PERATURAN BUPATI KABUPATEN SIKKA NOMOR …… TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENGARUSUTAMAAN KEMISKINAN DALAM PELAKSANAAN HUTAN KEMASYARAKATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SIKKA,
Menimbang
Mengingat
: a. Bahwa pengelolaan hutan harus mempertimbangkan fungsi dan daya dukung sumber daya hutan dengan tetap menjamin pengelolaan hutan secara lestari dan berkelanjutan; b. Bahwa selain sesuai fungsi dan daya dukung sumber daya hutan, pengelolaan hutan harus memberikan nilai pemberdayaan masyarakat, terutama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di sekitar hutan; c. Bahwa kemiskinan masih menjadi masalah utama di kabupaten Sikka oleh karena itu penanganannya harus dilakukan secara lintas bidang dan melibatkan pemangku kepentingan; d. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b dan c di atas, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengarusutamaan Kemiskinan Dalam Pelaksanaan Hutan Kemasyaratan di Kabupaten Sikka. : a. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167) b. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814) c. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.37/Menhut-II/2007 tentang Hutan Kemasyarakatan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.37/Menhut-II/2007 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 384); d. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nonor 3 Tahun 2014
Tentang Hutan Kemasyarakatan. MEMUTUSKAN Menetapkan
PEDOMAN PENGARUSUTAMAAN KEMISKINAN DALAM PELAKSANAAN HUTAN KEMASYARAKATAN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Sikka; 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) di Kabupaten Sikka; 3. Bupati adalah Bupati Sikka; 4. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan; 5. Hutan kemasyarakatan yang selanjutnya disebut HKm adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat selanjutnya disingkat HKm; 6. Masyarakat setempat adalah kesatuan sosial yang terdiri dari warga negara Republik Indonesia yang tinggal di dalam dan/atau di sekitar hutan, yang bermukim di dalam dan di sekitar kawasan hutan yang memiliki komunitas sosial dengan kesamaan mata pencaharian yang bergantung pada hutan dan aktivitasnya dapat berpengaruh terhadap ekosistem hutan; 7. IUPHKm adalah Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan. 8. Dinas adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan di Kabupaten Sikka; 9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sikka; 10. Calon area kerja HKm adalah area hutan yang ditargetkan untuk cadangan area HKm; 11. Pengarusutamaan kemiskinan adalah pengintegrasian aspek-aspek kemiskinan dalam seluruh proses pelaksanaan HKm dari perencanaan sampai pemantauan dan evaluasi; 12. Kemiskinan adalah situasi seseorang atau rumah tangga mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, sementara lingkungan pendukungnya kurang memberikan peluang meningkatkan kesejahteraan secara berkesinambungan atau keluar dari kerentanan. 13. Penerima manfaat adalah keluarga miskin yang tingggal di sekitar hutan; 14. Keluarga miskin adalah rumah tangga yang berkategori miskin sesuai indikator kemiskinan yang disepakati baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat setempat; 15. Masyarakat setempat adalah penduduk yang tinggal di sekitar lokasi HKm;
16. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang kehutanan. 17. LSM adalah Lembaga Swadaya Masyarakat. 18. KPH adalah Kesatuan Pengelola Hutan; 19. Rencana Umum yang selanjutnya disebut RU adalah dokumen rencana kerja jangka panjang HKm sekurang-kurangnya 35 tahun. 20. Rencana Kerja Tahunan yang selanjutnya disebut RKT adalah dokumen yang berisi uraian rencana kegiatan HKm setiap tahun berdasarkan Rencana Umum; 21. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah atau selanjutnya disingkat SPKD adalah strategi penanggulangan kemiskinan kabupaten Sikka. BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP Pasal 2 Peraturan ini dimaksudkan untuk memberi pedoman kepada aparat pemerintah daerah di sektor kehutanan dan para pemangku kepentingan lainnya agar masyarakat miskin dapat berperan serta secara aktif dalam mengelola hutan dan mendapat manfaat langsung dari pelaksanaan HKm untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.
