perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
STUDI LITERATUR STANDAR PELAPORAN KEUANGAN BANK PERKREDITAN RAKYAT: PERBANDINGAN ANTARA PSAK 50 DAN 55 (REVISI 2006) DENGAN SAK-ETAP BPR
SKRIPSI
Oleh : DIAN ANINDIA K7408075
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA commit to user Juli 2012
i
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN
Saya yang bertanda tangan di bawah ini
Nama
: Dian Anindia
NIM
: K7408075
Jurusan/ Program studi : P.IPS/ Pendidikan Ekonomi-Akuntansi
menyatakan bahwa skripsi saya berjudul “STUDI LITERATUR STANDAR PELAPORAN KEUANGAN BANK PERKREDITAN RAKYAT: PERBANDINGAN ANTARA PSAK 50 DAN 55 (REVISI 2006) DENGAN SAK-ETAP BPR” ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Selain itu, sumber informasi yang dikutip dari penulis lain telah disebutkan dalam teks yang dicantumkan dalam daftar pustaka.
Apabila pada kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan saya.
Surakarta,
Juni 2012
Penulis
Dian Anindia
commit to user
ii
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
STUDI LITERATUR STANDAR PELAPORAN KEUANGAN BANK PERKREDITAN RAKYAT: PERBANDINGAN ANTARA PSAK 50 DAN 55 (REVISI 2006) DENGAN SAK-ETAP BPR
Oleh : DIAN ANINDIA K7408075
Skripsi Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan Bidang Keahlian Khusus Pendidikan Akuntansi Program Studi Pendidikan Ekonomi Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA Juni 2012 commit to user
iii
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
commit to user
iv
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
commit to user
v
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
commit to user
vi
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
ABSTRAK
Dian Anindia. K7408075. STUDI LITERATUR STANDAR PELAPORAN KEUANGAN BANK PERKREDITAN RAKYAT: PERBANDINGAN ANTARA PSAK 50 DAN 55 (REVISI 2006) DENGAN SAK-ETAP BPR. Skripsi. Surakarta. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juni 2012. Tujuan Penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui pelaporan keuangan perbankan menurut PSAK No. 50 dan PSAK 55 (2) Untuk mengetahui pelaporan keuangan BPR menurut SAK-ETAP BPR (3) Untuk mengetahui perbedaan standar pelaporan keuangan antara PSAK No. 50 dan 55 dengan SAK-ETAP BPR. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah berupa literatur dan buku-buku yang berhubungan dengan SAK-ETAP dan PSAK No. 50 dan 55 (revisi 2006). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan metode library research/studi kepustakaan/studi dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif komparatif yaitu analisis yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendiskripsikan atau menggambarkan data serta membandingan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum, selain analisis tersebut digunakan pula teknik analisis kualitatif model alur yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa: (1) Pelaporan Keuangan menurut PSAK 50 dan 55 (revisi 2006) membuat cakupan instrumen keuangan pada perbankan lebih luas dibandingkan PSAK 50 dan 55 (1998) bahkan hampir seluruh item keuangan pada perbankan merupakan instrumen keuangan. Dikarenakan perubahan tersebut maka ada beberapa permasalahan yang timbul akibat dari penerapan PSAK tersebut diantaranya masalah penyisihan kerugian kredit, pendapatan, teknologi, dan sumber daya manusia. (2) Pelaporan Keuangan menurut SAK-ETAP BPR lebih mudah dipahami dibandingkan PSAK 50 dan 55 (revisi 2006) karena telah disesuaikan dengan karakteristik BPR. Selain itu tidak banyak perubahan yang terjadi dari peraturan sebelumnya. (3) SAK-ETAP sebagai standar alternatif bagi BPR dipandang lebih mudah dan sesuai dengan karakteristik BPR dibandingkan dengan PSAK 50 dan 55 (revisi 2006) hasil dari konvergensi IFRS. Beberapa perbedaan mendasar antara PSAK 50 dan 55 (revisi 2006) dengan SAK-ETAP BPR diantaranya klasifikasi instrumen keuangan, pengakuan bunga, kredit, penyajian laporan keuangan, serta pengungkapan instrumen keuangan. Hal ini menggambarkan bahwa PSAK 50 dan 55 lebih komplek dibandingan SAK-ETAP BPR. Kata kunci: pelaporan keuangan, BPR, PSAK 50 dan 55, SAK-ETAP BPR.
commit to user
vii
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
ABSTRACT Dian Anindia. K7408075. LITERATURE STUDY OF RURAL BANKS FINANCIAL REPORTING STANDARDS: COMPARISON BETWEEN PSAK 50 AND 55 (Revised 2006) WITH SAK-ETAP BPR. Skripsi. Surakarta. Faculty of Teacher Training and Education Sebelas Maret University in Surakarta. June 2012. The purpose of this study is (1) To determine the banking financial reporting based on PSAK 50 and 55 (2) To determine the Rural Banks financial reporting based on SAKETAP BPR (3) To know the difference between the financial reporting standards of PSAK 50 and 55 with SAK-ETAP BPR. This research used a qualitative descriptive method. Source of data used is in the form of literature and books related to SAK-ETAP and PSAK 50 and 55 (revised 2006). Data collection techniques used is to use library research methods/library research/documentation study. Analysis of the data used in this study was qualitative descriptive comparative analysis is used to analyze data in a way describe or depict the data and comparing the data already collected as it is without intention to make the conclusions applicable to the public, in addition to the analysis of qualitative analysis techniques also used the model which includes the reduction of data flow, data presentation, and a conclusion. Based on research that has been implemented, it can be concluded that: (1) Financial reporting of PSAK 50 and 55 (revised 2006) makes the coverage of financial instruments in the banking system more extensive than PSAK 50 and 55 (1998) and almost all financial items in the bank is a financial instrument. Due to these changes so there are some problems that arise as a result of the implementation of PSAK including loan-loss provisioning, income, technology, and human resources. (2) Financial Reporting of SAKETAP more understandable than PSAK 50 and 55 (revised 2006) because it has adapted to the characteristics of Rural Banks. In addition, not many changes from previous regulations. (3) SAK-ETAP as alternative standard for Rural Banks viewed easier than PSAK 50 and 55 (revised 2006) output of IFRS convergence. There are some fundamental differences between PSAK 50 and 55 (revised 2006) with SAK-ETAP BPR, financial instruments such as classification, recognition rates, credit, financial statement presentation and disclosure of financial instruments. This illustrates that the PSAK 50 and 55 is more complex compared to SAK-ETAP BPR. Keywords: financial reporting, Rural Banks, PSAK 50 and 55, SAK-ETAP BPR.
commit to user
viii
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
MOTTO
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.” (Qs. Insyirah : 6) “Yang kau sukai belum tentu baik bagimu. Jika untuk mendapatkan yang kau sukai, engkau sering gagal dan menua dalam kekecewaan, maka sebaiknya engkau belajar belajar menyukai yang tak kau sukai. Lalu temukanlah kesukaan untuk menjadikan dirimu produktif, agar engkau menjadi pribadi dengan kedamaian dan kesejahteraan yang kau sukai. Sadarilah, Tuhan sering menggunakan yang tak kau sukai sebagai penuntun bagimu. bagimu.” (Mario Teguh) Teguh)
“Kemenangan terbesar dalam hidup bukanlah tak pernah kalah, tetapi bisa bangkit kembali saat kita terpuruk ” (Confucius) (Confucius)
commit to user
ix
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
PERSEMBAHAN
Sebagai wujud rasa sayang, cinta kasih peneliti dan terima kasih, kupersembahkan ini kepada :
“Ibu dan Bapak tercinta” yang senantiasa memberikan kasih sayang, dukungan, pengorbanan dan doa yang slalu mengiringi setiap langkahku dan menjadi sumber semangatku. “Adikku tersayang, Yoga dan Angga“ yang memberikan warna-warni hari-hariku. “Intan, Erlyne, Catur, Rani teman-temanku tersayang” Teman-teman Kos Baruch “Almamater UNS
commit to user
x
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya peneliti dapat menyelesaikan skipsi dengan judul “STUDI LITERATUR STANDAR PELAPORAN KEUANGAN BANK PERKREDITAN RAKYAT: PERBANDINGAN ANTARA PSAK 50 DAN 55 DENGAN SAK-ETAP BPR” yang disusun guna memenuhi sebagai persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini memerlukan bantuan dari berbagai pihak, sehingga dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada : 1. Prof. Dr. H. M. Furqon Hidayatullah, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2. Drs. Saiful Bachri, M.Pd., selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial yang telah memberikan ijin penulisan skripsi ini. 3. Drs. Wahyu Adi, M.Pd, selaku Ketua Bidang Keahlian Khusus Pendidikan Akuntansi yang telah memberikan bimbingan serta pengarahan. 4. Elvia Ivada, S.E, M.Si., Ak selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan, semangat dan doa. 5. Drs. Sukirman, M.M selaku pembimbing I yang telah memberikan banyak sekali ilmu, motivasi, bimbingan dan arahan dalam menyusun skripsi ini. 6. Sohidin, S.E, M.Si selaku Pembimbing II yang telah memberikan banyak sekali ilmu, motivasi, bimbingan dan arahan dalam menyusun skripsi ini. 7. Dosen Prodi Ekonomi BKK Pendidikan Akuntansi yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan sehingga dapat menunjang terselesainya skripsi ini. 8. Ibu dan Bapak, yang selalu memberikan dorongan baik moril maupun sprituil, kasih sayang, nasehat serta doa setulus hati hingga terselesaikannya skripsi ini. 9. Teman-teman seperjuangan Pendidikan Ekonomi BKK Akuntansi 2008 khususnya (Intan, Erlyne, Catur, Rani), terima kasih untuk semangat, bantuan dan kebersamaan selama ini.
commit to user
xi
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
10. Teman-teman Kos Baruch (Tyas, Ida, Yunda), terima kasih untuk bantuan dan kebersamaan selama ini. 11. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang telah membantu penyusunan skripsi ini.
Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan dunia pendidikan.
Surakarta, Juni 2012
Penulis
commit to user
xii
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
DAFTAR ISI Halaman HALAMAN JUDUL .................................................................................
i
HALAMAN PERNYATAAN ...................................................................
ii
HALAMAN PENGAJUAN .......................................................................
iii
HALAMAN PERSETUJUAN ...................................................................
iv
HALAMAN PENGESAHAN ....................................................................
v
HALAMAN REVISI ..................................................................................
vi
HALAMAN ABSTRAK .............................................................................
vii
ABSTRACT ................................................................................................
viii
HALAMAN MOTTO .................................................................................
ix
HALAMAN PERSEMBAHAN .................................................................
x
KATA PENGANTAR ................................................................................
xi
DAFTAR ISI ...............................................................................................
xiii
DAFTAR TABEL .......................................................................................
xvi
DAFTAR GAMBAR .................................................................................
xvii
DAFTAR LAMPIRAN ..............................................................................
xviii
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah ................................................................
1
B. Identifikasi Masalah .......................................................................
4
C. Pembatasan Masalah ......................................................................
4
D. Perumusan Masalah .......................................................................
4
E. Tujuan Penelitian ...........................................................................
4
F. Manfaat Penelitian .........................................................................
4
BAB II KAJIAN PUSTAKA A. Tinjauan Pustaka ............................................................................
6
1. Akuntansi .................................................................................
6
2. Bank .........................................................................................
7
a. Pengertian Bank ................................................................. commit to user
7
xiii
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
b. Sejarah Bank ......................................................................
8
c. Klasifikasi Bank .................................................................
10
3. Bank Perkreditan Rakyat ........................................................
12
4. Standar Akuntansi Keuangan ...................................................
15
a. Pengertian Standar Akuntansi Keuangan ...........................
15
b. Sejarah Standar Akuntansi Keuangan ................................
16
5. Standar Akuntansi Keuangan Untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik .................................................................
17
a. Ruang Lingkup ...................................................................
17
b. Karakteristik Kualitatif Informasi Keuangan ....................
19
B. Kerangka Berpikir ..........................................................................
22
BAB III METODE PENELITIAN A. Waktu Penelitian ............................................................................
24
B. Bentuk Penelitian dan Strategi Penelitian ......................................
24
1. Bentuk Penelitian .....................................................................
24
2. Strategi Penelitian ....................................................................
25
C. Pendekatan Penelitian ....................................................................
25
D. Sumber Data ...................................................................................
25
E. Tenik Pengumpulan Data ...............................................................
26
F. Teknik Analisis Data ......................................................................
26
G. Prosedur Penelitian ........................................................................
27
BAB IV HASIL PENELITIAN A. Deskripsi Umum ............................................................................
28
B. Pelaporan Akuntansi Keuangan Perbankan Berdasarkan PSAK 50 dan 55 ..............................................................................................
29
1. Definisi dan Klasifikasi Instrumen Keuangan ............................
29
a.
Definisi Instrumen Keuangan .............................................
29
b.
Klasifikasi Instrumen Keuangan .........................................
30
2. Pengakuan dan Pengukuran Instrumen Keuangan .....................
32
a. b.
Pengakuan ............................................................................ commit to user Penghentian Pengakuan .......................................................
xiv
32 32
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
Pengukuran ..........................................................................
33
3. Penyajian dan Pengungkapan Instrumen Keuangan .................
35
a. Penyajian .............................................................................
35
b. Pengungkapan .....................................................................
41
c.
4. Implikasi Penerapan PSAK 50 dan 55 revisi 2006 Pada Dunia Perbankan ..................................................................................
45
C. Pelaporan Keuangan BPR Berdasarkan SAK-ETAP BPR .............
48
1. Laporan Keuangan ......................................................................
48
a. Komponen Laporan Keuangan .............................................
48
b. Keterbatasan Laporan Keuangan ..........................................
49
2. Akuntansi Aset ..........................................................................
49
3. Akuntansi Kewajiban .................................................................
52
4. Akuntansi Ekuitas .......................................................................
53
5. Laporan Laba Rugi .....................................................................
53
6. Laporan Arus Kas .......................................................................
53
7. Laporan Perubahan Ekuitas ........................................................
54
8. Catatan atas Laporan Keuangan .................................................
55
D. Perbedaan Standar Pelaporan Keuangan Antara PSAK No. 50 dan 55 Dengan SAK-ETAP BPR ..................................................
56
BAB V SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN A. Simpulan ........................................................................................
73
B. Implikasi ........................................................................................
74
C. Saran ..............................................................................................
74
DAFTAR PUSTAKA ................................................................................
75
LAMPIRAN ...............................................................................................
77
commit to user
xv
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Perbankan merupakan salah satu tulang punggung dalam membangun sistem perekonomian dan keuangan Indonesia karena dapat berfungsi sebagai intermediary institution yaitu lembaga yang mampu menyalurkan kembali dana-dana yang dimiliki oleh unit ekonomi yang surplus kepada unit-unit ekonomi yang membutuhkan bantuan dana atau defisit. Fungsi ini merupakan mata rantai yang penting dalam melakukan bisnis karena berkaitan dengan penyediaan dana sebagai investasi dan modal kerja bagi unit-unit bisnis dalam melaksanakan fungsi produksi. Oleh karena itu, agar dapat berjalan dengan lancar maka lembaga perbankan harus berjalan dengan baik pula. Perkembangan sektor perbankan di Indonesia sesungguhnya telah dimulai sejak jaman penjajahan Belanda, yaitu dengan mengadopsi sistem perbankan kolonial yang ada pada waktu itu. Pada pertengahan tahun 1980-an berbagai macam deregulasi dikeluarkan oleh pemerintah untuk menggairahkan industri perbankan. Diawali dengan diluncurkannya Paket Kebijakan 27 Oktober 1988 (PAKTO) yang mencakup bidang keuangan, moneter dan perbankan. Kebijakan di bidang perbankan meliputi pemberian kemudahan-kemudahan dalam membuka kantor bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank, memperkenankan pendirian bank-bank swasta baru antara lain dengan penetapan syarat modal disetor minimal Rp 10 milyar, juga memberikan kesempatan untuk mendirikan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dengan modal minimum Rp 50 juta, dan memperingan persyaratan bagi bank menjadi bank devisa. Setelah diluncurkannya deregulasi tersebut, bisnis perbankan di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hingga saat ini telah banyak bank yang menawarkan berbagai jasa pelayanan perbankan, mulai dari penyetoran dan pengambilan uang oleh bank, transfer uang, penjaminan emisi sampai investasi, bahkan dengan pemberian suku bunga yang menggiurkan serta munculnya produkproduk baru perbankan.
commit to user
1
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
Tabel 1.1. Kegiatan Usaha Perbankan (Milyar Rp)
Sumber : Statistik Perbankan Indonesia - Vol. 9, No. 12, November 2011
Semakin maju dunia perekonomian dan perbankan internasional, Indonesia dituntut untuk dapat mengikuti perkembangan standar akuntansi internasional sehingga dapat meningkatkan kewajaran, keandalan dan transparansi laporan keuangan. Untuk memenuhi hal itu, maka BI bekerja sama dengan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah menetapkan kebijakan untuk mengadopsi International Accounting Standards (IAS) 39 dan 32 dalam Pernyataan Standar Akuntansi Indonesia (PSAK) No. 50 dan 55 revisi 2006 yang menggantikan PSAK 31 dan diimplementasikan mulai 1 Januari 2010. Sebagai tindak lanjut penerbitan PSAK yang dimaksud, telah disusun pula Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) 2008 untuk membantu perbankan dalam melakukan penerapan PSAK tersebut. Namun demikian, PSAK 50 Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan, PSAK 55 Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran dengan PAPI 2008 sebagai pedoman dipandang tidak sesuai dengan karakteristik operasional BPR juga dari sisi biaya dan manfaatnya. Sehubungan dengan itu maka BPR memerlukan standar akuntansi keuangan yang sesuai. Oleh karenanya, pada tanggal 31 Desember 2009, BI menerbitkan SE No. 11/37/DKBU perihal penetapan penggunaan Standar commit to user Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) sebagai
2
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
standar akuntansi keuangan bagi Bank Perkreditan Rakyat yang melakukan kegiatan usaha berbasis konvensional. Sehingga kedepannya BI akan menyusun Pedoman Akuntansi BPR dengan mendasarkan pada Standar Akuntansi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik yang dikeluarkan oleh IAI. Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas tanpa Akuntabilitas Publik (SAKETAP) pada tanggal 19 Mei 2009 telah disahkan Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK). Hal utama yang mendasari pengesahan SAK-ETAP yaitu adanya konvergensi standar akuntansi keuangan dengan IFRS. SAK-ETAP adalah PSAK yang disederhanakan dengan pilihan pada alternatif standar yang lebih sederhana dengan penyederhanaan pengukuran dan mengurangi pengungkapan, disamping itu SAK-ETAP merupakan standar yang berdiri sendiri secara keseluruhan (stand alone), yang artinya hanya mengacu pada buku SAK-ETAP itu sendiri tidak mengacu pada PSAK kecuali pada transaksi yang belum diatur dalam SAK-ETAP. Sasaran dari SAK-ETAP ini yaitu entitas bisnis yang tidak memiliki akuntabilitas publik dan entitas yang menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statement) bagi pihak eksternal. Entitas yang mempunyai tanggung jawab publik juga dapat menggunakan SAK-ETAP apabila entitas tersebut telah memperoleh ijin dari pihak regulator. Penggunaan SAK ETAP ini sifatnya mandatory dalam rangka akuntabilitas pelaporan keuangan BPR. Untuk itu, jika pada tahun buku 2011 BPR belum menerapkan SAK ETAP dalam pelaporan keuangannya maka laporan keuangan BPR yang bersangkutan terancam dinilai sebagai laporan keuangan yang tidak wajar dalam laporan akuntan independen. Penugasan audit tahun buku 2011 tentunya mengacu pada kriteria SAK ETAP sehingga dampak laporan keuangan auditor dengan opini tidak wajar tentunya sangat merugikan BPR. Berdasaran latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk mengambil judul “STUDI LITERATUR STANDAR PELAPORAN KEUANGAN BANK PERKREDITAN RAKYAT: PERBANDINGAN ANTARA PSAK 50 DAN 55 (REVISI 2006) DENGAN SAK-ETAP BPR”.
commit to user
3
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
B. Pembatasan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka penelitian ini dibatasi pada perbandingan PSAK No. 50 dan 55 (revisi 2006) dengan SAK-ETAP BPR terhadap pelaporan keuangan Bank Perkreditan Rakyat yang terdiri dari pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan laporan keuangan.
