PERAN GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE UNTUK MEWUJUDKAN KINERJA PEMERINTAHAN DAERAH DAN KEPUASAN MASYARAKAT DI ERA OTONOMI DAERAH DALAM MENGHADAPI TANTANGAN GLOBAL (Studi pada pemerintah kabupaten dan kota di Daerah Istimewa Yogyakarta) Suryo Pratolo, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Abstract Responding the globalization, Indonesia has done government financial management system reformation especially at local government Since the year of 2001, local governments in Indonesia apply local
autonomy system. In this system, central government decentralizes governance business to local government so that local government has authority to manage its own needs under Republic of Indonesia authority. After 30 years centralistic system implementation, now local government has to improve its governance management to reach autonomy targets that is fairness and welfare for all people. Efficacy of local governance management cannot be discharged with management instrument. Logically, institution efficiency, institution effectiveness, and service quality as the proxy of institutional performance need good management instrument implementation. This research is conducted based on the existence of local autonomous process in Indonesia which has been executed about nine year. Theoretically, local autonomy representing one of the people demands for better public services and create satisfaction of society. Seeing condition in Indonesia which still indicate social gap existence; low welfare people; student demonstration claiming of improving public service quality, and so on, researcher interest to evaluate factors influencing satisfaction of society on local government services. Using exogenous variable in the form of principles of good government (transparency, akuntabilitas, responsibility, independency, and fairness), researcher test its influence on local government working unit (LGWU) performance and public satisfaction in local government in Special Region of Yogyakarta. The result of research indicates that lower performance of LKWU influenced by unoptimum transparency, responsibility, and fairness of government. On the other hand, the lower level of performance influences the lower level of public satisfaction. Keyword: public satisfaction, LGWU performance, transparency, accountability, responsibility, independency, fairness. 1. PENDAHULUAN Globalisasi berhubungan dengan adanya tekanan untuk memodernisasi praktek manajemen keuangan baik di organisasi sector privat maupun organisasi sektor publik dalam rangka mewujudkan kinerja organisasi secara optimal. Sejalan dengan perubahan keuangan yang nasional, pemerintah Indonesia membuat beberapa perubahan di banyak bidang untuk mendukung keuangan nasional yang semakin membaik. Salah satu hal dari perubahan yang penting adalah dilakukannya desentralisasi dalam bentuk otonomi daerah. Otonomi daerah menurut Undang-Undang (UU) Nomor 33 th 2004 adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan otonomi daerah menurut Agus (2004) dibedakan menjadi dua berdasarkan sisi kepentingannya, yaitu dari sisi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dari kepentingan pemerintah pusat tujuan utama otonomi daerah adalah sebagai pendidikan politik, pelatihan kepemimpinan, menciptakan stabilitas politik dan mewujudkan demokrasi sistem pemerintahan di daerah. Dilihat dari sisi kepentingan pemerintah daerah ada tiga tujuan, yaitu Untuk mewujudkan political equality, local accountability, local responsiveness, Mardiasmo (2002), secara teoretis manyatakan bahwa desentralisasi diharapkan akan menghasilkan manfaat nyata dalam mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan, serta mendorong peningkatan partisipasi atau pemerataan hasil-hasil pembangunan (keadilan) di seluruh daerah yang memanfaatkan sumber-sumber daya dan potensi yang tersedia dari masing-masing daerah serta memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui 1