Pasal 3 Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan memberdayakan keluarga miskin yang tinggal di sekitar hutan dan mendapat manfaat langsung dari penyelenggaraan HKm dengan tidak berubah fungsi hutan. Pasal 4 Prinsip-prinsip pelaksanaan HKm yaitu : a. Melibatkan secara aktif para pihak, terutama keluarga miskin dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pemantauan dan evaluasi; b. Pengelolaan sumber daya hutan secara adil dan keberlanjutan; c. Memberdayakan masyarakat miskin di sekitar hutan; d. Memberi kepastian bagi rumah tangga miskin mendapatkan manfaat dari sumber daya hutan; e. Menghormati kearifan lokal dalam pengelolaan hutan yang berlaku di masyarakat setempat. BAB III MAKSUD DAN TUJUAN HKM Bagian 1 Pasal 5 Maksud
Penyelenggaraan hutan kemasyarakatan dimaksudkan untuk pengembangan kapasitas dan pemberian akses terhadap masyarakat setempat dalam mengelola hutan secara lestari guna menjamin ketersediaan lapangan kerja bagi masyarakat setempat untuk memecahkan persoalan ekonomi dan sosial yang terjadi di masyarakat. Tujuan Pasal 6 Hutan kemasyarakatan bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat melalui pemanfaatan sumber daya hutan secara optimal, adil dan berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup.
BAB IV RUANG LINGKUP Bagian 1 Umum Pasal 7 (1) Ruang lingkup pengarusutamaan kemiskinan dalam pelaksanaan HKm meliputi tahapan kegiatan sebagai berikut : a. Penentuan penerima manfaat; b. Penetapan calon area kerja; c. Pembentukan kelompok penerima manfaat; d. Usulan IUPHKm; e. Penyusunan Rencana Kerja; f. Pembinaan; g. Pemantauan dan evaluasi. (2) Kepala Dinas menunjuk pegawai khusus atau unit kerja yang sudah ada di lingkungan Dinas yang bertanggung jawab untuk mengarusutamakan kemiskinan dalam pelaksanaan HKM. Bagian 2 Penentuan Penerima Manfaat Pasal 8 (1) Penerima manfaat HKm dirioritaskan bagi keluarga miskin yang tinggal di sekitar hutan dan penghidupannya tergantung pada hutan; (2) Dinas bertanggung jawab dalam menentukan penerima manfaat HKm. (3) Dinas dapat bekerjasama dengan oleh LSM, perguruan tinggi, swasta, KPH dan pihak lainnya dalam menentukan penerima manfaat HKm.
(4) Penentuan penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sensus rumah tangga di desa atau berdasarkan data keluarga miskin yang tersedia di Pemerintah Daerah. (5) Petunjuk tehnis penentuan penerima manfaat HKm sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampir sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Bagian 3 Penetapan Calon Area Kerja Pasal 9 (1) Penetapan calon area kerja HKM didahului dengan penyusunan rencana luasan target HKm. (2) Rencana luasan target HKm disusun untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 5 tahun. (3) Rincian informasi rencana luasan target HKm sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi lokasi kecamatan, desa, luas HKm, jumlah penerima manfaat KK miskin, waktu dan biaya. Pasal 10 Calon area kerja HKm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) diprioritaskan di lokasi-lokasi yang sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut: (1) Berada di desa-desa miskin yang berbatasan langsung dengan hutan. (2) Masyarakat miskin setempat menggantungkan sumber penghidupannya pada sumber daya hutan. (3) Fungsi hutannya tidak optimal. (4) Berada di area hutan yang bersengketa dengan masyarakat setempat. (5) Sesuai dengan kriteria-kriteria lain yang diatur dalam peraturan perundangundangan yang berlaku. Pasal 11 (1) Kepala Dinas bertanggung jawab dalam penetapan calon area kerja HKm. (2) Dalam pelaksanaan penetapan calon area kerja HKm sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas membentuk tim khusus dari kalangan Dinas dan/atau melibatkan pihak lain. (3) Rencana luasan target HKm ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas. (4) Petunjuk tehnis penetapan calon area kerja HKm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) terlampir sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini. Bagian 4 Pembentukan Kelompok Pasal 12
