Tata Kelola Manajemen Berbasis Sekolah Berorientasi Pelayanan Publik

IMPLEMENTED BY RTI INTERNATIONAL AND PARTNERS

Tata Kelola Manajemen Berbasis Sekolah Berorientasi Pelayanan Publik Seri Pembelajaran dari USAID-KINERJA

MODUL MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH

KINERJA-USAID Gedung BRI II, Lantai 28, Suite 2807 Jl. Jend Sudirman Kav. 44-46 Jakarta, 10210 Phone: +62 21 5702820 Fax: +62 21 5702832 Email: [email protected] www.kinerja.or.id

2014

KATA PENGANTAR Peningkatan pelayanan publik oleh unit pelayanan yang dikelola oleh pemerintah daerah merupakan mandat yang diamanatkan dalam berberagai peraturan perundangan seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M. PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Dengan dukungan USAID, Program KINERJA telah berupaya memperkenalkan program bantuan teknis peningkatan pelayanan publik di 20 kabupaten/kota mitra di empat provinsi di Indonesia (Aceh, Jawa Timur, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Selatan) yang bertujuan untuk peningkatan mutu pelayanan publik. Program ini difokuskan pada penguatan pihak penyedia layanan (supply side) dan pihak pengguna layanan (demand side) di sektor pendidikan dasar, kesehatan dasar, dan perbaikan iklim usaha. Pada tahun ketiga Program KINERJA menambah 4 kabupaten/kota lagi di Provinsi Papua yang bekerja khusus di sektor kesehatan. Di bidang manajemen berbasis sekolah (MBS) berorientasi pelayanan publik, Program KINERJA mendorong sekolah-sekolah agar menyelenggarakan kegiatan sekolah berdasarkan pencapaian standar pelayanan publik (SPP), standar pelayanan minimal (SPM), dan standar nasional pendidikan (SNP), dan masukan-masukan dan keluhan dari murid dan orangtua/wali murid. Keluhan-keluahan ini diperoleh melalui survei pengaduan yang dilaksanakan setiap tahun. KINERJA juga mendorong munculnya kebijakan di tingkat kabupaten/kota agar program MBS berorientasi pelayanan publik dapat diadopsi dan disebarluaskan ke sekolah-sekolah lainnya. Beberapa daerah mitra telah mengeluarkan kebijakan untuk menerapkannya di semua sekolah secara bertahap. Dinas Pendidikan di daerah tersebut telah mulai menyebarluaskan praktik-praktik MBS berorientasi pelayanan publik ke sekolah-sekolah lain dan merencanakan akan mencakup seluruh sekolah. Mengingat praktik-praktik MBS berorientasi pelayanan publik yang dilaksanakan KINERJA bersama pemerintah daerah mitra merupakan pendekatan yang relatif baru dengan intervensi sisi penyedia layanan dan pengguna layanan secara bersamaan, maka untuk lebih memudahkan pemerintah daerah, sekolah, dan para pemangku kepentingan dalam menerapkannya maka diperlukan sebuah modul yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam pelatihan, pendampingan, dan pelaksanaannya. Diharapkan modul ini dapat membantu pemerintah daerah yang ingin memperkenalkan dan menerapkan MBS dengan pendekatan KINERJA di daerahnya. Untuk membantu pemerintah daerah dalam proses dan teknis penerapan pendekatan ini, modul ini juga memuat daftar organisasi yang selama ini membantu KINERJA dan kabupaten/kota mitra dalam penerapan MBS berorientasi pelayanan publik. Jakarta, Januari 2014

www.kinerja.or.id

Tata Kelola Manajemen Berbasis Sekolah Berorientasi Pelayanan Publik

1

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR DAFTAR ISI RINGKASAN EKSEKUTIF Tujuan dan Keberhasilan KINERJA Rekomendasi kepada para Pimpinan Daerah Rekomendasi kepada para Calon OMP Rekomendasi kepada para Penyedia Pelatihan

BAB 1

PENDEKATAN KINERJA Pendekatan Umum Proyek KINERJA Prinsip-prinsip Tata Kelola Sektor Pendidikan Prinsip Dalam Tata Kelola MBS

8 8 9 10

BAB 2

Bab 2 PENGALAMAN KINERJA DALAM TATA KELOLA MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH Situasi yang dihadapi di daerah Bagaimana kita memulai inisiatif 1. Komitmen Kepala Daerah, DPRD, dan Stakeholders 2. Pengaturan Pekerjaan 3. Penyusunan rencana kerja Proses kerja 1. Peran masing-masing stakeholder 2. Pelaksanaan rencana kerja 3. Proses perubahan dan perkembangan manfaat dari cara kerja

11 11 11 11 12 12 13 13 13 14

MENGATASI TANTANGAN DAN MENCAPAI SUKSES Tantangan Keberhasilan Program 1. Contoh Keberhasilan Program MBS di Kota Probolinggo 2. Pendekatan KINERJA

16 16 16 16 18

BAB 3

2

1 2 3 4 6 7 7

Manajemen Berbasis Sekolah Berorientasi Pelayanan Publik

www.kinerja.or.id

BAB 4

REKOMENDASI UNTUK REPLIKASI Rekomendasi untuk replikasi di daerah Lain Rekomendasi untuk OMP Rekomendasi untuk Lembaga Diklat DAFTAR LAMPIRAN

www.kinerja.or.id

21 21 22 22 23


3

RINGKASAN EKSEKUTIF Tujuan dan Keberhasilan KINERJA - Tujuan Umum Program KINERJA KINERJA merupakan program yang bertujuan membantu pemerintah daerah meningkatkan tata kelola dalam penyediaan layanan publik di Indonesia. Program KINERJA bekerja di sedikit daerah, hanya di enam dari lima ratusan daerah di Indonesia. Program ini sebagai contoh praktik yang baik diharapkan dapat diterapkan dan disempurnakan lagi di daerah-daerah lain. Oleh karena itu, dokumen ini ditujukan kepada para pengambil keputusan yang berminat menerapkan dan menyempurnakan pendekatan KINERJA di daerah mereka. Buku “Seri Pembelajaran USAID-KINERJA” ini menguraikan pembelajaran dari KINERJA dalam penerapan MBS di mana prinsip, pelajaran dan rekomendasi diangkat untuk memfasilitasi daerah lain yang ingin mengadopsi pendekatan-pendekatan KINERJA dalam melaksanakan program MBS. Program KINERJA dimulai pada bulan Oktober 2010 dan akan berlangsung selama kurang lebih lima tahun hingga Februari 2015. Program ini didanai oleh USAID dan dilaksanakan oleh RTI International bersama lima mitra organisasi The Asia Foundation, Social Impact, SMERU Research Institute, Universitas Gadjah Mada, dan Kemitraan. KINERJA bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik yang difokuskan pada tiga sektor, yakni pendidikan dasar, kesehatan dasar, dan iklim usaha. Di sektor pendidikan KINERJA memusatkan perhatian pada tiga paket, yakni tata kelola distribusi guru proporsional (DGP), penghitungan dan tata kelola biaya operasional satuan pendidikan (BOSP), dan manajemen berbasis sekolah (MBS). Paket DGP dan BOSP lebih ditujukan pada tata kelola di tingkat pemerintah daerah. Sedangkan MBS lebih diarahkan pada peningkatan pelayanan sekolah melalui perencanaan yang berorientasi berbasis data, evaluasi diri sekolah, dan hasil survei pengaduan. Ketiga paket tersebut dilaksanakan dengan pendekatan transparansi, akunatabilitas, partisipatif, dan responsif. Di sektor kesehatan KINERJA fokus pada kesehatan ibu dan anak (KIA), terutama persalinan aman dan ASI eksklusif. Kegiatan ini dilakukan sebagai bagian dari paket kesehatan yang mencakup perbaikan akuntabilitas puskesmas dengan cara melibatkan forum multi pemangku kepentingan dalam perencanaan dan penganggaran partisipatif, melaksanakan survei pengaduan, membuat janji perbaikan pelayanan antara warga negara dan pemerintah dan meningkatkan manajemen puskesmas untuk memastikan pelayanan publik yang diberikan berkualitas tinggi. Di Papua, paket kesehatan fokus pada tata kelola penguatan sistem kesehatan untuk KIA, HIV/AIDS, dan Tubercolusis (TB).

4


www.kinerja.or.id

Di sektor iklim usaha yang baik KINERJA fokus pada perbaikan perizinan usaha di bawah Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dengan cara membuat kebijkan berbasis bukti dan meningkatkan dialog pemerintah dan swasta serta menguatkan pengawasan dari masyarakat publik. Beberapa contoh bantuan iklim usaha yang baik adalah pembentukan PTSP di kabupaten/kota, studi partisipatif mendalam, fasilitasi dialog pemerintah dan swasta, dan bantuan teknis untuk menyusun rancangan peraturan baru.

- Lokasi Program KINERJA KINERJA bekerja di 24 kabupaten/kota di 5 provinsi, yakni: 1. Provinsi Aceh: Aceh Singkil, Aceh Tenggara, Bener Meriah, Kota Banda Aceh dan Simeulue 2. Provinsi Jawa Timur: Bondowoso, Jember, Kota Probolinggo, Probolinggo, dan Tulungagung 3. Provinsi Sulawesi Selatan: Barru, Bulukumba, Luwu, Luwu Utara, dan Kota Makassar 4. Provinsi Kalimantan Barat: Bengkayang, Kota Singkawang, Melawi, Sambas, dan Sekadau 5. Provinsi Papua: Jayapura, Jayawijaya, Kota Jayapura, dan Mimika

- Keberhasilan Program MBS Program KINERJA-USAID telah melaksanakan pendampingan teknis kepada 180 sekolah-sekolah mitra yang tersebar di 9 kabupaten/kota di 4 Provinsi (Jawa Timur, Aceh, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Selatan ) sebagai unit layanan pendidikan untuk menerapkan MBS Berorientasi Pelayanan Publik.Hingga akhir 2013 ini, hasil-hasil yang telah dicapai adalah sebagai berikut: •

Bersama organisasi mitra pelaksana, KINERJA melaksanakan berorientasi pelayanan publik di 180 sekolah mitra di sembilan kabupaten/kota di empat provinsi (20 sekolah di masing-masing kabupaten/kota).

•

Pendekatan KINERJA telah menunjukkan manfaat yang cukup signifikan di hampir semua sekolah mitra, baik dari aspek peningkatan partisipasi forum multi stakeholder sekolah, transparansi, akuntabilitas, dan peningkatan kualitas pelayanan sekolah. Sekolah-sekolah menyusun RKS dan RKAS secara partisipatif dan memasukkan program dan kegaiatan menuju pencapaian standar pelayanan serta berdasarkan data yang valid, evaluasi diri sekolah, dan hasil survei pengaduan.

•

Sekolah-sekolah mitra KINERJA melaksanakan survei pengaduan, menganalisis hasilnya menjadi sebuah indeks pengaduan masyarakat, membuat janji perbaikan layanan dan menindaklanjuti pengaduan yang menjadi wewenang sekolah dan menyampaikan rekomendasi tindak lanjut kepada Dinas Pendidikan.

www.kinerja.or.id


5

Di Kabupaten Barru, ada sekolah yang menyampaikan rekomendasi kepada instansi lain di luar Dinas Pendidikan, yakni Dinas Kesehatan dan Puskesmas untuk memperbaiki layanan UKS. •

Beberapa kepala sekolah menyatakan bahwa survei pengaduan sangat efektif untuk memperbaiki pelayanan sekolah. Tanpa survei pengaduan, mereka tidak mengetahui apa yang menjadi keluhan dan harapan pengguna layanan.

•

Di Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan, terlihat jelas perubahan pelayanan sekolah terhadap murid dan siswa. Fasilitas dan kegiatan pembelajaran membaik sehingga murid belajar dengan nyaman. Lingkungan sekolah juga menjadi lebih baik berkat peran serta pemerintah daerah, komite sekolah, dan masyarakat yang tanggap terhadap pengaduan masyarakat.

•

Beberapa sekolah di Kabupaten Melawi telah berhasil meraih dukungan pendanaan dari orangtua/wali murid, masyarakat, dan dunia industri setelah sekolah menerapkan perencaan yang transparan dan partisipatif.

•

Pada tanggal 2 Mei 2012, Walikota Kota Probolinggo mengeluarkan Surat Keputusan untuk menerapkan MBS di semua sekolah.

KINERJA bersama organisasi mitra pelaksana dan MSF mendorong pemerintah daerah untuk mendiseminasi praktik-praktik baik tata kelola manajemen sekolah yang berorientasi pelayanan publik ke semua sekolahsekolah di daerah masing-masing, termasuk melaksanakan survei pengaduan.

“Dengan berfokus pada pelayanan publik dan khususnya menandaskan pentingnya keterlibatan masyarakat, manajemen sekolah menjadi lebih terbuka dan program-program sekolah menjadi lebih terencana, terarah dan partisipatif.” Drs. Endro Suroso, M.Si., Kepala Dinas Pendidikan, Kota Probolinggo

Rekomendasi kepada para Pimpinan Daerah Program MBS yang dilaksanakan KINERJA bersama pemerintah daerah dan Forum Multi Stakeholder menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan telah membawa hasil dan perubahan. Berdasarkan pengalaman tersebut, ada beberapa rekomendasi untuk pemerintah daerah, yakni (a) diperlukan komitmen yang tinggi dari Bupati/Walikota, DPRD dan Dinas Pendidikan untuk melaksanakan program MBS, (b) setiap kebijakan hendaknya berorientasi pada pelayanan publik, (c) melibatkan masyarakat atau forum-forum multi

6


www.kinerja.or.id

stakeholder dalam penyelengaraan tata kelola MBS, (d) mendayagunakan staf dan struktur organisasi yang ada tanpa perlu membentuk unit organisasi baru, (e) berkoordinasi dengan instansi-instansi pemerintah daerah terkait, (f) menetapkan indikator KINERJA dan pengukuruan keberhasilan program, dan (g) mengadopsi pendekatan KINERJA dan menggunakan bahan-bahan yang telah dibuat oleh KINERJA.

Rekomendasi kepada para Calon OMP Organisasi-organisasi mitra pelaksana KINERJA telah banyak membantu pemerintah daerah dan forum multi stakeholder dalam melaksanakan program MBS. Ke depan ada beberapa rekomendasi yang bisa dipertimbangkan oleh OMP dalam upaya melanjutkan perannya, yakni (a) selalu mengintegrasikan aspek tata kelola (governance) dalam setiap kegiatan penguatan dan pendampingan dengan melibatkan masyarakat atau forum-forum multi stakeholder, (b) tetap berorientasi pada hasil, tidak sekadar memenuhi jadwal kegiatan dan jumlah peserta, (c) bertindak sebagai advisor yang berperan lebih pada memberi stimulus daripada sebagai pegawai yang melaksanakan program, dan (d) menggunakan modul-modul yang dikekmbangkan KINERJA untuk penguatan kapasitas OMP sendiri maupun penguatan pemerintah daerah dan forum multi stakeholder.

Rekomendasi kepada para Penyedia Pelatihan Penyedia pelatihan bisa berupa lembaga-lembaga pendidikan seperti universitas, lembaga swasta khusus pelatihan dan Badan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) pemerintah. Mereka mempunyai peran strategis dalam pendayagunaan para stakeholders yang ikut serta dalam program MBS. Direkomendasi agar lembagalembaga Diklat: a. Memasukkan pendekatan-pendekatan KINERJA dalam Kurikulum Diklat yang meliputi antara lain tata kelola yang melibatkan masyarakat sebagai pengguna layanan publik. b. Lebih berorientasi pada peningkatan ketrampilan dan tidak sekadar peningkatan pengetahuan dan pemahaman. Hal ini hanya dapat dicapai melalui kegiatan lanjutan setelah pelatihan, yakni pendampingan secara terus menerus sampai para peserta pelatihan dapat benar-benar melaksanakan hasil-hasil pelatihan. c. Mengadopsi sebagian modul yang dikembangkan KINERJA. Lembaga pendidikan dan latihan mempunyai modul-modul tersendiri, namun direkomendasikan agar memuat juga sebagian isi modul KINERJA, terutama dalam hal tata kelola dan ‘governance’.

www.kinerja.or.id


7

BAB 1 PENDEKATAN KINERJA Pendekatan Umum Proyek KINERJA KINERJA bekerja untuk menguatkan sisi penyediaan dan permintaan pelayanan publik yang lebih baik di bidang kesehatan, pendidikan dan iklim usaha. KINERJA bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk mengatasi kesenjangan penyediaan pelayanan publik di bidang kesehatan, pendidikan, dan iklim usaha yang baik. Melalui insentif yang lebih baik, inovasi yang lebih luas, dan lebih banyak jenis replikasi, pemerintah daerah di Indonesia diharapkan mampu menyediakan layanan yang lebih murah dan lebih baik serta lebih responsif terhadap kebutuhan dan permintaan warga negara/pengguna layanan. Salah satu aspek kunci pendekatan KINERJA adalah keterlibatan masyarakat, organisasi masyarakat sipil (LSM), dan media lokal untuk mendorong pelayanan publik yang lebih baik dan pemberian bantuan teknis kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitasnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sebagian besar program Kinerja dilaksanakan melalui dana hibah bagi organisasi mitra pelaksana (OMP) yang juga menerima pelatihan peningkatan kapasitas dari KINERJA. Beberapa contoh strategi untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat adalah: 1. Mendukung pelaksanaan kebijakan berdasarkan kondisi empiris melalui analisa bantuan, seperti Analisa Anggaran Daerah dan Analisa Bantuan Operasional Satuan Pendidikan; 2. Membentuk forum multi-pemangku kepentingan untuk menciptakan kemitraan antara pemerintah dan masyarakat dalam perencanaan dan penganggaran yang partisipastif; 3. Melibatkan masyarakat untuk mengawasi penyediaan pelayanan publik melalui mekanisme penanganan pengaduan dan janji perbaikan pelayanan; 4. Mendukung pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID), media lokal, dan jurnalis warga untuk menyediakan akses terhadap informasi publik dan meningkatkan permintaan terhadap penyediaan pelayanan publik yang lebih baik.

8


www.kinerja.or.id

Intervensi program KINERJA berada di tiga tema pokok, yakni: 1. Menguatkan pengguna layanan yang lebih baik; 2. Meningkatkan praktik inovasi yang sudah ada dan mendukung pemerintah daerah untuk menguji dan mengadopsi pendekatan penyediaan pelayanan pendidikan yang menjanjikan; 3. Memperluas inovasi yang sudah dianggap berhasil di tingkat nasional dan mendukung organisasi di Indonesia untuk menyediakan dan menyebarluaskan pelayanan yang lebih baik kepada pemerintah daerah. Dengan bekerja di sisi penyedia dan dan pengguna layanan, maka pendekatan yang digunakan KINERJA dalam melaksanakan program-programnya adalah transparansi, akuntablitas, partisipatif, dan responsif.

Prinsip-prinsip Tata Kelola Sektor Pendidikan Di sektor pendidikan, KINERJA melaksanakan program-program BOSP,DGP (Distribusi Guru Proporsional), dan MBS (Manajemen Berbasis Sekolah) di 17 kabupaten/kota di empat provinsi (Aceh, Jawa Timur, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Selatan). Program sektor pendidikan ini dilaksanakan dengan prinsip-prinsip umum sebagai berikut: •

Keikutsertaan instansi-instansi terkait. Program-program di sektor pendidikan tidak semata-mata dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, melainkan menyangkut beberapa instansi pemerintah daerah lainnya seperti Bappeda, Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Bagian Keuangan, Bagian Hukum, dan Badan Kepegawaian Daerah. Oleh karena itu, dalam melaksanakan program-program sektor pendidikan, keterlibatan instansi-instansi tersebut sangat penting.

•

Keikutsertaan forum multi stakeholder. Dari sisi pengguna pelayanan, keterlibatan masyarakat sangat diperlukan karena masyarakat mempunyai kewajiban untuk ikutserta dalam penyelengaraan pendidikan sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundangan. Dengan keterlibatan masyarakat, programprogram sektor pendidikan dapat dilaksanakan secara tranparan dan akuntabel.

•

Berkelanjutan. Semua pendekatan program sektor pendidikan harus dapat berlangsung terus secara berkesinambungan. Hal ini hanya dapat terlaksana ketika manfaat program-program pendidikan dapat dirasakan oleh masyarakat dan pelaksanaannya terus dikawal, tidak saja oleh pemerintah daerah tetapi juga oleh masyarakat melalui forum-forum multi stakeholder.

www.kinerja.or.id


9

Prinsip dalam Tata Kelola MBS Selain prinsip-prinsip umum tata kelola pendidikan di atas, tata kelola MBS dilaksanakan dengan prinsipprinsip sebagai berikut: 1. Berdasarkan kebutuhan sekolah, bukan hanya apa yang diinginkan kepala sekolah atau guru serta menampung aspirasi murid, orangtua murid, dan masyarakat; 2. Perencanaan sekolah menggunakan data yang valid dan mutakhir. Untuk itu manajemen data di Dinas Pendidikan dan sekolah menjadi persyaratan utama; 3. Memuat capaian SPP, SPM dan SNP sehingga pembiayaan sekolah lebih diarahkan pada peningkatan pelayanan publik, pemenuhan standar pelayanan minimal, dan pencapaian mutu pendidikan yang lebih tinggi; 4. Didasarkan pada regulasi daerah (Peraturan Bupati/Walikota). Hal ini diperlukan untuk menjamin program MBS dapat berlangsung terus secara berkesinambungan; 5. Monitoring dan pelaksanaan MBS di sekolah diperlukan agar pelaksanaan program MBS dapat tepat sasaran dan dapat terus disempurnakan; 6. Penanganan setiap pengaduan masyarakat mengenai pelayanan sekolah; 7. Keberlanjutan program setiap tahunnya untuk memenuhi kesenjangan pembiayaan sekolah yang berpotensi meningkat sesuai kebutuhan pencapaian standar.

10


www.kinerja.or.id

BAB 2 PENGALAMAN KINERJA DALAM TATA KELOLA MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH Situasi yang dihadapi di daerah Dalam konteks otonomi, sekolah diberi kewenangan untuk mengatur dirinya dan warga sekolah menurut prakarsa sendiri, berdasarkan aspirasi warga sekolah sesuai dengan peraturan perundangan. Sekolah diberi wewenang untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya sekolah semaksimal mungkin untuk meningkatkan mutu proses dan output pembelajaran. Pada praktiknya pelaksanan MBS perlu lebih ditingkatkan. Sebagian besar sekolah melaksanakan MBS apa adanya, belum dilaksanakan secara maksimal, dan belum mengarah pada perbaikan mutu pelayanan. Di sebagian besar sekolah, pengelolaan masih belum transparan dan akuntabel serta tidak partisipatif, apalagi responsif. Kepedulian orangtua murid dan masyarakat rendah dan menganggap bahwa urusan sekolah semata-mata menjadi tanggung jawab kepala sekolah dan guru. Hal ini sebagiannya disebabkan oleh ketertutupan sekolah dalam penyelenggaraan sekolah dan tidak membuka peluang keterlibatan masyarakat.

Bagaimana kita memulai inisiatif 1. Komitmen Kepala Daerah, DPRD, dan Stakeholders Kabupaten/kota mitra KINERJA memulai inisiatif untuk melaksanakan program MBS dengan diskusi intensif dengan manajemen KINERJA dan menyepakati pelaksanaan program melalui penandatanganan kesepakatan (memorandum of understanding) antara Bupati/Walikota dengan KINERJA. Diskusi-diskusi juga dilaksanakan dengan DPRD, khususnya dengan Komisi yang membidangi pendidikan dan anggaran. Diskusi ini sangat penting untuk mencapai kesepahaman antara pihak eksekutif dan legislatif sehingga persetujuan program dan anggaran oleh DPRD dapat dilakukan dengan baik.

www.kinerja.or.id


11

Selain dengan para penyelenggara negara, diskusi juga dilaksanakan dengan tokoh-tokoh masyarakat, khususnya pemimpin lembaga-lembaga non pemerintah. Hal ini untuk lebih mendorong keterlibatan masyarakat sehingga tata kelola MBS dapat dilaksanakan secara partisipatif, transparan, dan akuntabel. Pengalaman KINERJA menunjukkan bahwa program ini dapat dilaksanakan karena ada komitmen yang kuat dari pembuat kebijakan, terutama Kepala Daerah dan Kepala Dinas Pendidikan serta instansi terkait lainnya termasuk DPRD.

2 Pengaturan Pekerjaan Di tingkat kabupaten/kota KINERJA memulai programnya dengan merekrut tenaga spesialis di bidang pelayanan public yang disebut dengan LPSS (Local Public Service Specialist). Tugas utamanya adalah mengkoordinir program bersama pemerintah daerah, forum multi stakeholder, dan organisasi mitra pelaksana (OMP). Selain itu spesialis juga bertanggungjawab atas penjaminan mutu pelaksanaan program. Program MBS dilaksanakan oleh OMP yang bekerja secara penuh dalam melaksanakan lokakarya-lokakarya dan pendampingan untuk pemerintah daerah dan forum multi stakeholder. Untuk program MBS, KINERJA bekerjasama dengan tiga OMP, yakni: •

PKPM yang bekerja di Kabupaten Bener Meriah, Aceh

•

LPKIPI yang bekerja di Kota Singkawang, Kalimantan Barat

•

CORDIAL yang bekerja di Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan.

OMP tidak bekerja sendirian, melainkan selalu berkoordinasi dengan jajaran pemerintah daerah melalui Tim Teknis yang terdiri dari unsur-unsur Bappeda, Dinas Pendidikan, dan lembaga-lembaga non pemerintah, terutama Dewan Pendidikan. Di tingkat sekolah OMP bekerjasama dengan Komite Sekolah.

3 Penyusunan rencana kerja Setelah Surat Keputusan Bupati/Walikota diterbitkan, maka Tim Teknis menyusun rencana kerja berikut jadwal pelaksanaan untuk masing-masing tahapan. Jadwal rencana kerja harus sesuai atau mengikuti jadwal perencanaan dan penganggaran daerah.

12


www.kinerja.or.id

Proses kerja 1 Peran masing-masing stakeholder Pada prinsipnya semua stakeholder bekerjasama dalam pelaksanaan program MBS di semua tahapan, namun masing-masing stakeholder mempunyai peran khusus. OMP berperan melaksanakan lokakaryalokakarya yang memberikan pengetahuan dan ketrampilan dalamkaitannya dengan pencapaian tujuan MBS. Dinas Pendidikan berperan dalam mengeluarkan petunjuk teknis dan monitoring pelaksanaan MBS serta meyediakan bantuan teknis ke sekolah-sekolah jika diperlukan. Kepala sekolah, guru, dan komite sekolah berperan dalam melaksanakan MBS sesuai prinsip-prinsip di atas. Di samping itu komite sekolah berperan dalam pengawasan pelaksanaan MBS dan memberi masukan kepada kepala sekolah.

2 Pelaksanaan rencana kerja Program MBS dilaksanakan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut: •

Penyediaan data sekolah. Data merupakan dasar utama dalam perencanaan sekolah. Setiap tahunnya (biasanya pada awal tahun akademik) sekolah menyajikan data sekolah yang mencakup antara lain mengenai murid, guru, sarana, prasarana, hasil pembelajaran. Data yang dapat digunakan adalah data yang valid dan mutakhir. Oleh sebab itu sekolah perlu meneliti dan memvalidasi data dengan cermat

•

Penghitungan capaian SPM. Berdasarkan data yang tersedia, sekolah bersama komite sekolah menghitung capaian SPM sekolah saat ini sehingga dapat diketahui pada aspek apa saja yang sudah dan belum dicapai

•

Penyusunan EDS (evaluasi diri sekolah). Berdasarkan data yang tersedia dan hasil EDS, kemudian sekolah membuat EDS yang tujuannya adalah untuk mengetahui capaian, kelemahan, kekuatan, dan apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerja sekolah ke depan. Cakupan EDS cukup luas karena menyangkut delapan sandar nasionmal pendidikan (SNP)

•

Pelaksanaan survei pengaduan. Oleh karena sekolah merupakan salah satu unit pelayanan publik, maka dalam upaya meningkatkan mutu layanannya, sekolah melaksanakan survei pengaduan yang tujuannnya untuk mengetahui keluhan apa saja dari pengguna layanan (terutama murid dan orangtua murid)

www.kinerja.or.id


13

•

Penyusunan RKS (rencana kerja sekolah). RKS biasanya menacakup rencana selama 4 tahun dan dibuat berdasarkan data, EDS, dan hasil survei pengaduan. Dengan demikian rencana jangka menengah sekolah ini menjadi dokumen yang sesuai dengan kondisi sekolah dan tujuan yang hendak dicapai serta dapat dipertanngungjawabkan

•

Penyusunan RKT/RKAS (rencana kerja tahunan/ rencana kerja dan anggaran sekolah). Rencana sekolah tahunan ini disusun secara lebih rinci dan merujuk pada RKS yang telah disiapkan sehingga pencapaian sekolah setiap tahunnya menjadi terukur

•

Penyusunan janji perbaikan layanan. Untuk menjamin pengaduan masyarakat direspon dengan baik, maka sekolah membuat janji perbaikan layanan yang ditandatangani oleh kepala sekolah dan komite sekolah serta diketahui oleh Dinas Pendidikan. Tentu saja janji tersebut menyangkut hal-hal yang dapat ditindaklanjuti oleh sekolah sesuai kemampuan dan wewenangnya

•

Penyusunan rekomendasi teknis untuk Dinas Pendidikan. Hasil survei pengaduan yang tidak dapat ditindaklanjuti oleh sekolah (karena di luar kemampaun dan wewenang sekolah) kemudian dimasukkan ke dalam rekomendasi teknis yang ditujukan kepada Dinas Pendidikan untuk ditindaklanjuti

•

Publikasi RKS, RKT/RKAS, dan LKT. Untuk menjamin transparansi dan akuntablitas publik, maka sekolah diwajibkan untuk mempublikasi rencana jangka menengah, rencana dan anggaran tahunan, dan laporan penggunaan (realisasi) anggaran. Publikasi bisa dalam berbagai bentuk, namun yang paling mudah dan umumnya dilakukan sekolah adalah dengan memajang dokumen-dokumen tersebut di luar ruangan sekolah.

3 Proses perubahan dan perkembangan manfaat dari cara kerja Sekurang-kurang nya ada tiga perubahan yang segera tampak sebagai hasil pelaksanaan program MBS dengan pendekatan KINERJA: •

Peningkatan kapasitas sekolah dalam daya tanggap terhadap kebutuhan murid dan orangtua murid untuk memperoleh pendidikan yang bermutu;

•

Peningkatan pemahaman penyelenggara pendidikan di sekolah tentang keluhan-keluhan murid, orangtua murid, dan masyarakat yang selama ini tidak diketahui dan direspon;

•

Peningkatan keterlibatan dan dukungan komite sekolah, orangtua murid, dan masyarakat dalam penyelenggaran sekolah;

14


www.kinerja.or.id

•

Peningkatan suasana lingkungan sekolah yang lebih kondusif sehingga meningkatkan kenyamanan murid dan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran.

Perubahan-perubahan tersebut nampak jelas di sekolah-sekolah mitra KINERJA antara lain di Bener Meriah, Kota Probolinggo, Singkawang, dan Barru. Di sekolah-sekolah di daerah-daerah tersebut komite sekolah aktif menghimpun dukungan orangtua dan masyarakat untuk membanbtu sekolah dalam memperbaiki lingkungan sekolah.

www.kinerja.or.id


15

BAB 3 MENGATASI TANTANGAN DAN MENCAPAI SUKSES Tantangan Pengalaman KINERJA menunjukkan bahwa ada beberapa tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program MBS, yakni antara lain: •

Kadangkala pelaksanaan program ini membutuhkan perubahan perencanaan sekolah yang tidak mudah dilakukan;

•

Keterbatasan anggaran sekolah yang tersedia dan prioritas pemenuhan kebutuhan sekolah;

•

Kapasitas kepala sekolah dan komite sekolah masih kurang sehingga pelaksanaan program MBS tidak berjalan seperti yang diharapkan dan membutuhkan upaya yang lebih keras dan waktu yang lebih lama. Namun secara bertahap tantangan ini dapat diatasi melalui pendampingan yang intensif;

•

Kapasitas personil sebagian organisasi mitra pelaksana masih kurang sehingga pada awal pelaksanaan program proses pendampingan kepada sekolah dan komite sekolah belum seperti yang diharapkan. Tantangan ini diatasi melalui bimbingan teknis oleh Tim KINERJA;

•

Pergantian kepala sekolah yang menyebabkan perubahan komitmen dari kepala sekolah yang baru. Tantangan ini dapat diatasi dengan penjelasan tentang program sehingga kepala sekolah baru dapat memahami dan memberi dukungan terhadap pelaksanaan program;

•

Kepedulian orangtua murid dan masyarakat masih kurang. Mereka menganggap urusan sekolah sepenuhnya menjadi tanggung jawab kepala sekolah dan guru. Tantangan ini direspon dengan mengajak mereka berdiskusi tentang penyelenggaraan sekolah sebenarnya menjadi tanggung jawab bersama dan peran apa yang dapat mereka laksanakan.

Keberhasilan Program 1. Contoh Keberhasilan Program MBS di Kota Probolinggo Enam dari 20 sekolah yang bermitra dengan program USAID-KINERJA mendapatkan penghargaan atas prestasi mereka dalam melaksanakan reformasi untuk meningkatkan pengelolaan dan pengawasan fasilitas pendidikan yang mereka miliki. Dalam acara pemberian penghargaan yang diadakan pada tanggal 21

16


www.kinerja.or.id

November 2012 di Kota Probolinggo, Kepala Bagian Organisasi Drs. Sukam, memberikan penghargaan kepada SDN Kebonsari Kulon 2, SDN Curah Grinting 1, SDN Wonoasih 2, dan SDN Sumber Taman 1 serta SMPN 8 dan MTs.N. di Kota Probolinggo atas peningkatan kualitas yang mereka capai. Dengan dukungan teknis dari paket manajemen berbasis sekolah proyek KINERJA, sekolah-sekolah tersebut mengundang partisipasi dari orang tua, guru, kepala sekolah dan berbagai pemangku kepentingan lain, dan mencapai keberhasilan yang patut dicontoh dalam meningkatkan kerjasama dengan masyarakat yang mereka layani. Berdasarkan hasil survei terhadap 5.610 pemangku kepentingan, 20 sekolah mitra KINERJA segera menanggapi ketidakpuasan masyarakat terhadap fasilitas sekolah dan kekurangan-kekurangan lain dalam manajemen pendidikan mereka. Murid dan guru bekerjasama membersihkan fasilitas kamar mandi sekolah, merapihkan halaman sekolah dan bahkan menanam kebun sekolah yang kemudian dimasukkan kedalam pelajaran sains. Komite sekolah yang beranggotakan orang tua, guru dan penyelenggara sekolah menampung masalah-masalah yang disampaikan selama survei dan bekerjasama untuk mencari jalan keluarnya. Dewan juri di Kota Probolinggo mengikutsertakan wakil-wakil dari pemerintah daerah, dunia pendidikan dan mitra KINERJA Lembaga Pengkajian Kemasyarakatan dan Pembangunan (LPKP) yang menggunakan 20 butir kriteria untuk mengevaluasi keberhasilan sekolah dalam melaksanakan transparansi anggaran, serta menyusun dan mengumumkan rencana-rencana kerja tahunan untuk pemantauan masyarakat, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan, menerbitkan laporan-laporan tentang visi dan misi yang jelas dan mempertegas komitmen untuk melaksanakan program manajemen berbasis sekolah dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pendidikan sebagai salah satu bentuk pelayanan publik. Kepala SDN KebonsariKulon 2 menyatakan bahwa karena pendampingan KINERJA memberikan begitu banyak manfaat maka ia berharap pendampingan dapat diteruskan karena kegiatan tersebut sejauh ini sangat berguna dalam meningkatkan kualitas sekolahnya. Kepala Dinas Pendidikan Drs. Endro Suroso, M.Si., juga sangat memuji keberhasilan paket manajemen berbasis sekolah dari KINERJA. “Dengan berfokus pada pelayanan publik dan khususnya menandaskan pentingnya keterlibatan masyarakat, manajemen sekolah menjadi lebih terbuka, dan program-program sekolah menjadi lebih terencana, terarah dan partisipatif,” tuturnya. Penghargaan seperti ini tidak hanya menghormati keberhasilan sekolah-sekolah mitra KINERJA melainkan juga meningkatkan kesadaran sekolah-sekolah di daerah sekitarnya sehubungan dengan apa yang dapat mereka capai melalui program manajemen berbasis sekolah. Motivasi sejawat ini merupakan bagian utama dari fokus KINERJA untuk mereplikasi praktek yang baik dan melaksanakan reformasi yang berkelanjutan.

www.kinerja.or.id


17

Pendekatan KINERJA Enam dari 20 sekolah yang bermitra dengan program USAID-KINERJA mendapatkan penghargaan atas prestasi mereka dalam melaksanakan reformasi untuk meningkatkan pengelolaan dan pengawasan fasilitas pendidikan yang mereka miliki. Pendekatan KINERJA mengedepankan keterlibatan dari dua sisi, yakni sisi penyedia layanan (sekolah) dan sisi pengguna layanan (murid, orangtua). Di sisi penyedia layanan, pendekatan ini bertujuan untuk memperkuat sekolahdalam hal: •

Meningkatkan perhatian pada dampak kekurangan penyelenggaraan sekolah untuk peningkatan layanan pendidikan berkualitas

•

Meningatkan kemampuan sekolah (kepala sekolah dan guru) dalam rangka secara bertahap memenuhi standar pelayan sekolah

•

Meningkatkan kepedulian pemerintah daerah secara efektif menerapkan kebijakan MBS di semua sekolah

Di sisi pengguna layanan, pendekatan ini memperkuat masyarakat, khususnya orangtua murid, sehingga mereka akan: •

Memahami hak-hak mereka terhadap layanan pendidikan yang berkualitas

•

Secara aktif terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan pengembangan kebijakan sekolah yang mempengaruhi masyarakat

•

Melakukan peran pengawasan dan tahan pemerintah daerah bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sekolah secara efektif dan secara berkesinambungan.

Selain itu, pendekatan KINERJA juga menggunakan media massa, termasuk media massa alternatif (jurnalisme warga) sehingga tersedia peluang bagi partisipasi masyarakat. Pendekatan terbuka ini didorong atas dasar kesadaran perlunya tindakan mendesak dan menyoroti “kebaikan bersama” yang menjadi tujuan kebijakan pemerintah daerah. Di masa lalu, kegiatan-kegiatan sekolah hanya dilaksanakan oleh kepala sekolah dan jajarannya.

a. Strategi Program Secara kronologis strategi untuk memperkenalkan dan keberhasilan pelaksanaan Program MBS adalah sebagai berikut :

18


www.kinerja.or.id

1. Penguatan komite sekolah

Memperkuat orangtua murid dan masyarakat melalui komite sekolah dengan memberi pelatihan dan melibatkan mereka dalam analisis, perencanaan, pengawasan, dan evaluasi.

2. Penguatan kepala sekolah

Memperkuat kepala sekolah dalam perencanaan sekolah dan pentingnya keterlibatan komite sekolah dalam penylenggaraan sekolah. Untuk itu kepala sekolah diberi pelatihan dan pendampingan yang intensif.

3. Advokasi kepada Dinas Pendidikan

Advokasi diarahkan pada penerbitan kebijakan pemerintah daerah (khususnya Dinas Pendidikan) untuk mendorong penerapan MBS di sekolah-sekolah dan menyediakan dukungan yang diperlukan.

4. Pemantauan dan evaluasi oleh komite sekolah

Menyusul penerbitan perencanaan dan pelaksanaan janji perbaikan layanan sekolah, komite sekolah dan jurnnalisme warga memantau pelaksanaan kegiatan-kegiatan sekolah.

b. Hasil-hasil Program MBS Hasil nyata yang memberikan kontribusi terhadap keberhasilan inisiatif dapat diringkas sebagai berikut : •

Sekolah mempunyai manajemen data yang lebih baik;

•

Perencanaan sekolah didasarkan pada data yang valid dan mutakhir, evaluasi diri sekolah, dan hasil survei pengaduan serta mengacu pada pencapaian SPM dan SNP;

•

Penyelenggaraan sekolah menjadi lebih transparan dan akuntabel;

•

Komite sekolah lebih aktif dalam penyelenggaran sekolah dan memberi dukungan kepada sekolah;

•

Pelayanan sekolah kepada murid dan orangtua menjadi lebih baik.

“Awalnya saya tidak mengerti caranya untuk mengelola sekolah dengan manajemen berbasis sekolah yang berorientasi pelayanan publik. Namun sejak diperkenalkan oleh USAIDKINERJA melalui pelatihan dan pendampingan saya menjadi paham dan merasakan banyak manfaatnya. Ada perubahan pelayanan sekolah terhadap murid-murid setelah melaksanakan survei pengaduan dan menyusun IPM (Indeks Pengaduan Masyarakat)”

2. Program Pengungkit

Rukmini, Kepala SD Negeri Kebonsari Kulon 02, Kota Probolinggo, Jawa Timur

www.kinerja.or.id


19

“Program MBS sangat membantu, terutama adanya survei pengaduan. Jadi pengaduan itu selalu disalurkan kepada komite. Komite menyampaikan kepada pihak sekolah, kemudian pihak sekolah menindaklanjuti. Misalnya, masyarakat sekeliling mengadu bahwa ada guru yang tidak disiplin menjalankan tugas. Komite menyampaikan kepada pihak sekolah, pihak sekolah memanggil guru yang bersangkutan, diingatkan supaya hal-hal semacam ini jangan dibiasakan karena akan merugikan sekolah. Kita dari komite berperan penuh…….” Mansur, Ketua Komite SMP Negeri 20 Kota Singkawang, Kalimantan Barat

“Pada tahap awal memang banyak komplain tentang pelayanan sekolah, tapi ketika kami sudah mulai jelaskan kalau sekolah tidak ada kerjasama dengan pihak orangtua murid kita akan susah membuat anak kita memperoleh pendidikan yang bermutu. Jadi harus sama-sama, tidak boleh cuma guru, harus ada oraangtua murid, harus ada Komite Sekolah. Harus ada kerjasama antara semua stakeholder, termasuk Dinas Pendidikan, kalau tidak, ya tidak tercapai….” Tri Menanti, Guru SD Negeri Baliatu, Bener Meriah, Aceh

Program MBS yang diperkenalkan oleh KINERJA dan dilaksanakan oleh 180 sekolah telah menunjukkan hasil-hasil yang baik. Walaupun intervensi program KINERJA lebih diarahkan pada proses tata kelola sekolah dengan melibatkan komite sekolah, namun program ini menjadi pengungkit untuk program MBS yang lebih luas. Hal ini ditunjukkan dengan semakin membaiknya kegiatan-kegiatan sekolah lainnya, seperti penyediaan sarana dan prasarana sekolah, membaiknya kinerja guru, dan proses pembelajaran yang menjadi lebih baik. Dampak positif lanjutannya adalah bahwa keterlibatan dan dukungan orangtua murid dan komite sekolah meningkat, tidak hanya dalam bentuk tenaga dan waktu, bahkan dana yang disumbangkan untuk perbaikan sebagian fasilitas sekolah. Dukungan seperti ini hanya dimungkinkan apabila sekolah melaksanakan kegiatannya dengan transparan dan akuntabel.

20


www.kinerja.or.id

BAB 4 REKOMENDASI UNTUK REPLIKASI Program KINERJA untuk MBS hanya di 180 sekolah dari ribuan sekolah dan hanya di sembilan dari ratusan daerah di Indonesia. Program ini hanyalah sebagai contoh praktik yang baik dan diharapkan dapat diterapkan di sekolah-sekolah dan di daerah-daerah lain. Oleh karena itu, KINERJA mendorong agar daerah-daerah lain bersedia mereplikasi dan mengadopsi penedekatan-pendekatan KINERJA dalam melaksanakan program MBS. Berikut ini adalah rekomendasi bagi daerah-daerah lain, termasuk lembaga-lembaga pendidikan dan pelatihan untuk pegawai negeri sipil dan organisasi-organisasi mitra pelaksananya.

Rekomendasi untuk Replikasi di Daerah Lain Berdasarkan pengalaman KINERJA, ada beberapa rekomendasi untuk Pemerintah Daerah lain yang akan mereplikasi metoda dan pendekatan KINERJA untuk program MBS. a. Diperlukan komitmen yang tinggi dari Bupati/Walikota, DPRD dan Dinas Pendidikan untuk melaksanakan program MBS. Komitmen ini ditunjukkan dengan kebijakan formal dan pasti melalui penerbitan peraturan, petunjuk teknis pelaksanaannya, dan memasukkan program ini ke dalam siklus perencanaan dan penganggaran daerah. b. Setiap kebijakan hendaknya berorientasi pada pelayanan publik. Hal ini didasarkan bahwa fungsi utama pemerintah daerah adalah menyelenggarakan kegiatan-kegiatan untuk kepentingan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundangan c. Melibatkan masyarakat atau forum-forum multi stakeholder dalam penyelengaraan tata kelola MBS. Oleh karena kegiatan dan program yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah adalah untuk kepentingan masyarakat, maka sudah seharusnya masyarakat dilibatkan dalam penyusunan kebijakan, perencanaan, dan pelaksanaannya. d. Mendayagunakan staf dan struktur organisasi yang ada tanpa perlu membentuk unit organisasi baru. Program ini tidak memerlukan struktur baru dalam organisasi pemerintah daerah maupun pegawai baru, melainkan cukup dengan lebih mendayagunakan pegawai dalam struktur organisasi yang sudah ada. e. Menetapkan indikator kinerja dan pengukuruan keberhasilan program. Hal ini diperlukan untuk mengetahui pencapaian program sehingga peningkatan program dari waktu ke waktu dapat dilakukan.

www.kinerja.or.id


21

f. Mengadopsi pendekatan KINERJA dan menggunakan bahan-bahan yang telah dibuat oleh KINERJA. Bahan-bahan tersebut antara lain berupa modul yang dapat digunakan untuk pelatihan, pendampingan, dan acuan pelaksanaan program.

Rekomendasi untuk OMP Rekomendasi untuk OMP yang akan membantu pemerintah daerah yang akan mereplikasi program MBS adalah: a. Selalu mengintegrasikan aspek tata kelola (governance) dalam setiap kegiatan penguatan dan pendampingan dengan melibatkan masyarakat atau forum-forum multi stakeholder; b. Tetap berorientasi pada hasil, tidak sekadar memenuhi jadwal kegiatan dan jumlah peserta; c. Bertindak sebagai advisor yang berperan lebih pada memberi stimulus daripada sebagai pegawai yang melaksanakan program; d. Menggunakan modul-modul yang dikembangkan KINERJA untuk penguatan kapasitas OMP sendiri maupun penguatan pemerintah daerah dan forum multi stakeholder.

Rekomendasi untuk Penyedia Latihan Penyedia pelatihan bisa berupa lembaga-lembaga pendidikan seperti universitas, lembaga swasta khusus pelatihan dan Badan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) pemerintah yang secara periodik menyelenggarakan latihan untuk pegawai negeri sipil (PNS). Lembaga-lembaga tersebut mempunyai peran strategis dalam pendayagunaan para stakeholders yang ikut serta dalam program MBS. Direkomendasi agar lembagalembaga Diklat: a. Memasukkan pendekatan-pendekatan KINERJA dalam Kurikulum Diklat yang meliputi antara lain tata kelola yang melibatkan masyarakat sebagai pengguna layanan publik b. Lebih berorientasi pada peningkatan ketrampilan dan tidak sekadar peningkatan pengetahuan dan pemahaman. Hal ini hanya dapat dicapai melalui kegiatan lanjutan setelah pelatihan, yakni pendampingan secara terus menerus sampai para peserta pelatihan dapat benar-benar melaksanakan hasil-hasil pelatihan c. Mengadopsi sebagian modul yang dikembangkan KINERJA. Lembaga-lembaga pendidikan and latihan mempunyai modul-modul tersendiri, namun direkomendasikan agar memuat juga sebagian isi modul KINERJA, terutama dalam hal tata kelola dan ‘governance’.

22


www.kinerja.or.id

CARA MENGGUNAKAN LAMPIRAN Lampiran ini dirancang agar mudah diakses untuk berbagai kebutuhan. Bagi pembaca yang ingin melihat komentar pihak lain tentang upaya KINERJA dalam mengembangkan MBS silahkan membaca Lampiran A tentang testimoni, laporan media dan bahan promosi. Bagi pembaca yang ingin mempelajari lebih dalam tentang substansi MBS, silahkan membaca Lampiran B. Bagi pembaca yang ingin mempelajari cara KINERJA melatih dan memfasilitasi, silahkan membaca Lampiran C dan lampiran berikut. Bahan lengkap dapat dibaca di CD terlampir.

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN A Testimoni, Laporan Media dan Bahan Promosi

25

LAMPIRAN B Uraian Substansi

28

Pendahuluan

28

MODUL I

MBS Berorientasi Pelayanan Publik • BAHAN BACAAN MBS YANG BERORIENTASI PELAYANAN PUBLIK

32 24

MODUL 2

Standar Pelayanan dalam Pengelolaan Sekolah

52

•

52

MODUL 3

MODUL 4

www.kinerja.or.id

BAHAN BACAAN STANDAR PELAYANAN DALAM PENGELOLAAN SEKOLAH

Tata Kelola Perencanaan dan Penganggaran Sekolah

80

•

BAHAN BACAAN: TATA KELOLA PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SEKOLAH

80

Penerapan Manajemen Pelayanan Publik di Sekolah

100

•

100

BAHAN BACAAN PENERAPAN MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK DI SEKOLAH


23

MODUL 5

MODUL 6

MODUL 7

MODUL 8

LAMPIRAN C

24

Peran Serta Masyarakat dan Stakeholder dalam Pelayanan Publik di Sekolah

118

•

118

BAHAN BACAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DAN STAKEHOLDER DALAM PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DI SEKOLAH

Survei Pengaduan untuk Perbaikan Layanan di Sekolah

138

•

138

BAHAN BACAAN: SURVEI PENGADUAN UNTUK PERBAIKAN LAYANAN SEKOLAH

Transparansi dan Akuntabilitas dalam Manajemen Sekolah

172

•

BAHAN BACAAN: TRANSPARANSI & AKUNTABILITAS DALAM MANAJEMEN SEKOLAH

172

Praktik Baik (Good Practice) Penerapan MBS Berorientasi Pelayanan Publik Sekolah

184

•

184

BAHAN BACAAN: PRAKTIK BAIK (GOOD PRACTICES) PENERAPAN MBS BERORIENTASI PELAYANAN PUBLIK

Cara Pelaksanaan Fasilitasi dan Training

199

Pilihan Pelaksanaan Fasilitasi dan Training

199

Uraian lampiran ini

202

MODUL 1

MBS Berorientasi Pelayanan Publik

203

MODUL 2

Standard Pelayanan dalam Pengelolaan Sekolah

206

MODUL 3


209

MODUL 4


212

MODUL 5


215

MODUL 6


218

MODUL 7


221

LAMPIRAN D

Bahan di CD

224

LAMPIRAN E

Daftar Singkatan/Istilah

225

DAFTAR PUSTAKA

227


www.kinerja.or.id

Lampiran A

Testimoni, Laporan Media dan Bahan Promosi

Testimoni 1. Rukmini, Kepala SD Negeri Kebonsari Kulon 02, Kota Probolinggo, Jawa Timur Manfaat MBS banyak sekali. Awalnya saya tidak mengerti caranya untuk mengelola sekolah dengan manajemen berbasis sekolah yang berorientasi pada pelayanan publik. Namun sejak diperkenalkan oleh USAID-KINERJA melalui pelatihan dan pendampingan dengan USAID saya menjadi paham dan merasakan banyak manfaatnya. Ada perubahan pelayanan sekolah terhadap murid-murid setelah melaksanakan survei pengaduan dan menyusun IPM (Indeks Pengaduan Masyarakat). Dari IPM tersebut diketahui, salah satu contohnya, kurangnya toilet untuk murid. Pengaduan ini kemudian kita respon bekerjasama dengan Dinas Pendidikan. Dengan bantuan Pemrintah Kota jumlah toilet berkembang dari hanya satu menjadi tujuh yang bisa dipakai untuk 253 murid. Peran serta masyarakat melalui Komite Sekolah terus meningkat dalam hal membantu sekolah menyediakan fasilitas lingkungan sekolah dan pembelajaran. Hal ini tentunya tidak terlepas dari pelaksanaan manajamen sekolah yang transparan dan secara intens melibatkan masyarakat dan komite sekolah. Komite sekolah ikut dalam proses penyusunan RKS dan RKAS yang bersama dengan laporan penggunaan dana sekolah dipublikasikan dengan menempelnya di papan pengumuman sehingga dapat dilihat oleh siapa saja yang datang ke sekolah. Dengan keterbukaan dan pelibatan tersebut masyarakat menjadi paham tentang masalah yang dihadapi sekolah dalam melaksanakan proses pembelajaran untuk mecapai SPM. Orangtua murid memahami hal itu dan bersama Komite Sekolah mendiskusikan tentang apa yang bisa dilakukan untuk membantu sekolah. Tidak semua kebutuhan bisa dipenuhi oleh dana dari BOS . Semua partispasi dan bantuanmasyarakat dikelola sepenuhnya oleh Komite Sekolah.

www.kinerja.or.id


25

LAMPIRAN A - TESTIMONI, LAPORAN MEDIA DAN BAHAN PROMOSI

2. Mansur, Ketua Komite Sekolah, SMP Negeri 20 Kota Singkawang, Kalimantan Barat Program MBS yang didampingi USAID-KINERJA sangat membantu, terutama adanya survei pengaduan. Jadi pengaduan itu selalu disalurkan kepada komite. Komite menyampaikan kepada pihak sekolah, kemudian pihak sekolah menindaklanjuti. Misalnya, masyarakat sekeliling memonitor bahwa ada guru yang tidak disiplin menjalankan tugas, mereka mengadu ke komite. Komite menyampaikan kepada pihak sekolah, pihak sekolah memanggil guru yang bersangkutan, diingatkan supaya hal-hal semacam ini jangan dibiasakan karena akan merugikan sekolah. Kita dari komite berperan penuh. Partisipasi masyarakat dalam program MBS ini sangat besar artinya. Itu yang kita rasakan besar manfaatnya buat kepentingan proses belajar mengajar di sekolah ini. Kita dari perwakilan orangtua siswa yang terbentuk dalam komite sekolah merasa bersyukur sekali. Artinya dengan sarana dan prasarana yang telah ada ini lebih memotivasi pengajar, kepala sekolah dan jajarannya ke bawah untuk lebih meningkatkan proses belajar mengajar. Dan kita dari komite juga tidak merasa segan-segan, tidak merasa malu-malu untuk memberikan suatu masukan kepada pihak sekolah bahwa bersyukurlah bahwa kalian sudah dibantu dengan program ini. Dan jangan sia-siakan kepercayaan ini. Benar-benar dimanfaatkan buat dunia pendidikan sehingga tidak mengecewakan orang yang benar-benar membantu untuk kemajuan sekolah kita. Itu yang kita harapkan. Artinya prestasi ini meningkat. Kalau bisa kelulusan SMP ini selalu dipertahankan seratus persen karena sekolahnya sudah memadai. Dengan adanya bantuan semacam ini kami berharap lebih menggiatkan dan meningkatkan semangat para pengajar untuk lebih menampakkan hasilnya ke depan. Yang kedua bahwa jangan sampai mengecewakan pihak pemberi bantuan dengan adanya sarana dan prasarana ini. Dan kalau memang masih ada dukungan yang diperlukan, artinya dapat kita rumuskan bersama dan kalau memang ada salurannya, kita minta bantuan yang lebih canggih lah istilahnya. Yang bisa membuat sekolah ini lebih profesional sehingga mampu bersaing di tingkat regional maupun nasional dan bahkan bisa dikenal di mata internasional. Dengan bantuan ini kita patut bangga bahwa ada bantuan yang mampu mengangkat, mendongkrak sekolah ini sehingga ke taraf nasional dan internasional. Dinas Pendidikan tidak lepas dari upaya ini. Artinya keterkaitan Dinas Pendidikan dalam proses belajar mengajar, ketersediaan tenaga guru, kemudian manajemen sekolah dan sebagainya itu adalah satu kesatuan yang memang secara undang-undang itu sudah diatur dan dimandatkan.

