TANGGUNG JAWAB BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SUKOHARJODALAM PENILAIAN DOKUMEN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN DAN AKIBAT HUKUMNYA

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

TANGGUNG JAWAB BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SUKOHARJODALAM PENILAIAN DOKUMEN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN DAN AKIBAT HUKUMNYA

Penulisan Hukum (Skripsi) Disusun dan Diajukan untuk melengkapi syarat-syarat Guna memperoleh derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Oleh : BERLIAN MAHARANI NIM E. 11O7129

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA commit to user 2011


digilib.uns.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

TANGGUNG JAWAB BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SUKOHARJO DALAM PENILAIAN DOKUMEN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN DAN AKIBAT HUKUMNYA

Oleh Berlian Maharani NIM. E1107129

Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Surakarta, Maret 2011 Dosen Pembimbing

Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi H, S.H., M.M. NIP. 197210082005012001

commit to user


digilib.uns.ac.id

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)

TANGGUNG JAWAB BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SUKOHARJO DALAM PENILAIAN DOKUMEN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN DAN AKIBAT HUKUMNYA Oleh Berlian Maharani NIM. E1107129 Telah diterima dan dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Pada : Hari

:

KAMIS

Tanggal

:

24 Maret 2011

DEWAN PENGUJI

1. Waluyo, S.H., M.Si. (Ketua)

: ...................................................

2. Pius Tri Wahyudi, S.H., M.Si. (Sekretaris)

: ....................................................

3. Dr. I Gusti Ayu KRH, S.H., M.M.____ : .................................................... (Anggota) Mengetahui : Dekan

Mohammad Jamin, S.H., M.Hum. commit to user NIP. 196109301986011001


digilib.uns.ac.id

PERNYATAAN

Nama

: Berlian Maharani

NIM

: E1107129

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul : TANGGUNG JAWAB BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SUKOHARJO DALAM PENILAIAN DOKUMEN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN DAN AKIBAT HUKUMNYA adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam dafar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, Maret 2011 yang membuat pernyataan

Berlian Maharani NIM. E1107129

commit to user


digilib.uns.ac.id

ABSTRAK

Berlian Maharani, E 1107129. 2011. TANGGUNG JAWAB BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SUKOHARJO DALAM PENILAIAN DOKUMEN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN DAN AKIBAT HUKUMNYA. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo dalam penilaian dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasar fakta yang tampak. Dalam penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dengan jalan mengadakan wawancara dilapangan. Data sekunder diperoleh dengan jalan studi pustaka. Data sekunder yang dipakai meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Setelah data teridentifikasi secara sistematis kemudian dianalisis dengan analisa kualitatif model interakif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa tanggung jawab Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo dalam penilaian dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan berada dalam lingkup pengawasan terhadap penaatan hasil laporan AMDAL oleh perusahaan penyusun AMDAL. Dalam hal pelaksanaan pengawasan, yang dilakukan adalah sebagai berikut : melakukan pendataan terhadap usaha atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran. menetapkan ketentuan teknis pada pengelola usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melakukan pembinaan dan bimbingan baik secara teknis maupun administrasi pada pengelola usaha atau kegiatan. Implikasi teoritis penelitian ini adalah hasil penelitian ini dapat berguna untuk perkembangan ilmu pengetahuan dalam Hukum Lingkungan khususnya yang berhubungan dengan tanggung jawab dalam penilaian AMDAL. Implikasi praktisnya adalah bagi akademisi, dapat menambah pengalaman dan pengetahuan yang kelak dapat diterapkan dalam dunia nyata sebagai bentuk partisipasi dalam pembangunan negara dan masyarakat Indonesia berdasarkan Pancaila dan UUD 1945 serta dalam kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat internasional. Bagi masayarakat umum, diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai tanggung jawab badan lingkungan hidup kabupaten Sukoharjo dalam penilaian dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan beserta akibat hukumnya. Bagi pemerintah khususnya pemerintah Kabupaten Sukoharjo, Dapat memberikan masukan dalam menyikapi kasus-kasus perlindungan lingkungan hidup. Bagi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo, diharapkan agar dapat secara objektif dalam melakukan penilaian AMDAL tanpa ada pengaruh dari pihak-pihak tertentu. commit AMDAL to user Kata kunci : Tanggung jawab, Penilaian,


digilib.uns.ac.id

ABSTRACT

BERLIAN MAHARANI, E 11071292011. THE RESPOSIBILITY OF BADAN LINGKUNGAN HIDUP SUKOHARJO DISTRICT IN ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT DOCUMENT AND LEGAL CONSEQUENCES. FACULTY OF LAW SEBELAS MARET UNIVERSITY OF SURAKARTA. This study aims to determine the responsibility of the Badan Lingkungan Hidup Sukoharjo in the assessment of Environmental Impact Assessment document. This research is descriptive research that describes the state of the object in the present study based on the fact that visible. In this research,the writer used primary and secondary. Primary data were collected by interviewing the field. The secondary data obtained by literature study. The secondary data used include the primary legal materials, secondary legal materials and legal materials tertiary. After the data identified systematically the nest step was analyzed. The analisis was using qualitative analysis ineractive model. Based on the results of research and discussion suggests that the responsibility of the Badan Lingungan Hidup Sukoharjo in the assessment of Environmental Impact Assessment documents are within the scope of supervision of compliance with the AMDAL report by the constituent companies AMDAL. In terms of supervision, which is done is as follows: perform data collection on business or activities that potentially cause pollution. technical provisions in accordance with the business manager of legislation in force, doing coaching and guidance both technically and administratively in managing the business or activity. Theoretical implications of this research is the result of this research can be useful for the development of science in Environmental Law, especially relating to the responsibility in the assessment of the AMDAL. The practical implication is for academics, can add the experience and knowledge that later can be applied in the real world as a form of participation in the development of the country and the people of Indonesia based on Pancasila and the 1945 Constitution and in the life of the nation as part of the international community. For the society, is expected to provide knowledge to the public about the responsibility of Badan Lingkungan Hidup in the assessment district Sukoharjo Environmental Impact Assessment document and its legal consequences. For the government, especially government Sukoharjo, can provide input in dealing with cases of environmental protection. For Sukoharjo Environment Agency, is expected to be able to objectively assess the AMDAL without any influence from certain parties.

Keywords: Responsibility, Assessment, AMDAL commit to user


digilib.uns.ac.id

MOTTO



Religion without science is blind. Science without religion is paralyzed (Albert Einstein).



Ilmu menjagamu, sedang engkaulah yang harus menjaga harta. Harta berkurang jika dibelanjakan sedang ilmu akan tumbuh subur jika dibelanjakan (Ali bin Abi Thalib).



Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat (Q.S. Al Mujaadalah: 11).

commit to user


digilib.uns.ac.id

PERSEMBAHAN

Penulisan Hukum ini kupersembahkan untuk :  Papa dan Mama tercinta yang selalu memberikan doa dan kasih sayang yang tidak pernah terbatas.  Adikku tersayang yang selalu memberikan motivasi.  Teman-temanku seperjuangan Fakultas Hukum UNS angkatan 2007 khusunya (Nova, Tika, Endah, Ayu Kusuma, Shinta, Ayu Ocky, Riana, Henggar) terimakasih buat do‟a dan dukungannya semuanya.  Almamaterku Universitas Sebelas Maret Surakarta, tempatku menuntut ilmu.

commit to user


digilib.uns.ac.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik dan lancar. Penulisan hukum merupakan salah satu syarat yang harus ditempuh dalam rangkaian kurikulum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta dan juga merupakan syarat utama yang harus dipenuhi oleh setiap mahasiswa Fakultas Hukum dalam menempuh jenjang kesarjanaan S1. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan hukum ini tidak luput dari kekurangan, baik dari segi materi yang disajikan maupun dari segi analisisnya.Namun penulis berharap bahwa penulisan hukum ini mampu memberikan manfaat baik bagi penulis sendiri maupun bagi pembacanya. Pada kesempatan ini pula tidak lupa penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada : 1.

Bapak Moh. Jamin, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum UNS yang telah memberikan ijin dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini.

2.

Ibu Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi H, S.H., M.M selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara sekaligus selaku Pembimbing penulisan skripsi yang telah bersedia menyediakan waktu dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan arahan bagi tersusunnya skripsi ini.

3.

Bapak Harjono, S.H., M.H selaku Ketua program non regular Fakultas Hukum UNS.

4.

Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh karyawan Fakultas Hukum UNS.

5.

Bapak dan Ibu tercinta yang selalu mendukung dan memberikan kasih sayang serta do‟anya kepadaku.

6.

Adikku Erlangga Maharesi yang paling kusayangi, terimakasih segala do‟a commit to user dan bantuannya.


digilib.uns.ac.id

7.

Mas Duaja yang telah banyak membantu dan selalu memberi support.

8.

Teman-temanku seperjuangan angkatan 2007 khususnya (Nova, Tika, Endah, Ayu Kusuma, Shinta, Ayu Ocky, Riana, Henggar) terimakasih buat do‟a dan dukungan semuanya.

9.

Serta seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari

sempurna, mengingat keterbatasan dan kemampuan penulis.Oleh karena itu dengan lapang dada penulis menerima segala saran dan kritik yang bersifat membangun dari semua pihak untuk kesempurnaan penulisan hukum ini.

Surakarta, Maret 2011 Penulis

commit to user


digilib.uns.ac.id

commit to user


digilib.uns.ac.id

DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL .............................................................................................

i

HALAMAN PERSETUJUAN ...............................................................................

ii

HALAMAN PENGESAHAN…………………………………………………....

iii

HALAMAN PERNYATAAN…………………………………………………....

iv

ABSTRAK………………………………………………………………………...

v

ABSTRACT.............................................................................................................

vi

MOTTO ..................................................................................................................

vii

PERSEMBAHAN ..................................................................................................

viii

KATA PENGANTAR………………………………………………………….....

ix

DAFTAR ISI……………………………………………………………………...

xi

DAFTAR GAMBAR……………………………………………………………...

xiii

DAFTAR LAMPIRAN…………………………………………………………...

xiv

BAB I PENDAHULUAN………………………………………………………...

1

A. Latar Belakang Masalah………………………………………………...

1

B. Rumusan Masalah……………………………………………………....

6

C. Tujuan Penelitian…………………………………………………….....

6

D. Manfaat Penelitian………………………………………………….......

7

E. Metode Penelitian……………………………………………………....

8

F. Sistematika Penulisan Hukum ................................................................

12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA……………………………………………….....

14

A. Kerangka Teori………………………………………………………....

14

1. Tinjauan umum tentang hukum administrasi Negara……………....

14

2. Tinjauan umum tentang Badan Lingkungan Hidup Daerah (Kabupaten/kota)……………………………………………….......

15

3. Tinjauan umum tentang Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan………………………………………………………....

17

4. Tinjauan umum tentang tanggungg jawab penilai AMDAL…….....

20

5. Tinjauan umum tentang teori efektifitas hukum...............................

25

B. Kerangka Pemikiran ............................................................................... commit to user BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN………………………………...

33 37


digilib.uns.ac.id

A. Deskripsi Lokasi Penelitian………………………………………......

37

1.

Keadaan Geografis Kabupaten Sukoharjo…………………….....

37

2.

Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo……………......

37

3.

Struktur Organisasi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo…………………………………………………….......

4.

39

Wewenang, Tanggungjawab dan Kewajiban Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo Dalam Rangka Pengendalian Lingkungan Hidup…………………………….............................

47

B. Tanggung Jawab Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo dalam Penilaian Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Dan Akibat Hukumnya………………………………………….........

50

1.

Proses Penyusunan AMDAL……………………………….........

50

2.

Proses Penilaian Dokumen AMDAL………………………........

56

3.

Lingkup Tanggung Jawab Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo

4.

dalam

Penilaian

Analisis

Mengenai

Dampak

Lingkungan…………………………………………………........

58

Sanksi yang dapat dikenakan kepada wajib AMDAL……...........

59

C. Hambatan Yang Dihadapi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo Dalam Penilaian Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan……………………………………………………...........

60

BAB IV PENUTUP………………………………………………………….........

63

A. Kesimpulan……………………………………………………...

63

B. Saran…………………………………………………………….

65

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN

commit to user


digilib.uns.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Bagan Analisis Interaktif Gambar 2 : Bagan Kerangka Pemikiran Gambar 3 : Bagan Struktur Jabatan atau Organisasi Badan Lingkungan Hidup

commit to user


digilib.uns.ac.id

DAFTAR LAMPIRAN

a.

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup.

b.

Laporan Pengawasan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010.

commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Tujuan nasional Republik Indonesia, seperti dinyatakan dalam pembukaan Undang-undangDasar 1945, ialah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut bangsa Indonesia melaksanakan pembangunan secara terencana dan bertahap. Pembangunan jangka panjang tahap pertama sampai dengan pertengahan tahun 1997 telah menunjukkan hasil yang dapat dirasakan oleh sebagian besar rakyat. Namun pembangunan ini tumbuh berkembang dengan tidak memperhitungkan pengaruhnya kepada lingkungan. Kegunaan sumber alam yang dicadangkan untuk generasi masa depan sulit untuk diukur harga dan nilainya, karena itu luput pula diiperhitungkan dalam pembangunan. Pembangunan merupakan upaya sadar dan terencana dalam rangka mengelola dan memanfaatkan sumber daya, guna mencapai tujuan pembangunan yakni meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia. Pembangunan tersebut dari masa ke masa terus berlanjut dan berkesinambungan serta selalu ditingkatkan pelaksanaannya, guna memenuhi dan meningkatkan kebutuhan penduduk tersebut berjalan seiring dengan semakin meningkatnya jumlah pertumbuhan penduduk. Pelaksanaan pembangunan sebagai kegiatan yang berkesinambungan dan selalu meningkat seiring dengan baik dan meningkaatnya jumlah dan kebutuhan penduduk, menarik serta mengundang resiko pencemaran dan perusakan yang disebabkan oleh tekanan kebutuhan pembangunan terhadap sumber daya alam, tekanan yang semakin besar tersebut ada dan dapat mengganggu, commit to user


digilib.uns.ac.id

merusak struktur dan fungsi dasar ekosistem yang menjadi penunjang kehidupan. Seharusnya dalam melakukann pembangunan pemerintah mengikuti prinsip-prinsip dalam pelestarian lingkungan seperti yang dikemukakan oleh Allan Ingelson, William Holden dan Meriam Bravante dalam Environment and Development Journal: Philippine Environmental Impact Assessment, Mining And Genuine Development Volume 5 No.1 The law reform project „Legislative Options for Promoting Sustainable

Development‟,

identified

the

following

principles

that

characterise a regulatory system that reflects sustainable or genuine development: 1. Respects ecological integrity The first principle, respect for ecological integrity, is critical to promoting sustainable development. Ecological systems consist of micro-organisms, plants, animals, soil, water, air and other components. Respect for ecological integrity is demonstrated by a legal system that prevents irreversible harm to water, air, and soil resources, and enables „ecosystems to renew themselves‟. 2. Supports efficient use of natural, manufactured and social capital The efficient use of capital facilitates the preservation of options for future generations by emphasising the protection, conservation and efficient use of a variety of non renewable and renewable natural resources including metals, water, vegetation and wildlife 3. Promotes equity The third principle, equity, contemplates a wide distribution of the costs and benefits from natural resource development on an intra-generational, inter-generational and international basis. 4. Relies on participatory approaches An integral part of the environmental impact assessment process refers to the opportunity for concerned citizens to express their views on natural commit to contributed user resource development. Information by concerned citizens and


digilib.uns.ac.id

environmental groups can lead to better informed decisions and may result in reduced environmental degradation. 5. Requires environmental stewardship by all levels of decision-makers. To effectively implement genuine development a government should have the broad support of industry and citizens.