(1) Pembentukan kelompok HKm dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat. (2) Anggota kelompok HKm terdiri dari keluarga miskin yang tinggal di sekitar hutan. (3) Dinas wajib memfasilitasi pembentukan kelompok HKm dengan melibatkan secara aktif penerima manfaat. (4) Dinas dapat bekerjasama dengan oleh LSM, perguruan tinggi, swasta, KPH dan pihak lainnya dalam memfasilitasi pembentukan kelompok HKm. Bagian 5 Usulan IUPHKm Pasal 13 (1) Pengurusan IUPHKm dilakukan secara sederhana, cepat dan tidak dipungut biaya. (2) Dalam hal usulan IUPHKm merupakan inisiatif kelompok masyarakat, usulan diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas. (3) Dinas dapat membentuk unit khusus untuk melayanani pengurusan usulan IUPHKm atau mendayagunakan unit yang sudah ada di lingkungan Dinas. (4) Unit khusus sebagaiana dimaksud pada ayat (3) ditunjuk oleh Kepala Dinas. Pasal 14 Verifikasi (1) Sebelum Kepala Dinas mengajukan usulan IUPHKm kepada Bupati, Dinas melakukan verifikasi usulan IUPHKm yang diusulkan kelompok masyarakat. (2) Pelaksanaan verifikasi usulan HKm sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. (3) Selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak usulah IUPHKm dari kelompok diterima Kepala Dinas, Bupati harus sudah mengajukan usulan IUPHKm kepada Menteri Kehutanan untuk mendapatkan penetapan area kerja HKm. Bagian 6 Rencana Kerja Paragraf 1 Umum Pasal 15 (1) Rencana kerja HKm merupakan pedoman bagi anggota kelompok dalam memanfaatkan dan mengelola sumber daya hutan secara lestari dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan dengan tetap menjaga fungsi hutan. (2) Penyusunan rencana kerja HKm harus mengacu pada SPKD. (3) Rencana kerja HKm terdiri dari : a. Rencana Umum;
b. Rencana Kerja Tahunan. (4) Dinas wajib memfasilitasi penyusunan RU dan RKT dengan melibatkan secara aktif anggota kelompok HKm. (5) Dinas dapat bekerjasama dengan oleh LSM, perguruan tinggi, swasta, KPH dan pihak lainnya dalam penyusunan RU dan RKT HKm. (6) Rencana kerja HKm sebagamana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan peraturan yang berlaku di bidang kehutanan. Paragraf 2 Rencana Umum Pasal 16 (1) Penyusunan RU HKm berdasarkan peraturan yang berlaku di bidang kehutanan. (2) RU HKm disusun paling lama untuk jangka waktu 35 tahun atau sesuai jangka waktu IUPHKm yang diberikan Bupati. Paragraf 3 Rencana Kegiatan Tahunan Pasal 17 (1) RKT HKm merupakan penjabaran kegiatan dari Rencana Umum. (2) Penyusunan RKT HKM berdasarkan peraturan yang berlaku di bidang kehutanan. (3) RKT HKM disusun untuk setiap jangka waktu 1 (satu) tahun yang dibagi setiap periode waktu 5 (lima) tahun. Paragraph 4 Tata Cara Penyusunan RU dan RKT Pasal 18 1. RU dan RKT HKm disusun berdasarkan permasalahan dan kebutuhan keluarga miskin sebagai penerima manfaat HKm. 2. Penyusunan RU dan RKT HKm harus melibatkan secara aktif keluarga miskin sebagai penerima manfaat sekaligus anggota HKm. 3. Petunjuk tehnis penyusunan RU dan RKT HKm sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Bagian 5 Pasal 19 (1) Dinas wajib memfasilitasi penyusunan RU dan RKT HKm. (2) Dalam memfasilitasi penyusunan RU dan RKT HKm, Dinas dapat melibatkan LSM, perguruan tinggi, swasta, KPH dan pihak lainnya.
