebut sebagai witayah pertambangan rakyat timah putih dengan memperhatikan pula historis penambangan dan hubllngannya dengan mata peneaharian rakyat setempat serta eara-eara penambangan yang sederhana. (2) Pendaftaran pengaturan izin kerja dan penetapan syarat kerja lIntuk pertarnbangan rakyat timah putih dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi. (3) Semua hasil produksi usaha pertambangan rakyat timah putih harus dijllal kepada PT. Tambang Timah (Persero) dengan harga dasar yang ditetapkan bersama oleh Pemerintah Daerah, Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi dan PT Tambang Timah (Persero). (4) Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi diwajibkan lIntllk memberikan laporan berka!a kepada Direktur Jenderal PeItambangan Umum dan Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Riau.
PERTAMBANGAN RAKAT BAHAN GALIAN GO LONGAN A DAN B LAINNY A Pasa! 12 (1) Usaha pertambangan rakyat bahan galian golongan a dan b lainnya yang sudah berjalan seeara tradisi, wajib diinventarisasi dan kemlldian didaftarkan oleh Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi bersama Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan termaksud dalam pasa! 7 ayat (I) Peraturan Menteri ini. (2) Untuk dapat menetapkan wilayah pertambangan rakyat bahan galian golongan a dan b lainnya yang sudah berjalan secara tradisi, Gubernllr/ Kepala Daerah Tingkat I dibantu Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi yang bersangkutan mengajukan perrnohonan kepada Menteri Pertambangan dan Energi eq. Direktur Jenderal Pertambangan Umum selambat-Iambatnya I (satu) tahun setelah ditetapkannya Peraturan Menteriini, dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yangberlaku.
928
LUAS WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT Pasal 13 (I) Luas satu w.ilayah pertambangan rakyat maksimal 25 (dua puluhlima) hektar terkecuali ditentukan oleh Menteri. (2) Lua" wilayah pertambangan rakyat disepanjang sungai cukup diukur atau ditetapkan menuru~ panjang dan lebaI' sungai. .
/'~
TATA
KERJA Pasal
14
(I) Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I melaksanakan pengaturan tentang pengeloJaan pertamtangan rakyat di daerahnya berdasarkan pendapat, pendataan dan pertimbangan Kantor Wilayah Departemen Pertambangan ,dan Energi. (2) Dengan memperhatikan kepentirtgan pembangunan daerah Gubernur/ Kepala Derah Tingkat I dapat menunjuk Bupati/Kepala Daerah Tingkat II yang kemudian dapat menugaskan kepada Camatlkepala Wilayah untuk melaksanakan pendaftaran dan pemberian izin, pembinaan dan pengawasan usaha pertamballgan rakyat di dalam wilayahnya.
PENDAFTARAN PERTAMBANGAN RAKYAT Pasal 15 (I) Pemerintah Daerah Tingkat II mendaftarkan usaha pertambangan rakyat yang ada didalam lingkungan wilayahnya, menetapkan kelompok pertambangan rakyat dan melaporkannya kepada Gubernur/kepala Daertah Tingkat I dengan tembusan kepada Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi. (2) Setelah menerima laporan tersebut ayat (I) pasal ini Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi wajib segera melaksanankan pemetaan , pematokan dan pemberian tanda batas sementara wilayah kerja pertambangan rakyat dan melaporkan kepada Bupati/Kepala Daerah Tingkat II. Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I dan Direktur ]enderal Pertambangan Umum. (3) Terhadap wilayah kerja pertambangan rakyat tersebut pada ayat (2) pasal ini Pemerintah Daerah Tingkat II dapat memberikan Kartu Izin Masuk pertambangan rakyat yang berlaku I (satu) tahun kepada setiap peserta kelompok pertambangan rakyat. 929
\ 4) Orang-orangdiluar penuuuuk setempat tidak dibenarkan melakllkan lIsaha pertalllbangan rakyat. IZIN PERTAMBANGAN RAKY AT Pasal
16
(I) Penetapan sllatll wilayah pertambangan rakY.1toleh Menteri Pertambangan clan Energi eq. Direktur .Tenueral Pertamb.1ngan UIllUIll, dilakllkan atas permintaan dari Glibernur/Kepala Daerah Tingkat I yang bersangklltan uengan Jilengkapi sebagai berikut:
a.
Keterangan wilayah usaha pertambangan rakyat yang bersangklltan dengan peta situasi yang menunjukkan batas-batasnya secara jelas;
b.
Penjelasan ten tang bersangkutan;
c.