26


www.kinerja.or.id

3. Tri Menanti, Guru di SD Negeri Baliatu, Bener Meriah, Aceh Hal baru dalam program MBS yang didampingi USAID-KINERJA adalah survei pengaduan, janji perbaikan layanan, dan rekomendasi teknis. Survei pengaduan di SD Negeri Baliatu Simpang Tiga Kabupaten Bener Meriah itu diadakan pada tanggal 8 Februari 2013. Dari hasil survei pengaduan, yang banyak dikeluhkan adalah tentang keberadaan kantin sekolah yang sehat karena memang kantin kami betul-betul tidak layak pakai waktu itu. Kemudian kami diskusikan dengan kepala sekolah, komite sekolah, dewan guru, dan stakeholder sekolah untuk memindahkan kantin sehat ke rumah guru yang ada di sekolah yang kebetulan kosong. Kantinnya masih belum terlalu layak tetapi alhamdulilah sudah mulai bisa dipakai. Banyak sekali, itu di antaranya yang pertama itu sekolah SD Negeri Baliatu itu tidak ada ruang kepala sama ruang guru. Kemudian ruang kelas dan laboratorium masih kurang. Untuk sementara ruang guru dan ruang kepala sekolah itu memakai kelas murid. Kemudian untuk ruang kelas kami gunakan kelas paralel. Itu sudah kami buat dalam rekomendasi ke Dinas Pendidikan. Insyaallah Pemerintah Daerah dapat segera menindaklanjuti rekomendasi tersebut. RKS dan RAKS disusun bersama dengan Komite Sekolah dan dipublikasikan. Kalau selama ini kami buat cuma apa adanya.. Tapi alhamdulilah berkat adanya bimbingan dari USAID-KINERJA, kami sudah bisa membuat RKS dan RAKS walaupun masih belum maksimal. Pada tahap awal memang banyak komplain tentang pelayanan sekolah, tapi ketika kami sudah mulai jelaskan kalau sekolah tidak ada kerjasama dengan pihak orangtua muridkita akan susah membuat anak kita memperoleh pendidikan yangbermutu. Jadi harus sama-sama, tidak boleh cuma guru, harus ada oraangtua murid, harus ada Komite Sekolah. Harus ada kerjasama antara semua stakeholder, termasuk pihak Dinas Pendidikan, kalau tidak, ya tidak tercapai. Tantangan paling berat yang kita hadapi dalam melaksanakan program MBS itu adalah pendanaan. Karena yang selama ini kami kerjakan yang masih bisa bisa kami lakukan terutama seperti pembuatan pos pelayanan terpadu itu belum ada bantuan dari Dinas atau dari manapun, itu masih memakai dana BOS. Namun kami bekerjasama dengan orangtua dan Komite Sekolah untuk melaksanakan janji perbaikan layanan sesuai pengaduan yang disamapikan orangtua dan murid. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh sekolah langsung datang bantuan dari masyarakat dan orangtua.

Laporan Media dan Bahan Promosi Disediakan dalam bentuk file di CD terlampir.

www.kinerja.or.id


27

LAMPIRAN B - URAIAN SUBSTANSI

Lampiran B

Uraian Substansi Pendahuluan 1. Uraian lampiran ini

Materi yang dibahas dalam modul pendampingan ini terbagi menjadi 8 topik, sebagaimana diuraikan berikut ini: 1. MODUL 1. MBS BERORIENTASI PELAYANAN PUBLIK. Membahas tentang Sejarah MBS, Pengertian MBS, Dasar Hukum MBS, Tujuan MBS, Prinsip-prinsip MBS, Ciri-ciri/ karakteristik MBS , Aspek Proses dan Substansi MBS. 2. MODUL II. STANDARD PELAYANAN DALAM PENGELOLAAN SEKOLAH. Membahas tentang Standard Pelayanan Publik, Standar Proses (Standard Operasional Prosedur), Standar Pelayanan Minimal Pendidikan, Standar Nasional Pendidikan, Standar lainnya, Upaya Pemenuhan Standar Pelayanan (Tanggungjawab Pemerintah Daerah/Dinas Pendidikan). 3. MODUL III. TATA KELOLA PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN. Membahas tentang jenis-jenis perencanaan sekolah, posisi perencanaan sekolah dalam kerangka perencanaan SKPD, Tahapantahapan perencanaan sekolah. 4. MODUL IV. PENERAPAN MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK DI SEKOLAH. Membahas tentang Dasar Hukum Manajemen Pelayanan Publik, Kondisi Ideal Pelayanan Publik, Kondisi Riil Pelayanan Publik, Pergeseran Paradigma Pelayanan Publik, Posisi Strategis SDM Pendidikan Dalam Pelayanan Publik, Perilaku SDM Pendidikan Dalam Pelayanan Publik, Tantangan Penerapan Pelayanan Publik di Sekolah. 5. MODUL V. PERAN SERTA MASYARAKAT DAN STAKEHOLDER DALAM PELAYANAN PUBLIK DI SEKOLAH. Membahas tentang Makna Peran Serta (Partisipasi) Masyarakat Dalam Peningkatan, Pelayanan Publik di Sekolah, Stakeholder Sekolah, Jenis-Jenis Partisipasi Masyarakat dan Stakeholder Terhadap Program Pendidikan di Sekolah. 6. MODUL VI. SURVEI PENGADUAN UNTUK PERBAIKAN LAYANAN SEKOLAH. Membahas tentang: Pentingnya Survei Pengaduan, Proses Survei Pengaduan, Janji Perbaikan Layanan dan Rekomendasi Perbaikan Layanan, Pemantauan dan Evaluasi Janji dan Rekomendasi Perbaikan Layanan, Survei Ulang.

28


www.kinerja.or.id

7. MODUL VII. TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM MANAJEMENSEKOLAH. Membahas Tentang Kaitan Antara Good Governance Dengan Transparansi dan Akuntabilitas, Makna Transparansi dan Akuntabilitas, Jenis-Jenis Akuntabilitas, Contoh Penerapan Transparansi dan Akuntabilitas di Sekolah. 8. MODUL VIII. PRAKTIK BAIK (GOOD PRACTICE) PENERAPAN MBS BERORIENTASI PELAYANAN PUBLIK. Membahas Tentang Praktik-Praktik Baik Manajemen Kurikulum dan Pembelajaran Berbasis Sekolah, Praktik-Praktik Baik Manajemen Kelas Berbasis Sekolah, Praktik-Praktik Baik Manajemen SDM, Praktik-Praktik Baik Manajemen Peserta Didik, Praktik-Praktik Baik Manajemen Sarana Prasarana Berbasis Sekolah, Praktik-Praktik Baik Manajemen Keuangan Berbasis Sekolah, PraktikPraktik Baik Manajemen Partisipasi Masyarakat Berbasis Sekolah, Contoh Penerapan Praktik MBS di Kabupaten/Kota Mitra KINERJA.

2. Bahan pendukung

Lihat juga: •

Panduan fasilitasi lokakarya Tim Penyusun MBS. Proses penerapan MBS oleh Tim Penyusun MBS diatur dengan seri lokakarya. Panduan fasilitasi lokakarya tersebut disampaikan pada Lampiran D

•

Bahan di CD. Lihat Lampiran C untuk daftar file-file yang ada di CD yang dilampirkan, termasuk contoh bahan presentasi dan juga beberapa bahan yang dapat digunakan sebagai referensi.

www.kinerja.or.id


29

MBS Berorientasi Pelayanan Publik

www.kinerja.or.id

1 Tata Kelola Manajemen Berbasis Sekolah Berorientasi Pelayanan Publik

31


MODUL 1 MBS Berorientasi Pelayanan Publik

BAHAN BACAAN MBS YANG BERORIENTASI PELAYANAN PUBLIK 1. PENDAHULUAN Konsep manajemen berbasis sekolah sebenarnya telah diperkenalkan sejak lama di Indonesia, ialah sejak tahun 1997/1998. Namun penerapan model tersebut baru menonjol setelah pada tahun 1998, ialah setelah adanya program uji coba model yang dilakukan oleh Direktorat Pendidikan Menengah

......... peserta menguasai MBS yang berorientasi pelayanan publik ........

Umum (sekarang menjadi Direktorat SLTP dan Direktorat Sekolah Menengah Umum), sejak tahun pelajaran 1999/2000 dengan mengikutsertakan 140 SMUN dan 248 SLTP yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Pada tahun pelajaran 2000, jumlah sekolah peserta bertambah sebanyak 486 SMUN dan 158 SLTP (Depdiknas, 2003). Pada tahun 1999, Depdiknas bekerja sama dengan Unesco dan Unicef melakukan rintisan pelaksanaan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) di SD dengan mengambil 'setting' Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan NTT. Pada tahun 2001 diperluas ke Provinsi Jawa Barat, Papua dan NTB dan Sumatra Selatan. Berdasarkan hasil evaluasi ternyata didapati, bahwa sekolah rintisan MBS tersebut lebih unggul prestasi belajarnya dibandingkan dengan SD-SD konvensional yang tidak menerapkan MPMBS (Depdiknas, 2004). Dan, sekolah-sekolah yang menerapkan MPMBS, baik sekolah rintisan MPMBS

32


www.kinerja.or.id

maupun bukan, mendapatkan label dari masyarakat

pemerataan serta akses pendidikan), maka

sebagai sekolah berprestasi.

MPMBS lebih difokuskan pada peningkatan mutu. Oleh karena itu, MPMBS saat ini lebih ditekankan

MPMBS adalah model manajemen yang

dibandingkan dengan MBS (Depdiknas, 2003).

memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah, memberikan fleksibelitas/keluwesan kepada

Sejak diluncurkan sampai dengan sekarang, MBS

sekolah, dan mendorong partisipasi secara langsung

yang secara konseptual diturunkan dari teori-teori

warga sekolah (guru, siswa, kepala sekolah,

desentralisasi publik, manajemen pelayanan public

karyawan) dan masyarakat (orang tua, tokoh

di bidang pendidikan, tidak banyak mendapatkan

masyarakat, ilmuwan, pengusaha, dsb.) untuk

pengawalan khususnya yang terkait dengan good

meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan

governance yang mengerucut ke arah pelayanan

pendidikan nasional serta perundang-undangan

publik yang lebih baik. Oleh karena itu, sudah

yang berlaku (Depdiknas, 2003).

waktunya ada perintisan yang mengarahkan MBS agar tidak keluar dari koridor pelayanan publik

Otonomi dapat diartikan sebagai kewenangan/

yang lebih baik. Berbagai wacana pelayanan prima

kemandirian dalam mengatur dan mengurus

yang juga dicoba praktikkan dalam kepemrintahan,

dirinya sendiri, dan merdeka atau tidak bergantung.

sepertinya berada dalam kutub yang berbeda

Dalam konteks sekolah, otonomi diartikan sebagai

dengan MBS. Oleh karena itu, diperlukan penyatuan

kewenangan sekolah untuk mengatur dirinya

di antara keduanya sebagaimana pada akar konsep

dan warga sekolah menurut prakarsa sendiri,

dan teori good governance yang kini diterapkan di

berdasarkan aspirasi warga sekolah sesuai dengan

berbagai bidang, termasuk di bidang pendidikan.

peraturan perundang-undangan (Depdiknas, 2003). Fleksibelitas diartikan sebagai keluwesan yang

Program USAID-KINERJA yang merupakan

diberikan kepada sekolah untuk mengelola,

program bantuan teknis yang dimaksudkan untuk

memanfaatkan dan memberdayakan sumber daya

meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik, dari

sekolah seoptimal mungkin untuk meningkatkan

sisi penyedia layanan dan sisi pengguna layanan,

mutu. Dengan keluwesan tersebut, sekolah juga

melalui pendekatan tata kelola yang baik (good

akan lincah dan cerdas, tidak menggantungkan

governance) telah melaksanakan pendampingan

arahan dari atas ketika mengoptimalkan

teknis kepada 180 sekolah-sekolah mitra yang

penggunaan sumber daya. Dengan demikian,

tersebar di 4 Provinsi (Jawa Timur, Aceh, Kalimantan

sekolah lebih responsif dan cepat dalam

Barat dan Sulawesi Selatan )sebagai unit layanan

menghadapi tantangan (Depdiknas, 2003).

pendidikan untuk menerapkan MBS Berorientasi Pelayanan Publik.

MPMBS dipandang sebagai bagian dari manajemen berbasis sekolah (MBS). Jika MBS bertujuan

Pendekatan ini telah menunjukkan manfaat yang

meningkatkan semua kinerja sekolah (efektivitas,

cukup signifikan di berbagai sekolah mitra, baik dari

kualitas/mutu, efisiensi, inovasi, relevansi dan

www.kinerja.or.id


33


aspek peningkatan partisipasi multi stakeholder

pengoperasion sekolah. Selama ini, sekolah

sekolah, peningkatan kualitas pelayanan sekolah

hanyalah kepanjangan tangan birokrasi pemerintah

dan juga semakin transpan dan akuntabilitasnya

pusat untuk menyelenggarakan urusan politik

sekolah dalam perencanaan, pengganggaran serta

pendidikan. Para pengelola sekolah sama

pelaporan keuangan sekolah.

sekali tidak memiliki banyak kelonggaran untuk mengoperasikan sekolahnya secara mandiri.

PENGERTIAN MBS BERORIENTASI PELAYANAN PUBLIK

Semua kebijakan tentang penyelenggaraan pendidikan di sekolah umumnya diadakan di tingkat pemerintah pusat atau sebagian di instansi vertikal dan sekolah hanya menerima apa adanya. Apa saja muatan kurikulum pendidikan di sekolah

Model pendekatan dalam manajemen sekolah

adalah urusan pusat, kepala sekolah dan guru

yang mengacu pada manajemen berbasis sekolah

harus melaksanakannya sesuai dengan petunjuk

(school based management) atau disingkat

pelaksanaan dan petunjuk teknisnya.

MBS. Di mancanegara, seperti Amerika Serikat, pendekatan ini sebenarnya telah berkembang cukup

Anggaran pendidikan mengalir dari pusat ke

lama. Pada 1988 American Association of School

daerah menelusuri saluran birokrasi dengan begitu

Administrators, National Association of Elementary

banyak simpul yang masing-masing menginginkan

School Principals, and National Association

bagian. Tidak heran jika nilai akhir yang diterima

of Secodnary School Principals, menerbitkan

di tingkat paling operasional telah menyusut lebih

dokumen berjudul school based managementt, a

dari separuhnya. Jangan-jangan selama ini lebih

strategy for better learning. Munculnya gagasan

dari separuh dana pendidikan sebenarnya dipakai

ini dipicu oleh ketidakpuasan atau kegerahan para

untuk hal-hal yang sama sekali tidak atau kurang

pengelola pendidikan pada level operasional atas

berurusan dengan proses pembelajaran di level

keterbatasan kewenangan yang mereka miliki untuk

yang paling operasional, yakni sekolah.

dapat mengelola sekolah secara mandiri. Umumnya dipandang bahwa para kepala sekolah merasa

MBS yang berorientasi pelayanan publik

nirdaya karena terperangkap dalam ketergantungan

memusatkan perhatian pada peningkatan mutu dan

berlebihan terhadap konteks pendidikan. Akibatnya,

kualitas layanan pendidikan melalui peningkatan

peran utama mereka sebagai pemimpin pendidikan

mutu komponen terkait. Komponen-komponen

semakin dikerdilkan dengan rutinitas urusan

tersebut adalah:

birokrasi yang menumpulkan kreativitas berinovasi. Di Indonesia, gagasan penerapan pendekatna ini muncul belakangan sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah sebagai paradigma baru dalam

34


a. Siswa, yang menyangkut kesiapan dan motivasi belajarnya. b. Guru, menyangkut kemampuan profesional, moral kerjanya,dan kerjasamanya.

www.kinerja.or.id

c. Kurikulum, meliputi relevansi konten dan operasionalisasi proses pembelajarannya

antar guru/karyawa/pimpinan, gaji/honorarium, dan sebagainya.

d. Dana, sarana dan prasarana, menyangkut kecukupan dan keefektifannya. e. Masyarakat, terutama tingkat partisipasinya dalam pengembangan program program di sekolah. MBS berorientasi pelayanan public memandang bahwa public adalah sebagai pelanggan. Oleh karena itu, keberhasilan MBS yang berorientasi pelayanan public lebih banyak dilihat dari aspek tingkat kepuasan pelanggan, baik internal maupun eksternal. Sekolah dikatakan berhasil jika mampu memberikan layanan sama atau melebihi harapan pelanggan. Dilihat dari jenis pelanggannya, maka MBS berorientasi pelayanan publikdikatakan berhasil jika: a. Siswa puas dengan layanan sekolah, antara

Ada lima sifat layanan yang harus diwujudkan agar pelanggan puas, yaitu: a. Kepercayaan (reliability). Artinya layanan sesuai dengan yang dijanjikan, misalnya dalam rapat, brosur, dan sebagainya. Layanan semacam itu dapat berlangsung terus menerus dan bukan hanya pada waktu-waktu tertentu. Beberapa aspek dalam keterpercayaan antara lain: kejujuran, aman, tepat waktu, dan ketersediaan. b. Keterjaminan (assurance). Artinya, sekolah mampu menjamin kualitas layanan yang diberikan. Beberapa aspek dalam keterjaminan, misalnya kompetensi guru/staf, dan keobyektifan. c. Penampilan (tangible). Artinya, bagaimana situasi sekolah tampak baik. Beberapa

lain puas dengan pelajaran yang diterima,

aspek dalam penampilan, misalnya kerapian,

puas dengan diperlakukan oleh guru maupun

kebersihan, ketera-turan, dan keindahan.

pimpinan, puas dengan fasilitas yang disediakan

d. Perhatian (empathy). Artinya, sekolah

sekolah dan sebagainya. Pendek kata, siswa

memberikan perhatian penuh kepada

menikmati situasi sekolah

pelanggan. Beberapa aspek dalam keperhatian,

b. Orang tua siswa puas dengan layanan terhadap

misalnya melayani pelanggan dengan ramah,

anaknya maupun layanan kepada orang tua,

memahami aspirasi mereka, dan berkomunikasi

misalnya puas karena mendapat laporan

dengan baik.

periodik tentang perkembangan siswa maupun program-program sekolah. c. Pihak pemakai/penerima lulusan (perguruan

e. Ketanggapan (responsiveness). Artinya, sekolah harus cepat tanggap terhadap kebutuhan pelanggan. Beberapa aspek dari tanggapan,

tinggi, industri, masyarakat) puas karena

misalnya tanggap terhadap kebutuhan

menerima lulusan dengan kualitas yang sesuai

pelanggan dan cepat memperhatikan dan

dengan harapan.

mengatasi keluhan-keluhan yang muncul.

d. Guru dan karyawan puas dengan palayanan sekolah, misalnya pembagian kerja, hubungan

www.kinerja.or.id


35


Secara umum prinsip Manajemen Berbasis Sekolah

•

(MBS) Berorientasi Pelayanan Publik yang difasilitasi

stakeholder sekolah tentang perencanaan,

oleh USAID-KINERJA, adalah sebagai berikut:

penganggaran, dan pendanaan sekolah,

•

termasuk pelaporan keuangannya dan informasi

Menempatkan sekolah sebagai unit layanan,

penting lainnya sebagai upaya transparansi dan

dimana sekolah sebagai penyedia layanan diwajibkan untuk memberikan pelayanan sesuai standard yang berlaku (Standard Pelayanan

akuntabilitas sekolah. •

- SPM Pendidikan danStandard Nasional Pendidikan –SNP) •

dan masyarakat sekitar) untuk menyampaikan masukan, keluhan dan saran guna peningkatan pelayanan sekolah, melalui survey pengaduan ataupun kotak saran yang tersedia •

pelayanan di sekolah •

Proses penyusunan dokumen perencanaan sekolah secara partisipatif, antara pihak sekolah bersama multi stakeholder sekolah


Adanya mekanisme monitoring implementasi MBS Berorientasi pelayanan public oleh multi

Memberikan ruang partisipasi yang memadai bagi pengguna pelayanan (siswa, orang tua

Pemerintah Daerah – SKPD terkait lebih aktif dalam mendukung upaya peningkatan

Publik – SPP, Standard Pelayanan Minimum

36

Memberikan informasi yang memadai bagi multi

stakeholder forum (MSF) •

Adanya jurnalis warga yang aktif dalam mempu blikasikan praktek baik, keluhan dan saran untuk mendukung peningkatan pelayanan public.

Flowchart berikut menunjukkan proses MBS Berorientasi Pelayanan Publik yang melibatkan sisi penyedia dan pengguna pelayanan.

www.kinerja.or.id

DASAR HUKUM MBS BERORIENTASI PELAYANAN PUBLIK

14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi untuk Satuan

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen; 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak; 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007

Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah; sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006; 15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah; 16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualitas Akademik Guru; 17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor

Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Daerah

19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan

Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota,

Pendidikan;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 jo.

18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Standar Penilaian Pendidikan; 19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana dan

Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan

Prasarana untuk SD/MI, SMP/MTS dan SMA/

Penyelenggaraan Pendidikan;

MA;

12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44/U/2002 Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah; 13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004 Tentang Standar Pelayanan

20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Standar Proses; 21. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;

Minimal Bidang Pendidikan;

www.kinerja.or.id


37


22. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor

b. Meningkatkan kepedulian warga sekolah

15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan

dan masyarakat dalam menyelenggarakan

Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;

pendidikan melalui pengambilan keputusan

23. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2010 Tentang Rencana Strategis

bersama; c. Meningkatkan kapasitas sekolah dan multi

Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010

stakeholder sekolah dalam menyusun

s.d. 2014;

perencanaan dan penganggaran sekolah yang

24. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

lebih baik sesuai dengan kondisi sekolah saat

Nomor 44 Tahun 2012 Tentang Pungutan dan

ini, hasil survei pengaduan serta target capaian

Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan

yang diharapkan;

Pendidikan Dasar. 25. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Pedoman Peningkatan Pelayanan Publik Dengan Partisipasi Masyarakat

d. Meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada orangtua, masyarakat dan pemerintah tentang mutu sekolahnya; dan e. Meningkatkan kompetisi yang sehat antar sekolah tentang mutu pendidikan dan kualitas pelayanan pendidikan yang akan dicapai.

2. TUJUAN MBS BERORIENTASI PELAYANAN PUBLIK

3. PRINSIP MBS BERORIENTASI PELAYANAN PUBLIK

MBS bertujuan untuk memandirikan atau memberdayakan sekolah melalui pemberian

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang

kewenangan (otonomi) kepada sekolah, pemberian

Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 48 Ayat (1)

fleksibelitas yang lebih besar kepada sekolah untuk

menyatakan bahwa, “Pengelolaan dana pendidikan

mengelola sumberdaya sekolah, dan mendorong

berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi,

partisipasi warga sekolah dan masyarakat untuk

dan akuntabilitas publik”. Sejalan dengan amanat

meningkatkan mutu pendidikan. Lebih rinci, MBS

tersebut, Peratuan Pemerintah Nomor 19 Tahun

Berorientasi Pelayanan Publik ini bertujuan untuk:

2005Tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal

a. Meningkatkan mutu dan kualitas layanan pendidikan melalui peningkatan kemandirian, fleksibilitas partisipasi, keterbukaan, kerjasama, akuntabilitas, sustainabilitas, dan inisiatif sekolah dalam mengelola, memanfaatkan dan memberdayakan sumberdaya yang tersedia;

38


49 Ayat (1) menyatakan: “Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas”.

www.kinerja.or.id

Berdasarkan kedua isi kebijakan tersebut, prinsip

substansi manajemen sekolah dilakukan

MBS meliputi: (1) kemandirian, (2) keadilan, (3)

secara bijaksana untuk mempercepat dan

keterbukaan, (4) kemitraan, (5) partisipatif, (6)

keberlanjutan upaya peningkatan mutu sekolah.

efisiensi, dan (7) akuntabilitas. Ketujuh prinsip

Dengan diperlakukan secara adil, maka semua

tersebut disingkat dengan K4 PEA.

pemangku kepentingan akan memberikan dukungan terhadap sekolah seoptimal mungkin.

1. Kemandirian

Kemandirian berarti kewenangan sekolah untuk mengelola sumberdaya dan mengatur

3. Keterbukaan

secara terbuka atau transparan, sehingga

kepentingan warga sekolah menurut prakarsa

seluruh warga sekolah dan pemangku

sendiri berdasarkan aspirasi seluruh warga

kepentingan dapat mengetahui mekanisme

sekolah sesuai peraturan perundangan.

pengelolaan sumber daya sekolah. Selanjutnya

Kemandirian sekolah hendaknya didukung

sekolah memperoleh kepercayaan dan

oleh kemampuan sekolah dalam mengambil

dukungan dari pemangku kepentingan.

keputusan terbaik, demokratis, mobilisasi

Keterbukaan dapat dilakukan melalui

sumberdaya, berkomunikasi yang efektif,

penyebarluasan informasi di sekolah dan

memecahkan masalah, antisipatif dan adaptif

pemberian informasi kepada masyarakat

terhadap inovasi pendidikan, bersinergi,

tentang pengelolaan sumber daya sekolah,

kolaborasi, dan memenuhi kebutuhan sekolah

untuk memperoleh kepercayaan publik terhadap

sendiri.

sekolah. Tumbuhnya kepercayaan publik

2. Keadilan

merupakan langkah awal dalam meningkatkan peran serta masyarakat terhadap sekolah.

Keadilan berarti sekolah tidak memihak terhadap salah satu sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan sumber daya sekolah, dan dalam pembagian sumber daya untuk kepentingan peningkatan mutu sekolah. Sumber daya manusia yang terlibat, baik warga sekolah maupun pemangku kepentingan lainnya diberikan kesempatan yang sama untuk ikut serta memberikan dukungan guna peningkatan mutu sekolah sesuai dengan kapasitas mereka. Pembagian sumber daya untuk pengelolaan semua

www.kinerja.or.id

Manajemen dalam konteks MBS dilakukan

4. Kemitraan

Kemitraan yaitu jalinan kerjasama antara sekolah dengan masyarakat, baik individu, kelompok/organisasi, maupun Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI). Dalam prinsip kemitraan antara sekolah dengan masyarakat dalam posisi sejajar, yang melaksanakan kerjasama saling menguntungkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. Keuntungan yang diterima sekolah antara lain meningkatnya


39


kemampuan dan ketrampilan peserta didik,

tenaga) sesedikit mungkin dengan harapan

meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana

memperoleh hasil seoptimal mungkin. Efisiensi

dan prasarana sekolah, diperolehnya

juga berarti hemat terhadap pemakaian

sumbangan ide untuk pengembangan

sumberdaya namun tetap dapat mencapai

sekolah, diperolehnya sumbangan dana untuk

sasaran peningkatan mutu sekolah.

peningkatan mutu sekolah, dan terbantunya tugas kepala sekolah dan guru. Keuntungan bagi masyarakat biasanya dirasakan secara

7. Akuntabilitas

tidak langsung, misalnya tersedianya tenaga

pertanggungjawaban penyelenggaraan

kerja terdidik, terbinanya anggota masyarakat

pendidikan di sekolah utamanya pencapaian

yang berakhlakul karimah, dan terciptanya tertib

sasaran peningkatan mutu sekolah. Sekolah

sosial. Sekolah bisa menjalin kemitraan, antara

dalam mengelola sumberdaya berdasar

lain dengan tokoh agama, tokoh masyarakat,

pada peraturan perundangan dan dapat

tokoh adat, dunia usaha, dunia industri, lembaga

mempertangungjawabkan kepada pemerintah,

pemerintah, organisasi profesi, organisasi

seluruh warga sekolah dan pemangku

pemuda, dan organisasi wanita.

kepentingan lainnya. Pertanggungjawaban meliputi implementasi proses dan komponen

5. Partisipatif

Akuntabilitas menekankan pada

manajemen sekolah.

Partisipatif dimaksudkan sebagai keikutsertaan semua pemangku kepentingan yang terkait

Pertanggungjawaban dapat dilakukan secara

dengan sekolah dalam mengelola sekolah dan

tertulis dan tidak tertulis disertai bukti-bukti

pembuatan keputusan. Keikutsertaan mereka

administratif yang sah dan/atau bukti fisik

dapat dilakukan melalui prosedur formal yaitu

(seperti bangunan gedung, bangku, dan alat-alat

komite sekolah, atau keterlibatan pada kegiatan

laboratorium).

sekolah secara insidental, seperti peringatan hari besar nasional, mendukung keberhasilan

40

Sejalan dengan adanya pemberian otonomi

lomba antar sekolah, atau pengembangan

yang lebih besar terhadap sekolah untuk

pembelajaran. Bentuk partisipasi dapat

mengambil keputusan, maka implementasi

berupa sumbangan tenaga, dana, dan sarana

ketujuh prinsip MBS di sekolah pada dasarnya

prasarana, serta bantuan teknis antara lain

menyesuaikan dengan situasi dan kondisi

gagasan tentang pengembangan sekolah.

sekolah. Sekolah boleh menambah prinsip

6. Efisiensi

implementasi MBS yang sesuai dengan karakteristik sekolah, guna mempercepat upaya

Efisiensi dapat diartikan sebagai penggunaan

peningkatan mutu sekolah baik secara akademis

sumberdaya (dana, sarana prasarana dan

maupun non akademis.


www.kinerja.or.id

Beberapa hal yang menjadi prinsip MBS Berorientasi

• Pengarusutamaan gender akan menjadi

Pelayanan Publik yang difasilitasi oleh Program

pertimbangan dalam seluruh aspek,

KINERJA antara lain adalah:

perencanaan, implementasi serta evaluasi

• MBS yang bernuansa kepemerintahan yang baik (goodgovernance);

sekolah; • Sekolah Mitra MBS dapat berpartisipasi dalam Musrenbang Tingkat Desa/Kelurahan dan

• Berfokus kepada peningkatan tata kelola

Kecamatan.

pelayanan pendidikan dan mutu pendidikan; • Perencanaan sekolah didasarkan kondisi eksisting dan kondisi yang diharapkan oleh sekolah sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan (SPM, SNP, SPP), dan disusun secara partisipatif; • Evaluasi Diri Sekolah (EDS) akan bersandingan dengan hasil survei pengaduan yang diperoleh dari pihak pengguna layanan (komite sekolah, orangtua, siswa dan masyarakat sekitar sekolah); • Adanya maklumat layanan/janji layanan yang merupakan respon atas hasil survei pengaduan yang disepakati antara pihak penyedia layanan dan pengguna layanan; • Maklumat/janji layanan harus sejalan dengan perencanaan sekolah;

4. KARAKTERISTIK MBS BERORIENTASI PELAYANAN PUBLIK

MBS tidak dapat dipisahkan dengan sekolah efektif. Karakteristik MBS tidak dapat dipisahkan dengan karakteristik sekolah efektif. Karakteristik MBS/sekolah efektif, harus dilihat dari tiga aspek yang menyatu, yakni output, proses dan input.

4.1. Output Sekolah

Dilihat dari sesi output, sekolah yang efektif ditandai oleh dua hal, yakni tingginya prestasi akademik dan pretasi non akademik. Prestasi akademik (academic achievement)

• Transparansi dan akuntabilitas sekolah, baik

meliputi NEM, lomba karya ilmiah, lomba

perencanaan sekolah, laporan keuangan

mata pelajaran (IPA, matematika, bahasa

sekolah maupun informasi penting lainnya akan

Inggeris, fisika) cara-cara berpikir (deduktif,

dipublikasikan dengan model yang menarik dan

induktif, nalar, divergen, dsb). Sedangkan

mudah dipahami;

prestasi non akademik (non academic

• Adanya Jurnalis Warga sebagai stakeholder pendidikan yang berperan aktif;

www.kinerja.or.id

achievement) meliputi keingintahuan yang tinggi, kerja sama yang baik, rasa kasih


41


sayang yang tinggi terhadap sesama,

Belajar mengetahui (learning to know), belajar

toleransi, kedisiplinan, kerajinan, prestasi

bekerja (learning to do), belajar hidup bersama

olah raga dan kesenian, kepramukaan dsb.

(learning to live together), belajar menjadi diri sendiri (learning to be).

4.2. Proses

2. Kepemimpinan sekolah yang kuat, ialah yang mampu:

Dilihat dari segi proses, sekolah yang efektif ditandai oleh: (1) proses belajar

• Mengkoordinasikan, menggerakkan dan

mengajar (PBM) yang efektif, (2)

menyerasikan sumber daya pendidikan.

kepemimpinan sekolah yang kuat, (3)

• Mendorong sekolah untuk mewujudkan

lingkungan sekolah yang aman dan tertib,

visi, misi, tujuan dan sasaran sekolah

(4) pengelolaan tenaga kependidikan

melalui program yang dilaksanakan secara

yang efektif, (5) memiliki budaya mutu,

terencana dan bertahap.

(6) memiliki team work kompak, cerdas

• Menampilkan manajemen dan

dan dinamis, (7) memiliki kemandirian, (8)

kepemimpinan yang tangguh untuk

partisipasi yang tinggi dari masyarakat, (9)

meningkatkan mutu.

punya keterbukaan, (10) punya kemauan

• Memobilisasi sumber sekolah, terutama

untuk berubah (psikologis dan fisik), (11) melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan, (12) responsif dan antisipatif

SDM untuk mencapai tujuan sekolah. 3. Lingkungan sekolah yang aman dan tertib, dengan penjelasan sebagai berikut:

terhadap kebutuhan, (13) punya komunikasi

• Lingkungan sekolah secara keseluruhan:

yang baik, (14) mempunyai akuntabilitas, dan (15) memiliki serta menjaga

Memberikan dukungan penuh terhadap

sustainabilitas.

peningkatan mutu.

• Lingkungan kelas: Menimbulkan fun belajar, Secara rinci, aspek proses ini dapat dijelaskan

joy full learning, friendly.

sebagai berikut:

• Suasana sekolah yang menimbulkan desire of knowing, desire of learning dan desire of

1. Proses belajar pembelajaran efektif, ialah proses

achievement.

belajar yang: Menekankan pada

Tidak sekadar

•

Pemberdayaan siswa

•

Memorisasi/recall

•

Internalisasi tentang apa yang diajarkan

•

Penekanan pada pengiasaan pengetahuan

sehingga berfungsi sebagai muatan nurani

tentang apa yang diajarkan (logos)

yang dihayati (ethos) dan dipraktikkan (pathos)

42


www.kinerja.or.id

•

4. Pengelolaan tenaga kependidikan yang efektif, yang ditandai dengan: •

Punya kapabilitas yang tinggi.

•

Punya motivasi yang tinggi.

•

Punya komitmen tinggi.

•

Memberikan layanan yang andal dan prima.

•

Antara tenaga satu dengan yang lain

menjadi kebiasaan hidup sehari-hari di sekolah. 7. Sekolah memiliki kemandirian • •

mutu. Senantiasa memutakhirkan kemampuan dan

•

dalam menjalankan tugasnya. 8. Partisipasi yang tinggi dari masyarakat. •

5. Memiliki Budaya Mutu, dengan indikator: •

Informasi kualitas dipergunakan untuk

Hasil harus diikuti dengan penghargaan.

•

Kolaborasi dan sinergi, bukan sekadar kompetisi, harus menjadi basis kerja sama.

•

9. Punya keterbukaan.

pekerjaannya. Atmosfir keadilan harus ditanamkan.

•

Imbal jasa harus sepadan dengan nilai

Dalam pengambilan keputusan.

•

Dalam perencanaan dan pelaksanaan

•

Dalam penggunaan uang.

•

Melibatkan pihak-pihak terkait sebagai alat kontrol.

Warga sekolah merasa memiliki sekolah.

6. Sekolah memiliki team workkompak, cerdas dan dinamis. •

•

kegiatan.

pekerjaannya. •

Team work merupakan karaktersitik MBS, karena output pendidikan merupakan kerja kolektif; bukan individual.

www.kinerja.or.id

Makin besar rasa tanggungjawabnya, makin besar dedikasinya.

Warga sekolah merasa aman dengan

•

Makin besar rasa memilikinya, makin besar tanggungjawabnya.

orang. •

Makin tinggi partisipasi, makin besar rasa memilikinya.

perbaikan, bukan mengadili/mengontrol

•

Harus punya sumber daya yang cukup

Berani berimprovisasi dan mencobakan halhal baru (senang berinovasi).

•

Dituntut punya kesanggupan untuk tidak bergantung kepada atasan.

keahliannya. •

Punya kewenangan untuk melakukan yang terbaik bagi sekolahnya.

bersinergi secara positif untuk meningkatkan •

Kerja sama antar fungsi dan individu harus

10. Punya kemauan untuk berubah (psikologis dan

fisik). •

Perubahan dipandang menyenangkan.

•

Kemapanan dipandang sebagai ancaman.

•

Tapi, perubahan yang mengarah ke peningkatan.


43


11. Melakukan evaluasi dan perbaikan secara

16. Sekolah memiliki dan menjaga sustainabilitas.

berkelanjutan. •

•

Aksentuasi evaluasi tidak sekedar untuk

pendanaan.

mengetahui seberapa kemampuan peserta

•

Sustainabilitas dalam program dan

•

Sustainabilitas program: keberlanjutan

didik, tetapi lebih pada pemanfaatan hasil

program yang dirintis sebelumnya, dan

evaluasi untuk perbaikan terus menerus.

bahkan berkembang menjadi program-

Perbaikan secara terus menerus harus

program baru yang sebelumnya belum ada.

menjadi kebiasaan.

•

Sustainabilitas pendanaan: kemampuan mempertahankan besarnya dana yang

12. Responsif dan antisipatif terhadap kebutuhan. •

dimiliki dan bahkan makin besar jumlahnya. Sekolah mampu menggali sumber dana dari

Sekolah harus responsif terhadap aspirasi

masyarakat, tidak sekadar menggantungkan

yang muncul guna peningkatan mutu. •

dari pemerintah.

Sekolah harus mampu membaca lingkungan dan menanggapinya secara cepat dan tepat.

•

Sekolah harus

-aktif atau menjemput

dan mampu mengantisipasi hal-hal yang akan terjadi. 13. Sekolah punya komunikasi yang baik. •

Komunikasi yang baik antar warga sekolah dan masyarakat.

•

Komunikasi yang baik akan membentuk team work yang baik, kompak dan cerdas; sehingga berbagai kegiatan bisa dilaksanakan secara merata antar warga sekolah.

15. Sekolah mempunyai akuntabilitas. •

Akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban terhadap apa yang sudah dilaksanakan.

•

Bentuk akuntabilitas: laporan prestasi kepada pemerintah, orangtua dan masyarakat.

44


4.3. Input

Sekolah-sekolah yang efektif, lazimnya mempunyai input sebagai berikut: 1. Sekolah memiliki kebijakan, tujuan dan sasaran mutu yang jelas. Kebijakan, tujuan dan sasaran mutu tersebut dinyatakan oleh kepala sekolah dan disosialisasikan kepada warga sekolah. 2. Sekolah mempunyai sumberdaya tersedia dan siap. Sumber daya tersebut, berupa SDM dan sumber daya selebihnya (uang, peralatan, perlengkapan, bahan). 3. Sekolah mempumnyai staf yang kompeten dan berdedikasi tinggi. 4. Memiliki harapan prestasi tinggi. Kepala Sekolah, guru dan siswa punya komitmen dan motivasi kuat untuk meraih prestasi di berbagai bidang. 5. Fokus pada pelanggan (khususnya siswa). Pelanggan (terutama siswa) harus menjadi

www.kinerja.or.id

fokus dari semua kegiatan sekolah, baik

suatu pekerjaan yang proses penyelesaiannya

input maupun proses diarahkan ke siswa.

menggunakan tangan orang lain; sedangkan pekerjaan teknis adalah suatu pekerjaan yang

6. Sekolah mempunyai input manajemen yang baik, aitu adanya

proses penyelesaiannya dengan menggunakan

rencana rinci dan sistematis, program yang

tangan sendiri. Mengingat para manajer ketika

mendukung pelaksanaan rencana, sistem

bekerja masih juga mau melibatkan orang

pengendali mutu yang efektif.

lain dan bahkan lebih banyak membagi-bagi pekerjaan kepada mereka, maka dari sudut kemauan untuk berbagi dengan orang lain ini ia

ASPEK PROSES DAN SUBSTANSI MBS

Secara etimologis, manajemen berasal dari kata: management (Bahasa Inggeris). Kata management berasal dari kata manage, atau managiare, yang berarti: melatih kuda dalam melangkahkan kakinya (Echols, 1985). Dalam manajemen, terkandung dua makna, yakni mind (pikir) dan action (tindakan) (Sahertian, 1988). Secara terminologis, manajemen berarti: 1. Kemampuan atau ketrampilan untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka mencapai tujuan. 2. Segenap perbuatan menggerakkan sekelompok orang atau mengarahkan segala fasilitas dalam suatu usaha kerja sama untuk mencapai tujuan. 3. Bekerja dengan menggunakan/meminjam tangan orang lain.

boleh disebut sebagai: “sangat dermawan”.

Setelah menelaah berbagai jenis pengertian manajemen, penulis sampai pada suatu kesimpulan, bahwa yang dimasud dengan manajemen adalah suatu proses penataan dengan melibatkan sumber-sumber potensial baik yang bersifat manusia manupun yang bersifat non manusia dalam rangka mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Beberapa unsur yang terdapat dalam pengertian ini adalah: 1. Adanya suatu proses, yang menunjukkan bahwa ada tahapan-tahapan tertentu yang harus dilakukan jika seseorang melakukan kegiatan manajemen. 2. Adanya penataan, yang berarti bahwa makna dari manajemen sesungguhnya adalah penataan, pengaturan atau pengelolaan. 3. Terdapatnya sumber-sumber potensial yang

Tiga pengertian ini memberikan isyarat adanya

harus dilibatkan, baik sumber potensial yang

dua jenis pekerjaan, ialah pekerjaan manajerial

bersifat manusiawi maupun yang bersifat

di satu pihak dan pekerjaan teknis di sisi lain.

non manusiawi. Tetapi, titik tekan pelibatan

Yang dimaksud pekerjaan manajerial adalah

tersebut lebih banyak ke sumber potensial

www.kinerja.or.id


45


yang bersifat manusiawinya. Sebab, terlibat

Dari segi proses, manajemen di bidang apapun,

dan tertatanya sumber-sumber potensial

hampir tidak berbeda, karena senantiasa dimulai

yang bersifat manusiawi, akan dengan

dengan perencanaan dan diakhiri dengan

sendirinya menjadikan tertatanya sumber

pengawasan. Yang senantiasa membedakan

potensial yang bersifat non manusiawi.

antara manajemen bidang satu dengan bidang

4. Adanya tujuan yang hendak dicapai, karena

yang lain adalah aspek substansinya, atau bidang

pelibatan sumber potensial yang bersifat

garapannya. Berarti, yang membedakan antara

manusiawi dan non manusiawi tersebut

manajemen pendidikan dengan manajemen

bukan merupakan tujuan; melainkan

ekonomi atau layanan publik yang lain, bukan

sebagai instrumen untuk mencapai tujuan

pada aspek prosesnya melainkan pada aspek

atau misi tertentu.

substansinya. Aspek substansi ini lazim juga

5. Pencapaian tujuan tersebut diupayakan agar secara efektif (sankil) dan efisien (mankus).

mendapatkan sebutan ruang lingkup, bidang garapan, cakupan dan isi. Bahkan menurut Nawawi, substansi manajemen pendidikan dapat disebut

Proses MBS terdiri atas 4 hal, yang juga dikenal

manajemen operatif.

sebagai fungsi MBS, ialah planning, organizing, actuating, dan controlling. Empat proses ini lazim

Yang menjadi substansi manajemen pendidikan

juga digambarkan dalam bentuk siklus, karena

adalah:

setelah langkah controlling, lazimnya dilanjutkan dengan membuat planning baru. Siklus proses manajemen tersebut sebagaimana pada Diagram 1.1.

1. Manajemen kurikulum dan pembelajaran. 2. Manajemen peserta didik. 3. Manajemen sumber daya manusia.

Diagram 1.1. Siklus Proses Manajemen

46


www.kinerja.or.id

4. Manajemen prasarana dan sarana. 5. Manajemen keuangan. 6. Manajemen partisipasi masyarakat. Jika proses manajemen pendidikan beserta substansi intinya tersebut diskemakan, sebagaimana pada Table 1.3.

Tabel 1.3. Dimensi Proses dan Substansi MBS Substansi Proses

Kurikulum dan Pembelajaran

Peserta Didik

Sumber Daya Manusia

Sarana dan Prasarana

Keuangan

Humas

Perencanaan Pengorganisasian Penggerakan Pengawasan

www.kinerja.or.id


47


BAHAN PRESENTASI

Konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Model manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah, memberikan fleksibelitas/ keluwesan kepada sekolah, dan mendorong partisipasi secara langsung warga sekolah (guru, siswa, kepala sekolah, karyawan) dan masyarakat (orangtua, tokoh masyarakat, ilmuwan, pengusaha, dsb.) untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional serta perundang-undangan yang berlaku (Depdiknas. 2003).

48


www.kinerja.or.id

INDIKATOR KEBERHASILAN MBS 1. Siswa puas dengan layanan sekolah. 2. Orangtua siswa puas dengan layanan terhadap anaknya maupun layanan kepada orang tua. 3. Pihak pemakai /penerima lulusan (perguruan tinggi, industri, masyarakat) puas karena menerima lulusan dengan kualitas yang sesuai dengan harapan. 4. Guru dan karyawan puas dengan pelayanan sekolah.

www.kinerja.or.id


49

Standar Pelayanan dalam Pengelolaan Sekolah

2

www.kinerja.or.id


51


MODUL 2 Standar Pelayanan dalam Pengelolaan Sekolah

BAHAN BACAAN STANDAR PELAYANAN DALAM PENGELOLAAN SEKOLAH

A. PENDAHULUAN Upaya mewujudkan visi dan misi pendidikan, diperlukan suatu acuan dasar oleh setiap penyelenggara dan satuan pendidikan, yang antara lain meliputi kriteria dan kriteria minimal berbagai aspek yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan. Standar pelayanan dalam pendidikan

........ peserta memahami jenis-jenis standar pengelolaan sekolah dengan penjelasan rincinya.

tersebut, meliputi standar pelayanan minimal (SPM), yang diperuntukkan bagi sekolah-sekolah potensial, pinggiran, sekolah-sekolah populistik atau belum memenuhi SPM; dan standar nasioal pendidikan yang diperuntukkan bagi sekolah-sekolah yang sudah memenuhi SPM. SPM Pendidikan Ditetapkan Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 129a /U/2004 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan. Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan Standar Pelayanan Minimal bidang pendidikan adalah tolok ukur kinerja pelayanan pendidikan yang diselenggarakan Daerah. Pelayanan dasar kepada masyarakat adalah fungsi Pemerintah dalam memenuhi dan mengurus kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat.

52


www.kinerja.or.id

Sementara itu, Standar Nasional Pendidikan (SNP)

Manajemen pelayanan adalah penataan

dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19

penyelenggaraan pelayanan secara efektif dan

Tahun 2005, dijadikan sebagai acuan setiap satuan

efisien guna mencapai kinerja pelayanan yang

pendidikan dan diharapkan dapat mengembangkan

optimal.

pendidikannya secara optimal sesuai dengan karakteristik programnya. Peraturan Pemerintah ini memberikan arahan tentang perlunya dilaksanakan delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang meliputi : (1) standar isi, (2) standar proses, (3) standar kompetensi lulusan, (4) standar pendidik dan tenaga kependidikan, (5) standar sarana dan prasarana, (6) standarpengelolaan, (7) standar pembiayaan, (8) standar penilaian pendidikan.

Penyelenggaraan pelayanan adalah: 1. Penyelenggaraan negara; 2. Penyelenggaraan ekonomi negara; 3. Korporasi penyelenggara pelayanan publik; 4. Lembaga independen yang dibentuk oleh pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat. Dalam rangka mencapai kualitas pelayanan,

B. STANDAR PELAYANAN PUBLIK Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak sipil setiap warga negara dan penduduk atas suatu barang dan jasa atau pelayanan administrasi yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Standar pelayanan publik adalah suatu tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai komitmen atau janji dari penyelenggara pelayanan kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas.

diperlukan penyusunan standar pelayanan publik, yang menjadi tolak ukur pelayanan yang berkualitas, prima dan memuaskan. Penetapan standar pelayanan publik semua merupakan praktik bagus yang terjadi di negara maju, dan secara lambat tetapi pasti sampai juga negara berkembang. Di Amerika Serikat misalnya, ditandai dengan dikeluarkannya executive order 12863 pada era pemerintahan Clinton, yang mengharuskan semua instansi pemerintah untuk menetapkan standar pelayanan konsumen. Isi dari executive order tersebut adalah: “Identify customer who are, or should be served by the agency, survey the customer to determine the

Sekolah sebagai salah satu unit pelayanan

kind and quality of service they want and their level

diwajibkan untuk memberikan pelayanan

of statisfaction with existing service, post service

yang berkualitas kepada siswa dan orangtua

standards and measure result against the best

sesuai dengan standar pelayanan publik yang

bussiness, provide the customers with choice in both

disyaratkan.

sources of services, and complaint system easily

www.kinerja.or.id


53


accesible, and provide means to adress customer

Namun sejauh ini standar pelayanan publik

complaint”.

sebagaimana yang dimaksud masih lebih banyak berada pada tingkat konseptual, sedangkan

Inti dari executive order tersebut adalah adanya

implementasinya masih jauh dari harapan. Hal ini

upaya pengenalan terhadap pengguna pelayanan

terbukti dari masih buruknya kualitas pelayanan

publik, survei pengaduan para pengguna untuk

yang diberikan oleh berbagai instansi pemerintah

menentukan jenis dan kualitas pelayanan yang

sebagai penyelenggara layanan publik.

mereka inginkan dan untuk menetukan tingkat kepuasan pelanggan dengan pelayanan yang sedang berjalan, menyediakan berbagai pilihan sumber-sumber pelayanan kepada pengguna, dan sistem pengaduan yang mudah diakses, serta menyediakan sarana untuk menampung dan menyelesaikan keluhan/pengaduan. Di Inggris juga diperkenalkan Service First the New Character Programme, yang berisi 9 prinsip penyediaan pelayanan publik yang merupakan wujud dari visi pemerintah yang dilaksanakan oleh setiap pegawai negeri. Prinsip-prinsip tersebut adalah:

Adapun manfaat standar pelayanan publik adalah: 1. Memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa mereka mendapat pelayanan dalam kualitas yang dapat dipertanggung jawabkan. 2. Memberi fokus pelayanan kepada pelanggan/ masyarakat. 3. Menjadi alat komunikasi antara pelanggan dengan penyedia pelayanan dalam upaya meningkatakan pelayanan. 4. Menjadi alat untuk mengukur kinerja pelayanan serta menjadi alat monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan.

1. Menentukan standar pelayanan;

Agar pelayanan publik dapat dilakukan dengan

2. Bersikap terbuka dan menyediakan informasi

memenuhi standar, maka birokrasi pemerintahan

selengkap-lengkapnya;

haruslah melakukan perbaikan kinerja pelayanan

3. Berkonsultasi dan terlibat;

publik. Perbaikan kinerja pelayanan publik mutlak

4. Mendorong akses dan pilihan;

harus dilakukan, dikarenakan dalam kehidupan

5. Memperlakukan semua secara adil;

bernegara pelayanan publik menyangkut aspek

6. Mengembalikan kejalan yang benar ketika

kehidupan yang sangat luas. Selain itu, aparat

terjadi kesalahan;

birokrasi juga harus meningkatkan mutu pelayanan.

7. Memanfaatkan sumber daya secara efektif

Adanya standar pelayanan dapat membantu

8. Inovatif dan memperbaiki;

unit-unit penyedia jasa pelayanan untuk dapat

9. Bekerjasama dengan penyedia layana lainnya.

memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat pelanggannya. Dalam standar pelayanan ini dapat terlihat dengan jelas dasar hukum, persyaratan pelayanan,

54


www.kinerja.or.id

prosedur pelayanan, waktu pelayanan, biaya serta

pelayanan dan pelanggan. Keramahan hanya

proses pengaduan, sehingga petugas pelayanan

diperlukan jika pelanggan termasuk dalam

memahami apa yang seharusnya mereka lakukan

konsumen konkret.

dalam memberikan pelayanan.

7. Keterbukaan, yaitu bahwa pelanggan bisa mengetahui seluruh informasi yang mereka

Upaya penyediaan pelayanan yang berkualitas

butuhkan secara mudah dan gambling, meliputi

antara lain dapat dilakukan dengan memperhatikan

informasi mengenai tata cara, persyaratan,

ukuran-ukuran apa saja yang menjadi kriteria kinerja

waktu penyelesaian, biaya dan lain-lain.

pelayanan. Menurut LAN (2003), kritera-kriteria

8. Komunikasi antara petugas dan pelanggan

pelayanan tersebut antara lain:

9. Kredibilitas, meliputi adanya saling percaya

1. Kesederhanaan, yaitu bahwa tata cara pelayanan dapat diselenggarakan secara mudah, lancar, cepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan dilaksanakan oleh pelanggan. 2. Reliabilitas, meliputi konsistensi dari kinerja yang tetap dipertahankan dan menjaga saling ketergantungan antara pelanggan dengan pihak penyedia pelayanan, seperti menjaga keakuratan perhitungan keuangan, teliti dalam pencatatan data dan tepat waktu. 3. Tanggung jawab dari para petugas pelayanan, yang meliputi pelayanan sesuai dengan urutan waktunya, menghubungi secepatnya apabila terjadi sesuatu yang perlu segera diberitahukan. 4. Kecakapan para petugas pelayanan, bahwa para petugas pelayanan menguasai keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan. 5. Pendekatan kepada pelanggan dan kemudahan kontak pelanggan dengan petugas. Petugas pelayanan harus mudah dihubungi oleh

antara pelanggan dengan penyedia pelayanan. 10. Kejelasan dan kepastian yaitu mengenai tata cara, rincian biaya layanan dan tata cara pembayarannya, jadwal waktu penyelesaian layanan tersebut. 11. Keamanan, yaitu memberikan rasa aman dan bebas kepada pelanggan dari adanya bahaya, resiko dan keragu-raguan. 12. Mengerti apa yang diharapkan pelanggan 13. Kenyataan, meliputi bukti-bukti atau wujud nyata dari pelayanan, beruapa fasilitas fisik. 14. Efisien yaitu bahwa persyaratan pelayanan hanya dibatasi pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan pencapai sasaran pelayanan dengan tetap memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dengan produk pelayanan. 15. Ekonomis yaitu agra pengenaan biaya peleyanan harus ditetapkan secara wajar dengan memperhatikan nilai barang/jasa dan kemampuan pelanggan untuk membayar.

pelanggan, tidak hanya denga pertemuan secara langsung, tetapi juga melalui telepon atau internet. Oleh karena itu, lokasi dari fasilitas dan operasi pelayanan juga harus diperhatikan. 6. Keramahan, meliputi kesabaran, perhatian, dan persahabatan dalam kontak antara petugas

www.kinerja.or.id


55


C. DASAR HUKUM STANDAR PELAYANAN PUBLIK

No. 145/MK. Waspan/3/1999; hingga Surat

Di Indonesia, upaya untuk menetapkan standar

peningkatan kualitas pelayanan.

pelayanan publik dalam kerangka peningkatan

Edaran Mendagri No. 503/125/PUOD/1999, yang kesemuanya itu bermuara pada 9. Kep. Menpan No: 63/KEP/M.PAN/7/2003

kualitas pelayanan publik sebenarnya telah lama

tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan

dilakukan. Upaya tersebut antara lain ditunjukkan

Pelayanan Publik.

dengan terbitnya berbagai kebijakan seperti:

10. Kep. Menpan No. 81/1993 tentang Pedoman Tatalaksana Pelayanan Umum

1. Undang-undang No 20 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Inpres No. 5 Tahun 1984 tentang Pedoman

11. Surat Edaran Depdagri No. 100/757/OTDA tentang Pelaksanaan Kewenangan Wajib dan Standar Pelayanan Minimum, pada tahun 2002.

Penyederhanaan dan Pengendalian Perijinan di Bidang Usaha, (dihapus??) 3. Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 81 Tahun 993 tentang Pedoman Tatalaksana Pelayanan Umum, 4. Inpres No.1 Tahun 1995 tentang Perbaikan

D. STANDAR PROSES (STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR) BIDANG PENDIDIKAN

dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah Kepada Masyarakat 5. Peraturan Kementrian Pendayagunaan

Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran

Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2008 Tentang

pada satuan pendidikan untuk mencapai standar

Pedoman Peningkatan Pelayanan Publik

kompetensi lulusan (PPRI No. 19 Tahun 2005

dengan Partisipasi Masyarakat

tentang Standan Nasional Pendidikan, Pasal 1

6. Peraturan Kementrian Pendayagunaan Aparatur

ayat 6). Adapun PP RI No. 19 Tahun 2005 tentang

Negara Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Petunjuk

Standar Proses dituangkan dalam Bab IV, yaitu

Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan

mencakup aspek:

Standard Pelayanan 7. Surat Edaran Menko Wasbangpan No. 56/ Wasbangpan/6/98 tentang Langkah-langkah Nyata Memperbaiki Pelayanan Masyarakat. Instruksi Mendagri No. 20/1996; 8. Surat Edaran Menkowasbangpan No. 56/MK. Wasbangpan/6/98; Surat Menkowasbangpan

a. Perencanaan proses pembelajaran, b. Pelaksanaan proses pembelajaran, c. Penilaian hasil pembelajaran. dan d. Pengawasan proses pembelajaran. Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan

56


www.kinerja.or.id

ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas,

penilaian dapat berupa tes tertulis, observasi,

dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat,

tes praktek, dan penugasan perseorangan

dan perkembangan fisik serta psikologis peserta

atau kelompok. Untuk mata pelajaran selain

didik. proses pembelajaran pendidik memberikan

kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan

keteladanan. Setiap satuan pendidikan melakukan

teknologi pada jenjang pendidikan dasar dan

perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan

menengah, teknik penilaian observasi secara

proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran,

individual sekurang-kurangnya dilaksanakan

dan pengawasan proses pembelajaran untuk

satu kali dalam satu semester.

terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien.

a. Perencanaan Proses Pembelajaran

d. Pengawasan Proses Pembelajaran

Pengawasan proses pembelajaran meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan,

Perencanaan proses pembelajaran meliputi

dan pengambilan langkah tindak lanjut yang

silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran

diperlukan.

yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pembelajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar.

b. Pelaksanaan Proses Pembelajaran

Pelaksanaan proses pembelajaran harus memperhatikan jumlah maksimal peserta didik per kelas dan beban mengajar maksimal per pendidik, rasio maksimal buku teks pelajaran

E. STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENDIDIKAN

Standar Pelayanan Minimal diataur dalam babbab dan pasal sebagai berikut: 1. Kewenangan Penyelenggaraan Pendidikan

setiap peserta didik, dan rasio maksimal jumlah peserta didik setiap pendidik. Pelaksanaan

(1) Penyelenggaraan satuan pendidikan

proses pembelajaran dilakukan dengan

luar biasa (Pendidikan Khusus) menjadi

mengembangkan budaya membaca dan

wewenang Pemerintah Provinsi;

menulis.