Proyek reformasi hukum merupakan 'pilihan Legislatif untuk Mendorong Pembangunan Berkelanjutan‟, mengidentifikasi prinsip-prinsip berikut yang mencirikan sistem regulasi yang mencerminkan pembangunan berkelanjutan atau asli: 1. Menghormati integritas ekologi Prinsip pertama, menghormati integritas ekologi, sangat penting untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan.Sistem ekologi terdiri dari mikro-organisme, tanaman, hewan, tanah, air, udara dan komponen lainnya.Menghormati integritas ekologi ditunjukkan oleh sistem hukum yang mencegah kerusakan permanen pada air, udara, dan sumber daya tanah, dan memungkinkan 'ekosistem untuk memperbaharui diri mereka sendiri'. 2. Mendukung efisien penggunaan modal alam, diproduksi dan sosial Efisiensi penggunaan modal memfasilitasi pelestarian pilihan untuk generasi mendatang dengan menekankan perlindungan, konservasi dan efisiensi penggunaan berbagai sumber daya alam yang tidak terbarukan dan terbarukan termasuk logam, vegetasi air, dan satwa liar 3. Meningkatkan ekuitas Prinsip ketiga, ekuitas, merenungkan luas distribusi biaya dan manfaat dari pengembangan sumber daya alam atas dasar, intra-generasi antar-generasi dan internasional. 4. Bergantung pada pendekatan partisipatif Bagian integral dari proses penilaian dampak lingkungan mengacu kesempatan bagi warga yang bersangkutan untuk mengekspresikan to user sumber daya alam. Informasi pandangan mereka pada commit pengembangan


digilib.uns.ac.id

disumbangkan oleh warga yang bersangkutan dan kelompok lingkungan hidup dapat menyebabkan keputusan yang lebih baik dan dapat berakibat pada degradasi lingkungan berkurang. 5. Membutuhkan pengelolaan lingkungan oleh seluruh lapisan pengambil keputusan. Untuk secara efektif mengimplementasikan pembangunan yang sejati pemerintah harus memiliki dukungan yang luas dari industri dan warga negara.

Untuk mencegah kemerosotan lingkungan dan sumber daya alam dengan maksud agar lingkungan dan sumber daya alam tersebut tetap terpelihara keberadaan dan kemampuan dalam mendukung berlanjutnya pembangunan, maka setiap aktivitas pembangunan haruslah dilandasi oleh dasar-dasar pertimbangan pelestarian dan sumber daya alam tersebut melalui mekanisme dan system hukum lingkungan dalam apa yang disebut sebagai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). AMDAL adalah Kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Analisis Mengenai Dampak lingkungan yang sering disebut AMDAL, lahir dengan diundangkannya lingkungan hidup di Amerika Serikat yaitu National Environmental Policy Act (NEPA) pada tahun 1969. NEPA mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1970. Pasal 102 ayat (1) (c) dalam undangundang ini menyatakan, semua usulan legislasi dan aktivitas pemerintah federal yang besar yang diperkirakan akan mempunyai daampak penting terhadap lingkungan harus disertai laporan mengenai Environmental Impact Assesment ( Analisa Dampak Lingkungan) tentang usulan tersebut. NEPA 1969 merupakan suatu reaksi terhadap kerusaakan lingkungan oleh aktivitas manusia yang semakin meningkat, antara lain tercemarnya lingkungan oleh to user rusaknya habitat tumbuhan dan pestisida serta limbah industricommit daan transpor,


digilib.uns.ac.id

hewan langka, serta rendahnya nilai estetika alam (Otto Soemarwoto, 2003: 1). Berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup No.32 tahun 2009 tentang kewajiban Membuat Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) terhadap setiap rencana yang diperkirakan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup, serta tata cara penyusunan dan penilaian analisis mengenai dampak lingkungan hidup ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Menurut Keputusan Menteri Negara Lingkugan Hidup (KEPMEN-LH No. 17 Tahun 2001) prosedur AMDAL meliputi 3 (tiga) proses besar: 1. Proses penapisan wajib AMDAL 2. Proses penyusunan dan penilai KA-AMDAL. 3. Proses penyusunan dan penilaian AMDAL, RKL & RPL. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo merupakan salah satu pihak yang terlibat dalam proses penilaian dokumen AMDAL di tingkat daearah. Penilaian terhadap dokumen AMDAL itu melalui 2 (dua) tahap yaitu: 1. Tahap penilaian terhadap KA-ANDAL 2. Tahap penilaian terhadap dokumen ANDAL, RKL & RPL Kedua tahap diatas ditempuh melalui prosedur berupa pemeriksaan kelengkapan dokumen sesuai pedoman penyusunan AMDAL, menyampaikan 1 (satu) sampel dokumen ke sekretariat Komisi Penilaian Amdal Kabupaten Sukoharjo, kemudian mempersiapkan sejumlah dokumen yang telah ditetapkan dan terakhir memastikan kepastian waktu persidangan untuk penilaian oleh komisi AMDAL. Dengan

dilibatkannya

Badan

Lingkungan

Hidup

Kabupaten

Sukoharjo sebagai unsur penilai AMDAL, maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih jauh dan meneliti mengenai tanggung jawab badan lingkungan hidup terhadap AMDAL, dan menyusunnya dalam bentuk commit to user penulisan hukum dengan judul : Tanggung Jawab Badan Lingkungan


digilib.uns.ac.id

Hidup Kabupaten Sukoharjo Dalam Penilaian Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Dan Akibat Hukumnya.

B. Rumusan Masalah Perumusan masalah diperlukan guna mempermudah pelaksanaan penelitian dan memperjelas permasalahan yang hendak dibahas sehingga sasaran penelitian menjadi jelas, tegas dan terarah serta mencapai hasil yang diikehendaki. Selain itu diharapkan dapat memberikan arah pembahasan yang jelas sehingga terbentuk hubungan dengan masalah yang dibahas. Berdasarkan hal tersebut, maka masalah yang hendak diteliti dan dibahas dalam penelitian ini dapat penulis rumuskan sebagai berikut : 1. Bagaimanakah tanggung jawab Badan lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo dalam penilaian Dokumen Analisis Mengenai Dampak lingkungan dan akibat hukumnya? 2. Apakah hambatan dalam penilaian dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan serta bagaimana solusinya?

C. Tujuan Penelitian Setiap kegiatan penelitian pasti memiliki tujuan yang hendak dicari, berdasarkan latar belakang masalah serta sesuai permasalahan yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Tujuan Obyektif a. Mengetahui mengenai tanggung jawab Badan lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo dalam penilaian Dokumen Analisis Mengenai Dampak lingkungan dan akibat hukumnya. b. Mengetahui hambatan dalam penilaian dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan akibat hukumnya serta bagaimana solusinya. 2. Tujuan Subyektif commit to user


digilib.uns.ac.id

a. Untuk memperluas wawasan pengetahuan serta pemahaman penulis terhadap teori-teori mata kuliah yang telah diperoleh penulis serta mempraktekan teori-teori tersebut dalam dunia sehari-hari. b. Sebagai persyaratan dalam memperoleh gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

D. Manfaat Penelitian 1.

Secara

teoritis

kegunaan

penelitian

ini

akan

berguna

untuk

perkembangan ilmu pengetahuan dalam Hukum Lingkungan khususnya yang berhubungan dengan tanggung jawab dalam penilaian AMDAL. 2.

Secara praktis Adapun manfaat paraktis yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah: a.

Bagi Akademisi Dapat menambah pengalaman dan pengetahuan yang kelak dapat diterapkandalam dunia nyata sebagai bentuk partisipasi dalam pembangunan negaradan masyarakat Indonesia berdasarkan Pancaila dan UUD 1945 serta dalamkehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat internasional.

b.

Bagi Masayarakat Umum Diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenaitanggung jawab badan lingkungan hidup kabupaten Sukoharjo dalam penilaian dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan beserta akibat hukumnya.

c.

Bagi Pemerintah Dapat

memberikan

masukan

dalam

menyikapi

kasus-kasus

perlindungan lingkungan hidup. d.

Bagi Badan Lingkungan Hidup Diharapkan agar dapat secara objektif dalam melakukan penilaian AMDAL tanpa ada pengaruh dari pihak-pihak tertentu. commit to user


digilib.uns.ac.id

E. Metode Penelitian Metode yang bersifat ilmiah diperlukan dalam melakukan penelitian ilmiah yang bertujuan untuk mencari data mengenai suatu masalah. Metode yang bersifat ilmiah adalah suatu metode penelitian yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti sehingga data-data yang dikumpulkan dapat menjawab permasalahan yang diteliti. Istilah “metodologi” berasal dari kata “metode” yang berarti “jalan ke”, namun demikian menurut kebiasaan metode dirumuskan, dengan kemungkinan-kemungkinan sebagai berikut: 1. Suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitin dan penilaian, 2. Suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan. 1. Jenis penelitian Penulisan hukum ini termasuk jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu memperkuat teori-teori lama atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru (Soerjono Soekanto, 1986: 10). 2. Pendekatan penelitian Penulisan hukum ini menggunakan pendekatan konstruksivisme, yaitu upaya untuk memahami realitas pengalaman manusia, dan realitas itu sendiri dibentuk oleh kehidupan sosial dengan cara mengembangkan sebuah pola makna secara induktif selama proses berlangsung. 3. Jenis data Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini meliputi : a.

Data primer Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber to userdi lapangan. Data primer yang pertama atau melaluicommit penelitian


digilib.uns.ac.id

dimaksud adalah data yang diperoleh dari pihak Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo yang berkompeten untuk memberikan keterangan yang berhubungan dengan tanggung jawab penilaian AMDAL. b.

Data sekunder Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka atau sumber data sekunder. Data ini berupa keterangan dari bahan-bahan kepustakaan dari beberapa buku-buku referensi, artikel-artikel.

4. Sumber data penelitian Data pokok yang digunakan penulis dalam penelitian ini meliputi : a. Sumber data primer Sumber data primer dalam penelitian ini mencakup para pihak yang terkait secara langsung dengan permasalahan yang diteliti yang diperoleh dilokasi penelitian yaitu di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo. b. Sumber data sekunder 1) Bahan hukum primer Yaitu norma atau kaidah dasar, peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini yang menjadi bahan hukum primer antara lain : a)

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

b) Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. c)

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo No. 9 Tahun 2009 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup

2) Bahan hukum sekunder Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil seminar, pendapat dari pakar hukum yang relevan dengan penelitian ini, artikel koran dan internet serta commit to user bahan lain yang berkaitan dengan pokok bahasan.


digilib.uns.ac.id

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dann sekunder, seperti misalnya Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia dan bahan-bahan yang berkaitan dengan masalah yang ditelliti. 5. Teknik Pengumpulan Data Sebagai upaya untuk mengumpulkan data-data dari berbagai sumber diatas, penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang meliputi : a.

Studi Dokumen Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan “content analysis”.

b.

Wawancara (interview) Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan tersebut dilakukan dengan dua orang pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Lexy J. Moleong, 2009: 186). Wawancara yang dimaksud diatas dilakukan penulis dengan beberapa pihak yaitu : 1) Bapak Bambang Darminto Purwohadi, S.T., M.M. selaku Pejabat Sekretaris Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo. 2) Bapak Bambang Sri Setiyono, S.H. selaku Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo. 3) Ibu Eny Kristianti, S.T. selaku Kepala Sub bidang pengkajian kelayakan dan penegakan hukum lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo.

c.

Observasi (Pengamatan) Observasi yang dilakukan yaitu dengan cara pengamatan tidak berperanserta, dimanacommit pengamat hanya melakukan satu fungsi, yaitu to user


digilib.uns.ac.id

mengadakan pengamatan ( Lexy. J Moleong, 2009: 176). Observasi yang dimaksud yaitu penulis melakukan pengamatan langsung ke Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo.

6. Teknik Analisis Data Dalam proses analisis terdapat 3 (tiga) komponen utama, yaitu : a. Reduksi data Reduksi data merupakan komponen pertama dalam analisis yang merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan dan abstraksi data dari fieldnote. Proses ini berlangsunng terus sepanjang pelaksanaan penelitian.

b. Sajian data Sajian data merupakan suatu rakitan organisasi informasi, deskripsi dalam bentuk narasi yang memungkinkan simpulan penelitian dapat dilakukan. Sajian data selain dalam bentuk narasi kalimat, juga dapat meliputi berbagai jenis matriks, gambar atau skema, jaringan kerja kaitan kegiatan dan juga tabel sebagai pendukung narasinya.

c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi Kesimpulan akhir tidak akan terjadi sampai pada waktu proses pengumpulan data berakhir. Kesimpulan tersebut perlu diverifikasi agar mantap dan benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Dari uraian diatas dalam penelitian ini penulis menggunakan model analisis interaktif, yang dapat digambarkan sebagai berikut :

commit to user


digilib.uns.ac.id

Pengumpulan data

Reduksi data

Penyajian data

Penarikan Kesimpulan Gambar 1 : Bagan Analisis Interaktif

Model analisis interaktif ini menunjukkan, reduksi dan sajian data disusun pada waktu peneliti sudah memperoleh unit data dari sejumlah unit yang diperlukan dalam penelitian. Pada waktu pengumpulan data sudah berakhir, peneliti mulai melakukan usaha untuk menarik kesimpulan dan verifikasinya berdasarkan semua hal yang terdapat dalam reduksi maupun sajian datanya. Jika kesimpulan dirasa kurang mantap karena kurangnya rumusan dalam reduksi maupun sajian datanya, maka peneliti dapat kembali melakukan pengumpulan data yang sudah terfokus untuk mencari pendukung kesimpulan yang ada dan juga bagi pendalaman data (HB. Sutopo, 2002: 96).