C. Perumusan Masalah Agar masalah dalam penelitian dapat terjawab dengan baik, maka masalah harus dirumuskan sebagai berikut: 1. Bagaimana pelaporan keuangan perbankan menurut PSAK No.50 dan 55? 2. Bagaimana pelaporan keuangan BPR menurut SAK-ETAP BPR? 3. Sejauhmanakah perbedaan standar pelaporan keuangan antara PSAK No. 50 dan 55 dengan SAK-ETAP BPR?
D. Tujuan Penelitian Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini dilakuan dengan tujuan: 1. Untuk mengetahui pelaporan keuangan perbankan menurut PSAK No. 50 dan PSAK 55. 2. Untuk mengetahui pelaporan keuangan BPR menurut SAK-ETAP BPR. 3. Untuk mengetahui perbedaan standar pelaporan keuangan antara PSAK No. 50 dan 55 dengan SAK-ETAP BPR.
E. Manfaat Penelitian Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi semua pihak yang terkait. Manfaat yang diharapkan peneliti adalah : 1. Manfaat Teoretis a. Untuk mendapatan informasi gambaran umum perbedaan standar pelaporan keuangan antara PSAK No. 50 dan 55 dengan SAK-ETAP BPR. commit to user
4
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
b. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan mahasiswa dalam menyerap dan memahami ilmu yang diperoleh. c. Sebagai referensi peneliti lain yang akan meneliti tentang PSAK No. 50 dan 55 (revisi 2006) dan SAK-ETAP BPR. 2. Manfaat Praktis Dapat memberikan masukan dan informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan.
commit to user
5
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
BAB II KAJIAN PUSTAKA A. Tinjauan Pustaka 1. Akuntansi Pengertian akuntansi menurut American Accounting Association adalah “Accounting as the process identifiying, measuring, and communicating economic information to permit informed judgements and decisions by users of the information”. Informasi ekonomi adalah informasi yang berkaitan dengan berbagai situasi yang melibatkan keterbatasan sumber daya, proses akuntansi ini diakhiri dengan tersedianya laporan keuangan. Definisi akuntansi menurut AICPA yaitu “Accounting is the art of recording, classifying, and summarizing in a significant manner and in terms of money, transaction and events which are in part at least, of a financial character, and interpreting the results thereof”, sedangkan sedangkan menurut Kieso (2002 : 2), akuntansi bisa didefinisikan secara tepat dengan menjelaskan tiga karakteristik penting dari akuntansi: (1) pengidentifikasian, pengukuran, dan pengkomunikasian informasi keuangan tentang (2) entitas ekonomi kepada (3) pemakai yang berkepentingan. Karakteristik-karakteristik ini telah dipakai untuk menjelaskan akuntansi selama beratus-ratus tahun. Namun, dalam 30 tahun terakhir entitas ekonomi telah berubah secara signifikan baik dari segi ukuran maupun komplekstitas, dan pemakai yang berkepentingan juga telah bertambah secara substansial baik dari segi jumlah maupun keragaman. FASB mendefinisikan akuntansi secara umum adalah : Accounting is the body knowledge and functions concered with systematic originating, recording, classifying, processing, summerizing, analyzing, interpreting and supplying of dependable and significant information covering, transaction, and event wich are, in part at least, offinancial character, required for the management and operation of an entity and for report that have to be submitted there on to meet fiduciary and other responsibilities. Definisi selanjutnya terdapat pada APB No. 4 yang dapat menjelaskan commit user akuntansi sebagai suatu aktivitas jasa yangtomemiliki fungsi menyediakan informasi
6
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan tentang satuan-satuan ekonomi yang dapat bermanfaat dalam menetapkan pilihan-pilihan yang logis diantara berbagai tindakan alternatif. Definisi tersebut adalah : “Accounting is a service activity. Its function is to provide quantitative information, primarily financial in nature, about economics entities that is intended to be useful in making economic decision, in making reasons choices among alternatives course of action”. Dapat disimpulkan bahwa a) akuntansi menyediakan jasa yang penting di dalam lingkungan bisnis untuk membantu pengambilan keputusan alokasi sumber daya yang terbatas; b) informasi yang disediakan akuntansi bersifat kuantitatif yang dapat digunakan dengan evaluasi kualitatif dalam pengambilan keputusan ekonomi; c) meskipun akuntansi melaporkan apa yang telah terjadi tetapi berguna untuk pengambilan keputusan di masa mendatang.
2. Bank a. Pengertian Bank Bank berasal dari kata Italia banco yang artinya bangku. Bangku inilah yang dipergunakan oleh bankir untuk melayani kegiatan operasionalnya kepada para nasabah. Istilah bangku secara resmi dan popular menjadi Bank. Bank termasuk perusahaan industri jasa karena produknya hanya memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat. Menurut Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Pengertian yang lebih teknis dapat ditemukan pada Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 792 Tahun 1990. Pengertian bank menurut PSAK Nomor 31 dalam Standar Akuntansi Keuangan (2000: 31.1) adalah:commit “Banktoadalah user lembaga yang berperan sebagai
7
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
perantara keuangan (financial intermediary) antara pihak yang memiliki dana dengan pihak yang memerlukan dana, serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran”. Sedangkan berdasarkan SK Menteri Keuangan RI Nomor 792 tahun 1990 pengertian bank adalah: “Bank merupakan suatu badan yang kegiatannya di bidang keuangan melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan”. Dari pengertian tersebut di atas dapat dikatakan bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, artinya seluruh kegiatan yang dilakukan bank berkaitan dengan bidang keuangan. Kegiatan perbankan adalah menghimpun dana dari masyarakat yang dikenal dalam dunia perbankan sebagai kegiatan funding. Agar masyarakat mau menyimpan uangnya di bank dalam bentuk simpanan, maka pihak bank memberikan rangsangan berupa balas jasa kepada penyimpan dalam bentuk bunga, hadiah, bagi hasil, pelayanan atau balas jasa lainnya. Setelah memperoleh dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, maka bank akan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan istilah kredit (lending).
b. Sejarah Bank Sejarah mencatat asal mula dikenalnya kegiatan perbankan pada zaman kerajaan tempo dulu di daratan Eropa. Kemudian usaha perbankan ini berkembang ke Asia Barat oleh para pedagang. Perkembangan perbankan di Asia, Afrika, dan Amerika dibawa oleh bangsa Eropa pada saat melakuan penjajahan ke negara jajahannya baik Asia, Afrika, maupun benua Amerika. Jika kita telusuri sejarah kegiatan perbankan dimulai dari jasa pertukaran uang, sehingga dalam sejarah perbankan, arti bank dikenal sebagai meja tempat menukarkan uang. Dalam perjalanan sejarah kerajaan tempo dulu, pertukaran uangnya dilakukan antar kerajaan yang satu dengan kerajaan lainnya. Kegiatan pertukaran uang ini sekarang dikenal dengan nama perdagangan valuta asing (money charger).
commit to user
8
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
Kemudian dalam perkembangan selanjutnya kegiatan operasional perbankan berkembang lagi menjadi tempat penitipan uang atau yang disebut searang ini sebagai kegiatan simpanan. Berikutnya kegiatan perbankan bertambah dengan kegiatan peminjaman uang, uang yang disimpan oleh masyarakat ke bank dipinjamkan kembali ke masyarakat yang membutuhkan. Akibat dari kebutuhan akan jasa keuangan yang semain meningkat dan beragam maka peranan dunia perbankan semakin dibutuhkan oleh seluruh lapisan masyarakat baik yang berada di negara maju maupun berkembang. Sebenarnya usaha perbankan baru dimulai dari zaman Babilonia kemudian dilanjutkan ke zaman Yunani Kuno dan Romawi, namun pada saat itu tugas bank hanyalah sebagai tempat tukar menukar uang. Seiring dengan perkembangan perdagangan dunia maka perkembangan perbankan juga berjalan semakin pesat, perkembangan perdagangan yang semula hanya di daratan Eropa akhirnya menyebar ke Asia Barat. Bank-bank yang sudah terkenal pada saat itu di benua Eropa adalah Ban Venesia tahun 1171, kemudian menyusul Bank of Genoa dan Bank of Barcelona tahun 1320. Sebaliknya perkembangan perbankan di daratan Inggris baru dimulai pada abad ke 16, namun karena Inggris yang begitu aktif mencari daerah perdagangan yang kemudian dijajah, maka perkembangan perbankan pun ikut dibawa ke negara jajahannya. Sejarah perbankan di Indonesia tidak terlepas dari zaman penjajahan Hindia Belanda. Pada saat itu terdapat beberapa bank yang memegang peranan penting di Hindia Belanda, antara lain : 1) De Javasche NV 2) De Post Paar Bank 3) De Algemenevolks Crediet Bank (NHM) 4) Nationale Handles Ban (NHB) 5) De Escompto Bank NV Selain itu terdapat pula bank-bank pribumi, China, Jepang, dan Eropa lainnya, bank tersebut antara lain : 1) Bank Nasiona Indonesia 2) Bank Abuan Saudagar
commit to user
9
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
3) NV Bank Boemi 4) The Charteredbank of India 5) The Yokohama Species Bank 6) The Matsui Bank 7) The Bank of China 8) Batavia Bank Pada zaman kemerdekaan, perbankan di Indonesia bertambah maju dan berkembang lagi, beberapa bank Belanda dinasionalisir oleh pemerintah Indonesia. Bank-bank yang ada di zaman kemerdekaan antara lain: 1) Bank Negara Indonesia yang didirikan tanggal 5 Juli 1946 kemudian menjadi BNI 1946. 2) Bank Rakyat Indonesia yang didirikan tanggal 22 Februari 1946. Bank ini berasal dari De Algemene Volk Crediet Bank atau Syomin Ginko. 3) Bank Surakarta MAI (Maskapai Adil Makmur) tahun 1945 di Solo. 4) Bank Indonesia di Palembang tahun 1946. 5) Bank Dagang Nasional Indonesia di Medan tahun 1946. 6) Indonesian Banking Corporation tahun 1947 di Yogyakarta yang kemudian menjadi Bank Amerta. 7) NV Bank Sulawesi di Manado tahun 1946. 8) Bank Dagang Indonesia NV di banjarmasin tahun 1949. 9) Kalimantan Corporation Trading di Samarinda tahun 1950, kemudian merger dengan Bank Pasifik.
c. Klasifikasi Bank Dalam praktik perbankan di Indonesia saat ini terdapat beberapa jenis perbankan yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan. Terdapat beberapa perbedaan jenis bank menurut UU Perbankan nomor 10 tahun 1998 dengan peraturan sebelumnya yaitu UU Perbankan nomor 14 tahun 1967, namun dalam aspek kegiatan utama bank sebagai lembaga keuangan tidak berbeda satu sama lain.
commit to user
10
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
Bank diklasifikasikan berdasarkan berbagai macam perspektif, dari segi fungsi, segi kepemilikan, segi status, dan segi penentuan harganya yaitu: 1) Berdasarkan segi fungsinya, bank diklasifikasikan menjadi: (a) Bank Umum ( Komersial dan Syariah) Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvesional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. (b) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvesional atau berdasar prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 2) Berdasarkan segi kepemilikannya, bank dapat diklasifikasikan menjadi: (a) Bank Pemerintah Bank Pemerintah adalah bank yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. (b) Bank Swasta Nasional Bank Swasta Nasional adalah ban yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh swasta nasional Indonesia. (c) Bank Koperasi Bank Koperasi adalah bank yang sebagian besar atau seluruh modalnya dimiliki oleh perusahaan berbadan hukum koperasi. (d) Bank Asing Bank Asing adalah bank yang sebagian besar atau seluruh modalnya dimiliki oleh orang asing, baik swasta maupun pemerintah pusat. (e) Bank Campuran Bank Campuran adalah bank yang modalnya dimiliki swasta nasional Indonesia dan asing, dan pada umumnya sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional Indonesia. 3) Berdasarkan segi statusnya, bank diklasifikasikan menjadi: (a) Bank Devisa
commit to user
11
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
Bank Devisa adalah bank yang melaksanakan transaksi luar negeri atau transaksinya berhubungan dengan valas. (b) Bank Nondevisa Bank Nondevisa adalah bank yang tidak diperbolehkan melakukan transaksi dengan luar negeri atau berkaitan dengan valas. 4) Berdasarkan segi cara menentukan harga, bank diklasifikasikan menjadi: (a) Bank Konvensional Bank Konvensional adalah bank yang dalam menentukan harganya menetapkan suatu tingkat bunga tertentu, baik untuk dana yang dikumpulkan maupun disalurkan. (b) Bank Syariah Bank Syariah adalah bank yang penentuan harganya tidak menetapkan suatu tingkat bunga tertentu tetapi didasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Pengklasifikasian bank ini tidak dapat secara kaku diterapkan saat ini, mengingat fenomena kepemilikan bank di Indonesia pasca krisis tahun 1998 sangat rumit.
3. Bank Perkreditan Rakyat Pengertian BPR menurut UU Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. Adanya perkembangan lembaga keuangan BPR pasca UU Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 tersebut dan kondisi lembaga keuangan pada umumnya terutama pada masa dan pasca krisis moneter tahun 1997, maka pengertian BPR mengalami perubahan dengan munculnya UU Perbankan Nomor 10 Tahun 1998. Dalam UU Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 pasal 1 disebutkan bahwa BPR adalah lembaga keuangan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak commit to user memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dengan demikian ada dua pengertian
12
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
BPR, yaitu BPR yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional yang tidak diperkenankan melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah dan BPR yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang tidak diperkenankan melakukan kegiatan secara konvensional. Kegiatan usaha yang diperkenankan dilakukan oleh BPR sangat terbatas dibandingkan dengan Bank Umum, yaitu hanya meliputi penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, memberikan kredit serta menempatkan dana dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito dan/ atau tabungan pada bank lain. BPR tidak diperkenankan menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran serta melakukan kegiatan usaha selain yang diperkenankan, selain itu BPR tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing kecuali sebagai pedagang valuta asing (dengan izin Bank Indonesia), melakukan penyertaan modal, dan melakukan usaha perasuransian. Adapun wilayah kantor operasionalnya dibatasi dalam 1 (satu) propinsi. Status BPR diberikan kepada Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Lumbung Pitih Nagari (LPN), Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD) dan/atau lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan dengan memenuhi persyaratan tata cara yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Ketentuan tersebut diberlakukan mengingat bahwa lembaga-lembaga tersebut telah tumbuh dan berkembang dari lingkungan masyarakat Indonesia, serta masih diperlukan oleh masyarakat, maka keberadaan lembaga tersebut diakui. Oleh karena itu, UU Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 beserta perubahannya yang ditunjukkan dalam UU Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 memberikan kejelasan status dari lembagalembaga tersebut. Untuk menjamin kesatuan dan keseragaman dalam pembinaan dan pengawasan, maka persyaratan dan tata cara pemberian status lembaga-lembaga tersebut ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
commit to user
13
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
Tabel 2.1 Kegiatan Usaha BPR Konvensional skala Nasional Periode : September 2011 - Februari 2012 2012
2011 Indikator
September
Jumlah BPR
Oktober
November
Desember
Januari
Februari
1,683
1,683
1,684
1,669
1,663
1,665
Sumber Dana (Rp. Ribu)
42,126,096,254
42,780,432,860
43,712,474,710
45,072,454,876
45,446,542,892
46,109,963,477
- Tabungan
10,911,497,538
11,127,796,055
11,493,971,330
12,035,146,905
12,198,623,197
12,331,901,188
- Deposito
24,948,976,624
25,336,310,119
25,788,215,610
26,174,279,692
26,595,814,667
27,089,748,313
- Antarbank Pasiva
5,684,166,200
5,807,975,424
5,979,268,987
6,420,023,982
6,236,350,259
6,259,102,110
581,455,892
508,351,262
451,018,783
443,004,297
415,754,769
429,211,866
Penanaman Dana (Rp. Ribu)
50,107,550,472
50,969,087,063
52,156,397,171
53,533,826,782
53,843,087,509
54,567,988,914
- Kredit yg diberikan
39,665,049,245
40,258,511,620
40,680,858,773
41,099,515,666
41,424,051,429
42,484,760,843
- Antarbank Aktiva
10,442,338,660
10,710,506,936
11,475,538,398
12,434,311,116
12,419,036,080
12,083,228,071
162,567
68,507
Jumlah Nasabah (Rekening)
12,134,465
12,175,910
12,129,398
12,338,065
12,177,452
12,157,544
- Tabungan
8,458,946
8,483,674
8,533,841
8,551,718
8,487,082
8,576,680
- Deposito
415,762
418,592
428,017
424,840
429,108
430,721
- Debitur
3,259,757
3,273,644
3,167,540
3,361,507
3,261,262
3,150,143
52,299,820,771
53,243,975,746
54,496,417,647
55,799,288,624
56,171,569,848
56,907,621,325
- Pinj. Diterima
- SBI
Total Asset (Rp. Ribu)
Sumber : Bank Indonesia
Selama ini sebagian besar pengusaha mikro dan kecil, serta masyarakat di daerah pedesaan belum mendapatkan pelayanan jasa keuangan perbankan baik dari aspek pembiayaan maupun penyimpanan dana, adapun lembaga keuangan yang tepat dan strategis untuk melayani kebutuhan masyarakat tersebut adalah BPR dengan pertimbangan: a. BPR merupakan lembaga intermediasi sesuai dengan UU Perbankan. b. BPR merupakan lembaga keuangan yang diatur dan diawasi secara ketat oleh Bank Indonesia. c. Adanya penjaminan oleh LPS atas dana masyarakat yang disimpan di BPR. commit to user
14
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
d. BPR berlokasi di sekitar UMK dan masyarakat pedesaan, serta memfokuskan pelayanannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat tersebut. e. BPR memiliki karakteristik operasional yang spesifik yang memungkinkan BPR dapat menjangkau dan melayani UMK dan masyarakat pedesaan. Posisi BPR yang strategis tersebut perlu dipertahankan dan ditingkatkan agar keberadaan BPR memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan mendorong perekonomian daerah.