pergeseran peran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintahan yang lebih rendah yang memiliki informasi paling lengkap. Otonomi daerah membutuhkan peningkatan kualitas pengelolaan pemerintahan daerah yang baik atau dikenal dengan istilah Good Government Governance. Dengan diterapkannya prinsip-prinsip Good Government Governance diharapkan dapat memperbaiki kinerja pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahan daerah. Salah satu fungsi dari pemerintahan adalah fungsi pelayanan masyarakat. Kinerja pemerintah yang optimal pada akhirnya harus dapat menciptakan kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Kepuasan ini menjadi salah satu landasan kepercayaan (trust) masyarakat terhadap legitimasi pemerintahan yang ada. Pada kenyataannya, setelah kurang lebih sembilan tahun pelaksanaan otonomi daerah, masih banyak dirasakan oleh rakyat Indonesia adanya ketidakpuasan terhadap pelayanan pemerintah daerah yang terbukti dengan banyaknya aksi demonstrasi mahasiswa dan masyarakat yang salah satunya mengakibatkan wafatnya salah seorang ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), penggusuran para pedagang kaki lima tanpa diberikan solusi yang layak, kegagalan rumah sakit dan puskesmas yang ditunjukkan ribuan orang mendatangi dukun cilik yang dianggap mampu mengobati segala penyakit dengan batu dari langit, dan sebagainya. Fenomena indikasi ketidakpuasan masyarakat tersebut perlu diteliti mengingat otonomi daerah sudah berjalan cukup lama dan hasilnya belum menunjukkan harapan masyarakat. 2. TELAAH LITERATUR Menurut Mardiasmo (2002), Government Governance dapat diartikan sebagai cara mengelola urusanurusan publik, World Bank lebih menekankan pada cara pemerintah mengelola sumber daya sosial dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan masyarakat, sedangkan United National Development Program (UNDP) lebih menekankan pada aspek politik, ekonomi, dan administratif dalam pengelolaan keuangan negara. Menurut UNDP, political governance lebih mengacu pada proses pembuatan kebijakan (policy/strategy formulation), economic governance mengacu pada proses pembuatan keputusan di bidang ekonomi yang mencerminkan pada masalah pemerataan, penurunan, kemiskinan, dan peningkatan kualitas hidup, administrative governance mengacu pada sistem implementasi kebijakan. Jika mengacu pada program World Bank dan UNDP, orientasi pembangunan sektor publik adalah untuk menciptakan Good Government Governance. World Bank mendefinisikan Good Government Governance sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Good Goverment Governance diterapkan untuk berusaha menjaga keseimbangan di antara pencapaian tujuan pemerintahan dan tujuan masyarakat. Tantangan dalam Good Government Governance adalah mencari cara untuk memaksimalkan penciptaan kesejahteraan masyarakat sedemikian rupa sehingga tidak membebankan semua biaya yang patut kepada masyarakat luas, dengan demikian perlu adanya penerapan prinsip-prinsip Good Government Governance. Pemerintah dapat dikatakan baik, jika produktif dan memperlihatkan hasil dengan indikator kemampuan ekonomi rakyat meningkat baik dalam aspek produktivitas maupun dalam daya belinya, kesejahteraan spiritualitasnya terus meningkat dengan indikator rasa aman, tenang, dan bahagia serta sense of nationality yang baik Penerapan prinsip-prinsip Good Government Governance pada dasarnya merupakan perwujudan keamanahan pengelola dalam menjalankan tugas yang diamanatkan kepadanya dan kejujuran dalam pelaporan keuangan. Keamanahan dan kejujuran tersebut membentuk integritas para pemimpin bangsa ini. Integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Penerapan prinsipprinsip Good Government Governance tersebut pada dasarnya juga ditujukan untuk pengelolaan organisasi supaya lebih baik dan pada akhirnya akan mendukung ketercapaian kinerja organisasi seperti yang diharapkan oleh stakeholder. Dalam penerapannya Good Government Governance dikenal dengan adanya lima prinsip utama, kelima prinsip tersebut adalah transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan keadilan. Uraian dari masing-masing prinsip adalah transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan keadilan (Indonesia Institute of Corporate Governance (IICG). 2