F. Sistematika Penulisan Hukum BAB I PENDAHULUAN Pada awal bab ini penulis berusaha memberikan gambaran awal tentang

penelitian

yang meliputi

perumusan

masalah,

metodologi

penelitian

latar

belakang masalah,

tujuan

penelitian,

manfaat

yang

digunakan

untuk

penelitian, memberikan

pemahaman terhadap isi penelitian ini secara garis besar.

commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB II TINJAUAN PUSTAKA Dalam bab

ini diuraikan tentang kerangka teori dan kerangka

pemikiran. Kerangka teori ini meliputi tinjauan umum tentang Hukum Administrasi negara, tinjauan umum tentang Badan Lingkungan Hidup Daerah (Kabupaten/kota), tinjauan umum tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, tinjauan umum tentang tanggung jawab penilai AMDAL, dan tinjauan umum tentang teori efektifitas hukum.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Pada bab III ini penulis akan membahas mengenai deskripsi lokasi penelitian, dan tanggung jawab Badan Lingkungan Hidup Kabupaten

Sukoharjo

dalam

Penilaian

Dokumen

Analisis

Mengenai Dampak Lingkungan dan akibat hukumnya, dan hambatan yang terjadi serta solusinya.

BAB IV PENUTUP Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian iini yang berisikan kesimpulan-kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil penelitian dan saran-saran sebagai tindak lanjut dari kesimpulan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA DAFTAR GAMBAR LAMPIRAN

commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori 1. Tinjauan umum tentang hukum administrasi negara Kata “Administrasi” berasal dari bahasa latin “Administrare” yang

berarti

“to

manage”.

Derivasinya

antara

lain

menjadi

“Administratio” yang berarti besturing atau pemerintahan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, administrasi diartikan sebagai : a. Usaha dan kegiatan yang meliputi penetapan tujuan serta penetapan cara-cara penyelenggaraan pembinaan organisasi. b. Usaha dan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijaksanaan serta mencapai tujuan. c. Kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan. d. Kegiatan kantor dan tata usaha. Menurut The Liang Gie dalam Inu Kencana Syafiie (2006: 4-5) mengatakan Administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerjasama mencapai tujuuan tertentu. Sedangkan menurut Sondag P. Siagian administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Pengertian diatas dimaksudkan sebagai administrasi dalam arti luas, sedangkan dalam arti sempit adalah administrasi sebagaimana yang sering kita dengar sehari-hari, yaitu tata usaha. Menurut Edward H. Litchfield, Administrasi negara adalah suatu studi

mengenai

bagaimana

macam-macam

badan

pemerintah

diorganisir, dilengkapi dengan tenaga-tenaganya, dibiayai, digerakkan commit to userGeorge J. Gordon, administrasi dan dipimpin. Sedangkan menurut


digilib.uns.ac.id

negara dapat dirumuskan sebagai seluruh proses baik yang dilakukan organisasi maupun perseorangan yang berkaitan dengan ppenerapan atau pelaksanaan hukum dan peraturan yang dikeluarkan oleh badan legislatif, eksekutif, serta peradilan (Inu Kencana Syafiie, 2006: 32-33). Menurut GJ. Wiarda hukum administrasi hanya mempelajari sebagian dari lapangan “bestuur” yaitu bagian tentang rechstregel, rechtivormen dan rechsbeginselen yang menyelenggarakan turut serta pemerintahan dalam pergaulan sosial ekonomi yang harus disalurkan menurut sistem tertentu. Sistem itu terdiri atas petunjuk-petunjuk yaitu kaidah-laidah hukum yang memberi sanksi dalam hal pelanggaran. Kaidah-kaidah

hukum

tersebut

mengatur

hubungan

alat-alat

pemerintahan dengan individu dalam masyarakat, demikian juga hubungan-hubungan

masing-masing

alat-alat

pemerintahan

satu

terhadap yang lain. 2. Tinjauan umum tentang Badan Lingkungan Hidup Daerah (Kabupaten/kota) Dalam mengelola dan mengatasi berbagai masalah lingkungan, dalam suatu daerah (kabupaten/kota), maka terdapat suatu institusi pemerintah daerah yaitu Badan Lingkungan Hidup Kabupaten/kota. Bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh kabupaten dan kota meliputi pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri, perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi, dan tenaga kerja. Pemerintah daerah berwenang mengelola sumber daya nasional yang tersedia di wilayahnya, namun tetap memelihara kelestarian lingkungan hidup (Inu Kencana Syafiie, 2006: 129) Badan lingkungan hidup kabupaten pada dasarnya memiliki tugas pokok yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan sebagian kewenangan daerah di bidang pengelolaan lingkungan hidup serta tugas pembantuan yang ditugaskan commitkepada to userPemerintah Daerah.


digilib.uns.ac.id

Dalam kedudukannya sebagai unsur pemerintah daerah yang melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan kepala daerah, badan lingkungan hidup kabupaten memiliki tugas menyelenggarakan program pengkoordinasian dan perencanaan pembangunan di bidang lingkungan hidup, dalam artian mempersiapkan dan mengolah bahan penyusunan rencana program pembangunan lingkungan hidup, tata ruang dan pertanahann. Secara umum Badan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Penyelenggarakan kesekretariatan badan; b. Penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi dan pelaporan; c. Pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan; d. Pemantauan dan pemulihan lingkungan; e. Pematuhan hukum lingkungan dan pengembangan kapasitas; f. Penyelenggaraan sosialisasi; g. Pembinaan jabatan fungsional. Dalam

rangka

pengendalian

lingkungan

hidup

Badan

Lingkungan Hidup Daerah mempunyai kewajiban : a.

melakukan inventarisasi dan evaluasi ekonomi sumber daya alam dan lingkungan hidup;

b.

menyusun neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup serta melakukan evaluasi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali;

c.

melakukan penilaian dokumen AMDAL sesuai kewenangannya;

d.

melakukan penilaian dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL);

e.

menyusun strategi pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup;

f.

melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup;

g.

melakukan pembinaan terhadap usaha dan atau kegiatan dalam commit dan to user pengendalian pencemaran perusakan lingkungan hidup;


h.

digilib.uns.ac.id

menyediakan data atau

informasi berkaitan dengan lingkungan

hidup di daerah dan menyebarluaskannya kepada masyarakat; i.

memfasilitasi penyelesaian sengketa mengenai lingkungan hidup;

j.

memfasilitasi

pengusahaan

prasarana

dan

sarana

pembuangan/pengolahan limbah untuk industri kecil dan/atau air limbah rumah tangga; k.

melaksanakan konservasi sumber daya alam;

l.

melestarikan nilai sosial budayadan kearifan lokaldalamm rangka pelestarian fungsi lingkuungan;

m. melestarikan kawasan lindung, sumber air, situs kepurbakalaan dan cagar budaya; n.

meningkatkan kemampuan warga untuk memanfaatkan dan mengembangkan teknologi ramah lingkungan hidup;

o.

melaksanakan kajian, pendidikan dan pengembangan potensi serta permasalahan sumber daya alam dan lingkungan hidup (Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo nomor 9 tahun 2009).

3. Tinjauan umum tentang Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan “Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal” (pasal 22 Undangundang nomor 32 tahun 2009). Menurut Fola S. Ebisemiju (1993) Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau Environmental Impact Analysis (EIA) muncul sebagai jawaban atas keprihatinan tentang dampak negatif dari kegiatan manusia, khususnya pencemaran lingkungan akibat kegiatan industri pada tahun 1960-an. Sejak itu AMDAL telah menjadi alat utama untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan manajemen yang bersih lingkungan dan selalu melekat pada tujuan pembangunan yang berkelanjutan (Gatot P. Soemartono, 2004: 158) commit to user


digilib.uns.ac.id

Analisis Mengenai Dampak lingkungan merupakan kajian mengenai dampak besar dan penting untuk pengambilan keputusan suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Amdal sendiri merupakan suatu kajian mengenai dampak positif dan negatif dari suatu rencana kegiatan/proyek, yang dipakai pemerintah dalam memutuskan apakah suatu kegiatan/proyek layak atau tidak layak lingkungan. Kajian dampak positif dan negatif tersebut biasanya disusun dengan mempertimbangkan aspek fisik, kimia, biologi, sosial-ekonomi, sosial budaya dan kesehatan masyarakat (Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1999). Agar pelaksanaan AMDAL berjalan efektif dan dapat mencapai sasaran yang diharapkan, pengawasannya dikaitkan dengan mekanisme perijinan, Peraturan pemerintah tentang AMDAL secara tegas menegaskan bahwa salah satu syarat perijinan, dimana para pengambil keputusan wajib mempertimbangkan hasil studi AMDAL sebelum memberikan ijin usaha/kegiatan. AMDAL secara umum digunakan unuk mengambil keputusan tentang penyelenggaraan/pemberian ijin usaha dan/atau kegiatan. Secara garis besar proses AMDAL mencakup langkah-langkah sebagai berikut: a. Mengidentifikasi dampak dari rencana usaha dan/atau kegiatan Berdasarkan analisis ini dapat diketahui secara lebih terinci dampak negatif dan positif yang timbul dari usaha atau kegiatan tersebut, sehingga

sejak

dini

telah

dipersiapkan

langkah

untuk

menanggulangi dampak negatif dan mengembangkan dampak positifnya. b. Menguraikan rona lingkungan awal Deskripsi rona lingkungan hidup menguraikan data yang terkait atau commit to user relevan dengan dampak yang mungkin terjadi dari rencana usaha


digilib.uns.ac.id

dan/atau kegiatan. Deskripsi ini didasarkan data sekunder yang bersifat aktual dan didukung oleh hasil observasi lapangan. Dalam hal terdapat beberapa alternatif lokasi, maka uraian rona lingkungan hidup tersebut dilakukan untuk masing-masing alternatif lokasi. c. Memprediksi dampak penting Bagian ini menjelaskan metode prakiraan dampak yang digunakan untuk memprakirakan besaran dan sifat penting dampak dalam studi ANDAL untuk masing-masing dampak penting hipotetik, termasuk rumus-rumus

dan

asumsi

prakiraan

dampaknya

disertai

argumentasi/alasan pemilihan metode tersebut. d. Mengevaluasi dampak penting dan merumuskan arahan RKL/RPL. Bagian ini menguraikan metode-metode yang lazim digunakan dalam studi ANDAL untuk mengevaluasi dampak penting yang ditimbulkan oleh usaha dan/atau kegiatan terhadap lingkungan hidup secara holistik (seperti antara lain: matrik, bagan alir, overlay). Metode-metode tersebut digunakan secara triangulasi untuk digunakan sebagai: 1) dasar untuk menelaah kelayakan lingkungan hidup dari berbagai alternatif usaha dan/atau kegiatan; 2) identifikasi dan perumusan arah pengelolaan dampak penting lingkungan hidup yang ditimbulkan (Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 8 tahun 2006) Menurut Gatot P. Soemartono, dokumen AMDAL terbagi dalam beberapa komponen dokumen yang menjadi satu kesatuan rangkaian studi yang saling terkait dan tidak terpisahkan. Dokumen AMDAL terdiri dari : a. Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KAANDAL): Dokumen ini merupakan ruang lingkup dan kedalaman kajian analisis

mengenai dampak lingkungan hidup to user dilaksanakan sesuai commit hasil proses pelingkupan.

yang

akan


digilib.uns.ac.id

b. Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL): Dokumen ini memuat telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak besar dan penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan berdasarkan arahan yang telah disepakati dalam dokumen KAANDAL. c. Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) Dokumen ini memuat berbagai upaya penanganan dampak besar dan penting terhadap Lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat rencana usaha dan/atau kegiatan. d. Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Dokumen ini memuat berbagai rencana pemantauan terhadap berbagai komponen Lingkungan Hidup yang telah dikelola akibat terkena dampak besar dan penting dari rencana usaha dan/atau kegiatan.