4. Standar Akuntansi Keuangan a. Pengertian Standar Akuntansi Keuangan Komite PAI (IAI, 1994; Kata Pengantar) mengemukakan Standar akuntansi keuangan merupakan pedoman yang harus diacu dalam penyusunan laporan keuangan untuk tujuan pelaporan kepada para pemakai di luar manajemen perusahaan. Arti penting standar akuntansi dikemukakan oleh Dr. Katjep K. Abdoelkadir, sebagai ketua umum IAI, (IAI, 1994; Sambutan Ketua Umum) menyatakan standar akuntansi keuangan sebagai pedoman pokok penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi perusahaan, dana pensiun, dan unit ekonomi lainnya adalah sangat penting, agar laporan keuangan lebih berguna, dapat dimengerti dan dapat diperbandingkan serta tidak menyesatkan. Perubahan nama dari Prinsip Akuntansi Indonesia (PAI) menjadi Standar Akuntansi Keuangan (SAK) menurut IAI (1994; Kata Pengantar) dimaksudkan untuk menghindari kesalahpahaman yang sering terjadi dan agar nama sesuai dengan makna. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa yang disebut selama ini sebagai prinsip akuntansi maknanya adalah standar akuntansi. Sumber acuan prinsip akuntansi berlaku umum di Indonesia seperti yang dijelaskan di atas tidak menyebut posisi standar akuntansi secara jelas karena yang menduduki posisi pertama adalah prinsip akuntansi yang ditetapkan dan/atau dinyatakan berlaku oleh badan pengatur standar adalah standar akuntansi. Dalam rerangka prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dapat dilihat bahwa standar akuntansi menduduki tingkat satu sebagai landasan operasional atau praktek. commit to user
15
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
Artinya, dalam tatanan operasional standar akuntansi harus menjadi acuan utama yang harus digunakan sebelum acuan lainnya.
b. Sejarah Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia Akuntansi sebenarnya sudah ada sejak manusia mulai bisa menghitung dan membuat suatu catatan, yang pada awalnya dengan menggunakan batu, kayu, bahkan daun menurut tingkat kebudayaan manusia waktu itu. Pada abad XV terjadilah perkembangan dan perluasan perdagangan oleh pedagang-pedagang Spanyol, Portugal, dan Belanda. Perkembangan perdagangan ini menyebabkan kebutuhan akan suatu sistem pencatatan yang lebih baik yakni pencatatan mengenai rugi dan laba tahunan serta pembuatan neraca perdagangan yang diharuskan sekali dalam dua tahun sehingga dengan demikian akuntansi juga mulai berkembang. Setelah itu perkembangan akuntansi juga ditandai dengan adanya seorang yang bernama Lucas Pacioli pada tahun 1494 ahli matematika, mengarang sebuah buku yang berjudul Summa de Aritmatica, Geometrica, Proportioni et Propotionalita, di mana dalam suatu bab berjudul Tractatus de Computies et Scriptoris (Belkaoui, 2006). Di Indonesia mulai diterapkan sejak 1642 namun perkembangan yang mencolok muncul setelah undang-undang tanam paksa dihapuskan sehingga membuka kesempatan besar pada perkembangan penanaman modal pengusaha swasta belanda. Akuntansi di Indonesia pada awalnya menganut sistem kontinental, seperti yang dipakai di Belanda saat itu. Sistem ini disebut juga dengan tata buku. Tata buku menyangkut kegiatan-kegiatan yang bersifat konstruktif dari proses pencatatan, peringkasan, penggolongan dan aktivitas lain yang bertujuan menciptakan informasi akuntansi berdasarkan pada data. Sejak tahun 1950-an akuntansi mulai berubah yakni dengan mengacu pada sistem akuntansi yang dianut oleh Amerika yakni GAAP dan pada tahun 2008 pemerintah Indonesia mencanangkan mengikuti standar internasional (IFRS) sebagai standar akuntansi Indonesia yang baru. Penerapan standar ini diperkirakan akan penuh diterapkan pada tahun 2012. commit to user
16
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
Terdapat tiga tonggak sejarah pengembangan standar akuntansi Indonesia yakni tonggak sejarah pertama pada saat pasar modal Indonesia mulai aktif yakni tahun 1973. Pada masa itulah IAI membentuk kodifikasi prinsip dan standar akuntansi yang tertuang pada satu buku yang disebut PAI (Prinsip Akuntansi Indonesia). Tonggak sejarah kedua terjadi pada saat revisi pertama PAI pada tahun 1984, serta yang ketiga adalah bahwa revisi total terhadap PAI pada tahun 1994 dan melakukan modifikasi dalam buku Standar Akuntansi Keuangan (SAK) pada tanggal 1 Oktober 1994. Dalam proses pembentukan sebuah standar akuntansi tidak terlepas dari badan pembentuknya, seperti di Indonesia badan pembentuk standar akuntansi yang pertama dinamakan badan penghimpun bahan-bahan yang dibentuk pada 1973, lalu pada tahun 1974 dibentuklah secara resmi badan yang dinamakan komite prinsip akuntansi Indonesia (PAI), PAI kemudian diubah menjadi komite standar akuntansi keuangan (komite SAK) pada tahun 1994-1998 dan komite SAK diubah menjadi komite DSAK yang memiliki hak otonomi menyusun PSAK dan ISAK IAI (2001;411.1) menjelaskan frasa “prinsip akuntansi” adalah suatu istilah teknis akuntansi yang mencakup konvensi, aturan, dan prosedur yang diperlukan untuk merumuskan praktik akuntansi yang berlaku umum pada saat tertentu. Dengan pengertian yang hampir sama, Miller (1985) dalam IAI (2007) menyatakan prinsip akuntansi berlaku umum (GAAP) merupakan rajutan dari berbagai aturan dan konsep.
5. Standar Akuntansi Keuangan Untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) a. Ruang Lingkup Standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik (SAK-ETAP) dimaksud untuk digunakan entitas tanpa akuntabilitas publik. Dalam buku SAK-ETAP yang dikeluarkan oleh IAI (2009:1) menyebutkan bahwa entitas tanpa akuntabilitas publik adalah entitas yang: 1) tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan; dan commit to user
17
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
2) menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statement) bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit. Entitas memiliki akuntabilitas publik signifikan jika: 1) entitas telah mengajukan pernyataan pendaftaran, atau dalam proses pengajuan pernyataan pendaftaran, pada otoritas pasar modal atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek di pasar modal; atau 2) entitas menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok besar masyarakat, seperti bank, entitas asuransi, pialang dan atau pedagang efek, dana pensiun, reksa dana dan bank investasi. Entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifikan dapat menggunakan SAK-ETAP jika otoritas berwenang membuat regulasi mengizinkan penggunaan standar tersebut. Hal ini dimungkinkan apabila pihak otoritas berwenang merasa ketentuan pelaporan dengan menggunakan PSAK terlalu tinggi biayanya ataupun terlalu rumit untuk entitas yang mereka awasi. SAK-ETAP ini akan berlaku efektif per 1 Januari 2011 namun penerapan dini per 1 Januari 2010 diperbolehkan. Entitas yang laporan keuangannya mematuhi SAK-ETAP harus membuat suatu pernyataan eksplisit dan secara penuh (explicit and unreserved statement) atas kepatuhan tersebut dalam catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan tidak boleh menyatakan mematuhi SAK-ETAP kecuali jika mematuhi semua persyaratan dalam SAK-ETAP. Apabila perusahaan memakai SAK-ETAP, maka auditor yang akan melakukan audit di perusahaan tersebut juga akan mengacu kepada SAK-ETAP. Mengingat kebijakan akuntansi SAK-ETAP di beberapa aspek lebih ringan daripada PSAK, maka ketentuan transisi dalam SAK-ETAP ini cukup ketat. Pada BAB 29 misalnya disebutkan bahwa pada tahun awal penerapan SAK-ETAP, yakni 1 Januari 2011, Entitas yang memenuhi persyaratan untuk menerapkan SAK-ETAP dapat menyusun laporan keuangan tidak berdasarkan SAK-ETAP, tetapi berdasarkan PSAK non-ETAP (SAK Umum) sepanjang diterapkan secara konsisten, entitas tersebut tidak diperkenankan untuk kemudian menerapkan SAK ETAP ini untuk penyusunan laporan keuangan berikutnya. Oleh sebab itu per 1 Januari 2011, perusahaan yang memenuhi commit to user harus memilih apakah akan tetap definisi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik
18
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
menyusun laporan keuangan menggunakan PSAK atau beralih menggunakan SAK-ETAP. Ketentuan transisi juga menjelaskan bahwa entitas yang menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK-ETAP kemudian tidak memenuhi persyaratan entitas yang boleh menggunakan SAK-ETAP, maka entitas tersebut tidak diperkenankan untuk menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK-ETAP. Hal ini misalnya ada perusahaan menengah yang memutuskan menggunakan SAK-ETAP pada tahun 2011, namun kemudian mendaftar menjadi perusahaan publik di tahun berikutnya. Entitas tersebut wajib menyusun laporan keuangan berdasarkan PSAK non-ETAP dan tidak diperkenankan untuk menerapkan SAK-ETAP ini kembali. Sebaliknya entitas yang sebelumnya menggunakan PSAK non-ETAP dalam menyusun laporan keuangannya dan kemudian memenuhi persyaratan entitas yang dapat menggunakan SAK-ETAP, maka entitas tersebut dapat menggunakan SAK-ETAP ini dalam menyusun laporan keuangan.
b. Karakteristik Kualitatif Informasi dalam Laporan Keuangan Tujuan dari laporan keuangan SAK ETAP adalah menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna laporan tersebut dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi informasi tertentu. Dalam memenuhi tujuannya, laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen (stewardship) atau pertanggungjawaban manajemen atas sumberdaya yang dipercayakan kepadanya. Salah satu ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi penggunanya adalah karakteristik kualitatif, yaitu: 1) Dapat dipahami (Understandability) Kualitas penting informasi yang disajikan dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh penggunanya. Untuk maksud ini, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai commit to user serta kemauan untuk mempelajari tentang aktivitas ekonomi bisnis, akuntansi
19
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
informasi tersebut dengan ketekunan yang wajar. Namun demikian, kepentingan agar laporan keuangan dapat dipahami tetapi tidak sesuai dengan informasi yang relevan harus diabaikan dengan pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk dipahami oleh pengguna tertentu. 2) Relevan (Relevance) Agar bermanfaat, informasi harus relevan dengan kebutuhan pengguna untuk proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan jika dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna dengan cara membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, masa depan dan menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. 3) Materialitas (Materiality) Informasi dipandang material jika kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan. Materialitas tergantung pada besarnya pos atau kesalahan yang dinilai sesuai dengan situasi tertentu dari kelalaian dalam mencantumkan (omission) atau kesalahan dalam mencatat (misstatement). Namun demikian, tidak tepat membuat atau membiarkan kesalahan untuk menyimpang secara tidak material dari SAK-ETAP agar mencapai penyajian tertentu dari posisi keuangan, kinerja keuangan atau arus kas suatu entitas. 4) Keandalan (Reliability) Agar bermanfaat, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus handal. Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari kesalahan material dan bias, dan penyajian secara jujur apa yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. Laporan keuangan tidak bebas dari bias (melalui pemilihan atau penyajian informasi) jika dimaksudkan untuk mempengaruhi pembuatan suatu keputusan atau kebijakan untuk tujuan mencapai suatu hasil tertentu. 5) Substansi mengungguli bentuk (subtance over form)
commit to user
20
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
Transaksi, peristiwa dan kondisi lain dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realita ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya. Hal ini untuk meningkatkan keandalan laporan keuangan. 6) Pertimbangan Sehat (Prudence) Ketidakpastian yang tidak dapat diabaikan meliputi berbagai peristiwa dan keadaan yang dipahami berdasarkan pengungkapan sifat dan penjelasan peristiwa dari keadaan tersebut serta melalui penggunaan pertimbangan sehat dalam menyusun laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan pertimbangan yang diperlukan dalam kondisi ketidakpastian, sehingga aset atau penghasilan tidak disajikan lebih tinggi dan kewajiban atau beban tidak disajikan lebih rendah. Namun penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan pembentukan aset atau penghasilan yang lebih rendah atau pencatatan kewajiban atau beban yang lebih tinggi. Singkatnya, pertimbangan sehat tidak mengijinkan bias. 7) Kelengkapan (completeness) Agar laporan keuangan dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya. Kesengajaan untuk tidak mengungkapkan laporan secara lengkap mengakibatkan informasi menjadi tidak benar atau menyesatkan dan karena itu tidak dapat diandalkan dan kurang mencukupi ditinjau dari segi relevansi. 8) Dapat dibandingkan (comparability) Pengguna laporan keuangan harus dapat membandingkan laporan keuangan entitas antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan. Pengguna juga harus dapat membandingkan laporan keuangan antar entitas untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan secara relatif. Oleh karena itu, pengukuran dan penyajian dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang serupa harus dilakukan secara konsisten untuk suatu entitas, antar periode untuk entitas tersebut dan untuk entitas yang berbeda. Sebagai tambahan, pengguna laporan keuangan harus mendapat informasi tentang kebijakan akuntansi commit to user
21
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, perubahan kebijakan akuntansi dan pengaruh dampak perubahan tersebut. 9) Tepat waktu (Timeliness) Laporan keuangan dikatakan relevan jika informasi dalam laporan keuangan harus dapat mempengaruhi keputusan ekonomi para penggunanya. Tepat waktu meliputi penyediaan informasi laporan keuangan dalam jangka waktu pengambilan keputusan, jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan tersebut, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya. Manajemen mungkin perlu menyeimbangkan secara relatif antara pelaporan tepat waktu dan penyediaan informasi yang andal. Untuk mencapai keseimbangan antara relevansi dan keandalan, maka pertimbangan utama adalah bagaimana yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan pengguna dalam mengambil keputusan ekonomi. 10) Keseimbangan antara biaya dan manfaat (Balance between benefit and cost) Manfaat informasi dari pelaporan seharusnya melebihi biaya penyediaannya, namun evaluasi biaya dan manfaat laporan merupakan proses pertimbangan yang substansial. Biaya tersebut juga tidak perlu ditanggung oleh pengguna yang menikmati manfaat, sehingga dalam evaluasi manfaat dan biaya, entitas harus memahami bahwa manfaat dari informasi mungkin juga manfaat yang dinikmati oleh pengguna eksternal.