Pemerintah daerah meliputi kepala daerah beserta perangkatnya meliputi badan, dinas, kantor dan unit pelaksana teknis dimana masing-masing merupakan SKPD yang memiliki fungsi dalam pelayanan publik. Menurut Indra (2001) kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, program, kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis suatu organisasi. Secara umum dapat juga dikatakan bahwa kinerja merupakan prestasi yang dapat dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu. Untuk mengetahui keberhasilan suatu organisasi, seluruh aktivitas organisasi tersebut harus dapat diukur dan pengukuran tersebut tidak semata-mata kepada input (masukan), tetapi lebih ditekankan kepada keluaran, atau manfaat program tersebut. Larry D Stout (1993) dalam Indra (2001) menyatakan bahwa: “Pengukuran/penilaian kinerja merupakan proses mencatat dan mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam arah pencapaian misi (mission accomplishment) melalui hasil-hasil yang ditampilkan berupa produk, jasa, ataupun suatu proses”. Menurut James B. Whittaker (1993) dalam Indra (2001) menyatakan bahwa: “Pengukuran/penilaian kinerja adalah suatu alat manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas.” Dalam penerapannya, dibutuhkan suatu artikulasi yang jelas mengenai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang dapat diukur dari suatu dan keseluruhan program. Ukuran tersebut bisa dikaitkan dengan hasil atau autcome dari setiap program yang dilaksanakan. Dengan demikian, pengukuran kinerja organisasi merupakan dasar yang reasonable (pantas) untuk pengambilan keputusan. Pengukuran kinerja organisasi dikelompokkan menjadi dua, yaitu pengukuran kinerja non keuangan (non financial) dan pengukuran kinerja keuangan (financial), (Morse dan Davis, 1996 dalam Anita, 2002). Pelayanan publik oleh aparatur pemerintah dewasa ini masih banyak dijumpai kelemahan sehingga belum dapat memenuhi kualitas yang diharapkan masyarakat. Hal ini ditandai dengan masih adanya berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa, sehingga dapat menimbulkan citra yang kurang baik terhadap aparatur pemerintah. Mengingat fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat maka pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan. Kepuasan Masyarakat merupakan persepsi masyarakat terkait dengan sejauhmana harapan dan kebutuhan masyarakat dilayani oleh pemerintah. 3. PENURUNAN HIPOTESIS Penelitian Hermanson (2003), mengenai hubungan antara penerapan Good Government Governance dengan kinerja organisasi menyatakan bahwa penerapan Good Government Governance berasosiasi dengan kinerja organisasi. Suatu organisasi akan sangat terbantu kinerjanya apabila dalam organisasi tersebut menerapkan Good Government Governance, begitu juga dalam pemerintahan apabila Good Government Governance-nya bagus maka kinerjanya juga akan bagus, dan hal itu akan membuat output yang dihasilkan juga akan bagus. Hal tersebut menunjukkan bahwa kewajiban penerapan Good Government Governance merupakan suatu hal yang tepat.dalam suatu pemerintah. Apabila informasi disampaikan secara transparan kepada masyarakat, maka akan menimbulkan suatu kepercayaan yang tinggi dari masyarakat terhadap pemerintah sehingga akan menimbulkan kinerja pemerintah menjadi lebih baik. Apabila pertanggungjawaban pejabat publik terhadap masyarakat diterapkan dengan baik oleh pemerintah kepada masyarakat, maka akan menimbulkan suatu kepercayaan yang tinggi dari masyarakat terhadap pemerintah sehingga akan menimbulkan kinerja pemerintah menjadi lebih baik. Apabila pemerintah lebih tanggap terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat, maka kepercayaan masyarakat akan lebih tinggi terhadap pemerintah sehingga akan menimbulkan kinerja pemerintah menjadi lebih baik. Apabila independensi diterapakan dalam pemerintah, maka pemerintah akan lebih leluasa dalam mengembangkan kabupatennya menjadi lebih baik lagi sehingga akan menimbulkan suatu kepercayaan yang tinggi pula dari masyarakat terhadap pemerintah sehingga akan menimbulkan kinerja pemerintah menjadi lebih baik. Apabila prinsip keadilan diterapkan dengan baik oleh pemerintah, maka kepercayaan masyarakat akan lebih tinggi terhadap pemerintah sehingga akan menimbulkan kinerja pemerintah menjadi lebih baik. Apabila kesemua prinsip-prinsip Good Goverment Governance tersebut telah diterapkan dengan baik diharapkan kinerja pemerintah akan menjadi baik. 3