4. Tinjauan umum tentang tanggungg jawab penilai AMDAL a. Definisi Tanggung Jawab Menurut Albert Einstein, mengatakan, "The price of greatness is responsibility" (harga sebuah kebesaran ada di tanggung jawab). Mempunyai rasa tanggung jawab adalah mutiara kehidupan. Menurut Berten, responsibility adalah keharusan seseorang sebagai mahluk rasional dan bebas untuk tidak mengelak serta memberikan penjelasan mengenai perbuatannya, secara retrosfektif atau prosfektif. Berdasarkan pengertain di atas tanggung jawab diartikan sebagai kesiapan memberikan jawaban atas tindakantindakan yang sudah dilakukan pada masa lalu atau tindakan yang akan berakibat di masa yang akan datang. Istilah “tanggung jawab (responsibility)” seringkali disama artikan dengan kewajiban atau tugas, akan tetapi sebenarnya tanggung jawab memiliki makna yang lebih luas, karena tidak hanya commit to user berupa kewajiban untuk “merespons” (menjawab; memenuhi) atas


digilib.uns.ac.id

apa yang pernah dilakukan terkait dengan keputusan, keahlian, dan kemampuan seseorang, tetapi juga kewajiban untuk “memulihkan” (restitution; pembayaran ganti rugi) terhadap kerugian yang disebabkan oleh tindakan yang pernah dilakukan. Ini berarti bahwa istilah “tanggung jawab (responsibility)” mencakup tidak hanya kewajiban untuk memenuhi atau memikul “tanggung jawab hukum” tetapi juga “tanggung jawab moral” terkait dengan tindakan, keputusan, atau keahlian (profesi) tertentu yang pernah dilakukan. Sedang, istilah “kewajiban (liability)” berarti suatu keadaan untuk melaksanakan kewajiban hukum tertentu. Dengan demikian, berarti istilah “tanggung jawab” baik dalam arti “responsibility” maupun “liability” tidak bisa dilepaskan dari makna “kewajiban” (obligation; duty). Atas dasar inilah maka bisa dimengerti apabila penggunaan istilah “tanggung jawab” sering diartikan sama dan dipertukarkan penggunaannya dengan istilah “kewajiban atau tugas”.

b. Penilai AMDAL Daerah Penilaian AMDAL akan dilakukan oleh pejabat penilai AMDAL yang sering disebut dengan komisi penilai AMDAL. Komisi Penilai AMDAL adalah komisi yang bertugas untuk menilai dokumen AMDAL. Adapun aspek-aspek yang dinilai adalah aspek kelengkapan dan kualitas kajian dalam dokumen AMDAL. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2000

tentang

Panduan

Penilaian

Dokumen

AMDAL telah

memberikan panduan tentang aspek-aspek penilaian dokumen AMDAL. Komisi tersebut di bentuk oleh Bupati/ Walikota. Dalam melaksanakan tugasnya komisi penilai dibantu oleh tim teknis komisi penilai dan sekretaris komisi penilai. Komisi penilai AMDAL daerah terdiri atas unsur-unsur : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I, instansi yang commit to user ditugasi mengendalikan dampak lingkungan, instansi yang ditugasi


digilib.uns.ac.id

mengendalikan dampak lingkungan Daerah Tingkat I, instansi yang ditugasi bidang penanaman modal daerah, instansi yang ditugasi bidang pertanahan di daerah, instansi yang ditugasi bidang pertahanan keamanan daerah, instansi yang ditugasi bidang kesehatan Daerah Tingkat I, wakil instansi pusat dan/atau daerah yang membidangi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan, wakil instansi

terkait

di

Propinsi

Daerah

Tingkat

I,

wakil

Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II yang bersangkutan, pusat studi lingkungan hidup perguruan tinggi daerah yang bersangkutan, ahli di bidang lingkungan hidup, ahli dibidang yang berkaitan, organisasi lingkungan hidup di daerah, organisasi lingkungan hidup sesuai dengan bidang usaha dan/atau kegiatan yang dikaji, warga masyarakat yang terkena dampak, serta anggota lain yang dipandang perlu (Pasal 8 Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun1999) Terdapat 3 hal utama yang perlu diperhatikan dalam pembentukan Komisi Penilai AMDAL Kabupaten/Kota yaitu: Kelembagaan, Sumber Daya Manusia dan Dana. Dari segi kelembagaan, Komisi Penilai AMDAL Daerah dapat dibentuk jika: 1) Memiliki sekretariat komisi penilai yang berkedudukan di instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan hidup di tingkat Kabupaten/Kota. Komisi penilai AMDAL akan berfungsi secara efektif. Jika lembaga yang menaungi komisi penilai mempunyai eselon yang cukup tinggi sehingga dapat melakukan koordinasi antar dinas dan instansi lain yang berkaitan dengan AMDAL 2) Adanya organisasi lingkungan/lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang lingkungan hidup yang telah lulus mengikuti pelatihan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dalam fungsinya sebagai salah satu anggota komisi penilai 3) Adanya kemudahan akses ke laboratorium yang memiliki commitcontoh to useruji kualitas sekurang-kurangnya kemampuan menguji


digilib.uns.ac.id

untuk parameter air dan udara balk laboratorium yang berada di Kabupaten/Kota maupun di ibukota propinsi terdekat Dari segi sumber daya manusia, Komisi Penilai AMDAL Daerah dapat dibentuk dengan persyaratan: 1) Tersedianya sumber daya manusia yang telah lulus mengikuti pelatihan Dasar-dasar Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup

dan/atau

Penyusunan

Analisis

Mengenai

Dampak

Lingkungan Hidup dan/atau Penilaian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup khususnya di instansi pemerintah untuk melaksanakan tugas dan fungsi komisi penilai; 2) Tersedianya

tenaga

biogeofisik-kimia,

ahli ekonomi,

sekurang-kurangnya sosial,

di

budaya,

bidang

kesehatan,

perencanaan pembangunan wilayah/daerah, dan lingkungan sebagai anggota komisi penilai dan tim teknis; Dan dari segi dana, pemerintah Kabupaten / Kota harus menyediakan dana yang memadai dalam APBD untuk pelaksanaan tugas Komisi Penilai AMDAL. Perlu ditegaskan bahwa Komisi Penilai AMDAL dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada publik, sehingga pendanaan untuk kegiatan komisi perlu disediakan oleh pemerintah. Ada tiga syarat pokok yang harus dipenuhi oleh para penilai untuk mengevaluasi dokumen AMDAL. Yakni : 1) Penilai dokumen AMDAL harus memenuhi salah satu atau lebih dari syarat berikut : a)

Sudah pernah menyusun dokumen AMDAL; dan/atau

b) Sudah memperoleh sertifikasi kursus Penyusun AMDAL (AMDAL B), kursus Penilai AMDAL atau kursus yang sejenis; dan/atau c) Berpendidikan

sarrjana/sederajat

(terutama

berlatar

belakang masalah lingkungan atau ahli dalam masalah commit to user AMDAL); dan/atau


digilib.uns.ac.id

d) merupakan

wakil

masyarakat

yang

terkena

dampak/pemerhati lingkungan. 2) Penilai harus memiliki dan menggunakan pedoman-pedoman atau panduan-panduanpenyusunan AMDAL yang berlaku, seperti antara lain : Panduan kajian aspek sosial dalam AMDAL. 3) Penilai dapat memahami maksud-maksud yang terkandunng dalam

panduan

penilaian

dokumen

AMDAL

ini

dan

menggunakannya (Nursyahid H.N, 2000: 131).

c. Tanggung Jawab Penilai AMDAL Dalam melaksanakan tugasnya, komisi penilai mempunyai kewajiban

untuk

memberikan

masukan

dan

pertimbangan-

pertimbangan sebagai dasar pengambilan Keputusan Kesepakatan Kerangka Acuan ANDAL dan Kelayakan Lingkungan. Rekomendasi tersebut harus didasarkan atas pertimbangan kesesuaian dengan kebijakan pembangunan nasional, memperhatikan kepentingan pertahanan

dan

keamanan,

kesesuaian

dengan

rencana

pengembangan wilayah dan rencana tata ruang wilayah. Komisi penilai daerah berwenang menilai analisis mengenai dampak lingkungan hidup bagi jenis-jenis usaha dan/atau kegiatan yang diluar kriteria sebagai berikut : 1) usaha dan/atau kegiatan bersifat strategis dan/atau menyangkut ketahanan dan keamanan negara; 2) usaha dan/atau kegiatan yang lokasinya meliputi lebih dari satu wilayah propinsi daerah tingkat I; 3) usaha dan/atau kegiatan yang berlokasi di wilayah sengketa dengan negara lain; 4) usaha dan/atau kegiatan yang berlokasi di wilayah ruang lautan; 5) usaha dan/atau kegiatan yang berlokasi di lintas batas negara kesatuan Republik Indonesia dengan negara lain (Pasal 11 commit to user Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1999).


digilib.uns.ac.id

5. Tinjauan umum tentang teori efektifitas hukum a. Definisi Hukum Diantara pakar hukum tidak ada keserasian pendapat tentang apa yang dimaksud dengan hukum itu. Menurut Lawrence Friedman, hukum merupakan suatu produk tuntutan sosial. Bahwa individu atau kelompok yang mempunyai kepentingan tidaklah serta merta berpaling pada pranata hukum untuk mendesakkan tuntutan mereka. Sebaliknya mereka merumuskan kepentingan mereka dalam bentuk tuntutan. Suatu tuntutan datang dari suatu keyakinan atau keinginan mengenai sesuatu yang harus terjadi untuk mewujudkan kepentingan itu. Tuntutan-tuntutan semacam itulah yang menentukan isi hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2008: 131-132). Menurut Satjipto Raharjo dalam bukunya Ilmu Hukum, „„Hukum adalah norma yang mengajak masyarakat untuk mencapai cita-cita serta keadaan tertentu, tetapi tanpa mengabaikan dunia kenyataan dan oleh karenanya ia digolongkan kedalam norma kultur‟‟ (Satjipto Rahardjo, 1996: 25). Tugas hukum adalah untuk mencapai kepastian hukum (demi adanya ketertiban) dan keadilan di dalam masyarakat. Kepastian hukum mengharuskan diciptakannya peraturan-peraturan umum atau kaidah-kaidah hukum yang berlaku umum, agar supaya tercipta suasana yang aman dan tenteram di dalam masyarakat, maka kaidahkaidah termaksud harus ditegakkan serta dilaksanakan dengan tegas. Untuk kepentingan itu, maka kaidah-kaidah hukum tersebut harus diketahui sebelumnya dengan pasti (Soerjono Soekanto, 1976: 38) b. Akibat Hukum Timbulnya suatu akibat hukum adalah dikarenakan adanya suatu perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan atau tindakan subjek hukum yang mempunyai akibat hukum, dan akibat hukum tersebut memang dikehendaki oleh subyek hukum. commit to user


digilib.uns.ac.id

Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh hukum karena adanya suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum. Terdapat tiga jenis akibat hukum, yaitu : 1) Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum tertentu. 2) Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu. 3) Adanya sanksi (Wasis SP, 1998: 52-53) c. Penegakan Hukum Menurut Mertokusumo, penegakan hukum mempunyai makna, bagaiman hukum itu harus dilaksanakan, sehingga dalam penegakan hukum tersebut harus diperhatikan unsur-unsur kepastian hukum, kemanfaatan,

dan

keadilan.

Kepastian

hukum

menghendaki

bagaimana hukumnya dilaksanakan, tanpa peduli bagaimana pahitnya (fiat justitia et pereat mundus: meskipun dunia ini runtuh hukum harus tetap ditegakkan). Hal ini dimaksudkan agar tercipta ketertiban dalam masyarakat. Masyarakat menghendaki adanya manfaat dalam pelaksanaan peraturan atau penegakan hukum lingkungan tersebut. Hukum lingkungan dibuat dengan tujuan untuk melindungi lingkungan dan memberi manfaat kepada masyarakat. Unsur ketiga adalah keadilan. Dalam penegakan hukum lingkungan, keadilan harus diperhatikan. Namun demikian hukum tidak identik dengan keadilan, karena hukum itu sifatnya umum, mengikat setiap orang, dan menyamaratakan (Gatot P. Soemartono, 2004: 65-66). Penegakkan hukum lingkungan dapat ditempuh melalui tiga alternatif, yaitu administratif, perdata dan pidana : 1) Administratif, dimulai dengan mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup/pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup, atau oleh Kepala Daerah/pejabat ditunjuk Kepala Daerah terhadap commityang to user


digilib.uns.ac.id

penaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup seperti persyaratan izin, baku mutu lingkungan, dll, sebagaimana hal ini diatur dalam Pasal 36-40 UUPLH. Ada beberapa sanksi administrasi dalam Pasal 76-83 UUPLH yang dapat dijatuhkan kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan. Pertama, paksaan pemerintahan (bestuursdwang) untuk mencegah dan mengakiri

terjadinya

pelanggaran,

atas

beban

biaya

penanggungjawab usaha dan atau kegiatan yang wewenangnya ada pada Gubernur atau Bupati/Walikota. Kedua, terhadap pelanggaran tertentu dapat dijatuhi sanksi pencabutan izin usaha dan/atau kegiatan. 2) Penegakan hukum secara perdata, dapat ditempuh melalui mekanisme ADR/diluar pengadilan) maupun di dalam pengadilan (Pasal 84 Undang-undang Perlindungan Lingkungan Hidup) oleh masyarakat secara perorangan atau melalui gugatan perwakilan (class action), dan Non Government Organization (NGO) serta instansi pemerintah yang bertanggungjawab dibidang pengelolaan lingkungan hidup untuk mewakili kepentingan masyarakat dan lingkungan hidup atas ganti kerugian dan pemulihan lingkungan hidup. 3) Undang-undang Perlindungan Lingkungan Hidup menempatkan penerapan sanksi pidana sebagai upaya yang terakhir (ultimum remedium).

Dalam

penjelasan

umum

Undang-undang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terkandung suatu prinsip yang dikenal yaitu primary jurisdiction atau disebut sebagai asas subsidiaritas. Asas ini menegaskan bahwa hukum pidana baru dapat digunakan apabila: a) sanksi bidang hukum lain, seperti sanksi administrasi dan sanksi perdata dan alternatif penyelesaian sengketa lingkungan tidak efektif; commit to user


digilib.uns.ac.id

b) tingkat kesalahan pelaku relatif berat; dan c) menimbulkan keresahan masyarakat. Hal ini berarti bahwa sarana hukum lain harus dioptimalkan terlebih dahulu, sebelum diambil tindakan secara pidana. Akan tetapi persoalan lingkungan sudah sedemikian mengkhawatirkan, sehingga menurut Hamzah ketentuan sanksi pidana terhadap pencemaran lingkungan seharusnya dirubah dari ketentuan yang sifatnya ultimum remidium, yang menganggap bahwa pelanggaran hukum lingkungan belum merupakan persoalan yang serius menjadi premium remidium yang menjadikan sanksi pidana sebagai instrumen yang diutamakan dalam menangani tindak perbuatan pencemaran atau perusakan lingkungan. Seperti yang dikemukakan oleh Joe D. Whitley and David B. Weinstein and Douglas S. Arnold and David M. Meezan dalam The Expanding Criminalization of Environmental Laws: The Recent Decisions in Hanousek, Hong, and Hansen Volume LXXVII, No. 1 That significant imprisonment and large fines are appropriate penalties for “environmental criminals,” another objective is the deterrent effect of an environmental criminal case on other companies and individuals. Many government officials and agents believe that the harsh penalties associated with environmental crimes positively affect environmentally related business decisions and, consequently, promote greater compliance with environmental laws.

Penjara yang signifikan dan denda besar tersebut merupakan hukuman yang tepat untuk "penjahat lingkungan," tujuan lainnya yaitu efek jera dari kasus pidana lingkungan terhadap perusahaan lain dan individu. Banyak pejabat pemerintah dan agen percaya bahwa sanksi-sanksi keras yang terkait dengan kejahatan lingkungan commit to userbisnis yang berhubungan dengan positif mempengaruhi keputusan


digilib.uns.ac.id

lingkungan hidup dan, akibatnya, meningkatkan kepatuhan yang lebih besar dengan Undang-undang lingkungan.