B. Kerangka Berfikir PSAK 50 dan 55 (revisi 2006) merupakan standar pembukuan yang mencakup pancatatan produk dan hasil transaksi keuangan baik bagi lembaga keuangan termasuk bank maupun lembaga non keuangan. PSAK ini, mengacu pada standar akuntansi internasional (International Accounting Standard nomor 32 dan 39) sebagai pengukuran instrumen keuangan yang diakui secara global. Tujuannya untuk menyajikan hasil transaksi dan kinerja keuangan suatu perusahaan ke publik, agar mendapatkan kepercayaan pasar dan investor. Penerapan PSAK itu memiliki tujuan strategis diantaranya digunakan untuk mengundang investor baik di pasar modal commit to user maupun pasar keuangan, serta sebagai prudential regulation yaitu mendorong proses
22
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
harmonisasi penyusunan dan analisis laporan keuangan guna mendorong terciptanya disiplin pasar (market discipline). Dengan diberlakukannya standar tersebut pada standar pelaporan keuangan perbankan konvesional maka akan menggantikan PSAK 31 yang dijabarkan dalam Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) 2001. Tetapi penerapan PSAK 50 dan PSAK 55 bagi BPR dipandang tidak sesuai dengan karateristik operasional BPR dan memerlukan biaya besar dibanding dengan manfaat yang diperoleh, maka BPR memerlukan standar yang sesuai yaitu SAK-ETAP. Berdasaran kerangka berfikir di atas, maka dapat digambarkan dengan alur berikut:
Literatur yang Berhubungan Dengan PSAK 50, PSAK 55, dan SAK-ETAP BPR
PSAK 50 (revisi 2006) PSAK 55 (revisi 2006) SAK-ETAP BPR
Analisis Data : − Identifikasi pelaporan keuangan perbankan menurut PSAK 50 dan 55 − Identifikasi penyajian laporan keuangan BPR menurut SAK-ETAP BPR − Komparasi PSAK 50 dan 55 (revisi 2006) dengan SAK-ETAP BPR
Hasil Analisis
Kesimpulan dan Saran
Gambar 2.1. Alur Kerangka Berfikir
commit to user
23
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
BAB III METODOLOGI PENELITIAN A. Waktu Penelitian Penulis merencanakan pelaksanaan penelitian ini dari bulan Pebruari 2012 sampai dengan bulan Juni 2012. Waktu ini meliputi kegiatan persiapan sampai penyusunan laporan penelitian dengan jadwal sebagai berikut: Tabel 3.1. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Dalam Penelitian Jenis Kegiatan
Pebruari
Tahun 2012 Maret April
Mei
Juni
1. Persiapan Penelitian a. Penyusunan Judul b. Penyusunan Proposal c. Perijinan 2. Pelaksanaan Penelitian a. Pengumpulan Data b. Analisis data 3. Penyusunan Laporan
B. Bentuk Penelitian dan Strategi Penelitian 1. Bentuk Penelitian Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif yaitu sebuah metode yang efektif untuk tujuan mendeskripsikan atau menggambarkan fenomenafenomena yang ada, baik fenomena yang bersifat alamiah maupun fenomena hasil rekayasa. Menurut Best, John W. (Sukmadinata, 2005:74) bahwa penelitian deskriptif tidak hanya berhenti pada pengumpulan data, pengorganisasian, analisis data dan penarikan interprestasi serta penyimpulan, tetapi dilanjutkan dengan pembandingan, mencari kesamaan-perbedaan dan hubungan kausal dalam berbagai hal. Sesuai dengan permasalahannya maka penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang mendeskripsikan mengenai perbandingan antara PSAK 50 dan 55 (revisi 2006) dengan SAK-ETAP BPR. commit to user
24
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
2.
Strategi Penelitian
Penelitian kualitatif adalah suatu strategi yang dipilih oleh penulis untuk mengamati suatu fenomena, mengumpulkan informasi dan menyajikan hasil penelitian pada penelitian ini. Menurut Moeleong (2006:6) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian secara holistik dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks, khususnya yang alamiah dengan memanfaatan berbagai metode alamiah.
C. Pendekatan Penelitian Penelitian
ini
menggunakan
pendekatan
kualitatif,
yaitu
berusaha
mendapatkan informasi yang selengkap mungkin mengenai PSAK 50 dan 55 (revisi 2006) juga SAK-ETAP BPR. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami.
D. Sumber Data Sumber data dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakantindakan selebihnya sebagai data tambahan. Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh berdasarkan sumber yang telah dikumpulkan oleh pihak lain dan literatur-literatur yang mendukung. Data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa Pernyataan Standart Akuntasi Keuangan No. 50 dan 55 (revisi 2006) yang diperoleh dari IAI, SAK ETAP yang diperoleh dari IAI dan literatur yang mendukung.
commit to user
25
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
E. Teknik Pengumpulan Data Penelitian ini menggunakan metode libary research/studi dokumentasi/studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapanketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain. Dengan melakukan studi kepustakaan, peneliti dapat memanfaatkan semua informasi dan pemikiran-pemikiran yang relevan dengan penelitiannya.
Merumuskan Topik dan Tujuan
Mengembangkan Kerangka Berfikir STUDI KEPUSTAKAAN
Membuat Rancangan Penelitian
Mengumpulkan Data Melakuan Analisis dan Interprestasi Gambar 2. Tahapan dalam Studi Kepustakaan
F. Teknik Analisis Data Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif komparatif karena analisis ini bertalian dengan uraian deskriptif tentang PSAK 50 dan 55 serta SAK-ETAP. Selain analisis tersebut, digunakan pula teknik analisis kualitatif model alur, meliputi: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
commit to user
26
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
1. Reduksi data Merupakan proses penyederhanaan data yang dilakukan melalui seleksi, pengelompokan, dan pengorganisasian data mentah menjadi sebuah informasi yang bermakna. 2. Penyajian data Penyajian data merupakan suatu upaya menampilkan data secara jelas dan mudah dipahami dalam bentuk paparan naratif, tabel, grafik, atau perwujudan lainnya yang dapat memberikan gambaran jelas tentang proses dan hasil tindakan yang dilakukan. Penyajian data dilakukan dalam rangka pemahaman terhadap sejumlah informasi yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. 3. Penarikan kesimpulan Penarikan kesimpulan merupakan pengambilan intisari dari sajian data yang telah terorganisasikan dalam bentuk pernyataan atau kalimat singkat, padat dan bermakna. Penarikan kesimpulan ini dilakukan secara bertahap untuk memperoleh tingkat kepercayaan yang tinggi.
G. Prosedur Penelitian Prosedur penelitian merupakan tahapan-tahapan yang ditempuh dalam penelitian dari awal sampai akhir. Tahapan persiapan yang terdiri dari pengumpulan informasi sampai pada bahan teori yang mendukung perumusan masalah penelitian ini. Tahapan pelaksanaan, dimana peneliti merumuskan tujuan yang ingin dicapai dengan kerangka teori. Hasil pencapaian tujuan tersebut yaitu diimplementasikan dalam hasil penelitian.
commit to user
27
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
BAB IV HASIL PENELITIAN A. Deskripsi Umum Penerapan PSAK 50 dan 55 (revisi 2006) dapat mendorong proses harmonisasi penyusunan laporan keuangan dan disiplin pasar bagi perbankan, kedua standar akuntansi tersebut secara tepat dan konsisten juga dapat mendorong bank-bank untuk menyusun laporan keuangan secara lebih wajar dan informatif serta sesuai standar internasional sehingga akan lebih siap dalam menghadapi era globalisasi. Namun penerapan PSAK 50 dan 55 yang diadopsi dari International Accounting Standard (IAS) 32 dan 39 belum sepenuhnya dapat diimplementasikan bagi para penggunanya karena transisi dari standar akuntansi yang rule-based ke judgmentbased membutuhkan adanya persamaan persepsi antar institusi. Beberapa negara memutuskan untuk lebih berhati-hati dan bertahap dalam penerapannya, Amerika misalnya baru akan berkonvergensi dengan IFRS pada tahun 2014, dibanding Indonesia yang berkonvergensi secara penuh pada tahun 2012. Realitanya di Indonesia penerapan PSAK 50 dan 55 bagi perbankan masih mengalami kendala terutama bagi BPR. PSAK 50 Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan, PSAK 55 Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran dengan PAPI 2008 sebagai pedoman dipandang tidak sesuai dengan karakteristik operasional BPR juga dari sisi biaya dan manfaatnya sehingga BPR perlu standar akuntansi keuangan yang sesuai dengan kebutuhan BPR yang memiliki transaksi keuangan yang lebih sederhana dibanding Bank Umum, maka sesuai kesepahaman antara Perbarindo, DSAK-IAI dan BI, SAK ETAP merupakan acuan standar akuntansi yang tepat bagi BPR karena sesuai karakteristik BPR, dan perubahan yang dibutuhkan tidak terlalu banyak dibandingkan penggunaan standar sebelumnya. Pada tanggal 31 Desember 2009, BI menerbitkan SE No. 11/37/DKBU perihal penetapan penggunaan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) sebagai standar akuntansi keuangan Bank Perkreditan Rakyat yang melakukan kegiatan usaha berbasis konvensional, sehingga kedepannya BI commit to user
28
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
akan menyusun Pedoman Akuntansi BPR dengan mendasarkan pada Standar Akuntansi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik yang dikeluarkan oleh IAI.
•
•
•
2010
2009
2008 Keberatan Perbarindo untuk menerapkan PSAK 50/55 bagi BPR Rekomendasi DSAK-IAI agar BPR menggunakan SAK-ETAP DG BI setuju BPR menggunakan SAK-ETAP
• •
•
•
Public hearing draft SAK-ETAP (Maret) DSAK-IAI menerbitkan SAKETAP (Juli) BI menetapkan SAK-ETAP sebagai standar akuntansi BPR (Desember) Public hearing draft PA BPR (Des)
•
•
•
Sosialisasi draft PA BPR ke seluruh DPD Perbarindo (Januari) Asesmen TI BPR untuk menggunakan PA BPR (Maret) PA BPR diterbitkan (Juni)
Gambar 4.1. Overview Implementasi SAK-ETAP
B. Pelaporan Keuangan Perbankan Berdasarkan PSAK 50 dan 55 (Revisi 2006) 1. Definisi dan Klasifikasi Instrumen Keuangan a. Definisi Instrumen Keuangan Pada PSAK 50 (1998) paragraf 6, instrumen keuangan diistilahkan sebagai ‘efek’ yang memiliki definisi “surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek”. Definisi instrumen keuangan tersebut lebih mengacu pada jenis/contohnya saja sedangkan definisi instrumen keuangan menurut IAS 32 atau PSAK 50 (revisi 2006) paragraf 7 adalah ”setiap kontrak yang menambah nilai aset keuangan entitas dan kewajiban keuangan atau instrumen ekuitas lain”.
commit to user
29
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
Pada definisi PSAK 50 (revisi 2006), instrumen keuangan lebih ditekankan pada ‘kontrak’ sehingga cakupannya lebih luas, misalnya piutang, jika mengacu pada PSAK 50 (1998) tidak termasuk dalam efek atau instrumen keuangan, akan tetapi berdasarkan PSAK 50 (revisi 2006) termasuk dalam instrumen keuangan, karena bagi yang memberikan piutang nilai asetnya bertambah, sedangkan bagi yang berhutang nilai kewajiban keuangannya juga akan bertambah.
b. Klasifikasi Instrumen Keuangan PSAK 50 (revisi 2006) paragraf 7 mendefinisikan instrumen keuangan sebagai: 1) Aset keuangan adalah setiap aset yang berbentuk:
(a) kas (b) instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas lain (c) hak kontraktual: i.
untuk menerima kas atau keuangan dari entitas lain
ii.
untuk mempertukarkan aset keuangan atau kewajiban keuangan pada kondisi yang berpotensi menguntungkan entitas tersebut
(d) kontrak yang akan atau mungkin diselesaikan menggunakan instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh entitas dan merupakan: i.
non-derivatif yaitu entitas harus atau mungkin diwajibkan untuk menerima suatu jumlah yang bervariasi dari instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas
ii.
derivatif yang akan atau mungkin diselesaikan selain dengan mempertukarkan sejumlah tertentu kas atau aset keuangan lain dengan sejumlah tertentu instrumen ekuitas yang diterbitkan ekuitas. Untuk tujuan ini, instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas tersebut tidak termasuk instrumen yang merupakan kontrak untuk menerima atau menyerahkan instrumen ekuitas yang diterbitan entitas tersebut di masa depan.
2) Kewajiban keuangan adalah setiap kewajiban yang berupa: (a) kewajiban kontraktual: commit to user
30
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
i.
untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada entitas lain
ii.
untuk mempertukarkan aset keuangan atau kewajiban keuangan dengan entitas lain dengan kondisi yang berpotensi tidak menguntungkan entitas tersebut
(b) kontrak yang akan atau mungkin diselesaikan dengan menggunakan instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas dan merupakan suatu: i.
non-derivatif yaitu entitas harus atau mungkin diwajibkan untuk menerima suatu jumlah yang bervariasi dari instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas
ii.
derivatif yang akan atau mungkin diselesaikan selain dengan mempertukarkan sejumlah tertentu kas atau aset keuangan lain dengan sejumlah tertentu instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas. Untuk tujuan ini, instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas tersebut tidak tidak termasuk instrumen yang merupakan kontrak untuk menerima atau menyerahkan instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas tersebut di masa depan.
3) Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas
aset suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh kewajiban. Contoh instrumen keuangan yang termasuk dalam cakupan PSAK 50 dan 55 adalah sebagai berikut :
(1) kas
(2) giro dan deposito
(3) surat berharga
(4) utang dan piutang usaha, wesel, dan pinjaman
(5) sekuritas utang dan ekuitas, baik dari perspektif pemegang sekuritas
maupun penerbitnya. Kategori ini mencakup investasi dalam perusahaan
anak, perusahaan assosiasi, dan usaha patungan.
(6) Sekuritas yang dijamin dengan aset seperti kewajiban hipotik yang
mempunyai jaminan, kesepakatan pembelian kembali, dan securitised
packages of receivables commit to user
31
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
(7) derivatif, yang mencakup opsi, right, warant, kontrak berjangka, kontrak
forward, dan swap
2. Pengakuan dan Pengukuran Instrumen Keuangan a. Pengakuan Menurut PSAK 50 (revisi 2006), instrumen keuangan diklasifikasikan dalam pengakuan dan pengukuran menjadi empat kategori, yaitu:
1) Aset keuangan atau kewajiban keuangan yang dinilai pada nilai wajar melalui
laporan laba/rugi (financial asset at fair value through profit or loss), dengan
kriteria:
(a) Untuk diperdagangkan (trading), termasuk instrumen derivatif (kecuali
derivatif yang diterapkan sebagai instrumen lindung nilai dan efektif)
(b) Ditetapkan (designed).
2) Investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo (hold to maturity) dengan kriteria:
(a) Aset keuangan non derivatif
(b) Pembayaran tetap/telah ditentukan
(c) Jatuh tempo telah ditetapkan
(d) Entitas memiliki maksud dan kemampuan untuk memiliki hingga jatuh
tempo.
3) Pinjaman yang diberikan dan piutang (loan and receivable), dengan kriteria
yang sama dengan hold to maturity hanya saja tidak memiliki kuotasi di pasar
aktif.
4) Aset keuangan tersedia untuk dijual (available for sale) dengan kriteria:
(c) Aset keuangan non derivatif
(d) Ditetapkan sebagai AFS
(e) Tidak diklasifikasikan sebagai financial asset at fair value through profit
or loss, hold to maturity, dan loan and receivable.
b. Penghentian Pengakuan
Instrumen keuangan bukanlah instrumen yang akan terus ada di dalam commit to user neraca, ia dapat dikeluarkan dari neraca jika terjadi beberapa kondisi seperti jatuh
32
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
tempo, pemutusan kontrak, dan transfer jual beli instrumen keuangan. PSAK
tahun 1998 hanya sedikit sekali membahas mengenai penghentian pengakuan
sedangkan PSAK No. 55 (revisi 2006) banyak memberikan penekanan pada
keterlibatan berkelanjutan atau continuing involvement jika terjadi transfer aset
keuangan. Yakni apakah seluruh resiko dan manfaat secara substansial juga telah
ditransfer, dan juga apakah pengendalian terhadap instrumen keuangan tersebut
masih dimiliki atau tidak.
Sebagai contoh pada kasus perjanjian pembelian kembali atau repurchase
agreement yaitu jika perusahaan menjual aset keuangan dengan perjanjian bahwa
aset keuangan tersebut akan dibeli kembali pada harga yang ditetapkan atau pada
harga jual semula ditambah keuntungan. Pada kasus tersebut walaupun terjadi
transfer aset keuangan dan juga arus kas atas aset yang ditransfer, perusahaaan
masih memiliki kontrol terhadap aset keuangan yang ditransfer melalui hak
membeli aset keuangan tersebut kembali, maka aset keuangan yang telah
ditransfer tersebut masih tetap dicatat di neraca.
Walaupun sebuah entitas masih memiliki hak kontraktual untuk menerima
arus kas dari aset keuangan, entitas tersebut masih dapat mengakui adanya
transfer keuangan jika dia memiliki kewajiban kontraktual untuk membayar arus
kas yang diterima tersebut kepada satu atau pihak lain sesuai kesepakatan dan
memenuhi syarat sebagaimana yang telah dijelaskan pada PSAK No. 55 (revisi
2006) paragraf 16. Transaksi ini oleh IAS diistilahkan sebagai “pass trough
arrengement” yang biasanya ditemui pada sekuritisasi ataupun spesial purpose
entities (SPE).
c. Pengukuran
PSAK 55 (revisi 2006) mengatur masalah pengukuran menjadi beberapa hal
antara lain:
1) Pengukuran awal (initial measurement)
2) Pengukuran setelah pengukuran awal (subsequent measurement) commit to user
33
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
3) Pertimbangan dalam pengukuran nilai wajar (fair value hierarchy)
4) Reklasifikasi
5) Keuntungan dan kerugian
6) Penurunan nilai dan tidak tertagihnya aset keuangan
Perbedaan mendasar antara PSAK 55 sebelum dan sesudah revisi adalah
bahwa pada PSAK 55 (1998), semua instrumen keuangan pengukuran nilai
awalnya berdasarkan biaya historis. Sedangkan dalam PSAK 55 (revisi 2006),
pengukuran nilai awal instrumen keuangan berdasarkan nilai wajar. Untuk hold
to maturity, nilai wajar tersebut ditambah dengan biaya-biaya yang berhubungan
langsung dengan akuisisi ataupun penerbitan instrumen keuangan tersebut.
Hirarki dalam pengukuran nilai wajar dilakukan dengan langkah-langkah sebagai
berikut:
1) Kuotasi harga di pasar aktif, kuotasi dianggap ada jika:
(a) Harga kuotasi tersedia dan dapat diperoleh secara rutin
(b) Mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi
yang wajar.