Dari uraian tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: H1: Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, dan Keadilan mempunyai pengaruh terhadap Kinerja SKPD secara parsial. H2: Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, dan Keadilan mempunyai pengaruh terhadap Kinerja SKPD secara simultan. H3: Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, Keadilan, dan Kinerja SKPD mempunyai pengaruh terhadap Kepuasan Masyarakat secara parsial. H4: Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, Keadilan, dan Kinerja SKPD mempunyai pengaruh terhadap Kepuasan Masyarakat secara simultan. H5: Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, Keadilan mempunyai pengaruh terhadap Kepuasan Masyarakat secara parsial melalui Kinerja SKPD. Model penelitian yang digunakan dalam penelitian ditujukkan dalam struktur sebagai berikut: Transpa ransi (X1) Akuntab ilitas (X2) Responsi bilitas (X3)
Kinerja Pemerintah (Y)
Kepuasan Masyarakat (Z)
Indepen densi (X4) Keadilan (X5)
Gambar 1. Struktur Jalur Hubungan Antarvariabel Secara Lengkap 4. METODE PENELITIAN a. Obyek Penelitian, Penyampelan, dan Operasionalisasi Variabel Obyek penelitian pada penelitian ini adalah variabel-vaiabel penelitian yang meliputi: transparansi; akuntabilitas; pertanggungjawaban; independensi; keadilan; kinerja SKPD; dan kepuasan masyarakat. Responden penelitian meliputi dua kelompok responden, yaitu: aparatur pemerintah daerah (para kepala SKPD dan kepala bagian/bidang/subdinas pada setiap SKPD) dan anggota masyarakat di kabupaten dan kota di kabupaten dan kota se DIY (para tokoh masyarakat yang diwakili oleh para perangkat desa untuk daerah kabupaten dan para ketua RT untuk wilayah kota). Pengambilan sampel dilakukan menggunakan teknik clustered sampling yaitu penyempelan yang dilakukan mendasarkan pada klasifikasi wilayah, dan penyampelan setiap wilayah dilakukan secara acak sederhana. Untuk kelompok aparatur pemerintah diambil dari populasi aparatur pemerintah di masing-masing kobupaten/kota, untuk kelompok anggota masyarakat diambil dari populasi anggota masyarakat di masing-masing kabupaten/kota. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data penelitian yang diperoleh langsung dari sumber asli atau tidak melalui perantara dan secara kusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian (Indriantoro dan Supomo 1999), data primer tersebut didapatkan melalui kuesioner yang akan disebarkan kepada yang bersangkutan.
4
Operasionalisasi variabel adalah proses mengoperasionalkan konsep suatu variabel yang bersifat abstrak menjadi suatu definisi yang bersifat operasional sehingga variabel tersebut dapat diukur. Definisi operasional setiap variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1). Transparansi (X1) Yaitu adanya keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai organisasi (IICG, 2000). 2). Akuntabilitas (X2) Yaitu kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan penjelasan, menyajikan dan melaporkan segala aktivitas dan kegiatan yang terkait dengan penggunaan uang publik kepada pihak yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (IICG, 2000) 3). Pertanggungjawaban (X3) Pada sektor publik, manajeman bertanggungjawab kepada masyarakat karena sumber dana digunakan organisasi sektor publik dalam rangka pemberian palayanan publik berasal dari masyarakat (public funds) (Mardiasmo, 2002). Pertanggungjawaban adalah bentuk upaya pemerintah melaksanakan kewajibannya terkait dengan penjelasan mengenai kinerja yang disampaikannya kepada publik. 