Namun di Indonesia pilihan akan jatuh pada hukum pidana jika suatu kerusakan sudah tidak dapat diperbaiki atau dipulihkan, misalnya penebangan pohon, pembunuhan terhadap binatang yang dilindungi, dsb. Perbaikan atau pemulihan kerusakan termasuk tidak dapat dilakukan secara fisik.

d. Teori Bekerjanya Hukum Sistem hukum memiliki aturan-aturan hukum atau normanorma, kesemuanya berhubungan pada sumber dan keabsahan aturan-aturan yang lebih tinggi. Hubugan-hubugan ini membentuk kelas-kelas struktur piramid dan hirarki dengan aturan norma dasar di puncaknya. Seperti Grand Theory Three Element Of Legal System yang di kemukakan oleh Lawrence M. Friedman. Menurut Lawrence M. Friedmen sistem hukum memiliki tiga komponen dasar yang saling berkaitan satu sama lain. Tiga komponen tersebut adalah substansi hukum (legal Substance), struktur hukum (legal structure), dan budaya hukum (legal culture). 1) Struktur Hukum (Legal Structure) Menurut Lawrence M. Friedman, “the structure of a system its skeletal framework; it is the permanent shape, the institutional body of the system, the tough, rigid bones that keep the process flowing within bounds”(Lawrence M. Friedmen, 1975: 14). Jadi struktur adalah kerangka atau rangkanya, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan. Lebih jelasnya struktur hukum menurut Friedmen adalah pola yang memperlihatkan tentang commit to user menurut ketentuan formalnya. bagaimana hukum itu dijalankan


digilib.uns.ac.id

Struktur ini memperlihatkan bagaimana pengadilan, pembuatan hukum dan lain- lain badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan (Satjipto Rahardjo, 1996: 154).

2) Substansi Hukum (Legal Substance) Menurut Lawrence M. Friedman, “the substance is composed of substantive rules and rules about how institutions should be have” (Lawrence M. Friedmen, 1975: 14). Jadi, yang dimaksud dengan substansi adalah aturan, norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum itu, mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup living law (hukum yang hidup), dan bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (law books). Pendapat mengenai legal Substance ini sejalan dengan pandangan Lon Fuller. Lebih dalam Lon Fuller menjelaskan mengenai substansi hukum dalam sebuah sistem hukum yang menjadi landasan dan syarat-syarat legitimasi bagi implementasi legalitas hukum, teori Fuller ini kemudian terkenal dengan principles of legality theory. Menurut Fuller, dikatakan bahwa untuk mengenal hukum sebagai suatu sistem maka ukuran tersebut diletakkannya pada 8 (delapan) asas yang dinamakannya principles of legality berikut ini: a) Suatu sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan. Yang

dimaksud

disini

adalah,

bahwa

tidak

boleh

mengandung sekedar keputusan-keputusan yang bersifat ad hoc. b) Peraturan-peraturan yang telah dibuat itu harus diumumkan. commit to user


digilib.uns.ac.id

c) Tidak boleh ada peraturan yang berlaku surut, oleh karena apabila yang demikian itu tidak ditolak, maka peraturan it tidak bisa dipakai untuk menjadi pedoman tingkah laku. Membolehkan pengaturan secara berlaku surut berarti merusak integritas peraturan yang ditujukan untuk berlaku bagi waktu yang akan datang. d) Peraturan-peraturan harus disusun dalam rumusan yang bisa dimengerti. e) Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain. f)

Peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan.

g) Tidak boleh ada kebiasaan untuk sering mengubah peraturan sehingga menyebabkan seorang akan kehilangan orientasi. h) Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan pelaksanaannya sehari-hari (Satjipto Raharjo, 1996: 51) Dari rangkaian pembahasan tersebut disimpulkan, bahwa pada dasarnya hukum mempunyai banyak fungsi dalam usahanya mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan, Oleh karena itu, dalam perumusannya sebagai hukum positif harus dipahami suatu sistem norma.

3) Kultur Hukum (Legal Culture) Menurut Lawrence M. Friedman, Legal culture is the element of social attitude and value (Lawrence M. Friedmen, 1975: 15). Sehinggadapat diartikan bahwa kultur hukum mengandung unsur nilai dan sikap sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan. Tanpa kultur hukum, maka sistem hukum itu sendiri tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. commit to user


digilib.uns.ac.id

Budaya hukum dibedakan menjadi dua macam. Pertama internal legal culture, yakni kultur hukum bagi hakim dan pengacara dan exsternal legal culture, yakni kultur hukum masyarakat pada umumnya.

commit to user


digilib.uns.ac.id

B. Kerangka Pemikiran

NKRI Pemerintah Pusat Kementrian Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup Propinsi Badan Lingkungan Hidup Daerah (Kabupaten / Kota)

Izin Usaha / atau Kegiatan Pembangunan

Penyusunan dan Penilaian AMDAL

Undang-undang No.32 Tahun 2009 Tentang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah no.27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo No. 9 Tahun 2009 Tentang Pengendalian Lingkungan Hidup

Hambatan

Pendukung

Solusi

Gambar 2

: Bagan Kerangka Pemikiran

commit to user


digilib.uns.ac.id

Keterangan Bagan :

Tujuan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti dinyatakan dalam pembukaan Undang-undangDasar 1945, ialah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk menuju terwujudnya

tujuan

nasional

tersebut

bangsa

Indonesia

melaksanakan

pembangunan secara terencana dan bertahap. Namun pembangunan ini tumbuh berkembang dengan tidak memperhitungkan pengaruhnya kepada lingkungan.

Lingkungan Hidup di Indonesia menyangkut tanah, air, dan udara dalam wilayah negara Republik Indonesia.Semua media lingkungan hidup tersebut merupakan wadah tempat kita tinggal, hidup serta bernafas.Pembangunan industri, eksploitasi hutan serta sibuk dan padatnya arus lalu lintas akibat pembangunan yang terus berkembang, memberikan dampak samping.Dampak samping tersebut berakibat pada tanah yang kita tinggali, air yang kita gunakan untuk kebutuhan hidup maupun udara yang kita hirup.Apabila tanah, air dan udara tersebut pada akhirnya tidak dapat lagi menyediakan suatu iklim atau keadaan yang layak untuk kita gunakan, maka pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup telah terjadi. Pencemaran lingkungan hidup, bukan hanya akan berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat yang ada sekarang namun juga akan mengancam kelangsungan hidup anak cucu kita kelak. Oleh karena itu baik masyarakat, maupun pemerintah berhak dan wajib untuk melindungi lingkungan hidup, Pemerintah melalui Kementrian Linngkungan Hidup secara aktif berupaya melakukan pelestrian lingkungan dan memberikan perlindungan bagi lingkungan hidup serta masyarakat yang tinggal dalam lingkungan hidup di Indonesia melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-undang No. 32 tahun 2009 adalah suatu produk pemerintah untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup sekaligus memberi perlindungan hukum bagi masyarakat agar selalu dapat terus hidup dalam lingkungan hidup yang sehat.

commit to user


digilib.uns.ac.id

Meskipun kesadaran terhadap lingkungan hidup di Indonesia sekarang ini semakin membaik, tetapi masih dalam tingkatan yang masih sangat rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Hal ini di butkikan dengan gencarnya isu-isu lingkungan yang mulai banyak dipublikasikan di media massa, salah satunya adalah tentang analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) suatu usaha dan/ kegiatan yang memiliki dampak penting. AMDAL digunakan sebagai syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang. Keputusan kelayakan lingkungan hidup suatu usaha dan atau kegiatan yang diterbitkan pejabat yang berwenang tersebut wajib dilampirkan pada permohonan izin melakukan usaha.Dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup terdapat ketentuan yang wajib dipatuhi oleh pemrakarsa atau pemohon yaitu rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan dari usaha atau kegiatan itu. Selain itu AMDAL juga sebagai alat evaluasi apakah suatu rencana usaha atau kegiatan dapat dilaksanakan atau tidak. Untuk menyusun studi AMDAL pemrakarsa dapat meminta jasa konsultan untuk menyusun AMDAL. Anggota penyusun ( minimal koordinator pelaksana) harus bersertifikat penyusun AMDAL (AMDAL B). Sedangkan anggota penyusun lainnya adalah para ahli di bidangnya yang sesuai dengan bidang kegiatannya. Sedangkan penilaian dokumen AMDAL dilakukan oleh Komisi Penilaian AMDAL Pusat yang berkedudukan di Badan Penilai AMDAL. Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 memberikan dasar hukum Penyusunan dan Penilaian AMDAL yang di dukung oleh paket keputusan menteri lingkungan hidup tentang jenis usaha dan/ atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL. Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1999 maka suatu hal yang lebih di tekankan dalam Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1999 adalah keterbukaan informasi dan peran serta masyarakat, selain itu terjadi perubahan dimana semua Komisi AMDAL Pusat dihapuskan dan diganti dengan satu Komisi Penilai Pusat yang ada di Bapedal. Sedangkan didaerah yaitu Provinsi dan Kabupaten/Kota commit to satu userunsur penilai dalam keanggotaan mempunyai Komisi Penilai Daerah. Salah


digilib.uns.ac.id

komisi penilai AMDAL daerah (Kabupaten/Kota) yaitu instansi yang bertugas mengendalikan dampak lingkungan yang dalam penulisan hukum ini adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo. Kabupaten Sukoharjo telah memiliki suatu produk hukum guna menunjang keberhasilannya dalam pengendalian lingkungan hidup serta membantu Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo dalam melakukan penilaian terhadap dokumen AMDAL yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo No. 9 Tahun 2009 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup. Dalam melakukan penilaian dokumen AMDAL tentunya Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo tidak lepas dari adanya beberapa hambatan, baik hambatan secara internal maupun eksternal.

commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian 1. Keadaan Geografis Kabupaten Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo merupakan kabupaten terkecil kedua di Jawa Tengah dengan luas 46.666 Ha atau sekitar 1.43% dari luas wilayah propinsi Jawa Tengah. Terdapat 12 kecamatan dengan kecamatan yang terluas yaitu Kecamatan polokarto yaitu 6.218 Ha (13%), sedangkan yang paling kecil adalah Kecamatan Kartasura dengan luas wilayah 1.923 Ha (4%) dari luas Kabupaten Sukoharjo. Letak Kabupaten Sukoharjo jika dihitung dari Meredian Greenwich berada diantara 7o 32‟ 17”-7o 49‟ 32” Lintang Selatan dan 110o 42‟ 06.79”-110o 57‟ 33,7” Bujur Timur. Ketinggian wilayah Kabupaten Sukoharjo yaitu antara 80-125m diatas permukaan laut yang dilewati sungai Bengawan solo dengan arah aliran sungai 35 Km. Kabupaten Sukoharjo berbatasan dengan : a. Sebelah Utara

: Kota Surakarta dan Kabupaten Karanganyar.

b. Sebelah Timur

: Kabupaten Karanganyar.

c. Sebelah Selatan

: Kabupaten Gunung Kidul dan Kabupaten Wonogiri.

d. Sebelah Barat

: Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Klaten.

2. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo merupakan lembaga teknis daerah sebagai unsur pendukung tugas Bupati yang memiliki tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup. commit to user


digilib.uns.ac.id

Dalam melaksanakan tugas pokoknya Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo menyelenggarakan fungsi antara lain sebagai berikut : a. Merumuskan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup; b. Memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo memiliki strategi

pengembangan

pembangunan

sumber

daya

alam

dan

lingkungan hidup Kabupaten Sukoharjo yang diarahkan pada upaya dan proses pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu terhadap unsurunsur lingkunga hidup yang meliputi : sumber daya manusia, sumber daya hayati dan non hayati, serta sumber daya buatan untuk melestarikan lingkungan hidup yang lebih dinamis. Kebijakan umum yang berkaitan dengan upaya pengelolaan lingkungan

hidup

meliputi

:

upaya

penataan,

pengembangan,

pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumber-sumber daya, terutama sumber daya alam hayati dan non hayati sebagai unsur lingkungan hidup. Kebijakan tersebut meliputi : a. Peningkatan kesadaran masyarakat dan dunia usaha tentang arti pentingnya kelestarian dan fungsi lingkungan hidup bagi kehidupan manusia. b. Peningkatan peran aktif dari semua pihak dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan guna memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, baik untuk generasi sekarang maupun yang akan datang. c. Pengendalian dan pengaturan tata ruang yang mantap untuk mencegah dan menghindari penggunaan lahan produktif dan pencegahan kerusakan lingkungan yang dapat mengganggu stabilitas commit to user ekosistem secara keseluruhan.


digilib.uns.ac.id

d. Dibentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pengendalian Lingkungan Hidup. 3. Struktur

Organisasi

Badan

Lingkungan

Hidup

Kabupaten

Sukoharjo Berdasarkan wawancara dengan Bapak Bambang Darminto selaku pejabat sekretaris pada Badan Lingkungan Hidup kabupaten Sukoharjo bahwa struktur organisasi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut :

KEPALA

Jabatan Fungsional

Sub. Bag. Program

Bidang Pengkajian dan Penegakan Hukum Lingkungan

Sekretariat

Sub. Bag. Keuangan

Bidang Pengembangan Kapasitas Pengendalian Kerusakan dan Konservasi Lingkungan

Sub.Bag.Umum dan Kepegawaian

Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan

Sub. Bid. Pengkajian Kelayakan dan Penegakan Hukum

Sub. Bid. Pengembangan Kapasitas dan Pelayanan Masyarakat

Sub. Bid. Pengendalian Pencemaran Air

Sub. Bid. Penerapan Sistem Manajemen Laboratorium Lingkungan

Sub. Bid. Pengendalian Kerusakan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Sub. Bid Pengendalian Pencemaran Udara, Limbah Padat dan B3

Gambar 3 : Bagan Struktur Jabatan atautoOrganisasi Badan Lingkungan Hidup commit user


digilib.uns.ac.id

Adapun penjabaran tugas pokok pelayanan organisasi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo adalah sebagai berikut : a. Kepala Badan 1) Merumuskan kebijakan di bidang

lingkungan hidup sesuai

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2) Membina pelaksanaan kegiatan di bidang lingkungan hidup. 3) Menyelenggarakan pelayanan umum sesuai prosedur yang telah ditetapkan secara mudah, cepat, dan tepat. 4) Mengendalikan seluruh kegiatan bidang lingkungan hidup. b. Sekretariat 1) Menyiapkan rumusan strategis program dan kegiatan dalam rangka penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. 2) Melaksanakan pelayanan pengelolaan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, kearsipan, perpustakaan, dan perlengkapan rumah tangga Badan Lingkungan Hidup. 3) MElaksanakan koordinasi dalam rangka penyusunan LKPJ Bupati, LPPD, dan LAKIP BLH. 4) Melaksanakan

bimbingan

teknis

fungsi-fungsi

pelayanan

administrasi perkantoran.