2) Jika pasar tidak aktif, maka menggunakan teknik penilaian yang meliputi:
(a) penggunaan transaksi-transaksi pasar wajar yang terkini antara pihak-
pihak yang mengerti, berkeinginan, jika tersedia
(b) referensi atas nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial
sama
(c) analisis arus kas yang didiskonto (discounted cash flow analysis)
(d) model penetapan harga opsi (option pricing model)
commit to user
34
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
Tabel 4.1. Pengukuran dan Perubahan Nilai Jenis Instrumen Keuangan Fair Value Trough Profit and Loss Available for Sale Held to Maturity Loan & Receivable
Pengukuran
Perubahan Nilai
Nilai wajar
Laporan Laba Rugi
Nilai wajar Biaya yang diamortisasi Biaya yang diamortisasi
Ekuitas -
3. Penyajian dan Pengungkapan Instrumen Keuangan a. Penyajian 1) Kewajiban dan Ekuitas Penerbit instrumen keuangan pada saat pengakuan awal harus mengklasifikasikan instrumen tersebut atau komponen-komponennya sebagai kewajiban keuangan, aset keuangan atau instrumen ekuitas sesuai substansi perjanjian kontraktual dan definisi kewajiban keuangan, aset keuangan dan instrumen ekuitas. Disebut instrumen ekuitas jika dan hanya jika memenuhi persyaratan: (a) Instrumen tersebut tidak memiliki kewajiban kontraktual (b) Diselesaikan dengan instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas berupa derivatif dan non-derivatif. Fitur penting yang membedakan instrumen kewajiban dengan instrumen ekuitas adalah adanya kewajiban kontraktual satu dari pihak instrumen keuangan untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lainnya yang berpotensi tidak menguntungkan penerbit. Beberapa jenis instrumen keuangan memiliki bentuk hukum berupa ekuitas tetapi secara substansi merupakan kewajiban dan bentuk lainnya mungkin berupa kombinasi dari fitur instrumen ekuitas dan fitur instrumen kewajiban, sebagai contoh: (a) Saham Preferen yang mewajibkan penerbitnya untuk membeli kembali saham tersebut dengan harga pada tanggal yang dapat ditetapkan commit to user
35
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
(b) Instrumen keuangan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menjual instrumen itu kembali pada penerbitnya baik secara kas atau secara aset keuangan lainnya. Contoh reksadana terbuka, perwalian, persekutuan dan persekutuan yang tergabung dalam kerjasama operasi. Kewajiban keuangan dapat timbul jika entitas tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menghindari penyelesaian kewajiban kontraktualnya berupa penyerahan kas atau aset keuangan lainnya, contohnya jika entitas terbatas untuk memenuhi kewajiban kontraktualnya tidak membatalkan kewajiban kontraktual entitas tersebut, dan bergantung pada pelaksanaan hak untuk menebus kembali oleh pihak lawan. Instrumen keuangan yang tidak secara eksplisit menciptakan kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lainnya dapat secara tidak langsung menciptakan kewajiban melalui persyaratan dan kondisi yang ada padanya. Sebagai contoh dalam kewajiban non-keuangan, jika entitas dapat menghindari kewajiban untuk mentransfer kas atau aset keuangan lainnya hanya dengan menyelesaikan kewajiban non-keuangannya dan jika dalam penyelesaiannya entitas akan menyerahkan kas atau aset keuangan lainnya dan saham yang diterbitkan entitas. Dalam situasi apapun, pemegang instrumen secara substansi memperoleh jaminan untuk menerima suatu jumlah yang minimal. Suatu kontrak bukan merupakan instrumen ekuitas semata-mata karena kontrak tersebut dapat menyebabkan penerimaan atau penyerahan instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas. Hak atau kewajiban kontraktual tersebut dapat berupa nilai yang ditetapkan atau nilai yang fluktuatif, misalnya harga komoditas, tingkat suku bunga, atau harga instrumen keuangan. Sebagai contoh kontrak untuk menyerahkan instrumen ekuitas senilai 100 ons emas. Kontrak jenis ini merupakan kewajiban keuangan bagi entitas walaupun entitas tersebut dapat menyelesaikan dengan instrumen ekuitasnya. Kontrak tersebut tidak memberikan hak nilai residual atas aset entitas setelah dikurangi seluruh kewajibannya. commit to user
36
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
Kontrak yang akan diselesaikan entitas melalui penyerahan instrumen ekuitas miliknya dalam jumlah yang telah ditetapkan sebagai pengganti aset keuangan lainnya atau kas merupakan istrumen ekuitas. Contohnya yaitu opsi saham yang diterbitkan kepada pihak lawan untuk membeli saham yang diterbitkan yang memberi hak kepada pihak lawan untuk membeli saham yang diterbitkan entitas dalam jumlah yang telah ditetapkan dengan harga yang telah ditetapkan atau untuk membeli obligasi dengan nilai pokok yang telah ditetapkan. Perubahan nilai wajar instrumen ekuitas tidak akan diakui di dalam laporan keuangan. Kontrak yang mewajibkan entitas untuk membeli kembali instrumen ekuitasnya baik dengan kas atau aset keuangan lainnya akan menambah kewajiban keuangan entitas tersebut sebesar nilai kini dari nilai penebusannya (sebesar nilai kini dari harga pembelian kembali kontrak forward, membeli instrumennya secara kas, harga pelaksanaan opsi atau nilai penebusan lainnya). Ketentuan ini berlaku sekalipun kontrak ini adalah instrumen ekuitas. Jika kontrak jatuh tempo tanpa ada penyerahan maka nilai tercatat dari kewajiban direklasifikasi menjadi ekuitas. Kontrak yang akan diselesaikan oleh entitas dengan menyerahkan atau menerima instrumen ekuitas dalam jumlah yang telah ditetapkan sebagai pengganti kas atau aset keuangan lainnya dengan jumlah yang bervariasi merupakan aset keuangan atau kewajiban keuangan. Contoh kontrak yang mewajibkan entitas menyerahkan 100 lembar instrumen ekuitas sebagai pengganti kas setara dengan 100 ons emas.
2) Ketentuan Peyelesaian Kontinjensi Instrumen keuangan dapat mewajibkan entitas untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lainnya atau jika tidak, menyelesaikannya seperti jika instrumen tersebut berupa kewajiban keuangan dalam situasi di mana terjadi atau tidaknya suatu peristiwa yang tidak pasti di masa depan yang berada di luar kendali penerbit maupun pedagang instrumen tersebut, misalnya peruser harga konsumen, suku bunga atau ubahan dalam indeks pasar commit modal, to indeks
37
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
ketentuan perpajakan. Instrumen keuangan merupakan kewajiban keuangan bagi penerbit kecuali jika, (a) bagian dari ketentuan penyelesaian kontinjensi yang mensyaratkan penyelesaian secara kas atau melalui penyerahan aset keuangan lainnya tidak sah dan (b) penerbit dapat diwajibkan untuk menyelesaikan kewajibannya dengan kas atau aset keuangan lainnya dalam kondisi penerbit dilikuidasi. Ketika instrumen keuangan derivatif memberi kepada satu pihak pilihan cara penyelesaian, maka instrumen tersebut merupakan aset keuangan atau kewajiban keuangan kecuali jika seluruh alternatif yang ada menjadikan sebagai instrumen ekuitas, misalnya opsi saham. 3) Instrumen Keuangan Majemuk Penerbit instrumen keuangan non-derivatif mengevaluasi persyaratan instrumen keuangannya untuk menentukan apakah instrumen tersebut mengandung komponen ekuitas dan kewajiban. Komponen tersebut harus diklasifikasikan secara terpisah sebagai kewajiban keuangan, aset keuangan dan instrumen ekuitas. Entitas mengakui secara terpisah komponen-komponen instrumen keuangan yang: (a) Menimbulkan kewajiban keuangan bagi entitas (b) Memberikan opsi bagi pemegang instrumen untuk menkonversi instrumen keuangan tersebut menjadi instrumen ekuitas dari entitas mereka. Instrumen ini dibedakan menjadi dua komponen, antara lain kewajiban keuangan dan instrumen ekuitas. Ketika nilai tercatat awal suatu instrumen keuangan majemuk dialokasikan pada komponen ekuitas dan kewajiban, maka komponen ekuitas yang dialokasikan adalah nilai sisa dari nilai wajar instrumen keuangan secara keseluruhan dikurangi dengan nilai komponen kewajiban yang ditetapkan secara terpisah. Tidak ada keuntungan atau kerugian yang ditimbulkan dari pengakuan awal komponen-komponen instrumen secara terpisah. Nilai tercatat komponen kewajiban ditentukan dengan mengukur nilai wajar kewajiban serupa yang tidak memiliki komponen ekuitas. Nilai tercatat commit to user instrumen ekuitas yang ditunjukkan oleh opsi untuk mengkonversi instrumen
38
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
tersebut menjadi saham biasa ditetapkan dengan cara mengurangkan nilai wajar kewajiban keuangan dari nilai wajar instrumen keuangan majemuk secara keseluruhan.
4) Saham yang Diperoleh Kembali (Treasury Stock) Jika entitas memperoleh kembali instrument ekuitasnya, instrumeninstrumen tersebut harus dikurangkan dari ekuitas. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari hasil penjualan, pembatalan, pembelian dan penerbitan instrumen ekuitas entitas tersebut tidak dapat diakui dalam laporan laba rugi. Saham treasury tersebut dapat diperoleh dan dimiliki oleh entitas yang bersangkutan atau oleh anggota lainnya dalam kelompok usaha yang dikonsolidasi sehingga jumlah yang dibayarkan atau diterima diakui secara langsung dalam ekuitas. Nilai saham treasury yang dimiliki diungkapkan secara terpisah, baik dalam neraca maupun dalam catatan atas laporan keuangan, sesuai dengan PSAK No. 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan. Jika saham treasury dibeli dari pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan entitas, maka entitas mengungkapkan berdasarkan PSAK No.7 (Pengungkapkan Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa).
2) Bunga, Dividen, Kerugian dan Keuntungan Bunga, dividen, kerugian dan keuntungan yang berkaitan dengan instrumen keuangan atau komponen yang merupakan kewajiban keuangan diakui sebagai pendapatan atau beban dalam laporan laba rugi. Distribusi kepada pemegang instrumen ekuitas didebit oleh entitas secara langsung pada ekuitas, setelah dikurangi manfaat pajak penghasilan yang terkait. Biaya transaksi yang timbul dari transaksi ekuitas, selain biaya penerbitan instrumen ekuitas yang secara langsung dapat diatribusikan pada perolehan badan usaha (yang dalam hal ini dicatat berdasarkan PSAK No.22), dicatat sebagai pengurang ekuitas, setelah dikurangi manfaat pajak penghasilan yang terkait. commit to user
39
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
Dividen atas saham yang sepenuhnya diakui sebagai kewajiban, diakui sebagai beban sebagaimana pembayaran bunga obligasi dengan penebusan atau pembiayaan kembali kewajiban keuangan diakui dalam laporan laba rugi, sedangkan penebusan atau pembiayaan kembali instrumen ekuitas diakui sebagai perubahan ekuitas sehingga perubahan nilai wajar instrumen ekuitas tidak diakui dalam laporan keuangan. Pembayaran berbagai biaya dalam penerbitan atau perolehan kembali instrumen ekuitasnya tersebut antara lain berupa biaya registrasi dan komisi lain yang ditetapkan, biaya yang dibayarkan pada penasehat hukum, akuntan, dan penasehat profesional lainnya, biaya percetakan dan materai. Biaya transaksi yang timbul dari transaksi ekuitas dicatat sebagai pengurangan ekuitas (setelah dikurangi manfaat pajak penghasilan terkait), sepanjang biaya tersebut merupakan biaya tambahan yang dapat diatribusikan secara langsung dengan transaksi ekuitas. Biaya transaksi yang terkait dengan penerbitan instrumen keuangan majemuk dialokasikan pada komponen kewajiban dan ekuitas dari instrumen secara proposional dengan alokasi hasil yang diperoleh. Biaya transaksi yang terkait dengan lebih dari satu transaksi (misalnya biaya yang timbul dari penawaran atas sejumlah saham dan pencatatan saham lainnya secara bersamaan di bursa) dialokasikan pada seluruh transaksi tersebut dengan menggunakan dasar alokasi yang rasional dan konsisten dengan transaksi serupa. Jumlah biaya transaksi yang dicatat sebagai pengurang ekuitas dalam suatu periode diungkapkan secara terpisah berdasarkan PSAK No.1 tentang Penyajian Laporan Keuangan. Jumlah pajak penghasilan terkait yang diakui secara langsung dalam ekuitas dimasukkan dalam jumlah agregat pajak penghasilan periode berjalan dan pajak penghasilan tangguhan yang ditambahkan atau dibebankan pada ekuitas, yang diungkapkan berdasarkan PSAK No. 46 tentang Akuntansi Pajak Penghasilan. Dividen yang diklasifikasikan sebagai beban dapat disajikan dalam laporan laba rugi bersama dengan bunga atas kewajiban lainnya atau disajikan sebagai item yang terpisah. Sebagai tambahan dari ketentuan dalam persyaratan ini, to user pengungkapan beban bungacommit dan dividen tunduk pada ketentuan dalam PSAK
40
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
No.1 tentang Penyajian Laporan Keuangan dan PSAK No.31 tentang Akuntansi Perbankan. Dalam beberapa kondisi, karena adanya perbedaan antara beban bunga dan dividen yang terkait dengan hal-hal seperti pengurangan pajak (tax deductibility), maka akan lebih baik jika keduanya diungkapkan secara terpisah dalam laporan laba rugi sesuai dengan PSAK No.46 tentang Akuntansi Pajak Penghasilan. Selain itu, kewajiban keuangan diakui sebagai pendapatan atau beban dalam laporan laba rugi meskipun keduanya berkaitan dengan instrumen yang mengandung hak residual atas aset entitas dalam pertukaran dengan kas atau aset keuangan lainnya.
6) Saling Hapus Aset keuangan dan kewajiban keuangan saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam neraca jika, dan hanya jika, entitas: (a) saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut; dan (b) berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan kewajibannya secara simultan. Dalam akuntansi untuk transfer atas aset keuangan yang tidak memenuhi kualifikasi penghentian pengakuan, maka entitas tidak boleh melakukan saling hapus aset keuangan yang ditransfer dan kewajiban terkait. Entitas yang melakukan sejumlah transaksi instrumen keuangan dengan satu pihak lawan mungkin melakukan “kesepakatan induk untuk menyelesaikan secara neto” (master netting arrangement) dengan pihak lawan tersebut. Perjanjian tersebut menetapkan penyelesaian secara neto untuk seluruh instrumen keuangan yang tercakup dalam perjanjian jika terjadi wanprestasi (default), atau berakhirnya, salah satu kontrak. Kesepakatan ini umumnya digunakan oleh institunsi keuangan untuk melindungi dari kerugian yang timbul jika terjadi kepailitan atau situasi lain yang menyebabkan pihak lawan tidak dapat memenuhi kewajibannya.
commit to user
41
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
b. Pengungkapan Tujuan dari pengungkapan ini adalah untuk menyediakan informasi guna meningkatkan pemahaman mengenai signifikansi instrumen keuangan terhadap posisi keuangan, kinerja dan arus kas entitas, serta membantu penilaian jumlah, waktu, dan tingkat kepastian arus kas masa depan yang terkait dengan instrumen tersebut.
1) Format, Tempat dan Klasifikasi Instrumen Keuangan (a) Pernyataan ini tidak mengatur format dari informasi yang dipersyaratkan untuk diungkapkan atau tempatnya dalam laporan keuangan. (b) Pengungkapan dapat berbentuk kombinasi dari penjelasan naratif dan kuantitatif sepanjang dapat dianggap memadai untuk mengungkapkan karakteristik instrumen yang dimaksud serta arti pentingnya bagi entitas. (c) Manajemen entitas membagi instrumen keuangan menjadi beberapa kelompok sesuai sifat dari informasi yang diungkapkan, dengan mempertimbangkan beberapa hal seperti karakteristik instrumen tersebut dan dasar pengukuran yang telah digunakan.
2) Kebijakan Manajemen Risiko dan Aktivitas Lindung Nilai (a) Mengungkapkan tujuan maupun kebijakan manajemen risiko keuangan termasuk kebijakan lindung nilai. Penjelasan kebijakan manajemen risiko harus memuat kebijakan yang menyangkut hal-hal seperti lindung nilai atas eksposur risiko, upaya menghindari risiko yang berlebihan, dan persyaratan mengenai agunan guna mengurangi risiko kredit. (b) Menjelaskan sejauh mana suatu instrumen keuangan digunakan, risiko yang terkait dan sasaran usaha yangingin dicapai. (c) Untuk lindung nilai atas nilai wajar, lindung nilai atas arus kas, dan lindung nilai atas investasi bersih dalam operasi di luar negeri pengungkapan terpisah secara lebih spesifik dan terperinci harus dilakukan.
to user 3) Persyaratan, Kondisi dan commit Kebijakan Akuntansi
42
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
(a) Untuk tiap kelompok aktiva finansial, kewajiban finansial, dan instrumen ekuitas, entitas harus mengungkapkan: i.
informasi mengenai cakupan dan sifat instrumen keuangan, termasuk persyaratan dan kondisi yang bersifat signifikan yang dapat mempengaruhi jumlah, waktu, dan tingkat kepastian arus kas di masa datang
ii.
kebijakan dan metode akuntansi yang digunakan, termasuk kriteria pengakuan dan dasar pengukuran yang diterapkan.
(b) Pengungkapan untuk setiap kategori aset keuangan apakah pembelian dan penjualan aset keuangan dicatat pada tanggal perdagangan atau pada tanggal penyelesaian. (c) Jika instrumen keuangan bersifat signifikan, maka seluruh persyaratan dan kondisi instrumen tersebut harus diungkapkan.
4) Risiko Tingkat Bunga (a) Informasi mengenai eksposur risiko tingkat bunga, termasuk: i.
tanggal penilaian ulang atau tanggal jatuh tempo kontraktual, mana yang lebih dahulu
ii.
tingkat bunga efektif, jika tersedia.
(b) Mengindikasikan aset keuangan dan liabilitas keuangan yang: i.
terekspos risiko tingkat bunga atas nilai wajar
ii.
terekspos risiko tingkat bunga atas arus kas, dan
iii.
tidak secara langsung terekspos terhadap risiko tingkat bunga (misal instrumen ekuitas).