Penjelasan tentang tata guna tanah dan surat keterangan tidak keberatan dari pemilik tanah;
J.
Penjelasan tentang pencluduk setempat sebagai peserta clalam llsaha pertambangan rakyat atau kelompok pertambangan rakyat:
e.
lenis bahan galian yang akan ditambang;
f.
Alat-alat yang dipergunakan
riwayat
llsaha
pertambangan
rakyat
yang
untuk menambang;
(2) Terhadap wilayah pertambangan rakyat yang telah clitetapkan oleh Mcnteri Pcrtambangan clan Energi eg. Direktur lencleral Pertambangan Umum tersebut pada ayat (I) pasa! ini, dapat diberikan izin pertambangan rakyat oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan. (3) Wilayah pertambangan
rakyat yang diberikan
oleh Pemerintah
Daerah
tersebut pacla ayat (2) pasa! ini harlls diberi tanda batas yang jclas serta clipetakan dalam skala minimal I : 10.000 oleh Pemerintah Daerah bekerjasama dengan Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi yang bersangkutan.
LUAS WILAYAH IZIN PERTAMBANGAN
RAKYAT
Pasal 17 (I) Luas wilayah yang Japat diberikan untuk I (satu) izin pertambangan rakyat maksimal 5 (lima) hektar.
930
pemerataan usaha pertambangan rakyat, sesuai dengan keadaan nyata rakyat seternpat, kepada perseorangan hanya dapat diberikan I (satU)
(2) Untuk
izin pertambangan
rakyat dengan luas maksimal
I (satu) hektar.
(3) Kepada kelompok rakyat setempat hanya dapat diberikan I (satu) jzin pertambangan rakyat dengan luas maksimnl 5 (lima) hektar sedangknn kepada Koperasi dapat diberikan 5 (lima) izin pertarnbangan rakynt dengan luas maksimal 25 (clua puluh lima) hektar.
llERAKHIRNYA
IZIN PFRTAMllANGAN
RAKYAT
_-Pasal 18 (I)
c-/ clapat berakhir/apabila
Izin
cliperpanjang
suclah habis waktunya
clan izinnya
tidak
lagi.
(2) lzin dapa! berakhir apabila dicabut karena; a.
Kondisi penambangannya membahayakan keselamatan rakyat setempat.
b.
Teljacli
c.
Tid~lk mematuhi petunjuk-pentunjuk maupun persyaratan-pcrsynratan yang telah diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk ittl;
d.
Endapan bahan galian sudah habis atau sudah sulit diclapat;
e.
Untuk
persengketaan
kepentingan
(3) Pencabutan
bagi lingkungan
hidtlp dan
hak milik tanah yang tidak dapat diselesaikan;
Negara.
izin pertambangan
rakyat seperti dimaksud
dalam pasal ini
dilakukan oleh Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I dengan memperhatikan pendapat Kantor Wilayah Departemen Pel1ambangan clan Energi.
SYARAT KEDALAMAN PENGGALIAN DAN PERALATAN YANG DIGUNAKAN Pasal 19 (I)
Syarat kedalaman sumuran clan terowongan yang cliizinkan pada pertambangan
rakyat maksimal
(2) Dapat rnenggunakan atau permesinan untuk (3) Tidak
25 (dua puluh lima) meter.
peralatan pompa-pompa
dengan jumlah
lIs;1ha
mekanik,
tenaga maksimal
penggelundungnn
25 (dua puluh lima) PK
I (satu) lokasi kegiatan pertambangan
rakyat.
diperkenankan
berat dan bahan peledak.
menggunakan
alaI-alaI
931
lURAN PERTAMDANGAN RAKY AT Pasal 20 Dalarn rnenetapkan tarip luran pertarnbangan rakyat, Pernerintah Daernh hanls berpeoornan pada Surat Keputusan Menteri Pertarnbangan oan Energi tentang luran Eksplorasi/Eksploitasi dan luran Tetap cli bioang pertambangan.
