Jurnal Advokasi Vol. 5 No.2 September 2015
TANGGUNG JAWAB NEGARA DAN PERANAN ADVOKAT DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT TIDAK MAMPU Oleh : Ni Komang Sutrisni, S.H., M.H.
Abstract The State recognizes and protects the human rights of every individual without distinction of background, so that everyone has the right to be treated equally before the law. In an effort to to realize the principles of the rule of law in the society and state, the role and function of advocates as the profession that is free, independent, and responsible, besides the judiciary and law enforcement agencies such as police and prosecutors. Through the legal services provided, advocate stints the profession for justice under the law for the benefit of justice seekers, including efforts to empower communities to realize their fundamnental rights before the law . Keywords : Responsibility, Advocate, Legal Aid. Abstrak Negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia setiap individu tanpa membedakan latar belakangnya, sehingga semua orang memiliki hak untuk diperlakukan sama dihadapn hukum. Dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip Negara hukum tersebut dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting, di samping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Melalui jasa hukum yang diberikan, advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamnental mereka di depan hukum.
Kata Kunci : Tanggung jawab, Advokat, Bantuan Hukum.
A. PENDAHULUAN 1.
dihadapan hukum
Latar Belakang Masalah Dalam
negara
negara
law). Persamaan dihadapan hukum bagi
mengakui dan melindungi hak asasi setiap
semua orang maka harus diimbangi pula
individu
dengan
tanpa
belakangnya,
hukum,
(equality before the
membedakan
sehingga
semua
latar orang
memiliki hak untuk diperlakukan sama
persamaan
perlakuan
(equal
treatmet) bagi semua orang. Jika ada dua orang
bersengketa
datang
kehadapan
155
156
Jurnal Advokasi Vol. 5 No.2 September 2015
hakim, maka mereka harus diperlakukan
kehidupan bermasyarakat dan bernegara,
sama oleh hakim tersebut (audi et alteram
peran dan fungsi advokat sebagai profesi
partem). Persamaan dihadapan hukum
yang bebas, mandiri, dan bertanggung
yang
ini
jawab merupakan hal yang penting, di
dipercayai akan memberikan jaminan
samping lembaga peradilan dan instansi
adanya akses untuk memperoleh keadilan
penegak hukum seperti kepolisian dan
(access to justice) bagi semua orang tanpa
kejaksaan. Melalui jasa hukum yang
membedakan latar belakangnya. Keadilan
diberikan, advokat menjalankan tugas
harus dibagikan oleh negara kepada
profesinya
semua
yang
berdasarkan hukum untuk kepentingan
agar
masyarakat pencari keadilan, termasuk
keadilan sampai kepada semua orang
usaha memberdayakan masyarakat dalam
tanpa kecuali. Apakah orang mampu atau
menyadari hak-hak fundamnental mereka
fakir
untuk
di depan hukum. Demikian mulianya
memperoleh akses kepada keadilan1. Hal
profesi advokat sehingga advokat dijuluki
tersebutlah
landasan
sebagai “officium nobile” atau “nobel
konstitusional pembentukan UU RI No.
profesion” artinya profesi yang mulia dan
18 Tahun 2003 tentang Advokat dan juga
terhormat2.
UU RI No. 16 Tahun 2011 tentang
diwajibkan melakukan pembelaan kepada
Bantuan Hukum.
semua orang tanpa membedakan latar
diartikan
secara
orang,
mempunyai
dan
tugas
miskin,
hukum
menjaganya
mereka
yang
dinamis
sama
menjadi
Dalam usaha mewujudkan prinsip-
demi
Hal
tegaknya
ini
karena
keadilan
advokat
belakang ras, warna kulit, agama, budaya,
prinsip negara hukum tersebut dalam 1
Frans Hendra Winarta, tt, “Paradigma Bantuan Hukum Sekarang Harus Banting Setir”, http : www/bantuan-hukum/.com , diakses pada 7 April 2014.
2
Todung Mulya Lubis, 2008, Catatan Hukum Todung Mulya Lubis, Mengapa Saya Mencintai Negeri Ini, Penerbit Kompas Media Nusantara, Jakarta, hal. 102.