(c) Pengungkapan suku bunga efektif berlaku untuk obligasi, pinjaman, dan instrumen keuangan sejenis yang melibatkan pembayaran di masa datang yang mencerminkan nilai waktu dari uang. (d) Ketentuan tersebut tidak dapat berlaku bagi instrumen keuangan seperti investasi dalam instrumen ekuitas dan instrumen derivatif yang tingkat bunga efektifnya tidak dapat ditentukan. commit to user
43
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
5) Risiko Kredit (a) Mengungkapkan informasi mengenai eksposur risiko kredit,termasuk: i.
jumlah yang paling mewakili eksposur risiko kredit maksimal apabila pihak lawan tidak mampu memenuhi kewajibannya, tanpa memperhitungkan nilai wajar dari agunan; dan
ii.
konsentrasi risiko kredit yang bersifat signifikan
(b) Aset keuangan dengan hak saling hapus dengan liabilitas keuangan, tidak boleh disajikan neto dalam neraca, kecuali penyelesaian akan dilakukan secara neto atau secara bersamaan. Namun demikian, entitas mengungkapkan keberadaan hak secara hukum untuk melakukan saling hapus ketika menyajikan informasi seperti yang dipersyaratkan di atas.
6) Nilai wajar (a) mengungkapkan nilai wajar tiap kelompok aset dan liabilitas dalam cara yang memungkinkan untuk diperbandingkan dengan nilai tercatat dalam neraca. (b) Jika entitas tidak mengukur instrumen keuangan di neraca pada nilai wajar, maka entitas wajib menyediakan informasi nilai wajar pada pengungkapan tambahan (c) Jika investasi dalam instrumen ekuitas atau derivatif yang terkait tidak memiliki kuotasi, maka instrumen tersebut dapat diukur pada biaya perolehan. Fakta ini harus diungkapkan bersamaan dengan penjelasan instrumen keuangan tersebut, nilai tercatatnya, penjelasan mengapa nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal, dan jika memungkinkan kisaran dari estimasinilai wajar yang paling memungkinkan.
7) Pengungkapan Lainnya Pengungkapan lainnya mengenai : (a) Penghentian pengakuan (b) Jaminan
commit to user (c) Instrumen Keuangan Majemuk
44
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
(d) Derivatif Melekat (e) Instrumen Keuangan pada Nilai Wajar (f) Reklasifikasi/Penggolongan Kembali (g) Laporan Laba Rugi dan Ekuitas (h) Penurunan Nilai (i) Wanprestasi dan Pelanggaran
4. Implikasi Penerapan PSAK 50 dan 55 Revisi 2006 Pada Dunia Perbankan PSAK 50 dan 55 merupakan standar akuntansi yang mengacu pada IAS 39 mengenai Recognition and Measurement of Financial Instruments dan IAS 32 mengenai Presentation and Disclosures of Financial Instruments. PSAK 50 dan 55 (revisi 2006) diharapkan dapat mendorong proses harmonisasi penyusunan dan analisis laporan keuangan serta mendorong terciptanya market discipline. Berikut ini akan diuraikan permasalahan-permasalahan yang bisa timbul sebagai akibat berlakunya PSAK No. 50 (revisi 2006) sebagai pengganti PSAK No. 50 (1998) dalam industri perbankan Indonesia. a. Penyisihan Kerugian Kredit (Loan-Loss Provisioning) atau Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN). Penyisihan kerugian kredit (Loan-Loss Provisioning) adalah penyisihan (provisioning) kerugian atas portfolio kredit dan pendanaannya yang mengalami penurunan nilai ekonomi. Nilai ekonomi dari portfolio kredit dan pendanaannya (funding) dapat naik atau turun disebabkan karena adanya perubahan dengan kualitas kredit yaitu jika terjadi masalah terhadap itikad baik (willingness to pay) dan kemampuan debitur untuk melunasi kredit beserta pinjamannya (ability to pay), penyisihan kerugian ini penting untuk dilakukan sehingga laporan keuangan bank tersebut mencerminkan keadaan yang sebenarnya (representation faithfullness). Jika mengacu pada PSAK yang lama, penentuan cadangan memakai konsep ekspektasi kerugian kredit (expectation loss) sehinggacommit bank to bisa menumpuk cadangan besar-besaran user
45
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
jika bankir merasa default kreditnya besar, celah ini yang banyak dimanfaatkan bank untuk memoles laporan keuangannya dan melakukan window dressing yaitu merekayasa laporan keuangan bank untuk tujuan tertentu. Namun, dengan diterapkannya PSAK 50 &55 (revisi 2006) dan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) tahun 2008 yang menyesuaikan PSAK tersebut, bank dituntut untuk menentukan CKPN berdasarkan data historis kerugian kredit yang sudah terjadi atau incurred loss. Adapun CKPN dihitung dari perkalian beberapa komponen, yakni potensi gagal bayar (potential of default) dikalikan jumlah kredit yang bersangkutan, komponen lainnya loss given default (LGD) yang merupakan porsi kerugian riil akibat gagal bayar yang benar-benar tak tertagih, di luar tingkat kembalian tagihan (recovery rate). Potential of default yang dihitung dari pengalaman kerugian yang sudah terjadi berdasarkan data historis setiap jenis kredit bank tersebut minimal selama 3 tahun terakhir. Kesulitan yang dialami bank dalam penentuan CKPN ini adalah tuntutan kepada bank untuk mempunyai data historis mengenai pengalaman kerugian dari setiap jenis kredit bank, minimal 3 tahun. Bank dituntut untuk mempunyai data mengenai jumlah tingkat kerugian suatu kredit dari setiap nasabah dan tentunya untuk mendapatkan data ini, cukup rumit karena banyaknya jenis kredit dan jangka waktu yang berbeda. b. Sumber Pendapatan Dengan memakai standar baru ini dapat mengurangi sumber pendapatan bunga bank dalam hal sebagai berikut : 1) Pendapatan provisi dan komisi kredit kini menjadi pengurang dari nilai kredit yang diberikan guna menghitung pendapatan bunga efektif. 2) Bunga surat berharga, misalnya Sertifikat Bank Indonesia (SBI) tidak diakui sebagai pendapatan operasional bunga, sehingga reklasifikasi bunga SBI ini berdampak pada bank yang banyak menempatkan dananya di luar kredit dengan ciri rasio pinjaman terhadap dana LDR nya yang relatif kecil.
commit to user
46
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
3) Kredit sebagai asset bank digolongkan pada “Loan and Receivables” yang mana valuasinya adalah dengan cara amortized cost, hal ini membawa konsekuensi bahwa nilai kredit (dalam hal ini aset bank) akan dipengaruhi oleh proyeksi cashflow dari aset tersebut, sehingga kredit yang dikenakan bunga dibawah bunga pasar akan menjadi lebih kecil dari harga perolehannya (kredit yang dikucurkan). c. Teknologi Penerapan PSAK 50 dan PSAK 55 membutuhkan sistem dan persiapan yang cukup lama dan cukup mahal karena harus menggabungkan semua laporan keuangan dalam satu paket. Dari sisi investasi, paling sedikit setiap bank harus mengeluarkan dan sebesar US$1 juta untuk membeli sistem informasi dan teknologi untuk aplikasi pelaporan keuangan berdasarkan PSAK No. 50 & 55 (revisi 2006). d. Sumber Daya Manusia Selain masalah teknologi, sumber daya manusia yang menguasai mengenai PSAK ini juga terbatas, jadi akan menambah masalah bagi perbankan untuk penerapan PSAK ini. Bank harus menilai sumber daya manusia yang dimiliki dan melakukan training-training secara kontinu agar sumber daya manusia yang tersedia dapat dengan cepat mengadopsi PSAK 55 (revisi 2006). Misalkan untuk menghitung penyisihan kerugian kredit, kaitannya dengan internal rating model, bank memiliki sumber daya manusia yang mampu menganilisis data-data statistik yang ada. Beberapa hal di atas itulah yang merupakan alasan mengapa industri perbankan Indonesia mengalami kesulitan menerapkan PSAK No. 50 & 55 (revisi 2006), walaupun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwasanya banyak manfaat dan kelebihan implementasi PSAK No. 50 & 55 (revisi 2006). Manfaat dan kelebihan tersebut adalah sebagai berikut:
commit to user
47
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
a. Dengan adanya standar akuntansi Indonesia yang mengacu pada standar akuntansi internasional maka dapat meningkatkan keandalan, keterbandingan serta representative faithfullnes. b. Transparansi terhadap pelaporan keuangan bank akan meningkat. Transparansi ini sangat urgent, mengingat kasus atas jatuhnya raksasa finansial Lehman Brothers saat krisis menghantam tahun 2008 silam yang diindikasi karena adanya aspek akuntansi atas transaksi repo yang kurang wajar karena kurangnya transparansi. Hal tersebut berarti bahwa dengan meningkatkan transparansi laporan keuangan, maka kecurangan-kecurangan akan dapat diminimalisir. Selain itu, aturanaturan baru pada PSAK yang direvisi memper-sempit kemungkinan adanya kecurangan. Seperti pada contoh yang dijelaskan di atas, yaitu masalah reklasifikasi dari dan ke “FVTPL” dari kategori manapun dilarang, untuk menghindari usaha untuk menaikkan laba. Selain itu, adanya aturan yang tegas mengenai penentuan CPKN akan mengurangi kesempatan manajemen bank untuk melakukan kecurangan seperti window dressing. Jika dahulu bank dapat menumpuk pencadangan besar dengan alasan kehatihatian, meski kualitas kredit tidak mengkhawatirkan sehingga laba ikut turun dengan tujuan menghindari pajak atau mengatur ritme kinerja. Namun dengan diberlakukan PSAK revisi ini, bank tidak bisa lagi melakukan hal tersebut, salah satu contoh pada kasus Bank Mandiri misalnya, dimana setelah di konversi menurut IAS 39, pada tahun 2005 sebelumnya mencatat laba bersih sebesar 603 milyar rupiah, ternyata akhirnya malah menderita kerugian sebesar 1,4 trilyun rupiah. Jika dilihat lebih detail lagi, maka kerugian tersebut diakibatkan karena penyisihan untuk aktiva produktif yang lebih besar dibandingkan dengan aturan BI, yakni sebesar 2,6 triliun. Sekalipun beberapa contoh di atas terlihat cukup ekstrim, tetapi PSAK 55 revisi 2006 memang memiliki beberapa kelebihan yang menggambarkan kondisi bank yang sesungguhnya. Justru bank sebetulnya memiliki kesempatan untuk meningkatkan kinerja laporan keuangannya dengan mendapatkan kredit yang memiliki kualitas yang baik. (http://Implikasi%20Penerapan%20Psak%2050%20Dan%2055%20Revisi%202006%20Pada%20 Dunia%20Perbankan%20%20%20Vibizmanagement.htm)
C. Pelaporan Keuangan BPRtoBerdasarkan SAK-ETAP BPR commit user
48
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
SAK-ETAP BPR atau PA BPR merupakan penjabaran lebih lanjut prinsip dan substansi pengaturan dalam SAK-ETAP yang bertujuan mempermudah BPR dalam menerapkan standar akuntansinya namun tetap memperhatikan harmonisasi dengan standar akuntansi internasional yang berlaku. 1. Laporan Keuangan a. Komponen Laporan Keuangan Laporan keuangan BPR secara umum terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. BPR wajib membuat laporan keuangan sebagai laporan kepada Bank Indonesia dan pengguna lainnya yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya laporan keuangan BPR yang menyediakan informasi tersebut untuk pengambilan keputusan.
b. Keterbatasan Laporan Keuangan 1) Bersifat historis, yang menunjukan transaksi dan peristiwa yang telah lampau. 2) Bersifat umum, baik dari sisi informasi maupun manfaat bagi pihak pengguna. Biasanya informasi khusus yang dibutuhkan oleh pihak tertentu tidak dapat secara langsung dipenuhi semata-mata dari laporan keuangan. 3) Tidak luput dari penggunaan berbagai pertimbangan dan taksiran. 4) Menggunakan pertimbangan materialitas. 5) Lebih menekankan pada penyajian transaksi dan peristiwa sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya. 6) Adanya berbagai alternatif metode akuntansi yang dapat digunakan sehingga menimbulkan variasi dalam pengukuran sumber daya ekonomi dan tingkat kinerja antar BPR.
2. Akuntansi Aset Aset adalah sumber daya yang dikuasai BPR sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan diharapkan menjadi sumber perolehan manfaat ekonomi di masa depan commit to user
49
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
yang diatur dalam SAK-ETAP paragraf 2.12(a). Pos-pos aset yang umum dimiliki oleh BPR adalah sebagai berikut: a. Kas Kas adalah mata uang kertas dan logam rupiah yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. b. Kas dalam Valuta Asing Kas dalam valuta asing adalah mata uang kertas asing, uang logam asing, dan travellers cheque yang masih berlaku yang dimiliki oleh BPR dalam kegiatan penukaran sebagai pedagang valuta asing. c. Sertifikat Bank Indonesia Sertifikat Bank Indonesia (SBI) adalah surat berharga sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dengan sistem diskonto. SBI diklasifikasikan menjadi: 1) Dimiliki hingga jatuh tempo 2) Tersedia untuk dijual d. Pendapatan Bunga Yang Akan Diterima Pendapatan bunga yang akan diterima adalah pendapatan bunga dari kredit dengan kualitas lancar (performing) yang telah diakui sebagai pendapatan tetapi belum diterima pembayarannya. Termasuk pengertian ini adalah pengakuan pendapatan bunga dari penempatan pada bank lain. e. Penempatan Pada Bank Lain Penempatan pada bank lain adalah penempatan/tagihan/simpanan milik BPR pada bank lain untuk menunjang kelancaran aktivitas operasional, dalam rangka memperoleh penghasilan, dan sebagai secondary reserve diantaranya: 1) Giro pada Bank Umum Giro pada bank umum adalah rekening giro BPR pada bank umum dalam mata uang rupiah dengan tujuan untuk menunjang kelancaran aktivitas operasional. 2) Tabungan pada Bank Lain
commit to user
50
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
Tabungan pada bank lain adalah rekening tabungan BPR pada bank umum dan BPR lain dalam mata uang rupiah dengan tujuan untuk menunjang kelancaran aktivitas operasional. 3) Deposito pada Bank Lain Deposito pada bank lain adalah penempatan dana BPR pada bank umum dan BPR lain dalam bentuk deposito berjangka dengan tujuan untuk memperoleh penghasilan. 4) Sertifikat Deposito pada Bank Umum Sertifikat deposito pada bank umum adalah penempatan dana BPR dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan dengan tujuan untuk memperoleh penghasilan.
f. Kredit 1) Pemberian dan Penyaluran Kredit Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara BPR dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam (debitur) untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. 2) Penyisihan Kerugian dan Penghentian Pengakuan (a) Penyisihan Kerugian Kredit dibentuk untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul sehubungan dengan penanaman dana ke dalam kredit. (b) Penghapusbukuan Kredit (Hapus Buku) adalah tindakan administratif BPR untuk menghapus buku kredit macet dari neraca sebesar kewajiban debitur tanpa menghapus hak tagih BPR kepada debitur. (c) Penghapusan Hak Tagih Kredit (Hapus Tagih) adalah tindakan BPR menghapus kewajiban debitur yang tidak dapat diselesaikan. 3) Restrukturisasi Kredit (a) Restrukturisasi Kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan BPR dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk commit to user memenuhi kewajibannya.
51
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
(b) Nilai Tunai Penerimaan Kas Masa Depan adalah nilai tunai perkiraan arus kas masa depan dari total kewajiban debitur sesuai dengan perjanjian restrukturisasi kredit berdasarkan tingkat diskonto tertentu. g. Agunan Yang Diambil Alih 1) Agunan Yang Diambil Alih adalah aset yang diperoleh BPR, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada BPR. 2) Biaya untuk menjual adalah biaya tambahan yang secara langsung dapat diatribusikan kepada pelepasan aset atau kelompok lepasan. h. Aset Tetap Dan Inventaris Aset Tetap dan Inventaris adalah aset berwujud yang: 1) Dimiliki untuk digunakan dalam penyediaan jasa atau untuk tujuan administratif 2) Diharapkan akan digunakan lebih dari satu periode. i. Aset Tidak Berwujud Aset tidak berwujud adalah aset non-moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik. j. Aset Lain-Lain k. Aset lain-lain adalah pos-pos aset yang tidak dapat secara layak digolongkan dalam kelompok pos aset yang ada dan tidak secara material untuk disajikan tersendiri.
3. Akuntansi Kewajiban Kewajiban adalah utang masa kini BPR yang timbul dari peristiwa masa lalu dan penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya milik BPR yang mengandung manfaat ekonomi. Dasar pengaturan kewajiban yaitu SAK-ETAP paragraf 2.35, pos-pos kewajiban yang umum dimiliki oleh BPR adalah sebagai berikut: a. Kewajiban Segera, terdiri dari penutupan rekening tabungan atau deposito jatuh commit to user tempo, kiriman uang, selisih lebih penjualan agunan, dividen, dan potongan pajak.