BAB IV PEMBINAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI Bagian 1 Pembinaan Pasal 20 (1) Pembinaan dimaksudkan untuk menjamin pemanfaatan dan pengelolaan hutan sesuai dengan tujuan HKM. (2) Kegiatan-kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pelatihan; b. penyuluhan; c. pendampingan; dan/atau d. fasilitasi. (3) Kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas yang bertanggung jawab di bidang kehutanan. (4) Dalam melaksanakan kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas dapat melibatkan SKPD terkait, LSM, perguruan tinggi, KPH, swasta dan pemangku kepentingan lainnya.
Bagian 2 Pemantauan dan Ealuasi Pasal 21 (1) Pemantauan dan evaluasi dimaksudkan untuk menilai : a. pelaksanaan HKM sesuai Rencana Umum dan Rencana Kegiatan Tahunan; b. dampak pada peningkatan kesejahteraan keluarga miskin sebagai penerima manfaat HKM; c. dampak pada perbaikan kualitas daya dukung lingkungan hutan. (2) Dinas bertanggung jawab dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi. (3) Dinas dapat melibatkan LSM, perguruan tinggi, KPH, swasta atau pihak lain dalam melakukan Pemantauan dan evaluasi. (4) Pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan melibatkan masyarakat secara aktif, terutama keluarga miskin sebagai penerima manfaat HKM. (5) Petunjuk tehnis pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terlampir sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. BAB V PEMBIAYAAN Pasal 22
Pembiayaan untuk pelaksanaan pengarusutamaan kemiskinan pelaksanaan HKM bersumber dari: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); dan/atau c. Sumber-sumber lain yang tidak mengikat.
dalam
BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 23 (1) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan; (2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan mengundangkan Peraturan ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Berita Daerah Kabupaten Sikka.
Ditetapkan di Maumere Pada tanggal …………….. 2014
BUPATI SIKKA,
----------------------------------------------
Diundangkan di Maumere Pada tanggal ………………... 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA
……………………………………………. NIP.
BERITA DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2014 NOMOR ………..
LAMPIRAN 1. PERATURAN BUPATI SIKKA NOMOR : ……………………………... 2014 TENTANG PENGARUSUTAMAAN KEMISKINAN DALAM PELAKSANAAN HUTAN KEMASYARAKATAN PETUNJUK TEHNIS PENGARUSUTAMAAN KEMISKINAN DALAM PELAKSANAAN HUTAN KEMASYARAKATAN
1. Tata cara fasilitasi penentuan penerima manfaat 1.1. Tujuan a. Menentukan indikator-indikator kesejahteraan setempat yang disepakati oleh masyarakat desa. b. Menyusun pertanyaan yang digunakan untuk melakukan sensus tingkat kesejahteraan masyarakat desa. c. Menyediakan data rumah tingga miskin calon pengelola HKm. d. Menyepakati daftar tetap tingkat kesejahteraan rumah tangga yang berkategori miskin, menengah dan kaya. 1.2.
Kegiatan a. Menyepakati indikator kesejahteraan masyarakat desa. b. Menyusun panduan pertanyaan. c. Sensus tingkat kesejahteraan rumah tangga. d. Memasukkan data hasil sensus. e. Menetapkan daftar rumah tangga yang berkategori miskin, menengah dan kaya.
1.3.