Jurnal Advokasi Vol. 5 No.2 September 2015
sosio-ekonomi, kaya/ misksin, keyakinan
dalam mewujudkan prinsip justice for all
politik, gender dan ideologi3.
tersebut di atas, maka bantuan hukum
Kewajiban
dan
merupakan hak mutlak atau hak asasi
memberikan bantuan hukum bagi orang
yang melekat ada setiap individu manusia,
atau
sehingga
kelompok
membela
miskin
oleh
profesi
advokatlah
yang
paling
advokat sejalan dengan prinsip justice for
berperan, baik dari kompetensi maupun
all dan persamaan di depan hukum dan
kewenangan dalam menjalankan fungsi
hak untuk didampingi oleh advokat tanpa
bantuan hukum tersebut. Oleh karena
kecuali. Pembelaan bagi orang atau
perannya
kelomok
dalam
mewajibkan advokat untuk memberikan
suasana sistem hukum pidana yang belum
bantuan hukum bagi orang atau kelompok
mencapai titik keterpaduan (integrated
miskin atau tidak mampu secara ekonomi.
criminal
Seringkali
Kewajiban advokat dalam memberikan
disiksa,
bantuan hukum bagi orang atau kelompok
miskin
diperlukan
justice
tersangka
system).
atau
terdakwa
tersebut,
miskin
haknya
advokat.
ditegaskan dalam Pasal 22 ayat (1) UU RI
bekerja
Tahun 2003 Tentang Advokat, yang
Penegak
didampingi
hukum
belum
secara
negara
diperlakukan tidak adil, atau dihambat untuk
tersebut
maka
menerapkan due process of law (proses
menyatakan
hukum yang adil) yang memperhatikan
memberikan bantuan hukum secara cuma-
hak-hak tersangka atau terdakwa.
cuma kepada pencari keadilan yang tidak
Sangat
pentingnya
prinsip
bahwa
cuma-cuma
advokat
wajib
due
mampu. Konstitusi menjamin hak setiap
process of law dan equality before the law
warga neraga mendapat perlakuan yang sama di muka hukum, termasuk hak untuk
3
Frans Hendra Winarta, 2000, Bantuan Hukum: Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan, Elex Media Komputindo, Jakarta, hal. 102.
mengakses keadilan melalui pemberian bantuan
hukum.
Meskipun
demikian
157
158
Jurnal Advokasi Vol. 5 No.2 September 2015
peradilan yang sangat birokratis, mahal,
tanpa terkecuali (justice for all/accessible
rumit (prosedural), sifatnya yang isoterik
to all).
(hanya dapat dipahami kalangan orang
Praktek selama ini menunjukkan,
hukum), menyebabkan tidak semua orang
uluran
mendapatkan askses dan perlakuan yang
masyarakat miskin mengakses keadilan
sama pada saat berurusan dengan hukum,
sangat-sangat tidak memadai, kalau tidak
terutama bagi masyarakat miskin. Orang
boleh
kaya dan mempunyai kekuasaan, dengan
bantuan hukum yang dilakukan oleh
mudah
mendapatkan
penggiat bantuan hukum, dari lembaga
“keadilan”, melalui tangan-tangan lawyer
bantuan hukum kampus, ormas, partai
(advokat)
Tidak
politik, lembaga swadaya masyarakat,
demikian halnya kelompok masyarakat
semua “mati suri”, karena terbentur
miskin,
masalah
mengakses
yang
dan
disewanya.
mereka
tidak
mampunyai
tangan
dikatakan
untuk
diabaikan.
administrasi
dan
membantu
Aktivitas
legalisasi
kemampuan untuk memahami hukum
praktek bantuan hukum. Keluarnya UU
dan
RI No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat,
tidak
advokat,
mampu
untuk
membayar
hal demikian menyebabkan
sebagai undang-undang
yang megatur
tidak ada perlakuan yang sama dimuka
profesi advokat, justru “memberangus”
hukum
aktivitas pemberian bantuan hukum untuk
untuk
mengakses
keadilan.