(2) Penyelenggaraan satuan pendidikan dasar dan menengah termasuk

c. Penilaian Hasil Pembelajaran

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Penilaian hasil pembelajaran pada jenjang

menjadi wewenang Pemerintah

pendidikan dasar dan menengah menggunakan

Kabupaten/Kota;

berbagai teknik penilaian sesuai dengan kompetensi dasar yang harus dikuasai. Teknik

www.kinerja.or.id

(3) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota menyelenggarakan pendidikan


57


berdasarkan standar pelayanan minimal

standar nasional mencapai nilai

pendidikan;

“memuaskan”. dalam mata pelajaran

(4) Standar pelayanan minimal pendidikan

membaca, menulis dan berhitung

sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

untuk kelas III dan mata pelajaran

meliputi pelayanan pendidikan, pemuda

bahasa, matematika, IPA dan IPS

dan olahraga yang mencakup semua

untuk kelas V.

jenis pelayanan hingga mencapai indikator kinerja minimal. 2. Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar (1) Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Sekolah Dasar (SD)/ Madrasah lbtidaiyah (MI) terdiri atas: a. 95 persen anak dalam kelompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD/MI. b. Angka Putus Sekolah (APS) tidak melebihi 1 persen dari jumlah siswa yang bersekolah. c. 90 persen sekolah memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai dengan standar teknis yang ditetapkan secara nasional. d. 90 persen dari jumlah guru SD yang diperlukan terpenuhi. e. 90 persen guru SD/MI memiliki kualifikasi sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan secara nasional . f. 95 persen siswa memiliki buku pelajaran yang lengkap setiap mata pelajaran. g. Jumlah siswa SD/MI per kelas antara 30 - 40 siswa. h. 90 persen dari siswa yang mengikuti

i. 95 persen dari lulusan SD melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs). (2) SPM Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) terdiri atas : a. 90 persen anak dalam kelompok usia 13 -15 tahun bersekolah di SMP/ MTs. b. Angka Putus Sekolah (APS) tidak melebihi 1 persen dari jumlah siswa yang bersekolah. c. 90 persen sekolah memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai dengan standar teknis yang ditetapkan secara nasional. d. 80 persen sekolah memiliki tenaga kependidikan non guru untuk melaksanakan tugas administrasi dan kegiatan non mengajar lainnya. e. 90 persen dari jumlah guru SMP yang diperlukan terpenuhi. f. 90 persen guru SMP/MTs memiliki kualifikasi, sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan secara nasional.

uji sampel mutu pendidikan

58


www.kinerja.or.id

g. 100 persen siswa memiliki buku pelajaran yang lengkap setiap mata pelajaran. h. Jumlah siswa SMP/MTs per kelas antara 30 - 40 siswa. i. 90 persen dari siswa yang mengikuti uji sampel mutu pendidikan standar nasional mencapai nilai

melaksanakan tugas administrasi dan kegiatan non mengajar lainnya. e. 90 persen dari jumlah guru SMA/MA yang diperlukan terpenuhi. f. 90 persen guru SMA/MA memiliki kualifikasi sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan secara nasional. g. 100 persen siswa memiliki buku

“memuaskan” dalam mata pelajaran

pelajaran yang lengkap setiap mata

Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris,

pelajaran.

matematika, IPA, dan IPS di kelas I dan II. j. 70 persen dari lulusan SMP/MTs

h. Jumlah siswa SMA/MA per kelas antara 30 - 40 siswa. i. 90 persen dari siswa yang mengikuti uji

melanjutkan ke Sekolah Menengah

sampel mutu standar nasional mencapai

Atas (SMA) / Madrasah Aliyah (MA) /

nilai “memuaskan” dalam mata pelajaran

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

bahasa Inggris, Geografi, Matematika Dasar untuk kelas I dan II

3. Standar pelayanan minimal pendidikan menengah

SPM Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA)/ Madrasah Aliyah (MA) terdiri atas: a. 60 persen anak dalam kelompok usia 16 -18 tahun bersekolah di SMA/MA dan SMK. b. Angka Putus Sekolah (APS) tidak melebihi 1 persen dari jumlah siswa yang bersekolah. c. 90 persen sekolah memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai dengan standar teknis yang ditetapkan secara nasional. d. 80 persen sekolah memiliki tenaga kependidikan non guru untuk

j. 25 persen dari lulusan SMA/MA melanjutkan ke Perguruan Tinggi yang terakreditasi. 4. SPM Pendidikan SMK a. Angka Putus Sekolah (APS) tidak melebihi 1 persen dari jumlah siswa yang bersekolah. b. 90 persen sekolah memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai dengan standar teknis yang ditetapkan secara nasional. c. 80 persen sekolah memiliki tenaga kependidikan non guru untuk melaksanakan tugas administrasi dan kegiatan non mengajar lainnya. d. 90 persen dari jumlah guru SMK yang diperlukan terpenuhi.

www.kinerja.or.id


59


e. 90 persen guru SMK memiliki kualifikasi sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan secara nasional. f. 00 persen siswa memiliki buku pelajaran

Standar Nasional Pendidikan mencakup:

1. Standar Isi

yang lengkap setiap mata pelajaran.

Standar Nasional pendidikan yang mencakuyp ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi

g. Jumlah siswa SMK perkelas antara 30 -

yang dituangkan dalam kriteria tentang

40 siswa.

kompetensi tamatan, kompetensi mata

h. 20 persen dari lulusan SMK melanjutkan

pelajaran, kerangka dasar dan struktur

ke Perguruan Tinggi yang terakreditasi.

kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat

i. 20 persen dari lulusan SMK diterima di

satuan pendidikan, kalender pendidikan/

dunia kerja sesuai dengan keahliannya

akademik, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

F. STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

2. Standar Proses

dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu

Standar Nasional Pendidikan sebagaimana

satuan pendidikan untuk mencapai standar

dikemukakan dalam ketentuan umum PP Nomor

kompetensi lulusan.

19 Tahun 2005 adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum negara kesatuan Republik Indonesia. Kriteria minimal itu dijadikan parameter dalam evaluasi

3 Standar Kompetensi Lulusan

sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

serta menjadi kriteria tambahan dalam penilaian bertugas memfasilitasi, mengkoordinasi, dan mengembangkan sistem pendidikan. Standar Nasional Pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam

4 Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan.

pendidikan, dalam rangka mewujudkan pendidikan Nasional Pendidikan, yaitu untuk menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat.

60


Standar Nasional Pendidikan tentang kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik

perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan nasionalyang bermutu. Sedangkan, tujuan Standar

Standar Nasional Pendidikan tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang berkaitan dengan

kinerja sekolah pada setiap jenis dan jenjangnya kinerja pemerintah dan pemerintah daerah yang

Standar Nasional Pendidikan yang berkaitan

5. Standar Sarana dan Prasarana

Standar Nasional Pendidikan yang mencakup kriteria minimal tentang ruang belajar,

www.kinerja.or.id

perpustakaan, tempat berolahraga, beribadah,

(Permendiknas) Republik Indonesia Nomor 22

bermain dan berkreasi, serta labolatorium,

Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk satuan

bengkel kerja, dan sumber belajar lain

pendidikan dasar dan menengah.

yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

a. Pengertian Standar Isi

Standar isi menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 adalah cakupan

6. Standar Pengelolaan

materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai

Standar Nasional Pendidikan yang berkaitan

kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis

dengan perencanaan, pelaksanaan, dan

pendidikan tertentu. Secara keseluruhan standar

pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat

isi memuat:

satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi,

1) kerangka dasar dan struktur kurikulum yang

atau nasional agar tercapai efisiensi dan

merupakan pedoman dalam penyususnan

efektivitas penyelenggaraan pendidikan.

kurikulum pada tingkat satuan pendidikan;

7. Standar Pembiayaan

2) beban belajar bagi peserta didik pada

3) kurikulum tingkat satuan pendidikan yang

satuan pendidikan dasar dan menengah;

Standar Nasional Pendidikan yang berkaitan komponen dan besarnya biaya investasi,

akan dikembangkan oleh satuan pendidikan

operasi dan personal satuan pendidikan yang

berdasarkan panduan penyususnan

berlaku selama satu tahun.

kurikulum sebagai bagian tidak terpisahkan dari standar isi; dan

8. Standar Penilaian Pendidikan.

4) kalender pendidikan untuk penyelenggaraan

Standar Nasional Penilaian Pendidikan tentang

pendidikan pada satuan pendidikan jenjang

mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian

pendidikan dasar dan menengah.

hasil belajar peserta didik untuk lima kelompok mata pelajaran oleh pendidik. Selain itu, standar

b Fungsi Standar Isi

penilaian juga mencakup penilaian hasil belajar

Standar isi berfungsi sebagai salah satu bagian

oleh satuan pendidikan dan pemerintah. Kedelapan standar isi tersebut dapat dirinci sebagai berikut.

1. Standar Isi

dari standar nasional pendidikan, sebagai acuan dasar (benchmark) oleh setiap penyelenggara satuan pendidikan yang antara lain meliputi kriteria minimal berbagai aspek yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan. Acuan dasar tersebut merupakan standar nasional

Standar isi telah dikembangkan oleh BSNP dan menjadi Peraturan Mentri Pendidikan Nasional

www.kinerja.or.id


61


pendidikan yang dimaksudkan untuk memacu

Selanjutnya, ada tujuh prinsip

pengelola, penyelenggara, dan satuan

pengembangan kurikulum tingkat satuan

pendidikan agar dapat meningkatkan kinerjanya

pendidikan jenjang pendidikan dasar, yaitu:

dalam memberikan layanan pendidikan yang

(a) berpusat pada potensi, perkembangan,

bermutu.

kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya; (b) beragam

c. Pengembangan Standar Isi

Hasil pengembangan aspek muatan standar isi

perkembangan ilmu pengetahuan dan seni;

oleh BSNP sebagai berikut.

(d) relevan dengan kebutuhan kehidupan;

dan terpadu; (c) tanggap terhadap

(e) menyeluruh dan berkesinambungan;

1) Kerangka dasar kurikulum pendidikan umum

(f) belajar sepanjang hayat; (g) seimbang

(SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/

antara kepentingan nasional dan

MAK), pendidikan khusus (SDLB, SMPLB,

kepentingan daerah.

dan SMALB), dan pendidikan kejuruan (SMK/MAK).

2) Struktur kurikulum merupakan pola dan susunan mata pelajaran yang harus

Kerangka dasar kurikulum mencakup tiga

ditempuh oleh peserta didik dalam kegiatan

hal, yaitu: (a) kelompok mata pelajaran dan

pembelajaran. Struktur kurikulum yang telah

cakupannya; (b) prinsip pengembangan

disusun adalah:

kurikulum; dan (c) prinsip pelaksanaan

a) Struktur kurikulum pendidikan umum

kurikulum. Untuk kelompok mata pelajaran

(SD/MI,SMP/MTs, dan SMA/MA)

dan cakupannya, dinyatakan (PP No. 19,

b) Struktur kurikulum pendidikan kejuruan

pasal 6, ayat 1) bahwa kurikulum untuk

(SMK/MAK)

jenis pendidikan umum, kejuruan, dan

c) Struktur kurikulum pendidikan khusus

khusus pada jenjang pendidikan dasar dan

(SDLB, SMPLB, SMALB).

menengah terdiri atas: a) kelompok mata pelajaran agama dan

3) Beban belajar untuk jenjang pendidikan SD/MI/SDLB; SMP/MTs/SMPLB; SMA/MA/

akhlak mulia;

SMALB; dan SMK/MAK.

b) kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian; c) kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi;

Satuan pendidikan SD/MI/SDLB melaksanakan program pendidikan dengan menggunakan sistem paket. Satuan

d) kelompok mata pelajaran estetika;

pendidikan SMP/MTs/SMPLB; SMA/MA/

e) kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga

SMALB; dan SMK/MAK kategori standar

dan kesehatan.

62


www.kinerja.or.id

menggunakan sistem paket atau dapat

a) SD/MI/SDLB berlangsung selama 35 menit;

menggunakan sistem kredit semester.

b) SMP/MTs/SMPLB berlangsung selama 40

Satuan pendidikan SMA/MA/SMALB; dan

menit;

SMK/MAK kategori mandiri menggunakan

c) SMA/MA/SMALB/ SMK/MAK berlangsung

sistem kredit semester.

Beban belajar pada ketentuan ini adalah beban belajar sistem paket pada jenjang

selama 45 menit.

pada setiap satuan pendidikan adalah sebagai

pendidikan dasar dan menengah. Sistem

berikut:

paket adalah sistem penyelenggaraan program pendidikan yang peserta didiknya

a) Jumlah jam pembelajaran tatap muka per

diwajibkan mengikuti seluruh program

minggu untuk SD/MI/SDLB:

pembelajarn dan beban belajar yang sudah

1. Kelas I s.d. III adalah 29 s.d. 32 jam

ditetapkan untuk setiap kelas sesuai dengan

pembelajaran;

struktur kurikulum yang berlaku pada satuan

2. Kelas IV s.d. VI adalah 34 jam

pendidikan. Beban belajar setiap mata

pembelajaran.

pelajaran pada sistem paket dinyatakan dalam satuan jam pembelajaran.

Beban belajar kegiatan tatap muka per minggu

b) Jumlah jam pembelajaran tatap muka per minggu untuk SMP/MTs/SMPLB adalah 34

Beban belajar dirumuskan dalam bentuk

jam pembelajaran.

satuan waktu yang dibutuhkan oleh peserta didik untuk mengikuti program

c) Jumlah jam pembelajaran tatap muka per

pembelajaran melalui sistem tatap muka,

minggu untuk SMA/MA/SMALB/ SMK/MAK

penugasan terstruktur, dan kegiatan mandiri

adalah 38 s.d. 39 jam pembelajaran.

tidak terstruktur. Semua itu dimaksudkan untuk mencapai standar kompetensi

Penugasan terstruktur adalah kegiatan

lulusan dengan memperhatikan tingkat

pembelajaran yang berupa pendalaman

perkembangan peserta didik.

materi pembelajaran oleh peserta didik yang dirancang oleh pendidik untuk mencapai standar

Kegiatan tatap muka adalah kegiatan

kompetensi. Waktu penyelesaian penugasan

pembelajaran yang berupa proses interaksi

terstruktur ditentukan oleh pendidik.

antara peserta didik dengan pendidik. Beban belajar kegiatan tatap muka per jam

Kegiatan mandiri tidak terstruktur adalah

pembelajaran pada masing-masing satuan

kegiatan pembelajaran yang berupa

pendidikan ditetapkan sebagai berikut:

pendalaman materi pembelajaran oleh peserta

www.kinerja.or.id


63


didik yang dirancang oleh pendidikuntuk

Sistem kredit semester adalah sistem

mencapai standar kompetensi. Waktu

penyelenggaraan program pendidikan yang

penyelesaiannya diatur sendiri oleh peserta

peserta didiknya menentukan sendiri beban

didik.

belajar dan mata pelajaran yang diikuti setiap semester pada satuan pendidikan. Beban

Beban belajar penugasan terstruktur dan

belajar setiap mata pelajaran pada sistem

kegiatan mandiri tidak terstruktur terdiri dari:

kredit semester dinyatakan dalam satuan kredit semester (SKS). Beban belajar satu sks meliputi

1. Waktu untuk penugasan terstruktur dan

satu jam pembelajaran tatap muka, satu jam

kegiatan mandiri tidak terstruktur bagi

penugasan terstruktur, dan satu jam kegiatan

peserta didik pada SD/MI/SDLB maksimum

mandiri tidak terstruktur. Panduan tentang

40% dari jumlah waktu kegiatan tatap muka

sistem kredit semester diuraikan secara khusus

dari mata pelajaran yang bersangkutan. 2. Waktu untuk penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur bagi

dalam dokumen tersendiri. 4) Kalender pendidikan adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik

peserta didik pada SMP/MTs/SMPLB

selama satu tahun ajaran yang mencakup

maksimum 50% dari jumlah waktu kegiatan

permulaan tahun pelajaran, minggu efektif

tatap muka dari mata pelajaran yang

belajar, waktu pembelajaran efektif dan hari

bersangkutan.

libur.

3. Waktu untuk penugasan terstruktur dan

a) Alokasi Waktu

kegiatan mandiri tidak terstruktur bagi peserta didik pada SMA/MA/SMALB/SMK/

dimulainya kegiatan pembelajaran pada awal

kegiatan tatap muka dari mata pelajaran

tahun pelajaran pada setiap satuan pendidikan.

untuk SD/MI/SDLB, tiga tahun untuk SMP/MTs/ SMPLB dan SMA/MA/SMALB, dan tiga sampai dengan empat tahun untuk SMK/MAK. Program percepatan dapat diselenggarakan untuk mengakomodasi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.


Minggu efektif belajar adalah jumlah minggu kegiatan pembelajaran untuk setiap tahun

Penyelesaian program pendidikan dengan

pelajaran pada setiap satuan pendidikan.

menggunakan sistem paket adalah enam tahun

64

Permulaan tahun pelajaran adalah waktu

MAK maksimum 60% dari jumlah waktu yang bersangkutan.

Waktu pembelajaran efektif adalah jumlah jam pembelajaran setiap minggu, meliputi jumlah jam pembelajaran untuk seluruh matapelajaran termasuk muatan lokal, ditambah jumlah jam untuk kegiatan pengembangan diri.

www.kinerja.or.id

Waktu libur adalah waktu yang ditetapkan untuk

3. Standar Kompetensi Lulusan

tidak diadakan kegiatan pembelajaran terjadwal pada satuan pendidikan yang dimaksud. Waktu

Standar Kompetensi Lulusan (SKL) adalah bagian

libur dapat berbentuk jeda tengah semester,

dari stnadar nasional pendidikan yang merupakan

jeda antar semester, libur akhir tahun pelajaran,

kriteria kompetensi lulusan minimal yang berlaku di

hari libur keagamaan, hari libur umum termasuk

seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik

hari-hari besar nasional, dan hari libur khusus.

Indonesia. Dengan SKL kita akan memiliki patok mutu (bench-mark) baik bersifat evaluasi mikro

b) Penetapan Kalender Pendidikan 1. Permulaan tahun pelajaran adalah bulan Juli setiap tahun dan berakhir pada bulan Juni tahun berikutnya. 2. Hari libur sekolah ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional, dan/atau Menteri Agama dalam hal yang terkait dengan hari raya keagamaan, Kepala Daerah tingkat Kabupaten/Kota, dan/atau organisasi penyelenggara pendidikan dapat menetapkan hari libur khusus. 3. Pemerintah Pusat/Provinsi/Kabupaten/ Kota dapat menetapkan hari libur serentak untuk satuan-satuan pendidikan.

Kalender pendidikan untuk setiap satuan pendidikan disusun oleh masing-masing satuan pendidikan berdasarkan alokasi waktu sebagaimana tersebut pada dokumen Standar Isi ini dengan memperhatikan ketentuan dari pemerintah/pemerintah daerah.

seperti kualitas proses dan kualitas produk maupun bersifat evaluasi makro seperti keevektifan dan efisiensi suatu program pendidikan, sehingga ke depan pendidikan kita akan melahirkan standar mutu yang dapat dipertanggungjawabkan pada setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan. SKL yang dijabarkan ke dalam Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) mata pelajaran digunakan sebagai pedoman penilaian. SKL adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup pengetahuan, sikap dan keterampilan. SKL mencakup Standar Kompetensi Lulusan Satuan Pendidikan (SKL-SP), Standar Kompetensi Kelompok Mata Pelajaran (SK-KMP), dan Standar Kompetensi Mata Pelajaran (SK-MP). SKL-SP adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan pada setiap satuan pendidikan yang terdiri dari satuan pendidikan dasar (SD/MI/SDLB/Paket A, SMP/MTs/SMPLB/PaketB) dan satuan pendidikan menengah (SMA/MA/SMALB/Paket C, SMK/ MAK). Sedangkan SK-KMP adalah kualifikasi kemampuan lulusan pada setiap kelompok mata pelajaran yang mencakup agam dan Akhlak Mulia, Kewarganegaraan dan Kepribadian, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Estetika, dan Jasmani,

www.kinerja.or.id


65


Olahraga, dan Kesehatan, baik untuk satuan

Lingkup Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

pendidikan dasar maupun satuan pendidikan

mencakup: kriteria pendidikan prajabatan, kelayakan

menengah. SKL mempunyai tiga fungsi utama, yaitu

fisik maupun mental, serta pendidikan dalam

(1) kriteria dalam menentukan kelulusan peserta

jabatan. Pendidikan prajabatan adalah pendidikan

didik pada setiap satuan pendidikan (2) rujukan

formal untuk mempersiapkan calon pendidik dan

untuk menyusun standar pendidikan lainnya, dan (3)

tenaga kependidikan yang diselenggarakan oleh

arah peningkatan kualitas pendidikan.

Perguruan Tinggi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan yang terakreditasi, sesuai dengan

4. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

perundang-undangan. Kelayakan fisik dan mental

Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah

yang tidak mengganggu pembelajaran dan

kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik

pelayanan pendidikan. Adapun, Pendidikan dalam

maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan

jabatan adalah pendidikan dan pelatihan yang

(UU Nomor 20 2003, Pasal 13, dan PP 19 Pasal

diperoleh pendidik dan tenaga kependidikan selama

1, ayat 7). Pendidik adalah tenaga kependidikan

menjalankan tugas untuk meningkatkan kualifikasi

yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor,

akademik dan/atau kompetensi akademiknya.

pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Sedangkan, tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan (UU No. 20 Tahun 2003 BabI, Pasal 1 ayat 5 dan ayat 6). Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan (UU No. 20 2003, Bab XI, Pasal 39, ayat 1). Tenaga kependidikan meliputi pengelola satuan pendidikan, penilik, pamong belajar, pengawas, peneliti, pengembang, pustakawan, laboran, dan teknisi sumber belajar (UU no. 20, Tahun 2003, Penjelasan Pasal 39, ayat 1).

66


pendidik dan tenaga kependidikan adalah kondisi fisk dan mental pendidik dan tenaga kependidikan

Di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen dijelaskan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan usia dini jalur pendidikan formal,pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rokhani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kompetensi yang harus dimiliki guru adalah kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional melalui pendidikan profesi. Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat

www.kinerja.or.id

jasmani dan rokhani, serta memilki kemampuan

kependidiakan, orang tua/wali peserta didik, dan

mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi

masyarakat sekitar. Untuk lebih jelasnya, berikut

akademik adalah tingkat pendidikan minimal yang

adalah PP Nomor 19 Tahun 2005 Bab VI tentang

harus dipenuhi oleh seorang pendidik dari perguruan

Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

tinggi terakreditasi yang dibuktikan dengan ijazah dan/ atau sertifikasi keahlian yang relevan dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pendidik dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Kompetensi pendidik sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi: (a) kompetensi pedagogik, (b) kompetensi kepribadian, (c) kompetensi profesional, dan (d) kompetensi sosial. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan, dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilkinya. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia. Kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didik memenuhi standar kopetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan. Kompetensi sosial adalah kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunuikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga

www.kinerja.or.id

5. Standar Sarana Dan Prasarana Pendidikan Standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimum tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Standar sarana dan prasarana mencakup: (1) pengadaan satuan pendidikan, (2) kelengkapan prasarana yang terdiri dari lahan, bangunan gedung, ruang-ruang, dan instalasi daya dan jasa yang wajib dimiliki oleh setiap satuan pendidikan, dan (3) kelengkapan sarana yang terdiri dari perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, teknologi informasi dan komunikasi, serta perlengkapan lain yang wajib dimiliki oleh setiap satuan pendidikan. Standar sarana dan prasarana ini disusun untuk lingkup pendidikan formal, jenis pendidikan umum, jenjang pendidikan dasar dan menengah yaitu: Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA). Berikut adalah PP Nomor 19 2005, Bab VII tentang Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan.


67


6. Standar Pengelolaan Pendidikan Standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Standar pengelolaan oleh satuan pendidikan meliputi:(1) perencanaan program sekolah/madrasah; (2) pelaksanaan rencana kerja sekolah; (3) monitoring

(6) pengelolaan program peningkatan status guru sebagai profesi; (7) pengelolaan program peningkatan mutu dosen; (8) pengelolaan program standarisasi pendidikan; (9) pengelolaan program akreditasi pendidikan; (10) pengelolaan program peningkatan relevansi pendidikan; (11) pengelolaan program pemenuhan standar pelaynan minimal bidang pendidikan, dan (12) pengelolaan program penjaminan mutu pendidikan nasional.

dan evaluasi; (4) kepemimpinan sekolah/

Secara umum Standar Pengelolaan Pendidikan

madrasah; dan (5) sistem informasi manajemen.

Nasional bertujuan untuk meningkatkan mutu

Sedangkan, standar pengelolaan pendidikan oleh

layanan minimal pengelolaan Pendidikan Nasional.

pemerintah daerah meliputi: (1) perencanaan

Adapun, secara khusus Standar Pengelolaan

program pemerintah daerah; (2) pengelolaan

Pendidikan bertujuan sebagai berikut.

program wajib belajar; (3) pengelolaan program peningkatan angka partisipasi jenjang pendidikan menengah; (4) pengelolaan program pendidikan keaksaraan; (5) pengelolaan program penjaminan mutu satuan pendidikan; (6) pengelolaan program peningkatan status guru sebagai profesi; (7) pengelolaan program akreditasi pendidikan; (8) pengelolaaan program peningkatan peningkatan relevansi pendidikan; dan (9) pengelolaan program pemenuhan standar pelayanan minimal bidang pendidikan. Standar pengelolaan pendidikan oleh pemerintah meliputi: (1) perencanaan program pemerintah; (2) pengelolaan program wajib belajar; ( 3) pengelolaan program peningkatan angka partisipasi jenjang pendidikan menengah dan tinggi; (4) pengelolaan program pendidikan keaksaraan; (5) pengelolaan

68

program penjaminan mutu satuan pendidikan;


a. Memberikan acuan bagi terwujudnya sistem perencanaan pendidikan pada tingkat nasional, regional/daerah, propinsi, kabupaten/kota, serta pada tingkat satuan pendidikan/ sekolah secara terkoordinasi dan terpadu untuk mampu mengantisipasi aspirasi-aspirasi peningkatan mutu pendidikan. b. Memberi kerangka acuan bagi pengorganisasian, pelaksanaan, pemantauan, dan pengendalian pendidikan, sejalan dengan tuntutan peningkatan mutu dan Standar Pelayanan Pendidikan pada semua bentuk, jenis, dan jenjang pendidikan. c. Sebagai acuan dasar pengawasan dan penilaian pendidikan, yang relevan dan konsisten dengan sistem perencanaan, dan pelaksanaan prgram

www.kinerja.or.id

pendidikan pada tingkat pemerintah pusat,

dari aspek manajemen pendidikan ada beberapa hal

pemerintah daerah, propinsi dan kabupaten dan

yang perlu memperoleh perhatian, yaitu menyangkut

pada tingkat satuan pendidikan.

permasalahan: manajemen organisasi, kurikulum,

d. Memberikan pedoman kepada seluruh warga bangsa dan khususnya yang berkiprah dalam pengelolaan pendidikan bagaimana merencanakan, mengorganisasikan,

sumber daya manusia pendidiakan, sarana dan prasarana, kesiswaan, hubungan publik (public relation), pembiayaan pendidikan, dan manajemen berbasis sekolah.

melaksanakan, memantau, mengawasi,

Dari keseluruhan permasalahan pendidikan baik

mengendalikan, dan menilai program pendidikan

tingkat makro maupun tingkat mikro pendidikan

secara efisien, efektif, baik dan benar.

memang sangat diperlukan adanya Standar

e. Menciptakan terwujudnya koordinasi dan keterpaduan pelaksanaan amanah pendidikan bagi semua rakyat (education for all) baik secara vertikal maupun horisontal antara seluruh unsur kelembagaan yang bertugas, berwewenang dan bertanggungjawab dalam pendidikan mulai dari Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota, dan Satuan Pendidikan dalam Pengelolaan Pendidikan baik pada tingkat nasional, daerah, lokal, dan individual.

Pengelolaaan Pendidikan yang efektif dan efisien. Berikut PP Nomor 19 Bab VIII tentang Standar Pengelolaan Pendidikan.

7. Standar Pembiayaan Pendidikan Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun. Biaya operasi satuan pendidikan adalah bagian dari dana pendidikan yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi satuan pendidikan agar dapat

Ditinjau dari segi manajemen organisasi, terdapat

berlangsungnya kegiatan pendidikan yang sesuai

empat hal yang perlu ditata kembali , yaitu:

standar nasional pendidikan secara teratur dan

pengaturan pembagian tugas, wewenang, dan

berkelanjutan. Pembiayaan pendidikan terdiri atas

tanggung jawab, serta pola hubungan organisasi,

biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal.

pengaturan versus pengelolaan, dan hubungan organisasi fungsional. Pergeseran wewenang sebagai dampak dari desentralisasi pemerintahan seharusnya diikuti dengan pergeseran paradigma dalam seluruh aspek manajemen pendidikan di daerah yang semula dikelola secara sentralistik sekarang harus lebih didesentralisasikan. Untuk itu,

www.kinerja.or.id

Biaya investasi satuan pendidikan meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap. Biaya operasional pendidikan meliputi gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya operasi pendidikan tak


69


langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi,

dan perbaikan hasil belajar peserta didik. Ujian

pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur,

adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur

transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain

pencapaian kompetensi peserta didik sebagai

sebagainya. Biaya personal meliputi biaya

pengakuan prestasi belajar dan/atau penyelesaian

pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta

dari suatu satuan pendidikan. Akreditasi adalah

didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran

kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau

secara teratur dan berkelanjutan.

satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

Mengacu pada pasal-pasal dan ayat dalam Standar Nasional Pendidikan yang berkaitan dengan

Penilaian Pendidikan dibagi menjadi lima bagian,

pembiayaan pendidikan dapat disimpulkan bahwa

yaitu:

meskipun biaya pendidikan itu terdiri dari biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal, namun standar pembiayaan pendidikan difokuskan pada biaya operasi pendidikan yang merupakan bagian dari dana pendidikan yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi satuan pendidikan agar dapat berlangsungnya kegiatan pendidikan yang

(1) Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi; (2) Penilaian hasil belajar oleh pendidik; (3) Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan; (4) Penilaian hasil belajar oleh pemerintah; dan (5) Kelulusan. Penilaian pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah terdiri dari

sesuai standar nasuional pendidikan secara teratur

penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian

dan berkelanjutan.

8. Standar Penilaian Pendidikan

70

hasil belajar oleh satuan pendidikan, dan penilaian hasil belajar oleh pemerintah.

Sedangkan penilaian hasil belajar pada jenjang

Penilaian adalah proses pengumpulan dan

pendidikan tinggi terdiri dari penilaian hasil

pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian

belajar oleh pendidik dan penilaian hasil belajar

hasil belajar peserta didik (PP Nomor 19 2005).

oleh satuan pendidikan tinggi. Penilaian hasil

Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian,

belajar dilakukan untuk memantau proses,

penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan

kemajuan, dan perbaikan hasil dalam bentuk

terhadap berbagai komponen pendidikan pada

ulangan harian, ulangan tengah semster,

setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai

ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan

bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan

kelas. Penilaian hasil belajar oleh satuan

pendidikan. Ulangan adalah proses yang

pendidikan bertujuan menilai pencapaian

dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi

standar kompetensi lulusan untuk semua

peserta didik secara berkelanjutan dalam proses

mata pelajaran. Penilaian hasil belajar oleh

pembelajaran, untuk memantau kemajuan

pemerintah bertujuan untuk menilai pencapaian


www.kinerja.or.id

kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata

(4) Lulus ujian nasional. Berikut adalah PP Nomor 19 Bab X tentang Penilaian Pendidikan.

pelajaran ilmu pengetahuan teknologi dan dilakukan dalam bentuk ujian nasional. Ujian nasional dilakukan secara obyektif, berkeadilan, dan akuntabel. Hasil ujian nasional digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk: (1) Pemetaan mutu program dan/atau satuan pendidikan; (2) Dasar seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya; (3) Penentuan kelulusan peserta didik dari program dan/atau satuan pendidikan; (4) Pembinaan dan pemberian bantuan kepada

G. STANDAR LAINNYA Sekolah/madrasah yang telah memenuhi syarat SSN diberi kesempatan untuk meningkatkan standarnya sehingga menjadi sekolah bertaraf internasional. Caranya, setelah memenuhi seluruh Standar Nasional Pendidikan hendaknya diperkaya dengan mengacu pada standar pendidikan salah satu negara anggota Organization for Economic Cooperation and Development dan/atau negara maju lainnya yang mempunyai keunggulan tertentu dalam bidang pendidikan sehingga memiliki daya saing di forum internasional”. Adaptasi yaitu penyesuaian

satuan pendidikan dalam upayanya untuk

unsur-unsur tertentu yang sudah ada dalarn Standar

meningkatkan mutu pendidikan.

Nasional Pendidikan dengan mengacu pada standar pendidikan salah satu negara anggota OECD

Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan

dan/atau negara maju lainnya yang mempunyai

pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah

keunggulan tertentu dalam bidang pendidikan.

setelah:

Daya saing di forum internasional memiliki makna

(1) Menyelesaikan seluruh program pembelajaran;

bahwa siswa dan lulusan Sekolah/Madrasah

(2) Memperoleh nilai minimal baik pada penilaian

Bertaraf Internasional antara lain dapat: (a)

akhir untuk seluruh mata pelajaran kelompok

melanjutkan pendidikan pada satuan pendidikan

mata pelajaran agama dan akhlak mulia,

yang bertaraf internasional, baik di dalam maupun

kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan

di luar negeri; (b) mengikuti sertifikasi bertaraf

kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika,

internasional yang diselenggarakan oleh salah

dan kelompok mata pelajaran jasmani, olah

satu negara anggota OECD dan/atau negara maju

raga, dan kesehatan;

lainnya yang mempunyai keunggulan tertentu

(3) Lulus ujian sekolah/madrasah untuk kelompok

dalam bidang pendidikan; (c) meraih medali tingkat

mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi;

internasional pada berbagai kompetisi sains dan

dan

matematika.

www.kinerja.or.id


71


1. Kurikulum

memenuhi Standar Proses.Selain itu, keberhasilan tersebut juga ditandai dengan pencapaian indikator

Kurikulum merupakan acuan dalam penyusunan

kinerja kunci tambahan sebagai berikut:

silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran. Standar kurikulumnya adalah:

a. Proses pembelajaran pada semua mata pelajaran menjadi teladan bagi sekolah/

a. menerapkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP); b. menerapkan sistem satuan kredit semester di SMA/SMK/MA/MAK; c. memenuhi Standar Isi; dan d. memenuhi Standar Kompetensi Lulusan.

madrasah lainnya dalam pengembangan akhlak mulia, budi pekerti luhur, kepribadian unggul, kepemimpinan, jiwa entrepreneural, jiwa patriot, dan jiwa inovator; b. Diperkaya dengan model proses pembelajaran sekolah unggul dari negara anggota oecd dan/ atau negara maju lainnya yang mempunyai

Selain itu, keberhasilan tersebut juga ditandai dengan pencapaian indikator kinerja kunci tambahan sebagai berikut: a. sistem administrasi akademik berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di mana setiap saat siswa bisa mengakses transkripnya masingmasing; b. muatan mata pelajaran setara atau lebih tinggi dari muatan pelajaran yang sama pada sekolah unggul dari salah satu negara anggota OECD dan/atau negara maju lainnya yang mempunyai keunggulan tertentu dalam bidang pendidikan; c. menerapkan standar kelulusan sekolah/ madrasah yang lebih tinggi dari Standar Kompetensi Lulusan.

2. Proses Pembelajaran

keunggulan tertentu dalam bidang pendidikan; c. Menerapkan pembelajaran berbasis tik pada semua mata pelajaran; d. Pembelajaran mata pelajaran kelompok sains, matematika, dan inti kejuruan menggunakan bahasa Inggris, sementara pembelajaran mata pelajaran lainnya, kecuali pelajaran bahasa asing, harus menggunakan Bahasa Indonesia; dan e. Pembelajaran dengan Bahasa Inggris untuk mata pelajaran kelompok sains dan matematika untuk SD/MI baru dapat dimulai pada Kelas IV. Dalam proses pembelajaran selain menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, juga bisa menggunakan bahasa lainnya yang sering digunakan dalam forum internasional, seperti bahasa Perancis, Spanyol, Jepang, Arab, dan China.

Proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Proses pembelajaran disesuaikan dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Keberhasilan tersebut ditandai dengan pencapaian indikator kinerja kunci minimal yaitu

72


3. Penilaian Penilaian dilakukan untuk mengendalikan mutu pendidikan sebagai bentuk akuntabilitas

www.kinerja.or.id

kinerja pendidikan kepada pihak-pihak yang

perguruan tinggi yang program studinya

berkepentingan. Penilaian terhadap peserta didik

berakreditasi A untuk SD/MI;

dilakukan oleh para guru untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Keberhasilan tersebut ditandai dengan pencapaian indikator kinerja kunci minimal, yaitu memenuhi Standar Penilaian.Selain itu, keberhasilan tersebut juga ditandai dengan pencapaian indikator kinerja kunci tambahan, yaitu memperkaya penilaian kinerja pendidikan dengan model penilaian sekolah unggul dari negara anggota OECD dan/atau negara maju lainnya yang mempunyai keunggulan tertentu dalam bidang pendidikan.

4) Minimal 20% guru berpendidikan S2/S3 dari perguruan tinggi yang program studinya berakreditasi A untuk SMP/MTs; dan 5) Minimal 30% guru berpendidikan S2/S3 dari perguruan tinggi yang program studinya berakreditasi A untuk SMA/SMK/MA/MAK. Guru dalam proses pembelajaran sepanjang diperlukan dan sesuai dengan kebutuhannya, selain menggunakan bahasa Indonesia dan Inggris juga bisa menggunakan bahasa lainnya yang sering digunakan dalam forum internasional, seperti

4. Pendidik

bahasa Perancis, Jerman, Spanyol, Jepang, Arab, dan China.

Pendidik memiliki peranan yang strategis karena mempunyai tugas profesional untuk merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai

5. Tenaga Kependidikan

hasil pembelajaran, serta melakukan pembimbingan

Keberhasilan sekolah ditandai dengan pencapaian

dan pelatihan. Keberhasilan tersebut ditandai

indikator kinerja kunci minimal, yaitu memenuhi

dengan pencapaian indikator kinerja kunci

Standar Kepala Sekolah/Madrasah. Selain itu,

minimal, yaitu memenuhi Standar Pendidik. Selain

keberhasilan tersebut juga ditandai dengan

itu, keberhasilan tersebut juga ditandai dengan

pencapaian indikator kinerja kunci tambahan

pencapaian indikator kinerja kunci tambahan

sebagai berikut:

sebagai berikut: 1) Semua guru mampu memfasilitasi pembelajaran berbasis TIK; 2) Guru mata pelajaran kelompok sains, matematika, dan inti kejuruan mampu mengampu pembelajaran berbahasa Inggris; 3) Minimal 10% guru berpendidikan S2/S3 dari

www.kinerja.or.id

1) Kepala sekolah/madrasah berpendidikan minimal S2 dari perguruan tinggi yang program studinya berakreditasi A dan telah menempuh pelatihan kepala sekolah dari lembaga pelatihan kepala sekolah yang diakui oleh Pemerintah; 2) Kepala sekolah/madrasah mampu berbahasa Inggris secara aktif; dan 3) Kepala sekolah/madrasah bervisi internasional, mampu membangun jejaring internasional,


73


memiliki kompetensi manajerial, serta jiwa

5) Bebas narkoba dan rokok;

kepemimpinan dan entrepreneural yang kuat.

6) Bebas kekerasan (bullying); 7) Menerapkan prinsip kesetaraan gender dalam

6. Sarana dan Prasarana

segala aspek pengelolaan sekolah; dan 8) Meraih medali tingkat internasional pada

Indikator kinerja kunci minimal, yaitu memenuhi

berbagai kompetisi sains, matematika, teknologi,

Standar Sarana dan Prasarana haruslah dipenuhi

seni, dan olah raga.

sekolah. Selain itu, keberhasilan tersebut juga ditandai dengan pencapaian indikator kinerja kunci tambahan sebagai berikut: 1) Setiap ruang kelas dilengkapi dengan sarana pembelajaran berbasis TIK; 2) Perpustakaan dilengkapi dengan sarana digital yang memberikan akses ke sumber pembelajaran berbasis TIK di seluruh dunia; dan 3) Dilengkapi dengan ruang multi media, ruang unjuk seni budaya, fasilitas olahraga, klinik, dan lain sebagainya.

8. Pembiayaan Mutu sekolah/madrasah bertaraf internasional dijamin dengan pembiayaan yang sekurangkurangnya terdiri atas biaya investasi, biaya operasional, dan biaya personal. Keberhasilan tersebut ditandai dengan pencapaian indikator kinerja kunci minimal, yaitu memenuhi Standar Pembiayaan. Selain itu, keberhasilan tersebut juga ditandai dengan pencapaian indikator kinerja kunci tambahan, yaitu menerapkan model pembiayaan yang efisien untuk mencapai berbagai target

7. Pengelolaan

Indikator Kunci Tambahan.

Mutu Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional dijamin dengan pengelolaan yang menerapkan manajemen berbasis sekolah/madrasah. Keberhasilan tersebut ditandai dengan pencapaian indikator kinerja kunci minimal, yaitu memenuhi Standar Pengelolaan. Selain itu, keberhasilan tersebut juga ditandai dengan pencapaian indikator

H. UPAYA PEMENUHAN STANDARD PELAYANAN (TANGGUNG JAWAB SEKOLAH DAN DINAS PENDIDIKAN)

kinerja kunci tambahan sebagai berikut: 1) Meraih sertifikat ISO 9001 versi 2000 atau sesudahnya ISO 14000; 3) Merupakan sekolah/madrasah multi-kultural; 4) Menjalin hubungan “sister school” dengan sekolah bertaraf internasional di luar negeri;

74


Upaya Dinas Pendidikan Provinsi dalam memenuhi standar pelayananan pendidikan meliputi: a. Menetapkan kebijakan (peraturan, surat edaran, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, dan perijinan) terkait dengan pemenuhan standar

www.kinerja.or.id

pelayanan pendidikan pembinaan di tingkat provinsi. b. Mengusulkan terbitnya peraturan daerah atau peraturan gubernur tentang pemenuhan standar pelayanan pendidikan pembinaan di tingkat provinsi. c. Menyediakan dana, sarana dan prasarana untuk pemenuhan standar pelayanan pendidikan pembinaan di tingkat provinsi. d. Melaksanakan kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait pemenuhan

a. Menetapkan kebijakan (peraturan, surat edaran, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, dan perijinan) terkait pemenuhan standar pelayanan pendidikan di tingkat kabupaten/kota; b. Mengusulkan terbitnya peraturan daerah pemenuhan standar pelayanan pendidikan tingkat kabupaten/kota; c. Menyediakan dana, sarana dan prasarana untuk pemenuhan standar pelayanan pendidikan di tingkat kabupaten/kota; d. Melaksanakan kebijakan Kementerian

standar pelayanan pendidikan pembinaan di

Pendidikan dan Kebudayaan terkait pemenuhan

tingkat provinsi.

standar pelayanan pendidikan di tingkat

e. Menyusun program kerja pemenuhan standar pelayanan pendidikan pembinaan di tingkat provinsi. f. Menyusun buku panduan pembinaan MBS di tingkat provinsi; g. Mengusulkan anggaran implementasi pemenuhan standar pelayanan pendidikan pembinaan di tingkat provinsi. h. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pemenuhan standar pelayanan pendidikan pembinaan di tingkat provinsi i. Melaksanakan pengawasan implementasi

kabupaten/kota; e. Menyusun program kerja pemenuhan standar pelayanan pendidikan di tingkat kabupaten/kota; f. Menyusun buku panduan pemenuhan standar pelayanan pendidikan di tingkat kabupaten/kota; g. Mengusulkan anggaran pemenuhan standar pelayanan di tingkat kabupaten/kota; j. Melaksanakan pengawasan implementasi pemenuhan standar pelayanan pendidikan di tingkat kabupaten/kota; k. Melaporkan hasil pelaksanaan pemenuhan standar pelayanan baik melalui media elektronik,

pemenuhan standar pelayanan pendidikan

cetak dan atau media lainnya di tingkat

pembinaan di tingkat provinsi.

kabupaten/kota.

j. Melaporkan hasil pelaksanaan pemenuhan standar pelayanan pendidikan pembinaan di tingkat provinsi. Upaya Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dalam memenuhi standar pelayananan pendidikan meliputi:

www.kinerja.or.id


75


BAHAN PRESENTASI

KONSEP PELAYANAN PUBLIK Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak sipil setiap warga negara dan penduduk atas suatu barang dan jasa atau pelayanan administrasi yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

PRINSIP PENYEDIAAN PELAYANAN PUBLIK 1. Menentukan standar pelayanan 2. Bersikap terbuka dan menyediakan informasi selengkaplengkapnya 3. Berkonsultasi dan terlibat 4. Mendorong akses dan pilihan 5. Memperlakukan semua secara adil 6. Mengembalikan kejalan yang benar ketika terjadi kesalahan 7. Memanfaatkan sumber daya secara efektif 8. Inovatif dan memperbaiki 9. Bekerjasama dengan penyedia layanan lainnya.

76


www.kinerja.or.id

MANFAAT STANDAR PELAYANAN PUBLIK 1. Memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa mereka mendapat pelayanan dalam kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan. 2. Memberi fokus pelayanan kepada pelanggan/masyarakat. 3. Menjadi alat komunikasi antara pelanggan dengan penyedia pelayanan dalam upaya meningkatkan pelayanan. 4. Menjadi alat untuk mengukur kinerja pelayanan serta menjadi alat monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan.

www.kinerja.or.id


77

33


www.kinerja.or.id


79


MODUL 3


BAHAN BACAAN: TATA KELOLA PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SEKOLAH

A. PENDAHULUAN Tesis anti-tesis tentang wacana sentralisasi dan desentrealisasi yang berkembang di bidang politik dan pemerintahan, secara lamban tetapi pasti, sampai juga ke bidang pendidikan. Manajemen pendidikan yang serba sentralistis pun harus

..... peserta secara umum mampu menyusun perencanaan dan penganggaran sekolah.

mengubah haluan ke arah manajemen pendidikan yang bernuansa desentralisasi, dengan label mentereng manajemen berbasis sekolah. Sebagai fungsi pertama manajemen pendidikan, perencanaan pendidikan yang sebelumnya menonjol nuansa sentralistisnya, kini juga ditonjolkan nuansa desentralistiknya. Proses-proses perencanaan pendidikan yang sebelumnya hanya dilakukan oleh manajer pendidikan di sekolah, kini harus melibatkan komite sekolah dan stake holder sekolah yang lainnya. Rapat kerja dengan agenda tunggal penyusunan rencana sekolah, dapat menjadi arena bagi kepala sekolah, guru, komite sekolah dan stake holders sekolah yang lainnya untuk merumuskan rencana pendidikan di sekolah.

80


www.kinerja.or.id

Di era otonomi daerah ini, rencana strategis

Jenis-jenis Perencanaan Sekolah

(Renstra), yang merupakan bagian dari manajemen strategis tingkat satuan pendidikan sering

Ada dua jenis perencanaan sekolah. Pertama,

mengemuka, dan bahkan mulai banyak diterapkan

perencanaan jangka panjang sekolah yang lazim

di tingkat satuan pendidikan sekolah. Di khasanah

dikenal juga dengan rencana jangka menengah

literatur manajemen tingkat satuan pendidikan,

sekolah (RPJM sekolah). Kedua, perencanaan

Renstra bukanlah hal baru, karena keberadaannya

jangka pendek sekolah yang lazim dikenal juga

sudah banyak diterapkan di berbagai bidang.

dengan rencana tahunan sekolah yang disingkat

Renstra sendiri merupakan produknya, sedangkan

dengan RKT.

proses perencanaannya sendiri dikenal dengan perencanaan strategis.

Perencanaan jangka menengah sekolah (RPJM) disusun dengan mengikuti siklus masa kerja kepala

Menurut Inpres No. 7 tahun 1999, perencanaan

sekolah, ialah 4 tahunan. Oleh karena itu, setiap

strategis (strategic planning) merupakan suatu

seorang kepala sekolah dipercaya menjabat di

proses yang berorientasi pada hasil yang ingin

suatu sekolah, diwajibkan membuat rencana

dicapai selama kurun waktu 1 – 5 tahun dengan

jangka menengah sepanjang masa jabatannya,

memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala

yakni selama 4 tahunan. Rencana jangka menengah

yang ada atau mungkin timbul. Perencanaan

sekolah ini, dahulu kala dikenal dengan Rencana

strategis merupakan bagian dari proses manajemen

Pengembangan Pembangunan Sekolah (RPPS),

strategis yang terkait dengan proses identifikasi

kemudian berubah menjadi Rencana Pengembangan

tujuan jangka panjang dari sebuah lembaga atau

Sekolah (RPS).

organisasi, penggalian gagasan dan pilihan-pilihan, pengambilan langkah-langkah yang diperlukan

Perencanaan jangka pendek sekolah merupakan

untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, dan

penjabaran lebih lanjut dari rencana jangka

pemantauan (monitoring) kemajuan atau kegagalan

menengah sekolah yang dibuat dengan kurun

dalam rangka menentukan strategi di masa depan

waktu satu tahun. Perencanan jangka pendek ini

(Nickols dan Thirunamachandran, 2000). Dalam

lazim dikenal dengan perencana tahunan sekolah.

latar historika, perencanaan strategis diterapkan di

Jika perencanaan jangka menengah merupakan

bidang kemiliteran, kemudian diadopsi oleh dunia

prosesnya, dan hasilnya disebut dengan renncana

usaha pada tahun 1950-an. Perencanaan strategis

jangka menengah, maka perencanaan jangka

mengalami perkembangan pesat dan banyak dikenal

pendek juga merupakan prosesnya, sedangkan

pada tahun 1960 hingga 1970-an, dan berkembang

haslnya disebut dengan rencana tahunan. Kini,

kembali tahun 1990-an. Mintzberg (1994) menyebut

rencana tahunan sekolah dikenal dengan RKT

perencanaan strategis sebagai sebagai “process

(rencana kerja tahunan). Gabungan antara RPJM

with particular benefits in particular contexts.”

dan RKT inilah kini dikenal dengan rencana kerja sekolah, yang lazim disingkat dengan RKS.

www.kinerja.or.id


81


Posisi Renstra Sekolah dalam Renstra SKPD

lanjut dari renstra satuan kerja perangkat daerah

Rencana strategis, yang merupakan produk

(SKPD). Sementara renstra SKPD juga disusun

perencanaan strategis, memuat visi, misi, tujuan,

dengan memperhatikan Renstra Departemen

sasaran, cara mencapai tujuan dan sasaran yang

Pendidikan dan Kebudayaan (yang berubah nama

meliputi kebijakan, program, dan kegiatan yang

menjadi Depdiknas). Gambar 2.1 melukiskan

realistis dengan mengantisipasi perkembangan

bagaimana renstra SKPD, termasuk SKPD

masa depan. Renstra strategis di tingkat satuan

pendidikan, disusun dan melewati berbagai tahapan

pendidikan, sebenarnya merupakan penjabaran lebih

penyusunan.

Diagaram III.1. Pendekatan dan Langkah-Langkah Penyusunan RENSTRA SKPD

82


www.kinerja.or.id

B. TAHAP-TAHAP PERENCANAAN SEKOLAH

lanjut. Data yang bersifat kuantitatif dianalisis dengan teknik kuantitatif statistic, sedangkan data kualitatif hendaknya dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif. Data yang sudah terkumpul dan digolong-golongkan

Tahap-tahap perencanaan sekolah adalah sebagai

tersebut, hendaknya dapat dipilah mana yang

berikut:

terkait dengan pengguna layanan pendidikan berjenis kelamin pria dan mana yang terkait

1. Penyiapan Data Kondisi Eksisting Sekolah

dengan pengguna layanan pendidikan berjenis perempuan. Penggolongan ini sangat penting agar aspirasi pengguna perempuan dan laki-laki

Tahap pertama perencanaa sekolah adalah

dapat dipenuhi secara seimbang sehingga tidak

penyiapan data kondisi eksisting sekolah.

terjadi bias gender (atau bertitik berat ke jenis

Data kondisi eksisting sekolah hendaknya

kelamin tertentu).

dikumpulkan oleh satuan tugas perencanaan sekolah. Data tersebut meliputi profil sekolah, hasil survei pengaduan pengguna layanan pendidikan sekolah, serta data capaian SPM pendidikan di tingkat sekolah. Data tersebut dikumpulkan melalui berbagai teknik pengumpulan data, yaitu studi dokumentasi, angket, wawancara, dan teknik survei pengaduan pengguna layanan pendidikan. Sumber data berasal dari seluruh bagian dan unit sekolah, mulai dari bagian pembelajaran, bagian kesiswaan, bagian personalia, bagian keuangan, bagian sarana prasarana dan bagian humas. Data dari multi stake holder pun juga perlu digali, termasuk dari berbagai pihak yang punya kepentingan dan ketertarikan dengan pelayanan pendidikan.

Data-data yang sudah dikumpulkan tersebut, hendaknya disaring, diklarifikasi dan digolonggolongkan dan kemudian dituangkan secara padat agar dapat dilakukan analisis lebih

www.kinerja.or.id

2. Analisis Situasi dan Kondisi Sekolah

Rangkaian kegiatan analisis situasi dan kondisi sekolah adalah pencermatan atas aturan perundang-undangan pendidikan yang sedang berlaku dan mempelajari renstra SKPD pendidikan kabupaten/kota. Agar bisa menyusun analisis situasi dan kondisi secara komprehensif, maka perlu dilakukan penajaman terhadap profil sekolah, yang dimulai dengan identifikasi identitas sekolah, peserta didik, tenaga kependidikan, sarana prasarana, keuangan, partisipasi orang tua dan masyarakat, serta prestasi-prestasi yang dimiliki oleh sekolah, baik yang bersifat akademik maupun non akademik. Selanjutnya, profil sekolah tersebut, hendaknya dibandingkan dengan, dan dikerucutkan dari standar-standar pendidikan yang dipergunakan oleh sekolah (standar pelayanan minimal/SPM) dan standar nasional


83


pendidikan (SNP). Selain itu, survei terhadap komplain pelanggan/stakeholders/publik (survei

3. Merumuskan Visi dan Misi Sekolah

pengaduan) juga perlu dilakukan agar harapan, tuntutan dan aspirasi mereka juga dapat

Yang dimaksud dengan visi adalah emajinasi moral

diakomodasi dalam menyusun analisis situasi

yang menggambarkan profil sekolah di masa depan.

dan kondisi sekolah. Data survei pengaduan

Visi juga berarti wawasan yg menjadi sumber arahan

dari pelanggan tersebut, hendaknya dipilah

yang digunakan untuk memandu perumusan misi

antara yang berasal dari publik pria dan publik

sekolah.

perempuan, agar seluruh kebutuhan, apirasi, harapan dan masalah yang dipecahkan, bisa

Unsur yang harus ada pada visi adalah: (1)

berimbang dan tidak bias gender.

pandangan jauh ke depan, ke mana sekolah akan dibawa (2) gambaran masa depan yg diinginkan

Secara detail petunjuk pelaksanaan survei

sekolah. Dirumuskan dengan kalimat yang filosofis,

pengaduan, yang diawali dengan penyusunan

khas, mirip slogan, tetapi mudah diingat. Karena itu,

kuisioner, pelaksanaan survei, analisis hasil

rumusan visi yang bagus hendaknya menantang,

survei pengaduan serta penyusunan janji

jelas dan didasari nilai-nilai tertentu.

perbaikan pelayanan dapat dilihat pada Modul dan Buku Saku Penanganan Pengaduan.