c. Sub Bagian Program 1) Menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), DPA penetapan dan perubahan. 2) Menghimpun, meneliti, dan mengkoreksi bahan usulan dan laporan program dan kegiatan dari sekretariat

dan

masing-

masing bidang di BLH. 3) Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan operasional untuk pengendalian. commit to user


digilib.uns.ac.id

4) Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan LKPJ Bupati, LPPD, dan LAKIP BLH.

d. Sub Bagian Keuangan 1) Melaksanakan pengelolaan, mengkoordinasikan, menyiapkan bahan proses pencairan dana dan pelayanan administrasi keuangan. 2) Meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) langsung pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). 3) Meneliti kelengkapan SPP-Uang Persediaan (IP), SPP-GU, SPPTU, SPP-Gaji dan Tunjangan PNS lainnya. 4) Melaksanakan verifikasi SPP dan menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM). 5) Melaksanakan akuntansi yang meliputi

Jurnal Umum, Buku

Besar, dan Buku Besar Pembantu. 6) Menyiapkan laporan keuangan yang meliputi laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). 7) Melaksanakan koordinasi terhadap kegiatan lain yang berkaitan dengan keuangan

yang dilaksanakan oleh

Bidang-bidang

dilingkungan BLH. 8) Menyusun

laporan

evaluasi

atas

pelaksanaan

tugas-tugas

pengelolaan keuangan BLH berdasarkan data yang terkumpul dari bidang-bidang dilingkungan BLH. 9) Menyelesaikan perhitungan Anggaran setiap tahun yang menjadi beban BLH.

e. Sub Bagian Umun dan Kepegawaian 1) Menyiapkan bahan dalam rangka pelayanan urusan administrasi commit to user umum, organisasi, dan tata laksana, pengurusan rumah tangga,


digilib.uns.ac.id

perlenkapan, dokumentasi, perpustakaan, dan kearsipan, serta pengelolaan administrasi kepegawaian. 2) Merencanakan dan melaksanakan pengadaan barang untuk keperluan rumah tangga BLH. 3) Melaksanakan inventarisasi barang untuk tertib administrasi barang serta melaksanakan pemeliharaan barang inventaris. 4) Membuat

laporan

rutin

data

kepegawaian,

Daftar

Urut

Kepangkatan (DUK) dan Daftar Nominatif Pegawai. 5) Menyiapkan berkas usulan mutasi, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, Diklat pegawai dan urusan kepegawaian lainnya.

f. Bidang Pengkajian Kelayakan dan Penegakan Hukum Lingkungan 1) Merumuskan kebijakan di bidang Pengkajian Kelayakan dan Penegakan

Hukum,

Penerapan

Sistem

Manajemen

dan

laboratorium lingkungan. 2) Membina pelaksanaan kegiatan operasional Pengkajian kelayakan dan Penegakan Hukum, Penerapan Sistem Manajemen dan laboratorium lingkungan. 3) Menyelenggarakan kegiatan operasional Pengkajian kelayakan dan Penegakan Hukum, Penerapan Sistem Manajemen dan laboratorium lingkungan. 4) Mengevaluasi

pelaksanaan kegiatan operasional di bidang

Pengkajian kelayakan dan Penegakan Hukum, Penerapan Sistem Manajemen dan laboratorium lingkungan.

g. Sub Bidang Pengkajian Kelayakan dan Penegakan Hukum Lingkungan 1) Menyusun rencana program operasional dan pengendalian penyelenggaraan pengkajian kelayakan dan penegakan hukum lingkungan. commit to user


digilib.uns.ac.id

2) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi seluruh jenis usaha dan/atau kegiatan di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL dalam wilayah kabupaten. 3) Melaksanakan penilaian AMDAL , pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL dan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan sesuai dengan standart, norma, prosedur yang berlaku. 4) Memberikan rekomendasi kelayakan lingkungan baik AMDAL maupun UKL-UPL. 5) Melaksanakan

pemantauan,

penataan

terhadap

perjanjian

Internasional, pengendalian pelaksanaan konvensi dan protokol di bidang pengendalian dampak lingkungan. 6) Melaksanakan pemantauan, pengawasan, dan penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati. 7) Menetapkan

kebijakan

pemantauan,

pengendalian,

dan

perlindungan terhadap lapisan Ozon dan perubahan iklim sesuai ketentuan yang berlaku.

h. Sub Bidang Penerapan Sistem Manajemen dan Laboratorium Lingkungan 1) Menyediakan laboratorium lingkungan sesuai kebutuhan daerah. 2) Menganalisis semua limbah padat, limbah cair, dan limbah udara. 3) Mengembangkan manajemen sistem informasi dan pengelolaan data base keanekaragaman hayati. 4) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan sistem manajemen lingkungan, ekolabel, produksi bersih dan teknologi berwawasan lingkungan yang mendukung pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan. commit to user


digilib.uns.ac.id

i. Bidang Pengembangan Kapasitas Pengendalian Kerusakan dan Konservasi Lingkungan 1) Merumuskan kebijakan di bidang Pengembangan kapasitas dan pelayanan masyarakat dan pengendalian kerusakan dan observasi sumber daya alam. 2) Membina pelaksanaan kegiatan operasional

Pengembangan

kapasitas dan pelayanan masyarakat dan pengendalian dan konservasi sumber daya alam. 3) Menyelenggarakan kegiatan operasional di bidang Pengembangan kapasitas dan pelayanan masyarakat dan pengendalian dan konservasi sumber daya alam. 4) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan operasional Pengembangan kapasitas dan pelayanan masyarakat dan pengendalian dan konservasi sumber daya alam.

j. Sub Bidang Pengembangan Kapasitas dan Pelayanan Masyarakat 1) Membina pelaksanaan kegiatan operasional dan pengawasan penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Standar Kompetensi personil pengelolaan lingkungan hidup. 2) Membina pelaksanaan kegiatan operasional dan pengawasan penerapan instrument ekonomi dalam pengolahan sumber daya alam. 3) Membina pelaksanaan kebersihan lingkungan, dan pengembangan sistem manajemen pengelolaan sampah rumah tangga.

k. Sub Bidang Pengendalian Kerusakan dan Konservasi Sumber Daya Alam 1) Menetapkan criteria teknis baku kerusakan lingkungan dan penanggulangan kebakaran hutan. commit to user


digilib.uns.ac.id

2) Melaksanakan operasional pengendalian dan penanggulangan kebakaran hutan /lahan, pengawasan atas pengendalian kerusakan hutan/lahan. 3) Melaksanakan operasional pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan. 4) Menetapkan kriteria baku penetapan lahan untuk kegiatan pertanian, perkebunan, dan/atau hutan tanaman. 5) Melaksanakan pengawasan atas pengendalian kerusakan lahan akibat kegiatan berdampak. 6) Menetapkan kondisi lahan/tanah. 7) Mengendalikan kerusakan lahan dan/atau tanah akibat bencana, penanggulangan kerusakan tanah untuk produksi Biomassa, penetapan kawasan yang beresiko bencana. 8) Melaksanakan

koordinasi

dalam

perencanaan

konservasi

keanekaragaman hayati, dan melaksanakan kebijakan konservasi keanekaragaman hayati.

l. Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan 1) Merumuskan kebijakan di bidang pencemaran lingkungan. 2) Membina

pelaksanaan

kegiatan

operasional

pengendalian

pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, limbah padat dan limbah berbahaya dan beracun (B3). 3) Menyelenggarakan kegiatan operasional dibidang pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, limbah padat dan limbah berbahaya dan beracun (B3) 4)Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan operasional pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, limbah padat dan limbah berbahaya dan beracun (B3)

commit to user


digilib.uns.ac.id

m. Sub Bidang Pengendalian Pencemaran Air 1) Melaksanakan operasional kegiatan penetapan kelas air pada sumber air, pemantauan kualitas air pada sumber air, pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. 2) Melaksanakan pengawasan terhadap penataan persyaratan yang tercantum dalam izin pembuangan air limbah ke air atau ke sumber air, dan penerapan uang paksa terhadap pelaksanaan penanggulangan pencemaran air pada keadaan darurat. 3) Melaksanakan

pengaturan

pengelolaan

kualitas

air

dan

pengendalian pencemaran air. 4) Memberikan pelayanan perizinan pembuangan air limbah ke air atau ke sumber air, pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah.

n. Sub Bidang Pengendalian Pencemaran Udara, Limbah Padat dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun 1) Melaksanakan koordinasi dan pemantauan kualitas udara, ambient, emisi sumber bergerak dan tidak bergerak, pengujian emisi gas buang dan kebisingan kendaraan bermotor lama secara berkala. 2) Melaksanakan pengawasan terhadap penataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran udara dari sumber bergerak dan tidak bergerak. 3) Melaksanakan pemantauan kualitas udara ambient dalam ruangan, pemantauan dampak deposi asam. 4) Melaksanakan pengawasan pelaksanaan pengolahan limbah B3, izin pengumpulan limbah B3, pengawasan pemulihan akibat pencemaran limbah B3, penanggulangan kecelakaan pengolahan limbah B3 dan pelaksanaan sistem tanggap darurat. 5) Melaksanakan pelayanan pemberian izin lokasi pengolahan dan commitlimbah to userB3. penyimpanan sementara


digilib.uns.ac.id

4. Wewenang, Tanggungjawab dan Kewajiban Badan Lingkungan Hidup

Kabupaten Sukoharjo Dalam Rangka Pengendalian

Lingkungan Hidup Pengendalian lingkungan hidup merupakan upaya atau kegiatan oleh Badan Lingkungan Hidup dalam melaksanakan pencegahan dan/atau penanggulangan dan/atau pemulihan pencemaran, mulai dari perencanaan, penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemulihan, pengawasan, pemeliharaan dan monitoring, evakuasi dan pengawasan serta penataan lingkungan yang bersih, sehat, nyaman dan terhindar dari pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Adapun wewenang dan tanggungjawab Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo dalam pengendalian lingkungan hidup meliputi : a. Wewenang Badan Lingkungan hidup Kabupaten Sukoharjo dalam pengendalian lingkungan hidup : 1) Menetapkan

kebijakan

pengendalian

lingkungan

hidup

berdasarkan kebijakan nasional pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kearifan lokal

yang hidup dan

berkembang. 2) Menetapkan kelayakan kajian lingkungan hidup suatu rencana usaha dan/atau kegiatan. 3) Menerbitkan dan mencabut perizinan di bidang lingkungan hidup. 4) Membentuk komisi penilai AMDAL. 5) Menerbitkan rekomendasi AMDAL sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 6) Menerbitkan rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL). 7) Membentuk tim penanganan kasusu lingkungan hidup. 8) Melakukan pengawasan penaatan. commit to user


digilib.uns.ac.id

9) Memerintahkan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan lingkungan hidup. 10) Melakukan

upaya-upaya

pengendalian

lingkungan

hidup

berdasarkan arahan, pedoman, supervisi dan pengawasan dari pemerintah dan atau pemerintah propinsi. 11) Melakukan

penegakan hukum sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. 12) Mengembangkan

kerjasama

dan

kemitraan

dalam

penyelenggaraan pengendalian lingkungan hidup dengan pihak ketiga dan/atau pihak luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Tanggungjawab Badan Lingkungan hidup Kabupaten Sukoharjo dalam pengendalian lingkungan hidup : 1) Melaksanakan kebijaksanaan pengendalian lingkungan hidup berdasarkan kebijakan nasional. 2) Melaksanakan pengendalian terhadap pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. 3) Memfasilitasi dan mengembangkan teknologi yang ramah lingkungan. 4) Meningkatkan kepedulian masyarakat dalam penanganan dan pelestarian alam.

c. Kewajiban Badan Lingkungan hidup Kabupaten Sukoharjo dalam pengendalian lingkungan hidup : 1) Melakukan inventarisasi dan evaluasi ekonomi sumber daya alam dan lingkungan hidup. 2) Menyusun neraca sumber day alam dan lingkungan hidup serta melakukan evaluasi sekurang-kurangnya satu tahun sekali. commit to user AMDAL sesuai kewenangannya. 3) Melakukan penilaian dokumen


digilib.uns.ac.id

4) Melakukan penilaian dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL). 5) Menyusun strategi pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. 6) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. 7) Melakukan pembinaan terhadap usaha dan/atau kegiatan dalam pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. 8) Menyediakan data atau informasi berkaitan dengan lingkungan hidup di daerah dan menyebarluaskannya kepada masyarakat. 9) Memfasilitasi penyelesaian sengketa mengenai lingkungan hidup. 10) Memfasilitasi

pengusahaan

prasarana

dan

sarana

pembuangan/pengolahan limbah untuk industri kecil dan/atau air limbah rumah tangga. 11) Melaksanakan konservasi sumber daya alam terbaharui dan tidak terbaharui. 12) melestarikan nilai sosial budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan. 13) Melestarikan kawasan, sumber air, situs kepurbakalaan dan cagar budaya. 14) Meningkatkan kemampuan warga untuk memanfaatkan dan mengembangkan teknologi ramah lingkungan. 15) Melaksanakan kajian, pendidkan dan pengembangan potensi serta permasalahan suumber daya alam dan lingkungan hidup.

commit to user


digilib.uns.ac.id

B. Tanggung Jawab Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo dalam Penilaian Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Dan Akibat Hukumnya 1. Proses Penyusunan AMDAL Pemahaman mengenai prosedur penyusunan AMDAL akan sangat membantu kelancaran penyelesaian AMDAL, sekaligus juga meningkatkan kualitas kajian dan pengelolaan lingkungan. Berdasarkan Panduan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Di Indonesia dan keterangan dari Ibu Eny Kristianti, bahwa peyusunan dokumen AMDAL antara lain meliputi : a. Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL) Kerangka Acuan adalah ruang lingkup studi Analisis Dampak Lingkungan yang merupakan hasil pelingkupan bertujuan untuk : 1) Merumuskan lingkup dan ruang studi ANDAL 2) Mengarahkan studi ANDAL agar berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan biaya, tenaga dan waktu yang tersedia. Dokumen KA-ANDAL memiliki fungsi antara lain sebagai berikut : 1) Sebagai rujukan bagi pemrakarsa, instansi yang bertanggung jawab yang membidangi rencana usaha atau kegiatan, dan penyusunan studi ANDAL tentang lingkup dan kedalaman studi ANDAL yang akan dilakukan. 2) Sebagai salah satu bahan rujukan bagi penilaian dokumen ANDAL untuk mengevaluasi hasil studi ANDAL Manfaat dari adanya penyusunan Kerangka Acuan ANDAL adalah : 1) Kerangka pekerjaan