Problem dasar yang muncul adalah tidak
golongan
adanya perluasaan akses yang sama bagi
Undang-undang
setiap warganegara untuk mendapatkan
memberikan perluasan akses yang seluas-
perlakuan yang sama dimuka hukum,
luasnya bagi pemberian bantuan hukum
meskipun
harus
cuma-cuma (pro-bono) bagi kelompok
dapat diakses oleh semua warga negara
masyarakat miskin, semangatnya adalah
doktrinnya
keadilan
masyarakat
tidak
mampu.
tersebut
tidak
semangat monopoli. Profesi advokat,
Jurnal Advokasi Vol. 5 No.2 September 2015
meskipun diakui sebagai provesi yang
yang dijual,
mulia
bisnis4.
(oficium
nobile),
realitasnya
sebenarnya dia adalah “corporate”, bukan lembaga
nirlaba.
Fakta
Dari
sehingga
latar
sudah seperti
belakang
masalah
semakin
tersebut menarik bagi penulis untuk
menguatkan hipotesa tersebut melihat
melakukan kajian bagaimana peranan dan
praktek yang ada selama ini, pelayanan
tanggung jawab advokat dan negara
advokat jauh dari jangkauan kelompok
dalam pemberian bantuan hukum secara
masyarakat tidak mampu dan kelompok
cuma-cuma dalam sebuah tulisan.
”rentan”, komersialisasi dan sikap elitis
2.
Rumusan Masalah
profesi advokat semakin memberikan gap
Adapun rumusan masalah yang
yang cuku lebar dengan harapan untuk
dapat dikemukakan yaitu sebagai berikut :
terealisasinya
a.
prinsip
justice
for
all/accessible to all. Keadaan
tersebut
Bagaimana konsepsi bantuan hukum yang selama ini terjadi ke arah
pun
sejalan
bantuan hukum yang berpihak pada
dengan apa yang digambarkan oleh Satjipto Rahardjo, bahwa perkembangan
masyarakat miskin ? b.
Bagaimana hubungan antara peranan
bantuan hukum sudah mendekati sebuah
negara dan advokat dalam pemberian
“industri
bantuan hukum secara cuma-cuma ?
hukum”,
artinya
para
professional (advokat) lebih menjalankan bisnis daripada bantuan terhadap mereka
3.
Metode Penelitian Untuk
menjawab
rumusan
yang ditimpa kesusahan. Bantuan hukum
permasalahan, metode penelitian yang
sudah berkembang menjadi korporasi
digunakan dalam penelitian ini adalah
besar yang melibatkan praktik dalam
yuridis
bentuk unit-unit yang besar dan jasa pelayanan hukum dilihat sebagai produk
normatif. 4
Metode
penelitian
Sajipto Rahardjo, 2010, Penegakan Hukum Progresif, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, hal. 181.
159
160
Jurnal Advokasi Vol. 5 No.2 September 2015
hukum yuridis normatif pada dasarnya
B.
PEMBAHASAN
meneliti kaidah-kaidah hukum dan asas-
1.
Konsepsi Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin
asas hukum. Soerjono Soekanto dan Sri Di dalam Pasal 27 ayat (1) UUD Mamudji menyatakan bahwa penelitian NRI Tahun 1945 ditegaskan bahwa hukum
normatif
atau
penelitian “segala
warga
negara
bersamaan
kepustakaan merupakan penelitian hukum kedudukannya di dalam hukum dan yang dilakukan dengan cara meneliti pemerintahan
dengan
tidak
ada
bahan pustaka atau data sekunder, yaitu kecualinya”, kemudian di dalam Pasal 28 bahan
hukumprimer,
sekunder
dan D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
5
tersier . ditegaskan pula bahwa “setiap orang Penelitian yuridis normatif juga berhak
atas
pengakuan,
jaminan,
dimaksudkan sebagai penelitian hukum perlindungan, dan kepastian hukum yang yang
mengkaji
hukum
tertulis
dari adil serta perlakuan yang sama di hadapan
berbagai aspek teori, sejarah, filosofi, hukum”.