Berdasarkan atas deskripsi profil sekolah, standar pendidikan di sekolah, dan survey pengaduan pelanggan, dapatlah dilakukan analisis kesenjangan. Analisis kesenjangan

Contoh rumusan visi:

“UNGGUL DALAM PRESTASI BERDASARKAN IMTAQ” “ TERDIDIK BERDASARKAN IMTAQ”

bermaksud untuk mengetahui gap (kesenjangan) antara standar yang ingin dicapai,

Agar rumusan visi yang filosofis tersebut jelas, perlu

dengan kondisi riil sekolah dan hasil survei

dirumuskan indikator-indikatornya.

pengaduuan pelanggan/public/stake holders.

Contoh rumusan Visi:

Kesenjangan itulah yang perlu mendapatkan pemecahan, agar antara aspek yang diinginkan dengan aspek riilnya dapat dipertemukan.

UNGGUL DALAM PRESTASI BERDASARKAN IMAN DAN TAQWA

Dengan demikian, aspek riil satuan pendidikan makin relevan (gayut) dengan aspek idealnya.

Contoh rumusan indikator-indikatornya:

Analisis kesenjangan bisa berupa: analisis SWOT (strength, weakness, opportunity, and

1) Unggul dalam perolehan NEM.

threat), analisis akar masalah dan analisis

2) Unggul dalam persaingan melanjutkan ke

kekuatan medan.

84


jenjang pendidikan di atasnya.

www.kinerja.or.id

3) Unggul dalam lomba karya ilmiah remaja.

Jika visi mengarah ke jangka panjang, maka tujuan

4) Unggul dalam lomba kreativitas.

dikaitkan dengan rentang waktu jangka menengah

5) Unggul dalam lomba kesenian.

atau siklus 3 tahunan sesuai dengan periodisasi

6) Unggul dalam lomba olah raga.

SMP atau SMU. Jika masih dipandang terlalu

7) Unggul dalam kedisiplinan.

pendek, boleh juga 2 siklus program sekolah atau 6

8) Unggul dalam kegiatan keagamaan.

tahunan.

Misi adalah tindakan untuk mewujudkan/merealisasi visi. Misi merupakan penjabaran visi dalam bentuk rumusan tugas, kewajiban dan rancangan tindakan yang dijadikan arahan untuk mewujudkan visi. Dengan perkataan lain, bentuk layanan untuk memenuhi tuntutan yang dituangkan dalm visi sebagai indikatornya. Jika rumusan visi berupa kalimat yang menunjukkan “keadaan”, maka misi berupa kalimat yang menunjukkan “tindakan”. Contoh rumusan misi: 1) Melakukan pembelajaran dan bimbingan secara efektif. 2) Menumbuhkan semangat keunggulan secara

Berarti, tujuan merupakan tahapan wujud sekolah menuju visi yang telah dicanangkan. Contoh tujuan: 1) Pada tahun 2005, peningkatan skor rata-rata GSA + 2,0 2) Pada tahun 2005, memiliki tim olah raga minimal 3 cabang yang mampu menjadi finalis tingkat propinsi. 3) Pada tahun 2006, memiliki kelompok LKIR yang mampu menjadi finalis LKIR tingkat nasional. 4) Pada tahun 2006, memiliki tim kesenian yang mampu tampil pada acara setingkat kota/ kabupaten.

intensif kepada warga sekolah. 3) Mendorong dan membantu setiap siswa untuk mengenali potensi dirinya, sehingga dapat dikembangkan secara optimal. 4) Menumbuhkan penghayatan terhadap ajaran agama. 5) Menerapkan manajemen partisipatif dengan melibatkan seluruh warga sekolah dan stake holders.

4. Merumuskan Tujuan Sekolah Tujuan merupakan “apa” yang akan dicapai/ dihasilkan dan “kapan” akan dicapai oleh sekolah.

www.kinerja.or.id

5. Menganalisis Tantangan Nyata Tantangan nyata adalah kesenjangan (gap) antara antara tujuan yang ingin dicapai dengan kondisi sekolah saat ini. Selisih antara tujuan yang diinginkan dengan kenyataan saat ini. Dibuat rincian pada beberapa tahun (misalnya 2005, 2006, 2007, dst). Contoh: Jika tujuannya berbunyi: Pada tahun 2005 memiliki GSA sebesar +2, sementara saat ini baru mencapai +0,4. Berarti tantangan nyata yang dihadapi oleh sekolah adalah (+2) – (+0,4) = (+1,6). Jika pada


85


tahun 2005, survey pengaduan stake holders

• Merupakan perioritas dari beberapa tujuan yang

mengharapkansekolah memiliki tim olah raga

dirumuskan dalam jangka menengah.

minimal 3 cabang dan menjadi finalis tingkat kabupaten; sementara saat ini baru punya 1 tim

Contoh: Pada tahun ajaran 2005, sekolah X: (a)

cabang olah raga dan menjadi finalis di tingkat

memiliki GSA sebesar +0,40 (2), memiliki tim

kecamatan, maka tantangan nyatanya adalah:

olahraga bola voli yang menjadi finalis di tingkat kabupaten/kota.

• Menambah 2 tim cabang olahraga • Meningkatkan 1 peringkat (dari kecamatan ke kabupaten) untuk 1 cabang olahraga

• Meningkatkan 2 peringkat untuk 2 cabang olah raga.

7. Mengidentifikasi Fungsi-Fungsi Fungsi-fungsi yang diperlukan untuk mencapai sasaran perlu diidentifikasi. Fungsi-fungsi tersebut adalah fungsi PBM beserta fungsi-fungsi

6. Menentukan Sasaran

pendukungnya: kurikulum,perencanaan dan evaluasi, fungsi ketenagaan, fungsi keuangan,

• Rumusannya menggambarkan mutu dan

fungsi pelayanan kesiswaan, fungsi pengembangan

kuantitas yang ingin dicapai serta terukur.

iklim sekolah, fungsi hubungan sekolah dengan

• Mengacu kepada visi, misi dan tujuan sekolah. • Berupa tujuan jangka pendek atau tujuan

masyarakat dan fungsi pengembangan fasilitas.

situasional sekolah, umumnya 1 tahunan.

Contoh 1: Identifikasi fungsi sasaran Peningkatan GSA minimal +0,40

Fungsi dan Faktornya

86

A

Fungsi Proses Belajar Mengajar (PBM)

1

Faktor internal: - Motivasi belajar siswa - Perilaku siswa - Motivasi Guru - Pemberdayaan siswa - Keragaman Metode mengajar - Penggunaan waktu belajar


Kriteria Kesiapan (Kondisi Ideal)

Kondisi Nyata

Tingkat Kesiapan Faktor Siap

Tidak

www.kinerja.or.id


B

Fungsi Pendukung PBM: Ketenagaan

1

Faktor internal: - Jumlah guru - Kualifikasi pendidikan guru minimal D-3 - Kesesuaian Ijazah dengan mata pelajaran yang di ampu guru - Beban mengajar guru

2

Faktor Eksternal - Pengalaman mengajar guru - Kesiapan mengajar guru - Fasilitas pengembangan diri

C

Fungsi Pendukung PBM: Sarana/ Perpustakaan

1

Faktor internal - Buku setiap mata pelajaran - Jumlah buku penunjang - Jumlah lemari dan rak buku - Kebersihan dan kerapihan ruang perpustakaan - Pengelola perpustakaan - Dana pengembangan perpustakaan

2

Faktor eksternal - - -


Kondisi Nyata


Tidak

Dukungan orangtua dalam melengkapi perpustakaan Kerjasama dengan perpustakaan lain yang lengkap Kesesuaian buku penunjang dengan potensi daerah dan perkembangan ipteks

www.kinerja.or.id


87


Contoh 2: Identifikasi fungsi sasaran Memiliki tim olahraga bola voli yang menjadi finalis di tingkat Kabupaten/Kota


88

A

Fungsi Ketenagaan

1

Faktor internal: - Jumlah guru - Jumlah guru olahraga - Kemampuan guru olahraga - Motivasi guru

2

Faktor Eksternal - Pengalaman sebagai pelatih - Dukungan orangtua - Fasilitas pengembangan diri

B

Fungsi Sarana dan Prasarana

1

Faktor internal - Lapangan bola voli di sekolah. - Alat pendukung olahraga voli (net, bola) - Perawatan sarana dan prasarana

2

Faktor eksternal - Dukungan orang tua - Lapangan bola voli di tingkat kecamatan

C

Fungsi Pelatihan

1

Faktor Internal - Pemberdayaan siswa - Alokasi waktu pelatihan - Penggunaan waktu pelatihan

2

Faktor eksternal: - Kesiapan siswa dalam menerima pelatihan - Pelatih yang berpengalaman - Uji tanding dengan tim sekolah lain - Dukungan orangtua siswa dalam pelatihan.



Kondisi Nyata


Tidak

www.kinerja.or.id

8. Melakukan Analisis SWOT Analisis SWOT dimaksudkan untuk menganalisis kesiapan setiap fungsi dan faktor dari sisi kekuatan internal (strength), kelemahan internal (wakness), peluang eksternal (opportunty) dan ancaman eksternal (treat).

Contoh analisis SWOT Sasaran 1: Peningkatan GSA minimal +0,40 Kriteria Kesiapan (Kondisi Ideal)


Kondisi Nyata

A

Fungsi Proses Belajar Mengajar (PBM)

1

Faktor internal: - Motivasi belajar siswa

-

Tinggi

-

-

-

Disiplin dan tertib di dalam kelas

-

Perilaku siswa

- - Motivasi guru

-

Tinggi

-

Pemberdayaan siswa

-

-

Guru mampu memberdayakan siswa Bervariasi

-

Efektif

-

100%

-

50%

- -

Tinggi Kondusif

- -

-

Nyaman/tenang

-

Tinggi Kurang kondusif Gaduh/ramai

-

- 2

Keragaman metode mengajar

Tidak

Tidak banyak variasi Kurang efektif

Penggunaan waktu belajar

Faktor eksternal: - Kesiapan siswa menerima pelajaran - Dukungan orangtua - Lingkungan sosial sekolah -

-

Siap

60% siswa mempunyai motivasi tinggi Kurang disiplin dan kurang tertib Cukup tinggi Kurang mampu

-

-

Tingkat Kesiapan Faktor

Lingkungan fisik sekolah

www.kinerja.or.id


89


Fungsi dan Faktornya B

Fungsi Pendukung PBM: Ketenagaan

1

Faktor internal: - Jumlah guru - Kualifikasi pendidikan guru minimal D-3 - Kesesuaian ijazah dengan mata pelajaran yang diampu guru - Beban mengajar guru

2

C

Fungsi Pendukung PBM: Sarana/Perpustakaan

1

Faktor internal: - Buku setiap mata pelajaran - Jumlah buku penunjang - Jumlah lemari dan rak buku - Kebersihan dan kerapihan ruang perpustakaan - Pengelola perpustakaan - Dana pengembangan perpustakaan

2

90

Faktor eksternal: - Pengalaman mengajar guru - Kesiapan mengajar guru - Fasilitas pengembangan diri

Faktor eksternal: - Dukungan orangtua dalam perpustakaan - Kerjasama dengan perpustakaan lain yang lengkap - Kesesuaian buku penunjang dengan potensi daerah dan perkembangan Ipteks



Kondisi Nyata

Cukup Semua guru minimal D-3 100% sesuai

Cukup 60% minimal D-3 70% sesuai

Rata-rata 18 JP

Rata-rata 22 JP

Rata-rata ³ 5 tahun 100% Tersedia

6 tahun 80% Kurang lengkap

Cukup dan lengkap Cukup dan lengkap Cukup Bersih dan rapih

Kurang Kurang Kurang Cukup

Ada dan mampu Tersedia dan cukup

Kurang Tidak tersedia

Mendukung

Mendukung

Ada kerjasama

Tidak ada

Tinggi

Rendah


Tidak

www.kinerja.or.id

Contoh Analisis SWOT Sasaran 2: Memiliki tim olah raga bola voli yang menjadi finalisdi tingkat kabupaten/kota


A

Fungsi Ketenagaan

1

Faktor internal: - Jumlah guru olahraga - Kemampuan guru olahraga dalam bola voli - Motivasi guru

2

B

Faktor eksternal: - Pengalaman sebagai pelatih - Dukungan orang tua - Fasilitas pengembangan diri


Kondisi Nyata

Cukup Tinggi

Cukup Tinggi

Tinggi

Cukup tinggi

Cukup Tinggi Ada

Kurang Tinggi Tidak ada

Tersedia dan layak pakai Tersedia & layak Terawat dengan baik

Tersedia dan kurang layak Tersedia dan kurang layak Terawat baik

Tinggi Tersedia dan layak pakai

Cukup Tersedia dan kurang layak


Tidak

Fungsi Sarana dan Prasarana Faktor internal: - Lapangan bola voli di sekolah. - Alat pendukung olahraga voli (net, bola) - Perawatan sarana dan prasarana Faktor eksternal: - Dukungan orangtua - Lapangan bola voli di tingkat kecamatan

www.kinerja.or.id


91




Tingkat Kesiapan Faktor

Kondisi Nyata

Siap C

Fungsi Pelatihan

1

Faktor internal: - Pemberdayaan siswa - Alokasi waktu pelatihan - Penggunaan waktu pelatihan

2

Faktor eksternal: - Kesiapan siswa dalam menerima pelatihan - Pelatih yang berpengalaman - Uji tanding dengan tim sekolah lain - Dukungan orangtua siswa dalam pelatihan.

Guru mampu memberdayakan 3 kali seminggu Efektif

Cukup mampu

100 %

80 %

Tersedia 1 x sebulan

Tidak ada Tidak pernah

Tinggi

Tinggi

9. Mengidentifikasi Alternatif Pemecahan

Tidak

Kurang Kurang efektif

h. Pengaktifan bola voli sekolah. i. Peningkatan sarana prasarana olah raga bola voli.

Guna mengatasi kelemahan dan ancaman, perlu

j. Peningkatan waktu latihan dan uji tandaing.

diidentifikasi alternatif pemecahan.

k. Mendatangkan pelatih dari luar sekolah.

Contoh alternatif untuk kelemahan dan ancaman pada sasaran 1: a. Pengaktifan kegiatan MGMP. b. Pengiriman guru mengikuti pelatihan. c. Peningkatan disiplin siswa. d. Pembentukan kelompok diskusi terbimbing. e. Peningkatan pengadaan buku.

10. Menyusun Program Berdasarkan alternatif pemecahan yang diidentifikasi tersebut, kemudian disusun program beserta rincian dan penanggungjawabnya. Contoh 1:

f. Peningkatan layanan perpustakaan. g. Contoh alternatif untuk kelemahan dan ancaman pada sasaran 2:

92


Sasaran 1: Peningkatan GSA minimal +0,40 Rencana: Mengaktifkan MGMP, mengadakan diskusi

www.kinerja.or.id

terbimbing, meningkatkan disiplin sekolah dan meningkatkan buku perpustakaan.

Program 1: Pengaktifan MGMP sekolah Rincian Program: a. Menyusun strategi guna menyiasati kurikulum yang padat. b. Membahas dan mencari pemecahan masalah yang timbul. c. Membantu guru lain dalam memahami materi yang sulit. d. Pertemuan periodik seminggu sekali, untuk diseminasi hasil MGMP Kabupaten/Kota. e. Mengundang ahli dari sekolah lain atau universitas untuk menyampaikan inovasi terbaru di bidang pembelajaran.

Program 2: Diskusi terbimbing Rincian Program: a. Menyusun jadwal pembimbingan dan lokasi setiap kelompok. b. Membimbing siswa yang sedang mengadakan diskusi. c. Mengoptimalkan peranan alumni untuk membimbing siswa. d. Melakukan evaluasi hasil bimbingan setiap kelompok. e. Meningkatkan variasi metode belajar berdasarkan hasil evaluasi. Penanggungjawab Program: Drs. Amin Santoso (Guru Matematika)

www.kinerja.or.id

Contoh 2: Sasaran 2: Menjadi finalis turnamen bola voli tingkat kota. Rencana: Peningkatan latihan dan uji tanding tim bola voli sekolah, memperbaiki sarana prasarana olah raga bola voli, meningkatkan perawatan sarana prasarana.

Program 1: Peningkatan latihan dan uji tanding tim bola voli sekolah. Rincian Program: a. Mengadakan latihan teratur 3 x seminggu b. Mendatangkan pelatih berpengalaman dari luar c. Mengadakan lomba antar tim di sekolah. d. Mengundang tim sekolah lain untuk uji tanding. e. Melakukan evaluasi kinerja setiap tim. f. Mengikuti turnamen bola voli tingkat kota/ kabupaten. Penanggungjawab: Dra. Siti Aminah (Guru Olahraga). Program dan kegiatan yang telah disusun sekolah bersama forum multi stakeholder sekolah yang dituangkan dalam dokumen perencanaan sekolah, baik jangka menengah maupun tahunan perlu mendapatkan dukungan dan komitmen dari berbagai pihak, baik dari pihak sekolah, orangtua, komite sekolah, masyarakat sekitar sekolah maupun Dinas Pendidikan bahkan dari Pimpinan Daerah (Bupati/ Walikota) dan termasuk pihak DPRD.


93


Untuk itu, diperlukan publikasi dan rekomendasi

Forum multi stakeholder pendidikan berkewajiban

teknis terkait dengan program dan kegiatan sekolah

untuk mengawal janji perbaikan pelayanan dan

yang disampaikan secara formal kepada pihak

rekomendasi perbaikan pelayanan ini hingga tahap

Pemerintah Daerah untuk mendapatkan dukungan

implementasinya, serta menjembatani komunikasi

dalam implementasinya.

antara pihak sekolah dan pemerintah daerah guna implementasi program secara optimal.

Salah satu bentuk rekomendasi teknis yang dapat disampaikan adalah berupa:

11. Menyusun Jadwal

Janji Perbaikan Pelayanan, yang merupakan

Agar sasaran dan program tersebut jelas

respon dan komitmen sekolah terhadap hasil survey

waktu pelaksanaannya, perlu disusun jadwal

pengaduan yang dapat dilaksanakan sendiri oleh

pelaksanaan seperti Contoh 1.

sekolah bersama komite sekolah Rekomendasi Perbaikan Pelayanan, yang merupakan usulan yang disampaikan kepada pihak Dinas/pemerintah atas solusi terhadap survei pengaduan yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh pihak sekolah dan komite, dan memerlukan dukungan Dinas pendidikan/ Pemerintah Daerah untuk penyelesaiannya.

94


12. Menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS)

Rencana Anggaran yang disusun terdiri atas Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) dan Anggaran Pembiayaan Total seperti Contoh-2.

www.kinerja.or.id

Contoh 1

www.kinerja.or.id


95


96


www.kinerja.or.id

www.kinerja.or.id


97


BAHAN PRESENTASI

PERENCANAAN STRATEGIS (STRATEGIC PLANNING) Perencanaan strategis merupakan bagian dari proses manajemen strategis yang terkait dengan proses identifikasi tujuan jangka panjang dari sebuah lembaga atau organisasi, penggalian gagasan dan pilihan-pilihan, pengambilan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, dan pemantauan (monitoring) kemajuan atau kegagalan dalam rangka menentukan strategi di masa depan (Nickols dan Thirunamachandran, 2000).

POSISI RENSTRA SEKOLAH DALAM RENSTRA SKPD Rencana strategis, yang merupakan produk perencanaan strategis, memuat visi, misi, tujuan, sasaran, cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi kebijakan, program, dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan. Renstra strategis di tingkat satuan pendidikan, sebenarnya merupakan penjabaran lebih lanjut dari renstra satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Sementara renstra SKPD juga disusun dengan memperhatikan Renstra Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (yang berubah nama menjadi Depdiknas).

98


www.kinerja.or.id


44

www.kinerja.or.id


99


MODUL 4 Penerapan Manajemen Pelayanan Publik di Sekolah

BAHAN BACAAN: PENERAPAN MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK DI SEKOLAH

A. PENDAHULUAN Lembaga pendidikan dalam berbagai jenis dan tingkatannya diselenggarakan pada hakekatnya bukan untuk melayani dirinya sendiri, melainkan

..... agar peserta menguasai kemampuan mengelola pelayanan publik di sekolah.

melayani kepentingan publik. Pelayanan publik, termasuk di bidang pendidikan, sering menjadi sorotan terutama kalau sudah menyangkut aspek kecepatan pelayanannya, memuaskan-tidaknya, dan sesuai harapan-tidaknya. Padahal, dalam perspektif total quality management (TQM), publik di bidang pendidikan adalah customer yang harus ditingkatkan kepuasannya. Temuan kurang baiknya sistem pelayanan publik, termasuk dalam institusi pendidikan sedikitnya disebabkan dua hal. Pertama, bahwa publik sekarang telah mengalami perubahan sejalan dengan gerakan reformasi secara nasional, sehingga publik yang semula tidak berdaya (powerless) menjadi berdaya, bahkan sangat berdaya (powerfull). Kedua, kenyataan di lapangan menunjukkan SDM institusi pendidikan belum memberikan pelayanan publik yang memuaskan. Pada latar institusi persekolahan, kedua alasan tersebut jika diruntut akan berujung pada persoalan

100


www.kinerja.or.id

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tenaga SDM di sekolah, yang terdiri atas tenaga

tentang Pemerintahan Daerah

pendidik (guru) dan tenaga kependidikan: kepala

5. UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008

sekolah, pengawas sekolah, SDM sekolah, tenaga perpustakaan sekolah dan tenaga laboratorium

tentang Perubahan Kedua atas Undang-

sekolah.

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Dalam perspektif yuridis, setidaknya menurut

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

Undang-undang nomor 20 tahun 2003 beserta

25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

peraturan perundangan-undangan turunannya, tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan,

C. KONDISI IDEAL PELAYANAN PUBLIK

Menurut Lembaga Administrasi Negara (2000), pelayanan publik (public service)

dan pelayanan teknis untuk menunjang proses

adalah pelayanan umum yang dilaksanakan

pendidikan pada satuan pendidikan. Pendidik

oleh instansi pemerintah, termasuk institusi

dan tenaga kependidikan berkewajiban:

sekolah, baik dalam upaya memenuhi

menciptakan suasana pendidikan yang bermakna,

kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka

menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis;

pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-

mempunyai komitmen secara profesional untuk

undangan. Pelayanan publik merupakan salah

meningkatkan mutu pendidikan; dan memberi

satu perwujudan dari fungsi aparatur negara

teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi,

sebagai abdi masyarakat disamping sebagai

dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang

abdi negara. Pelayanan publik juga merupakan

diberikan kepadanya.

pelaksanaan dari peraturan pemerintah atau pihak lain yang terkait. Pelayanan publik

B. DASAR HUKUM MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK DI SEKOLAH

juga dimaksudkan untuk mensejahterakan masyarakat, karena dengan pelayanan publik yang baik, diharapkan masyarakat dapat

1. Undang-Undang Dasar Negara RepubIik

memenuhi kebutuhannya.

Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian 3. UndangUndang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

www.kinerja.or.id

Pelayanan publik pada dasarnya merupakan kombinasi dari berbagai fungsi yang titik tekannya tergantung lembaga dan personel yang menerapkannya. Fungsi-fungsi yang harus dikombinasikan dalam penerapan pelayanan publik yang handal meliputi fungsi


101


instrumental, politik, katalis, public interest, dan

pihak lain pembuat kebijakan pelayanan

entrepreneurial (Sunaryo, 2005).

publik, dan diimplementasikan dalam bentuk layanan konkret oleh tenaga administrasi.

Fungsi instrumental berkenan dengan

Fungsi entrepreneurial, yang berkenaan

menjabarkan perundang-undangan dan

dengan memberi inspirasi bagi kegiatan-

kebijakan publik ke dalam kegiatan rutin. Hal

kegiatan inovatif dan non-rutin. Dalam

ini terkait dengan sosialisasi kebijakan yang

pelayanan publik diupayakan ada ruang untuk

berlaku bagi kegiatan tertentu yang berkaitan

melakukan pembaharuan-pembaharuan

dengan pelayanan publik. Masyarakat butuh

agar mempermudah, mempermurah dan

kejelasan kebijakan untuk urusan-urusan yang

mempercepat serta memperakurat data/

menyangkut dirinya. Semakin jelas kebijakan

informasi dalam pelayanan publik. Jika perlu,

apa yang diterapkan untuk menyelesaikan

boleh menyimpang dari kelaziman asal tidak

urusan tertentu bagi masyarakat, maka

keluar dari koridor aturan dan misi sekolah.

semakin baik pula pelayanan publik tersebut.

Di sinilah peran strategis tenaga administrasi

SDM sekolah memegang peranan penting

ditantang, bagaimana agar lembaganya tetap

dalam fungsi instrumental ini, karena lalu lintas

akuntabel secara administratif.

informasi yang terkait dengan undang-undang dan peraturan pemerintah senantiasa melewati mereka.

Birokrasi publik (termasuk birokrasi sekolah dikatakan profesional) manakala dalam pelayanan publik menunjukkan perilaku

Fungsi politik pelayanan publik berarti

bertanggungjawab. Konsep tanggungjawab

memberikan input yang dapat berupa saran

dibedakan menjadi 3, yaitu responsibilitas

dan informasi. Berarti bahwa dalam pelayanan

(responsibility), akuntabilitas (accountability),

publik diperlukan tambahan informasi kepada

dan responsivitas (responsiveness)

masyarakat untuk memperjelas sistem

para pemberi layanan (Widodo, 2004).

pelayanan publik yang diberikan. SDM sekolah

Responsibilitas diartikan sebagai kemampuan

banyak berperan sebagai informan berbagai

untuk melaksanakan apa yang menjadi

kebijakan sekolah kepada stake holders-nya.

tugas pokok, fungsi, kewenangan, dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya.

102

Pelayanan publik tidak boleh meninggalkan

Tanggungjawab berarti capable to do atau

interes dan aspirasi masyarakat yang

professionality dan rasa tanggungjawab (sense

memerlukan pelayanan. Hal ini sesuai dengan

of responsibility). Profesional berarti bahwa

fungsi katalis public interest. Interes dan

tatausahawan dituntut memiliki kecakapan

aspirasi masyarakat diintegrasikan dengan

teknis yang memadai dalam menjalankan tugas

kebijakan dan keputusan pemerintah atau

pokok, fungsi, kewenangan, dan tangungjawab


www.kinerja.or.id

dalam pelayanan publik. Dengan memiliki

terhadap permasalahan, kebutuhan, keluhan,

kecakapan teknis, mereka dapat menjalankan

dan aspirasi stake holders sekolah yang

tugas dan tanggungjawab secara efektif,

dilayani.

efisien, dan produktif. Rasa tanggungjawab berarti SDM sekolah melaksanakan tugas dan

Sunarto (2005) menyatakan bahwa prinsip-

tanggungjawabnya secara serius meskipun tidak

prinsip dalam pelayanan publik meliputi:

ada pihak lain yang mengawasinya. Tenaga

berdayakan masyarakat, yang dapat

administrasi tetap menjaga keberpihakan

berupa penciptaan iklim kebebasan untuk

kepada kepentingan publik, meskipun untuk

berprakarsa dan berkreasi bagi masyarakat;

melakukan penyelewengan bagi mereka cukup

optimalkan pelayanan publik, yakni pelayanan

terbuka.

masyarakat yang efisien, adil, mudah dan mendekatkan unit pelayanan ke masyarakat;

Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk

buka ruang partisipasi publik, dimana dalam

memberikan pertanggungjawaban atau

manajemen di lembaga pendidikan sedapat

menjawab dan menerangkan kinerja atas

mungkin (jika perlu) melibatkan masyarakat

tindakan seseorang/pimpinan/badan hukum

dalam merencanakan, pengorganisasian,

suatu organisasi kepada pihak yang memiliki

melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan; dan

hak atau kewenangan untuk meminta

ubah gaya kerja personel lembaga pendidikan,

keterangan atau pertanggungjawaban. Untuk

yang semula ingin dilayani menjadi pelayan bagi

kepentingan ini, SDM sekolah hendaknya

masyarakat yang memerlukan.

bersikap transparan (transparency) dan terbuka (openness) atas apa yang ditanyakan publik. Tenaga administrasi dinyatakan akuntabel manakala mereka dinilai secara obyektif oleh masyarakat telah dapat mempertanggungjawabkan segala macam perbuatan, sikap, dan sepak terjangnya kepada publik.

Responsivitas diartikan sebagai daya tanggap tenaga administrasi terhadap apa yang menjadi permasalahan, kebutuhan, keluhan, dan aspirasi publik yang dilayaninya. Dengan demikian, SDM sekolah dikatakan responsif (cepat tanggap dan

D. KONDISI RIIL PELAYANAN PUBLIK

Menurut hasil survey yang dilakukan UGM pada tahun 2002, sebagaimana dikedepankan oleh Imron (2007), bahwa secara umum stakeholders menilai bahwa kualitas pelayanan publik mengalami perbaikan setelah diberlakukannya otonomi daerah. Namun jika dilihat dari sisi efisiensi dan efektivitas,

fitas, dan

kesamaan perlakuan (tidak diskriminatif) masih jauh dari yang diharapkan.

cepat menanggapi) yang tinggi jika tanggap

www.kinerja.or.id


103


Temuan Mohamad, bahwa pelayanan yang

terjadi ketika pelayanan diberikan, juga

dilakukan oleh institusi publik paling tidak

sangat sulit. Akibatnya, berbagai masalah

ditunjukkan dengan kondisi sebagai berikut.

pelayanan memerlukan waktu yang lama untuk

Pertama, masih kurang responsif. Kondisi ini

diselesaikan. Ketujuh, kurang mau mendengar

terjadi pada hampir semua tingkatan unsur

keluhan/saran/aspirasi masyarakat. Pada

pelayanan, mulai pada tingkatan petugas

umumnya aparat pelayanan kurang memiliki

pelayanan (front line) sampai dengan tingkatan

kemauan untuk mendengar keluhan/saran/

penanggungjawab institusi. Respon terhadap

aspirasi dari masyarakat. Akibatnya, pelayanan

berbagai keluhan, aspirasi, maupun harapan

dilaksanakan dengan apa adanya, tanpa ada

masyarakat seringkali lambat atau bahkan

perbaikan dari waktu ke waktu. Kedelapan,

diabaikan sama sekali. Kedua, masih kurang

masih menunjukkan inefisien. Berbagai

informatif. Berbagai informasi yang seharusnya

persyaratan yang diperlukan (khususnya dalam

disampaikan kepada masyarakat, lambat atau

pelayanan perijinan) seringkali tidak relevan

bahkan tidak sampai kepada mereka. Keempat,

dengan pelayanan yang diberikan.

kurang accessible. Berbagai unit pelaksana pelayanan terletak jauh dari jangkauan masyarakat, sehingga menyulitkan bagi mereka yang memerlukan pelayanan tersebut. Kelima, kurang koordinasi. Berbagai unit pelayanan yang terkait satu dengan lainnya sangat kurang berkoordinasi.

E. PERGESERAN PARADIGMA PELAYANAN PUBLIK DI SEKOLAH

adalah ujung tombak terdepan dalam pelayanan publik di lingkungan Depdiknas.

Akibatnya, sering terjadi tumpang tindih ataupun

Dalam persoalan pendidikan anak, orangtua

pertentangan kebijakan antara satu instansi

dan masyarakat selalu menginginkan agar

pelayanan dengan instansi pelayanan lain

anaknya mendapatkan pendidikan terbaik

yang terkait. Keenam, masih terlalu birokratis.

dan mendapatkan pelayanan yang prima.

Pelayanan pada umumnya dilakukan dengan

Oleh karena itu, sekolah haruslah responsif

melalui proses yang terdiri dari berbagai

dalam menyikapi kemauan masyarakat

level, sehingga menyebabkan penyelesaian

tanpa mengorbankan efisiensi dan efektifitas

pelayanan yang terlalu lama. Dalam kaitan

penyelenggaraan sekolah.

dengan penyelesaian masalah pelayanan, kemungkinan tenaga administrasi untuk dapat menyelesaikan masalah sangat kecil, dan di lain pihak kemungkinan masyarakat untuk bertemu dengan penanggungjawab pelayanan, dalam rangka menyelesaikan masalah yang

104


Sekolah (terutama yang berstatus negeri)

Salah satu cara yang dapat digunakan sekolah agar dapat melayani masyarakat dengan prima adalah kemauan untuk menggeser paradigma birokrasi yang lebih sibuk dengan urusan internal, menjadi berorientasi pada pelanggan

www.kinerja.or.id

sekolah. Sekolah diharapkan memposisikan

Untuk mewujudkan dan mempertahankan

pelanggan sebagai hal yang paling depan. Oleh

kepuasan pelanggan sekolah, dapat dilakukan

sebab itu, pelanggan dipakai sebagai sasaran

4 hal sebagaimana pendapat Ramalia (2001).

pencapaian tujuan. Sekolah selalu mendengar

Pertama, mengidentifikasi

suara pelanggan, memperhatikan kebutuhan

pelanggan sekolah tersebut. Di sini peran

dasar dan keinginan pelangggan, dan

personel hubungan masyarakat, dengan

memperhatikan hukum pelanggan (termasuk

bantuan staf tata usaha haus dilakukan.

dalam hal ini hak-hak pelanggan sekolah)

Stakeholder dalam arti luas dilibatkan dalam

(Ramalia dalam LAN, 2001).

pembuatan keputusan utamanya berkenaan dengan kepuasan pelayanan publik di sekolah.

Dalam meningkatkan daya saing sekolah, perlu

Kedua, perlunya memahami tingkat harapan

perubahan paradigma birokrasi di sekolah.

pelanggan sekolah atas kualitas pelayanan.

Yang semula sekolah lebih banyak melayani kebutuhan birokrasi yang lebih tinggi dan

Harapan tingkat kepuasan pelanggan, penting

kemungkinan sekolah sendiri minta dilayani

diketahui sebagai acuan untuk menentukan

masyarakat, maka diubah agar sekolah lebih

tujuan dan tolok kepuasan pelanggan. Tanpa

responsif dalam memberikan pelayanan yang

tolok ukur yang jelas, maka kepuasan pelanggan

bersifat memenuhi kebutuhan pelanggan atau

atau pengguna jasa pelayanan di sekolah sulit

masyarakat yang memerlukan.

diketahui.

Pelayanan pelanggan sekolah diartikan sebagai

Ketiga, memahami strategi kualitas layanan

proses yang secara sadar dan terencana yang

pelanggan yang terwujud dalam standar

dilakukan oleh sekolah melalui pemberian

pelayanan prima. Standar pelayanan yang

pelayanan kepada pelanggan agar pelanggan

dipakai sebagai tolok ukur adalah standar

mencapai kepuasan secara optimal. Untuk

pelayanan prima. Hal ini dapat dicapai

dapat menjalankan fungsi yang memuaskan

melalui strategi yang dapat menjamin kualitas

pelanggan, bagi sekolah tidak lepas dari

pelayanan prima yang didukung pula oleh

kreatifitas tata usahawannnya. SDM sekolah

personel pelayanan yang prima. Keempat,

perlu kreatif mengidentifikasi masalah-masalah

memahami siklus pengukuran dan umpan

yang sedang maupun yang akan dihadapi

balik dari kepuasan pelanggan. Umpan balik

dalam praktik pemberian layanan sehari-hari.

penting untuk mekanisme perencanaan dan

Hal ini sebagai upaya untuk memecahkan

pelaksanaan pelayanan berikutnya. Dengan

masalah yang sedang dihadapi dan upaya

umpan balik akan dapat diketahui hal-hal mana

mengantisipasi pemecahan masalah yang

yang perlu diperbaiki dan mana yang perlu

kemungkinan akan dihadapi pada masa yang

dipertahankan atau ditingkatkan.

akan datang.

www.kinerja.or.id


105


Lebih lanjut Ramalia (2001) mengemukakan

a. TK/RA atau bentuk lain yang sederajat

bahwa layanan pelanggan sekolah yang baik

sekurang-kurangnya terdiri atas kepala TK/RA

memperhatikan sembilan aspek keinginan

dan tenaga kebersihan TK/RA.

pelanggan sebagai berikut: (1) bebas membuat

b. SD/MI atau bentuk lain yang sederajat sekurang-

keputusan; (2) memperoleh hasil sesuai dengan

kurangnya terdiri atas kepala sekolah/madrasah,

keinginan; (3) mempertahankan harga diri; (4)

tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, dan

mendapatkan perlakuan secara adil; (5) diterima

tenaga kebersihan sekolah/madrasah.

dan disambut secara baik; (6) diberitahukan

c. SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat

segala sesuatu yang terjadi; (7) merasa aman

dan SMA/MA, atau bentuk lain yang sederajat

dan dilindungi haknya; (8) didudukkan sebagai

sekurang-kurangnya terdiri atas kepala sekolah/

orang penting; dan (9) menuntut keadilan.

madrasah, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, dan tenaga

Perubahan paradigma yang disikapi oleh sekolah dalam hal ini cukup banyak.

kebersihan sekolah/madrasah. d. SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat

Diantaranya, bahwa sekolah hendaknya

sekurang-kurangnya terdiri atas kepala sekolah/

mengikutsertakan pembuatan keputusan bagi

madrasah, tenaga administrasi, tenaga

pelanggannya. Pelanggan perlu diikutsertakan

perpustakaan, tenaga laboratorium, dan tenaga

dalam perencanaan hal-hal penting bagi

kebersihan sekolah/madrasah.

keberlanjutan pelaksanaan pendidikan anak-

e. SDLB, SMPLB, dan SMALB atau bentuk lain

anak di sekolah, antara lain penentuan

yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas

pelaksanaan kurikulum sekolah, proses

kepala sekolah, tenaga administrasi, tenaga

belajar mengajar, kegiatan ekstrakurikuler, dan

perpustakaan, tenaga laboratorium, tenaga

pendidikan moral. Peranan staf tata usaha

kebersihan sekolah, teknisi sumber belajar,

sebagai supporting system di sekolah sangatlah

psikolog, pekerja sosial, dan terapis.

penting.

f. Paket A, Paket B dan Paket C sekurangkurangnya terdiri atas pengelola kelompok belajar, tenaga administrasi, dan tenaga

F. POSISI STRATEGIS SDM SEKOLAH Berdasarkan ketentuan dalam Standarisasi Nasional Pendidikan, jenis SDM di sekolah, diatur menurut jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Pada pasal 3537 dinyatakan sebagai berikut: Tenaga kependidikan pada:

106


perpustakaan.

Agar pelayanan publik yang dilakukan oleh SDM sekolah dapat optimal, ada beberapa kriteria, yakni kesederhanaan, kejelasan dan kepastian, keamanan, keterbukaan, efisiensi, ekonomis, keadilan, ketepatan waktu dan kuantitatif. Kesederhanaan, artinya bahwa pelayanan publik

www.kinerja.or.id

dilaksanakan secara mudah, cepat, tepat, tidak

jangkauan pelayanan diusahakan seluas mungkin

berbelit-belit, mudah dipahami, dan mudah

dengan distribusi yang merata dan diberlakukan

dilaksanakan oleh masyarakat yang memerlukan

secara adil bagi seluruh lapisan masyarakat.

pelayanan. Sistem pelayanan publik dengan

Faktor ketepatan waktu, artinya pelayanan kepada

sederhana perlu dilaksanakan, mengingat

masyarakat harus tepat waktu sesuai yang

sebagian besar masyarakat Indonesia (penerima

ditentukan dan diinformasikan kepada masyarakat.

layanan) masih berpendidikan rendah.

Yang terakhir adalah faktor kuantitatif, yakni jumlah masyarakat yang dilayani naik atau turun,

Kejelasan dan kepastian tentang prosedur/tata

rata-rata lamanya waktu pelayanan, penggunaan

cara pelayanan, persyaratan pelayanan, unit

perangkat teknologi modern untuk memperlancar

kerja atau personel yang bertanggungjawab

pelayanan, dan frekuensi keluhan dan pujian dari

memberikan pelayanan, rincian biaya dan tata

masyarakat yang diberi layanan; semua itu terdata

cara pembayaran pelayanan (jika ada), dan

secara kuantitatif sebagai upaya terus menerus

jadwal waktu penyelesaian pelayanan. Tentang

mengembangkan pelayanan kepada masyarakat.

hal ini perlu diinformasikan secara jelas kepada masyarakat luas, utamanya yang memerlukan

pelayanan publik.

G. PERILAKU SDM SEKOLAH

Keamanan, dimana proses dan hasil

Agar pelayanan publik di sekolah bisa memuaskan

pelayanan dapat memberikan keamanan dan

customer, sejumlah perilaku pelayanan haruslah

kenyamanan bagi masyarakat yang dilayani.

dapat diinternalisasikan dan bahkan ditunjukkan

Faktor keterbukaan, artinya segala hal yang

oleh SDM sekolah dalam memberikan layanan

bekenaan dengan pelayanan yang diberikan

kepada customer-nya. Sejumlah perilaku pelayanan

kepada masyarakat diberitahukan secara

tersebut, menyangkut waktu, kecermatan, hepful

terbuka kepada masyarakat yang dilayani.

dan friendly, responsif, proaktif, profesionalitas,

Kriteria lain adalah efisiensi, dimana persyaratan

kapabel dan cakap (Imron, 2007). Terkait dengan

pelayanan hanya dibatasi pada hal-hal yang

waktu, perilaku berikut haruslah dapat ditunjukkan,

berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran

yaitu:

pelayanan, dan tidak boleh ada pengulangan persyaratan. Kriteria ekonomis, berarti biaya pelayanan harus ditetapkan secara wajar dengan memperhatikan nilai barang dan jasa pelayanan, kondisi/kemampuan masyarakat, dan ketentuan perundangan yang berlaku. Faktor keadilan dan merata, dimana

www.kinerja.or.id

1. SDM sekolah memahami ketepatan waktu sangat penting diperhatikan dalam memberikan layanan kepada customer. 2. SDM sekolah mengetahui target waktu yang diperlukan untuk memberikan layanan kepada customer. 3. SDM sekolah selalu mengusahakan


107


memberikan layanan kepada customer lebih cepat dari batasan waktu yang ditetapkan. 4. SDM sekolah, jika dirasakan perlu, meluangkan

4. SDM sekolah memiliki sense perfective atas segala layanan yang dilakukannya. 5. SDM sekolah memiliki inisiatif untuk melakukan

waktu melebihi dari waktu yang ditetapkan

upaya pencegahan terhadap kesalahan/

dalam memberikan layanan administrasi kepada

kelemahan/hambatan layanan kepada

customer.

customer.

Terkait dengan relevansi layanan, perilaku berikut

SDM sekolah sepatutnya juga hepful dan friendly.

haruslah dapat ditunjukkan:

Oleh karena itu, perilaku demikian akan ditunjukkan

1. SDM sekolah dapat memposisikan diri sesuai

manakala:

dengan TUPOKSI dalam memberikan layanan kepada customer. 2. SDM sekolah menyadari keterkaitan TUPOKSI dengan keseluruhan layanan administrasi di dalam maupun di luar unit kerja. 3. SDM sekolah memahami dan mampu mempraktikkan TUPOKSI-nya dalam rangka pemberian layanan administrasi kepada customer. 4. SDM sekolah mendahulukan kepentingan customers, sehingga mereka merasakan kepuasan dari layanan yang diterimanya. Agar tenaga administrasi bisa cermat dalam memberikan pelayanan, perilaku berikut haruslah memainkan peranan sebagai berikut: 1. SDM sekolah memahami langkah-langkah kerja yang harus dilalui sebelum memberikan layanan. 2. SDM sekolah menggunakan peralatan bantu untuk kecepatan dan ketepatan proses dalam memberikan layanan kepada customer. 3. SDM sekolah berupaya melakukan check and recheck atas hasil layanan yang diberikan kepada customer.

1. SDM sekolah menyadari, bahwa keberadaan dirinya sangat banyak ditentukan oleh keberadaan customer-nya. 2. SDM sekolah menyadari, bahwa tanpa ada customer, sesungguhnya dirinya tidak akan punya fungsi dan peran apapun dalam lingkup pekerjaannya. 3. SDM sekolah menyadari, bahwa customer adalah segalanya, karena itu ia senantiasa berpikir bahwa keberadaaan dirinya adalah untuk membantu mereka. 4. SDM sekolah merasa bangga dan senang, jika persoalan yang dimiliki oleh customer sedikit banyak telah terpecahkan melalui bantuan dan pekerjaan yang ia lakukan. 5. SDM sekolah menyadari, bahwa yang menjadi pelayan adalah dirinya, karena itu ia tidak pernah berpikir bahwa customer-lah yang harus melayani dirinya. 6. Ketika memberikan layanan, SDM sekolah melakukannya dengan sungguh-sungguh. 7. Dalam memberikan layanan, SDM sekolah melakukannya dengan senang hati. 8. Dalam memberikan layanan, SDM sekolah menunjukkan wajah yang ramah, menyenangkan, smile, tidak sangar.

108


www.kinerja.or.id

9. Dalam memberikan pelayanan, tenaga administrasi sekolah memperlakukan pihak yang dilayani sebagai customer (pelanggan). 10. Jika SDM sekolah mempunyai persoalan (pribadi, sosial, pekerjaan), tidak dibawanya ke tempat kerja, apa lagi sampai berpengaruh terhadap cara memberikan layanan kepada customer-nya. Responsiveness dan pro-aktif juga akan dapat ditunjukkan, manakala: 1. SDM sekolah senantiasa berpikir dan beranganangan, kapan ia harus melayani customer-nya. Bukan sebaliknya, kapan ia berhenti tidak memberikan pelayanan kepada customer. 2. SDM sekolah menyadari, bahwa pekerjaan melayani customer adalah tanggungjawab dirinya sepenuhnya. Karena itu, ketika memberikan pelayanan tidak menunggu perintah dari atasannya. 3. SDM sekolah senantiasa berpikir, bahwa yang harus ia utamakan dalam memberikan layanan adalah customer. Karena itu, ia selalu berusaha

urusannya, dan bukan sebaliknya, bagaimana agar mereka mendapatkan kesukaran. 7. SDM sekolah berusaha agar persoalan yang dihadapi oleh klien terkait layanan yang ia dapatkan, secepatnya dapat dituntaskan. 8. SDM sekolah berusaha untuk mengetahui alur kerja sejawatnya, agar ketika sejawatnya berhalangan, ia akan dapat menggantikan dalam memberikan pelayanan. 9. Ketika customer tidak mengerti cara mengakses pelayanan, SDM sekolah berusaha secepatnya untuk memberikan bantuan, tanpa terus menunggu perintah dari atasan langsungnya. 10. Ketika ia punya persoalan dan kesulitan dalam setiap memberikan pelayanan, ia tanya kepada atasannya atau sejawatnya, dan tidak justru menunggu kapan sejawat dan atasannya bertanya kepada dirinya. Profesionalitas, kapabilitas dan kecakapan juga akan dapat ditunjukkan, manakala: 1. SDM sekolah menyusun schedule secara

untuk mengutamakan kepentingan customer

pribadi untuk penyelesaian pekerjaannya,

dalam setiap memberikan pelayanan.

sehingga seluruh pekerjaan yang menjadi

4. SDM sekolah berusaha agar customer yang dilayani tidak usah menunggu lama untuk mendapatkan pelayanan dari dirinya. 5. Ketika ada customer yang kebingungan

tanggungjawabnya, benar-benar terencana (by design). 2. Tenaga administrasi sekolah memahami prosedur dan alur kerja beserta dengan jiwa

saat berproses mendapatkan pelayanan,

yang dikandung oleh prosedur dan alur kerja

SDM sekolah menawarkan bantuan, dengan

tersebut.

menanyakan: apa yang dapat saya bantu?

3. Dalam setiap memberikan pelayanan kepada customer, SDM sekolah senantiasa berpedoman

SDM sekolah senantiasa berpikir dan berusaha

kepada alur kerja yang telah ditetapkan oleh

bagaimana agar customer menjadi mudah dalam

atasannya.

www.kinerja.or.id


109


4. Dalam setiap memberikan pelayanan, SDM sekolah selalu mencari cara-cara yang tercepat,

F. TANTANGAN PELAYANAN PUBLIK DI SEKOLAH

tertepat dan terakurat, tanpa keluar dari koridor dan jiwa prosedur yang telah ditetapkan. 5. Dalam melaksanakan setiap pekerjaannya,

Sebagai institusi yang banyak memberikan

SDM sekolah bertindak tenang dan tidak panik

pelayanan publik, sekolah seharusnya mendapat

meskipun ketika berada dalam tekanan.

dukungan dari publik yang dilayani. Jika tidak,

6. Dalam menyelesaikan pekerjaan, SDM sekolah

maka sekolah sebagai institusi yang memberikan

mengutamakan ketuntatasan pekerjaan yang

pelayanan kepada publik akan mengalami

menjadi tanggungjawabnya, dan tidak semata-

kepayahan dan bahkan kelumpuhan. Oleh karena

mata mengacu kepada waktu dan jam kerja.

itu, kepala sekolah beserta dengan tenaga pendidik

7. Terhadap berbagai persoalan terkait dengan

di sekolah hendaknya berusaha mendapatkan

pekerjaannya, tenaga administrasisekolah

dukungan dari publik yang dilayani. Dukungan

selalu mencari alternatif solusi yang terbaik,

tersebut, dimulai dari penyusunan program,

tanpa harus melanggar koridor aturan dan

pelaksanaan program, dan bahkan sampai ke aspek

prosedur beserta dengan jiwa yang dikandung

pembiayaan pelayanan programnya.

oleh aturan dna prosedur tersebut. 8. Terhadap pekerjaan yang harus ia selesaikan, SDM sekolah tidak menunda-nunda (menggampangkan), karena jika menumpuk, akan memperendah mutu pelayanan yang dapat ia berikan. 9. Ketika ada sejawat yang mengalami masalah terkait dengan pekerjaannya, SDM sekolah akan membantu memecahkannya, sehingga

Di era otonomi daerah, sekolah telah mendapatkan dana dari pemerintah yang disebut dengan dana operasional sekolah (BOS). Dalam realitas, BOS tersebut belum bisa mencukupi semua kegiatan operasional sekolah. Sekolah juga tidak boleh menggunakan dana BOS tersebut sesuai dengan kebutuhan riilnya. Penggunaan dana BOS haruslah sesuai dengan pedoman yang berlaku.

pekerjaan sejawatnya tidak terbengkelai, dan

Dari pengalaman selama proses pendampingan

bisa memuaskan customernya.

MBS, banyak sekolah yang masih belum dapat

10. SDM sekolah selalu berusaha melakukan

mencukupi kebutuhan operasionalnya jika hanya

perbaikan terus menerus mutu pelayanan

mengandalkan BOS. Dana BOS, dengan jumlah

(kaizen) yang ia berikan sehingga kepuasan

yang tidak mencukupi tersebut, juga masih sering

customer-nya makin lama makin meningkat.

behadapan dengan tantang yang lebih berat, ialah tidak selalu bisa cair tepat waktu atau sering mengalami keterlambatan. Oleh karena itu, sekolahsekolah yang didampingi dalam menerapkan MBS seringkali mengeluhkan aspek pendanaan ini,

110


www.kinerja.or.id

karena banyak pemerintah daerah yang melarang

pengelolaan pendidikan, serta biaya pribadi

menggali partisipasi masyakata dalam penggalian

peserta didik sesuai peraturan perundang-

dana.Berkenaan dengan hal tersebut, maka turunlah

undangan.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2012 tentang

Sumber anggaran pendidikan di sekolah bisa

pungutan dan sumbangan biaya pendidikan pada

berasal dari:

satuan Pendidikan Dasar. Meskipun beberapa pemerintah daerah juga ada yang menolak Peraturan Menteri tersebut, karena “sekolah gratis” sudah terlanjur menjadi janji elit politik daerah yang sedang berkuasa. Adapun isi Peraturan Mendikbud tersebut antara adalah sebagai berikut: 1. Pungutan adalah penerimaan biaya

1. Anggaran pendapatan dan belanja daerah; 2. Sumbangan dari peserta didik atau orang tua/ walinya; 3. Sumbangan dari pemangku kepentingan pendidikan dasar di luar peserta didik atau orangtua/walinya; 4. Bantuan lembaga lainnya yang tidak mengikat;

pendidikan baik berupa uang dan/atau

5. Bantuan pihak asing yang tidak mengikat;

barang/jasa pada satuan pendidikan dasar

6. Sumber lain yang sah.

yang berasal dari peserta didik atau orangtua/wali secara langsung yang bersifat

Pungutan yang dilakukan oleh satuan pendidikan

wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka

dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat wajib

waktu pemungutannya ditentukan oleh

memenuhi ketentuan sebagai berikut:

satuan pendidikan dasar.

2. Sumbangan adalah penerimaan biayapendidikan baik berupa uang dan/atau barang/jasa yang diberikan oleh peserta didik, orangtua/wali, perseorangan atau lembaga lainnya kepada satuan pendidikan dasar yang bersifat sukarela, tidak memaksa, tidak mengikat, dan tidak ditentukan oleh satuan pendidikan dasar baik jumlah maupun jangka waktu pemberiannya.

3. Pendanaan pendidikan adalah penyediaan sumberdaya keuangan yang diperlukan untuk

pengelolaan satuan pendidikan dasar. 4. Biaya pendidikan adalah sumber daya keuangan

yang disediakan dan/atau diperlukan untuk biaya satuan pendidikan, biaya penyelenggaraan dan

www.kinerja.or.id

1. Didasarkan pada perencanaan investasi dan/

atau operasi yang jelas dan dituangkan dalam rencana strategis, rencana kerja tahunan, serta anggaran tahunan yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan; 2. Perencanaan investasi dan/atau operasi

sebagaimana dimaksud pada huruf a diumumkan secara transparan kepada pemangku kepentingan satuan pendidikan terutama orang tua/wali peserta didik, komite sekolah, dan penyelenggara satuan pendidikan dasar; 3. Dimusyawarahkan melalui rapat komite sekolah;

dan 4. Dana yang diperoleh dibukukan secara khusus

oleh satuan pendidikan dasar terpisah dari


111


dana yang diterima dari penyelenggara satuan

dilaksanakan sekolah dalam merespon

pendidikan dasar dan disimpan dalam rekening

pengaduan yang masuk;

atas nama satuan pendidikan dasar.

e. Forum multi stakeholder ikut memonitor realisasi Janji Perbaikan Pelayanan Sekolah.

G. BEBERAPA CONTOH PENERAPAN PELAYANAN PUBLIK DI SEKOLAH MITRA KINERJA

2. Meningkatkan partisipasi multi pihak dalam meningkatkan pelayanan sekolah melalui: a. Komite sekolah bersama orangtua ikut berperan aktif dalam mendukung perbaikan

Selama pendampingan teknis Program KINERJA di

pelayanan dengan pengelolaan kantin

sekolah mitra di 4 propinsi wilayah kerja KINERJA

sehat, pengelolaan lahan kering untuk

antara lain adalah:

kebun sekolah, kegiatan-kegiatan ekstra

1. Sekolah memberikan ruang partisipasi masyarakat yang lebih luas, meningkatkan transparansi dan esponsibilitas sekolah antara lain melalui: a. Pelaksanaan survei pengaduan, dimana

kurikuler lainnya; b. Pihak Pemerintah dan SKPD terkait memberikan perhatian dan dukungan terhadap usulan peningkatan pelayanan sekolah yang disampaikan dalam Rekomendasi Peningkatan Pelayanan

kuisioner survei disusun secara partisipatif

sebagai respon terhadap hasil survei

oleh multi stakeholder pendidikan dan

pengaduan;

kuisioner diisi oleh siswa dan orangtua siswa;

c. Siswa, guru dan karyawan sekolah ikut bertanggung jawab terhadap kondisi sekolah.

b. Hasil survei pengaduan yang telah dikonfirmasi kebenarannya dipublikasikan di papan publikasi sekolah, sehingga dapat diketahui oleh seluruh stakeholder sekolah/ publik; c. Bersama forum multi stakeholder sekolah, merespon hasil survei pengaduan, selanjutnya mendiskusikan dan menyusun Janji Perbaikan Pelayanan guna perbaikan pelayanan sekolah; d. Janji perbaikan pelayanan dipublikasikan di papan publikasi sekolah, sehingga publik memahami upaya dan langkah yang akan

112


3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sekolah, antara lain melalui: a. Publikasi perencanaan dan penganggaran sekolah di papan publikasi sekolah; b. Publikasi laporan keuangan sekolah termasuk penggunaan dana BOS di papan publikasi sekolah; c. Publikasi tata tertib siswa, guru dan kepala sekolah, sehingga seluruh stakeholder sekolah saling memahami tata tertib yang berlaku.

www.kinerja.or.id

4. Meningkatkan kejelasan pelayanan, informasi,

d. Memberikan ruang bagi para ibu menyusui

aksesibilitas dan pemerataan pelayanan bagi

yang menjemput anaknya di sekolah melalui

seluruh siswa, antara lain melalui:

penyediaan pojok laktasi di sekolah.

a. Adanya SOP (standard operasional prosedur) untuk beberapa proses penting, misalnya SOP Penerimaan Siswa Baru, SOP Perpustakaan; b. Adanya informasi pelayanan yang jelas bagi siswa, misalnya hari dan jam pelayanan perpustakaan, penggunaan lab komputer, konseling siswa, pelayanan kesehatan siswa (pemeriksaan gigi, mata); c. Publikasi kalender akademik sekolah di papan publikasi, agar menjadi perhatian bersama dan siswa mendapatkan dukungan khususnya di masa-masa ulangan semester dan kenaikan kelas; d. Publikasi nama dan nomer HP guru, untuk memberikan kemudahan orangtua dalam berkomunikasi dengan guru kelas; e. Publikasi siswa berprestasi agar memberikan penghargaan bagi yang bersangkutan serta memotiviasi bagi siswa lainnya.