Acuan

menggambarkan

yang

disepakati

ruang

bersama

lingkup

oleh

pihak

sesuatu yang

berkepentingan. Dengan disepakatinya ruang lingkup pekerjaan tersebut maka semua pihak akan berpegang pada Kerangka Acuan commit to user tersebut, baik dalam proses pelaksanaan pekerjaan maupun dalam


digilib.uns.ac.id

evaluasinya. Semua pihak dalam hal ini adalah pihak pemrakarsa, konsultan penyusun, komisi AMDAL, tim teknis dan instansi teknis yang bertanggung jawab. 2) Kerangka Acuan sangat berguna untuk mempercepat proses penyelesaian penusunan AMDAL.

b. Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) Dokumen Analisis Dampak Lingkungan merupakan uraian prakiraan dan evaluasi dampak penting yang teridentifikasi dalam pelingkupan dan tertera dalam Kerangka Acuan , sehingga ANDAL hanya terfokus pada dampak penting saja. Sedangkan untuk dampak yang tidak penting akan diabaikan. Tujuan

dari

penyusunan

Dokumen

Analisis

Dampak

Lingkungan (ANDAL) yaitu : 1) Mengemukakan

masukan

penting

yang

bermanfat

bagi

pengambilan keputusan, perencanaan dan pengelolaan rencana usaha atau kegiatan; 2) Mempermudah semua pihak dalam memahami isinya, termasuk masyarakat, dan mempermudah bagi pemuatan dalam media masa, bila dipandang perlu. 3) Memuat uraian singkat tentang : a) Rencana kegiatan atau usaha dengan berbagai kemungkinan dampak pentingnya. Baik pada tahap pra konstruksi, kontruksi maupun pasca kontruksi. b) Keterangan mengenai kemungkinan adanya kesenjangan data informasi serta berbagai kekurangan dan keterbatasan, yang dihadapi selama menyusun ANDAL. c) Hal lain yang dipandang sangat perlu untuk melengkapi ringkasan Dalam Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) ada 5 (lima) commit userdilaksanakan sebagai berikut : tahapan kegiatan utama yangtoakan


digilib.uns.ac.id

1) Pengumpulan Data dan Informasi tentang : a) Komponen rencana kegiatan Data yang dikumpulkan adalah data tentang berbagai aktivitas rencana kegiatan baik pada pra kontruksi, kontruksi maupun pasca kontruksi. Pemilihan data yang dikumpulkan tersebut harus mengutamakan data yang berkaitan langsung dengan berbagai dampak yang mungkin akan timbul apabila rencana kegiatan tersebut akan dilaksanakan nantinya. b) Komponen rona lingkungan awal Data

yang

dikumpulkan

terutama

komponen

lingkungan (biogeofisik, sosial ekonomi, sosial budaya dan kesehatan masyarakat), yang akan mengalami dampak akibat rencana kegiatan maupun yang dapat mempengaruhi terhadap rencana kegiatan tersebut. 2) Proyeksi Perubahan Rona Lingkungan Awal Rona lingkungan awal merupakan kondisi lingkungan sesuai hasil analisis data lingkungan yang dikumpulkan sebelum ada kegiatan. Rona lingkungan awal ini akan mengalami perubahan akibat adanya rencana kegiatan apabila telah dilaksanakan nantinya. Besarnya perubahan lingkungan ini perlu diketahui menurut ruang dan waktu bagi kepentingan evaluasi maupun penanganan. 3) Evaluasi Dampak Penting Pada tahap evaluasi dampak penting ini, uraian yang disajikan meliputi hal-hal berikut ini : a) Evaluasi dampak penting yang bersifat holistik terhadap seluruh dampak yang diperkirakan. Seperti misalnya dampak positif maupun dampak negatif dianalisis sebagai satu kesatuan yang saling terkait dan pengaruh mempengaruhi sehingga akan diketahui pertimbangannya. commit to user


digilib.uns.ac.id

b) Hubungan sebab akibat antara rencana kegiatan dengan rona lingkungan. Setiap rencana kegiatan apabila telah dilaksanakan akan

menimbulkan

dampak

yang berbeda

pada

rona

lingkungan yang berbeda. c) Ciri dampak penting, pada bagian ini yang perlu dikemukakan adalah sifat-sifat sesuatu dampak. d) Luas penyebaran dampak penting, sesuatu dampak mungkin akan mengenai sesuatu daerah yang sempit atau mungkin akan sangat luas. e) Cara pendekatan dalam penanganan dampak, hal ini memuat cara penanganan dampak yang mungkin akan terjadi, baik dari segi ekonomi, teknologi maupun instansi. Dari segi ekonomi misalnya dengan bantuan, untuk menanggulangi masalah lingkungan.

Dari

segi

teknologi

adalah

dengan

cara

membatasi, mengisolasi atau menetralisasi terhadap bahan berbahaya dan bahan beracun. Dari segi instansi misalnya dengan memperluas sistem pengelolaan agar hal yang menyangkut penanggulangan masalah lingkungan dengan jalan merangsang

kerjasama

dengan

berbagai

pihak

untuk

meningkatkan pengawasan dan lain sebagainya. 4) Alternatif Pengelolaan dan Pemantauan lingkungan Uraian ini akan memuat hal-hal sebagai berikut : a) Komponen lingkungan terkena dampak, sumber dampak, tolak ukur dan bobot dampak untuk kepentingan pengelolaan maupun pemantauan lingkungan. b) Metode pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang mencakup faktor biogeofisik-kimia, sosial ekonomi, sosial budaya dan kesehatan masyarakat. c) Saat

pengelolaan

dan

pemantauan

lingkungan

akan

dilaksanakan frekwensi kekerapannya menurut ruang dan commit to user waktu.


digilib.uns.ac.id

d) Pelaksanaan yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan. c. Rencana Pengelolaan Lingkungan Dokumen merupakan

Rencana

dokumen

Pengelolaan

yang memuat

Lingkungan

upaya-upaya

(RKL)

mencegah,

mengendalikan dan menanggulangi dampak penting lingkungan yang bersifat negatif dan meningkatkan dampak positif yang timbul sebagai akibat dari suatu rencana usaha atau kegiatan. Dalam pengertian tersebut upaya pengelolaan lingkungan mencakup empat kelompok aktivitas antara lain : 1) Pengelolaan lingkungan yang bertujuan untuk menghindari atau mencegah dampak penting yang bersifat negatif melalui pemilihan atas alternatif, tata letak lokasi dan rencana bangun proyek. 2) Pengelolan lingkungan yang bertujuan untuk menanggulangi, meminimalisasi atau mengendalikan dampak negatif baik yang timbul di saat usaha atau kegiatan beroperasi, maupun hingga saat usaha atau kegiatan terakhir. 3) Pengelolaan lingkungan yang bersifat meningkatkan dampak positif sehingga dampak tersebut dapat memberikan manfaat yang lebih besar baik kepada pemrakarsa maupun pihak lain terutama masyarakat yang turut menikmati dampak positif tidak hanya pada manfaat ekonomi saja. 4) Pengelolaan lingkungan yang bertujuan memulihkan atau merehabilitasi fungsi-fungsi tertentu ekosistem yang terkena dampak penting negatif sebagai kompensasi atas sumber daya tidak dapat pulih, hilang atau rusak sebagai akibat usaha atau kegiatan. Mengingat dokumen AMDAL merupakan bagian dari studi kelayakan, maka dokumen RKL hanya akan bersifat memberikan commit to user pokok-pokok arahan, prinsip-prinsip atau persyaratan untuk


digilib.uns.ac.id

mencegah/mengendalikan dampak. Akan tetapi apabila dipandang perlu dapat dilengakapi dengan acuan literatur tentang rancangan bangunan untuk pencegahan dan pengendalian dampak.

d. Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Yang dimaksud dengan pemantauan adalah pengukuran berdasarkan waktu atau suatu pengukuran yang berulang-ulang pada waktu-waktu tertentu. Sehingga pengertian dari pemantauan lingkungan adalah pengulangan pengukuran pada komponenkomponen atau parameter lingkungan pada waktu-waktu tertentu. Pemantauan lingkungan dapat digunakan untuk memahami fenomena-fenomena yang terjadi pada tingkatan, mulai dari tingkat proyek sampai ke tingkat kawasan atau bahkan regional, tergantung pada skala keacuhan terhadap isu lingkungan yang timbul. Disamping skala keacuhan, ada 2 kata kunci yang membedakan

pemantauan

merupakan

suatu

kegiatan

yang

berorientasi pada data sistematik, berulang dan terencana.dengan demikian kegiatan pemantauan sangat berbeda dengan pengamatan yang bersifat acak dan sesaat. Ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam penyusunan dokumen rencana pemantauan lingkungan, antara lain adalah : 1) Komponen/parameter lingkungan yang dipantau hanyalah yang mengalami perubahan mendasar, atau terkena dampak penting. Dengan demikian tidak seluruh komponen lingkungan yang harus dipantau, hal-hal yang dipandang tidak penting atau tidak relevan tidak perlu dipantau. 2) Uraian tentang keterkaitan yang akan dijalin antara dokumen ANDAL, RKL dan RPL. Aspek-aspek yang dipantau perlu memperhatikan benar dampak penting yang dinyatakan dalam commit to user


digilib.uns.ac.id

ANDAL, dan sifat pengelolaan dampal lingkungan yang dirumuskan dalam dokumen RKL. 3) Pemantauan dapat dilakukan pada sumber penyebab dampak dan atau terhadap komponen lingkungan yang terkena dampak. 4) Pemantauan lingkungan harus layak secara ekonomi walau aspekaspek yang akan dipantau telah dibatasi pada hal-hal yang penting saja, namun biaya yang dikeluarkan untuk pemantauan perlu diperhatikan

mengingat

kegiatan

pemantauan

senantiasa

berlangsung sepnjang usia, usaha atau kegiatan. 5) Rencana pengumpulan dan analisis data serta aspek-aspek yang akan dipantau, mencakup hal : a) Jenis data yang dikumpulkan b) Lokasi pemantauan c) Frekwensi dan jangka waktu pemantauan d) Metode pengumpulan data

6) Dokumen

RPL

lingkungan,

yang

perlu

memuat

dimaksud

kelembagaan

disini

adalah

pemantauan

instansi

yang

bertanggung jawab sebagai penyandang dana pemantauan, pelaksanaan pemantauan, penggunaan hasil pemantauan dan pengawasan kegiatan pemantauan.

2. Proses Penilaian Dokumen AMDAL Dari Panduan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Di Indonesia pula dapat penulis ketahui, bahwa proses penilaian dokumen KA-ANDAL, ANDAL, RKL dan RPL secara formal dilakukan dalam sidang Komisi Penilai AMDAL Pusat yang berkedudukan di BAPEDAL untuk

menilai dokumen AMDAL dari usaha dan/atau

kegiatan yang bersifat strategis, lokasinya melebihi satu propinsi, berada di wilayah sengketa, berada di ruang lautan, dan/ atau lokasinya commit Indonesia to user dengan negara lain. Jika dalam dilintas batas negara Republik


digilib.uns.ac.id

suatu dokumen AMDAL terdapat ketidaksiapan, ketidaklengkapan maupun rendahnya kualitas dokumen yang diserahkan untuk dinilai akan menghambat proses penilaian, karena Komisi Penilai tidak dapat segera mengambil keputusuan. Beberapa faktor yang dapat mempercepat keseluruhan proses penilaian, sekaligus meningkatkan kualitas pengembilan keputusan, yaitu: a. Melaksanakan dengan cermat langkah-langkah proses pengajuan dokumen AMDAL. b. Faktor yang mempengaruhi presentasi dan diskusi dalam sidang. c. Faktor yang mempengaruhi kelulusan dokumen AMDAL. Penilaian

dokumen

AMDAL dilakukan

untuk

beberapa

dokumen dan meliputi penilaian terhadap kelengkapan administrasi dan isi dokumen. Dokumen yang di nilai adalah meliputi: a. Penilaian dokumen Kerangka Acuan (KA), meliputi : 1) Kelengkapan administrasi 2) Isi dokumen, yang terdiri dari: a) Pendahuluan b) Ruang lingkup studi c) Metode studi d) Pelaksanaan studi e) Daftar pustaka dan lampiran b. Penilaian dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) 1) Kelengkapan administrasi 2) Isi dokumen, yang terdiri dari: a) Pendahuluan b) Ruang lingkup studi c) Metode studi d) Rencana usaha dan /atau kegiatan e) Rona lingkungan awal commit to user f) Prakiraan dampak penting


digilib.uns.ac.id

g) Evaluasi dampak penting h) Daftar pustaka dan lampir c. Penilaian Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), meliputi: 1) Lingkup RKL 2) Pendekatan RKL 3) Kedalaman RKL 4) Rencana pelaksanaan RKL 5) Daftar pustaka dan lampiran d. Penilaian Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL), meliputi: 1) Lingkup RPL 2) Pendekatan RPL 3) Rencana pelaksanaan RPL 4) Daftar pustaka dan lampiran.

3. Lingkup Tanggung Jawab Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo

dalam

Penilaian

Analisis

Mengenai

Dampak

Lingkungan Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Eny Kristianti,S.T selaku Kepala Sub bidang pengkajian kelayakan dan penegakan hukum lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo bahwa Anggota komisi penilai terdiri dari institusi sektoral atau dari pemerintah daerah (bukan dari tim penilai tetap), dimana institusi sektoral atau dari pemerintah daerah tersebut sering kali belum banyak menguasai mengenai AMDAL. Penilaian oleh LSM dan wakil dari masyarakat kadang-kadang kurang obyektif. Tim teknis yang ikut duduk di dalam komisi penilai perlu lebih memahami peran bidangnya dalam AMDAL. Dijelaskan pula bahwa lingkup tanggung jawab Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo dalam penilaian AMDAL sebatas dalam hal pengawasan terhadap penaatan terhadap hasil laporan AMDAL yang meliputi:commit to user


digilib.uns.ac.id

a. Melakukan pendataan terhadap usaha atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran. b. Menetapkan ketentuan teknis pada pengelola usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. c. Melakukan pembinaan dan bimbingan baik secara teknis maupun administrasi pada pengelola usaha atau kegiatan.