4). Independensi (X4) Independensi menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan pendapatan daerah yang berasal dari sumber yang lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman (Widodo, 2002 dalam Anita, 2002). 5). Keadilan (X5) Keadilan adalah kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penegakan hukum bahwa keadilan, kesetaraan, perhatian pada hak asasi manusia, integritas pelaku, independen lembaga peradilan, dan ketaatan hukum menjadi persyaratan. Suatu komunitas bergantung kepada rasa turut memiliki kepentingan bersama, dengan demikian seluruh anggota komunitas berhak atas perlakuan yang sama untuk terciptanya tatanan kehidupan yang diciptakannya (http:///www.goodgovernance.or.id). 6). Kinerja SKPD (Y) Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis (strategic planning) suatu organisasi. Secara umum dapat dikatakan bahwa kinerja merupakan prestasi yang dapat dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu (Indra, 2002). 7). Kepuasan Masyarakat (Z) Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan kepuasan masyarakat adalah kepuasan masyarakat atas pelayanan SKPD yang merupakan hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan oleh aparatur penyelenggara pelayanan publik medasarkan kepada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 2 tahun 2004 tentang pedoman penyusunan indeks kepuasan masyarakat unit pelayanan instansi pemerintah . b. Analisis Data 1). Uji Statistik Deskriptif Dalam penelitian ini dilakukan pengujian statistik deskriptif untuk memberikan gambaran tentang demografi responden dan deskripsi mengenai variabel-variabel yang diteliti. Uji statistik deskriptif berfungsi untuk mengungkapkan nilai-nilai statistik seperti mean/rerata, nilai minimal, nilai maksimal pada kisaran teoritis maupun kisaran aktual. Analisis deskriptif data penelitian juga dilakukan untuk melihat kondisi riil masing-masing dimensi dan variabel. 2). Uji Validitas (Test of validity) dan Reliabilitas (Test of reliability) Uji Validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengujian validitas terhadap item pertanyaan (validitas item). Pengertian dari validitas item adalah bahwa setiap item (pertanyaan) dapat dikatakan 5
valid jika mempunyai dukungan yang kuat terhadap skor total. Dengan kata lain, sebuah item pertanyaan dikatakan mempunyai validitas yang tinggi jika terdapat skor kesejajaran (korelasi yang tinggi) terhadap skor total item. Pengujian terhadap validitas item ini dilakukan dengan mengkorelasikan masing-masing skor butir pertanyaan dengan total skor untuk masing-masing variabel menggunakan korelasi Product Momen Pearson (Syahri Alhusni, 2002). Apabila angka korelasi signifikan berarti alat ukur tersebut valid dan layak digunakan dalam pengujian hipotesis penelitian. Sebaliknya bila tidak signifikan maka tidak akan diikutsertakan dalam pengujian hipotesis penelitian. Uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan teknik belah dua, yaitu suatu metode yang dilakukan dengan cara mengkorelasikan skor pada kelompok pertanyaan nomor ganjil dengan skor pada kelompok pertanyaan nomor genap, yang langkah kerjanya adalah sebagai berikut: (1) membagi pertanyaan-pertanyaan menjadi dua belah yaitu kelompok genap dan kelompok ganjil; (2) skor untuk masing-masing pertanyaan pada tiap belahan dijumlahkan sehingga menghasilkan dua skor total untuk masing-masing responden; (3) mengkorelasikan skor total belahan pertama dengan skor total belahan kedua dengan korelasi product moment; dan (4) menentukan tingkat reliabilitas semua pertanyaan dengan rumus Spearman-Brown sebagai berikut: 2ri rb = 1 + ri di mana ri = korelasi antara skor-skor belahan tes rb = koefisien reliabilitas yang telah disesuaikan Reliabilitas dari setiap pertanyaan akan ditunjukkan dengan nilai sig (p value) dari hasil korelasi product moment. Tinggi rendahnya korelasi ditunjukan dengan nilai rb sesuai rumus Spearman-Brown. Nilai rb di atas 0,5 menujukkan reliabilitas yang tinggi (Syahri Al Husni, 2002) 3).Uji Asumsi Klasik Sebelum dilakukan pengujian hipotesis menggunakan analisis jalur, terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi klasik regresi