6. Perubahan perilaku guru, kepala sekolah dan

karyawan sekolah, antara lain melalui: a. Slogan senyum, sapa, salam yang dipampangkan di ruang publik; b. Siswa lebih memiliki keberanian dan keaktifan untuk bertanya dan berdiskusi kepada guru; c. Keteladanan perilaku akan mendapat perhatian lebih, karena siswa dan orangtua akan melihat dan berhak memberikan pengaduan.

7. Sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik yang lebih baik antara lain: a. Tersedianya washtafel untuk sarana cuci tangan siswa yang memadai; b. Tersedianya tempat parkir yang aman; c. Ruang kelas dan halaman sekolah yang lebih baik dan nyaman; d. Peningkatan penghijauan sekolah, dengan

5. Kesetaraan gender dalam pelayanan di sekolah, antara lain melalui:

peran aktif siswa; e. Ketersediaan buku yang memadai, fasilitas belajar mengajar yang lebih baik.

a. Penyediaan toilet siswa dan guru yang dibedakan untuk laki-laki dan perempuan; b. Penyediaan pembalut atau keperluan khusus lainnya di ruang UKS; c. Pemilihan komite sekolah yang memperhatikan pula keterwakilan laki-laki dan perempuan;

www.kinerja.or.id


113


BAHAN PRESENTASI

PRINSIP LAYANAN PUBLIK Berdayakan masyarakat Optimalkan pelayanan publik Buka ruang partisipasi publik Ubah gaya kerja personel

KONDISI RIIL PELAYANAN PUBLIK

- kurang responsif - kurang informatif - kurang accsessible - inefisien

114


- kurang koordinasi - terlalu birokratis - mengabaikan kritik

www.kinerja.or.id

PERGESERAN PARADIGMA PELAYANAN PUBLIK

BIROKRASI YANG LEBIH SIBUK DENGAN URUSAN INTERNAL

www.kinerja.or.id

BIROKRASI YANG BERORIENTASI PADA PELANGGAN SEKOLAH


115


www.kinerja.or.id

55 Tata Kelola Manajemen Berbasis Sekolah Berorientasi Pelayanan Publik

117


MODUL 5 Peran Serta Masyarakat dan Stakeholder dalam Pelayanan Publik di Sekolah

BAHAN BACAAN: PERAN SERTA MASYARAKAT DAN STAKEHOLDER DALAM PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DI SEKOLAH

A. PENDAHULUAN Salah satu esensi regulasi tentang desentralisasi dan otonomi daerah bidang pendidikan adalah pemberian wewenang, peluang dan keleluasaan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah dan masyarakat untuk mengatur dan

..... agar peserta menguasai peningkatan peran serta masyakarat dan stakeholder .....

menyelenggarakan urusan wajib bidang pendidikan. Disamping melaksanakan kewenangan bidang pendidikan atas prakarsa sendiri sesuai dengan kepentingan masyarakat dan potensi daerah setempat. Dalam perspektif teoritik, desentralisasi dan demokratisasi pengelolaan pendidikan mengamanatkan penerapan prinsip-prinsip tranparansi, akuntabilitas dan partisipasi (TAP) dalam setiap pengelolaan bidang pendidikan. Berarti, dalam perencanaan, pelaksaksanaan dan pengendalian setiap bidang pendidikan harus memberikan peluang, kesempatan dan

118


www.kinerja.or.id

akses kepada semua pihak (multi stakeholder) untuk mengetahui informasi; melakukan audit,

B. MAKNA DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

bertanya, dan menggugat pertanggungjawaban; terlibat secara aktif, berkontribusi, melakukan pengawasan dan memanfaatkan hasil pendidikan.

Partisipasi adalah suatu term yang menunjuk

Selain memenuhi tuntutan proses desentralisasi

suatu kegiatan. Partisipasi adalah keterlibatan

dan demokratisasi, keharusan untuk menerapkan prinsip-prinsip TAP juga terkait dengan reformasi pelaksanaan berbagai proyek/program pendidikan terdahulu yang hampir menjadi mitos, ialah ketika habis proyek, maka habis pula kegiatan. Dengan penerapan prinsip TPA diharapkan dapat menjamin sustainabelitas program pembangunan bidang pendidikan. Dalam rangka penerapan prinsip-prinsip TAP, diperlukan upaya identifikasi, penetapan dan pelibatan stakeholder bidang pendidikan, agar terdapat keperpihakan yang bermutu dan nyata serta menjadi suatu gerakan bersama (collective action) yang mendukung pengelolaan program

kepada adanya keikutsertaan secara nyata dalam mental, emosional dan fisik orang-orang dalam suatu kelompok yang mendorong mereka untuk memberikan kontribusikepada tujuan kelompokdan berbagai tanggung jawab dalam pencapaian tujuan itu.Partisipasi dapat dikategorikan menjadi (1) partisipasi bebas (spontan dan akibat penyuluhan), dan (2) partisipasi paksaan sebagai konsekuensi dari hukum, kondisi sosial ekonomi dan kebiasaan setempat. Partisipasi juga terkait dengan adanya kerjasama dengan banyak pihak. Dalam kerjasama itu orang mengaktualisasikan diri dengan merealisasikan segenap kemampuannya. Ada beberapa kualifikasi partisipasi yaitu positif,

pendidikan.

korektif-konstruktif, dan realistis. Suatu partisipasi

Jumlah, ragam kepentingan dan pengaruh

bersama guna mencapai tujuan yang diinginkan.

stakeholder dalam pembangunan pendidikan cukup tinggi. Oleh karena itu, tidaklah mudah untuk melakukan penetapan dan pelibatan stakeholder dalam sebuah program. Diperlukan cara-cara yang tepat sehingga penetapan dan pelibatannya memenuhi persyaratan teknis dan politis, disamping pemahaman kearifan lokal yang selama ini dijunjung tinggi oleh masyarakat pada tingkatan lokal.

www.kinerja.or.id

dinyatakan positif jika mendukung kelancaran usaha Suatu partisipasi dinyatakan keatif jika keterlibatan seseorang selalu dilandasi oleh adanya daya cipta. Partisipasi dikatakan kritis-korektif-konstruktif manakala keikutsertaan dilakukan dengan mengkaji suatu bentuk kegiatan, menunjukkan kekurangan atau kesalahan dan memberikan alternatif yang lebih baik dibandingkan dengan kondisi sebelumnya. Partisipasi dinyatakan realistis manakala keterlibatan dengan memperhitungkan realitas yang ada.


119


Partisipasi adalah suatu term yang menunjuk

dengan memperhitungkan realitas yang ada.

kepada adanya keikutsertaan secara nyata dalam

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan,

suatu kegiatan. Partisipasi masyarakat dalam

termasuk pembangunan pendidikan, terdiri

kebijaksanaan pendidikan adalah keikutsertaan

atas: (1) partisipasi buah pikiran, (2) partisipasi

masyarakat dalam memberikan gagasan, kritik

keterampilan, (3) partisipasi tenaga, (4) partisipasi

membangun, dukungan dan pelaksanaan

harta benda, dan (5) partisipasi uang (Hamijoyo,

kebijaksanaan pendidikan.

1977). Partisipasi dalam pembangunan pendidikan meliputi partisipasi dalam perencanaan,

Partisipasi berarti turut serta dalam suatu kegiatan.

pelaksanaan, pengawasan dalam suatu program

Partisipasi adalah keterlibatan mental, emosional

pendidikan. Strategi untuk meningkatkan partisipasi

dan fisik orang-orang dalam suatu kelompok

dapat dilakukan dengan (1) membuat rancangan

yang mendorong mereka untuk memberikan

kebijakan, (2) menginformasikan rancangan itu ke

kontribusikepada tujuan kelompokdan berbagai

masyarakat yang akan terlibat, (3) mengumpulkan

tanggung jawab dalam pencapaian tujuan itu

tanggapan masyarakat tentang isi rancangan

( Davis, 1990). Partisipasi dapat dikategorikan

kebijakan, (4) memadukan pendapat masyarakat

menjadi (1) partisipasi bebas (spontan dan akibat

dengan rancangan kebijakan, (5) membuat

penyuluhan), dan (2) partisipasi paksaan sebagai

kebijakan baru yang mengarah pada pelaksanaan

konsekuensi dari hukum, kondisi sosial ekonomi dan

(Sewel, 1977).

kebiasaan setempat (Duseldorps, 1981). Dalam sistem pemerintahan yang 'top down' Partisipasi juga terkait dengan adanya kerjasama

partisipasi masyarakat dalam kebijaksanaan-

dengan banyak pihak. Dalam kerjasama itu orang

kebijaksanaan yang dibuat dan diimplementasikan

mengaktualisasikan diri dengan merealisasikan

tidak begitu dipermasalahkan; tetapi pada sistem

segenap kemampuannya. Ada beberapa

pemerintahan yang 'bottom up', tingginya partisipasi

kualifikasi partisipasi yaitu positif, kreatif,

masyarakat dalam implementasi kebijaksanaan,

korektif-konstruktif, dan realistis. Suatu partisipasi

dapat dijadikan sebagai indikasi sukses tidaknya

dinyatakan positif jika mendukung kelancaran usaha

kebijaksanaan.

bersama guna mencapai tujuan yang diinginkan. Suatu partisipasi dinyatakan keatif jika keterlibatan

Muhadjir (1982) menggolongkan partisipasi

seseorang selalu dilandasi oleh adanya daya

masyarakat ke dalam tipologinya, yakni partisipasi

cipta. Partisipasi dikatakan kritis-korektif-konstruktif

kuantitatif dan partisipasi kualitatif. Partisipasi

manakala keikutsertaan dilakukan dengan mengkaji

kuantitatif menunjuk kepada frekuensi keikutsertaan

suatu bentuk kegiatan, menunjukkan kekurangan

terhadap implementasi kebijaksanaan, sementara

atau kesalahan dan memberikan alternatif yang

partisipasi kualitatif menunjuk pada tingkat dan

lebih baik dibandingkan dengan kondisi sebelumnya.

derajatnya.

Partisipasi dinyatakan realistis manakala keterlibatan

120


www.kinerja.or.id

Koentjoroningrat (1982) menggolongkan partisipasi

disadari bahwa sebagian masyarakat yang

masyarakat berdasaran posisi individu dalam

lainnya pasti ada yang mendukung. Heterogenitas

kelompoknya. Pertama, partisipasi masyarakat

masyarakat memungkinkan hal tersebut. Pasti

dalam aktivitas bersama dalam proyek khusus;

ada di antara lapisan masyarakat yang mau

kedua, partisipasi anggota masyarakat sebagai

berpartisipasi dalam kebijaksanaan yang dibuat,

individu dalam aktivitas bersama pembangunan.

seberapapun partisipasinya dan sekadar apapun

Miftah Thoha (1984) menggolongkan partisipasi

partisipasinya. Meskipun mungkin pembuat

masyarakat ke dalam tiga golongan, yaitu: (1)

dan pelaksana kebijaksanaan tersebut tidak

partisipasi mandiri yang merupakan usaha berperan

mengupayakan sama sekali partisipasi masyarakat.

serta yang dilakukan secara mandiri oleh pelakunya, (2) partisipasi mobilisasi, (3) partisipasi seremoni. Partisipasi masyarakat juga dapat dilihat dari cakupannya, yaitu partisipasi secara sempit, partisipasi secara luas dan partisipasi yang merupakan lawan dari kegiatan politik (Kompas, 10 Desember 1983). Secara luas, partisipasi dapat diartikan sebagai demokratisasi politik: masyarakat yang menentukan tujuan, strategi dan perwakilannya dalam pelaksanaan kebijaksanaan atau pembangunan. Secara sempit, partisipasi dapat diartikan sebagai keterlibatan masyarakat dalam keseluruhan proses perubahan dan pengembangan masyarakat sesuai dengan arti pembangunan sendiri. Sebagai lawan dari kegiatan politik. Partisipasi dapat diartikan sebagai golongan-golongan masyarakat yang berbeda-beda kepentingannya dididik mengajukan secara rasional keinginannya dan menerima suka rela keputusan pembangunan. Setelah kebijaksanaan pendidikan yang digulirkan oleh pembuat dan pelaksana kebijaksanaan, umumnya mendapat respons dari masyarakat. Meskipun mungkin suatu kebijaksanaan tidak didukung oleh sebagian masyarakat tetapi haruslah

www.kinerja.or.id

C. STAKEHOLDER SEKOLAH Stakeholder adalah berbagai pihak yang berkepentingan dan atau terkena dampak suatu proyek/program. Stakeholder bidang pendidikan adalah berbagai pihak yang berkepentingan dan atau terkena dampak suatu proyek/program pendidikan. Stakeholder dalam pembentukan perda pendidikan adalah pihak-pihak yang berkepentingan dan atau terkena dampak keberadaan dan implementasi perda pendidikan. Oleh karena itu, informasi dan peran aktif multi stakeholder sangat diperlukan, termasuk dalam penerapan fungsi kontrol atas pelaksanaan perda bidang pendidikan. Identifikasi stakeholder bidang pendidikan adalah proses menemu-kenali pihak-pihak yang berkepentingan dan atau terkena dampak program pendidikan, serta pemahaman dan kepedulian mereka terhadap program-program partisipatif, termasuk dalam proses pembuatan perda pendidikan. Sementara itu, analisis stakeholder adalah proses pemberian kategori (categorizing)stakeholder yang mempunyai kepentingan dan pengaruh


121


tinggi serta menetapkan tingkat kesesuaian peran

laki-laki dan perempuan dalam bidang pendidikan.

yang diperlukan dalam proses pembuatan dan pelaksanaan Perda pendidikan.

Sasaran yang dimaksudkan di sini adalah pihakpihak atau unsur berupa orang, baik individu

Secara umum identifikasi dan analisis stakeholeder

maupun kelompok, serta dokumen tertulis

ini bertujuan menemukan, memetakan dan

yang berperan sebagai sumber informasi bagi

merekomendasikan stakeholder yang tepat untuk

penyusunan perda pendidikan. Biasanya, memulai

dilibatkan secara aktif dalam proses pembentukan

analisis stakeholder dari sumber tertulis, seperti

perda pendidikan. Adapun secara khusus bertujuan:

laporan atas hasil pengelolaan proyek/program

(1) menemukenali stakeholder yang mempunyai

sebelumnya maupun publikasi di media massa

relevansi dengan proses pembentukan perda

berdasarkan sumber tertulis.

pendidikan, (2) mengetahui peran stakeholder utama dalam pengelolaan pembangunan pendidikan, (3) mengetahui pengaruh dan kepentingan stakeholder utama dalam pengelolaan pembangunan partisipatif bidang pendidikan, (4) mengetahui pengalaman stakeholder utama dalam mengupayakan pengelolaan pembangunan pendidikan yang seusai

D. JENIS PARTISIPASI MASYARAKAT DAN STAKEHOLDER TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI SEKOLAH

dengan nilai-nilai TAP, dan (5) merekomendasikan stakeholder utama yang tepat untuk dapat dilibatkan

Di negara yang menjunjung tinggi demokrasi

secara aktif dalam pengelolaan pembangunan

diyakini bahwa pemerintah dibuat dari, oleh dan

pendidikan.

untuk rakyat. Kebijakan-kebijakan negaranya, termasuk kebijakan pendidikannya, sebagai

Hal-hal, baik nilai maupun proses yang harus

bagian dari perangkat untuk menjalankan

diterapkan dalam identifikasi dan analisis

pemerintahan di negara tersebut, juga berasal

stakeholder, adalah: (1) keterlibatan yang

dari, oleh dan untuk rakyat. Karena itu, partisipasi

representatif; prinsip ini bermaksud untuk memberi

masyarakat dalam kebijakan pendidikan, termasuk

peluang kepada pihak-pihak di wilayah atau

di tingkat satuan pendidikan, sangatlah diperlukan

komunitas tertentu untuk berperan serta dalam

Selain alasan demokrasi, kebijakan pendidikan

pengelolaan program pendidikan, (2) relevan;

tersebut secara kongkrit dimaksudkan untuk

prinsip ini bermaksud untuk melakukan seleksi

memecahkan masalah-masalah yang dihadapi

para pihak terlibat yang benar-benar tepat

oleh rakyat di bidang pendidikan. Rakyat lebih

dengan mempertimbangkan pengalaman dan

banyak tahu mengenai masalah mereka sendiri, dan

kompetensinya di bidang pendidikan, (3) kesetaraan

bahkan juga banyak mengetahui bagaimana cara

gender; dengan prinsip ini diharapkan akan terjadi

memecahkannya. Maka, keterlibatan dan partisipasi

keseimbangan proporsi jumlah dan peran antara

masyarakat dalam pelaksanaan pendidikan, sangatlah penting.

122


www.kinerja.or.id

kebijakan haruslah senantiasa berusaha agar Keikutsertaan masyarakat di tingkat satuan tidak

kebijakan yang digulirkan tadi, menerlibatkan

saja sekadar dipandang sebagai loyalitas rakyat

sebanyak mungkin partisipasi masyarakat, terutama

atas pemerintahnya, melainkan yang juga tak kalah

dalam hal mungkin partisipasi masyarakat, terutama

penting adalah bahwa kebijakan tersebut

dalam hal pelaksanaannya. Inilah perlunya upaya

hendaknya dianggap oleh masyarakat sebagai

dan rekayasa.

miliknya. Dengan adanya perasaan memiliki terhadap kebijakan-kebijakan, masyarakat

Beberapa upaya yang dapat dilakukan adalah

akan semakin banyak sumbangannya dalam

sebagai berikut:

pelaksanaan-pelaksanaan kebijakan, termasuk kebijakan pendidikannya. Agar partsipasi masyarakat dapat ditingkatkan, selayaknya lembaga pendidikan melakukan hubungan-hubungan sosial. Hubungan-hubungan sosial ini harus dibangun, baik dengan tokoh-tokoh masyakat maupun dengan mereka yang berada pada posisi grass root. Lazimnya, ketika dengan elit atau tokoh masyarakat sudah dapat dibangun, maka hubungan dengan grass rootnya akan menjadi lancar. Hubungan sosial adalah hubungan yang dijalin oleh suatu lembaga pendidikan dengan masyarakat. Masyarakat di sini, bisa berupa masyarakat yang terorganisir dan masyarakat yang tidak terorganisir. Masyarakat yang terorganisir, juga dapat dikategorikan terorganisir formal dan terorganisir tidak formal. Sedangkan hubungan sosial sendiri, bisa bersifat formal dan tidak formal. Hubungan sosial juga bisa tertuju kepada tokoh atau elit masyarakat, dan bisa juga langsung ke masyarakat. Karena itu, saluran hubungan sosial ini juga bisa menggunakan saluran formal dan bisa menggunakan saluran tidak formal. Sungguhpun demikian, pembuat dan pelaksana

www.kinerja.or.id

1. Menawarkan sangsi atas masyarakat yang tidak mau berpartisipasi. Sangsi demikian, dapat berupa penghukuman, denda, dan kerugiankerugian yang harus diderita oleh si pelanggar; 2. Menawarkan hadiah kepada mereka yang mau berpartisipasi. Tentu hadiah demikian, berdasarkan kuantitas dan tingkatan atau derajat partisipasinya; 3. Melakukan persuasi kepada masyarakat, bahwa dengan keikutsertaan masyarakat dalam kebijaksanaan yang dilakukan, justru akan menguntungkan masyarakat sendiri, baik dalam jangka pendek maupun janga panjang; 4. Menghimbau masyarakat untuk turut berpartisipasi melalui serangkaian kegiatan; 5. Menerkaitkan partisipasi masyarakat dengan layanan birokrasi yang lebih baik; 6. Menggunakan tokoh-tokoh kunci masyarakat yang mempunyai khalayak banyak untuk ikut serta dalam kebijaksanaan, agar masyarakat kebanyakan yang menjadi pengikutnya juga sekaligus ikut serta dalam kebijaksanaan yang diimplementasikan; 7. Mengaitkan keikutsertaan masyarakat dalam implementasi kebijaksanaan dengan kepentingan mereka. Masyarakat memang perlu diyakinkan, bahwa ada banyak kepentingan


123


mereka yang terlayani dengan baik, jika mereka

karena mereka tidak yakin bahwa partisipasi

berpartisipasi dalam kebijaksanaan;

mereka akan membawa hasil.

8. Menyadarkan masyarakat untuk ikut

5. Adanya anggota masyarakat yang memang

berpartisipasi terhadap kebijaksanaan

sengaja tidak berpartisipasi disebabkan alasan-

yang telah ditetapkan secara syah. Dan,

alasan untuk mencari untung secara cepat.

kebijaksanaan yang syah tersebut, adalah salah

Padahal, keuntungan tersebut baru didapat,

satu dari wujud pelaksanaan dan perwujudan

jika ia melanggar ketentuan yang berlaku dalam

aspirasi masyarakat.

kebijaksanaan. Anggota masyarakat demikian cenderung tidak mau berpartisipasi dalam

Ada beberapa penyebab mengapa masyarakat enggan atau tidak mau berpartisipasi dalam

6. Rumusan kebijakan tidak jelas dan

kebijaksanaan yang digulirkan. Penyebab-penyebab

mungkin antara rumusan satunya dengan yang

tersebut adalah :

lain kelihatan bertentangan. Ini menyebabkan

1. Jika kebijakan tersebut bertentangan dengan tata nilai dan tata norma yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. 2. Kurang mengikatnya kebijakan tersebut kepada masyarakat. Ada kebijaksanaan yang sangat mengikat kepada masyarakat dan ada yang tidak begitu mengikat. Kebijakan yang sangat mengikat umumnya memberlakukan sanksi yang jelas bahkan bisa menjadi penyebab yang menerima sangsi dianggap mempunyai cacat sosial; sedangkan kebijakan yang tidak demikian mengikat umumnya tidak demikian dipatuhi dan tidak menjadikan penyebab cacat sosial bagi pelanggarnya. 3. Adanya ketidak-pastian hukum baik bagi mereka yang berpartisipasi aktif maupun bagi mereka yang tidak berpartisipasi. 4. Jika kebijakan tersebut terlalu ambisius dan ideal, sehingga oleh masyarakat dianggap tidak realistik. Hal demikian bisa menjadikan penyebab masyarakat enggan berpartisipasi,

124

kebijaksanaan yang digulirkan.


masyarakat enggan untuk berpartisipasi, lebih-lebih partisipasi aktif yang dilandasi oleh kesadaran yang dalam. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan, termasuk pembangunan pendidikan, terdiri atas: (1) partisipasi buah pikiran, (2) partisipasi keterampilan, (3) partisipasi tenaga, (4) partisipasi harta benda, dan (5) partisipasi uang. Partisipasi dalam pembangunan pendidikan meliputi partisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dalam suatu program pendidikan. Strategi untuk meningkatkan partisipasi dapat dilakukan dengan (1) membuat rancangan kebijakan, (2) menginformasikan rancangan itu ke masyarakat yang akan terlibat, (3) mengumpulkan tanggapan masyarakat tentang isi rancangan kebijakan, (4) memadukan pendapat masyarakat dengan rancangan kebijakan, (5) membuat kebijakan baru yang mengarah pada pelaksanaan. Muhadjir, sebagaimana dikutip oleh Imron, menggolongkan partisipasi masyarakat ke

www.kinerja.or.id

dalam tipologinya, ialah partisipasi kuantitatif dan partisipasi kualitatif. Partisipasi kuantitatif

E. KOMITE SEKOLAH/MAJELIS MADRASAH

menunjuk kepada frekuensi keikutsertaan terhadap implementasi kebijaksanaan, sementara partisipasi

Era reformasi telah membawa perubahan mendasar

kualitatif menunjuk kepada tingkat dan derajatnya.

dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk di

Koentjoroningrat (1982) menggolongkan partisipasi

dalam dunia pendidikan. Salah satu perubahan

masyarakat berdasaran posisi individu dalam

mendasar yang sedang digulirkan saat ini adalah

kelompoknya. Pertama, partisipasi masyarakat

manajemen negara, yaitu dari manajemen berbasis

dalam aktivitas bersama dalam proyek khusus;

terpusat menjadi manajemen berbasis daerah.

kedua, partisipasi anggota masyarakat sebagai

Perubahan manajemen ini diwujudkan dalam

individu dalam aktivitas bersama pembangunan.

pemberlakuan Undang-undang Republik Indonesia

Miftah Thoha (1984) menggolongkan partisipasi

Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.

masyarakat ke dalam tiga golongan, yaitu : (1) partisipasi mandiri yang merupakan usaha berperan

Tujuan dikeluarkannya undang-undang tersebut

serta yang dilakukan secara mandiri oleh pelakunya,

adalah untuk memberikan kewenangan yang luas,

(2) partisipasi mobilisasi, (3) partisipasi seremoni.

nyata dan bertanggungjawab kepada daerah dan

Partisipasi masyarakat juga dapat dilihat dari

masyarakat sehingga memberi peluang kepada

cakupannya, yaitu partisipasi secara sempit,

daerah dan masyarakat agar leluasa mengatur

partisipasi secara luas dan partisipasi yang

dan melaksanakan kewenangannya atas prakarsa

merupakan lawan dari kegiatan politik (Kompas,

sendiri sesuai dengan kepentingan masyarakat

10 Desember 1983). Secara luas, partisipasi

setempat dan potensi daerah. Konsekuensi logis

dapat diartikan sebagai demokratisasi politik :

dari pemberlakuan undang-undang ini dalam dunia

masyarakat yang menentukan tujuan, strategi dan

pendidikan adalah bahwa manajemen pendidikan

perwakilannya dalam pelaksanaan kebijaksanaan

harus disesuaikan dengan jiwa dan semangat

atau pembangunan. Secara sempit, partisipasi

otonomi, karena itu manajemen pendidikan berbasis

dapat diartikan sebagai keterlibatan masyarakat

terpusat yang selama ini telah dipraktikkan perlu

dalam keseluruhan proses perubahan dan

diubah menjadi berbasis sekolah.

pengembangan masyarakat sesuai dengan arti pembangunan sendiri. Sebagai lawan dari kegiatan

Konsep mendasar penyelenggaraan pendidikan

politik. Partisipasi dapat diartikan sebagai :

dalam era otonomi daerah adalah menjalankan

golongan-golongan masyarakat yang berbeda-beda

konsep desentralisasi pendidikan. Desentralisasi

kepentingannya dididik mengajukan secara rasional

pendidikan adalah penyerahan wewenang

keinginannya dan menerima suka rela keputusan

penyelenggaraan pendidikan kepada masyarakat,

pembangunan.

sehingga pola Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan andalan bagi implementasi desentralisasi pendidikan. Penerapan MBS memiliki

www.kinerja.or.id


125


karakteristik bahwa partisipasi warga sekolah dan

pertanggungjawaban pelayanan pendidikan yang

masyarakat merupakan bagian kehidupannya. MBS

berkualitas secara proposional dan terbuka, (2)

merupakan model manajemen yang memberikan

mewadahi partisipasi para stakeholders untuk turut

otonomi lebih besar kepada sekolah dan mendorong

serta dalam manjemen sekolah sesuai dengan peran

pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan

dan fungsinya, berkenaan dengan perencanaan,

secara langsung warga sekolah untuk meningkatkan

pelaksanaan, dan evaluasi program sekolah secara

mutu sekolah berdasarkan pada kebijakan

proposional, (3) mewadahi partisipasi masyarakat,

pendidikan nasional (Umaedi, 1999).

baik individu maupun kelompok sukarela (pemerhati atau pakar pendidikan) yang perduli kepada

Penyelenggaraan pendidikan memerlukan

kualitas pendidikan, secara proposional dan

dukungan dari masyarakat. Menurut penjelasan

profesional selaras dengan kebutuhan sekolah, (4)

umum Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989

menjembatani dan turut serta memasyarakatkan

tentang Pendidikan Nasional, menyatakan bahwa

kebijakan sekolah kepada pihak-pihak yang

penyelenggaraan pendidikan nasional merupakan

mempunyai keterkaitan dan kewenangan di tingkat

tanggung jawab bersama antara keluarga,

daerah (Suherli, 2001).

masyarakat dan pemerintah. Dari hal ini tersurat bahwa penyelenggaraan pendidikan tidak hanya

Komite sekolah berperan untuk mendorong

menjadi tanggung jawab sepenuhnya pada

perhatian dan komitmen terhadap penyelenggaraan

pihak sekolah, namun orang tua dan masyarakat

pendidikan yang bermutu, mendorong orang tua dan

berperan pula dalam memajukan dunia pendidikan.

masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna

Keikutsertaan masyarakat/orangtua siswa perlu

mendukung pada peningkatan mutu pendidikan

disalurkan secara terorganisasi/kelembagaan.

dan pemerataan pendidikan. Nama dari badan ini

Lembaga tersebut adalah Dewan Pendidikan yang

disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-

berkedudukan di kabupaten/kota dan Komite Sekolah

masing satuan pendidikan seperti komite sekolah,

atau Majelis Madrasah di tingkat satuan pendidikan.

komite pendidikan, dewan sekolah, majelis sekolah, majelis madrasah (Suherli, 2001). Pada jenjang

Pembentukan lembaga ini berdasarkan pada

satuan madrasah, komite sekolah lebih dikenal

Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional

dengan sebutan Komite Madrasah atau ada pula

Nomor 044/U/2002 tentang pembentukan Dewan

yang bernama Majelis Madrasah yang berdasar

Sekolah dan Komite Sekolah. Lembaga ini

pada Keputusan Direktorat Jenderal Binbaga Islam

memiliki fungsi antara lain: (1) mewadahi dan

Nomor E/101/2001 tentang pembentukan Majelis

meningkatkan partisipasi para stakeholders

Madrasah.

pendidikan pada tingkat sekolah untuk turut serta

126

merumuskan, menetapkan, melaksanakan dan

Penetapan Majelis Madrasah dapat menjadi

memantau pelaksanaan kebijakan sekolah dan

mitra bagi madrasah, majelis ini dapat berfungsi


www.kinerja.or.id

sebagai penyalur partisipasi masyarakat terhadap

melakukan upaya mencapai tujuan bersama.

penyelenggaraan pendidikan dan sebagai

Anggotanya dari berbagai unsur kepentingan

kekuatan kontrol masyarakat. Majelis Madrasah

dari masyarakat (individu dan atau kelompok),

sesuai dengan Kepmendiknas bertujuan untuk:

eksekutif, legislatif, media, sektor bisnis, dan

(1) mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan

lain-lain. Pertemuan, diskusi dan forum bersama

prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan

antar pemangku kepentingan menjadi penting untuk

operasional dan program pendidikan di satuan

mengembangkan proses dialogis dan membangun

pendidikan, (2) meningkatkan tanggungjawab dan

kesadaran bersama serta melakukan aksi bersama.

peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidika,. (3) menciptakan

Dalam konteks pelayanan publik, forum multi

suasana dan kondisi transparan, akuntabel dan

stake holder ini merupakan proses dialogis antara

demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan

penyedia layanan dan pengguna layanan untuk

pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan

mencapai suatu pelayanan publik yang efektif,

(Kepmendiknas, 2002). Secara singkat tujuan adanya

efisien, dan terjangkau. Apa yang telah diupayakan

Majelis Madrasah adalah membantu kelancaran

oleh pemerintah (selaku penyedia layanan publik)

penyelenggaraan pendidikan di madrasah

serta apa yang terjadi dan diharapkan masyarakat

dalam upaya ikut memelihara, menumbuhkan,

(selaku pengguna layanan) harus diupayakan

meningkatkan dan mengembangkan madrasah.

ada titik temu. Pertemuan dan forum juga akan menjadi ajang untuk menyepakati apa saja yang

F. FORUM MULTI STAKEHOLDER SEKOLAH SEBAGAI WADAH DALAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PENDIDIKAN DI SEKOLAH Partisipasi masyarakat sangat penting dalam MBS agar kegiatan-kegiatan yang akan dilakuakan benar-benar realistis sesuai dengan kebutuhan, serta sebagai upaya mendapatkan dukungan dalam upaya pelaksanaannya. Forum Multi Stake Holder adalah media untuk mempertemukan antar pemangku kepentingan untuk merespon isu-isu yang menjadi kepedulian bersama serta untuk

www.kinerja.or.id

akan dilakukan oleh masing-masing pelaku/berbagi peran dan tanggung jawab, berbagi informasi, saling mendukung dalam upaya perbaikan bersama. Forum Multi Stakeholder, tidaklah harus merupakan pertemuan formal, loka karya atau bahkan merupakan organisasi atau lembaga formal. Namun, bisa juga merupakan forum-forum terbatas yang informal. Pada tahapan lebih lanjut, Forum Multi Stakeholder bisa saja didorong menjadi organisasi atau lembaga formal jika memang diperlukan sesuai dengan dinamika dan kebutuhan lokal. Dalam konteks program Manajemen Berbasis Sekolah, pemangku kepentingan adalah unsurunsur dari masyarakat, baik individu atau kelompok, eksekutif, DPRD, media yang berkepentingan


127


terhadap pelayanan pendidikan dasar, khususnya

Kinerja mendorong untuk menggunakan nama-nama

terkait dengan Manajemen Berbasis Sekolah.

sesuai dengan dinamika dan kearifan lokal. Dengan mempertimbangkan dinamika dan kearifan lokal ini

1. Alternatif Nama Forum Multi Stakeholder dapat diberi nama sesuai dengan kesepakatan anggotanya. Di bawah

diharapkan akan memperkuat rasa memiliki diantara para anggotanya serta dapat memberikan motivasi untuk melakukan upaya untuk mencapai tujuan bersama.

ini beberapa contoh alternatif nama yang bisa digunakan, seperti misalnya •

Gugus Kerja MBS

•

Jaringan Pemantau Pendidikan Dasar

•

Aliansi Masyarakat untuk MBS

•

Koalisi untuk pendidikan dasar berkualitas

•

Forum Kerja MBS

•

Forum Peduli Pendidikan Dasar

Di Tingkat Sekolah

2. Pihak-Pihak yang Terkait Kinerja telah mengembangkan dan memperkuat Forum Multi Stakeholder di tingkat kabupaten/kota. Secara umum pihak-pihak yang terakit dan dapat dilibatkan dalam Forum Multi Stakeholder atau pihak yang memiliki kepentingan adalah sebagai berikut:

Di Tingkat Kabupaten/Kota

1. Komite sekolah

1. Perwakilan FMS tingkat sekolah

2. Tokoh pemerhati pendidikan

2. Dewan Pendidikan

3. Kepala sekolah

3. LSM pendidikan

4. Guru

4. Tokoh pemerhati pendidikan

5. Perwakilan siswa

5. Akademisi terkait isu pendidikan dasar

6. Ormas terkait isu pendidikan dasar

6. Ormas terkait isu pendidikan dasar

7. Tokoh adat/daerah

7. Tokoh adat/agama/daerah

8. Jurnalis

8. Jurnalis

9. Anggota DPRD daerah pemilihan terkait

9. Anggota DPRD komisi terkait

10. Kepala Desa

10. Bappeda

11. Orangtua murid

11. Dinas Pendidikan 12. PGRI 13. MKS

128


www.kinerja.or.id

3. Peran Forum Multi Stakeholder dalam Manajemen Berbasis Sekolah Secara umum, peran Forum Multi Stakeholder dalam program terkait dengan Manajemen Berbasis Sekolah sebagai berikut:

Di Tingkat Sekolah 1. Pusat informasi masyarakat tingkat unit layanan 2. Memfasilitasi jaringan komunikasi, dan koordinasi antar pemangku kepentingan di tingkat unit layanan 3. Memberikan alternatif-alternatif solusi terkait isu di sekolah 4. Merevitalisasi institusi adat atau forum yg telah ada 5. Menjadi alat pendidikan kritis warga/media pembelajaran (learning center) di tingkat unit layanan 6. Menjadi solidarity makers (warga dan forum-forum) di tingkat unit layanan 7. Memantau pelayanan di tingkat unit layanan 8. Pendamping masyarakat dalam program pelayanan dan pemberdayaan 9. Memediasi dan meresolusi konflik di tingkat unit layanan 10. Memberikan “penghargaan” terhadap pelayanan yang baik

www.kinerja.or.id

Di Tingkat Kabupaten/Kota 1. Pusat informasi masyarakat tingkat kabupaten/kota 2. Memfasilitasi jaringan komunikasi, dan koordinasi antar pemangku kepentingan di tingkat kab/kota 3. Memberikan alternatif-alternatif solusi terkait dengan isu tentang pengelolaan sekolah 4. Merevitalisasi institusi adat atau forum yang telah ada 5. Menjadi alat pendidikan kritis warga/media pembelajaran (learning center) di tingkat kab/ kota 6. Menjadi solidarity makers (warga dan forumforum) di tingkat kab/kota 7. Memantau pelayanan pendidikan dan mengawal kepentingan warga 8. Advokasi kebijakan untuk perbaikan layanan pendidikan 9. Memediasi dan meresolusi konflik di tingkat kab/kota 10. Menjadi pressure group – alat penyeimbang kekuasaan 11. Menorong adanya kompetisi positif dalam peningkatan layanan


129


4. Hasil yang Diharapkan

antara inovasi tersebut adalah; penanganan survei pengaduan masyarakat, peran jurnalis warga, dan

Hasil dari program pengembangan dan penguatan

dukungan stakeholder tingkat kabupaten kota.

forum multi stakeholder terkait dengan Manajemen Berbasis Sekolah adalah sebagai berikut:

a. Berkembangnya forum multi stakeholder

1. Penanganan Survey Pengaduan Masyarakat

untuk melakukan penyadaran masyarakat, advokasi dan monitoring terhadap kebijakan dan

Di dalam kaitan mendukung inisiatif MBS,

pelayanan terkait dengan Manajemen Berbasis

KINERJA–USAID juga melaksanakan kegiatan

Sekolah;

survei pengaduan, berdasarkan metode yang diatur

b. Tersosialisasikannya peraturan terkait dalam

dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan

rangka mendukung perbaikan pelayanan

Aparatur Negara (Permenpan) Nomor 13 Tahun

pendidikan dasar yang transparan, partisipatif

2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas

dan akuntabel;

Pelayanan Publik dengan Partisipasi Masyarakat.

c. Tersusunnya kertas posisi untuk kebijakan di

Hasil analisa dari survei ini kemudian dipadukan

daerah tentang jaminan pelayanan pendidikan

dengan dokumen rencana sekolah yang ada untuk

dasar yang transparan, partisipatif dan

menyusun kebutuhan perbaikan layanan.

akuntabel;

Bentuk atau rencana perbaikan layanan yang

d. Adanya kelompok warga yang secara regular

penanganannya berada di bawah kewenangan

memonitor terhadap pelaksanaan kebijakan

pihak sekolah, kemudian dimaklumatkan ke publik

tentang Manajemen Berbasis Sekolah.

agar dapat diketahui para pihak yang ada. Hampir seluruh sekolah yang didampingi di Kalimantan Barat telah melakukan maklumat janji layanan,

F. INOVASI KINERJA DALAM PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT

130

dimana terdapat beberapa sekolah yang telah mulai menggunakan maklumat janji perbaikan layanan tersebut sebagai amunisi untuk meningkatkan partisipasi publik.

Kinerja-USAID telah melakukan berbagai inovasi

Di SD Negeri 05 Sekaruh, Kecamatan Teriak,

dan terobosan terkait dengan peningkatan peran

Kabupaten Bengkayang melakukan pembangunan

serta masyarakat dalam pelayanan pendidikan di

pagar sekolah. Pagar yang dibangun ini berbahan

sekolah. Inovasi dan terobosan tersebut, dapat

baku kayu bulat, yang diperoleh atas kerjasama

menjadi lesson learn bagi sekolah yang lain,

siswa dan orangtuanya. Kayu diambil dari hutan

sehingga dapat diadopsi untuk diterapkan di sekolah

yang ada, dan kemudian dikumpulkan oleh

sesuai dengan kearifan local masing-masing. Di

para siswa ke sekolah. “Pembangunan pagar


www.kinerja.or.id

ini merupakan perwujudan janji layanan dan

paket program KINERJA-USAID berfokus

rekomendasi yang dibuat sekolah melalui survei

pada perbaikan tata kelola Pemerintahan

pengaduan, “ ungkap Herkulanus Mundit, Kepala

(Governance), yang mendorong terwujudnya

Sekolah SD Negeri 05 Sekaruh. Sementara di

penyampaian pelayanan publik yang lebih baik.

SDN 08 Poring, Kabupaten Melawi, sekolah juga

Salah satu unsur tata kelola pemerintahan

menyatakan penyediaan pagar sekolah merupakan

yang baik adalah terlaksananya prinsip-prinsip

salah satu janji perbaikan sekolah tersebut. Setelah

keterbukaan, partisipasi serta akuntabilitas.

melalui diskusi dan komunikasi yang baik dengan orang tua dan komite sekolah, disepakati setiap

Dalam usaha untuk mendorong, mempromosikan

orang tua siswa wajib menyumbang 10 batako atau

serta mendukung keterbukaan, partisipasi serta

setara dengan Rp.15.000, (lima belas ribu rupiah).

akuntabilitas tersebut, maka KINERJA-USAID mendorong bagaimana media berperan di dalam

2. Peran Jurnalis Warga Jurnalisme warga (bahasa Inggris: citizen journalism) adalah kegiatan partisipasi aktif yang dilakukan oleh masyarakat dalam kegiatan pengumpulan, pelaporan, analisis serta penyampaian informasi dan berita. Tipe jurnalisme seperti ini akan menjadi paradigma dan tren baru tentang bagaimana pembaca atau pemirsa membentuk informasi dan berita pada masa mendatang. Perkembangannya di Indonesia dipicu ketika pada tahun 2004 terjadi tragedi Tsunami di Aceh yang diliput sendiri oleh korban tsunami. Terbukti berita langsung dari korban dapat mengalahkan berita yang dibuat oleh jurnalis professional (Wikipedia, 2012). KINERJA-USAID adalah program kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Amerika Serikat melalui USAID-Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan inerja pelayanan publik pada sektor pendidikan, kesehatan dan perijinan usaha. Pendekatan dalam pelaksanaan

www.kinerja.or.id

upaya perbaikan pelayanan publik, melalui mengangkat isu-isu kritis, peningkatan suara publik, maupun perluasan konten media ke berbagai platform media yang lain. Di samping itu yang tidak kalah penting adalah kualitas konten media itu sendiri melalui peningkatan kualitas jurnalistik, produksi konten serta pertautan konten dengan upaya-upaya USAIDKINERJA di masing-masing sektor. Media massa mampu menyebarluaskan gagasan warga, sekaligus menenggelamkan aspirasi warga dengan pemberitaan yang berkutat pada aktivitas elit. Bukan rahasia lagi, selama ini warga seringkali ditempatkan pada posisi objek pemberitaan oleh media massa arus utama. Akibatnya, hasil-hasil pemberitaan media massa lebih mewakili cara pandang elit dibanding cara pandang warga. Jurnalisme warga muncul sebagai gerakan atau cara pandang pewartaan baru yang menempatkan warga sebagai subjek dan objek pemberitaan. Warga bisa berperan dalam memproduksi berita, baik berupa teks, foto, suara, dan gambar bergerak.


131


Lebih dari itu, pewartaan warga menggeser

mengangkat informasi-informasi penting dari

perilaku dalam bermedia. Hasilnya, pembaca

lapangan terkait upaya-upaya advokasi yang sedang

mendapatkan informasi dari sudut pandang warga

terjadi. Sebelum ini telah diupayakan identifikasi

sendiri.

calon jurnalis warga yang berasal dari berbagai latar belakang, isu serta kepentingan. Ketertarikan dan

Secara definitif, jurnalisme warga adalah

minat calon jurnalis warga yang telah diidentifikasi

warga biasa yang menyebarluaskan informasi

ini terhadap upaya-upaya yang tengah dilakukan

di lingkungannya dengan memperhatikan kaidah-

oleh KINERJA USAID ini perlu dijembatani dengan

kaidah dalam dunia pewartaan. Kegiatan jurnalisme

berbagai peningkatan kapasitas, termasuk pelatihan

warga tetap mengacu pada tatacara dan prosedur

yang akan diselenggarakan.

pewartaan yang diatur dalam Undang-undang No.40/1999 tentang Pers. Dengan kata lain, jurnalisme warga memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan jurnalisme umum di depan hukum. Permasalahan utama dalam jurnalisme warga adalah rendahnya kemampuan para jurnalisnya. Pelatihan ini merupakan usaha serius Kinerja bersama Puskakom untuk mendorong kerja jurnalis warga ke arah yang lebih baik. Pewartaan warga merupakan salah satu bentuk nyata dari konsep deliberatif demokrasi yang menempatkan warga dalam posisi penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan

MBS versi USAID-KINERJA dipraktekkan untuk 20 sekolah di Kota Probolinggo sejak Juni 2011 (Solekhan & Baiduri 2012). 20 sekolah mitra tersebut dipilih dari daerah selatan Kota Probolinggo yang terhitung sebagai daerah dengan kondisi pinggiran dan terbelakang. Praktik MBS di Kota Probolinggo diinisiasi untuk menjadi model agar bisa dijadikan referensi dan inspirasi bagi daerah lain. Dorongan

bernegara.

replikasi dilakukan untuk bisa diimplementasikan di

Untuk itu, KINERJA USAID memandang penting

dalam pertemuan strategis pemerintah kabupaten/

mendorong lahirnya jurnalis warga yang memiliki peran lebih spesifik di dalam mengangkat berbagai isu-isu serta fenomena yang di dasarkan pada fakta yang tidak selalu bersifat mainstream. Pada banyak kasus yang terjadi di tanah air, jurnalis warga saat ini telah banyak berkontribusi untuk mendorong upayaupaya penegakan kebenaran, penggalian fakta yang belum muncul di dalam media mainstream ataupun membantu

132

3. Dukungan Stakeholder Tingkat Kabupaten Kota


daerah lain. Praktik ini sedianya akan dipromosikan kota di Jawa Timur. MBS berorientasi pelayanan public menjadi judul dari program MBS di Kota Probolinggo. USAIDKINERJA bermitra dengan OMP terpilih bernama LPKP (Lembaga Pengkajian Kemasyarakatan dan Pendidikan) untuk mengimplementasikan desain program yang telah disusun sebelumnya. Secara mendasar aktivitas program berlandaskan tujuan

www.kinerja.or.id

untuk meningkatkan kualitas tata kelola sekolah

Selanjutnya berdasarkan dengan SK tersebut,

dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dasar.

untuk memperjelas penunjukan tim pelaksana dan sekolah dampingan selama proses implementasi

Implementasi MBS mendapat dukungan dari

MBS, Kepala Dinas Pendidikan mengeluarkan surat

kepala daerah dengan diterbitkannya SK

keputusan tentang pembentukan Pokja dan Surat

Walikota No.188.45/281/KEP/425.012/2011

keputusan tentang pemilihan terhadap 20 sekolah

tentang pembentukan Tim Teknis Pendampingan.

mitra MBS.

www.kinerja.or.id


133


BAHAN PRESENTASI

KATEGORI PARTISIPASI 1. Partisipasi bebas (spontan dan akibat penyuluhan) 2. Partisipasi paksaan sebagai konsekuensi dari hukum, kondisi sosial ekonomi dan kebiasaan setempat.

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN 1. Partisipasi buah pikiran. 2. Partisipasi keterampilan. 3. Partisipasi tenaga. 4. Partisipasi harta benda, dan 5. Partisipasi uang.

134


www.kinerja.or.id

STRATEGI DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI 1. Membuat rancangan kebijakan, 2. Menginformasikan rancangan itu ke masyarakat yang akan terlibat, 3. Mengumpulkan tanggapan masyarakat tentang isi rancangan kebijakan, 4. Memadukan pendapat masyarakat dengan rancangan kebijakan, 5. Membuat kebijakan baru yang mengarah pada pelaksanaan.

www.kinerja.or.id


135


136


www.kinerja.or.id


www.kinerja.or.id

66


137


MODUL 6 Survei Pengaduan untuk Perbaikan Layanan di Sekolah

BAHAN BACAAN: SURVEI PENGADUAN UNTUK PERBAIKAN LAYANAN SEKOLAH A. PENDAHULUAN Sejalan dengan reformasi, otonomi sekolah melalui MBS telah berlangsung sekitar limabelas tahun dan berbagai usaha dan inovasi telah dilakukan untuk mencari model yang lebih efektif dalam mewujudkan tata kelola sekolah yang baik. Di lingkungan sekolah telah dilakukan sejumlah inisiatif untuk membentuk tatakelola sekolah yang semakin memenuhi tuntutan masyarakat. Pembentukan komite sekolah merupakan salah satu inisiatif tersebut.

..... peserta menguasai pengaduan masyarakat mengenai pelayanan publik di sekolah.

Tatakelola sekolah yang baik adalah konsep pengelolaan sekolah yang menekankan pada pelibatan unsur pemerintah, sekolah, dan masyarakat secara proporsional sebagai tiga pilar utama. Konsep ini merupakan dasar bahwa siapa pun yang berperan dan peran apapun yang dijalankan dalam penyelenggaraan sekolah dituntut untuk lebih berorientasi ke pelayanan publik yang semakin baik. Dengan kata lain, tidak ada tatakelola sekolah yang dapat disebut lebih atau semakin baik jika tidak ada bukti bahwa pelayanan publik semakin baik dan semakin bermutu. Penerapan prinsip tatakelola sekolah yang baik tidak lagi dipandang sebagai keharusan karena ada

138


www.kinerja.or.id

desakan tetapi sudah ditempatkan sebagai suatu

pengaduan, menyusun rencana tindak lanjut, dan

kebutuhan untuk mempertahankan keberadaannya.

melaksanakan tindak lanjut hasil survei tersebut.

Tanpa penerapan prinsip-prinsip tatakelola yang baik setiap sekolah dipastikan akan terancam

Ada beberapa peraturan perundangan yang secara

keberadaan dan keberlanjutannya.

langsung dapat dijadikan acuan untuk meningkatkan tatakelola sekolah dan survei pengaduan, yakni:

Di unit pelayanan publik seperti sekolah, peningkatan kualitas pelayanan publik adalah titik penting sebagai muara keseluruhan reformasi pendidikan di Indonesia. Hal ini beralasan oleh karena kualitas pelayanan yang diselenggarakan oleh sekolah sampai saat ini masih sangat memprihatinkan. Begitu banyak pengaduan (keluhan) atau pernyataan ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan sekolah. Karena itu, kinerja pelayanan publik menjadi titik strategis di mana kepercayaan masyarakat secara luas kepada sekolah dipertaruhkan. Saat ini pengaduan masyarakat terhadap pelayanan sekolah belum dikelola dengan baik sehingga

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. b. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/ KEP/M.PAN/7/2003 (memperbaiki keputusan sebelumnya) tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik. c. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 26/ KEP/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik. d. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan

penanganan pengaduan tersebut menjadi tidak

Aparatur Negara Nomor PER/20/M.

sistematis, efisien, efektif, dan bahkan tidak

PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan

ditangani sama sekali. Akibatnya, pengaduan yang

Standar Pelayanan Publik.

sama berlangsung terus menerus dan karena tidak ditindaklanjuti maka masyarakat menjadi bosan dan bersikap apatis. Tatakelola dan pelayanan sekolah menjadi tidak berkembang. Salah satu tahapan awal dalam pengelolaan pengaduan masyarakat adalah dengan mengkoordinir pengaduan melalui survei pengaduan. Selanjutnya berdasarkan hasil survei tersebut dibuat indeks pengaduan masyarakat (IPM) sesuai dengan jumlah masing-masing jenis

www.kinerja.or.id

e. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan Partisipasi Masyarakat. Peraturan perundangan tersebut merupakan kebijakan unit pelayanan publik di semua sektor, termasuk sekolah. Kebijakan ini menjadi dasar bagi sekolah untuk melakukan upaya nyata dalam mereformasi pelayanannya. Berdasarkan itu berbagai perubahan pendekatan, metode


139


dan instrumen (alat bantu) untuk meningkatkan

survei. Tim ini terdiri dari pihak sekolah

kualitas pelayanan publik telah dikembangkan

(kepala sekolah, guru, dan staf administrasi)

dan digunakan. Salah satu instrumen tersebut

dan masyarakat pengguna pelayanan yang

adalah Indeks Pengaduan Masyarakat (IPM) yang

dapat diwakili oleh anggota komite sekolah.

didasarkan pada hasil survei pengaduan.

Anggota tim ini nantinya akan bertindak sebagai pengumpul data atau pewawancara masyarakat pengguna pelayanan untuk

B. PROSES SURVEI PENGADUAN

mengkonfirmasi pernyataan pengaduan yang ada di dalam kuesioner.

Survei pengaduan merupakan tahapan penting dalam penanganan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan sekolah. Proses survei pengaduan sudah diatur dalam Permenpan Nomor

1.2. Penggandaan kuesioner

Langkah kedua terkait dengan persiapan survei ini adalah penggandaan kuesioner.

13/2009 sebagai berikut:

Sebelum waktu pelaksanaan survei, Tim pelaksana survei harus segera

1. Persiapan Survei Pengaduan Masyarakat

Dalam tahap persiapan ini masyarakat sebagai pengguna pelayanan diminta untuk berpartisipasi dalam perbaikan pelayanan yang diselenggarakan oleh sekolah. Tujuan dari

menggandakan kuesioner sejumlah responden yang ditargetkan.

1.3. Pembagian wilayah dan strategi kerja

Untuk memudahkan tim dalam

survei adalah untuk mengkonfirmasi pernyataan

melaksanakan survei, maka perlu dilakukan

pengaduan yang ada di kuesioner kepada

pembagian wilayah kerja bagi anggota tim.

sebanyak mungkin responden. Terkait dengan

Pembagian wilayah ini dimaksudkan untuk

persiapan survei, hal yang terpenting adalah

mempermudah tim dalam menjangkau

bahwa petugas survei siap untuk melaksanakan

responden yang telah ditargetkan. Selain itu

survei dengan benar dan pengumuman tentang

juga untuk menghindari terjadinya dua kali

pelaksanaan survei telah sampai kepada

atau lebih survei kepada responden yang

seluruh pengguna pelayanan. Adapun langkah-

sama.

langkah persiapan yang harus dilaksanakan adalah:

Selain itu terkait dengan pembagian wilayah kerja ini maka perlu dipersiapkan pula

1.1. Penyiapan tim pelaksana survei

Kesiapan tim pelaksana survey merupakan prasyarat yang harus dipenuhi sebelum

140


strategi dalam menjangkau responden. Kegiatan survei yang dilaksanakan ini hanya akan dapat berjalan dengan sukses apabila

www.kinerja.or.id

dapat menjangkau sebanyak-banyaknya

telah memiliki data periodik tentang jumlah

responden. Paling tidak, jumlah responden

pengguna layanan (bulanan, kwartal

sesuai dengan jumlah minimal dari yang

atau tahunan). Berdasarkan data jumlah

ditargetkan.

rata-rata pengguna pelayanan tersebut, jumlah responden minimum yang harus

Beberapa strategi yang perlu dilakukan

dijangkau selama pelaksanaan survei

adalah:

dapat ditentukan. Sebaiknya, survei dapat menjangkau responden paling sedikit 80%

• Memperluas survei di luar sekolah.

dari jumlah pengguna yang ada.

Artinya, survei tidak hanya lakukan di sekolah, tetapi juga secara lebih luas ke tempat-tempat strategis lainnya di sekitar

kepada masyarakat pengguna pelayanan

tempat tinggal orangtua siswa.

tidak perlu mencantumkan identitas

• Melaksanakan survei dalam kelompok,

respondennya atau harus anonim.

yakni menjangkau responden tidak

Anonimitas responden dalam pelaksanaan

secara individu melainkan dalam

survei ini dimaksudkan agar kepercayaan

kelompok besar. Hal ini dapat

dan keberanian dari setiap anggota

menghemat waktu maupun tenaga serta

masyarakat dalam mengungkapkan

mempermudah tim untuk menjangkau

apa yang mereka nilai terhadap kinerja

responden sebanyak-banyaknya.

organisasi penyelenggara pelayanan yang disurvei dapat terjaga. Terlebih lagi

• Komunikasi dan koordinasi diantara

oleh karena metode peningkatan kualitas

anggota tim. Survei tidak akan dapat

pelayanan publik ini mengedepankan

berjalan dengan baik apabila antar

partisipasi masyarakat secara terbuka,

anggota tim tidak ada komunikasi dan

sedangkan karakteristik masyarakat

koordinasi yang baik. Komunikasi dan

di sebagian besar daerah di Indonesia

koordinasi yang baik akan mempermudah

adalah masih sulit dan kurang berani untuk

tim untuk mengontrol jalannya survei dan

mengungkapkan pendapatnya secara

juga dalam melakukan rekapitulasi hasil

terbuka. Oleh karena itu, faktor anonimitas

survei.

responden menjadi penekanan yang diperlukan dalam pelaksanaan survei ini.