Langkah-langkah kegiatan a. Menyepakati indikator kemiskinan masyarakat desa. Melakukan pertemuan persiapan dan membentuk tim kecil sekurang-kurangnya 5 orang dari unsur dinas terkait, LSM dan, jika ada, perguruan tinggi. Persiapkan alat/bahan, seperti kertas, spidol, dll. Tentukan fasilitator pertemuan dari salah satu tim kecil. Melakukan pertemuan di desa dengan melibatkan wakil dari beberapa unsur masyarakat secara berimbang, termasuk masyarakat miskin dan perempuan. Indikator kesejahteraan disusun berdasarkan 9 dimensi yaitu: 1. Perasaan subyektif (kaya, bahagia dan sejahtera). 2. Kekayaan materi.
3. Kesehatan dan gizi. 4. Pengetahuan/pendidikan. 5. Ekonomi. 6. Sumber daya alam. 7. Sosial. 8. Politik 9. Sarana-prasarana dan layanan. Memulai menyepakati penyusunan indicator kesejahteraan dengan langkah-langkah sbb: 1) Mulai pertemuan penyusunan indikator kesejahteraan dengan pertanyaan sederhana, “Apa yang membedakan tingkat kesejahteraan antara keluarga miskin dan kaya di desa ini ?”. Tuliskan jawaban peserta di kertas besar atau di papan tulis yang bisa dilihat peserta. 2) Menyusun indikator kesejahteraan untuk semua dimensi di atas satu per satu, kecuali dimensi “perasaan subyektif”. 3) Pakailah istilah pengganti dari indikator agar mudah dipahami masyarakat desa 4) Fasilitasi peserta membuat daftar indikator kesejahteraan sementara di desa sebanyak-banyaknya dan tuliskan di kertas atau papan. 5) Kelompokkan daftar indicator sementara itu sesuai dengan 8 dimensi di atas. 6) Mulailah melengkapi penyusunan daftar indikator sementara sebanyak-banyaknya pada setiap dimensi di atas. 7) Dari daftar indicator tiap dimensi yang banyak itu, pilih hanya 3 indikator tetap yang paling sesuai sebagai indikator tingkat kesejahteraan masyarakat di desa. 8) Hasilnya akan seperti contoh berikut. Indikator sementara Indikator tetap Dimensi Kekayaan Materi 1. Kondisi rumah 1. Kondisi rumah (atap, 2. Jumlah kepemilikan sapi tembok & lantai) Kepemilikan luas tanah 2. Kepemilikan luas tanah 3. Jumlah kepemilikan pohon 3. Kepemilikan alat kelapa transportasi 4. Kepemilikan alat transportasi 5. Dll 9) Lanjutkan langkah ini sampai masing-masing dimensi memiliki 3 indicator kesejahteraan tetap.
Langkah berikutnya menentukan bobot indicator berdasarkan 3 kategori penilaian, yaitu “sangat penting”, “penting” dan “kurang penting”. Bobot berguna untuk mengetahui, apakah suatu indikator kemiskinan itu penting untuk menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat di desa. Jika “sangat penting” nilainya 3, “penting” nilainya 2 dan “kurang penting” nilainya 1. Langkah-langkahnya sbb: Pilih salah satu indicator kesejahteraan tetap yang sudah dipilih, misalnya, indikator “kondisi rumah”. Buat penilaian, apakah “kondisi rumah” itu sangat penting”, “penting” atau “kurang penting” dijadikan indicator tingkat kesejahteraan di desa ? Jika peserta menganggap “sangat penting”, maka bobot indicator “kondisi rumah” adalah 3. Berikut contoh hasil pembobotan indicator untuk Dimensi Kekayaan Materi”. Indikator kemiskinan tetap Bobot Dimensi Kekayaan Materi 1. Kondisi rumah (atap, tembok & lantai) 3 2. Kepemilikan luas tanah 3 3. Kepemilikan alat transportasi 2
Lanjutkan langkah ini sampai semua indikator memiliki bobot.