52
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
b. Utang Bunga c. Utang Pajak d. Simpanan e. Simpanan Dari Bank Lain f. Pinjaman Diterima g. Dana setoran modal – kewajiban h. Kewajiban imbalan kerja i. Pinjaman subordinasi j. Modal pinjaman
4. Akuntansi Ekuitas Ekuitas adalah hak residual atas aset BPR setelah dikurangi semua kewajiban. Unsur ekuitas dapat disubklasifikasikan dalam neraca menjadi pos-pos ekuitas, misalnya modal disetor, tambahan modal disetor, saldo laba, cadangan umum, dan cadangan tujuan yang disajikan dalam pos-pos terpisah. Klasifikasi semacam itu dapat menjadi relevan untuk pengambilan keputusan pemakai laporan keuangan apabila pos tersebut mengindikasikan pembatasan hukum atau pembatasan lainnya terhadap kemampuan perseroan untuk membagikan atau menggunakan ekuitas. Komponen ekuitas untuk BPR antara lain terdiri dari: a. Modal b. Dana setoran modal – ekuitas c. Laba/rugi yang belum direalisasi d. Surplus revaluasi aset tetap e. Saldo laba
5. Laporan Laba Rugi Laporan laba rugi adalah laporan yang menunjukkan seluruh penghasilan dan beban BPR dalam suatu periode, penghasilan commit to user terdiri dari pendapatan operasional
53
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
dan pendapatan non-operasional sedangkan beban terdiri dari beban operasional dan beban non-operasional. Pos-pos yang terdapat dalam laporan laba rugi BPR adalah sebagai berikut: a. Pendapatan operasional b. Beban operasional c. Pendapatan non-operasional d. Beban non-operasional e. Beban pajak penghasilan
6. Laporan Arus Kas Laporan arus kas merupakan laporan yang menunjukkan penerimaan dan pengeluaran kas BPR selama periode tertentu yang dikelompokkan dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan (SAK-ETAP paragraf 7.3). Aktivitas operasi adalah aktivitas penghasil utama pendapatan BPR dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan pendanaan. Aktivitas investasi (investing) adalah perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas. Aktivitas pendanaan adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi modal dan pinjaman BPR. Kas terdiri atas kas dan kas dalam valuta asing, giro pada bank lain, dan tabungan pada bank atau BPR lain. Sedangkan setara kas, antara lain SBI dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan dan deposito dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan. Laporan arus kas memberikan informasi yang memungkinkan para pemakai untuk mengevaluasi perubahan dalam aset neto BPR, struktur keuangan (termasuk likuiditas dan solvabilitas) dan kemampuan untuk mempengaruhi jumlah serta waktu arus kas dalam rangka adaptasi dengan perubahan keadaan dan peluang. BPR menyajikan arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan metode tidak langsung (SAK-ETAP paragraf 7.7). Suatu transaksi tertentu dapat meliputi arus kas yang diklasifikasikan ke dalam lebih dari satu aktivitas. Jumlah arus kas yang berasal dari aktivitas operasi merupakan indikator yang menentukan apakah dari operasinya BPR dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk melunasi pinjaman, memelihara commit to user kemampuan operasi BPR, membayar dividen, dan melakukan investasi baru tanpa
54
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
mengandalkan pada sumber pendanaan dari luar. Arus kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari aktivitas penghasil utama pendapatan BPR. Pengungkapan terpisah arus kas yang berasal dari aktivitas investasi perlu dilakukan karena arus kas tersebut mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas sehubungan dengan sumber daya yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas masa depan. Pengungkapan terpisah arus kas yang timbul dari aktivitas pendanaan perlu dilakukan karena berguna untuk memprediksi klaim terhadap arus kas masa depan oleh para pemasok modal BPR.
7. Laporan Perubahan Ekuitas Laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang menunjukan perubahan ekuitas BPR yang menggambarkan peningkatan atau penurunan aset neto atau kekayaan BPR selama periode pelaporan. Perubahan ekuitas BPR menggambarkan peningkatan atau penurunan aset neto atau kekayaan BPR selama periode pelaporan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang dianut dan harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Laporan perubahan ekuitas, kecuali untuk perubahan yang berasal dari transaksi dengan pemegang saham seperti setoran modal dan pembayaran dividen, menggambarkan jumlah keuntungan dan kerugian yang berasal dari kegiatan BPR selama periode pelaporan. Laporan perubahan ekuitas BPR antara lain meliputi: a. Modal saham, misalnya penambahan modal saham b. Laba/rugi yang belum direalisasi dalam Sertifikat Bank Indonesia c. Surplus revaluasi aset tetap d. Dana setoran modal - ekuitas e. Saldo laba (laba ditahan).
8. Catatan atas Laporan Keuangan Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan BPR. Catatan atas laporan keuangan memuat penjelasan mengenai gambaran umum BPR, ikhtisar kebijakan penjelasan pos-pos laporan commit to akuntansi, user
55
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
keuangan dan informasi penting lainnya. Catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistematis, setiap pos dalam neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas harus berkaitan dengan informasi yang ada dalam catatan atas laporan keuangan. Secara umum, catatan atas laporan keuangan mengungkapkan: a. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan terhadap peristiwa dan transaksi yang penting b. Informasi yang diwajibkan dalam SAK ETAP tetapi tidak disajikan dalam neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, misalnya subklasifikasi pos-pos tertentu c. Informasi tambahan yang tidak disajikan dalam neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas tetapi diperlukan dalam rangka penyajian secara wajar d. Untuk pos-pos yang nilainya material, harus dirinci dan dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan, sedangkan untuk pos-pos yang bersifat khusus harus dirinci dan dijelaskan pada catatan atas laporan keuangan tanpa mempertimbangkan materialitasnya. e. Untuk pos yang merupakan hasil penggabungan beberapa pos sejenis dirinci dan dijelaskan sifat dari unsur utamanya dalam catatan atas laporan keuangan. Dalam rangka membantu pengguna laporan keuangan memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan BPR lain maka catatan atas laporan keuangan umumnya disajikan dengan urutan sebagai berikut: a. Pengungkapan mengenai dasar pengukuran dan kebijakan akuntansi BPR yang diterapkan. b. Informasi pendukung pos-pos laporan keuangan sesuai urutan sebagaimana pospos tersebut disajikan dalam laporan keuangan dan urutan penyajian komponen laporan keuangan. c. Pengungkapan lain termasuk kontinjensi, komitmen, serta pengungkapan yang bersifat non-keuangan. Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian userrugi, laporan arus kas, dan laporan jumlah yang tertera dalam neraca, commit laporantolaba
56
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
perubahan ekuitas serta informasi tambahan seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen. Catatan atas laporan keuangan juga mencakup informasi yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan dalam SAK serta pengungkapan pengungkapan lain yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.
D. Perbedaan Standar Pelaporan Keuangan Antara PSAK No. 50 dan 55 Dengan SAK-ETAP BPR Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) berfungsi untuk mengatur perlakuan akuntansi secara menyeluruh untuk berbagai aktivitas bisnis perusahaan di Indonesia. Munculnya PSAK 50 dan 55 (revisi 2006) sebagai konvergensi IFRS secara nyata tidak sesuai dengan beberapa aktivitas bisnis perusahaan di Indonesia khususnya untuk perusahaan yang berskala menengah ke bawah. Oleh karena itu hal ini menjadi latar belakang munculnya SAKETAP yang pelaksanaannya dianggap sesuai dengan karakteristik perusahaan berskala menengah ke bawah. Secara umum
PSAK 50 dan 55 memang lebih
komplek dari SAK-ETAP itu sendiri, bahkan BI pernah menunda penerapan PSAK tersebut. Berikut dijabarkan perbedaan antara PSAK 50 dan 55 dengan SAK-ETAP BPR:
commit to user
57
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
Tabel 4.2 Komparasi Pelaporan Keuangan Perbankan PSAK 50 dan 55 Bank mengklasifikasikan aset keuangan ke dalam 4 kategori: a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi (Fair Value Trought Profit And Loss/FVTPL) b. Dimiliki hingga jatuh tempo (HTM) c. Tersedia untuk dijual (AFS) d. Pinjaman yang diberikan dan piutang.
Sedang untuk kewajiban keuangan dalam 2 kategori: a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi b. Kewajiban lainnya Surat Berharga diklasifikasikan menjadi: a. Diukur pada nilai wajar b. melalui laporan laba rugi (Fair Value Trought Profit And Loss/FVTPL) c. Dimiliki hingga jatuh tempo (HTM) d. Tersedia untuk dijual (AFS) e. Pinjaman yang diberikan dan piutang.
SAK-ETAP BPR ( PA BPR) Aset keuangan dan kewajiban keuangan tidak diklasifikasikan.
Investasi efek diklasifikasian dalam 3 kategori: a. Diperdagangkan (Trading) b. Dimiliki hingga jatuh tempo (HTM) c. Tersedia untuk dijual (Available For Sale) Tetapi dalam SAK-ETAP BPR investasi efek (SBI) hanya diklasifikasikan menjadi: a. Dimiliki hingga jatuh tempo b. Tersedia untuk dijual Pengakuan pendapatan bunga berdasarkan Pendapatan bunga diakui secara akrual. tingkat suku bunga efektif (EIR= Efektif
commit to user
58
Keterangan Pendekatan pada PSAK 55 memungkinan kategori aset dan kewajiban keuangan diukur berdasarkan biaya, biaya perolehan yang diamortisasi, dan nilai wajar sedangkan pada BPR diukur berdasarkan biaya perolehan dan nilai wajar (harga pasar).
Perbedaan dapat dengan jelas dilihat dari perlakuan akuntansi surat berharga tersebut baik dari segi pengakuan dan pengukuran maupun penyajiannya. Perlakuan akuntansi untuk surat berharga yang sesuai PSAK 50 dan 55 dapat dilihat pada PAPI 2008.
Karena perlakuan pendapatan yang berbeda maka nilai pendapatan yang
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
Interest Rate) Reklasifikasi dari maupun ke trading tidak diperkenankan, reklasifikasi investasi dari HTM ke kategori lain akan dikenakan persyaratan tainting rules. Mengatur tentang derecognition bila memenuhi persyaratan: a. Arus kas kontraktual Expired b. Transfer aset keuangan memenuhi syarat (Risk and Reward) Kredit yang diberikan ke nasabah diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai.
Penerbit instrumen keuangan pada saat pengakuan awal harus mengklasifikasikan instrumen tersebut atau komponennya sebagai kewajiban keuangan, aset keuangan, atau instrumen ekuitas sesuai dengan substansi perjanjian kontraktual dan definisi kewajiban keuangan, aset keuangan, dan instrumen ekuitas. Mengatur instrumen derivatif
commit to user
59
diperoleh juga akan berbeda.
Pemindahan pencatatan efek dari HTM ke kategori yang lain sepanjang memenuhi persyaratan diperkenankan tanpa tainting rules (sanksi) Tidak mengatur tentang Derecognition
Kredit diakui sebesar pokok kredit/baki kredit dikurangi provisi serta ditambah biaya transaksi yang belum diamortisasi
Menyebabkan total kredit yang berbeda karena pada PSAK 50 dan 55 pada saat pengakuan awal, kredit diukur pada nilai wajar atau nilai wajar ditambah biaya transaksi. Penentuan nilai wajar melalui: a. Kuotasi di Pasar Aktif (jika tersedia) b. Tidak tersedia Kuotasi di Pasar Aktif
Posisi keuangan suatu entitas terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas pada suatu waktu tertentu. Unsur laporan keuangan yang berkaitan langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah aset, kewajiban, dan ekuitas.
Komponen dari aset, kewajiban, dan ekuitas akan berbeda selain itu perlakuan akuntansinya juga berbeda.
Tidak mengatur instrumen derivatif
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
Dari penjabaran di atas, perbedaan tersebut juga dapat dilihat pada laporan keuangan bank. Secara umum penyajian laporan keuangan Bank yang berdasarkan PSAK 50/55 hampir sama dengan laporan keuangan BPR. a. Laporan Keuangan BPR NERACA PT BPR "XYZ" Per 31 Desember 2011 dan 2012 Uraian 31 Desember 2012 ASET Kas Kas dalam valuta asing Sertifikat Bank Indonesia Pendapatan bunga yang akan diterima Penempatan pada bank lain Penyisihan Kerugian Total Kredit yang diberikan Penyisihan Kerugian Total Agunan yag diambil alih Aset tetap dan inventaris Akumulasi Penyusutan Total Aset tidak berwujud Aset lain-lain Jumlah Aset
31 Desember 2011
xxx xxx xxx xxx xxx (xxx) xxx xxx (xxx) xxx xxx xxx (xxx) xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx xxx (xxx) xxx xxx (xxx) xxx xxx xxx (xxx) xxx xxx xxx xxx
KEWAJIBAN Kewajiban segera Utang bunga Utang pajak Simpanan Simpanan dari bank lain Pinjaman diterima Dana setoran modal-kewajiban Kewajiban imbalan kerja Pinjaman Subordinasi Modal pinjama Kewajiban lain-lain Jumlah Kewajiban
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
EKUITAS Modal Modal disetor Tambahan modal disetor Modal sumbangan Total Dana setoran modal-ekuitas Laba/Rugi yang belum direalisasi Surplus revaluasi aset tetap Saldo laba Cadangan tujuan Cadangan umum Belum ditentuka tujuannya Total Jumlah Ekuitas Jumlah Kewajiban dan Ekuitas
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
Gambar 4.2. Ilustrasi Neraca BPR commit to user
60
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
LAPORAN LABA RUGI PT BPR "XYZ" Periode yang berakhir pada 31 Desember 2011 dan 2012 Uraian 31 Desember 2012 31 Desember 2011 Pendapatan dan Beban Operasional Pendapatan bunga Bunga kontratual xxx xxx Provisi xxx xxx Biaya transaksi xxx xxx Total xxx xxx Beban bunga (xxx) (xxx) Pendapatan bunga - neto xxx xxx Pendapatan operasional lainnya xxx xxx Jumlah Pendapatan Operasional xxx xxx Beban penyisihan kerugian/penyusutan Beban penyisihan kerugian tabungan/deposito/sertifikat deposito xxx xxx Beban penyisihan kerugian kredit xxx xxx Beban kerugian rektrukturisasi kredit xxx xxx Beban penyusutan xxx xxx Beban pemasaran xxx xxx Beban administrasi dan umum xxx xxx Jumlah Beban Operasional xxx xxx Laba (Rugi) Operasional xxx xxx Pendapatan dan Beban Non-Operasional Pendapatan non-operasional Beban non-operasional Jumlah Pendapatan (Beban) Non-Operasional Laba (Rugi) Sebelum Pajak penghasilan Taksiran Pajak Penghasilan Laba (Rugi) Neto
xxx (xxx) xxx xxx (xxx) xxx
Gambar 4.3. Ilustrasi Laporan Laba Rugi BPR
commit to user
61
xxx (xxx) xxx xxx (xxx) xxx
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS PT BPR "XYZ" Periode yang berakhir pada 31 Desember 2011 dan 2012 Modal Saldo Laba Laba/Rugi Surplus Dana Setoran yang Belum Revaluasi Cadangan Cadangan Belum Jumlah Modal Tambahan Modal Modal-Ekuitas Direalisasi Aset Tetap Tujuan Umum Ditentukan Disetor Modal Sumbangan Saldo per 31 Des 2010 Dividen Pembentukan Cadangan Dana setoran modal-Ekuitas Laba/Rugi yang belum direalisasi Revaluasi aset tetap Laba (Rugi) periode berjalan Saldo per 31 Des 2011 Dividen Pembentukan Cadangan Dana setoran modal-Ekuitas Laba/Rugi yang belum direalisasi Revaluasi aset tetap Laba (Rugi) periode berjalan Saldo per 31 Des 2012
xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx
xxx xxx xxx
xxx xxx xxx (xxx) xxx
xxx xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx
xxx (xxx) xxx xxx (xxx) xxx xxx
xxx xxx xxx xxx xxx
xxx (xxx) xxx xxx (xxx) xxx xxx
xxx (xxx) xxx xxx xxx xxx xxx (xxx) xxx xxx xxx xxx
Gambar 4.4. Ilustrasi Laporan Perubahan Ekuitas BPR
commit to user
62
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
LAPORAN ARUS KAS PT BPR "XYZ" Periode yang berakhir pada 31 Desember 2011 dan 2012 Uraian 31 Desember 2012 31 Desember 2011 Arus Kas dan Aktivitas Operasi Laba neto xxx xxx Penyesuaian untuk merekonsiliasi laba neto menjadi kas bersih diperoleh dari kegiatan operasi: Penyusutan aset tetap xxx xxx Penyisihan kerugian (pembalik atas penyisihan) untuk: Penempatan pada bank lain (selain giro) xxx xxx Kredit xxx xxx Amortisasi: Provisi/biaya transaksi xxx xxx Aset tidak berwujud xxx xxx Pendapatan bunga yang ditangguhkan (dampak restrukturasi) xxx xxx Penurunan nilai agunan yang diambil alih xxx xxx Laba penjualan aset tetap xxx xxx Selisih kurs valuta asing xxx xxx Perubahan aset dan kewajiban operasi: Penempatan pada bank lain xxx xxx Pendapatan bunga yang akan diterima xxx xxx Kredit yang diberikan xxx xxx Agunan yang diambil alih xxx xxx Aset lain-lain xxx xxx Kewajiban segera xxx xxx Utang bunga xxx xxx Utang pajak xxx xxx Simpanan: Tabungan xxx xxx Deposito berjangka xxx xxx Simpanan dari bank lain xxx xxx Pinjaman yang diterima xxx xxx Kewajiban imbalan kerja xxx xxx Kewajiban lain-lain xxx xxx Arus Kas Neto dari Aktivitas Operasi xxx xxx Arus Kas dari Aktivitas Investasi Pembelian/penjualan aset tetap dan inventaris xxx xxx Pembelian/penjualan aset tidak berwujud xxx xxx Pembelian/penjualan Sertifikat Bank Indonesia xxx xxx Arus Kas Neto dari Aktivitas Investasi xxx xxx Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Penerimaan/pembayaran pinjaman subordinasi xxx xxx Penerimaan/pembayaran modal pinjaman xxx xxx Pembayaran deviden (xxx) (xxx) Arus Kas Neto dari Aktivitas Pendanaan xxx xxx Kenaikan (Penurunan) Arus Kas xxx xxx Kas dan Setara Kas Awal Periode xxx xxx Kas dan Setara Kas Akhir Periode xxx xxx