1.4. Penetapan jumlah responden

Selanjutnya, kuesioner yang dibagikan

Kuesioner yang disebarkan sebaiknya disesuaikan dengan jumlah masyarakat pengguna pelayanan, dalam hal ini siswa dan orangtua siswa. Tiap sekolah biasanya

www.kinerja.or.id

Contoh perhitungan jumlah responden minimum (kuesioner): misalnya jumlah pengguna pelayanan suatu sekolah penyelenggara pelayanan setiap tahun


141


adalah 12.000, yang terdiri dari 1.000

terjangkau secara luas. Jenis media publikasi yang

responden setiap bulan atau 500 responden

dapat digunakan:

selama periode dua minggu. Jika survei akan dilakukan selama dua minggu, maka setidaknya survei menjangkau 80%, yaitu 400 responden.

a. Poster, brosur, pamflet. b. Spanduk c. Baliho d. Media cetak (koran lokal)

1.5. Penyiapan alat bantu

e. Papan informasi

Alat bantu sangat diperlukan dalam pelaksanaan

g. Televisi

f. Radio

survei karena berpengaruh terhadap kelancaran pelaksanaan survei. Untuk itu, sebelum dimulainya survei, maka alat-alat bantu yang terkait dengan kegiatan survei ini harus dipastikan ketersediannya. Daftar perlengkapan/fasilitas dan bahan–bahan yang harus disediakan:

1.7. Pengarahan kepada tim pelaksana survei Surveyor sebagai garda depan dari kegiatan survei perlu dibekali dengan pemahaman yang jelas dan benar mengenai mekanisme pelaksanaan

a. Kuesioner pengaduan,

survei serta maksud dan tujuannya. Untuk itu perlu

b. Tabel rekapitulasi hasil survei,

dilakukan pengarahan terkait dengan mekansime

c. Tabel rekapitulasi harian,

tersebut. Hal-hal yang perlu dipahami oleh surveyor

d. Kotak pengaduan,

antara lain adalah:

e. Penyimpan data (folder, filing cabinets), f. Papan informasi, g. Meja informasi, kursi, h. Poster, brosur, pamflet, i. Spanduk, j. Alat tulis.

1.6. Publikasi

a. Bagaimana menjangkau responden b. Bagaimana menjelaskan maksud dari kegiatan survei kepada responden c. Tujuan yang ingin dicapai dari survei d. Cara merekapitulasi hasil survei (rekapitulasi hasil survei dan rekapitulasi harian) f. Etika perilaku dalam mewawancara responden

Keberhasilan kegiatan survei ini ditentukan oleh adanya partisipasi masyarakat pengguna pelayanan dalam mengisi kuesioner yang telah disediakan. Untuk itu informasi dan sosialisasi terkait dengan pelaksanaan survei ini tentulah harus dilaksanakan melalui publikasi yang baik, jelas dan informatif serta

142


1.8. Penetapan teknik survei Survei yang dilaksanakan dalam metode ini memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan metode survei pada umumnya, yaitu:

www.kinerja.or.id

•

Sebagai wadah immediate action, yaitu bentuk kegiatan yang dibutuhkan hasilnya secara cepat dan segera. Hal ini terkait dengan upaya

2.1. Wawancara

Survei dilaksanakan sekolah dan di pertemuanpertemuan atau kegiatan lainnya yang sedang

perbaikan yang harus segera dilaksanakan oleh

berlangsung sepanjang periode waktu yang

organisasi penyelenggara pelayanan. •

telah ditentukan. Misalnya, di sekolah ketika

Sebagai sebuah riset yang berbasiskan

para siswa menerima pelajaran pada jam

participatory (participatory research). Hal

terakhir. Survei bisa juga di luar jam pelajaran

ini dikarenakan metode ini melibatkan

untuk responden orangtua siswa di rumah

unsur masyarakat baik sebagai responden

masing-masing responden atau di tempat para

maupun dalam tim yang melaksanakan survei

orangtua biasanya berkumpul, misalnya di

sehingga dibutuhkan suatu model survei yang

tempat ibadah atau kelompok-kelompok arisan.

sesederhana mungkin.

Tim menunjukkan kuesioner dan memberikan penjelasan mengenai maksud dan tujuan

Tahapan wawancara responden dalam pelak

survei selanjutnya tim meminta reponden untuk

sanaan survei pengaduan masyarakat, yaitu:

mencontreng pada kolom ‘YA’

a. Melakukan wawancara atas pernyataan

a mereka

mempunyai pengalaman, mengetahui atau

pengaduan yang ada di kuesioner dengan

pernah mendengar kejadian seperti yang

mempertanyakan apakah responden yang

tercantum dalam kolom pernyataan pengaduan

bersangkutan mempunyai pengalaman, pernah

pada lembar kuesioner tersebut. Untuk

melihat atau mendengar tentang hal-hal yang

menghindari kekuatiran atas ketidakmampuan

tercantum dalam kolom pernyataan pengaduan.

responden dalam mengisi kuesioner (misalnya buta huruf, hanya dapat berbahasa daerah,

b. Meminta responden untuk memberikan tanda contreng (√) secara langsung pada kolom ‘YA’

lanjut usia, dan sebagainya), tim dapat memberi

tentang pernyataan pengaduan yang mereka

penjelasan tentang masing-masing pernyataan

anggap sesuai dengan kondisi mereka, artinya

pengaduan dengan tidak mengarahkan jawaban

mereka pernah alami, rasakan, lihat atau dengar

responden, bahkan jika responden

terkait dengan pelayanan.

memiliki keterbatasan maka tim juga dapat membantu mengiisikan jawaban responden.

2. Pelaksanaan Survei Pengaduan Masyarakat

Hal-hal yang harus diingat selama survei adalah sebagai berikut:

Semakin banyak responden yang dijangkau

•

Jangan bersikap otoriter,

berarti semakin besar dukungan untuk

•

Bersikaplah ramah dan menolong,

melakukan perubahan.

•

Yakinkan responden bahwa mereka tidak perlu takut akan ada tekanan,

www.kinerja.or.id


143


•

Jangan memerintah responden,

sejak hari pertama survei sampai hari

•

Pastikan kerahasiaan dan kepercayaan

terakhir pelaksanaan survei. Rekapitulasi

selama survei,

hasil survei ini dilakukan dengan cara

Bantu responden yang mengalami kesulitan

memberikan tanda turus (I) dalam kolom

dalam membaca dan menulis,

jumlah responden sesuai dengan pernyataan

Jelaskan pernyataan pengaduan dengan

pengaduan yang dicontreng oleh responden.

menggunakan kata-kata sederhana dan

Selanjutnya tanda turus tersebut dijumlahkan

jikaperlu gunakan bahasa daerah setempat,

dan hasil penjumlahannya dicantumkan

Jangan menolak memberikan bantuan

pada kolom jumlah.

• •

•

bahkan jika bantuan yang diminta tak berkaitan langsung dengan survei.

Rekapitulasi Harian (a) selanjutnya dimasukkan ke dalam Tabel Rekapitulasi

2.2. Rekapitulasi

Jumlah yang tercantum pada Tabel

Hasil Survei (b), sehingga akan diketahui

Setelah kuesioner disebarkan kepada

jumlah responden yang mengadu

responden, tim harus melakukan rekapitulasi

untuk masing-masing pernyataan pengaduan

terhadap kuesioner yang masuk. Rekapitulasi

pada tanggal yang sesuai dengan

ini terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:

pelaksanaan survei.

a) Rekapitulasi harian. Penghitungan yang dilakukan setiap hari terhadap keseluruhan kuesioner yang masuk pada hariitu. Rekapitulasi harian ini menjadi kendali bagi tim terhadap pelaksanaan survei setiap harinya. Dari rekapitulasi harian ini dapat diketahui berapa jumlah kuesioner yang masuk dan berapa responden yang mengkonfirmasi masing-masing pernyataan pengaduan. b) Rekapitulasi akhir hasil survei. Penghitungan dari keseluruhan kuesioner yang masuk setiap harinya. Rekapitulasi total ini akandipublikasikan secara terbuka pada papan informasi untuk diketahui oleh masyarakat pengguna pelayanan

Sedangkan pada kolom total diisi dengan jumlah responden yang mengadukan masing-masing pernyataan pengaduan mulai hari ke-1 sampai hari terakhir pelaksanaan survei. Mekanisme rekapitulasi hasil survei ini dilakukan dengan menghadirkan minimal perwakilan dari setiap unsur tim, artinya ada perwakilan dari sekolah maupun masyarakat pengguna pelayanan (komite sekolah/tokoh masyarakat). Jadi setiap harinya, semua unsur yang terlibatdalam pelaksanaan survei perlu duduk bersama dan melakukan rekapitulasi secara bersama. Halini dimaksudkan untuk menjaga objektifitas, transparansi dan kepercayaan masyarakat atas pengolahan data maupun hasil-hasil yang diperoleh dari pelaksanaan survei ini. Kuesioner yang sudah

144


www.kinerja.or.id

direkapitulasi diberi tanda dan dipisahkan

di sekolah”merupakan yang paling banyak

dari kuesioner yang belum direkapitulasi

(disampaikan oleh 300 orang) diikuti oleh

dengan tujuan untuk menghindari

keluhan tentang masalah “belum cukup

rekapitulasi ganda. Caranya adalah

tersedianya buku paket” (290 orang).

dengan memberi tanda contreng pada kolom label yang berbunyi “Sudah Direkapitulasi”.

Untuk kemudian disimpan di folder arsip.

Hasil pemilahan pengaduan menunjukkan bahwa ada 29 masalah yang perlu ditindaklanjuti oleh sekolah dan 4 masalah yang

2.3. Penyusunan Indeks Pengaduan Masyarakat

Berdasarkan jumlah total pada tabel rekapitulasi harian maka disusun Indeks Pengaduan Masyarakat (IPM). Pernyataan pengaduan diurutkan berdasarkan

direkomendasikan oleh sekolah kepada Dinas Pendidikan untuk ditindaklanjuti oleh.

Pengaduan yang ditindaklanjuto oleh sekolah: 1. Belum adanya tim pelayanan keluhan masyarakat di sekolah

jumlah responden yang menyampaikan

2. Belum cukup tersedianya buku paket

pengaduan. Pernyataan pengaduan dengan

3. Buku TIK dan IPS kurang

jumlah responden yang menyampaikan

4. Tidak tersedia kantin sehat di sekolah

pengaduan tertinggi akan menjadi peringkat

5. Air bersih kurang

pertama. Pengaduan peringkat pertama

6. Ruang UKS tidak layak

ditempatkan paling atas, menyusul dibawahnya

7. Perpustakaan sering tutup

adalah pengaduan peringkat 2, demikian

8. Ada pungutan biaya untuk kebersihan

seterusnya secara berurut sesuai peringkatnya.

9. Buku perpustakaan tidak lengkap dan tidak

Selanjutnya tabel ini secara manual atau dengan

rapi

operasi komputer sederhana dibuat dalam

10. Siswa harus memfotocopy buku paket

bentuk diagram batang sehingga menjadi sebuah

11. Belum ada sa nksi terhadap kepala sekolah

Indeks Pengaduan Masyarakat.

dan guru yang tidak disiplin 12. Guru kurang mengawasi siswa

Contohnya IPM hasil survei pengaduan di

13. Kegiatan ekstrakurikuler jarang

SMP Negeri 1 Bandar di Kabupaten Bener

14. Guru pilih kasih dalam memberi nilai rapor

Meriah, Aceh (Diagram 1) yang melibatkan 306

15. Pertemuan dengan orangtua siswa jarang

responden dengan perincian 153 siswa dan

16. Guru piket kurang disiplin

153 orangtua/wali siswa. Indeks di sekolah

17. Masih ada guru yang memberi hukuman

tersebut menunjukkan bahwa dari 33 jenis

fisik dan mental

pengaduan pengaduan masyarakat yang

18. Kepala sekolah tidak transparan

disampaikan, pengaduan tentang ‘belum

19. Guru kurang menguasai materi pelajaran

adanya tim pelayanan keluhan masyarakat

20. Guru kurang disiplin dalam mengajar

www.kinerja.or.id


145


27. Sekolah kurang bersih dan kurang nyaman

21. Tidak melibatkan komite sekolah dalam

28. Sekolah tidak memiliki pagar

penyusunan RKS dan RKAS

29. Sekolah tidak memiliki majalah dinding yang

22. Metoda mengajar guru tidak efektif dan tidak

layak

menyenangkan 23. Materi yang diajarkan tidak sesuai dengan yang diuji 24. Guru tidak memeriksa pekerjaan rumah siswa 25. Sekolah jarang memperingati hari-hari besar Islam 26. Tugas rumah jarang diberikan pada siswa

146


Pengaduan yang direkomendasikan kepada Dinas Pendidikan: 1. Jumlah ruang kelas kurang 2. WC tidak layak pakai 3. Laboratorium IPA dan Bahasa tidak ada 4. LKS tidak tersedia

www.kinerja.or.id

Grafik 1. Contoh Indeks Pengaduan Masyarakat

www.kinerja.or.id


147


2.4. Publikasi Indeks Pengaduan Masyarakat

2.5. Pengarsipan kuesioner

Kuesioner yang telah selesai direkapitulasi harus Indeks Pengaduan Masyarakat harus sesegera

diarsipkan sebagai bukti atas pelaksanaan survei

mungkin diberitahukan (diumpanbalikkan)

ini.Sistem pengarsipan harus dibuat sesederhana

kepada masyarakat pengguna pelayanan setelah

mungkin dengan menggunakan satu atau

survei selesai. Publikasi IPM ini dapat disajikan

beberapa folder. Pengarsipan ini dapat dilakukan

dalam bentuk

berdasarkan siswa, orangtua/wali muris, dan jenis

Masyarakat dalam ukuran (120 x 60 cm) dan

kelamin responden, dan sebagainya.

dipasang dipapan informasi di sekolah. Selain itu informasikan juga hasil survei kepada masyarakat secara lebih luas melalui media cetak dan elektronik setempat bekerjasama dengan jurnalis warga.

3. Pertemuan Analisis Masalah dan Penyebabnya

Informasi dan pesan yang harus termuat dalam

Hasil akhir survei pengaduan masyarakat

poster publikasi hasil survei “IndeksPengaduan

berupa Indeks Pengaduan Masyarakat menjadi

Masyarakat” adalah:

dasar untuk analisis dan perumusan tindakan nyata perbaikan pelayanan. Penting disadari

a. Judul poster

lagi bahwa tujuan akhir penggunaan metode

b. Nama organisasi penyelenggara pelayanan dan

ini bukanlah pada pelaksanaan hasil survei

kantor cabangnya

pengaduan masyarakat semata,tetapi pada

c. Periode survei

rumusan tindak-tindak nyata yang segera harus

d. Hasil survei dalam bentuk diagram batang

dilakukan oleh para penyelenggara pendidikan

termasuk jumlah (tidak dalam persen) responden

untuk memperbaiki pelayanan sebagai tanggapan

di setiap pernyataan pengaduan

atas pengaduan masyarakat itu. Dengan demikian

e. Jumlah responden yang terjaring

sasaran akhir adalah tindakan nyata perbaikan

f. Ucapan terimakasih kepada responden yang

pelayanan.

sudah berpartisipasi g. Rencana tindak lanjut

Survei pengaduan masyarakat akan memberi

h. Himbauan untuk terus menyampaikan

hasil berupa pengetahuan tentang sejumlah

pengaduan terkait pelayanan

keadaan (masalah) terkait dengan kinerja pelayanan

organisasi penyelenggara pelayanan terkait

yang dinyatakan dalam bentuk negatif. Sesuatu

i. Tanda tangan kepala organisasi

yangtidak diinginkan oleh masyarakat pengguna

penyelenggara pelayanan dan stempel

pelayanan. Sampai titik itu yang diperoleh

organisasi penyelenggara pelayanan

barulah gambaran kondisi pelayanan saat ini (baseline data) menurut persepsi masyarakat

148


www.kinerja.or.id

pengguna pelayanan, yakni siswa dan orangtua/

kebanyakan orang cenderung tidak melakukan apa-

wali siswa.

apa jika menghadapi terlalu banyak masalah.

Berhenti hanya sampai pengetahuan tentang

Karena itu, perhatian utama bukanlah untuk

kondisi pelayanan saat ini, baik itu berupa Indeks

melakukan analisis secara mendalam tetapi yang

Pengaduan Masyarakat tidak akan memberi arti

lebih penting adalah menemukan tindakan nyata

apa-apa terutama bagi masyarakat pengguna

perbaikanyang sesegera mungkin dapat dimulai;

pelayanan. IPM hanya akan mempunyai arti jika

sekalipun tindakan itu nampak sangat sederhana.

pengetahuan tentang situasi kinerja pelayanan

Analisis masalah penyebab pengaduan dapat

ditindaklanjuti dengan analisis yang cermat terhadap

dilakukan pada suatu pertemuan yang dihadiri oleh

penyebab terjadinya kondisi tersebut dan mencari

para penyelenggara sekolah, komite sekolah, dan

solusi yang logis (pemecahan masalah) untuk

wakil-wakil dari masyarakat pengguna pelayanan

kemudian dilaksanakan sebagai tindak nyata untuk

(siswa dan orangtua/wali siswa). Pertemuan ini

memperbaiki keadaan.

menjadi sarana latihan bagi para peserta kedua belah pihak (penyedia dan pengguna pelayanan)

Hampir di semua kasus berdasarkan pengalaman,

untuk menganalisis masalah-masalah pelayanan

tindakan nyata perbaikan pelayanan tidak

secara sederhana dan cepat tetapi metodologis.

cukup jika hanya dilakukan oleh para pelaksana pelayanan publik di unit pelayanan tetapi selalu

Masyarakat pengguna pelayanan sering

memerlukan tindakan simultan yang harus dilakukan

beranggapan bahwa kualitas pelayanan yang

oleh para penyelenggara dan penanggungjawab

buruk hanyalah tanggungjawab para pelaksana

pelayanan publik bidang pendidikan di tingkat lebih

pelayanan publik di unit pelayanan, sehingga

tingggi, yakni Dinas Pendidikan.Hal ini disebabkan

semua keluhan (pengaduan) ditimpakan kepada

karena masalah yang menjadi penyebab pengaduan

mereka. Selama pertemuan, pengguna pelayanan

dapat berkaitan dengan tanggungjawab pihak-pihak

akan menemukan fakta bahwa ada pihak-pihak lain

terkait di luar wewenang sekolah.

yang harus ikut bertanggung jawab. Bahkan sering kali tugas dan tanggung jawab pihak lain di luar

Sebelum memutuskan perubahan apa yang

para pelaksana di unit pelayanan itu lebih besar

perlu dilakukan, analisis masalah penyebab

danl ebih menentukan upaya dan keberhasilan

harusdilakukan secara cermat. Untuk menganalisis

untuk mencapai perbaikan.

masalah penyebab pengaduan, digunakan moto “Kerjakan Ini dengan Singkat dan Sederhana

Para pelaksana pelayanan pendidikan di sekolah

(KISS)”. Pertimbangan untuk menggunakan moto ini

memang sebagai salah satu sumbermasalah

adalah bahwa untuk memulai perubahan sangatlah

penyebab buruknya kinerja pelayanan dan pada

tidak memberi semangat jika terlihat begitu

saat yang sama mereka seringkali menjadi “korban”

banyak masalah yang harus diselesaikan. Bahkan

dari kurangnya dukungan dari petugas dan satuan

www.kinerja.or.id


149


kerja di atasnya atau korban dari keputusan dan

penggunaan metode ini dikerjasamakan dengan

kebijakan yang kurang tepat.

pihak lain yang menyediakanasistensi teknis dan fasilitator tambahan dari luar, maka secara bersama

Jika kedua pihak (penyedia dan pengguna

tim fasilitator ini melakukan persiapan tersebut.

pelayanan) sama-sama memahami situasi

Uraian berikut ini adalah bagaimana mempersiapkan

nyata seperti diuraikan di atas, maka akan timbul

dan melaksanakan Pertemuan Analisis

solidaritas para pengguna pelayanan kepada

Masalah Penyebab Pengaduan sebagaimana

para pelaksana pelayanan. Solidaritas demikian

dimaksud oleh rangkaian proses dan metode yang

sangat penting dimanfaatkan secara positif bukan

diuraikan di dalam modul ini.

untuk melakukan konfrontasi kepada pihak lain tetapi untuk saling bahu-membahu menyelesaikan masalah bersama. Sering sekali ditemukan bahwa permintaan dukungan untuk perbaikan yang diajukan oleh masing-masing sekolah tidak memperoleh perhatian yang cukup. Tetapi jika tuntutan akan perbaikan pelayanan yang diajukan oleh ratusan bahkan ribuan orang masyarakat pengguna pelayanan melalui pengaduan yang mereka ajukan secara kolektif, sangat mungkin akan lebih mendapat perhatian sehingga mendorong perubahan sikap para atasan dan pengambil keputusan atau penyelenggara dan penanggungjawab pelayanan publik di tingkat kabupaten/kota atau provinsi, bahkan nasional. Pengaruh dukungan publik (masyarakat pengguna pelayanan) ini dapat ditingkatkan lagi dengan pemberitaan(pelibatan media massa), publikasi dan/atau komunikasi publik yang efektif tentang situasi yang memerlukan tindakan nyata perbaikan itu. Tim pelaksana survei yang pada hakikatnya berfungsi sebagai fasilitator prosespelaksanaan pertemuan haruslah menyiapkan dan memfasilitasi proses pelaksanaan lokakarya inidengan baik. Jika

150


3. 1. Persiapan Pertemuan Analisis Masalah Penyebab Pengaduan Untuk mempersiapkan pelaksanaan Pertemuan Analisis Masalah Penyebab Pengaduan (denganatau tanpa bantuan teknis dari fasilitator dari luar) tugas-tugas penting di bawah ini harus dilakukan oleh tim pelaksana survei, yaitu: a. Menetapkan waktu dan tempat pelaksanaanpertemuan. b. Menentukan peserta pertemuan yang harus diundang (80% dari penyedia pelayanan dan 20%dari pengguna pelayanan). Siapkan dan kirim undangan kepada para calon peserta. Pastikan bahwa peserta dari pihak penyedia pelayanan (sekolah) adalah terutama dari bagian/unit-unit yang disorot dalam Indeks Pengaduan Masyarakat dan sertakan Tim Pelaksana Survei dari organisasi penyelenggara pelayanan yang bersangkutan. c. Memastikan kehadiran fasilitator dari luar jika proses dilakukan dengan kerjasama dengan pihak luar. d. Mempelajari Indeks Pengaduan Masyarakat (hasil survei pengaduan masyarakat)

www.kinerja.or.id

dan merencanakan cara menganalisisnya:

pertemuan adalah bagian dari masalah itu.

menyiapkan rencana pembagian kelompok

Buang jauh-jauh kecenderungan lebih dahulu

kerja peserta pertemuandan pembagian

menyalahkan orang lain dan kecenderungan

tugas pembahasan kepada masing-masing

meletakkan masalah pada kurangnya fasilitas dan

kelompok kerja serta fasilitator masing-masing

anggaran. Hanya dengan demikian pertemuan dapat

kelompok kerja.

fokus pada pemecahan masalah.

e. Memastikan bahwa informasi tentang rencana pelaksanaan pertemuan dikomunikasikan

a) Tujuan Pertemuan Analisis Masalah Penyebab Pengaduan

secara efektif kepada pimpinan dan memastikan adanya dukungan. f. Mempersiapkan ruangan dan fasilitas yang

yaitu: Indeks Pengaduan Masyarakat

diperlukan tersedia dan berfungsi serta

sudah disampaikan lebih dahulu kepada para

mengaturnya sedemikian rupa sehingga

pimpinan dan sudah dipublikasikan sebelum

mobilitas peserta selama proses pertemuan

pelaksanaan Pertemuan Analisis Masalah

tidak terhambat.

Penyebab Pengaduan. Ini bermaksud agar

g. Mempersiapkan alat bantu kerja yang tersedia

semua pihak memberi perhatian terhadap

di sekolah: papan tancap (pinboard), laptop,

masalah yang terjadi dan mendukung

alat untuk mendokumentasikan lokakarya,

pelaksanaan pertemuan tersebut.

matriks/tabel, metaplan, spidol, pushpin, poster Indeks Pengaduan Masyarakat, pernyataanpernyataan pengaduan tertulis dalam metaplan, daftar hadir peserta. h. Menyusun acara, skenario pertemuandan pembagian tugas panitia pengorganisasi/ organizer (notulen, pembawa acara jika ada acara yang bersifat protokoler). i. Memberi informasi tentang pertemuan kepada publik dengan menggunakan media spanduk/ surat kabar/harian setempat/radio/poster/media lainnya.

3.2 Analisis Masalah Penyebab Pengaduan Analisis harus dilakukan dengan benar dan jujur dalam mengungkapkan masalah yang sesungguhnya ada, sekalipun sebagian peserta

www.kinerja.or.id

Sebaiknya hasil survei pengaduan masyarakat

b) Tahapan pelaksanaan Pertemuan Analisis Masalah Penyebab Pengaduan

Metode analisis ini adalah suatu metode yang sangat sederhana. Analisis dimulai dari pengaduan yang terpenting, yaitu pengaduan yang menempati bagian teratas

grafik

Pengaduan Masyarakat. Sekali atau dua kali, fasilitator menjelaskan cara menggunakan alat bantu analisis (kartu metaplan,matriks/ tabel bantu penentuan prioritas, pokok-pokok informasi untuk melakukan cross-check/ periksa silang) kepada peserta pertemuan. Selanjutnya para peserta dapat melakukannya dalam kelompok kecil dengan bantuan fasilitator lokal dan/atau fasilitator dari antara sesama peserta sendiri. Kumpulkan masalah-masalah penyebab pengaduan.


151


Jika daftar masalah penyebab pengaduan sudah

solusi (cara mengatasinya). Artinya, fasilitator

lengkap, maka dirumuskan alternatif solusi (sebagai

memberi clue/kunci-kunci dan stimulasi peserta

tanggapan/respons terhadap pengaduan) yang

untuk berpikir dan bekerja secara analitis.

mungkin dilakukan dan kelompokkan berdasarkan

•

Menjaga proses dalam pengertian pemanfaatan

siapa bertanggungjawab atas solusi itu (tanggung

waktu dibandingkan dengan hasil kerja yang

jawab internal organisasi penyelenggara pelayanan

sudah dicapai.

atau tanggung jawab eksternal atasan atau unit kerja atasan, atau tanggungjawab pemerintah,

Penting untuk diperhatikan bahwa fasilitator

dan bahkan mungkin tanggungjawab masyarakat

sebaiknya mempelajari lebih dahulu tugas dan

pengguna pelayanan itu sendiri).

fungsi organisasi penyelenggara pelayanan yang bersangkutan. Sangat dianjurkan menyempatkan

Jika daftar masalah penyebab pengaduan terlalu

diri melihat situasi fisik kantordan fasilitas serta

banyak, fasilitator sebaiknya membantu peserta untuk

proses pelaksanaan pelayanan di unit pelayanan.

menentukan prioritas. Metode ini sama dengan yang

Setidaknya pernah melihat diunit pelayanan sejenis.

dilakukan pada pertemuan pengelolaan pengaduan masyarakat, kecuali kriteria prioritas yang mungkin masih perlu disesuaikan. Langkah-langkah rinci kegiatan fasilitator dalam pertemuan analisis masalah: •

Membagikan grafik Indeks Pengaduan Masyarakat kepada para peserta pertemuandan memberikan ulasan singkat tentang informasi

c) Tahapan Analisis

Lakukan analisis dengan langkah sebagai berikut: a) Mulailah menganalisis pengaduan tertinggi (urutan teratas di Indeks Pengaduan Masyarakat): -

Masyarakat mengikuti separuh bentuk

yang terkandung di dalamnya, •

’kurva normal’ (mengecil secara gradual

Menjelaskan tujuan pertemuan, metode atau

dari atas ke bawah) yang perlu dianalisis

cara kerja yang akan digunakan dan hasil yang

cukup 1/3 sampai 1/2 dari pengaduan

diharapkan, rencana pemanfaatan waktu selama

urutan tertinggi. Perhatikan penyebab

dua hari pertemuan dan peran/fungsi/ tugas

dan solusinya. Umumnya, 2/3 sampai

peserta dalam pertemuan. •

1/2 pengaduan terkecil di bagian bawah

Mendemonstrasikan penggunaan alat

grafik adalah masalah penyebab dari

bantu kerja yang digunakan (bagaimana

1/3 sampai 1/2 pengaduan yang berada

menggunakan: kertas metaplan, spidol, papan tancap dan alat bantu kerja yang tersedia lainnya). •

Mendemonstrasikan penggunaan contoh tabel analisis pengaduan, masalah penyebabnya dan

152


Bila grafik Indeks Pengaduan

di bagian atas grafik, -

Bila grafik berbentuk ’hampir persegi panjang’ atau ’segi empat’, ini berarti semua pengaduan bermakna sangat

www.kinerja.or.id

penting bagi masyarakat pengguna

beberapa kelompok kecil sesuai dengan

pelayanan. Targetkan setidaknya

bagian/unit-unit yang ada dalam organisasi

menganalisis 50% dari jumlah

penyelenggara pelayananan ataupun

pengaduan keseluruhan di dalam grafik.

berdasarkan jenis pengaduan yang ada. b) Ungkapkan dan masukkan ke dalam tabel

Pengaduan dapat berhubungan dengan

bantu kerja semua faktor penyebab yang

masalah-masalah yang berkaitan dengan aspek:

nyata terjadi. Sebab-sebab yang ditemukan harus merupakan faktor penyebab langsung

•

•

petugas yang bertanggung jawab, yaitu

(tidak adapenyebab perantara).

kuantitas (jumlahnya), sikap, perilakunya

c) Periksa logika hasil analisis dengan

dankomitmen kerja/rasa tanggungjawabnya,

membaca secara berurutan hubungan

kesungguhan/perhatian, keramahtamahan,

sebab akibat logis antara pengaduan –

ketulusan melayani/membantu, kemampuan/

masalah penyebab dengan menggunakan

kompetensi,

kata sambung ’disebabkanoleh’. d) Untuk setiap masalah penyebab, sangat

•

fasilitas kerja dan peralatan yang digunakan,

•

ketersediaan dana,

mungkin tersedia beberapa solusi logis.

•

metoda yang digunakan (manual/

Karena itu jangan berhenti jika sudah

tradisional),

menemukan satu solusi untuk setiap

•

peraturan/ketentuan yang berlaku,

masalah penyebab. Galilahpemikiran

•

prosedur kerja/mekanisme kerja internal,

tentang kemungkinan solusi logis lainnya.

•

kualitas perencanaan,

•

kualitas pengorganisasian (the right man on

masalah dengan menggunakan kata

the right place, multi-skilled operator),

sambung ’jika, maka’.

•

kualitas pengawasan/monitoring/ supervisi/

e) Periksa logika hubungan solusi dengan

f) Jika terdapat beberapa solusi yang secara

evaluasi,

logis merupakan cara untuk mengatasi

•

jumlah dan kualitas data atau informasi,

masing-masing masalah, gunakan kriteria

•

kualitas komunikasi dengan pengguna

SMART (specific/spesifik, measurable/

(sosialisasi/penyuluhan/hubungan

terukur, achievable/dapat dicapai, realistic/

masyarakat/hubungan dengan pengguna),

realistis, time bound/dalam batas waktu

letak geografis (keadaan lapangan, misalnya

tertentu) untuk menentukan prioritas solusi.

•

pengukuran tanah untuk pelayanan pertanahan).

g) Setiap solusi yang tidak termasuk prioritas tidak harus dibuang atau dilupakan begitu saja. Dengan cara ini umumnya segera

Apabila jumlah pengaduan relatif banyak dan

diperoleh berbagai solusi yang dalam waktu

komposisi peserta relatif memadai, maka

segera dapat dilakukan. Setiap solusi yang

pembahasan/analisis dapat dibagi kedalam

bukan prioritas tertinggi mungkin dapat

www.kinerja.or.id


153


ditempatkan sebagai solusi yang baru akan

h. Kelompokkan setiap solusi kedalam kategori

dilaksanakan pada dua atau tiga tahun lagi

’solusi internal’ dan ’solusi eksternal’.

(jangka menengah).

Kriteria kategorisasi sangat sederhana dan dapat digunakan secara cepat, yaitu:

Solusi yang diambil dapat berupa: • •

Solusi yang bersifat segera/cepat atau

dilaksanakan dan kewenangan

jangka pendek artinya solusi yang dapat

pelaksanaannya berada di tangan para

dilakukan secara cepat, mudah dan murah,

pelaksana di unit pelayanan masuk ke

sehingga hasilnya langsung dapat dilihat/

dalam kategori ’solusi internal’,

dirasakan oleh para pengguna layanan. •

Setiap solusi yang segara dapat

•

Setiap solusi yang kewenangan

Solusi yang bersifat jangka menengah,

pelaksanaannya berada di luar jangkauan

artinya masih diperlukan waktu untuk

para pelaksana pelayanan publik di unit

melakukan tindakan nyata karena beberapa

pelayanan masuk ke dalam kategori ’solusi

pertimbangan: dukungan dana yang harus

eksternal’.

diajukan dalam perubahan anggaran/realokasi

•

anggaran, persetujuan tertulis dari pengambil

i. Periksa kembali rangkaian logika masalah

keputusan.

penyebab dan solusi dengan memastikan:

Solusi yang bersifat jangka panjang, artinya jalan keluar yang akan diambil

•

memangharus dilakukan, namun menyangkut biaya, kewenangan, sumberdaya yang

Tidak ada dua sebab/solusi yang sama/ substansinya sama/masalah yang sama.

•

Solusi yang diusulkan tidak bersifat umum,

harus direncanakan/dirundingkan dengan

namun sedapat mungkin spesifik, jelas,tidak

pihak-pihak pengambil keputusan/atasan

multi tafsir, terukur, upaya konkrit/ tindakan

organisasi penyelenggara pelayanan yang

nyata (bisa dilihat dan dirasakan).

bersangkutan.

•

Hasil akhir analisis untuk setiap pengaduan direkonfirmasikan kepada semua peserta.

Untuk solusi ini, para pengguna layanan

•

Jaga disiplin peserta agar konsisten

(pesertapertemuan) biasanya menginginkan

menggunakan alat bantu kerja analisis yang

adanyabatasan waktu pelaksanaannya untuk

telah disiapkan.

menjamin bahwa ada tindakan nyata perbaikan

•

Tunjukkan keterkaitan hasil yang diperoleh

dalam waktu yang tidak terlalu lama yang segera

bahkan bila perlu sejak kuesioner

dapat dilihat/dirasakan oleh para pengguna

Pengaduan Masyarakat, Indeks Pengaduan

layanan.

Masyarakat, Tabulasi Hasil Analisis Masalah Penyebab Pengaduan sampai bagaimana

154


www.kinerja.or.id

Janji Perbaikan Pelayanan dirumuskan dari

kepada masyarakat pengguna pelayanan. Berikan

solusiinternal dan bagaimana Rekomendasi

bukti tentang apa yang sudah anda lakukan kepada

Perbaikan Pelayanan dirumuskan dari

atasan agar anda memperoleh dukungan lebih lanjut

solusieksternal. Caranya sederhana dengan

untuk melakukan upaya perbaikan berikutnya.

menjajarkan semua hasil proses tersebut dari kiri ke kanan secara berurutan dan

Hasil dari Pertemuan Analisis Masalah

menjelaskannya secara ringkas. Cara ini

Penyebab Pengaduan dapat digunakan

akan sangatmembantu semua peserta

untuk berbagaikebutuhan. Manfaat langsung

untuk memperkuat pemahaman terhadap

terpenting adalah sebagai umpan-balik kepada

keseluruhan metode yang digunakan.

masyarakat pengguna pelayanan dalam bentuk yang disebut sebagai Janji Perbaikan

Berdasarkan pengalaman, waktu dua

Pelayanan dan umpan-balik kepada atasan dan

hari untuk melakukan analisis terhadap

pengambil keputusan dalam bentuk yang disebut

permasalahan-permasalahanpenyebab

Rekomendasi Perbaikan Pelayanan. Hasil analisis

pengaduan dirasakan sangatlah kurang.

masalah penyebab pengaduan dapat menjadi awal

Oleh karena itu, bagi unit pelayanan yang

dari satu proses perbaikan pelayanan yang lebih

ingin menganalisis secara mendalam

intensif dan mendalam.

ataupun ingin menanggapi seluruh pengaduan yang disampaikan pengguna

Bagi sekolah dapat menjadi pintu masuk untuk:

layanan (sesuai Indeks Pengaduan

•

Masyarakat), dapat melanjutkan analisisnya

Pengembangan sistem manajemen kualitas,

•

Penilaian kapasitas dari organisasi

di luar lokakarya, namun dalam waktu yang tidak terlalu lama. Analisis ini dapat

penyelenggara pelayanan, •

dilakukan oleh semua bagian/komponen

keputusan untuk meraih dukungan.

yang ada dalam unit pelayanan, sehingga penyelesaiannya bisa bersifat komprehensif dan integratif, walaupun belum bersifat mendasar (sampai ke akarnya).

Negosiasi yang lebih baik dengan pengambil

Di tingkat kebijakan lokal (Dinas Pendidikan) dapat menjadi pintu masuk bagi: •

Perbaikan dan pengembangan rencana strategis unit dan sektor pelayanan,

C. JANJI PERBAIKAN LAYANAN DAN REKOMENDASI PERBAIKAN LAYANAN

•

Bahan pertimbangan untuk melakukan penyesuaian rencana kerja dan alokasi anggaran unit pelayanan dan sektor pelayanan.

Lakukan tindakan perbaikan segera. Raih kepercayaan dari pengguna layanan. Beritahukan

www.kinerja.or.id


155


1. Umpan-balik kepada pengguna layanan

sesuai dengan yang dijanjikan. Janji ini akan

Manfaat solusi atas masalah yang dirumuskan

melakukan upaya perbaikan.

membawa konsekuensi dan akan lebih mendorong organisasi penyelenggara pelayanan agar segera

pada Pertemuan Analisis Masalah Penyebab Pengaduan masih sangat terbatas jika tidak

Satu langkah perbaikan yang meskipun kecil, akan

diumumkan dan diberlakukan, meskipun masih

menjadi suatu tanda bagi masyarakat: “Kami sudah

bermanfaat secara internal bagi organisasi

mulai memperhatikan Anda!” dan bahkan pertanda

penyelenggara pelayanan sebagai pembelajaran.

juga bagi para petugas: “Kami adalah Para Petugas

Tetapi segera setelahpelaksanaan Survei

dari organisasi penyelenggara pelayanan yang

Pengaduan Masyarakat ada kewajiban memberi

dapat dibanggakan !”.

umpan-balik kepada masyarakatpengguna pelayanan tentang langkah-langkah yang akan

Mengamati keseluruhan proses yang sudah

diambil untuk mengatasi masalah yangdiadukan.

berlangsung, fasilitator hendaknya menilai apakah

Ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, misalnya

secara umum aparatur pelaksana pelayanan

dengan membuat pengumuman sederhana atau

publik di unit pelayanan siap menerbitkan Janji

dengan semacam rencana tindakan. Disarankan

Perbaikan Pelayanan yang memuat ukuran

memberi umpan-balik dalam bentuk JanjiPerbaikan

keberhasilan (indikator) dan batas waktu

Pelayanan. Meski tidak punya kekuatan hukum yang

pemenuhan janji.

mengikat, Janji Perbaikan Pelayanan hendaknya menjadi wujud “tekad moral” (moral commitment)

Jika secara umum aparatur pelaksana pelayanan

pimpinan dan petugas organisasi penyelenggara

publik di sekolah baru meraih percayadiri dan

pelayanan untuk memenuhi janji yang dimuat di

sedang dalam pengembangan keyakinan untuk

dalamnya.

melakukan perubahan, tidak dianjurkanmemaksa mereka untuk menerbitkan Janji Perbaikan

Janji Perbaikan Pelayanan harus menjadi

Pelayanan yang sudah sangat tegas memuat ukuran

tanggapan terhadap isu-isu kepentingan para

keberhasilan, batas waktu pemenuhan janji. Hal ini

pengguna pelayanan berdasarkan temuan survei

dapat menimbulkan rasa cemas danberkurangnya

pengaduan masyarakat. Pimpinan dan petugas

motivasi untuk melanjutkan perubahan dan

organisasi penyelenggara pelayanan harus

perbaikan.

menyampaikan janji mereka secara terbuka untuk

156

perbaikan pelayanan sebatas kewewenangan yang

Janji Perbaikan Pelayanan ditulis seperti surat yang

dimiliki dan mengundang para pengguna pelayanan

ditujukan kepada pengguna yang memberi informasi

agar terus mengawasi sejauh mana janji tersebut

bahwa pengaduan sudah diterima dan merupakan

dipenuhi. Ini berarti bahwa masyarakat diberi

pernyataan terbuka tentang upayaperbaikan yang

peluang untuk mengawasi perbaikan pelayanan

akan dilakukan. Janji Perbaikan Pelayanan harus


www.kinerja.or.id

ditulis dalam bahasa sederhana yang mudah dimengerti dalam gaya bahasa yang bersahabat

2. Umpan-balik kepada pengambil keputusan

dan meyakinkan. Janji PerbaikanPelayanan harus jujur mengakui adanya keterbatasan kemampuan

Atasan dan pengambil keputusan pada saat yang

(tidak semua perbaikan dapatdilakukan sekaligus,

sama seharusnya mulai menaruh perhatianpada

pada umumnya pengguna pelayanan akan dapat

survei pengaduan masyarakat pengaduan dan hasil-

memaklumi hal itu) dan ada keterbatasan wewenang

hasilnya, karena telah beberapa kali dipublikasikan

(ada upaya perbaikan yang mutlak membutuhkan

di media masa selama proses berlangsung. Mereka

keputusan dari otoritas yang lebih tinggi).

juga mestinya sadar akan besarnya pengaruh yang ditimbulkannya karena telah melibatkan begitu

Janji Perbaikan Pelayanan akan dikeluarkan

banyak anggota masyarakat sebagai responden.

dalam bentuk dokumen tertulis, dalam bentuk

Jika itu sudah terjadi, pastilah mereka berharap

brosur, poster yang dipasang pada organisasi

mendapat informasi lebih rincidan rekomendasi

penyelenggara pelayanan. Brosur dan poster adalah

untuk melakukan perbaikan. Jangan biarkan mereka

alat yang menjadi umpan-balik kepada pengguna

menunggu terlalu lama. Hasil PertemuanAnalisis

sebagai tindak lanjut survei pengaduan masyarakat.

Masalah Penyebab Pengaduan dan solusi eksternal

JanjiPerbaikan Pelayanan harus dapat meyakinkan

menjadi isi dari dokumen yang disebut Rekomendasi

pengguna akan komitmen untuk perbaikan

Perbaikan Pelayanan. Dokumen ini berisi upaya-

yang dilakukan oleh penyedia pelayanan.

upaya perbaikan yangperlu dilakukan oleh pemerintah setempat.

Isi pokok Janji Perbaikan Pelayanan: •

Judul “Janji Perbaikan Pelayanan”

•

Nama sekolah

•

Tanggal deklarasi

•

Penjelasan ringkas tentang umpan-balik pengaduan

•

Daftar janji untuk menanggapi setiap pengaduan

•

Tindak lanjut Rekomendasi Perbaikan Pelayanan yang diajukan kepada pengambil keputusan

•

Himbauan kepada masyarakat agar terus mengawasi kinerja organisasi penyelenggara pelayanan

•

Ucapan terima kasih kepada para responden

•

Penandatangan dan saksi-saksi

•

Tembusan.

www.kinerja.or.id

Adalah hal yang penting bagi sekolah agar menyampaikan rekomendasi ini secara profesional. Itu berarti bahwa Rekomendasi Perbaikan Pelayanan harus dilengkapi denganfakta-fakta, dasar pertimbangan mengapa perbaikan harus dilakukan dan menegaskan bahwasemua itu didasarkan pada aspirasi kebutuhan yang dinyatakan oleh sejumlah besar pengguna pelayanan. Jangan lupa memberitahukan pimpinan sekolah sendiri sudah menyampaikan Janji Perbaikan Pelayanan dan bahkan sudah mulai melaksanakannya. Hal ini akan memberi kesan yang sangat meyakinkan bahwa: ”Kami tidak hanya meminta


157


bantuan, tetapi sudah mulai berbuat dari diri sendiri!”

Laporan dikirimkan kepada pengambil keputusan

Rekomendasi Perbaikan Pelayanan diterbitkan

ditingkat kabupaten/kota

dalam bentuk dokumen tertulis ukuran poster, yangdipasang di kantor organisasi penyelenggara pelayanan agar pengguna dapat mengetahui bahwa sudah ada usaha meyakinkan pengambil keputusan untuk memberikan dukungan. Isi pokok Rekomendasi Perbaikan Pelayanan: •

•

D. PEMANTAUAN DAN EVALUASI Penggunaan metode Peningkatan Kualitas Pelayanan dengan Partisipasi Masyarakat

Fakta-fakta: sekolah, periode pelaksanaan

bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik

survei pengaduan masyarakat, jumlah

di sekolah yang akan menghasilkan manfaat nyata

responden.

dan dapat dirasakan oleh masyarakat pengguna

Hasil survei pengaduan masyarakat (Indeks

pelayanan.

Pengaduan Masyarakat). Informasi tentang Janji Perbaikan Pelayanan

Untuk memastikan bahwa Janji Perbaikan

dan tindak lanjutnya.

Pelayanan dan Rekomendasi Perbaikan

•

Penjelasan tentang perlunya keputusan.

Pelayanan yang telah diterbitkan terpenuhi

•

Rekomendasi Perbaikan untuk setiap

dan dilaksanakan, isi Janji dan Rekomendasi

pengaduan dan jumlah responden

Perbaikan Pelayanan tersebut harus diintegrasi ke

yangmangadukannya.

dalam rencana kerja sekolah (RKS dan RKAS).

Saran perubahan/penyesuaian Rencana

Pelaksanaan Janji dan Rekomendasi Perbaikan

Pembangunan.

Pelayanan melekat mengikuti siklus perencanaan,

Daftar pihak-pihak yang menerima tembusan

persiapan anggaran, pelaksanaan sampai ke

surat Rekomendasi Perbaikan Pelayanan.

pertanggungjawaban hasil (akuntabilitas).

•

•

•

Untuk memastikan bahwa semua kegiatan

3. Temui dan yakinkan pengambil keputusan untuk meraih dukungan

perbaikan serta hasil nyata akan dicapai dalam

Beritahukan seluruh pengambil keputusan yang

Pemantauan adalah pengumpulan dan analisis

terkait untuk menyampaikan laporan pelaksanaan

informasi tentang status kegiatan yang menghasilkan

dan hasil survei pengaduan masyarakat.

gambaran status kegiatan dan mendukung

Laporan berisi kumpulan semua dokumen yang

pengendalian dan keputusan tindak lanjut yang

dihasilkan sampai pada pelaksanaan langkah akhir.

tepat. Pemantauan dilaksanakan secara berkala

waktu yang direncanakan perlu dilakukan pemantauan kegiatan serta evaluasi hasil.

dan seiring dengan siklus perencanaan sekolah. Oleh karena itu pemantauan adalah kegiatan rutin

158


www.kinerja.or.id

dalam konteks pelaksanaan kegiatan. Pemantauan

Komitmen untuk pemantauan dan evaluasi

difokuskan pada hasil kegiatan seperti sudah

tindakan nyata perbaikan pelayanan yang disebut-

ditentukan/direncanakan.

kan di dalam dokumen Janji Perbaikan Pelayanan dan tindakan nyata perbaikan, yang diharapkan

Pemantauan akan memeriksa hasil bukan kegiatan

dilakukan pihak lain atau pimpinan seperti yang

itu sendiri (mis: “Kebutuhan buku paket sudah

dimuat di dalam dokumen Rekomendasi Perbaikan

terpenuhi sesuai jumlah siswa” (=hasil), bukan:

Pelayanan harus disertai komitmen untuk memantau

“Sejumlah 100 buku paket disediakan”(=kegiatan).

dan mengevaluasinya. Pemantauan dan evaluasi

Evaluasi adalah proses pemeriksaan terhadap

memberi peluang bagi penyesuaian kegiatan dan

dampak yang telah dihasilkan oleh suatu kegiatan

perbaikan secara efektif.

serta keluarannya. Evaluasi dilaksanakan secara berkala, tetapi dengan frekuensi lebih rendah

Jika terjadi perubahan pimpinan sekolah, kegiatan

daripada pemantauan kemajuan pelaksanaan

pemantauan menjadi wacana efektif untuk

kegiatan (misalnya: setahun atau dua tahun sekali).

menginformasikan dan membahas status usaha perbaikan pelayanan di suatu unit pelayanan.

Frekuensi evaluasi dampak tergantung pada

Sesuai dengan janji dan rekomendasi, pimpinan

tujuan evaluasi. Evaluasi memfokuskan dampak

sekolah melaporkan perkembangan perbaikan

padahasil pelaksanaan, yaitu apakah hasil sudah

pelayanan kepada masyarakat pengguna

mengakibatkan perubahan yang positif (atau

pelayanan. Masyarakat pengguna juga diberi

malah negatif). Dampak kegiatan peningkatan

peluang dan saluran untuk mengawasi pelaksanaan

pelayanan publik dapat dilihat dari berbagai faktor

janji dan rekomendasi. Dengan demikian, kegiatan

seperti misalnya, peningkatan kualitas pelayanan

pemantauan dan evaluasi sangat penting dilakukan

sesuai dengan standar tertentu, peningkatan

dengan melibatkan atau mengundang langsung

jumlahpengguna suatu unit pelayanan, jumlah

umpan-balik dari masyarakat pengguna pelayanan.

penghargaan yang diterima sesudah pelayanan menjadil ebih baik, peningkatan kepuasan masyarakat atau penurunan pengaduan pengguna. Pendekatan evaluasi harus sesuai dengan tujuan evaluasi itu sendiri dan faktor-faktor yang ingin diketahui secara mendalam. Pemantauan dan evaluasi menghasilkan informasi yang menjadi landasan pelaporan rutin kepadapihak yang terkait (akuntabilitas), termasuk sebagai bahan informasi balikan kepada masyarakat pengguna pelayanan.

www.kinerja.or.id

1. Para pihak yang terlibat

a. Sekolah sebagai unit pelayanan

Tim Pelaksana Survei yang sudah dibentuk di unit pelayanan sebaiknyatidak berhenti bekerja setelah Janji Perbaikan Pelayanan dan Rekomendasi Perbaikan Pelayanan dihasilkan. Tetapi tim ini meneruskan kegiatannya untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa tujuan janji


159


dapat tercapai. Perlu dicatat bahwa komite

dan evaluasi yang diuraikan di atas dan proses

sekolah masuk dalam bagian ini.

pelaksanaannya.

b) Masyarakat pengguna pelayanan

Masyarakat pengguna pelayanan berhak

2.1.

Verifikasi status realisasi Janji dan Rekomendasi Perbaikan Pelayanan.

untuk mengawasi kinerja pelayanan serta

Tujuan verifikasi status realisasi Janji Perbaikan

implementasi janji di tingkat unit pelayanan.

Pelayanan dan Rekomendasi Perbaikan

Masukan dapat diberikan dalam bentuk

Pelayanan sesuai dengan kepentingan pihak yang

pengaduan tertulis atau lisandan melalui

terlibat:

partisipasi langsung dalam kegiatan pemantauan dan evaluasi.

a) Tujuan di tingkat sekolah •

2. Metode pemantauan dan evaluasi

sapakah perlu penyesuaian kegiatan atau penyesuaian janji agar lebih realistis, •

pelayanan yang telah dilakukan oleh sekolah

dengan dua pendekatan, yaitu:

•

Verifikasi status Janji dan Rekomendasi

itu sendiri, •

Melaporkan status-status tersebut kepada

Perbaikan Pelayanan

masyarakat pengguna pelayanan sebagai

Mengulangi Survei Pengaduan Masyarakat

balikan sesuai dengan apa yang disebut

dengan menggunakan kuesioner yang

di dalam dokumen janji dan rekomendasi

sama dengan yang digunakan pada survei

perbaikan pelayanan.

sebelumnya dan membandingkan hasil (Indeks Pengaduan Masyarakat) yang diperoleh dari kedua survei tersebut.

b) Tujuan di tingkat kabupaten/kota (Dinas Pendidikan) •

dalam rangka perbaikan pelaksanaan

secara efektif dalam pelaksanaan kedua

kegiatan, perencanaan dan perubahan

pendekatan pemantauan dan evaluasi tersebut di atas. Bagian berikut ini adalah penjelasan tentang tujuan dan hasil masing-masing pendekatan pemantauan


Menentukan kemajuan pelaksanaan Janji dan rekomendasi Perbaikan Pelayanan

Ketiga pihak yang disebutkan di atas dilibatkan

160

Mengetahui status realisasi rekomendasi sebagai faktor pendukung perbaikan

Pemantauan dan evaluasi sebaiknya dilaksanakan

•

Mengetahui status pelaksanaan janji,

kebijakan jika diperlukan. •

Mengidentifikasi faktor-faktor penghambat realisasi janji Perbaikan Pelayanan yang berkaitan erat dengan atau sangat ditentukan oleh dukungan dari tingkat kabupaten/kota.

www.kinerja.or.id

•

Mengidentifikasi praktek yang baik/inovasi

sekolah. Tim tersebut akan didampingi oleh Tim

di sekolah yang layak menjadi contoh untuk

Dinas Pendidikan di masing-masing sekolah akan:

sekolah-sekolah lainnya.

Kegiatan verifikasi status realisasi Janji dan

•

Mempersiapkan dokumen yang diperlukan.

•

Mempersiapkan format verifikasi status yang diperlukan.

Rekomendasi Perbaikan Pelayanan bersifat sebagaikegiatan pemantauan intern yang

•

Pendidikan mengenai jadwaldan peserta

dilaksanakan oleh Tim Survei Pengaduan di

kegiatan verifikasi status realisasi.

sekolah dan didukung oleh Dinas Pendidikan.

Kegiatan verifikasi status realisasi janji dan rekomendasi sebaiknya dikoordinasikan dengan semuasekolah yang terlibat sehingga hasilhasilnya dapat digabungkan dan masing-masing sekolah dapat saling belajar dari pengalaman.

Melakukan koordinasi dengan Tim Dinas

Masyarakat sipil akan berpartisipasi dalam kegiatan melalui keanggotaan di dalam TimPeningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Komite Sekolah, LSM, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan lain-lain). Pertemuan persiapan kegiatan Pada pertemuan persiapan kegiatan semua

2.2. Persiapan verifikasi status realisasi Janji dan Rekomendasi Perbaikan Pihak-pihak yang terlibat Tim Dinas Pendidikan mempunyai fungsi koordinasi kegiatan verifikasi status realisasi janji dan rekomendasi di mana lebih dari satu sekolah terlibat. Dalam rangka kegiatan tersebut tim ini bertanggung jawab untuk: •

•

peserta menyepakati jadwal kegiatan, peserta serta pembagian tugas secara rinci. Tim Dinas Pendidikan akan mengkoordinasikan pertemuan awal dan mengundang semua Tim Pelaksana Survei terkait. Jadwal kegiatan di masing-masing unit pelayanan: proses verifikasi status realisasi janjiper unit pelayanan akan memerlukan waktu sekitar setengah sampai satu hari per unit pelayanan (tergantung

Komunikasi mengenai rencana kegiatan

jarak lokasi). Proses verifikasi status rekomendasi

ini kepada pihak pengambil keputusan dan

akan memerlukan waktu tambahan satu hari per unit

pimpinan sekolah.

karena status harus diverifikasi dengan pihak yang

Pelaksanaan pertemuan awal untuk

terkait.

menentukan jadwal, peserta dan tugas persiapan selanjutnya. Tim Survei Pengaduan di tingkat sekolah mempunyai tugas persiapan kegiatan di tingkat

www.kinerja.or.id

Jangka waktu diusulkan bahwa kegiatan verifikasi status realisasi dilaksanakan sebelum proses perencanaan dan penganggaran. Dengan demikian hasil dari kegiatan pemantauan ini dapat


161


dimanfaatkan dalam penyusunan rencana/anggaran di tahun berikutnya. Rencanakan jadwal sesuai dengan partisipasi peserta. Untuk pemantauan di satu unit pelayanan akan terlibat: •

Tim Pelaksana Survei Pengaduan di tingkat sekolah.