b. Menyusun panduan pertanyaan. Setelah penyusunan indicator tingkat kesejahteraan di atas selesai, kegiatan berikutnya menyusun panduan pertanyaan yang langkahlangkahnya sbb : Siapkan hasil daftar indikator tetap dan bobot nilainya yang telah disusun di pertemuan desa sebelumnya. Mulailah dengan menyusun pertanyaan berdasarkan indicator dan pilihan jawaban. Misalnya, mulai dari indicator “kepemilikan luas tanah” yang pertanyaannya akan seperti contoh berikut. Berapa luas tanah yang dimiliki keluarga anda ? 1. kurang 0,5 ha 2. 0,5 – 1 ha 3. Lebih 1 ha
Pilihan jawaban nomor 1 mewakili kategori keluarga miskin, nomor 2 kategori keluarga menengah dan nomor 3 kategori keluarga kaya. Jika pilihan jawabannya hanya 2, maka jawabannya ditulis dengan nomor 1 dan 3, seperti contoh berikut.
Apakah keluarga and memiliki jamban keluarga ? 1. Tidak punya 3. Ya, punya
Lanjutkan penyusunan daftar pertanyaan untuk semua indicator, termasuk indicator perasaan subyektif. Daftar pertanyaan seperti contoh berikut.
c. Sensus tingkat kesejahteraan rumah tangga. Setelah daftar pertanyaan tersusun, langkah berikutnya melakukan sensus atau mewancarai semua rumah tangga di desa. Sebelum sensus rumah tangga, rekrut pendata atau tenaga sensus dengan meminta informasi dari aparat desa. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam merekrut pendata al: 1) Bukan dari unsur kepala dusun, aparat desa, anggota BPD atau lembaga resmi desa lainnya. 2) Bisa merekrut pendata dari kader posyandu. 3) Disarankan pendata dari guru. Melakukan pembekalan pendata yang materinya al: 1) Cara pengisian daftar pertanyaan. 2) Cara melakukan wawancara. 3) Menyepakati jadwal sensus. d. Memasukkan data hasil sensus. Menyiapkan tim entry data hasil sensus setidaknya beranggota 3 orang. Tim entry data bukan dari pendata. Menyiapkan software program Penilaian dan Monitoring Kemiskinan Partisipatif untuk entry data hasil sensus rumah tangga. Pembekalan cara entry data menggunakan software di atas. Hasil entry data sensus seperti contoh berikut. Entry data rumah tangga desa akan menghasilkan data rumah tangga miskin, menengah dan kaya. e. Menetapkan daftar rumah tangga yang berkategori miskin, menengah dan kaya. Siapkan data rumah tangga miskin, menengah dan kaya dari hasil entry data di atas.
Melakukan pertemuan di desa yang pesertanya diupayakan sama dengan peserta pertemuan penyusunan indicator kesejahteraan di atas. Pertemuan di desa menyepakati data rumah tangga yang berkategori miskin, menengah dan kaya dari hasil entry data. Rumah tangga miskin akan diprioritaskan mendapatkan hak HKm.
2. Penetapan calon area kerja HKm 2.1. Tujuan a. Menetapkan rencana target luasan HKm dalam periode 5 tahun. b. Menetapkan peta indikatif calon area kerja HKm di kabupaten Sikka. c. Membuat peta calon area kerja HKm yang akan dikelola oleh kelompok. 2.2.
Kegiatan a. Menyusun rencana target luasan HKm. b. Pemetaan partisipatif calon area kerja.
2.3.