PEMllINAAN Pasal 21 (I) Pernerintah Daerah rnelaksanakan pernhinaan dibidang penglls~lhaan, perrnooalan clan pernasaran serta rnengarahkan usaha pertambangan rakyat untuk mcnliju kepada usaha dalarn bentuk Koperasi Pertambangan Rakyat atau Koperasi Unit Desa. (2) Perncrintah Daerah Tingkat II wajib rnencatat hasil pi ,1lluksi clari seluruh kegiatan usaha pertambangan rakyat yang terdaftar oalam lingkungan wilayahnya dan melaporkannya setiap 3 (tiga) bulan kepada Kantor Wilayah Departernen Pertarnbangan dan Energi clan Gubernur/Kepala Daerah Ti ngkal I. Pasal
22
(I) Kantor WiJayah Departernen Pertambangan dan Energi tllrut mernbina usaha pertarnbangan rakyat dengan rnernbuatkan pedornan dan tata cara peJaporan /ang dapat diJaksanakan oleh Pernerintah Daerah. (2) Kantor Wilayah Departemen Pertarnbangan dan Energi bertugas rne.rnbimbing usaha pertarnbangan rakyat dalarn bidang pemetaan, eksplorasi, penarnbangan, pengolahan/pernurnian, pernasaran, keselamatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup.
PENGA WASAN TEKNIS Pasal 23 Sernua ketentuan yang berlaku menyangkut Peraturan Pengawasan Pertarnbangan rneliputi teknik penambangan, pengolahar/pemurnian, keselarniltan kerja dan pengelolaan Jingkungan hidup berlaku untuk usaha pertarnbangan rakyat.
932
Pasa! 24 Pemerintah Daerah turut bertanggung jawab atas pe!aksanaan pengamanan teknis, kese!amatankerja dan pengelolaan lingkungan hidup pada usaha pertambangan rakyat yang ada da!am !ingkungan wiJayahnya, dengan menunjuk seorang petugas sebagai peinbaritu teknis dariPelaksana. InspeksiTambang disetiap wilayah Kecamatan tempat terdapatnya kegiatan pertambangan rakyat.
Pasa! 25 ( I) Pelaksana Inspeksi Tambang berkewajiban melaksanakan pengamatan dan pengawasan daJam bidang pengaman!~Aeknis, keselamatan kerja dan -lingkungan hidup. (2) Pelaksanaan Inspeksi Tambang wajib membina dan membimbing petugas pembantu teknis termaksud pada pasal 24 Peraturan Menteri ini serta wajib memberikan pedoman tata cara pengawasan dan peJaporan yang harus dilaksanakan. (3) Petugas pembantu teknis wajib me!aporkan hasiJ pengamatan dan peristiwaperistiwa yang berhubungan dengan pengamanan teknis, keselamatan kel:ja dan pengeJolaan lingkungan hidup sesuai dengan pedoman dan peraturan yang berlaku dan melaporkannya kepada Bupati/Kepala Daerah Tingkat II d,lO Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi cq. Pelaksana Illspeksi Tambang.
Pasal 26 Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal J8 Peraturan Menteri ini, Pelaksana Inspeksi Tambang berhak melakukan penutupan semen tara atas usaha pertambangan rakyat dan mengusulkan penghentian seterusnya kepada Bupati/Kepala D<1..erahTingkat II, Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I clan Direktur JenderaJ Pertambanan Umum, bilamana dianggap mengancam keselamatan kerja dan nyata-nyata mengakibatkan kerusakan dan pencemaran Jingkungan hidup. Pasal
27
Pad a setiap usaha pertambangan rakyat yang sudah selesai diJaksanakan wajib melakukan usaha rekJamasi atau pemanfaatan lahan bekas penambangan yang dilakukan oleh kelompok pertambangan rakyat yang bersangkutan dengan koordinasi Pemerintah Da~rah.
933
Pasal
(I)
n
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peratllran Menteri iJli akan lIitetapkan lebih lanjut oleh Direktur lenderal Pertambangan Ull1um.
(2) Pcraturan Menteri ini mulai berlaku pacla tanggal ~litetapkan.
Ditetapkan
di
Paua tanggal
MENTERI
JAKARTA 10 .lanuari 19X(i
PERTAMBANGAN
DAN ENERGI,
Cap/Ull
SUBROTO
SALINAN Peraturan Menteri ini disampaibn kcpada Y'h: I. Bapak Presiden Republik 2. Menteri Dalam Negeri 3. Menteri Koperasi 4. Sekjen Departemen 5. 6. 7. X. 9. 10. 11. 12.
934
Indonesia
Pertambangan
dan Energi
Irjen Departemcn Pertambangan dan Energi Dirjen Pertambangan Umllm Dirjen Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah. Dirjen Pembangunan Daerah Dirjen Geologi dan Sumber Daya Mineral. Para Kakanwil Dcpartemen Pertambangan dan Energi seluruh Indonesia. Unit-unit dulam lingkllngan Departemen Pertambangan dan Energi. A r sip