•

Dokumen yang harus dipersiapkan

1. Indeks Pengaduan Masyarakat (IPM) dari survei pertama.

2. Janji Perbaikan Pelayanan yang resmi ditandatangani oleh Kepala Sekolah.

3. Rekomendasi Perbaikan Pelayanan yang resmi ditandatangani oleh Kepala Unit Pelayanan.

4. Dokumen-dokumen yang menunjuk

Dua sampai tiga orang anggota tim dari unsur

perencanaan kegiatan, khususnya yang

masyarakat sipil atau unsur LSM.

belumdilaksanakan (mis: catatan di APBD, di RKA/RASK dan dokumen perencanaan dan

Presentasi hasil: •

Jadwal tentatif untuk presentasi hasil verifikasi

laporan pelaksanaan kegiatan).

5. Format Pemantauan Janji Perbaikan Pelayanan dan Format Pemantauan

status janji dan rekomendasi kepada pimpinan

Rekomendasi Perbaikan Pelayanan.

sekolah – dari Tim Dinas Pendidikan. •

Jadwal tentatif untuk presentasi hasil kegiatan pemantauan secara garis besar kepadaKepala Dinas Pendidikan atau Bupati/Walikota serta pengambil keputusan yang terkait dari Tim Dinas Pendidikan.

•

Membahas keperluan publikasi hasil realisasi janji dan rekomendasi kepada masyarakat pengguna pelayanan, misalnya melalui poster status pelaksanaan janji dan rekomendasi di masing-masing sekolah.

Pemantauan status pelaksanaan janji dan rekomendasi sebaiknya dilaksanakan setiap enam bulan sebelum proses perencanaan/penganggaran untuk memanfaatkan hasilnya dalam rancangan

Tanpa dokumen 1. sampai 3 tidak mungkin pemantauan atau evaluasi dilaksanakan. Oleh karena itu pengarsipan yang teliti sangat penting demi pengendalian dan pengelolaan kegiatan menuju sukses kegiatan selanjutnya. Tim Pelaksana Survei Pengaduan di masing-masing sekolah mempersiapkan Format Pemantauan Janji Perbaikan Pelayanan dan Format Pemantauan Rekomendasi Perbaikan Pelayanan. Format-format tersebut disiapkan bagi para anggota tim yang terlibat untuk digunakan sebagai alat bantu kerja. Anggaran yang perlu dipersiapkan

atau penyesuaian rencana kegiatan serta anggaran/

•

Biaya pertemuan koordinasi awal.

anggaran perubahan.

•

Fotokopi kuesioner.

•

Biaya transportasi Tim Dinas Pendidikan ke seolah (dua sampai tiga orang/1-2 hari per unit pelayanan).

162


www.kinerja.or.id

•

•

Biaya transportasi Tim Survei Pengaduan

ada kenyataan). Langkah itu memerlukan

terutama pada pelaksanaan survei ulang.

komunikasi lebih lanjut misalnya dengan

Biaya pertemuan pelaporan kepada pengambil

SKPD.

keputusan yang terkait. b) Verifikasi status realisasi Rekomendasi Perbaikan Pelayanan

2.3. Pelaksanaan verifikasi status realisasi Janji dan Rekomendasi Perbaikan Pelayanan

•

Tim juga akan mengumpulkan informasi mengenai status rekomendasi, sejauh manastatus diketahui di tingkat sekolah dan di Dinas Pendidikan. Namun, seringkali pimpinan sekolah serta tim setempat tidak

2.3.1. Proses verifikasi status realisasi

akan mengetahui status realisasi satu butir rekomendasi dan tidak mempunyai akses

a) Verfikasi status Janji Perbaikan Pelayanan •

Anggota Tim Dinas Pendidikan bergabung

terhadap pengambil keputusan. •

dengan Tim Pelaksana Survei Pengaduan

berperan dalam

di masing-masing sekolah melaksanakan

rekomendasi dengan menghubungi Dinas

kegiatan verifikasi

Pendidikan atau jika perlu pimpinan masing-

realisasi

dengan jadwal kegiatan. •

sekolah yang ditujukan untuk wawancara awal tentang status kegiatan. Hasil dicatat oleh masing anggota di formatnya.

masing instansi tersebut.

Untuk mengisi format lebih lanjut, tim

2.3.2. Analisis hasil di tingkat sekolah dan

bukti nyata di sekeliling sekolah. Pada saat

tindak lanjut

a) Analisis status Janji Perbaikan Pelayanan

akan mengobservasi secara langsung

•

verifikasi

Tim Dinas Pendidikan serta Tim Pelaksana survei Pengaduan bertemu dengan kepala

•

Oleh karena itu, Tim Dinas Pendidikan

•

Pada akhir kegiatan verifikasi di

itu juga dapat diminta klarifikasi dari staf

unit pelayanan, tim secara bersama

sekolah mengenai perubahan yang telah

mengkonsolidasikan catatan dan observasi

dilaksanakan.

mereka di Format Verifikasi Status Realisasi

Jika bukti langsung untuk pelaksanaan

Janji Perbaikan Pelayanan. Bersama-sama

satu butir janji tidak dapat diobservasi

ditentukan status pelaksanaan masing-

tim mencari bukti dalam dokumen yang

masing janji, apakah“sudah dilaksanakan”,

menyatakan bahwa suatu kegiatan

“sedang dilaksanakan” atau “belum

memang telah direncanakan (jika belum

dilaksanakan”. Status akan dijumlahkan

www.kinerja.or.id


163


b) Analisis status Rekomendasi Perbaikan

di bagian bawah tabel. Hasil ini akan

Pelayanan

menunjukkan status pelaksanaan di setiap sekolah. •

•

Bersama-sama tim akan membahas

status realisasi janji per sekolah dan

apakah kegiatan yang telah dilaksanakan

merekapitulasi status rekomendasi (“sudah,

atau direncanakan dianggap cukup untuk

sedang, belum”) pada hari ke 3 setelah

mencapai tujuan janji dan mengatasi

kunjungan ke sekolah.

pengaduan. Jika dianggap memerlukan

•

kegiatan tambahan, usulan kegiatan dicatat.

pentinguntuk pengambil keputusan terkait.

dapat tercapai secara realistis oleh sekolah,

Jika dianggap memerlukan kegiatan

diusulkan perubahan janji pada format yang

tambahan, usulan kegiatan dicatat. Jika

sama.

dianggap bahwa suatu butir rekomendasi

Bersama-sama tim juga mengkonsolidasikan

tidak realistis, tim dapat mengusulkan

“faktor hambatan” serta “praktek yang

perubahan rekomendasi pada format yang

baik/inovasi” yang dapat diobservasi.

sama.

Tim memeriksa juga bagaimana status

•

publikasi Janji sertaRekomendasi Perbaikan

Pelayanan dan diserahkan kepada

tersebut perlu ditingkatkan, tim akan

pimpinan sekolah.

mencatat rekomendasi ke depan untuk pimpinan sekolah.

format pelaporan. •

c) Tindak lanjut di tingkat unit pelayanan

Semua hasil yang disepakati diketik di dalam satu format di unit pelayanan sebagai Laporan dalam Format Verifikasi Status Realisasi Janji Perbaikan Pelayanan dipersiapkan. Tim Pelaksana Survei

Sesuai dengan hasil pemantauan dan rekomendasi, pimpinan sekolah akan mengambil langkah tindak lanjut: •

Penyesuaian/tambahan kegiatan perbaikan pelayanan untuk mencapai tujuan janji.

Pengaduan mempresentasikan hasil kepada pimpinan sekolah untuk membahas

Laporan dalam Format Verifikasi Status Realisasi Rekomendasi Perbaikan

Pelayanan di tingkat sekolah. Jika publikasi

•

Jika status suatu rekomendasi belum jelas, sebaiknya dicatat sebagai informasi

Jika dianggap bahwa suatu butir janji tidak

•

Tim Dinas Pendidikan mengkonsolidasikan

•

Informasi kepada masyarakat pengguna

penemuan bersama-sama Tim Dinas

tentang status implementasi janji dan

Pendidikan akan menerima satu salinan

rekomendasi (misalnya dalam bentuk poster

format final.

yang menyebutkan janji/ rekomendasi serta status). •

Jika terjadi penyesuaian janji atau rekomendasi, dirumuskan Janji Perbaikan

164


www.kinerja.or.id

•

Pelayanan dan atau Rekomendasi Perbaikan

pelayanan, faktor itu serta rekomendasi

Pelayanan baru yang diumumkan sesuai

ke depan dicatat untukpresentasi

dengan proses didalam modul ini.

kepada pengambil keputusan supaya

Laporan dalam Format Verifikasi Status

dapat ditindaklanjuti.

Realisasi Janji serta rencana tindak lanjut

•

Praktek yang baik/inovasi: Jika Tim

dikirim oleh pimpinan sekolah ke pihak

Dins Pendidikan sempat mendeteksi

yang berkaitan dengan perencanaan dan

beberapa praktek yang baik atau

penganggaran di Dinas Pendidikan.

inovasi penyediaan pelayanan yang sebaiknya menjadi contoh pelayanan yang baik untuk sektor tersebut,

2.3.3. Analisis hasil di tingkat sekolah/

sebaiknya dicatat.

daerah dan tindak lanjut

b) Rekapitulasi status Rekomendasi

Setelah pemantauan di semua unit

Perbaikan Pelayanan

pelayanan dilaksanakan, Tim Dinas Pendidikan mempunyai tugas untuk

•

mengkonsolidasikan temuan secara garis

dilaksanakan pada sejumlah sekolah,

besar untuk pelaporan kepada pengambil

hasil-hasil rekapitulasi terhadap status

keputusan.

rekomendasi (“sudah, sedang, belum”) dari semua sekolah juga dapat digabung

a) Rekapitulasi status Janji Perbaikan

untuk memberikan gambaran kemajuan

Pelayanan •

Status realisasi: Jika pemantauan

(mis: seletah 12 bulan 60% dari semua rekomendasi telah dilaksanakan,

Status realisasi: Jika pemantauan

padahal 40% belum ada tindak lanjut).

dilaksanakan pada sejumlah unit

•

pelayanan, hasil-hasil rekapitulasi

Rekomendasi yang belum dikerjakan atau di mana status belum jelas dicatat

terhadap status janji “sudah, sedang,

sebagai informasi kepada pihak yang

belum” dari semua unit dapat

berwenang.

dijumlahkan untuk memberikan gambaran (mis: setelah 12 bulan pelaksanaan janji, semua kemajuan unit

2.3.4. Presentasi hasil kepada Menteri/

pelayanan telah berhasil melaksanakan

Kepala/Gubernur/Bupati/Walikota

82% dari semua janji). •

Faktor penghambat: Jika ada faktor

Tim Dinas Pendidikan akan

penghambat yang mempengaruhi

mempresentasikan secara garis besar

pelaksanaan kegiatan di beberapa unit

hasil dariverifkasi status realisasi Janji dan

www.kinerja.or.id


165


Rekomendasi Perbaikan Pelayanan kepada

yang diperlukan sebagai pelaksanadan

semua pihak pengambil keputusan yang

penyediaan anggaran.

terkait. a) Tujuan presentasi •

Sesuai dengan komitmen tersebut pengambil keputusan akan mempertimbangkan hasil dari pemantauan

Pengambil keputusan mempunyai

dan mengambil langkah tindak lanjut.

kesempatan untuk melakukan pembahasan dengan Tim Dinas Pendidikan sejauhmana kemajuan implementasi kegiatan

2.3.5. Pengarsipan

peningkatan kualitas pelayanan publik berdasarkan partisipasi masyarakat. •

•

Hasil pemantauan status realisasi Janji dan

Pengambil keputusan serta pihak

Rekomendasi Perbaikan Pelayanan dalam

yang berwenang mengetahui faktor

bentuk laporan diarsipkan di masing unit

penghambat pelaksanaan perbaikan

pelayanan dan oleh Tim Dinas Pendidikan

pelayananan serta rekomendasi tim.

sebagai referensi untuk pemantauan

Pengambil keputusan diinformasikan

selanjutnya.

mengenai butir Rekomendasi Perbaikan Pelayanan yang tetap memerlukan perhatian. •

Pihak yang terkait mempunyai informasi mengenai praktek yang baik/inovasi yang dianggap layak diperkenalkan kepada semua sekolah serta usulan tindak lanjut.

2.3.6. Umpan-balik tentang status

pelaksanaan janji dan rekomendasi kepada Masyarakat •

kepada masyarakat pengguna tentang

b) Tindak lanjut dari pengambil keputusan

Pimpinan unit pelayanan menginformasikan hasil verifikasi status realisasi janji dan

Pada saat awal penerapan metode

rekomendasi, misalnya melalui poster yang

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

memberikan informasi terakhir tentang

dengan Partisipasi Masyarakat, pengambil

status.

keputusan telah menunjukkan komitmen

•

Jika Tim Dinas Pendidikan ingin

tinggi dengan mempersiapkan kondisi

mengkomunikasikan hasil dari pemantauan

kondusif bagi penggunaan metode

secara umum juga dapat diperkenalkan

ini, misalnya melalui Surat Keputusan

kepada masyarakat melalui media massa.

tentang penunjukan sekolah, penunjukan

Ini akan bermanfaat secara khusus jika

dan penugasan beberapa tim kerja

pemantauan dilaksanakan di banyak sekolah di suatu kabupaten/kota.

166


www.kinerja.or.id

E. SURVEI ULANG

kecepatan pelayanan, kejelasan prasyaratan pelayanan,dst)

Pelaksanaan kegiatan perbaikan pelayanan sesuai dengan janji dan rekomendasi semestinya menghasilkan perubahan kualitas

c) Tujuan di tingkat masyarakat pengguna:

pelayanan yang terasa oleh masyarakat pengguna.

•

Survei ulang dilaksanakan untuk melihat

lanjut dalam bentuk Janji dan Rekomendasi

sejauh mana kegiatan perbaikan yang telah

Perbaikan Pelayanan yang baru.

dilaksanakan mempunyai dampak positif terhadap persepsi masyarakat pengguna. Masing-masing

pihak terlibat mempunyai tujuan sesuai dengan

pelayanan yangd ilaksanakan oleh Tim Pelaksana Survei Pengaduan dan Tim Dinas

a) Tujuan ditingkat sekolah:

Pendidikan. Sesuai dengan survei pertama, kegiatan ini akan melibatkan masyarakat

Mengetahui apakah kegiatan perbaikan

pada semua langkah.

yang telah dikerjakan menghasilkan perbaikan persepsi masyarakat sehingga

kegiatan tersebut bisa dianggap efektif. •

Kegiatan survei ulang bersifat kegiatan evaluasi terhadap status perbaikan

kepentingannya:

•

Mengetahui hasil survei ulang serta tindakan

Seperti survei pertama, survei ulang dilaksanakan secara terkoordinasi antara

Mengetahui pengaduan mana yang

semua sekolah sehingga Analisis Masalah

tetap menerima jumlah pengaduan yang

Penyebab Pengaduan dapat dilaksanakan

tinggi sehingga memerlukan aksi perbaikan

bersama-sama dan sekolah dapat saling

oleh unit pelayanan

belajar dari pengalaman.

b) Tujuan di tingkat kabupaten/kota: •

Mengetahui secara umum apakah pelaksanaan janji dan rekomendasi telah efektif sehingga terjadi perbaikan persepsi masyarakat.

•

•

Mengetahui unit pelayanan mana yang

E.1. Persiapan Survei Ulang dan Lokakarya Analisis Masalah Penyebab Pengaduan

Survei ulang sebaiknya dilaksanakan sekitar

sangat berhasil dari segi penurunan

dua tahun setelah Janji Perbaikan Pelayanan

pengaduandan yang mana belum.

dan Rekomendasi Perbaikan Pelayanan

Mengetahui jenis pengaduan mana yang

ditandatangani. Setelah dua tahun semestinya

tetap menerima jumlah pengaduan yang

perubahan pelayanan dan pengaruh positif oleh

tinggi(misalnya sarana/ prasarana, disiplin,

www.kinerja.or.id


167


•

pelaksanaan rekomendasi sudah sangat terasa

Pertemuan Analisis Masalah Penyebab Pengaduan akan menyusul setelah

oleh masyarakat pengguna.

pembuatan IPM dipersiapkan sesuai

Survei ulang dilaksanakan (a) sebelum proses

penjelasan tentang persiapan Pertemuan

perencanaan/ penganggaran dan (b) setelah

Analisis Masalah Penyebab Pengaduan di

pemantauan status pelaksanaan Janji dan

atas. •

Rekomendasi Perbaikan Pelayanan (lihat

Pembagian kerja antara Tim Dinas

sub-bagian tentang evaluasi). Pelaksanaan

Pendidikan serta Tim Pelaksana Survei

evaluasi akan memerlukan sekitar 6 minggu dari

Pengaduan di tingkat sekolah. •

persiapan kegiatan sampai ke pelaporan.

Biaya anggaran yang diperlukan sesuai dengan biaya untuk survei pertama serta Pertemuan Analisis Masalah Penyebab

a. Proses survei ulang tidak berbeda dari survei pertama

Pengaduan yang pertama. •

Masyarakat tetap diinformasikan pada setiap

Survei ulang akan memakai kuesioner dari survei

langkah dan diikutsertakan sesuai dengan

pertama sehingga tidak perlu melaksanakan

penjelasan proses survei pengaduan dan

Lokakarya Pengelolaan Pengaduan. Kuesioner

pertemuan analisis masalah penyebab

tidak boleh diubah agar hasil survei kedua dapat

pengaduan yang pertama.

dibandingkan dengan survei pertama. Beberapa catatan tentang persiapan: •

Persiapan survei ulang dilaksanakan sesuai dengan penjelasan di atas mengenai

b. Dokumen yang harus dipersiapkan •

hasil survei yang lalu.

persiapan survei, termasuk pengumuman pelaksanaan suvei, pembuatan dan

•

persiapan serta memantau kualitas

Format Verifikasi Status Realisasi Janji Perbaikan Pelayanan.

publikasi IPM. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik akan mengkoordinasikan

Dokumen Indeks Pengaduan Masyarakat

•

Format Verifikasi Status Realisasi Rekomendasi Perbaikan Pelayanan.

persiapan survei.

168


www.kinerja.or.id

BAHAN PRESENTASI

Mengapa Sekolah Perlu Tatakelola yang Baik? Tiga pilar utama penyelenggara pendidikan: 1. Pemerintah 2. Warga sekolah 3. Masyarakat

Mengapa Sekolah Perlu Melaksanakan Survei Pengaduan? 1. Sekolah sebagai unit pelayanan 2. Hak pengguna layanan untuk memperoleh pelayanan yang baik 3. Akuntabilitas

www.kinerja.or.id


169


www.kinerja.or.id

77


171


MODUL 7 Transparansi dan Akuntabilitas dalam Manajemen Sekolah

TUJUAN PEMBELAJARAN Tujuan umum pembelajaran adalah peserta menguasai transparansi dan akuntabilitas dalam manajemen sekolah. Tujuan khusus pembelajaran adalah, setelah mengikuti sesi tentang transparansi dan akuntabilitas dalam manajemen sekolah, peserta dapat: 1. Menjelaskan kaitan antara good governance dengan transparansi dan akuntabilitas. 2. Menjelaskan makna transparansi dan akuntabilitas. 3. Mengidentifikasi jenis-jenis akuntabilitas. 4. Menyusun lesson learnt dari praktik baik tentang

..... peserta menguasai transparansi dan akuntabilitas dalam manajemen sekolah.

transparansi sekolah yang mendapatkan pendampingan dari USAID-KINERJA.

POKOK BAHASAN 1. Kaitan antara good governance dengan transparansi dan akuntabilitas. 2. Makna transparansi dan akuntabilitas. 3. Jenis-jenis akuntabilitas. 4. Contoh penerapan transparansi dan akuntabilitas di sekolah.

172


www.kinerja.or.id

METODE

WAKTU

1. Curah pendapat

Total waktu yang dibutuhkan: 3 x 45 menit (135

2. Ceramah

menit), dengan rincian sebagai berikut:

3. Rsesitasi 4. Presentasi

Waktu

5. Tanya jawab

Pokok Bahasan

5 menit

Pengantar

10 menit

Pengkondisian

30 menit

Fasilitator Presentasi

30 menit

Diskusi Kelompok

1. Komputer/laptop

50 menit

Wakil Kelompok Presentasi

2. LCD

10 menit

Penutup

ALAT DAN BAHAN

3. Papan dan kertas plano 4. Spidol warna 5. Isolasi kertas

PROSES FASILITASI

Pengantar (5 menit)

Penutup (10 menit)

www.kinerja.or.id

Pengkondisian (10 menit)

Presentasi (50 menit)

Pemaparan Materi (30 menit)

Diskusi Kelompok (30 menit)


173


Pengantar (5 menit)

Penutup (10 menit)

Fasilitator mengajak peserta bermain game.

Fasilitator mereview hasil diskusi.

Apersepsi (10 menit) 1. Fasilitator melakukan apersepsi materi peningkatan partisipasi masyarakat dan stake

BAHAN BACAAN

holders dalam pelayanan publik d sekolah. 2. Fasilitator memancing pendapat peserta tentang urgensi transparansi dan akuntabilitas. 3. Fasilitator memancing pikiran kritis peserta terhadap fenomena sekolah yang kurang transparan.

Presentasi (30 menit) Fasilitator presentasi garis-garis besar tentang transparansi dan akuntabilitas dalam manajemen sekolah.


BAHAN BACAAN: TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM MANAJEMEN SEKOLAH 1. PENDAHULUAN Diskursus tentang good governance atau kepemerintahan yang baik, merupakan kelanjutan perkembangan diskursus tentang good governmet.

1. Fasilitator membentuk kelompok.

Good governance merupakan isu yang paling

2. Fasilitator memberikan topik yang didiskusikan

mengemuka belakangan ini, terutama ketika

dalam kelompok.

keinginan untuk mewujudkan kepemerintahan yang

3. Kelompok mendiskusikan topik yang diberikan.

kapabel sekaligus yang baik menjadi tekad hampir

4. Kelompok merekam hasil diskusi dalam kertas

semua negara bangsa. Pemahaman umum tentang

plano.

good governance mulai mengemuka di Indonesia sejak tahun 1990-an dan semakin populer pada era

Presentasi (50 menit) 1. Wakil Kelompok Presentasi 2. Anggota kelompok menambahkan (jika ada). 3. Kelompok presenter bertanya jawab dengan para peserta.

tahun 2000-an. Kepemerintahan yang baik banyak diperkenalkan oleh lembaga donor atau pemberi pinjaman luar negeri seperti World Bank, Asean Development Bank, IMF maupun lembaga-lembaga pemberi pinjaman lainnya yang berasal dari negara-

174


www.kinerja.or.id

negara maju. Good governance dijadikan aspek

hal-hal keuangan. Dari pola pemerintahan ini,

pertimbangan lembaga donor dalam memberikan

maka pemerintah sesuai dengan tingkatannya

pinjaman dan hibah.Good governance ini sudah

secara formal mempunyai akuntabilitas (public

memasuki ranah universitas dengan label good

accountability) kepada parlemen di tiap tingkatan

university governance dan ranah sekolah dengan

pemerintahan (federal, negara bagian, dan lokal).

label good school governance. Good governance mengharuskan penggunaan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan kepemrintahan. Deklarasi Tokyo mengartikan akuntabilitas sebagai kewajibankewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumbersumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk menjawab hal-hal yang terkait dengan pertanggungjawaban fiskal, manajerial, dan program. Akuntabilitas terkait dengan asesemen tentang standar pelaksanaan kegiatan. Beberapa negara maju di Eropa seperti Jerman dan Inggris telah menerapkan konsep akuntabilitas hampir di setiap aspek kepemerintahan sejak tahun 1970-an. Inggris di era John Major dan Toni Blair memasyarakatkan akuntabilitas dengan menyusun Output and Performance Analysis (OPA Guidance). Pemerintah Inggris menetapkan gagasan tentang Public Services for The Future: Modernisation, Reform, Accountability”, yang mengharuskan setiap keputusan tidak hanya berorientasi pada pengeluaran dan atau penyerapan dana,tetapi juga mengenai peningkatan jasa yang diberikan beserta dengan perbaikannya. Jerman menetapkan bahwa keterlibatan pusat (central involvement) dalam kegiatan setiap menteri dibatasi pada masalah kepegawaian, teknologi informasi dan

www.kinerja.or.id

2. MAKNA TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS Transparansi atau keterbukaan berarti seluruh warga sekolah dan pemangku kepentingan dapat mengetahui mekanisme pengelolaan sumberdaya sekolah. Selanjutnya sekolah memperoleh kepercayaan dan dukungan dari pemangku kepentingan. Keterbukaan dapat dilakukan melalui penyebarluasan informasi di sekolah dan pemberian informasi kepada masyarakat tentang pengelolaan sumberdaya sekolah, untuk memperoleh kepercayaan publik terhadap sekolah. Tumbuhnya kepercayaan publik merupakan langkah awal upaya sekolah dalam meningkatkan peran serta masyarakat terhadap sekolah (Kemendikbud, 2012). Keterbukaan atau transparansi dalam pengelolan sekolah merupakan karakteristik sekolah yang menerapkan MPMBS. Keterbukan/transparansi ini ditunjukkan dalam pengambilan keputusan, perencana dan pelaksanaan kegiatan, penggunaan uang, dan sebagainya, yang selalu melibatkan pihak-pihak terkait sebagai alat kontrol. Akuntabilitas secara harfiah dalam bahasa inggris biasa disebut dengan accoutability yang diartikan sebagai “yang dapat dipertanggungjawabkan”. Atau dalam kata sifat disebut sebagai accountable.


175


Lalu apa bedanya dengan responsibility yang juga

Media akuntabilitas yang memadai dapat berbentuk

diartikan sebagai “tanggung jawab”. Pengertian

laporan yang dapat mengekspresikan pencapaian

accountability dan responsibility seringkali diartikan

tujuan melalui pengelolaan sumber daya suatu

sama. Padahal maknanya jelas sangat berbeda.

organisasi, karena pencapaian tujuan merupakan

Beberapa ahli menjelaskan bahwa dalam kaitannya

salah satu ukuran kinerja individu maupun unit

dengan birokrasi, responsibility merupakan otoritas

organisasi. Tujuan tersebut dapat dilihat dalam

yang diberikan atasan untuk melaksanakan suatu

rencana stratejik organisasi, rencana kinerja, dan

kebijakan. Sedangkan accountability merupakan

program kerja tahunan, dengan tetap berpegangan

kewajiban untuk menjelaskan bagaimana realisasi

pada Rencana Jangka Panjang dan Menengah

otoritas yang diperolehnya tersebut.

(RJPM) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Media akuntabilitas lain yang cukup efektif dapat

Berkaitan dengan istilah akuntabilitas, Sirajudin

berupa laporan tahunan tentang pencapaian tugas

H Saleh dan Aslam Iqbal berpendapat bahwa

pokok dan fungsi dan target-target serta aspek

akuntabilitas merupakan sisi-sisi sikap dan watak

penunjangnya seperti aspek keuangan, aspek

kehidupan manusia yang meliputi akuntabilitas

sarana dan prasarana, aspek sumber daya manusia

internal dan eksternal seseorang. Dari sisi

dan lain-lain.

internal seseorang akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban orang tersebut kepada Tuhan-

Perkembangan penyelenggaraan negara di

nya. Sedangkan akuntabilitas eksternal seseorang

Indonesia memperlihatkan upaya sungguh-sungguh

adalah akuntabilitas orang tersebut kepada

untuk menghasilkan suatu pemerintahan yang

lingkungannya baik lingkungan formal (atasan-

berorientasi pada pemenuhan amanah dari seluruh

bawahan) maupun lingkungan masyarakat.

masyarakat. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih

Akuntabilitas juga merupakan instrumen untuk

dan Bebas KKN menguraikan mengenai azas

kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil

akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara dan

pada pelayanan publik. Dalam hubungan ini,

pengelolaan pemerintahan. Hal ini mengisyaratkan

diperlukan evaluasi kinerja yang dilakukan untuk

bahwa untuk mewujudkan suatu pemerintahan

mengetahui sejauh mana pencapaian hasil serta

yang responsif, bebas KKN serta berkinerja, kondisi

cara-cara yang digunakan untuk mencapai semua

akuntabilitas merupakan 'sufficient condition'

itu. Pengendalian (control) sebagai bagian penting

kondisi yang harus ada.

dalam manajemen yang baik adalah hal yang saling menunjang dengan akuntabilitas. Dengan kata lain

Akuntabilitas menekankan pada

pengendalian tidak dapat berjalan efisien dan efektif

pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan

bila tidak ditunjang dengan mekanisme akuntabilitas

di sekolah, utamanya pencapaian sasaran

yang baik demikian juga sebaliknya.

peningkatan mutu sekolah. Sekolah dalam mengelola sumberdaya berdasar pada peraturan

176


www.kinerja.or.id

perundangan dan dapat mempertangungjawabkan kepada pemerintah, seluruh warga sekolah dan pemangku kepentingan lainnya. Pertanggungjawaban meliputi implementasi proses dan komponen manajemen sekolah.

b. Ada pengembangan potensi non akademik secara optimal.

c. Punya kejuaraan non akademik di berbagai bidang.

d. Punya kejuaraan non akademik banyak di tingkat lokal, regional, nasional, dan

Pertanggungjawaban dapat dilakukan secara

internasional.

tertulis disertai bukti-bukti administratif yang syah, menunjukkan bukti fisik (seperti bangunan gedung, bangku, dan alat-alat laboratorium), atau lisan misalnya rapat dengan mengundang pemangku kepentingan.

3. JENIS-JENIS AKUNTABILITAS SEKOLAH

3. Akuntabilitas moral, yang ditunjukkan dengan: a. Adanya moral meaning, moral feeling, dan action di sekolah. b. Mengaitkan manajemen dengan fungsi normatif pendidikan, sebagai wahana untuk membangun moral anak didik di masa kini dan masa depan. c. Bertanggungjawab untuk tetap memelihara

Jenis-jenis akuntabilitas di sekolah terdiri atas

moralitas masyarakat melalui strategic group

sebagai berikut:

di lembaga pendidikan.

1. Akuntabilitas akademik yang ditunjukkan dengan: a. Prestasi akademik tinggi b. Tingkat Kelulusan Tinggi c. Punya kejuaraan di berbagai bidang akademik d. Kejuaraan lomba mata pelajaran e. Kejuaraan olimpiade f. Lulusannya terserap di lembaga pendidikan lanjutan dengan kategori baik.

4. Akuntabilitas hukum, yang berarti: . a. Kinerja pendidikan tidak keluar dari koridor hukum. b. Kinerja pendidikan menjadi contoh/teladan terkait penaatan terhadap hukum. c. Kinerja pendidikan tidak menimbulkan masalah dari segi hukum. 5. Akuntabilitas politik, yang berarti: a. Apa yang diperbuat oleh pimpinan lembaga

2. Akuntabilitas non akademik, yang ditunjukkan dengan:

a. Mengakomodasi keragaman potensi non akademik peserta didiknya.

www.kinerja.or.id

pendidikan bisa diterima oleh stakeholdersnya (institusi yang menaungi, orangtua, masyarakat dan warga sekolah). b. Apa yang diperbuat oleh pimpinan lembaga pendidikan menimbulkan satisfaction oleh


177


stakeholders-nya (institusi yang menaungi,

1. Terbuka saat menyusun perencanaan sekolah,

orangtua, masyarakat dan warga sekolah).

karena ada keterlibatan dari multi stake holders dalam proses-proses penusunannya.

6. Akuntabilitas administratif, yang berarti: a. Kinerja lembaga pendidikan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif kepada stakeholders-nya. b. Pertangungjawabannya dalam bentuk laporan yang mudah dipahami dan sesuai dengan pedoman yang ditentukan. 7. Akuntabilitas ekonomik yang berarti: a. Lembaga pendidikan mempunyai prospectus pertumbuhan dan kualitas. b. Kelembagaan pendidikan mempunyai pertumbuhan: ada peningkatan aset: lahan, peserta didik, sumber daya, dan sumber dana. c. Kelembagaan pendidikan mempunyai peningkatan kualitas: secara horisontal dan vertikal.

2. Hasil penyusunan rencana sekolah yang berbentuk RKS dan program-program sekolah, dipajang pada dinding pengumuman sekolah sehingga dapat dilihat oleh publik yang menjadi pengguna pelayanan pendidikan. 3. Rencana anggaran kegiatan sekolah (RAKS) juga disusun dengan melibatkan komite sekolah, disetujui dan dketahui oleh komite sekolah. Semua warga sekolah bisa mengetahui secara transparan terhadap kebutuhan dana sekolah beserta dengan pembelanjaan dan atau pengeluarannya. 4. RKS pada sekolah-sekolah yang didampingi oleh kinerja selama menerapkan MBS, juga dipajang pada suatu tempat yang dapat diketahui dan diakses dengan mudah oleh publik atau masyarakat. 5. Sebagai bentuk pertanggungjawaban (akuntabilitas), sekolah yang menerapkan MBS selama didampingi oleh kinerja, juga melaporkan

4. CONTOH PENERAPAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DI SEKOLAH Penerapan transparansi telah dilakukan oleh sekolah-sekolah yang menerapkan MBS dan mendapatkan pendampingan dari kinerja. SD-SD yang berada di Kota Probolinggo, telah menunjukkan transparansi dala pengelolaan sekolah. Bentuk transparansi yang mereka tunjukkan adalah:

178


kegiatan dan sekolah beserta dengan pengunaan anggarannya kepada orang tua, UPTD, Dinas Pendidikan, Komite Sekolah dan bahkan kepada multi stake holder yang lainnya. 6. Setelah sekolah menerapkan transparansi dan akuntabilitas, maka kepercayaan masyarakat terhadap sekolah makin meningkat, dan partisipasi yang diberikan juga semakin meningkat (lebih lanjut, baca bab: Partisipasi masyarakat dan stake holders dalam pelayanan publik di sekolah).

www.kinerja.or.id

KOMITE SEKOLAH DI JEMBER BANGKIT SETELAH ADA USAID-KINERJA

I

bu Lulus Yuliastutik, Kepala Sekolah SDN Sidomekar 08 Kec. Semboro Kab. Jember yang merupakan salah satu sekolah mitra Program USAID-KINERJA, telah mulai menerapkan MBS

berpelayanan publik da membuka ruang partisipasi bagi masyarakat dalam meningkatkan mutu sekolah. Menyadari manfaat partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas Ibu Lulus segera memulai langkah terobosan dengan mereformasi komite sekolah, yang sebelumnya keberadaan komite sekolah hanya sekedar ada. Alhasil, beliau berhasil menemukan tokoh masyarakat yang peduli terhadap pendidikan bernama Bpk. Risqon, SE yang terpilih menjadi Ketua Komite. Pendampingan teknis KINERJA melalui Lokakarya Penguatan dan Pemberdayaan Komite Sekolah, komite dan kepala sekolah serta guru memahami apa peran dan fungsi komite sekolah. SK Pengurus Komite tertanggal 14 April 2012 telah diterbitkan dan saat ini sudah memiliki AD/ART serta program kerja Komite sekolah yang dilengkapi dengan visi misi. Dibawah kepemimpinan Bapak Risqon, komite Sidomekar 08 mulai bangkit untuk terlibat dalam pengelolaan sekolah sesuai dengan peran dan fungsinya yaitu sebagai Supporting, Mediator, Advisor dan controlling. Beberapa hal yang telah dilakukan oleh Komite Sekolah SDN Sidomekar 08 antara lain : Berpartisipasi aktif dalam proses penyusunan perencanaan sekolah, membantu guru menghitung & menentukan KKM (mengadakan workshop penghitungan & penetapan KKM), membantu meningkatkan mutu dan promosi sekolah. Bekerjasama dengan PT Indofood (mie sedap), Teh Botol Sosro, Yamaha sebagai sponsor lomba baca puisi, mewarna & menggambar untuk anak TK calon murid, drumband dan Famili Cerdas. Acara digelar agar masyarakat dan orang tua murid bersama keluargnya datang ke sekolah dan mengetahui kondisi sekolah sekaligus promosi Bekerjasama dengan Pabrik Gula Semboro untuk mencarikan bea siswa untuk peserta didik Bekerjasama dengan Koperasi Unit Desa (KUD) Semboro, memanfaatkan lahan milik KUD untuk bercocok tanam hortikultura ) Pepaya, kangkung, bayam, gambas, dan katu ) sebagai kegiatan

www.kinerja.or.id


179


ekstra dan praktek pertanian untuk siswa. Hasilnya dijual dengan pembagian 50 % komite sekolah untuk dikembangkan lagi, 25 % sekolah dan pengelola. Mendirikan KANTIN SEKOLAH, hasilnya 50% komite dan 50% sekolah. Tujuannya selain untuk support dana ke sekolah, juga menciptakan jiwa wirausaha siswa dan masyarakat sekolah karena menjual makanan yang diproduksi orang tua murid seperti Klepon, Kripik Pisang, Opak gepit, Kacang telur, Roti kering, dan rengginan. Siswa mengambil sendiri makanan yang dibeli dan mengadministrasikan sendiri dengan memasukan uang serta mencatat sendiri dalam buku, pengelola hanya mengkoordinir & mengawasi serta membantu siswa yang belum bisa. baca, tulis.

180


www.kinerja.or.id

BAHAN PRESENTASI

RESPONSIBILITY DAN ACCOUNTABILITY Responsibility merupakan otoritas yang diberikan atasan untuk melaksanakan suatu kebijakan. Accountability merupakan kewajiban untuk menjelaskan bagaimana realisasi otoritas yang diperolehnya tersebut.

JENIS-JENIS AKUNTABILITAS SEKOLAH 1. Akuntabilitas akademik 2. Akuntabilitas non akademik 3. Akuntabilitas moral 4. Akuntabilitas hukum 5. Akuntabilitas politik 6. Akuntabilitas administratif 7. Akuntabilitas ekonomik

www.kinerja.or.id


181


AKUNTABILITAS AKADEMIK

• Prestasi akademik tinggi • Tingkat kelulusan tinggi • Punya kejuaraan di berbagai bidang

akademik • Kejuaraan lomba matapelajaran • Kejuaraan olimpiade • Lulusannya terserap di lembaga pendidikan.

182


www.kinerja.or.id

Praktik Baik (Good Practice) Penerapan MBS Berorientasi Pelayanan Publik di Sekolah

88

www.kinerja.or.id


183


MODUL 8 Praktik Baik (Good Practice) Penerapan MBS Berorientasi Pelayanan Publik Sekolah

TUJUAN PEMBELAJARAN Tujuan umum pembelajaran adalah peserta dapat mengambil pelajaran dari praktik-praktik penerapan MBS berorientasi pelayanan publik. Tujuan khusus pembelajaran adalah, setelah mengikuti sesi tentang praktik baik (good practice) penerapan MBS berorientasi pelayanan publik, peserta dapat: 1. Mengidentifikasi praktik baik (good practice) penerapan MBS berorientasi pelayanan publik yang pernah dilihat di daerah masing-masing. 2. Mengambil praktik-praktik baik penerapan MBS berorientasi pelayanan publik sebagai leason leaner. 3. Menganalisis kemungkinan penerapan praktikpraktik baik penerapan MBS berorientasi pelayanan publik di sekolah masing-masing.

Tujuan umum pembelajaran adalah peserta dapat mengambil pelajaran dari praktikpraktik penerapan MBS berorientasi pelayanan publik.

POKOK BAHASAN 1. Praktik-praktik baik manajemen kurikulum dan pembelajaran berbasis sekolah. 2. Praktik-praktik baik manajemen kelas berbasis sekolah. 3. Praktik-praktik baik manajemen SDM. 4. Praktik-praktik baik manajemen peserta didik. berbasis sekolah.

184


www.kinerja.or.id

5. Praktik-praktik baik manajemen sarana prasarana berbasis sekolah.

WAKTU

6. Praktik-praktik baik manajemen keuangan berbasis sekolah. 7. Praktik-praktik baik manajemen partisipasi masyarakat berbasis sekolah. 8. Contoh Penerapan Praktik MBS di Kabupaten/Kota Mitra Kinerja

METODE 1. Curah pendapat 2. Ceramah

Total waktu yang dibutuhkan: 3 x 45 menit (135 menit), dengan rincian sebagai berkut. Waktu

Pokok Bahasan

5 menit

Pengantar

10 menit

Pengkondisian

30 menit

Telaah teks/bahan bacaan

30 menit

Diskusi Kelompok

50 menit


10 menit

Penutup

3. Rsesitasi 4. Presentasi 5. Tanya jawab

ALAT DAN BAHAN

1. Komputer/laptop 2. LCD 3. Papan dan kertas plano 4. Spidol warna 5. Isolasi kertas

www.kinerja.or.id


185


PROSES FASILITASI

Pengantar (5 menit)


Penutup (10 menit)

Fasilitator mengajak senam kepada peserta.

Apersepsi (10 menit) 1. Fasilitator melakukan apersepsi materi sebelumnya 2. Fasilitator menggali pengalaman peserta tentang pelaksanaan MBS di sekolahnya masing-masing. 3. Fasilitator memancing pendapat peserta lain tentang pengalaman pelaksanaan MBS di sekolah yang telah diceritakan oleh peserta.

Telaah Bahan Bacaan (30 menit) 1. Fasilitator memberikan kesempatan kepada peserta untuk menelaah bacaan tentang good practice MBS berorientasi pelayanan publik.

186




Pengantar (5 menit)

Telaah Bahan Bacaan (30 menit)

2. Fasilitator memberikan kesempatan kepada peserta untuk menggaris bawahi hal-hal penting pada bacaan yang ditelaah. 3. Failitator memberikan kesempatan kepada peserta mengidentifikasi good practice MBS berorientasi pelayanan publik di daerahnya masing-masing.

Diskusi Kelompok (30 menit) 1. Fasilitator membentuk kelompok 2. Fasilitator memberikan kesempatan sebagian kelompok mendiskusikan langkah-langkah yang dapat ditempuh oleh sekolah untuk mencapai SPM. 3. Fasilitator memberikan kesempatan sebagian kelompok untuk mendiskusikan langkah-langkah sekolah untuk mencapai SNP.

www.kinerja.or.id

4. Fasilitator memberikan kesempatan kepada

dan dapat dijadikan sebagai 'lessons learnt' oleh

kelompok meringkas hasil diskusinya pada

sekolah-sekolah lain. Good practices tersebut,

kertas plano.

diangkat dari sekolah-sekolah yang selama ini menerapkan MBS yang dibina oleh pemerintah

Presentasi (50 menit) 1. Fasilitator membentuk kelompok 2. Fasilitator memberikan kesempatan kepada kelompok untuk mengidentifikasi praktik-praktik MBS berorientasi pelayanan publik yang dapat diterapkan di sekolah masing-masing beserta faktor pendukung, penghambat beserta pemecahannya. 3. Wakil Kelompok Presentasi 4. Anggota kelompok menambahkan (jika ada)

(Kemendiknas dan Dinas Pendidikan Provinsi dan kabupaten kota) dan yang dibina oleh NGO (termasuk yang didampingi oleh Kinerja-USAID). Mengingat aspek substansi manajemen berbasis sekolah yang berorientasi pelayanan publik tersebut dimulai dari manajemen pembelajaran sampau dengan manajemen partisipasi masyarakat, maka sajian tentang good practices tersebut juga mengikuti alur aspek subtansi manajemen berbasis sekolah yang berorientasi pelayanan publik.

5. Kelompok presenter bertanya jawab dengan para peserta

Penutup (10 menit) Fasilitator mereview hasil diskusi

B. GOOD PRACTICES MANAJEMEN KURIKULUM BERBASIS SEKOLAH 1. Kurikulum yang diterapkan di sekolah yang menerapkan MBS adalah KTSP. Manajemen mutu KTSP di sekolah yang menerapkan MBS

BAHAN BACAAN

terdiri atas: mencermati perubahan kurikulum, mempelajari KTSP, sosialisasi KTSP, worshop silabus, sharing silabus, expert judgement silabus, dan pengesahan silabus.

BAHAN BACAAN: PRAKTIK BAIK (GOOD PRACTICES) PENERAPAN MBS BERORIENTASI PELAYANAN PUBLIK

2. Pencermatan perubahan kurikulum dilakukan oleh Sekolah yang menerapkan MBS sejak adanya informasi perubahan kurikulum dari 1994 ke KBK, Kurikulum 2004 dan KTSP. Setelah KTSP ditetapkan secara resmi sebagai kurikulum yang dipakai secara nasional, sekolah

A. PENDAHULUAN

yang menerapkan MBS mempelajari KTSP. 3. Sosialisasi KTSP di sekolah yang menerapkan

Banyak good practice manajemen berbasis sekolah

MBS dilakukan kepada guru dan stake holders

berorientasi pelayanan publik yang dapat diangkat

dengan maksud memberikan pemahaman akan

www.kinerja.or.id


187


urgensi KTSP, selanjutnya bisa mencangkokkan komitmen untuk mengimplementasikan KTSP. 4. Penyusunan silabus dilakukan bersama oleh

3. Perencanaan pembelajaran dilakukan dengan penyusunan RPP yang bermutu oleh guru, dengan memedomani silabus yang sudah

tenaga kependidikan sekolah yang menerapkan

disyahkan, di-sharing-kan dengan dan di-review

MBS sesuai dengan rambu-rambu yang

oleh sejawat dan dilakukan expert-judgement,

ditetapkan oleh BSNP, dengan mengakomodasi

serta dilakukan revisi berulang.

potensi dan kearifan lokal. 5. Sharing silabus, judgement expert, review

4. Substansi RPP yang disusun oleh guru Sekolah yang menerapkan MBS meliputi: identitas mata

silabus dan revisi silabus, dilakukan oleh tenaga

pelajaran, kompetensi, tujuan pembelajaran,

kependidikan di sekolah yang menerapkan

materi pembelajaran, langkah-langkah

MBS dengan harapan menjadi silabus yang

pembelajaran; metode, media dan sumber

berkualitas karena telah didialogkan dengan

belajar; jenis dan instrumen evaluasi; identitas

sejawat dan mendapatkan banyak masukan

penyusun dan pengesahan oleh penyusun dan

dari pakar kependidikan mata pelajaran sesuai

kepala sekolah.

keahliannya. 6. Silabus yang sudah melalui perbaikan secara

5. Dalam pelaksanaan pembelajaran, guru Sekolah yang menerapkan MBS memedomani RPP;

berulang kemudian disahkan dan dirujuk ketika

menggunakan model, strategi, metode dan

menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

media pembelajaran yang mengerucut ke arah

(RPP).

PAKEM. 6. Evaluasi pembelajaran yang diterapkan di Sekolah yang menerapkan MBS adalah evaluasi

C. GOOD PRACTICES MANAJEMEN PEMBELAJARAN BERBASIS SEKOLAH

autentik, yang terdiri atas tes dan non tes. Guna mengetahui keberhasilan pembelajaran, Sekolah yang menerapkan MBS menerapkan standar ketuntasan minimal (SKM).

1. Manajemen pembelajaran pada sekolah yang

7. Dalam evaluasi pembelajaran (PS, PR, ulangan

menerapkan MBS adalah suatu aktivitas yang

harian, ulangan sub semester dan ulangan

bermaksud mewujudkan mutu pembelajaran

semester), guru mengoreksi dan memberikan

sehingga proses dan hasil pembelajaran

balikan kepada siswa. Siswa yang berprestasi

menjadi bermutu.

dalam berbagai ulangan dan pengerjaan tugas

2. Proses manajemen pembelajaran Sekolah

mendapatkan reward dari guru, siswa yang

yang menerapkan MBS meliputi: perencanaan

belum mencapai KKM mendapatkan remidi, dan

pembelajaran, implementasi pembelajaran dan

siswa yang sudah mencapai KKM lebih cepat

penilaian pembelajaran.

dari kawannya mendapatkan pengayaaan materi pembelajaran.

188


www.kinerja.or.id

8. Keseluruhan hasil evaluasi dikembalikan kepada siswa dan dilaporkan kepada orangtua, melalui raport.

D. GOOD PRACTICES MANAJEMEN KELAS BERBASIS SEKOLAH 1. Ruang kelas pada sekolah yang menerapkan

E. GOOD PRACTICES MANAJEMEN KESISWAAN BERBASIS SEKOLAH 1. Manajemen kesiswaan adalah upaya yang dilakukan oleh pengelola Sekolah yang menerapkan MBS dalam memproses input siswa menjadi output yang bermutu sesuai dengan visi, misi dan tujuan sekolah. 2. Manajemen mutu kesiswaan berbasis terdiri

MBS berada dalam keadaan bersih dan terawat,

atas rekrutmen siswa baru, identifikasi potensi

karena disapu dan dilap setiap hari oleh siswa

akademik dan non akademik, pembinaan

piket yang diatur oleh guru kelas.

yang berpotensi akademik dan non akademik,

2. Ruang kelas sekolah yang menerapkan MBS

penyaluran bagi yang kurang potensial di bidang

dihias menarik oleh siswa dengan bimbingan

akademik dan non akademik, pemantauan siswa

guru kelas sehingga kondusif untuk belajar.

yang melanjutkan studi.

3. Pada dinding ruang sekolah yang menerapkan

3. Rekrutmen siswa baru dilakukan oleh Sekolah

MBS dipajang karya-karya terbagus siswa dan

yang menerapkan MBS berdasarkan daya

kalender, serta poster-poster afirmatif yang

tampung sekolah yang didahului dengan

menggelorakan semangat relajar siswa.

penyebaran pengumuman dalam bentuk brosur.

4. Berbagai jenis ringkasan mata pelajaran, mind

4. Identifikasi potensi akademik dan non akademik

mapping, rumus matematika dan MIPA, dan

siswa dilakukan oleh guru kelas dan satgas

pojok mata pelajaran dibuat dan ditempatkan

yang dibentuk, guna memetakan siswa yang

pada ruang kelas Sekolah yang menerapkan

berpotensi akademik, berpotensi non akademik,

MBS secara berkala sesuai dengan kebutuhan

dan berminat akademik dan non akademik.

pembelajaran.

5. Terdapat aturan yang dipedomani dan dijalankan

5. Siswa berpotensi akademik dibina sampai mengerucut ke kejuaraan lomba mata pelajaran,

oleh wali kelas, sehingga kelas yang menjadi

siswa berpotensi non akademik dibina sampai

tangungjawab guru kelas benar-benar kondusif

mengerucut ke kejuaraan lomba non akademik,

untuk melaksanakan pembelajaran yang

dan siswa yang berminat akademik dan non

bermutu.

akademik disalurkan pembinaannya melalui kegiatan ekstra kurikuler untuk variasi dan pengayaan perolehan belajar di bidang akademik.

www.kinerja.or.id


189


6. Siswa yang berprestasi dan menjadi

menugasi, meningkatkan kemampuan,

juara bidang akademik dan non akademik

memberikan penghargaan kepada tenaga

mendapatkan penghargaan material dan non

kependidikan agar memberikan kontribusi yang

material serta ditampilkan dalam berbagai

bermutu terhadap proses pendidikan di sekolah.

kegiatan gebyar sekolah agar makin memacu

2. Aktivitas manajemen tenaga kependidikan

yang bersangkutan dan kawannya untuk

terdiri atas: rekrutmen, penugasan, penggajian,

mendapatkan kejuaraan akademik dan non

peningkatan kualifikasi dan kompetensi, promosi

akademik berikutnya.

dan penghargaan.

7. Guna mempertahankan mutu pembinaan,

3. Rekrutmen tenaga kependidikan pada Sekolah

maka setiap pembina mendapatkan insentif

yang menerapkan MBS melalui seleksi ketat,

pembinaan, dan pembina kesiswaan yang

referensi kepala sekolah dan guru sejawat serta

berprestasi mendapatkan rewardbertingkat

yayasan sehingga yang terekrut memenuhi

sesuai dengan tingkatan prestasinya.

kualifikasi, prestasi akademik, dedikasi dan

8. Berdasarkan pembinaan dan pendampingan yang bermutu kepada siswa, maka Sekolah yang menerapkan MBS banyak mendapatkan

kemampuan khusus sesuai dengan ciri khas sekolah yang menerapkan MBS. 4. Penugasan tenaga kependidikan Sekolah yang

kejuaraan penghargaan baik di bidang akademik

menerapkan MBS selain pada tugas utama,

maupun non akademik.

juga pada tugas tambahan, sesuai dengan

9. Sekolah yang menerapkan MBS memantau

kualifikasi, kompetensi dan kemampuan khusus

kelanjutan studi lulusannya dan membangun

yang dimiliki, dan didasarkan atas kebutuhan riil

jaringan alumni sebagai bentuk akuntabilitas

pengembangan peserta didik di sekolah.

pembinaan berkelanjutan dan sekaligus

5. Penggajian tenaga kependidikan Sekolah yang

mengkondisikan alumni agar memberikan

menerapkan MBS didasarkan atas jenis dan

kontribusi akademik dan non akademik kepada

jumlah beban tugas, kualifikasi dan kompetensi,

sekolah asalnya.

golongan/ruang, masa kerja dan alokasi serta kemampuan angggaran sekolah. 6. Peningkatan kualifikasi tenaga tenaga

F. GOOD PRACTICES MANAJEMEN SDM (TENAGA KEPENDIDIKAN) BERBASIS SEKOLAH

kependidikan sekolah yang menerapkan MBS melalui studi lanjut, sedangkan peningkatan kompetensi melalui supervisi, pertemuan ilmiah, pelatihan, workshop, seminar, pendampingan, dan kemitraan dengan lembaga lain.