Penegasan
dalam
konstitusi
perbandingan, struktur dan komposisi, tersebut memberikan makna bahwa di lingkup
dan
materi,
konsistensi, dalam setiap orang melekat hak asasi
penjelasan umum dan pasal demi pasal, berupa kedudukan dan perlakuan yang formalitas dan kekuatan mengikat suatu sama dihadapan hukum. Oleh karena undang-undang, serta bahasa hukum yang sifatnya sebagai suatu hak asasi dan 6
digunakan . karenannya bersifat universal, maka di dalam Pasal 6-7 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) menyatakan 5
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, Penelitian Hukum Normatif:Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 13. 6 Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 132.
setiap orang berhak atas pengakuan sebagai pribadi di depan hukum dimana
Jurnal Advokasi Vol. 5 No.2 September 2015
saja ia berada dan juga semua orang sama
Covenant On Civil and Political Right
di
(Konvenan Internasional Tentang Hak-
depan
hukum
dan
berhak
atas
perlindungan hukum yang sama tanpa
Hak Sipil dan Politik)
diskriminasi apapun
Berdasarkan
pengesahan
dari
Sejalan dengan UUD NRI Tahun
UUD NRI Tahun 1945, DUHAM, ICCPR
1945 dan Deklarasi tersebut, di dalam
serta UU HAM Tahun 1999 tersebut di
Pasal 17 UU RI No. 39 Tahun 1999
atas,
tentang Hak Asasi Manusia, ditegaskan
memberikan hak atas jaminan perlakuan
bahwa setiap orang, tanpa diskriminasi,
yang sama di muka hukum bagi setiap
berhak
individu, dan bentuk jaminan tersebut
dengan
untuk
memperoleh
mengajukan
keadilan
permohonan,
salah
terlihat
satunya
bahwa
Indonesia
dikonsepsikan
dalam
pengaduan, dan gugatan, baik dalam
pemberian bantuan hukum secara cuma-
perkara pidana maupun dalam perkara
cuma
perdata maupun administrasi serta diadili
masyarakat
melalui proses peradilan yang bebas dan
Konkretisasi pemberian bantuan hukum
tidak memihak, sesuai dengan hukum
secara cuma-cuma tersebut dalam tataran
acara yang menjamin pemeriksaan yang
pengaturan
dalam
obyektif oleh hakim yang jujur dan adil
perkembangannya
mengalami
untuk memperoleh putusan yang adil dan
diberbagai
benar. Prinsip mempunyai kedudukan
undangan, sehingga berpengaruh terhadap
yang sama dihadapan pengadilan
konsepsi bantuan hukum yang terjadi
dan
badan peradilan inipun telah ditegaskan
bagi
orang yang
atau
kelompok
kurang
peraturan
mampu.
sejarah derivasi
perundang-
selama ini.
dalam Pasal 14 (ICCPR), yang telah
Di dalam UU RI No. 18 Tahun
diratifikasi melalui UU RI No. 12 Tahun
2003 tentang Advokat, bantuan hukum
2005 tentang Pengesahan International
dikonsepsikan sebagai jasa hukum yang
161
162
Jurnal Advokasi Vol. 5 No.2 September 2015
diberikan oleh advokat secara Cuma-
hukum, bantuan hukum, menjalankan
Cuma kepada klien yang tidak mampu,
kuasa, mewakili, mendampingi, membela
kemudian di dalam PP RI Bantuan
dan melakukan tindakan hukum lain
Hukum Tahun 2008 sebagai peraturan
untuk kepentingan klien.
pelaksana UU tersebut mendefiniskan
Bentuk bantuan hukum yang juga
bantuan hukum secara cuma-cuma, yaitu
diatur secara parsial dan masih dalam
jasa hukum yang diberikan advokat tanpa
bentuk konsep bantuan hukum individual
menerima
honorarium
dan konvensional dapat dilihat dalam
meliputi pemberian konsultasi hukum,
Pasal 17 dan 18 UU RI No. 23 tahun 2002
menjalankan
mewakili,
tentang Perlindungan Anak, yaitu setiap
mendapingi, membela, dan melakukan
anak yang dirampas kebebasannya dan
tindakan hukum lain untuk kepentingan
setiap anak yang menjadi korban
pencari keadilan yang tidak mampu.
pelaku
pembayaran
kuasa,
tindak
pidana
berhak
atau untuk
Berdasarkan UU RI No. 18 Tahun
memperoleh bantuan hukum atau bantuan
2003 tentang Advokat tersebut, pemberi
laiinya secara efektif dalam setiap tahapan
bantuan hukum dimaknai hanya pada diri
hukum yang berlaku.