berupa uji normalitas, dan uji heteroskedastisitas. Menurut Montgomery dan Peck (1992), model regresi memiliki variabel ε berdisribusi normal untuk setiap X dapat dilihat secara grafis melalui grafik normal probability plot. Apabila normal probability plot menunjukkan penyebaran titik-titik di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka mengindikasikan bahwa model regresi analisis jalur memenuhi asumsi normalitas. Untuk melihat terjadi atau tidaknya heteroskedastisitas, dapat dilakukan dengan mendasarkan pada grafik plot antara nilai prediksi variabel (Z PRED) dengan residualnya (SRESID). Apabila tidak terdapat pola tertentu dari sebaran titik-titik pada grafik dan titik-titik menyebar di antara angka 0 pada sumbu Y, maka dapat dikatakan model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas (Montgomery & Peck, 1992). 4). Pengujian Hipotesis Pengujian atas struktur tersebut dilakukan menggunakan analisis jalur (path analysis) dengan merumuskan dua sub struktur hubungan antara variabel eksogen dengan variabel endogen. Persamaan regresi untuk sub struktur pertama adalah sebagai berikut Y = β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + β5X5 + ε Persamaan regresi untuk sub struktur kedua adalah sebagai berikut Z = β6 + β7X1 + β8X2 + β9X3 + β10X4 + β11X5 + β12Y + ε Z = Kepuasan Masyarakat β0, β1… β5 = koefisien regresi X1 = Transparansi X2 = Akuntabilitas X3 = Responsibilitas X4 = Independensi X5 = Keadilan Y = Kinerja SKPD ε = Standar error 6. HASIL PENELITIAN a. Hasil Uji Statistik Deskriptif, Validitas, Reliabilitas, Dan Ausmsi Klasik 6
Hasil uji statistik berupa rata-rata, nilai minimal, dan nilai maksimal dari jawaban responden untuk setiap variabel adalah sebagai berikut: Data tersebut menunjukkan bahwa secara rata-rata, untuk variabel transparansi dan independensi, jawaban responden relatif di atas rata-rata kisaran teoretis namun masih di bawah kisaran teoretis maksimal. Variabel Akuntabilitas, Responsibilitas, dan Keadilan sama dengan kisaran teoretis, dan variabel kinerja SKPD dan kepuasan masyarakat berada di bawah kisaran teoretis. Analisis deskriptif dari jawaban responden menggunakan interval skala likert mendasarkan pada kriteria-kriteria yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut: Dari hasil analisis kondisi variabel tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kondisi transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan keadilan pemerintah daerah baik di pemerintah kabupaten maupun pemerintah kota adalah belum maksimal menurut persepsi para aparatur pemerintah daerahnya masing-masing. Di sisi lain, masyarakat di wilayah pemerintahan daerah masing-masing di Daerah Istimewa Yogyakarta mempersepsikan bahwa kinerja SKPD di daerahnya masing-masing pada tingkatan yang rendah demikian pula kepuasan mereka atas pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini SKPD di daerahnya masing-masing. Hasil uji validitas terhadap variabel transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan keadilan menunjukkan bahwa setiap butir pertanyaan yang digunakan untuk mengukur variabel-variabel tersebut menunjukkan bahwa kuesioner adalah valid. bahwa data yang digunakan untuk analisis hipotesis terkait dengan sub struktur pertama dan kedua terdistribusi normal dan tidak terjadi heteroskedastisitas b. Hasil Uji Hipotesis Struktur Pertama Hasil uji hipotesis yang terkait dengan sub struktur pertama adalah hipotesis 1 dan 2. Hasil pengujian hipotesis menggunakan regresi menghasilkan hal sebagai berikut: Tabel 1. Hasil Uji Hipotesis terkait Sub Strktur pertama Model Summary(b) Adjusted R Std. Error of R R Square Square the Estimate .961(a) .923 .910 .389 a Predictors: (Constant), Fairness, Responsibilitas, Independensi, Transparansi, Akuntabilitas b Dependent Variable: Kinerja ANOVA(b) Sum of Model Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 52.760 5 10.552 69.826 .000(a) Residual 4.382 29 .151 Total 57.143 34 a Predictors: (Constant), Fairness, Responsibilitas, Independensi, Transparansi, Akuntabilitas b Dependent Variable: Kinerja Coefficients(a) Unstandardized Standardized Model Coefficients Coefficients T Sig. Model 1