1. Manajemen tenaga kependidikan adalah

190

7. Terdapat upaya pemeliharaan loyalitas dan

aktivitas yang dilakukan oleh pengelola Sekolah

dedikasi tenaga kependidikan pada sekolah

yang menerapkan MBS untuk merekrut,

yang menerapkan MBS, dan terdapat upaya


www.kinerja.or.id

peningkatan atau promosi karier secara

tua, masyarakat dan stake holders sekolah yang

berkelanjutan.

lainnya. 6. Inventarisasi sarana prasarana pada sekolah yang menerapkan MBS dilakukan setelah

F. GOOD PRACTICES MANAJEMEN SARANA PRASARANA BERBASIS SEKOLAH

sarana prasarana diadakan dengan cara memberikan label sarana prasarana yang ada, dan mencatat pada buku inventaris sekolah, papan inventaris yang ditempatkan pada ruang kepala sekolah dan guru, dan pada

1. Manajemen sarana prasarana adalah pengaturan sarana prasarana secara bermutu agar siap dipergunakan untuk mendukung

daftar inventaris yang ditempelkan pada setiap ruangan. 7. Penggunaan sarana prasarana pada sekolah

pelaksanaan bidang akademik dan non

yang menerapkan MBS dilakukan secara

akademik di sekolah yang menerapkan MBS.

optimal sehingga tingkatan utilitas gedung,

2. Aktivitas manajemen sarana prasarana Sekolah

ruangan, peralatan pembelajaran dan penunjang

yang menerapkan MBS terdiri atas: identifikasi

pembelajaran pada sekolah yang menerapkan

kebutuhan sarana dan prasarana, pengadaan

MBS tergolong tinggi pada jam-jam sekolah.

sarana prasarana, inventarisasi sarana

8. Perbaikan, perawatan dan pemeliharaan sarana

prasarana, penggunaan sarana prasarana,

prasarana pada sekolah yang menerapkan MBS

perawatan dan pemeliharaan sarana prasarana.

selalu dilakukan agar sarana prasarana yang

3. Identifikasi kebutuhan sarana prasarana

tersedia tetap layak, aman dan nyaman dipakai

dilakukan oleh pengelola sekolah yang

sehingga senantiasa siap dipergunakan untuk

menerapkan MBS dengan bantuan tenaga

kepentingan pembelajaran atau akademik dan

kependidikan, atau oleh satuan tugas yang

kepentingan lainnya atau non akademik.

dibentuk leh pengelola. 4. Pengadaan sarana prasarana dilakukan berbasis kebutuhan riil sekolah baik di bidang akademik maupun non akademik, dan dilakukan oleh pengelola dan tenaga kependidikan

H. GOOD PRACTICES MANAJEMEN KEUANGAN BERBASIS SEKOLAH

Sekolah yang menerapkan MBS. 5. Pengadaan sarana prasarana sekolah yang

1. Manajemen keuangan sekolah yang

menerapkan MBS dilakukan dengan cara

menerapkan MBS adalah upaya penggalian

pembangunan gedung dan ruangan; pembelian

sumber dan pembelanjaan dana secara bermutu

peralatan; mendapatkan sumbangan dari orang

dan selektif, guna mendukung aktivitas dan mutu pendidikan dan pembelajaran.

www.kinerja.or.id


191


2. Aktivitas manajemen keuangan berbasis religi terdiri atas: perencanaan anggaran, penggalian anggaran, realisasi dalam bentuk penggunaan dan pembelanjaan anggaran, dan laporan pertangungjawaban anggaran. 3. Perencanaan anggaran adalah menyusun RAKS

1. Manajemen partisipasi masyarakat sekolah

yang berbasis pada Renstra sekolah dengan

yang menerapkan MBS adalah suatu aktivitas

melibatkan stake holders sekolah, selanjutnya

penggalangan, penerlibatan dan penggerakan

diajukan kepada pihak-pihak yang bisa menjadi

secara bermutu potensi masyarakat, terutama

sumber pebdanaan.

orang ua dalam rangka mendukung proses

4. Sumber dana sekolah yang menerapkan MBS, terdiri atas sumber tetap dan sumber tidak tetap. Sumber dana tetap terdiri atas uang pangkal/

pendidikan dan pembelajaran yang bermutu di sekolah. 2. Aktivitas manajemen partisipasi masyarakat

masuk siswa kelas 1 dan SPP. Sumber dana

sekolah yang menerapkan MBS terdiri atas

tidak tetap terdiri atas bantuan suka rela orang

identifikasi potensi orang tua dan masyarakat,

tua, bantuan pemerintah (BOS, block grand),

memprogramkan kerja sama dengan orangtua

bantuan luar negeri, bantuan masyarakat,

dengan masyarakat, berkomunikasi dengan

bantuan partner kerja sama, uang pangkal

orangtua dan masyarakat, membentuk komite

siswa pindahan, dan usaha sekolah melalui

sekolah, membentuk paguyuban orangtua

koperasi.

murid, menampilkan prestasi siswa dalam

5. Realisasi penggunaan anggaran untuk keperluan penciptaan pembelajaran berkualitas, pembimbingan dan layanan siswa; gaji,

pentas seni dan kegiatan keagamaan, membuat media sekolah. 3. Identifikasi potensi orangtua dan masyarakat

honorarium, pendidikan dan pelatihan serta

dilakukan setiap awal tahun oleh wali kelas

penghargaan tenaga kependidikan; pengadaan,

dan satuan tugas yang dibentuk untuk melihat

perbaikan dan perawatan sarana prasarana;

kemungkinan partisipasi yang dapat diberikan

penggalian dana baru; menggalang kerja sama

oleh orangtua dan masyarakat.

dengan orangtua, masyarakat dan mitra kerja sama. 6. Laporan angaran sebagai bentuk akuntabilitas

192

I. GOOD PRACTICES MANAJEMEN PARTISIPASI MASYARAKAT BERBASIS SEKOLAH

4. Berdasarkan atas peta potensi orangtua dan masyarakat, pengelola sekolah yang menerapkan MBS menyusun program kerja

dirumuskan secara tertulis dan disampaikan

dan menggalang partisipasi dari (dan kerja

kepada orangtua, komite sekolah, institusi

sama dengan) orangtua dan masyarakat.

yang menaungi dan pemerintah serta para

Partisipasi orangtua dan masyarakat dikelola

penyumbang dana.

secara bermutu melalui kelembagaan komite


www.kinerja.or.id

sekolah (di tingkat sekolah), paguyuban orang-

dokumen perencanaan yang akuntabel, yang

tua (di tingkat kelas), serta secara individual ke

prosesnya dilakukan secara partisipatif dengan

sekolah.

melibatkan tim pengembang sekolah (TPS) dan

5. Partisipasi orangtua dan masyarakat di sekolah

komite sekolah. Proses penyusunan diawali

yang menerapkan MBS dikelola dengan bermutu

dengan evaluasi diri sekolah, identifikasi

dalam wujud memberikan sumbangan pikiran,

pemenuhan standar pelayanan minimal dan

peningkatan kemampuan tenaga kependidikan,

masukan dari masyarakat. Padahal sebelumnya,

sumbangan dana, sumbangan tenaga untuk

Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) umumnya

peningkatan life skill siswa dan sumbangan non

disusun sepihak hanya oleh kepala sekolah

dana.

dan sebagian guru. Hampir di semua sekolah dampingan, dokumen rencana yang ada telah

J. CONTOH PENERAPAN PRAKTIK MBS DI KABUPATEN/ KOTA MITRA KINERJA

dipublikasikan oleh sekolah dengan beragam cara, menyesuaikan kondisi sekolah.

Dalam kaitan partisipasi, kesadaran kebutuhan akan peran dari mitra lainnya,

Sekolah-sekolah yang didampingi oleh kinerja-

mendorong sekolah untuk merevitalisasi

USAID dalam menerapkan MBS telah melakukan

ataupun meremajakan tim pengembang dan

berbagai jenis praktik-praktik yang baik (good

komite sekolah melalui SK pembentukan dan

practice) yang dapat dijadikan sebagai lesson

penyusunan anggaran dasar/ anggaran rumah

learn oleh sekolah-sekolah lain. Di antara berbagai

tangga (AD/ART)-nya. Di Sekadau, seluruh

praktik baik tersebut, dilaksanakan oleh SD-SD yang

sekolah yang didampingi telah memiliki SK TPS,

didamping oleh USAID-KINERJA di Jawa Timur dan

dimana 18 sekolah telah memiliki SK Komite

Kalimantan Barat.

sekolah dan 12 telah menyusun AD/ART Komite Sekolah.

Berikut dicuplikkan berapa praktik baik yang dilakukan oleh SD yang menerapkan MBS dengan

“Sejak adanya pendampingan MBS ini, kami

pendampingan USAID-KINERJA.

jadi lebih mengerti bagaimana membuat perencanaan sekolah dan mengajak orang tua

1. Penyusunan rencana sekolah yang lebih partisipatif

murid untuk terlibat,” H. Sabli, S.Pd, Kepsek SDN 47 Penanjung, Kec. Sekadau Hilir

Pasca intervensi KINERJA selama satu tahun pertama, seluruh sekolah mitra telah memiliki

www.kinerja.or.id


193


Gambar 7.12. Rencana Sekolah yang Dipajang

2. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam realisasi rencana sekolah

akuntabel, kesadaran kritis dari para pihak mulai muncul akan perlunya dukungan mereka, baik berupa masukan penyelesaian masalah, dukungan tenaga maupun pendanaan.

Kampanye “Pendidikan Gratis” yang banyak dilakukan kalangan politisi dan elit lainnya

Salah satu praktek menarik mengenai hal ini

mengakibatkan keengganan masyarakat untuk

adalah apa yang berlangsung di SMP Negeri 1

membantu pembiayaan pendidikan. Banyak kepala

Belimbing, Kabupaten Melawi. Sekolah ini mampu

sekolah yang merasa seperti disodorkan buah

menggunakan rencana sekolah, yang dihasilkan

simalakama, dimana setiap kali sekolah mencoba

melalui proses yang transparan dan partisipatif,

menggalang pendanaan dari orangtua murid maka

dalam menggalang dukungan para pihak. Program

mengalami penolakan ataupun dituding melakukan

yang berhasil diidentifikasi dalam RKT sekolah

pungutan liar. Sebaliknya, jika tidak dilakukan

kemudian dilakukan pelelangan program kepada

penggalangan pendanaan maka layanan pendidikan

para pihak yang ada. Karena paham dengan proses

yang diberikan akan terkendala.

yang berlangsung, banyak pihak yang membeli lelang program ini.

Melalui proses pelibatan para pihak di tingkat

194

sekolah dan berlangsungnya proses perencanaan

Berdasarkan RAKS yang dipublikasikan sekolah,

dan pengelolaan sekolah yang transparan dan

pada tahun anggaran 2012-2013, total partisipasi


www.kinerja.or.id

para pihak yang berhasil dikumpulkan adalah

Banyak pembelajaran menarik yang juga telah

sebesar Rp 125.300.000 (seratus duapuluh lima

terjadi dari implementasi MBS ini di beberapa

juta tiga ratus ribu rupiah). Beberapa program yang

sekolah. Bahkan ada sekolah yang telah mampu

berhasil dibeli oleh para pihak adalah: penyediaan

merangkul dunia usaha dan alumni yang ada

folding gate untuk ruang kelas, perbaikan toilet,

untuk membantu mewujudkan rencana sekolah

perbaikan ruang UKS, pembangunan kantin

yang disusun.Pelaksanaan Paket MBS di bidang

sekolah, penyediaan loker HP dan loker sepatu

pendidikan yang telah berlangsung di Kalimantan

siswa, pembuatan pagar dari batako yang berasal

Barat dipandang perlu dilanjutkan, baik dalam

dari sumbangan orangtua siswa, pengadaaan

tahapan konsolidasi maupun perluasan ke

penghijauan sekolah, perbaikan lantai sekolah

bebeberapa sekolah lainnya yang berada di lingkup

dengan pemasangan keramik, pengadaan kursi

kabupaten bersangkutan.

ruang rapat, pembuatan teralis untuk ruang komputer dan ruang koperasi, pelajaran ketrampilan

Secara umum, USAID-KINERJA melakukan

dan les tambahan siswa yang pembiayaannya oleh

perluasan melalui: (i) Membentuk Sekolah

orang tua murid, dan pembuatan kebun sekolah

Percontohan di tingkat Kabupaten dan

yang ditanami oleh tumbuhan produksi (buah brazil).

meningkatkan kapasitas dari sekolah tersebut dalam memberikan layanan sebagai sekolah percontohan MBS; (ii) Menjadikan Kepala Sekolah dan

3. Pengupayaan Dukungan dari Pemerintah Daerah

Pengawas sekolah (yang sejatinya memiliki tupoksi dalam supervisi sekolah) sebagai agen perluasan saat melakukan pendampingan ke sekolah; (iii)

Secara umum pelaksanaan program MBS di

Mendorong MSF sebagai agen perluasan, terutama

Kalimantan Barat yang dilakukan telah mampu

dengan mendekati komite sekolah untuk siap

memperkenalkan konsep tata kelola yang baik pada

berpartisipasi pada agenda sekolah dan juga

sekolah-sekolah target. Hampir seluruh sekolah

mendesakkan kebijakan yang mendukung bagi

dampingan telah melakukan identifikasi diri sekolah

pelaksanaan MBS; dan (iv) Menginisiasi lahirnya

(ada yang menggunakan Profile, EDS, dsbnya),

SK Kepala Dinas mengenai Pelaksanaan MBS

penyusunan dokumen perencana (revisi visi dan

dengan salah satu bagiannya menjelaskan bahwa

misi sekolah, RKS, RKT, RKAS), pelaksanaan

telah ada sekolah percontohan di wilayahnya, yang

perencanaan dan pelaporan keuangan sekolah

dapat dijadikan referensi bagi sekolah lain dalam

secara lebih partisipatif, lebih transpan dan lebih

mengimplementasikannya.

menerapkan aspek akuntabilitas. Meskipun derajat penerapannya di setiap sekolah sangat beragam

Keinginan untuk berlangsungnya perluasan

dengan faktor pendorong yang sangat beragam.

dinyatakan oleh berbagai pihak. Di Melawi, Dinas

www.kinerja.or.id


195


Pendidikan mengalokasikan pendanaan kegiatan

kualitas pendidikan,” Heni Juniarti, ST, MM,

perluasan melalui pelatihan kepada pengawas dan

Kepala Bidang Sosial Budaya BAPPEDA Kabupaten

50 orang kepala sekolah mengenai MBS pada 22-

Bengkayang.

23 Mei 2013 yang lalu. Sementara di Bengkayang, keinginan perluasan ini dinyatakan secara terbuka

“Sebelumnya kami tahu ada MBS yang diusung

kepada khalayak melalui media lokal yang ada.

USAID-KINERJA, namun tidak pernah dilibatkan. Sekarang setelah dilibatkan, kami jadi lebih

“Dengan kegiatan ini, kita berharap dua puluh

tahu mengenai MBS dan kami sepakat untuk

sekolah mitra yang terdiri dari enam belas SD

mensosialisasikannya ke sekolah binaan kami di

dan empat SMP bisa dijadikan contoh untuk

luar yang 20 sekolah mitra yang sudah ada ini, “

sekolah lain dalam rangka meningkatkan

Sukarwanta, Pengawas TK/SD di Sekadau.

• Pernyataan Dukungan Perluasan MBS dari Dinas

• Kegiatan Pelatihan kepada pengawas dan

Pendidikan Kabupaten Bengkayang.

50 orang kepala sekolah mengenai MBS di Melawi pada 22-23 Mei 2013

196


www.kinerja.or.id

GOOD PRACTICES MANAJEMEN KELAS BERBASIS SEKOLAH • Ruang kelas dirawat dan dihias menarik oleh siswa dengan pengaturan wali kelas. • Pada dinding dipajang kalender, karya terbagus siswa, dan poster afirmatif yang menggelorakan semangat belajar siswa. • Ringkasan mata pelajaran, mind mapping, rumus MIPA, dan pojok mata pelajaran diganti secara berkala sesuai kebutuhan pembelajaran. • Terdapat aturan yang dipedomani wali kelas. dan menjamin kondusifnya pembelajaran berkualitas. • Kelas tidak hanya dibatasi pada ruang kelas, tetapi diperluas sampai teras, halaman, taman dan pekarangan sekolah.

GOOD PRACTICES MANAJEMEN KESISWAAN BERBASIS SEKOLAH • Memproses input menjadi output bermutu sesuai visi, misi dan tujuan sekolah. • Aktivitas: rekrutmen siswa baru, identifikasi potensi akademik dan non akademik siswa, pembinaan siswa berpotensi, penyaluran siswa berminat dan pemantauan siswa yang melanjutkan. • Rekrutmen siswa baru sesuai daya tampung dan didahului pengumuman. • Identifikasi potensi siswa untuk memetakan potensi dan minat siswa. • Siswa berpotensi akademik dan non akademik dibina mengerucut ke kejuaraan lomba, siswa yang berminat disalurkan ke kegiatan ekstra kurikuler. • Siswa dan tenaga kependidikan juara mendapatkan penghargaan dan ditampilkan dalam gebyar sekolah. • Pemantauan kelanjutan studi dan pembentukan alumni.

www.kinerja.or.id


197


GOOD PRACTICES MANAJEMEN TENAGA KEPENDIDIKAN BERBASIS SEKOLAH • Merekrut, menugasi,meningkatkan kemampuan, memberikan penghargaan kepada tenaga kependidikan agar memberikan kontribusi bermutu terhadap pendidikan di sekolah. • Rektutmen melalui seleksi ketat, referensi kepala sekolah, sejawat dan yayasan sehingga memenuhi kualifikasi, prestasi akademik, dedikasi dan kemampuan khusus sesuai dengan ciri khas Sekolah yang menerapkan MBS. • Penugasan pada tugas utama dan tambahan sesuai dengan kualifikasi kompetensi dan kemampuan khususnya, dan didasarkan atas kebutuhan riil pengembangan peserta didik. • Penggajian didasarkan atas jenis, beban tugas, kualifikasi, kompetensi, golongan/ruang masa kerja, dan kemampuan angggaran sekolah. • Peningkatan melalui studi lanjut, peningkatan kompetensi melalui supervisi, pertemuan ilmiah, pelatihan workshop, semimar pendampingan dan kemitraan dengan lembaga lain. • Terdapat upaya pemeliharaan loyalitas dan dedikasi, serta peningkatan karier secara berkelanjutan.

198


www.kinerja.or.id

LAMPIRAN C Lampiran Cara Pelaksanaan Fasilitasi dan Pelatihan Pilihan Pelaksanaan Fasilitasi dan Pelatihan Pada saat awal sebuah daerah sudah memutuskan MBS akan di terapkan dengan pendekatan KINERJA prosesnya diatur dalam seri lokakarya, dan pelatihan pada awal setiap langkah. Proses yang sama dipakai pada tahun berikutnya, karena ada peserta baru, dan juga modul pelatihan dipakai oleh peserta lama untuk dapat diingat kembali substansinya. Sekarang beberapa daerah sudah mempunyai pengalaman melaksanakan MBS selama tiga tahun. Pelatihan mungkin tidak begitu penting lagi bagi daerah tersebut, namun seri lokakarya masih penting agar pertemuan semua pemangku kepentingan dapat diatur dengan baik. Himpunan modul pelatihan yang dibahas di lampiran ini ditujukan bagi lembaga/instansi yang hendak melakukan fasilitasi MBS di kabupaten dan kota. Lembaga/instansi tersebut bisa berbentuk pemda sendiri, calon organisasi mitra pelaksana (OMP) yang ingin memberi fasilitasi, atau calon lembaga diklat yang memasarkan pelatihan saja. Fasilitator MBS. Orang yang ditugaskan untuk fasilitasi tersebut disebut di sini sebagai Fasilitator MBS. Sangat penting agar para fasilitator MBS menguasai bahannya, dan berfokus kepada keberhasilan tim. Ia harus memiliki pengetahuan tentang administrasi pendidikan sekolah dan keterampilan sebagai fasilitator yang memadai sehingga dapat melaksanakan pelatihan, memfasilitasi, dan mendampingi pemerintah daerah di dalam proses penyusunan, implementasi, dan monitoring/evaluasi implementasi MBS. Dalam upaya pemda tersebut, tugas pokok fasilitator MBS adalah untuk mengarahkan Tim Penyusun MBS yang dibentuk dari aparat, guru dan LSM yang berkepentingan, untuk menghitung dan menyusun MBS. Bahan pelatihan ini disusun untuk pelatihan yang diberi kepada aparatur yang berkepentingan tersebut, khususnya Tim Penyusun MBS. Dalam praktik USAID-KINERJA, tugas fasilitasi dilaksanakan oleh Organisasi Mitra Pelaksana (OMP) yang mengadakan fasilitator baik untuk pelatihan dan dukungan pendampingan.

www.kinerja.or.id


199

LAMPIRAN C - CARA PELAKSANAAN FASILITASI DAN PELATIHAN

Dalam pelaksanaan program USAID-KINERJA, bagian dari bahan ini juga dipakai: •

Bagi OMP agar memiliki acuan dalam melakukan pendampingan pengelolaan MBS di daerah

•

Dalam pembahasan para pemimpin daerah dalam proses penentuan kebijakan penyusunan MBS

•

Multi Stakeholder Forum (MSF) yang diikutsertakan dalam proses penerapan MBS sebagai bahan dukungan dalam advokasi sehingga lahir suatu kebijakan peningkatan mutu pendidikan (lihat juga buku seri pembelajaran USAID-KINERJA tentang MSF)

•

Media (lihat juga buku seri pembelajaran USAID-KINERJA tentang MSF).

Proses. Proses fasilitasi USAID-KINERJA digambarkan dalam bagan yang berikut:

Fokus fasilitasi. Langkah 1 sampai 5 diatas difasilitasi Organisasi Mitra Pelaksana KINERJA-USAID. Langkah 4 dapat didukung oleh pelatihan KINERJA yang lain (pelatihan tentang Multi-Stakeholder Forum dan juga tentang peran media). Fokus kumpulan modul ini adalah langkah ke-6 sampai ke-8. Proses fasilitasi penghitungan BOSP berjalan sampai hasilnya dipakai dalam proses penganggaran tahunan.

200


www.kinerja.or.id

Fokus pelatihan. Bila dianggap penting setiap langkah fasilitasi diawali dengan pelatihan. Tujuan pelatihan adalah: •

Supaya setiap peserta memahami substansi dan kompeten untuk melaksanakan tugasnya

•

Supaya setiap peserta yang pernah ikut pelatihan sebelumnya ingat kembali prosesnya agar dilaksanakan makin cepat dan profesional

Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan. Tim KINERJA memulai pelatihan dengan menguraikan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan Tim Penyusun BOSP yang ditugaskan oleh pemda, sebagaimana ditulis di kotak yang berikut.

Pengetahunan dan ketrampilan dari pelatihan Setelah mengikuti seri kegiatan pendampingan ini diharapkan masing-masing anggota Tim Penyusun MBS akanmempunyai penguasaan mengenai hal-hal berikut: 1. Memahami pentingnya MBS dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan 2. Memahami biaya dan sumber pendanaan biaya operasional sekolah 3. Memahami pendekatan dan konsep MBS 4. Mampu melakukan advokasi kebijakan penyusunan MBS. 5. Mampu mengintegrasikan hasil MBS dalam perencanaan dan penganggaran daerah dan SKPD. 6. Mengetahuicontoh praktik baik penerapan MBS.

Tugas fasilitator training adalah untuk menjamin Tim Penyusun MBS mampu dan siap untuk melaksanakan tugasnya, serta memberi pendampingan sesuai dengan kebutuhan untuk menghasilkan MBS yang efektif. Anggota Tim Penyusun MBS termasuk: •

Staf Dinas Pendidikan yang bertugas menyusun rancangan APBD bidang pendidikan, serta staf Bappeda (Bidang Sosial Budaya) dan Keuangan yang terkait.

•

Wakil dari SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA

•

Wakil dari Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) yang memiliki pemahaman tentang latar belakang, konsekwensi dan berbagai isu kebijakan terkait dengan pengeluaran sekolah dan keluarga untuk pendidikan anak, sehingga mampu memberikan dukungan dan masukan yang bermakna kepada pembuat kebijakan MBS.

www.kinerja.or.id


201


Uraian lampiran ini Materi yang dibahas dalam modul pendampingan ini terbagi menjadi 8 topik, sebagaimana diuraikan berikut ini: 1. MODUL 1. MBS BERORIENTASI PELAYANAN PUBLIK. 2. MODUL II. STANDARD PELAYANAN DALAM PENGELOLAAN SEKOLAH. 3. MODUL III. TATA KELOLA PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN. 4. MODUL IV. PENERAPAN MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK DI SEKOLAH. 5. MODUL V. PERAN SERTA MASYARAKAT DAN STAKEHOLDER DALAM PELAYANAN PUBLIK DI

SEKOLAH.

6. MODUL VI. SURVEI PENGADUAN UNTUK PERBAIKAN LAYANAN SEKOLAH. 7. MODUL VII. TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM MANAJEMENSEKOLAH. 8. MODUL VIII. PRAKTIK BAIK (GOOD PRACTICE) PENERAPAN MBS BERORIENTASI PELAYANAN

202

PUBLIK.


www.kinerja.or.id

TUJUAN PEMBELAJARAN

MODUL 1 MBS Berorientasi Pelayanan Publik

Setelah mengikuti sesi tentang MBS yang berorientasi pelayanan publik, peserta menguasai MBS yang berorientasi pelayanan publik. Secara khusus, setelah mengikuti sesi, peserta dapat: 1. Merekonstruksi perkembangan kebijakan manajemen berbasis sekolah (MBS) dalam penerapan MBS di sekolah-sekolah di Indonesia. 2. Menjelaskan pengertian MBS Berorientasi Pelayanan Publik 3. Mengurutkan dasar hukum MBS Berorientasi

......... peserta menguasai MBS yang berorientasi pelayanan publik ........

Pelayanan Publik 4. Menjelaskan tujuan MBS Berorientasi Pelayanan Publik 5. Menguraikan prinsip-prinsip MBS Berorientasi Pelayanan Publik 6. Mengidentifikasi ciri-ciri/karakteristik MBS Berorientasi Pelayanan Publik 7. Menggambarkan aspek proses dan substansi MBS Berorientasi Pelayanan Publik

POKOK BAHASAN 1. Pendahuluan (Sejarah MBS) 2. Pengertian MBS 3. Dasar Hukum 4. Tujuan MBS 5. Prinsip-prinsip MBS

www.kinerja.or.id


203


6. Ciri-ciri / karakteristik MBS 7. Aspek Proses dan Substansi MBS

Waktu

Pokok Bahasan

10 menit

Perkenalan

35 menit

Pemaparan Materi: 1. Pendahuluan (Sejarah MBS)

METODE

2. Pengertian MBS 3. Dasar Hukum 4. Tujuan MBS

1. Curah pendapat

5. Prinsip-prinsip MBS

2. Ceramah

6. Ciri-ciri / karakteristik MBS

3. Diskusi kelompok

7. Aspek Proses dan Substansi

4. Presentasi 5. Tanya jawab

ALAT DAN BAHAN

MBS 30 menit

Diskusi Kelompok

50 menit

Presentasi Masing-masing Kelompok

10 menit

Penutup

1. Komputer/laptop 2. LCD 3. Papan dan kertas plano 4. Spidol warna 5. Isolasi kertas 6. CD Tayangan MBS Berorientasi Pelayanan Publik versi Kinerja-USAID

WAKTU Total waktu yang dibutuhkan: 3 x 45 menit (135 menit), dengan rincian sebagai berkut:

204


www.kinerja.or.id

PROSES FASILITASI


Pengantar (10 menit)


Penutup (10 menit)

Pengantar (10 menit) 1. Fasilitator memimpin perkenalan antara

Presentasi Kelompok (50 menit)

3. Kelompok mendiskusikan topic yang diberikan 4. Kelompok merekam hasil diskusi dalam kertas plano

fasilitator dan peserta; peserta dan peserta. 2. Fasilitator memancing pendapat dari peserta tentang MBS yang berorientasi pelayanan publik beserta dengan permasalahannya.

Presentasi Kelompok (50 menit) 1. Wakil Kelompok Presentasi 2. Anggota kelompok menambahkan (jika ada) 3. Kelompok presenter bertanya jawab dengan


para peserta

Fasilitator Presentasi tentang MBS yang berorientasi pelayanan publik.

Penutup (10 menit) Fasilitator mereview hasil presentasi dan menutup


sesi

1. Fasilitator membentuk kelompok 2. Fasilitator memberikan topik yang didiskusikan dalam kelompok

www.kinerja.or.id


205


TUJUAN PEMBELAJARAN

MODUL 2 Standard Pelayanan dalam Pengelolaan Sekolah

Setelah mengikuti sesi tentang standar pelayanan dalam pengelolaan sekolah, peserta memahami jenis-jenis standar pengelolaan sekolah dengan penjelasan rincinya. Secara khusus, setelah mengikuti sesi ini peserta dapat dapat: 1. Mengemukakan jenis-jenis standar pelayanan publik 2. Menjelaskan standar proses (standar operasional prosedur). 3. Menjelaskan standar pelayanan minimal (SPM) pendidikan.

........ peserta memahami jenis-jenis standar pengelolaan sekolah dengan penjelasan rincinya.

4. Menjelaskan standarisasi nasional pendidikan (SNP). 5. Menjelaskan standar lainnya. 6. Menjelaskn upaya pemenuhan standar pelayanan

POKOK BAHASAN 1. Standard Pelayanan Publik 2. Standar Proses (Standard Operasional Prosedur) 3. Standar Pelayanan Minimal Pendidikan

206


www.kinerja.or.id

4. Standar Nasional Pendidikan

3. Papan dan kertas plano

5. Standar lainnya

4. Spidol warna

6. Upaya Pemenuhan Standard Pelayanan

5. Isolasi kertas

(tanggung jawab sekolah dan Dinas Pendidikan)

WAKTU METODE Total waktu yang dibutuhkan: 3 x 45 menit (135 1. Membaca terbimbing 2. Resitasi/penugasan 3. Presentasi 4. Tanya jawab

ALAT DAN BAHAN

1. Komputer/laptop

menit), dengan rincian sebagai berkut: Waktu

Pokok Bahasan

5 menit

Pengantar

10 menit

Pengkondisian

30 menit


30 menit

Diskusi Kelompok

50 menit


10 menit

Penutup

2. LCD

www.kinerja.or.id


207


PROSES FASILITASI

Pengantar (5 menit)



Penutup (10 menit)


Pengantar (5 menit) Fasilitator mengajak senam sehat kepada peserta

Kondisioning (10 menit) 1. Fasilitator melakukan apersepsi materi sebelumnya 2. Fasilitator memancing pendapat peserta tentang


dapat ditempuh oleh sekolah untuk mencapai SPM. 3. Fasilitator memberikan kesempatan sebagian kelompok untuk mendiskusikan langkah-langkah sekolah untuk mencapai SNP. 4. Fasilitator memberikan kesempatan kepada kelompok meringkas hasil diskusinya pada kertas plano.

urgensi SPM dan SNP. 3. Fasilitator memancing pendapat peserta tentang pelaksanaan SPM dan SNP di sekolah.

Presentasi (30 menit) Fasilitator presentasi garis-garis besar tentang


Standar pelayanan pendidikan di sekolah


Penutup (10 menit) Fasilitator mereview hasil diskusi

1. Fasilitator membentuk kelompok 2. Fasilitator memberikan kesempatan sebagian kelompok mendiskusikan langkah-langkah yang

208


www.kinerja.or.id

MODUL 3


TUJUAN PEMBELAJARAN Setelah mengikuti sesi perencanaan dan penganggaran sekolah peserta secara umum mampu menyusun perencanaan dan penganggaran sekolah. Tujuan khusus pembelajaran adalah agar peserta dapat: 1. Menyebutkan jenis-jenis perencanan sekolah. 2. Menjelaskan posisi perencanaan sekolah dalam kerangka perencanaan SKPD. 3. Menjelaskan tahapan-tahapan perencanaan sekolah. 4. Mempraktikkan penyusunan rencana sekolah.

POKOK BAHASAN ..... peserta secara umum mampu menyusun perencanaan dan penganggaran sekolah.

1. Jenis-jenis perencanaan sekolah. 2. Posisi perencanaan sekolah dalam kerangka peencanaan SKPD. 3. Tahapan-tahapan perencanaan sekolah.

METODE 1. Curah pendapat 2. Ceramah 3. Latihan

www.kinerja.or.id


209


WAKTU

ALAT DAN BAHAN

1. Komputer/laptop

Waktu

2. LCD

Pokok Bahasan


5 menit

Pokok Bahasan

4. Spidol warna

10 menit

Pengantar

30 menit

Pengkondisian

75 menit



50 menit

Latihan

menit), dengan rincian sebagai berkut:

10 menit


5. Isolasi kertas 6. Form perencanaan sekolah

Penutup

PROSES FASILITASI

Pengantar (5 menit)

Penutup (10 menit)

210





Berlatih Menyusun RKS (75 menit)

www.kinerja.or.id

Pengantar (5 menit)

Berlatih Menyusun RKS (75 menit)

Fasilitator mengajak senam sehat kepada peserta.

1. Fasilitator membentuk kelompok 2. Fasilitator memberikan kesempatan kepada

Kondisioning (10 menit) 1. Fasilitator melakukan apersepsi materi Standar Pelayanan Pendidikan. 2. Fasilitator memancing pendapat peserta tentang urgensi perencanaan sekolah. 3. Fasilitator memberikan kesempatan kepada

kelompok untuk berlatih menyusun RKS. 3. Fasilitator memberikan kesempatan kepada sebagian kelompok untuk menuangkan hasil berlatihnya dalam kertas plano dan sebagian kelompok menuliskannya menggunakan laptop.

peserta untuk mengungkapkam pengalamannya


dalam menyusun perencanaan dan

1. Wakil Kelompok mempresentasikan hasil

penganggaran sekolah.

latihannya dalam forum kelas. 2. Anggota kelompok menambahkan (jika ada).

Pemaparan Materi (30 menit) Fasilitator presentasi garis-garis besar tentang perencanaan dan penganggaran sekolah.

3. Kelompok presenter bertanya jawab dengan parapeserta.

Penutup (10 menit) Fasilitator mereview RKS yang sudah disusun oleh kelompok.

www.kinerja.or.id


211


MODUL 4 Penerapan Manajemen Pelayanan Publik di Sekolah

TUJUAN PEMBELAJARAN Tujuan umum pembelajaran sesi ini adalah agar peserta menguasai kemampuan mengelola pelayanan publik di sekolah. Tujuan khusus sesi ini adalah, setelah mengikuti sesi tentang penerapan manajemen pelayanan publik, peserta dapat: 1. Menyebutkan dasar hukum manajemen pelayanan publik. 2. Menjelaskan kondisi ideal pelayanan publik. 3. Mengidentifikasi kondisi riil pelayanan publik. 4. Mengungkapkan dengan pikiran sendiri tentang cara-cara menggeser paradigma pelayanan

..... agar peserta menguasai kemampuan mengelola pelayanan publik di sekolah.

publik. 5. Menjelaskan posisi strategis SDM pendidikan dalam pelayanan publik. 6. Mengidentifikasi perilaku yang sepatutnya ditampilkan oleh SDM pendidikan dalam pelayanan publik. 7. Mengidentifikasi peluang dan tantangan penerapan pelayanan publik di sekolah.

POKOK BAHASAN 1. Dasar hukum manajemen pelayanan publik. 2. Kondisi ideal pelayanan publik . 3. Kondisi riil pelayanan publik. 4. Pergeseran paradigma pelayanan publik. 5. Posisi strategis SDM pendidikan dalam pelayanan publik.

212


www.kinerja.or.id

6. Perilaku SDM pendidikan dalam pelayanan publik.

Total waktu yang dibutuhkan: 4 x 45 menit (135 menit), dengan rincian sebagai berkut:

7. Tantangan Penerapan Pelayanan Publik di Sekolah

WAKTU

METODE Total waktu yang dibutuhkan: 3 x 45 menit (135 menit), dengan rincian sebagai berikut: 1. Curah pendapat 2. Ceramah 3. Diskusi kelompok

Waktu

Pokok Bahasan

4. Presentasi

5 menit

Pengantar

5. Tanya jawab

10 menit

Pengkondisian

30 menit

Pemaparan materi

30 menit

Diskusi Kelompok

50 menit

Safari dan Belanja informasi

10 menit

Penutup

ALAT DAN BAHAN


www.kinerja.or.id


213


Proses fasilitasi: Pengantar (5 menit)

Penutup (10 menit)


Safari dan Belanja Informasi (50 menit)

Pengantar (5 menit) Fasilitator memulai dengan ice briker.

Kondisioning (10 menit) 1. Fasilitator melakukan apersepsi materi RKS. 2. Fasilitator memancing pendapat peserta tentang pelayanan publik yang ideal. 3. Fasilitator menggali pengalaman peserta dalam implementasi pelayanan publik di sekolah.



4. Fasilitator memberikan kesempatan kepada kelompok meringkas hasil diskusinya pada kertas plano.

Safari dan Belanja Informasi (50 menit) 1. Fasilitator memberikan kesempatan kepada kelompok untuk menempelkan hasil diskusi kelompoknya pada kertas plano. 2. Fasilitator memberikan kesempatan kepada


semua peserta per kelompok untuk mencermati


kelompok yang dipajang pada papan plano.

Fasilitator presentasi garis-garis besar tentang penerapan pelayanan publik di sekolah.


dan memberikan pembetulan pada hasil diskusi 3. Fasilitator memberikan kesempatan kepada peserta untuk memajang SOP yang disusun pada dinding pajangan. 4. Fasilitator memberikan kesempatan kepada

1. Fasilitator membentuk kelompok

semua peserta untuk safari melihat SOP hasil

2. Fasilitator memberikan kesempatan kepada

karya kawan-kawannya (peserta lain).

kelompok mendiskusikan apa yang seharusnya dilakukan oleh sekolah agar sekolah selalu

Penutup (10 menit)

berada dalam keadaan 'on-service'.

Fasilitator memberikan penguatan terhadap hasil

3. Fasilitator memberikan kesempatan kepada masing-masing peserta untuk menyusun SOP

kerja kelompok dan hasil kerja peserta secara individual.

satu jenis pelayanan publik di sekolah.

214


www.kinerja.or.id

MODUL 5 Peran Serta Masyarakat dan Stakeholder dalam Pelayanan Publik di Sekolah

TUJUAN PEMBELAJARAN Tujuan umum pembelajaran adalah agar peserta menguasai peningkatan peran serta masyakarat dan stakeholder dalam pelayanan publik di sekolah. Tujuan khusus pembelajaran adalah, setelah mengikuti sesi tentang peran serta masyarakat dan stakeholder dalam pelayanan publik di sekolah, peserta dapat: 1. Menjelaskan makna peran serta (partisipasi) masyarakat dalam peningkatan pelayanan publik di sekolah. 2. Mengidentifikasi stakeholder 3. Mendaftar jenis-jenis partisipasi masyarakat dan stake holder terhadap program pendidikan di sekolah. 4. Mengidentifikasi peran komite sekolah

..... agar peserta menguasai peningkatan peran serta masyakarat dan stakeholder .....

5. Mengidentifikasi forum multi stakeholder sekolah 6. Mengemukakan kemandirian sekolah dalam menghadapi otonomi daerah. 7. Mempelajari inovasi kinerja dalam peningkatan peran serta masyarakat.

POKOK BAHASAN 1. Makna peran serta (partisipasi) masyarakat dalam peningkatan pelayanan publik di sekolah. 2. Stake holders sekolah. 3. Jenis-jenis partisipasi masyarakat dan stakeholder terhadap program pendidikan di sekolah.

www.kinerja.or.id


215


4. Komite Sekolah/Majelis Madrasah


5. Peranan Forum multi stakeholder sekolah.


6. Inovasi kinerja dalam peningkatan peran serta masyarakat.

WAKTU


Waktu

Pokok Bahasan

4. Presentasi

5 menit

Pengantar

5. Tanya jawab

10 menit

Apersepsi materi praktik pelayanan publik di sekolah

30 menit


30 menit

Diskusi Kelompok

50 menit


10 menit

Penutup

ALAT DAN BAHAN


216


www.kinerja.or.id

PROSES FASILITASI Apersepsi (10 menit)

Pengantar (5 menit)

Penutup (10 menit)




Pengantar (5 menit)


Fasilitator mengawali sesi dengan menyanyi

1. Fasilitator membentuk kelompok

bersama.

2. Fasilitator memberikan kesempatan kepada kelompok untuk mengidentifikasi kelompok-

Apersepsi (10 menit) 1. Fasilitator melakukan apersepsi materi praktik pelayanan publik di sekolah. 2. Fasilitator memancing pendapat peserta tentang urgensi peran serta masyarakat dan stake holder dalam pelayanan publik di sekolah. 3. Fasilitator meminta peserta untuk mengkritisi partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik di sekolah.

Presentasi (30 menit) 1. Fasilitator presentasi garis-garis besar tentang peran serta masyarakat dan stakeholder dalam pelayanan publik di sekolah. 2. Fasilitator membuka forum tanya jawab dengan peserta.

kelompok masyarakat yang dapat diajak berpartisipasi dalam pelayanan publik di sekolah. 3. Fasilitator memberikan kesempatan kepada kelompok untuk menggali jenis-jenis partisipasi yang dapat diberikan oleh masyarakat dan stake hilders dalam pelayanan publik di sekolah. 4. Kelompok merekam hasil kerja dengan menggunakan laptop.


Penutup (10 menit) Fasilitator mereview hasil diskusi.

www.kinerja.or.id


217


MODUL 6

TUJUAN PEMBELAJARAN

Survei

Tujuan umum pembelajaran adalah agar peserta

Pengaduan

pembelajaran adalah, setelah mengikuti sesi ini

untuk Perbaikan Layanan di Sekolah

menguasai pengaduan masyarakat mengenai pelayanan publik di sekolah. Tujuan khusus peserta dapat: 1. Menjelaskan makna pengaduan masyarakat dalam peningkatan pelayanan publik di sekolah. 2. Menjelaskan proses pelaksanaan survei pengaduan untuk menjaring keluahan-keluhan masyarakat terhadap layanan sekolah. 3. Mengidentifikasi jenis-jenis pengaduan masyarakat berdasarkan jumlah pengaduan yang masuk. 4. Memilah pengaduan yang dapat ditindaklanjuti oleh sekolah dan oleh Dinas Pendidikan atau

..... peserta menguasai pengaduan masyarakat mengenai pelayanan publik di sekolah.

instansi lainnya. 5. Mengidentifikasi tindak lanjut hasil-hasil survei pengaduan, baik oleh sekolah maupun oleh Dinas Pendidikan. 6. Memonitor tindak lanjut hasil survei pengaduan untuk perbaikan layanan sekolah.

POKOK BAHASAN 1. Makna pengaduan masyarakat dalam peningkatan pelayanan publik di sekolah. 2. Proses pelaksanaan survei pengaduan. 3. Jenis-jenis partisipasi masyarakat dan stake-

218


www.kinerja.or.id

holder terhadap program pendidikan di sekolah.


4. Identifikasi jenis-jenis pengaduan masyarakat.

4. Spidol warna

5. Pemilahan pengaduan masyarakat.

5. Isolasi kertas

6. Identifikasi tindak lanjut hasil-hasil survei pengaduan, baik oleh sekolah maupun oleh


Dinas Pendidikan dan instansi lainnya.


7. Memonitor tindak lanjut hasil survei pengaduan untuk perbaikan layanan sekolah

WAKTU


Waktu

4. Presentasi

5 menit

Pengantar

10 menit

Apersepsi Materi Survei Pengaduan

30 menit


30 menit

Diskusi Kelompok

50 menit

Presentasi Wakil Kelompok

10 menit

Penutup

5. Tanya jawab

ALAT DAN BAHAN

1. Komputer/laptop

Pokok Bahasan

2. LCD

www.kinerja.or.id


219


Proses fasilitasi:

Pengantar (5 menit)

Penutup (10 menit)

Apersepsi (10 menit)




Pengantar (5 menit)


Fasilitator mengawali sesi dengan menyanyi


bersama

2. Fasilitator memberikan kesempatan kepada kelompok untuk:

Apersepsi (10 menit) 1. Fasilitator melakukan apersepsi materi survei pengaduan di sekolah. 2. Fasilitator memancing pendapat peserta tentang pentingnya survei pengaduan untuk perbaikan layanan di sekolah. 3. Fasilitator meminta peserta untuk mengkritisi layanan yang diberikan sekolah.

Presentasi (30 menit) 1. Fasilitator mempresentasikan garis-garis besar tentang survei pengaduan untuk perbaikan layanan di sekolah. 2. Fasilitator membuka forum tanya jawab dengan peserta.

a. Menguraikan pentingnya survei pengaduan untuk perbaikan pelayanan di sekolah. b. Mengidentifikasi dan memilah hasil pengaduan masyarakat yang dapat ditindaklanjuti oleh sekolah dan oleh Dinas Pendidikan dan instansi lainnya. 3. Kelompok merekam hasil kerja dengan menggunakan laptop.


Penutup (10 menit) Fasilitator mereview hasil diskusi.

220


www.kinerja.or.id

MODUL 7 Transparansi dan Akuntabilitas dalam Manajemen Sekolah

TUJUAN PEMBELAJARAN Tujuan umum pembelajaran adalah peserta menguasai transparansi dan akuntabilitas dalam manajemen sekolah. Tujuan khusus pembelajaran adalah, setelah mengikuti sesi tentang transparansi dan akuntabilitas dalam manajemen sekolah, peserta dapat: 1. Menjelaskan kaitan antara 'good governance' dengan transparansi dan akuntabilitas. 2. Menjelaskan makna transparansi dan akuntabilitas . 3. Mengidentifikasi jenis-jenis akuntabilitas. 4. Menyusun 'lessons learnt' dari praktik baik tentang

..... peserta menguasai transparansi dan akuntabilitas dalam manajemen sekolah.

transparansi sekolah yang mendapatkan pendampingan dari USAID-KINERJA.

POKOK BAHASAN 1. Kaitan antara good governance dengan transparansi dan akuntabilitas. 2. Makna transparansi dan akuntabilitas . 3. Jenis-jenis akuntabilitas. 4. Contoh penerapan transparansi dan akuntabilitas di sekolah

www.kinerja.or.id


221


METODE

WAKTU

1. Curah pendapat


2. Ceramah

menit), dengan rincian sebagai berikut:

3. Rsesitasi 4. Presentasi 5. Tanya jawab

Waktu

Pokok Bahasan

5 menit

Pengantar

10 menit

Pengkondisian

30 menit


30 menit

Diskusi Kelompok

1. Komputer/laptop

50 menit


2. LCD

10 menit

Penutup

ALAT DAN BAHAN

3. Papan dan kertas plano 4. Spidol warna 5. Isolasi kertas

222


www.kinerja.or.id

PROSES FASILITASI

Pengantar (5 menit)


Penutup (10 menit)




Pengantar (5 menit)


Fasilitator mengajak peserta bermain game.


Apersepsi (10 menit) 1. Fasilitator melakukan apersepsi materi peningkatan partisipasi masyarakat dan stake holders dalam pelayanan publik d sekolah. 2. Fasilitator memancing pendapat peserta tentang

2. Fasilitator memberikan topik yang didiskusikan dalam kelompok. 3. Kelompok mendiskusikan topic yang diberikan 4. Kelompok merekam hasil diskusi dalam kertas plano.

urgensi transparansi dan akuntabilitas.


3. Fasilitator memancing pikiran kritis peserta

1. Wakil Kelompok Presentasi

terhadap fenomena sekolah yang kurang

2. Anggota kelompok menambahkan (jika ada).

transparan.

3. Kelompok presenter bertanya jawab dengan


para peserta.

Fasilitator presentasi garis-garis besar tentang

Penutup (10 menit)

transparansi dan akuntabilitas dalam manajemen

Fasilitator mereview hasil diskusi.

sekolah.

www.kinerja.or.id


223

LAMPIRAN D - BAHAN DI CD

Lampiran D BAHAN DI CD

224


www.kinerja.or.id

Lampiran E DAFTAR SINGKATAN/ISTILAH APBN

Anggaran Pendapatan Belanja Nasional

DPKAD

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

APBD

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

DUDI

Dunia Usaha dan DuniaIndustri

DPRD

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Banggar

Badan Anggaran

BAS

Badan Akreditasi Sekolah

EDS

Evaluasi Diri Sekolah

BAPPEDA

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

GTT

Guru Tidak Tetap

IKK

Indeks Kemahalan Konstruksi

BONSP

Biaya Operasi Nonpersonalia Satuan Pendidikan

KBM

Kegiatan Belajar Mengajar

BOP

Bantuan Operasional Pendidikan

KCD

Kantor Cabang Dinas

Kepsek

Kepala Sekolah

BOPSP

Biaya Operasi Personalia Satuan Pendidikan

KKG

Kelompok Kerja Guru

KKKS

Kelompok Kerja Kepala Sekolah

BOS

Bantuan Operasional Sekolah

KSM

BOSDA

Bantuan Operasional Sekolah Daerah

Kesejahteraan Siswa dan Masyarakat

KTSP

Biaya Operasinal Satuan Pendidikan

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

KUA

Kebijakan Umum Anggaran

BP

Biaya Pendidikan

LK

Lembar Kerja

BPK

Badan Pemeriksa Keuangan

LSM

Lembaga Swadaya Masyarakat

BPKAD

Badan Pengelolaan Keuangandan Aset Daerah

MA

Madrasah Aliyah

BSNP

Badan Standar Nasional Pendidikan

MBS

Manajemen Berbasis Sekolah

Mendiknas

Menteri Pendidikan Nasional

BSP

Biaya Satuan Pendidikan

Mendikbud

BUMN

Badan Usaha Milik Negara

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

CSR

Coperate Social Responsibility

MGMP

Musyarah Guru Mata Pelajaran

DAK

Dana Alokasi Khusus

MI

Madrasah Ibtidayah

DBE

Desentralized Basic Education

MKKS

Musyawarah Kerja Kepala Sekolah

BOSP

www.kinerja.or.id


225

LAMPIRAN E - DAFTAR SINGKATAN/ISTILAH

226

MSF

Multi Stakeholder Forum

RPP

Rencana Pelaksanaan Pengajaran

MTs

Madrasah Tsanawiyah

PAD

Pendapatan Asli Daerah

SD

Sekolah Dasar

PAS

Pendapatan Asli Sekolah

SDLB

Sekolah Dasar Luar Biasa

PGRI

Persatuan Guru Republik Indonesia

SKL

Standar Kompetensi Lulusan

SKPD

Satuan Kerja Perangkat Daerah

PNS

Pegawai Negeri Sipil

SMP

Sekolah Menengah Pertama

PP

Peraturan Pemerintah

SMPLB

PPAS

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa

Pemerataan dan Penataan Guru

SMA

Sekolah Menengah Atas

PPG

SMALB

PPID

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Sekolah Menengah Atas Luar Biasa

SMK

Sekolah Menengah Kejuruan

PTT

Pegawai Tidak Tetap

SNP

Standar Nasional Pendidikan

RAPBS

Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah

SPM

Standar Pelayanan Minimal

SPP

Renja

Rencana Kerja

Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan

Renstra

Rencana Strategi

TAPD

Renstrada

Rencana Strategi Daerah

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

RKA

Rencana Kerja dan Anggaran

TK

Taman Kanak-Kanak

RKAS

Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah

ToF

Training of Facilitator

ToT

Training of Trainer

RKPD

Rencana Kerja Pembangunan Daerah

UAS

Ulangan Akhir Sekolah

UKK

Ulangan Kenaikan Kelas

RKS

Rencana Kerja Sekolah

UN

Ujian Nasional

Rombel

Rombongan Belajar

US

Ujian Sekolah

RPJM

Rencana Pembangunan Jangka Menengah

UUD

Undang-undang Dasar

RPJMD

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

UPTD

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Wakasek

Wakil Kepala Sekolah


www.kinerja.or.id

DAFTAR PUSTAKA

Adnan, H. and Cangara, H. 1996. Prinsip-prinsip Hubungan Masyarakat. Surabaya: Usaha Nasional. Anshari, H. AM. 1983. Pengantar Ilmu Pendidikan. Surabaya: Usaha Nasional. Arikunto, S. 2002. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta. Arlington, V. A. 1985. Evaluating Your School Public Relation Investment. New Jersey: National School Public Relations Association. Atep Adya Barata. 2003. Dasar-dasar Pelayanan Prima. Gramedia. Jakarta. Bahar, Aswandi. 1989. Dasar-Dasar Kependidikan. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Bonar, S. K. 1993. Hubungan Masyarakat Modern. Jakarta: Rineka Cipta. Brown, F. J. 1970. Educational Sociology. Tokyo: Prentice Hall Inc. Charles E. Tutk Company. BSNP. 2006. Pengembangan Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan. Buletin BSNP Vol I/ No. 1/Januari 2006 BSNP. 2006. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Pengelolaan Pendidikan, dan Pembiayaan Pendidikan. Buletin BSNP Vol I/ No. 3/September 2006. Burhanuddin, E. 1994. Kamus Sekolah Dasar. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Jakarta. Darodji, A. 2006. Pendidikan Tanggung Jawab Bersama, (online), (http://www.sampoernafoundation.org/ content/view/102/103/lang,id/, diakses, Jumat 5 Mei 2006). Daryanto, H. M. 2001. Administrasi Pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta. Departemen Penerangan RI. 1983. Himpunan Ketetapan-ketetapan MPR 1983. Surabaya: Sinar Wijaya. Direktorat Pendidikan Menengah Umum, Ditjen Dikdasmen Depdikbud, 1987. Manajemen Mutu Terpadu dalam Pendidikan. Bahan Pelatihan Kepala Sekolah. Ditdikmenum. 2000. Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah. Jakarta: Ditjen Dikdasmen. Ditjen Binbaga Islam. 2001. Lampiran II Keputusan Direktir Jenderal Binbaga Islam Departemen Agama RI No. F/101/2001 tentang Majelis Madrasah. Djunaedy, E. 2004. Kembali ke Sekolah Lokal Pemerataan dan Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar, (online), (http://iatfitb.openesc.com/index.php?option=content&task=view&id= 37&Itemid=54, diakses, Senin 22 Maret 2004).

www.kinerja.or.id


227

DAFTAR PUSTAKA

Echols, J. M. & Shadily, H. 1987. Kamus Inggris-Indonesia. Jakarta: P.T. Gramedia. Gorton, R. A. 1996. School Administration. Dubuque, Iowa: Wm C. Brown Company Publisher. Hanafiah, M.J. dkk, 1994. Pengelolaan Mutu Total Pendidikan Tinggi, BKS-PTK. Barat, Depdikbud dan HEDSUSAID-DIKTI-JICA, Medan hal 10-11 dan 35-39. Hardjosoedarmo, Soewarno, 1996. Total Quality Management, Total Quality Management di Pendidikan Tinggi, Penerbit Andi Yogyakarta hal 119–125. Hoy, W. K. & Miskel, C. C. 1987. Educational Administration: Theory, Research & Practices. New York: Random House. Idris, Z. 1982. Dasar-dasar Kependidikan. Bandung: Angkasa. Idrus. 1996. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Surabaya: Bintang Usaha Jaya. Imron, Ali (Ed). 2005. Manajemen Pendidikan: Analisis Substantif dan Aplikasinya dalam Instutusi Pendidikan. Malang: Penerbit UM. Imron, Ali, et.al. 2007. Panduan Pembentukan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Pendidikan Kabupaten Kota. Jakarta: Local Govermnmen Support Program (LGSP) USAID. Imron, Ali. 1999. Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara. Imron, Ali. 1999. Pengantar Pendidikan. Malang: Proyek OPF IKIP Malang. Imron, Ali. 2007. Jaminan Layanan Mutu Administrasi di Sekolah. Makalah Disampaikan pada Pelatihan Administrasi Sekolah pada Staf Administrasi Sekolah. Malang: Universitas Negeri Malang. Imron, Ali. 2008. Manajemen Tingkat Satuan Pendidikan. Malang: Jurusan AP FIP UM. Indrafachrudi, S. 1994. Bagaimana Mengakrabkan sekolah dengan Orangtua Murid dan Masyarakat. Malang: IKIP Malang. Instruksi bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. No.170/O/1974 dan No.29 tahun 1974. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 044/U/2002 Tentang Dewan Pendidikan Dan Komite Sekolah. Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 2000. Akuntabilitas dan Good Govermance. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.

228


www.kinerja.or.id

Lembaga Administrasi Negara. 2003. Penyusunan Standar Pelayanan Publik. Jakarta: LAN Leslie, W. K. 1967. School Public Relation. Englewood Cliffs N.Y.: Prestice Hall Inc. Leslie, W. K. 1990. The School & Community Relations: Fourth Edition. New Jersey 07632: Prentice Hall. Maisyaroh. 2006. Hubungan Masyarakat. Malang: Jurusan AP FIP UM. Managing Basic Education Project (Indonesia) Kiprah Program MBE, (online),http://mbeproject.net/mbe1010. html), diakses, 10 Oktober 2005). Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) (Online), (http://www.geocities.com/ pakguruonline/mpmbs1.html, diakses Kamis, 22 Februari 2007). Masitha, D. 1998. Intensitas Kerjasama Antara Sekolah Dan Orang Tua Menunjang Prestasi Belajar Siswa. Skripsi tidak diterbitkan. Malang: FIP IKIP MALANG. PP Nomor 19 2005. 2006. Standar Nasional Pendidikan.. Jakarta: Depdiknas Ramalia, M. 2001. Etika Pelayanan Masyarakat (Pelanggan): Upaya Membangun Citra Birokrasi Modern. Bunga Ramapai Wacana Administrasi Publik: Menguak Peluang dan Tantangan Administrasi Publik. Jakarta: Lembaga Administtasi Negara. Rasyid, R. 1998. Desentralisasi Pembangunan Daerah dalam Pembangunan Administrasi di Indonesia. Jakarta: PT Pustaka LP3ES. Robins, S. P. 1999. Management: Concept and Practices. Englewood Cliffs: Prentice Hall Inc. Sahertian, P.A. 1987. Dimensi-dimensi Administrasi Pendidikan di Sekolah. Malang: Arthaguna Corp. Said, C. 1988. Pengantar Administrasi Pendidikan. Jakarta: P2LPTK Soetopo, H, dan Maisyaroh. 1997. Manajemen Hubungan Sekolah dan Masyarakat. Manajemen pendidikan I, (Hal 1-7), Kerjasama antara Direktorat Pendidikan Menengah dan Umum Ditjen Dikdasmen Depdikbud, dengan FIP IKIP Malang. Malang: IKIP Malang. Sunaryo. 2005. Swastanisasi Alternatif Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik. Surabaya: Adipura. Suryosubroto, B. 2001. Humas dalam Dunia Pendidikan: Suatu Pengantar Praktis. Yogyakarta: Mitra Gama Widya. Thoha, M. 1998. Deregulasi dan Debirokratisasi dalam Upaya Peningkatan Mutu Pelayanan Masyarakat dalam Pembangunan Administrasi di Indonesia. Jakarta: Pustaka LP3ES. Tim Dosen Jurusan Administrasi Pendidikan FIP IKIP MALANG. 1989. Administrasi Pendidikan. Malang: IKIP MALANG.

www.kinerja.or.id


229

DAFTAR PUSTAKA

Umaedi. 1999. Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah, (Online)(http://www.ssep.net/director.html, diakses April 1999). Undang-Undang No.22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Bandung: Citra Umbara. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang: Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Durat Bahagia. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003. Sistem Pendidikan Nasional. Bandung: Citra Umbara. Widjaja, H. A. W. 2002. Komunikasi: Komunikasi dan Hubungan Masyarakat. Jakarta: Bumi Aksara. Widodo, J. 2004. Reformasi Sistem Pelayanan Publik. Surabaya: Badan Diklat Propinsi Jawa Timur.

230


www.kinerja.or.id

IMPLEMENTED BY RTI INTERNATIONAL AND PARTNERS

USAID - KINERJA Gedung BRI II, Lantai 28, Suite 2807 Jl. Jend Sudirman Kav. 44-46 Jakarta, 10210 Phone: +62 21 5702820 Fax: +62 21 5702832 Email: [email protected] www.kinerja.or.id

Tata Kelola Manajemen Berbasis Sekolah Berorientasi Pelayanan Publik

Recommend Documents