advokat semata, dan penerima bantuan
Konsepsi bantuan hukum yang
hukum, hanya dimaknai pada klien yang
terjadi
selama
tidak mampu. Klien dikonsepsikan dalam
individual
Pasal 1 angka (3) UU RI No. 18 Tahun
pengaturan yang bersifat parsial dan tidak
2003 sebagai orang, badan hukum, atau
tersistem membawa pada suatu kondisi
lembaga lain yang menerima jasa hukum
belum
dari advokat, sedangkan jasa hukum yang
sosial yang berkeadilan dan kesadaran
dimaksud adalah jasa yang diberikan
hukum masyarakat serta mudahnya akses
advokat berupa memberikan konsultasi
untuk mendapatkan keadilan tersebut.
dan
ini
masih
berfsifat
konvensional
terwujudnya
suatu
dengan
perubahan
Jurnal Advokasi Vol. 5 No.2 September 2015
Berkaca pada kondisi tersebut dan juga
miskin yang menghadapi masalah hukum
dalam rangka untuk mewujudkan negara
baik perdata, pidana, maupun tata usaha
hukum yang mengakui dan melindungi
negara, baik litigasi maupun nonlitigasi.
serta menjamin hak asasi warga negara
Melihat konsepsi bantuan hukum
akan kebutuhan akses terhadap keadilan
yang diintroduksi oleh UU RI No. 16
dan kesamaan dihadapan hukum, maka
Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum,
peran Negara hadir dalam membentuk UU
maka bantuan hukum yang dimaksud
No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan
bukan semata-mata proses penyelesaiaan
Hukum.
sengketa saja, yang dihadapi dalam proses
UU RI No. 16 Tahun 2011
peradilan, namun juga ada suatu upaya
memberikan suatu konsep baru bantuan
untuk
hukum, yaitu bahwa bantuan hukum
pemerataan akses bantuan hukum dan
selain bertujuan untuk menjamin
dan
juga ada bentuk penyuluhan hukum,
memenuhi hak bagi orang atau kelompok
konsultasi hukum, penelitian hukum dan
miskin untuk mendapatkan akses keadilan
peberdayaan masyarakat.
juga
untuk
kemudahan
dan
kepastian
Konsep bantuan hukum dalam UU
penyelenggaraan bantuan hukum dapat
RI No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan
dilaksanakan secara merata di seluruh
Hukum, dan turut sertanya negara dalam
wilayah
peyelenggaraan bantuan hukum, sejalan
Republik
mewujudkan efisien,
mewujudkan
menciptakan
peradilan
Indonesia yang
dan efektif,
dengan
apa
yang
dinyatakan
oleh
dan
dapat
Cappelletti dan Gorley dalam artikel yang
dipertanggungjawabkan.
Konkretisasi
berjudul “legal aid : modem themes and
konsep tersebut diimplementasikan dalam
various” yaitu pada dasarnya terdapat dua
berbgai bentuk antara lain memberikan
model (sistem) bantuan hukum yaitu :
bantuan kepada orang atau kelompok
163
164
Jurnal Advokasi Vol. 5 No.2 September 2015
a.
Model Yuridis Individual
memenuhi kebutuhan itu. Sehingga
Bantuan hukum dapat dilihat sebagai
ruang
suatu hak yang diberikan kepada
kesejahteraan ini lebih luas, hal ini
warga masyarakat untuk melindungi
karena
kepentingan-kepentingan individual,
bagian dari program pengembangan
bantuan
dalam
model
hukum
menjadi
sosial atau perbaikan sosial7.
dan di lain pihak sebagai suatu hak
Dengan diberlakukannya UU RI
akan kesejahteraan yang menjadi bagian dari kerangka perlindungan
lingkup
No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, maka negara dalam hal ini telah
sosial yang diberikan suatu negara ikut campur dengan program-program kesejahteraan.
Model
yuridis yang bukan hanya penyelesaian masalah
individual ini adalah cirri pola klasik hukum dari
bantuan
hukum,
namun
pemberdayaan permintaan akan bantuan hukum tergantung pada masyarakat yang membutuhkan. b.
juga
program
artinya masyarakat.