1
(Constant) Transparansi Akuntabilitas Responsibilitas Independensi Fairness
B 13.436 .395 -.167 .168 -.186 .563
Std. Error .955 .124 .136 .080 .136 .144
Beta .606 -.513 .444 -.299 .724
14.062 3.174 -1.230 2.097 -1.370 3.895
.000 .004 .229 .045 .181 .001
a Dependent Variable: Kinerja
Hasil pengujian hipotesis di atas menunjukkan bahwa transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan keadilan secara simultan mempengaruhi kinerja SKPD. Hal tersebut ditunjukkan pada table ANOVA dimana nilai F sebesar 69,826 dengan nilai signifikansi (p value) sebesar 0,000 7
Secara parsial, transparansi, pertanggungjawaban, dan keadilan berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja SKPD dengan nilai kefisien jalur berdasarkan nilai Standardized Coefficient Beta masingmasing sebesar: 0,606; 0,444; dan 0,724. b. Uji Hipotesis Berdasarkan Persamaan Struktural Ke Dua Hasil uji hipotesis yang terkait dengan sub struktur pertama adalah hipotesis 3 dan 4. Hasil pengujian hipotesis menggunakan regresi menghasilkan hal sebagai berikut: Tabel 2. Hasil Uji Hipotesis terkait Sub Strktur ke dua Model Summary(b) Adjusted R Std. Error of R R Square Square the Estimate .976(a) .952 .941 .425 a Predictors: (Constant), Kinerja, Independensi, Responsibilitas, Transparansi, Fairness, Akuntabilitas b Dependent Variable: Kepuasan ANOVA(b) Sum of Model Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 99.629 6 16.605 91.946 .000(a) Residual 5.057 28 .181 Total 104.686 34 a Predictors: (Constant), Kinerja, Independensi, Responsibilitas, Transparansi, Fairness, Akuntabilitas b Dependent Variable: Kepuasan Coefficients(a) Unstandardized Standardized Model Coefficients Coefficients T Sig. Model 1
1
(Constant) Transparansi Akuntabilitas Responsibilitas Independensi Fairness Kinerja
B 2.519 .404 .120 -.142 -.146 .023 .902
Std. Error 2.921 .158 .152 .094 .153 .195 .203
Beta .458 .274 -.277 -.173 .021 .667
.862 2.556 .792 -1.509 -.953 .115 4.445
.396 .016 .435 .142 .349 .909 .000
a Dependent Variable: Kepuasan
Hasil pengujian hipotesis di atas menunjukkan bahwa transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan keadilan, serta kinerja SKPD secara simultan mempengaruhi kepuasan masyarakat. Hal tersebut ditunjukkan pada table ANOVA dimana nilai F sebesar 91,946 dengan nilai signifikansi (p value) sebesar 0,000. Secara parsial, transparansi dan kinerja pemerintah daerah mempengaruhi kepuasan masyarakat dengan nilai kefisien jalur berdasarkan nilai Standardized Coefficient Beta masing-masing sebesar: 0,458 dan 0,667. Berdasarkan sub struktur pertama dan sub struktur ke 2, dapat diperoleh gambaran sub struktur lengkap sebagai berikut:
8
Transparansi (X1)
0,458 0,606
Akuntabilitas (X2)
0,274 -0,513
Responsi bilitas (X3)
-0,277 Kinerja Pemerintah (Y)
0,444
0,667
Kepuasan Masyarakat (Z)
0,299 -0,173 Independensi (X4) 0,724
Keadilan (X5)
0,021
Gambar 2. Hubungan Struktural Lengkap Bagan struktur lengkap tersebut merupakan gambaran fenomena berdasarkan hasil pengujian hubungan antara variabel eksogen dengan variabel endogen. Berdasarkan hal tersebut tidak sepenuhnya Hipotesis ke-5 terbukti karena variabel eksogen yang memiliki hubungan tidak langsung pada kepuasn masyarakat melalui kinerja pemerintah adalah variabel Transparansi, Responsibilitas, dan Keadilan. Variabel Transparansi selain memiliki hubungan langsung terhadap Kepuasan masyarakat, juga memiliki hubungan tidak langsung dengan kepuasan masyarakat melaluu kinerja pemerintah daerah. Apabila dibandingkan, hubungan langsung variabel transparansi dengan hubungan tidak langsungnya terhadap kepuasan masyarakat ternyata lebih kuat hubungan tidak langsungnya. Hubungan langsung adalah sebesar 0,210 sedangkan hubungan tidak langsungnya sebesar 0,404 7. TEMUAN PENELITAN DAN KESIMPULAN Hasil penelitian menghasilkan temuan-temuan penelitian yaitu bahwa kinerja pemerintah daerah yang rendah dipengaruhi oleh transparansi, pertanggungjawaban, dan keadilan dari pemerintah daerah yang belum