4. Sanksi yang dapat dikenakan kepada wajib AMDAL Sanksi yang dapat dikenakan kepada wajib AMDAL jika tidak melakukan penyusunan dan mengajukan dokumen untuk dilakukan penilaian, sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 antara lain sebagai berikut : a. Berdasarkan ketentuan Pasal 37 Ayat (1), bahwa apabila suatu usaha dan/atau kegiatan yang memiliki dampak besar dan penting tidak dilengkapi

dengan

AMDAL

maka

bupati

wajib

menolak

permohonan izin lingkungan sesuai kewenangannya. b. Menurut ketentuan Pasal 40 Ayat (2), jika izin lingkungan dicabut, maka izin usaha dan/atau kegiatan dibatalkan. Dari ketentuan Pasal diatas maka dapat diartikan bahwa izin lingkungan tidak akan diterbitkan jika penanggung jawab suatu usaha dan/atau kegiatan tidak melakukan penyusunan AMDAL terhadap usaha dan/atau kegiatan tersebut. Sedangkan untuk suatu usaha dan/atau kegiatan yang sudah berjalan dan menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan, namun belum memiliki dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 46 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pengendalian Dampak Lingkungan bahwa penanggung jawab suatu usaha dan/atau kegiatan tersebut harus melakukan audit lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. commit to user


digilib.uns.ac.id

C. Hambatan Yang Dihadapi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo Dalam Penilaian Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Dalam hal penilaian dokumen AMDAL, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo berada dalam lingkup memberikan pengawasan terhadap ketaatan para pemrakarsa dalam penyusunan dan penilaian AMDAL. Pengawasan penyusunan dan penilaian AMDAL pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo merupakan kewenangan dari Sub Bidang pengkajian kelayakan dan penegakan hukum lingkungan. Implementasi Undang-undang No.32 Tahun 2009 tentang pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup dalam penyusunan dan penilaian AMDAL di Kabupaten Sukoharjo tergolong cukup berhasil, ini salah satunya terbukti dengan dibuatnya dokumen AMDAL oleh pemrakarsa dari pemilik usaha “PT. Sampurna Ethanol” dengan lokasi usaha di desa Pengkol Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo. Tetapi dalam mencapai tujuan keberhasilan tersebut tentunya tidak luput dari adanya berbagai kendala, baik kendala yang bersifat internal maupun kendala yang bersifat eksternal. Seperti yang telah disampaikan oleh ibu Eny Kristianti, beberapa kendala yang bersifat internal, yang berasal dari dalam Badalan Lingkungan Hidup sendiri , seperti : 1. Baru dibentuknya Tim komisi penilai dan tim teknis penilai AMDAL kabupaten Sukoharjo

akan tetapi masih terdapat kendala pada

kurangnya tenaga ahli geologi sehingga berakibat tidak dapat dikeluarkannya rekomendasi untuk pembentukan komisi penilai dan tim teknis penilai AMDAL kabupaten Sukoharjo. 2. Kurangnya sistem pengawasan dari Badan Lingkungan Hidup mengenai evaluasi laporan secara periodik dari perusahaan. 3. Untuk pengawasan di lapangan selalu terbentur oleh biaya. Sedangkan kendala yang bersifat eksternal, yang meupakan commit to user kendala yang berasal dari luar Badan Lingkungan Hidup, seperti :


digilib.uns.ac.id

1. Perusahan pemilik kegiatan dan/atau usaha sebagai pemrakarsa AMDAL yang seharusnya wajib memberikan laporan secara periodik per semester kepada Badan Lingkungan Hidup, tetapi seringkali perusahaan mengabaikan dan tidak melakukan pelaporan. 2. Belum meratanya pengetahuan masyarakat mengenai peran sertanya dalam penyusunan AMDAL. Langkah-langkah yang ditempuh dalam mengatasi kendala internal maupun eksternal yang dihadapi oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo dalam penilaian dokumen analisis mengenai dampak lingkungan yaitu: 1. Belum bisa dikeluarkannya rekomendasi untuk pembentukan komisi penilai AMDAL dan tim teknis penilai AMDAL Kabupaten Sukoharjo karena kurangnya tenaga ahli geologi, maka pihak Badan Lingkungan Hidup berusaha mencari tim teknis ahli geologi. 2. Badan Lingkungan Hidup lebih sering melakukan pengawasan dengan cara turun langsung ke lapangan, yaitu dengan sistem jemput bola. 3. Mengenai pengawasan di lapangan yang sering kali terbentur biaya, Badan Lingkungan Hidup menambahkan anggaran pada APBD guna pengawasan di lapangan. Sedangkan untuk menghadapi endala yang bersifat eksternal maka Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo mengambil langkah sebagai berikut : 1. Dalam hal Perusahaan pemilik kegiatan dan/atau usaha sebagai pemrakarsa AMDAL yang seharusnya wajib memberikan laporan secara periodik per semester kepada Badan Lingkungan Hidup, tetapi seringkali perusahaan mengabaikan dan tidak melakukan pelaporan, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo mengambil langkah untuk selalu memberikan peringatan kepada para pemrakarsa untuk selalu memberikan laporan secara periodik, baik peringatan secara lisan maupun tertulis. commit to user


digilib.uns.ac.id

2. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat megenai peran sertanya dalam penyusunan AMDAL, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo bekerjasama dengan pemerintah desa pada saat melakukan pengumuman mengenai pembangunan perusahaan dan penyusunan AMDAL sekaligus untuk memberikan pengetahuan mengenai peran serta masyarakat dalam penyusunan AMDAL.

commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan Berdasarkan

hasil

penelitian

dan

pembahasan,

maka

dapat

disimpulkan beberapa hal sebagai berikut : 1.

a. Tanggung jawab Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo dalam penilaian dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) berada pada lingkup pengawasan yaitu : 1) Melakukan pendataan terhadap usaha atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran. 2) Menetapkan ketentuan teknis pada pengelola usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3) Melakukan pembinaan dan bimbingan baik secara teknis maupun administrasi pada pengelola usaha atau kegiatan. b. Sanksi yang dapat diterapkan bagi pemrakarsa yang tidak melakukan penyusunan dan mengajukan penilaian AMDAL, yaitu : Sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 antara lain sebagai berikut : 1) Berdasarkan ketentuan Pasal 37 Ayat (1), bahwa apabila suatu usaha dan/atau kegiatan yang memiliki dampak besar dan penting tidak dilengkapi dengan AMDAL maka bupati wajib menolak permohonan izin lingkungan sesuai kewenangannya. 2) Menurut ketentuan Pasal 40 Ayat (2), jika izin lingkungan dicabut, maka izin usaha dan/atau kegiatan dibatalkan. 3) Untuk suatu usaha dan/atau kegiatan yang sudah berjalan dan menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan, namun belum memiliki dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 46 Ayat (1) to user Peraturan Daerah commit Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2009


digilib.uns.ac.id

Tentang Pengendalian Dampak Lingkungan bahwa penanggung jawab suatu usaha dan/atau kegiatan tersebut harus melakukan audit lingkungan hidup. 2.

a. Hambatan Badan Lingkungan Hidup dalam melakukan pengawasan sebagai lingkup tanggung jawab dalam penilaian AMDAL yaitu : 1) Kendala Internal a) Baru dibentuknya Tim komisi penilai dan tim teknis penilai AMDAL kabupaten Sukoharjo akan tetapi masih terdapat kendala pada kurangnya tenaga ahli geologi sehingga berakibat tidak dapat dikeluarkannya rekomendasi untuk pembentukan komisi penilai dan tim teknis penilai AMDAL Kabupaten Sukoharjo. b) Kurangnya sistem pengawasan dari Badan Lingkungan Hidup mengenai evaluasi laporan secara periodik dari perusahaan. c) Untuk pengawasan di lapangan selalu terbentur oleh biaya. 2) Kendala Eksternal a) Perusahan

pemilik

kegiatan

dan/atau

usaha

sebagai

pemrakarsa AMDAL yang seharusnya wajib memberikan laporan secara periodik per semester kepada Badan Lingkungan

Hidup,

tetapi

seringkali

perusahaan

mengabaikan dan tidak melakukan pelaporan. b) Belum meratanya pengetahuan masyarakat mengenai peran sertanya dalam penyusunan AMDAL.

b. Langkah-langkah yang ditempuh dalam mengatasi kendala internal maupun eksternal yaitu: 1) Kendala Internal a) Belum bisa dikeluarkannya rekomendasi untuk pembentukan komisi penilai AMDAL dan tim teknis penilai AMDAL commit tokarena user kurangnya tenaga ahli geologi, Kabupaten Sukoharjo


digilib.uns.ac.id

maka pihak Badan Lingkungan Hidup berusaha mencari tim teknis ahli geologi. b) Badan Lingkungan Hidup lebih sering melakukan pengawasan dengan cara turun langsung ke lapangan, yaitu dengan sistem jemput bola. c) Mengenai pengawasan di lapangan yang sering kali terbentur biaya, Badan Lingkungan Hidup menambahkan anggaran pada APBD guna pengawasan di lapangan. 2) Sedangkan untuk menghadapi kendala yang bersifat eksternal maka Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo mengambil langkah sebagai berikut : a) Dalam hal Perusahaan pemilik kegiatan dan/atau usaha sebagai pemrakarsa AMDAL yang seharusnya wajib memberikan laporan

secara

periodik

per

semester

kepada

Badan

Lingkungan Hidup, tetapi seringkali perusahaan mengabaikan dan tidak melakukan pelaporan, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo mengambil langkah untuk selalu memberikan peringatan kepada para pemrakarsa untuk selalu memberikan laporan secara periodik, baik peringatan secara lisan maupun tertulis. b) Masih rendahnya pengetahuan masyarakat megenai peran sertanya dalam penyusunan AMDAL, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo bekerjasama dengan pemerintah desa

pada

saat

melakukan

pengumuman

mengenai

pembangunan perusahaan dan penyusunan AMDAL sekaligus untuk

memberikan

pengetahuan

mengenai

peran

serta

masyarakat dalam penyusunan AMDAL.

B. Saran Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta kesimpulan diatas, commit to user maka penulis memberikan saran sebagai berikut :


digilib.uns.ac.id

1. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo sesegera mungkin mengupayakan tenaga teknis geologi supaya mendapatkan rekomendasi pembentukan komisi penilai AMDAL daerah Kabupaten Sukoharjo guna kelancaran penilaian AMDAL di Kabupaten Sukoharjo. 2. Perlunya memberikan peringatan yang lebih tegas terhadap perusahaan agar memberikan laporan per semester mengenai jalannya perusahaan. 3. Badan Lingkungan Hidup harus lebih mensosialisasikan AMDAL di tingkat desa, sehingga masyarakat akan lebih mengerti seluk beluk AMDAL bukan hanya saat akan ada penyusunan AMDAL di lingkungan tempat tinggalnya saja, tetapi AMDAL juga sebagai suatu pengetahuan.

commit to user


digilib.uns.ac.id

Daftar Pustaka

Buku

Chandera dan rekan. 2004. Modul Mata Kuliah Eksaminasi. Yogyakarta : Universitas Katolik Atma Jaya Yogyakarta.

Gatot P. Soemartono. 2004 . Hukum Lingkungan Indonesia . Jakarta : Sinar Grafika Offset.

H.B. Sutopo. 2002. Metode Penelitian Kualitatif. Surakarta : UNS Press.

Inu Kencana Syafiie. 2006 . Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI) . Jakarta : Sinar Grafika Offset.

Koesnadi Hardjasoemantri. 2002. Hukum Tata Lingkungan. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.

Lawrence M. Friedmen. 1975. The Legal System: A Social Science Perspective. New York: Russel Sage Foundation.

Lexy J. Moleong. 2009. Metodologi penelitian kulitatif. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.

Nursyahid H.N. 2000 . Panduan Penyusunan AMDAL dan Budi Daya Kawasan Lindung. Jakarta : BP. Panca Usaha.

Otto Soemarwoto. 2003 . Analisis Mengenai Dampak Lingkungan . Yogyakarta : commit Gadjah Mada University Press. to user


digilib.uns.ac.id

Peter Mahmud Marzuki. 2008. Pengantar ilmu hukum. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

Satjipto Raharjo. Ilmu Hukum. 1996. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

Sasmini. Materi Ajar Metodologi Penelitian Hukum. Surakarta : UNS Fakultas Hukum.

Soerjono Soekanto. 1986. Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta : UI Press.

Wasis SP. 1998. Pengantar Ilmu Hukum . Malang : Medio.

Jurnal

Absori. 2005. Penegakan Hukum Lingkungan Pada Era Reformasi. Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 8, No. 2.

Allan Ingelson, William Holden, & Meriam Bravante. 2009.Philippine Environmental Impact Assessment, Mining And Genuine Development. Environment and Development Journal.Vol. 5, No. 1.

H.J.Mukono. 2005. Kedudukan AMDAL Dalam Pembangunan Berwawasan Lingkungan yang Berkelanjutan (Sustainable Development). Jurnal Kesehatan Lingkungan. Vol. 2, No.1.

Joe D. Whitley and David B. Weinstein and Douglas S. Arnold and David M. Meezan. 2003. The Recent Decisions in Hanousek, Hong, and Hansen. The Expanding Criminalization of Environmental Laws. Vol. LXXVII, No. 1. Internet

commit to user


digilib.uns.ac.id

Gilang Kurniawan. Pelaksanaan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak Strict Liability Pencemar Lingkungan Hidup. http://gilangkurnia.blogspot.com> [2 November 2010 pukul 22.00]

Green

&

smile

office

BPLHD

Propinsi

Jawa

Barat.

AMDAL

.

http://www.bplhdjabar.go.id> [1 November 2010 pukul 20.45].

Ilham.

Analisis

Mengenai

Dampak

Lingkungan.

http://www.migas-

indonesia.com> [24 Oktober 2010 pukul 21.30].

Prof. Mukono. Analisis Mengenai DAmpak Lingkungan (AMDAL) dan Faktor Recovery Ekonomi. http://mukono.blog.unair.ac.id> [1 November 2010 pukul 21.30].

Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-undang Nomor 32Ttahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 17 tahun 2001 tentang Jenis Rencana dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan commit to user Hidup. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan


digilib.uns.ac.id

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo nomor 9 tahun 2009 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup.

commit to user

TANGGUNG JAWAB BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SUKOHARJODALAM PENILAIAN DOKUMEN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN DAN AKIBAT HUKUMNYA

Recommend Documents