Model
bantuan hukum dalam bentuk penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan penelitian hukum sejalan pula dengan apa yang
Model Kesejahteraan
Groenendijk dan Sloot, yaitu bahwa
Memandang bantuan hukum sebagai
penyuluhan hukum merupakan bentuk
bagian dari haluan sosial, misalnya
bantuan hukum preventif yang bertujuan
untuk
agar
menetralisasikan
ketidakpastian
atau
kemiskinan.
masyarakat
kewajibannya
mengerti
sebagai
suatu
hak
dan
Negara.
Peran negara ikut campur diperlukan
Konsultasi hukum merupakan bentuk
dalam model kesejahteraan, untuk
bantuan hukum diagnostic yaitu berupa
memenuhi kebutuhan dasar warga
pemebrian nasehat hukum, sedangkan
masyarakat
dan
bantuan
hukum 7
sebagai
cara
salah
satu
untuk
Soerjono Soekanto, 1983, Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 11.
Jurnal Advokasi Vol. 5 No.2 September 2015
penelitian bantuan
hukum hukum
pembaharuan hukum
bentuk
pembentukan
hukum
yang
ditujukan
merupakan
bantuan
litigasi, dan sejak dulu keberadaaan
lebih
advokat selalu ada semacam ambivalensi.
pembaharuan
Dalam bahasanya Frans hendra Winata,
usaha-usahanya
undang dalam arti materiil8.
tugas
advokat
adalah
mengabdikan
dirinya pada masyrakat sehingga dia
Arah bantuan hukum di Indonesia diharapkan
persoalan
kliennya baik secara litigasi maupun non
hukum melalui pembentukan undang-
kedepannya
menyelesaikan
dan
yaitu
mengadakan
bertugas
dituntut untuk selalu turut serta dalam
mempunyai penegakan hak asasi manusia, dan dalam
tujuan dan ruang lingkup yang lebih luas menjalankan profesinya ia bebas untuk dari yang telah ditawarkan oleh UU RI membela siapapun, tidak terikat pada No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan perintah klien dan tidak pandang bulu Hukum, yaitu tidak hanya sekedar proses penyelesaian
sengketa
dalam
proses
peradilan, namun juga meningkatkan kesadaran
hukum
dan
membangun
siapa lawan kliennya, apakah dia dari golongan kuat, penguasa, pejabat bahkan rakyat miskin sekalipun. Salah satu hal lain yang menarik
masyarakat yang cerdas hukum yang mengerti akan pentingnya hukum.
perhatian adalah peran advokat bukan
2.
hanya sebagai spesialisasi dan hubungan
Hubungan Peranan Negara dan Advokat dalam Pemberian Bantuan Hukum Secara CumaCuma Advokat
adalah
orang
antara
warga
lembaga
negara
pemerintahan,
dan
lembaga-
yaitu
antara
yang masyarakat dan negara. Dalam negara
berprofesi memberikan jasa hukum, baik modern, tanpa ada orang yang mengisi di dalam maupun di luar pengadilan, dan fungsi itu secara professional, masyarakat 8
Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Advokat Indonesia Mencari Legitiasi : Studi tentang Tanggung Jawab Profesi di Indonesia, hal. 209.
akan
lebih
dipermainkan
mudah oleh
ditindas
penguasa.
dan Fungsi
165
166
Jurnal Advokasi Vol. 5 No.2 September 2015
advokat
bukan hanya
pengadilan, mewakili
namun
berperkara di
sangat
kepentingan
warga
penting, negara
diberikan. Pesebaran jumlah advokat yang tidak merata di seluruh pelosok dan hanya banyak
terdapat
di
kota-kota
besar,
dalam hubungannya dengan pemerintah.
menjadi permasalahan tersendiri dalam
Justru karena profesi advokat mengerti
terdapatnya akses bagi masyarakat untuk
akan bentuk, lembaga dan aturan negara
mencari keadilan.
dan bertugas untuk mewakili warga
Upaya
campur
negara
negara kalau bertentangan dengan negara
dalam
atau warga negara yang lainnya. Dalam
melanda
advokat
dalam
memberikan
kondisi yang demikian banyak advokat
bantuan
hukum
secara
Cuma-Cuma
dengan sendirinya muncul dalam politik,
sejatinya
telah
urusan sosial, pendidikan, perjuangan
dikeluarkannya PP RI tentang bantuan
perubahan politik atau ekonomi, dan
Hukum Tahun 2008 dan Surat Edaran
sering masuk menjadi pimpinan gerakan
MA No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman
reformasi9.