Langkah-langkah a. Menyusun rencana target luasan HKm. Bentuk tim beranggotakan staf Dinas, dan dapat melibatkan unsur pemangku kepentingan lain di kabupaten Sikka. Menyiapkan peta kawasan hutan kabupaten Sikka. Menandai kordinat lokasi-lokasi calon area kerja HKm berdasarkan peta kawasan hutan kabupaten Sikka. Calon-calon lokasi area kerja setidaknya berisikan informasi : 1) Titik kordinat. 2) Perkiraan luas. 3) Lokasi 4) Potensi hutan Menetapkan rencana target luasan HKm yang disahkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas. b. Pemetaan partisipatif calon area kerja. Membentuk tim pemetaan beranggotakan staf Dinas dan wakil kelompok HKm dan/atau pihak lain. Melakukan pertemuan persiapan pemetaan bersama anggota kelompok HKm. Membuat peta indikatif calon area kerja HKm sesuai Peraturan Dirjen ……
3. Tata cara fasilitasi penyusunan Rencana Umum dan Rencana Kegiatan Tahunan. 3.1. Tujuan a. Menyusun RU bersama anggota kelompok HKm. b. Menyusun RKT bersama anggota kelompok HKm. 3.2.
Langkah-langkah a. Menentukan fasilitator dan tim penyusun RU dan RKT beranggotakan anggota kelompok HKm. b. Menyiapkan data-data dan peta antara lain: Data umum desa, seperti letak geografi, kependudukan, kesehatan, pendidikan, potensi desa, dll. Potensi HHBK (untuk hutan lindung) dan HHK (untuk hutan lindung dan produksi). Peta area kerja HKm. c. Pertemuan bersama anggota kelompok HKm untuk menyusun RU dan RKT. Penyusunan RU dan RKT dapat berpedoman pada: Peraturan Menteri Kehutanan No. P.39/Menhut-II/2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat Melalui Kemitraan Kehutanan. Peraturan Dirjen Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial No. P.07/V-SET/2009 dan perubahannya No. P.10/V-SET/2010 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan. d. Selain disusun dalam dokumen cetak, hasil RU dan RKT dapat di simpan dalam software program Penilaian dan Monitoring Kemiskinan Partisipatif.
4. Tata cara pemantauan dan evaluasi. 4.1. Tujuan a. Menilai keberhasilan HKm dalam meningkatkan tingkat kesejahteraan anggota kelompok HKm berdasarkan indicator kesejahteraan. b. Menilai hal-hal yang belum berhasil dari program HKm berdasarkan indicator kesejahteraan. c. Menyusun tindakan-tindakan untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan anggota kelompok HKm berdasarkan indicator kesejahteraan. 4.2.
Langkah-langkah a. Monitoring dan evaluasi setidaknya dilakukan 1 (satu) tahun sekali dengan metode survey.
b. Menyiapkan daftar pertanyaan yang digunakan sensus rumah tangga di atas. c. Memilih rumah tangga yang akan di survey yang dipilih secara acak. Rumah tangga yang disurvey setidaknya sebanyak 20 % dari jumlah anggota kelompok HKm. d. Bentuk tim survey rumah tangga yang anggotanya dapat berasal dari unsur aparat dinas kehutanan, LSM dan pihak lain diluar anggota kelompok HKm. e. Melakukan entry data yang langkah-langkahnya sama dengan di atas. f. Melakukan pertemuan membahas hasil monitoring dan evaluasi bersama anggota kelompok HKM dan pemangku kepentingan lain baik di tingkat desa maupun di kabupaten Sikka. g. Materi pertemuan monitoring dan evaluasi setidaknya membahas: Apa sumbangan positif PHMB terhadap anggota kelompok HKm berdasarkan indikator kesejahteraan ? Apa bukti nyata perbaikan itu ? Mengapa PHMB berdampak positif terhadap kesejahteraan anggota kelompok ? Apa indikator kesejahteraan anggota kelompok HKm yang belum mengalami perbaikan ? Apa bukti nyata indicator kesejahteraan belum tercapai ? Mengapa perbaikan indicator kesejahteraan belum tercapai ? Berdasarkan hasil diskusi materi-materi diatas di atas, apa tindakan yang harus dilakukan selannutnya oleh kelompok HKm ?