optimal. Di lain pihak masyarakat merasa belum puas dengan pelayanan pemerintah daerah yang selama ini dipengaruhi oleh transparansi, pertanggungjawaban, dan keadilan pemerintah daerah yang belum optimal, serta kinerja SKPD yang rendah. Transparansi, pertanggungjawaban, dan keadilan memiliki pengaruh tidak langsung pada kepuasan masyarakat melalui kinerja SKPD. Selain hubungan tidak langsung, transparansi memiliki hubungan langsung terhadap kepuasan masyarakat, namun hubungan langsung tersebut lebih rendah dibandingkan dengan pengaruh tidak langsungnya. Peran dan tujuan pemerintah daerah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai perwujudan amanah yang diembannya. Indikator keberhasilan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada rakyat adalah tingkat kepuasan masyarakat itu sendiri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan pemerintah daerah masih rendah yang dpengaruhi beberapa hal antara lain adalah tingkat transparansi, responsibilitas, dan keadilan dari pemerintah daerah yang belum optimal dan kinerja SKPD yang rendah. Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, peneliti menyarankan kepada pemerintah daerah baik pemerintah kabupaten maupun pemerintah kota di 9
Daerah Istimewa Yogyakarta khsusnya dan di Indonesia umumnya untuk mewujudkan dan mingkatkan good government governance dalam dalam rangka mewujudkan kinerja pemda yang optimal dan kepusan masyarakat sebagai bentuk perwujudan amanah dari rakyat. 8. DAFTAR PUSTAKA Agus Tri, 2006, “Analisis Pengembangan Ekonomi dan Investasi Propinsi Maluku tahun 2000-2004”, JESP, Vol.7, No.1, April 2006, hal.49-66. Algifari, 2003, “Statistik Induktif untuk Ekonomi dan Bisnis”, edisi 2, UPP AMP YKPN, Yogyakarta. Anita, 2005, “Pengukuran Kinerja Organisasi Sektor Publik Ditinjau dari Aspek Keuangan”, Skripsi, UPN. Bastian Indra, 2001, “Akuntansi Sektor Publik di Indonesia”, Yogyakarta, BPFE, 2001. Emile Satia Darma dan abdul Halim, 2005, “Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah”, Kompak, Nomor 13, Jnuari-April, Halaman 37-67. Hilmi Abdullah, 2005, “Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerinatah Daerah”, Kompak, Nomor.13. Ietje Nazarudin, 2002, “Praktik Komputer Statistik”, UPFE, UMY. Khomisiyah, 2003, “Hubungan Corporate Governance dan Pengungkapan Informasi: Pengujian secara Simultan”, Simposium Nasional Akuntansi VI, Surabaya. Mardiasmo, 2002, 2004, Akuntansi Sektor Publik, Ed.II, Andi Offset, Yogyakarta. Montgomery, Douglas C., & Elizabeth, A Peck. 1992. Introduction to Linear Regression Analysis. John Wiley & Sons, Inc. 2nd Edition Nano Prawoto, 2006, “Analisis Elastisistas dan Tingkat Kesulitan Realisasi Penerimaan Sumber Keuangan Daerah di Kab. Sleman”, JESP, Volume 7. Norman, 2005, “Pengaruh Persepsi Pengembangan Perumahan atas Good Governance pemda dan Komitmen Organisasional Aparat Pemda terhadap Kepuasan Pengembang Perumahan Dalam Hal Pelayanan Perijinan IMB dan Kinerja Organisasional Pengembang Perumahan”, Skripsi, UMY. Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, 1999, “Metode Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen”, Edisi pertama, BPFE, Yogyakarta. Oktavianus Pasolaran, 2002, Pengaruh Perceived Environment Uncertainty (PEU) terhadap Hubungan antara Karakteristik Sasaran Penganggaran dengan Kinerja Manajerial, Procendending Simposium Nasional Akuntansi V, IAI. Shiddiq & Dewi, 2004, “ Pengaruh Publikasi Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance terhadap Harga Saham Perusahaan”, Kajian Bisnis, Vol.13. Siti Murtiyani, 2001, “Pengaruh Sistem Penganggaran, Sistem Pelaporan, dan Analisis dalam Hubungan Antara Partisipasi dengan Efisiensi dan Efektivitas Anggaran”, Simposium Nasional Akuntansi IV, Hal. 542-559. Thufail, 2002, “Good Governance Menuju Kehidupan Demokratis”, Hand Out Kuliah Civic Education. Tri Mardiana, 2003, “Studi Empiris Pengaruh Efektivitas Kepemimpinana terhadap Kinerja”, Kompak, No.8. Triyono, 2002, “Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah”, Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol.1.
10