Pemberian Bantuan Hukum, namun upaya
Permasalahan
permasalahan
diakomodir
yang
dengan
lainnya
ini merupakan suatu upaya injeksi sesaat
adalah masalah pendanaan. Lembaga-
dan hanya mampu mengatasi model
lembaga bantuan hukum yang ada pada
bantuan hukum secara individual dan
umumnya mencari dana sendiri guna
konvensional,
membiayai operasionalnya, sehingga hal
mewujudkan
ini
model
berpengaruh
klasik
mengatasi
tangan
langsung
terhadap
keberlangsungan bantuan hukum yang 9
Teguh Adminto, tt, “Peran Advokat Dalam Penegakan Hukum Mengenai Implementasi Penanganan Kasus ProBono(Prodeo)”,http://tittoarema.blogspot.com/ 2005/12/peran-advokat-dalam-penegakan-hukumhtml, diakses pada 7 April 2014.
sehingga bantuan
kesejahteraan
dalam
hukum
dengan
akan
berjalan
tersendat. Dengan diberlakukannya UU RI No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum,
peranan
negara
dalam
Jurnal Advokasi Vol. 5 No.2 September 2015
mewujudkan
model
bantuan
hukum
dilaksanakan secara merata di seluruh
kesejahteraan akan relatif mudah tercapai.
wilayah
Secara filosofis, UU RI No.16 Tahun
Indonesia.
2011 tentang Bantuan Hukum dapat
Negara
Gerakan
Kesatuan
advokat
Republik
yang
masih
dimaknai dalam konteks memperluas
bersifat
akses masyarakat terhadap keadilan dan
gerakan kolektif menjadikan rendahnya
hal ini memudahkan masyarakat untuk
kualitas bantuan hukum yang dihasilkan,
mengakses hukum dan keadilan.
oleh karena itu di dalam UU RI No. 16
Permasalahan persebaran jumlah
individual dan bukan suatu
Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum,
advokat yang tidak merata diseluruh
objek
pelosok
akses
bantuan hukum adalah lembaga bantuan
keadilan
hukum atau organisasi kemasyarakatan,
tanah
masyarakat
air
sehingga
untuk
mencari
yang
diatur
pemberi
terhambat setidaknya dapat diatasi dapat
sehingga
diakuinya peran paralegal, dosen dan
kolektif dan bukan gerakan individual
mahasiswa
fakultas
hukum
dalam
advokat
melakukan
pelayanan
hukum
secara
memberikan bantuan dan mengeluarkan
cuma-cuma. Diakuinya para legal, dosen
pendapat atau pernyataan dalam membela
dan mahasiswa Fakultas Hukum oleh UU
perkara yang menjadi tanggungjawabnya
RI No. 16 Tahun 2011 memberi peluang
di dalam sidang pengadilan hukum dapat
untuk
lebih maksimal.
dapat
beracara
dalam
proses
bersifat
sebagai
sehingga
kelembagaan
perannya
dan
dalam
peradilan, sehingga sejalan dengan tujuan
Namun, dengan diberlakukannya
Pasal 3 huruf c UU RI No. 16 Tahun
UU RI No. 16 Tahun 2001 tentang
2011, yaitu penyelenggaraan bantuan
Bantuan Hukum bukan berarti kewajiban
hukum
advokat
bertujuan
penyelenggaraan
untuk bantuan
kepastian hukum
dalam
memberikan
bantuan
hukum terhapuskan. Di dalam penjelasan
167
168
Jurnal Advokasi Vol. 5 No.2 September 2015
Pasal 6 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2011 tentang
Bantuan
Hukum
a.