Gambar 4.5. Ilustrasi Laporan Arus Kas BPR
commit to user
63
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
b. Laporan Keuangan Bank Umum LAPORAN POSISI KEUANGAN PT BANK "ABC" Per 31 Maret 2012 dengan perbandingan pada tanggal 31 Desember 2011 Catatan ASET Kas Giro pada Bank Indonesia Giro pada bank lain Pihak ketiga Cadangan kerugian penurunan nilai Jumlah-bersih Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain Surat-surat Berharga Tersedia untuk dijual Dimiliki hingga jatuh tempo Diperdagangkan Pinjaman yang diberikan dan piutang Jumlah-bersih Kredit yang diberikan Pihak Berelasi Pihak ketiga Cadangan kerugian penurunan nilai Jumlah-bersih Tagihan Derivatif Tagihan akseptasi Penyertaan saham Pendapatan bunga yang masih akkan diterima Beban dibayar di muka Aset tetap Dikurangi: akumulasi penyusutan aset tetap Nilai buku Agunan yang diambil alih Cadangan kerugian penurunan nilai Jumlah-bersih Aset paja tangguhan Aset lain-lain Jumlah Aset
31 Maret 2012 31 Desember 2012 xxx xxx
xxx xxx
xxx (xxx) xxx xxx
xxx (xxx) xxx xxx
xxx xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx xxx
xxx xxx (xxx) xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx (xxx) xxx xxx (xxx) xxx xxx xxx xxx
xxx xxx (xxx) xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx (xxx) xxx xxx (xxx) xxx xxx xxx xxx
Gambar 4.6. Ilustrasi Laporan Posisi Keuangan Bank
commit to user
64
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
LAPORAN POSISI KEUANGAN PT BANK "ABC" Per 31 Maret 2012 dengan perbandingan pada tanggal 31 Desember 2011 LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS Liabilitas segera Simpanan nasabah Pihak berelasi Piha ketiga Jumlah Simpanan Simpanan dari bank lain Liabilitas akseptasi Pinjaman diterima Utang pajak Pinjaman subordinasi Bunga masih harus dibayar Liabilitas lain-lain Estimasi kerugian komitmen dan kontijensi Liabilitas imbalan kerja JUMLAH LIABILITAS EKUITAS Modal saham Tambahan modal disetor Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar efek tersedia untuk dijual-setelah paja tangguhan Saldo rugi Ditentukan penggunanya Belum ditentukan penggunanya Jumlah ekuitas Jumlah liabilitas dan ekuitas
xxx
xxx
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
xxx xxx
xxx xxx
xxx
xxx
xxx (xxx) xxx xxx
xxx (xxx) xxx xxx
Gambar 4.7. Ilustrasi Laporan Posisi Keuangan Bank
commit to user
65
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
LAPORAN LABA RUGI PT BANK "ABC" Untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada 31 Maret 2012 dan 2011 Catatan
31 Maret 2012
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL Pendapatan bunga Bunga Provisi dan komisi Jumlah pendapatan bunga Beban Bunga Pendapatan bunga-bersih Pendapatan operasi lainnya Keuntungan dari transaksi realisasi penjualan surat berharga bersih Provisi dan komisi lainnya Keuntungan (kerugian) yag belum direalisasi atas efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi Lain-lain Jumlah pendapatan operasi lainnya Beban operasi lainnya Tenaga kerja Operasi Umum dan administrasi Beban penyisihan kerugian penurunan nilai Jumlah beban operasi lainnya Laba operasional PENDAPATAN DAN BEBAN NON-OPERASIONAL-BERSIH Keuntungan penjualan aset tetap-bersih Kerugian penjualan agunan yang diambil alih-bersih Lain-lain -bersih Pendapatan non-operasional -bersih LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN Pajak Penghasilan Kini Tanguhan Beban pajak penghasilan bersih LABA BERSIH LABA PER SAHAM
Gambar 4.8. Ilustrasi Laporan Laba Rugi Bank
commit to user
66
31 Maret 2011
xxx xxx xxx (xxx) xxx
xxx xxx xxx (xxx) xxx
xxx xxx
xxx xxx
(xxx) xxx xxx
(xxx) xxx xxx
(xxx) (xxx) (xxx) (xxx) (xxx) xxx
(xxx) (xxx) (xxx) (xxx) (xxx) xxx
xxx (xxx) xxx xxx xxx
xxx (xxx) xxx xxx xxx
(xxx) (xxx) (xxx) xxx xxx
(xxx) (xxx) (xxx) xxx xxx
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF PT BANK "ABC" Untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada 31 Maret 2012 dan 2011 31 Maret 2012 LABA BERSIH Pendapatan komprehensif lainnya: Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas surat berharga dalam kelompok tersedia untuk dijual setelah pajak tangguhan Pendapatan komprehensif lainnya setelah pajak Jumlah laba komprehensif setelah pajak
31 Maret 2011
xxx
xxx
xxx xxx xxx
xxx xxx xxx
Gambar 4.9. Ilustrasi Laporan Laba Rugi Komprehensif
commit to user
67
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS PT BANK "ABC" Untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada 31 Maret 2012 dan 2011 Saldo Rugi (defisit)
Catatan Modal disetor
Tambahan modal disetor bersih
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar surat berharga tersedia untuk dijual bersih
Ditentukan Belum ditentukan Jumlah ekuitas penggunaannya penggunaannya bersih
Saldo 1 Januari 2011 Pengaruh penerapan awal PSAK 50/55 Keuntungan yang belum direalisasi atas kenaikan nilai wajar surat berharga yang tersedia untuk dijual Laba bersih 31 Desember 2011 Saldo per 31 Desember 2011
xxx xxx
xxx xxx
xxx xxx
xxx xxx
xxx xxx
xxx xxx
xxx xxx xxx
xxx xxx xxx
xxx xxx xxx
xxx xxx xxx
xxx xxx xxx
xxx xxx xxx
Saldo 1 Januari 2012 Tambahan modal disetor (dana untuk tujuan modal disetor) Keuntungan yang belum direalisasi atas kenaikan nilai wajar surat berharga yang tersedia untuk dijual Laba bersih 31 Maret 2012 Saldo per 31 Maret 2012
xxx xxx
xxx xxx
xxx xxx
xxx xxx
xxx xxx
xxx xxx
xxx xxx xxx
xxx xxx xxx
xxx xxx xxx
xxx xxx xxx
xxx xxx xxx
xxx xxx xxx
Gambar 4.10. Ilustrasi Laporan Perubahan Ekuitas Bank
commit to user
68
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
LAPORAN ARUS KAS PT BANK "ABC" Untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada 31 Maret 2012 dan 2011 31 Maret 2012
31 Maret 2011
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI Penerimaan bunga, provisi, komisi Penerimaan pendapatan operasional lainnya Pembayaran bunga Pembayaran gaji dan tunjangan karyawan Pembayaran beban operasional lainnya Penerimaan pendapatan (pembayaran beban) non operasional Pembayaran pajak penghasilan Arus kas operasi sebelum perubahan dalam aset dan liabilitas operasi
xxx xxx (xxx) (xxx) (xxx) xxx (xxx) xxx
xxx xxx (xxx) (xxx) (xxx) xxx (xxx) xxx
Penurunan atau kenaikan dalam aset operasi Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia Kredit Aset lain-lain
(xxx) (xxx) (xxx)
(xxx) (xxx) (xxx)
Kenaikan (penurunan) dalam liabilitas operasi Liabilitas segera Simpanan nasabah dan simpanan dari bank lain Liabilitas lain-lain Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi
xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI Surat berharga Hasil penjualan aset tetap Perolehan aset tetap Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi
(xxx) xxx (xxx) (xxx)
(xxx) xxx (xxx) (xxx)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN Penurunan pinjaman subordinasi Penurunan pinjaman diterma Kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan
(xxx) (xxx) (xxx)
(xxx) (xxx) (xxx)
xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx
xxx xxx xxx
xxx xxx
xxx xxx
xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx
xxx
xxx
KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN Pengaruh perubahan kurs mata uang asing KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN PENGUNGKAPAN TAMBAHAN Kas dan setara kas terdiri dari: Kas Giro pada Bank Indonesia Giro pada bank lain Penempatan pada BI dan bank lain yang jatuh tempo dalam 3 bulan dari tanggal akuisisi surat berharga yang jatuh tempo dalam 3 bulan dari tanggal akuisisi JUMLAH Transaksi yang tidak mempengaruhi kas: Tagihan Akseptasi Liabilitas Akseptasi Penghapusbukuan kredit yang diberikan Keuntungan yang belum direalisasi atas surat berharga dalam kelompok tersedia untuk dijual setelah pajak tangguhan
commit to user Gambar 4.11. Ilustrasi Laporan Arus Kas Bank
69
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
Dari laporan keuangan di atas dapat dilihat berbagai perbedaan diantaranya: a. Laporan Posisi Keuangan atau Neraca Dalam laporan keuangan perbankan, penulisan neraca berubah menjadi Laporan Posisi Keuangan sedangkan dalam laporan keuangan BPR yang menggunakan SAK-ETAP sebagai pedomannya tetap mengggunakan istilah neraca, selain itu istilah kewajiban dalam Laporan Posisi Keuangan Bank berubah menjadi Liabilitas (sesuai dengan PSAK 1 revisi 2009: Penyajian Laporan Keuangan yang tercantum dalam Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. Kep346/BL/2011 tanggal 5 Juli 2011 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik serta praktik-praktik perbankan pedoman Akuntansi dan pelaporan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia). 1) Bank (a) Surat berharga disajikan dalam laporan posisi keuangan sesuai kategori: No Surat Berharga dalam kategori 1 Diukur pada nilai wajar melaui laporan laba rugi 2 Tersedia untuk dijual 3 Dimiliki hingga jatuh tempo 4 Pinjaman yang diberikan dan piutang
Penyajian pada neraca
Sebesar nilai wajar
Sebesar biaya perolehan diamortisasi yaitu nilai wajar surat berharga yang diukur pada saat pengakuan awal ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunaan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya dan dikutangi penurunan nilai.
(b) Cadangan kerugian penurunan nilai disajikan sebagai offsetting account atas surat berharga yang dimiliki. (c) Cadangan kerugian penurunan nilai kredit disajikan sebagai pos pengurang dari “Kredit” sebesar selisih antara nilai tercatat kredit dengan nilai kini estimasi arus kas masa datang yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari kredit tersebut. commit to user
70
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
(d) Tagihan derivatif adalah tagihan yang merupakan potensi keuntungan berdasarkan proses valuasi atas perjanjian atau kontrak derivatif yang mencerminkan selisih positif antara nilai kontrak dengan nilai wajar transaksi derivatif pada tanggal laporan. (e) Tagihan akseptasi termasuk dalam kategori Pinjaman yang Diberikan dan Piutang. (f) Liabilitas akseptasi termasuk dalam kategori kewajiban lainnya yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi. (g) Modal saham meliputi saham preferen, saham biasa, dan akun Tambahan Modal Disetor. Pos modal lainnya seperti modal yang berasal dari sumbangan dapat disajikan sebagai bagian dari tambahan modal disetor. (PSAK 21 paragraf 11) 2) BPR (a) Investasi pada SBI disajikan berdasarkan tingkat likuiditasnya. (b) SBI yang Dimiliki Hingga Jatuh Tempo disajikan sebesar nilai nominal setelah dikurangi diskonto dan ditambah biaya transaksi yang belum diamortisasi. (c) SBI yang Tersedia Untuk Dijual disajikan sebesar nilai wajarnya. Laba atau rugi yang belum direalisasi dijadikan sebagai komponen yang tersendiri dalam ekuitas. (d) Kredit disajikan di neraca sebesar pokok kredit/baki debet dikurangi provisi serta ditambah biaya transaksi yang belum diamortisasi. (e) Saldo Penyisihan Kerugian Kredit disajikan sebagai pos pengurang dari kredit. (f) Agunan Yang Diambil Alih disajikan secara terpisah dari aset lainnya sebesar nilai tercatat atau nilai wajar setelah dikurangi biaya untuk menjual, mana yang lebih rendah. Agunan Yang Diambil Alih akan dicatat dalam neraca hanya yang berasal dari penyelesaian kredit. b. Laporan Laba Rugi Dalam laporan laba rugi bank umum terdapat laporan laba rugi komprehensif to user laba rugi saja. sedangkan dalam Laporan BPRcommit hanya laporan
71
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
1) Bank (a) Laporan laba rugi disajikan dalam bentuk berjenjang (multiple step) yang diperinci antara unsur pendapatan dan beban berdasarkan karakteristik serta berdasarkan sumber pendapatan dan beban, baik dari kegiatan operasional maupun non operasional. (b) Pendapatan dan beban bunga disajikan secara terpisah untuk memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai komposisi dan alasan perubahan pendapatan bunga bersih. (c) Keuntungan dan kerugian yang disebabkan adanya pengukuran kembali instrumen keuangan yang disajikan secara terpisah dalam laporan laba rugi sebagai pendapatan (beban) operasional selain bunga. (d) Provisi dan komisi yang bukan merupakan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung pada perolehan, penerbitan, atau pelepasan aset keuangan atau kewajiban keuangan disajikan sebagai pendapatan (beban) operasional selain bunga. (e) Beban administrasi umum merupakan bagian dari beban operasional bank yang disajikan dalam pos tersendiri dan dirinci berdasarkan jenis beban. (f) Keuntungan dan kerugian transaksi mata uang asing disajikan pada laporan laba rugi tahun berjalan dalam pos keuntungan atau kerugian transaksi mata uang asing. (g) Keuntungan atau kerugian karena selisih kurs disajikan tersendiri dalam laporan laba rugi tahun berjalan. (h) Keuntungan atau kerugian yang timbul dari suatu transaksi dalam mata uang asing dan keuntungan atau kerugian karena selisih kurs dapat dilaporkan secara neto. 2) BPR (a) Laporan laba rugi menggambarkan pendapatan dan beban menurut karakteristiknya yang dikelompokkan secara berjenjang (multiple step) dari kegiatan utama BPR dan kegiatan lainnya. (b) Pendapatan Bunga adalah pendapatan yang diperoleh dari penanaman to user dana BPR pada aset commit produktif, dimana pendapatan bunga termasuk
72
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
provisi dikurangi biaya-biaya yang terkait langsung dalam penyaluran kredit yang ditanggung oleh BPR. (c) Biaya Transaksi adalah semua biaya tambahan yang terkait secara langsung dengan pemberian kredit yang ditanggung oleh BPR, misalnya marketing fee. Dalam hal biaya transaksi dibebankan kepada nasabah maka biaya tersebut tidak termasuk dalam biaya perolehan pemberian kredit. c. Penyajian Perubahan Ekuitas Dalam penyajian perubahan ekuitas akan sedikit berbeda dikarenakan dalam laporan keuangan bank secara umum terdapat laporan keuangan komprehensif sedangkan pada BPR tidak ada laporan keuangan komprehensif. d. Laporan Arus Kas Bank Arus kas aktivitas operasi menggunakan metode langsung dan tidak langsung
BPR Arus kas aktivitas operasi menggunakan metode tidak langsung
commit to user
73
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
BAB V SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN A. Simpulan Penelitian ini bertujuan untuk menjawab tiga rumusan. Rumusan peneliti yang pertama yaitu tentang bagaimana pelaporan keuangan perbankan menurut PSAK 50 dan 55 (revisi 2006), hasilnya menjelaskan tentang pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan instrumen keuangan perbankan secara garis besar serta permasalahan yang timbul akibat dari pelaksanaan PSAK tersebut di dunia perbankan diantaranya: 1. Penyisihan kerugian kredit (Loan-Loss Provisioning) mengalami penurunan nilai ekonomi. 2. Sumber pendapatan berkurang 3. Teknologi mahal 4. Sumber daya manusia terbatas Walaupun demikian, penerapan PSAK tersebut juga memiliki beberapa kelebihan diantaranya: 1. Dapat meningkatkan keandalan, keterbandingan serta representative faithfullnes. 2. Transparansi terhadap pelaporan keuangan bank akan meningkat. Rumusan peneliti yang kedua yaitu tentang bagaimana pelaporan keuangan BPR sesuai dengan SAK-ETAP BPR. Dalam hasil penelitian ini dapat dilihat bahwa penerapan SAK-ETAP BPR lebih mudah dipahami dibanding dengan PSAK 50 dan 55 karena telah disesuaikan dengan kinerja BPR. Rumusan peneliti yang terakhir yaitu tentang perbedaan standar pelaporan keuangan antara PSAK No. 50 dan 55 dengan SAK-ETAP BPR. Secara umum, PSAK 50 dan 55 memang lebih komplek dibanding SAK-ETAP BPR. Dari hasil yang diperoleh dapat dilihat bahwa terdapat beberapa perbedaan yang mendasar diantaranya tentang klasifikasi instrumen keuangan, pengakuan bunga, kredit, penyajian laporan keuangan serta pengungkapan instrumen keuangan.
commit to user 74
74
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
75 B. Implikasi Implikasi hasil penelitian dapat penulis kemukakan sebagai berikut: 1. Implikasi Teoretis Hasil dari penelitian ini dapat digunakan untuk memperkuat kajian teori tentang pelaporan keuangan berdasarkan PSAK 50 dan 55 (revisi 2006) dan SAKETAP BPR pada dunia perbankan yang berlaku di Indonesia. Adanya perbedaan pelaporan sesuai dengan entitas yang berlaku dan perbedaan standar akuntansi yang berlaku. 2. Implikasi praktis Secara praktis hasil penelitian ini memberikan implikasi bahwa dalam pelaporan keuangan entitas diperlukan standar akuntansi yang sesuai dengan kegiatan ataupun kinerja entitas tersebut agar mempermudah penerapannya sehingga dapat meningkatkan keandalan dalam penyajian laporan keuangan.
C. Saran Di bagian ini penulis akan memberikan saran-saran yang mungkin berguna bagi pembaca sebagai bahan perbaikan di masa yang akan datang. Pada penelitian ini hanya mengenai pelaporan keuangan Bank dan BPR serta perbedaannya secara umum yang dilakukan melalui studi literatur sehingga memiliki keterbatasan, karena itu diharapkan penelitian selanjutnya dapat mengkaji lebih dalam tentang perbedaan SAK-ETAP BPR dengan PSAK 50 dan 55 menggunakan metode yang lain sehingga dapat menjelasan lebih rinci terhadap pelaksanaan SAK-ETAP dan PSAK 50 dan 55 dalam dunia perbankan.
commit to user
75