Konsepsi bantuan hukum yang terjadi
ditegaskan
selama ini yang bersifat individual
bahwa pelaksanaan bantuan hukum oleh
dan konvensional dengan pengaturan
pemberi
yang lebih bersifat parsial dan tidak
bantuan
hukum
ini
tidak
mengurangi kewajiban profesi advokat untuk menyelenggarakan bantuan hukum berdasarkan UU RI No.18 Tahun 2003 tentang Advokat. Peran
tersistem
membawa
pada
suatu
kondisi belum terwujudnya suatu perubahan sosial yang berkeadilan dan kesadaran hukum masyarakat
negara
dengan serta
mudahnya
akses
untuk
diberlakukannya UU RI No. 16 Tahun mendapatkan
keadilan
tersebut.
2011 tentang Bantuan Hukum justru Melihat kondisi tersebut, maka peran menguatkan
peran
advokat
dalam negara
hadir
dalam
membentuk
memberikan bantuan secara cuma-cuma, sehingga peran dan kewajiban advokat yang diatur dalam UU RI No. 18 Tahun 2003 tentang advokat dapat bersinergi
regulasi dalam bentuk UU RI No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Konsep
bantuan
hukum
tersebut
peran
negara
dalam
sejalan dengan model bantuan hukum
menyelenggarakan
bantuan
hukum
dapat dilihat sebagai suatu hak yang
sebagaimana diatur dalam UU RI No. 16
diberikan kepada warga masyarakat
Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
untuk
dengan
melindungi
kepentingan-
kepentingan individual, dan di lain C.
PENUTUP
pihak
1.
Kesimpulan
kesejahteraan yang akan menjadi
Berdasarkan uraian di atas, maka
sebagai
suatu
hak
akan
bagian dari kerangka perlindungan
kesimpulan yang dapat dikemukakan
sosial
diberikan
yaitu sebagai berikut :
kesejahteraan.
suatu
negara
Jurnal Advokasi Vol. 5 No.2 September 2015
b.
Peran negara dengan diberlakukannya
sehingga
pelaksanaan
kegiatan
UU RI No. 16 Tahun 2011 tentang
bantuan hukum secara cuma-cuma
Bantuan Hukum justru menguatkan
dapat juga diakomodir oleh negara.
peran advokat dalam memberikan bantuan secara cuma-cuma, sehingga peran dan kewajiban advokat yang diatur dalam UU RI No. 18 Tahun 2003
tentang
advokat
dapat
bersinergi dengan peran negara dalam menyelenggarakan bantuan hukum sebagaimana diatur dalam UU RI No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan
DAFTAR PUSTAKA Buku Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung. Frans Hendra Winarta, 2000, Bantuan Hukum: Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan, Elex Media Komputindo, Jakarta. Pusat
Hukum. 2.
Saran
a.
Permasalahan gerakan advokat yang masih bersifat individual terakomodir dalam UU RI No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum masih perlu dikaji ulang dalam penerapanya agar mampu
mengakomodir
gerakan
advokat yang mempunyai visi dan misi bersama. b.
Peranan antara negara dan advokat memerlukan aturan
ketegasan
maupun
segi
dari
segi
praktisnya
Sajipto
Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Advokat Indonesia Mencari Legitiasi: Studi tentang Tanggung Jawab Profesi di Indonesia. Rahardjo, 2010, Penegakan Hukum Progresif, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
Soerjono Soekanto, 1983, Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis, Ghalia Indonesia, Jakarta. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, Penelitian Hukum Normatif:Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Todung Mulya Lubis, 2008, Catatan Hukum Todung Mulya Lubis, Mengapa Saya Mencintai Negeri ini?, Penerbit Kompas Media Nusantara, Jakarta.
169
170
Jurnal Advokasi Vol. 5 No.2 September 2015
Internet
Sumber Hukum
Teguh Adminto, tt, “Peran Advokat Dalam Penegakan Hukum Mengenai Implementasi Penanganan Kasus Pro-Bono (Prodeo)” http://tittoarema.blogspot.com/20 05/12/peran-advokat-dalampenegakan-hukum-html, diakses pada 7 April 2014.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Frans Hendra Winarta, tt, “Paradigma Bantuan Hukum Sekarang Harus Banting Setir” http : www/bantuan-hukum/.com diakses pada 7 April 2014.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 1999 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2003 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2011 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248.
