STUDI ANALISIS LEMBAR KERJA SISWA (LKS) PENDIDIKAN

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

STUDI ANALISIS LEMBAR KERJA SISWA (LKS) PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN KELAS IX BERDASARKAN PRINSIP PENGEMBANGAN BAHAN AJAR DAN EVALUASI PENDIDIKAN DI SMP SURAKARTA

Skripsi Oleh :

Desy Indar Kusumastuti K6406019

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2011

commit to user i


digilib.uns.ac.id

STUDI ANALISIS LEMBAR KERJA SISWA (LKS) PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN KELAS IX BERDASARKAN PRINSIP PENGEMBANGAN BAHAN AJAR DAN EVALUASI PENDIDIKAN DI SMP SURAKARTA

Oleh : Desy Indar Kusumastuti K6406019

Skripsi Ditulis dan diajukan untuk memenuhi syarat mendapat gelar Sarjana Pendidikan Program Pendidikan Kewarganegaraan Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2011

commit to user ii


digilib.uns.ac.id

PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Persetujuan Pembimbing

Surakarta, 3 Maret 2011 Pembimbing I

Pembimbing II

Dra. Rusnaini, M.Si

Winarno, S.Pd, M.Si

NIP.19600229 198803 2 001

NIP. 19710813 199702 1 001

commit to user iii


digilib.uns.ac.id

Kamis 14 Juli 2011

commit to user iv


digilib.uns.ac.id

ABSTRACT Desy Indar Kusumastuti. AN ANALYTICAL STUDY ON CIVIC EDUCATION STUDENT WORKSHEET (LKS) OF GRADE IX BASED ON THE PRINCIPLE OF LEARNING MATERIAL DEVELOPMENT AND EDUCATION EVALUATION IN JUNIOR HIGH SCHOOLS THROUGHOUT SURAKARTA. Thesis, Surakarta: Teacher Training and Education Faculty. Surakarta Sebelas Maret University, February 2011. The objectives of research are to find out the relevance, consistency and adequacy of materials and to find out cognitive, affective and psychomotor in the evaluation of Civic Education Student Worksheet of Odd Semester of Grade IX in Junior High Schools throughout Surakarta. This research employed a descriptive qualitative method and content analysis. The plural was the administrators of MGMP and teachers of Civic Education of Grade X in Junior High School throughout Surakarta. The sample was taken partially. The sampling technique used was purposive sampling. Technique of collecting data used included interview, focus group discussion, and content analysis. The report on research result is revealed in the form of in-depth and factual explanation based on the fact and reality in the field that was then tabulated and presented in table to confirm the result found. The result of research shows that firstly, the material of Civic Worksheet of Odd Semester Grade X existing in Junior High Schools throughout Surakarta for competency standard “State Defense Attempt and Local Autonomy” has not fully complied with the principle of relevance, consistency and adequacy. It can be seen from the material concepts in such standard competency that still needs to be improved. Such improvement includes: terminology of state protection; adding the example of participation into the public policy formulation in local area; and adding the latest rule into local autonomy. Secondly, the questions in Civic Worksheet of Odd Semester Grade X existing in Junior High Schools throughout Surakarta has not fully complied with the target of education evaluation constituting the cognitive, affective and psychomotor domains. It can be seen from the fact that there should be an improvement of evaluation in independent assignment and elaboration in the basic competency about “Explaining the importance of State Defense Attempt”, the improvement in type and form of evaluation in the basic competency about “Displaying the participation in the State Defense Attempt”.

commit to user v


digilib.uns.ac.id

ABSTRAK

Desy Indar Kusumastuti. STUDI ANALISIS LEMBAR KERJA SISWA (LKS) PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN KELAS IX BERDASARKAN PRINSIP PENGEMBANGAN BAHAN AJAR DAN EVALUASI PENDIDIKAN DI SMP SURAKARTA. Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret Surakarta, Februari 2011. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui relevansi, konsistensi,dan kecukupan pada materi dan untuk mengetahui kognitif, afektif dan psikomor pada evaluasi LKS Pendidikan Kewarganegaraan Kelas IX semester ganjil di SMP Surakarta Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan analisis isi. Populasinya adalah Pengurus MGMP dan Guru-Guru Kelas IX Mata Pelajaran Kewarganegaraan di SMP Surakarta. Sampel diambil secara sampel sebagian. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara, Focuss group discussion, dan mengkaji dokumentasi dan arsip (content analysis). Teknik analisis data yang digunakan adalah model Analisis Interaktif. Laporan hasil penelitian diungkap dalam bentuk penjelasan secara mendalam dan faktual yaitu berdasarkan fakta dan realita di lapangan kemudian ditabulasi disajikan dalam tabel untuk memperjelas hasil yang ditemukan. Hasil penelitian yang dilakukan menyatakan bahwa Pertama, Materi LKS Kewarganegaraan kelas IX semester ganjil yang ada di SMP Surakarta untuk standar kompetensi “Usaha Pembelaan Negara dan Otonomi Daerah” belum sepenuhnya memenuhi prinsip relevansi, konsistensi dan kecukupan. Hal itu dibuktikan dengan konsep-konsep materi dalam standar kompetensi tersebut masih perlu diperbaiki. Perbaikan tersebut antara lain : istilah perlindungan negara; penambahan contoh peran serta dalam perumusan kebijakan publik di daerah; dan penambahan aturan terbaru pada otonomi daerah. Kedua, Soal-soal dalam LKS PKn Kelas IX semester ganjil di SMP Surakarta belum sepenuhnya memenuhi sasaran evaluasi pendidikan yang berupa ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Hal itu dibuktikan dengan perlu perbaikan evaluasi tugas mandiri dan uraian pada kompetensi dasar mengenai “Menjelaskan pentingnya usaha pembelaan Negara”, perbaikan jenis evaluasi dan bentuk evaluasi pada kompetensi dasar mengenai “Menampilkan peran serta dalam usaha pembelaan Negara”.

commit to user vi


digilib.uns.ac.id

MOTTO

“Orang Penyayang akan disayangi oleh yang Maha Pengasih (Allah) maka sayangilah semua yang ada di bumi, niscahya kamu akan di kasih sayangi oleh yang di langit” (H.R. Thabrani) “Books are not to believed, but to be subjected to inquiry” (William of Baskerville)

”Belajarlah selalu dengan mengikuti perkembangan ilmu dan kehidupan demi kemajuan pendidikan” (Desy Indar Kusumastuti)

commit to user vii


digilib.uns.ac.id

PERSEMBAHAN

Kusuntingkan skripsi ini untuk:

-Bapak Didit Rudi E.W, S.Pd dan Ibu Tri Pudyastuti, tercinta -Adik-adikku, tersayang -Seseorang yang aku cintai -Dra. Rusnaini, M.Si dan Winarno, S.Pd, M.Si, terimakasih atas bimbingan Ibu dan Bapak -Bapak dan Ibu Dosen Pendidikan Kewarganegaraan FKIP UNS, Terimakasih atas ilmu yang Engkau berikan -

Sahabat-sahabatku yang baik, teman-teman, kakak-kakak, adik-adik tingkatku di Pendidikan Kewarganegaraan FKIP UNS -

FKIP Universitas Sebelas Maret Surakarta dan almamater tercinta

commit to user viii


digilib.uns.ac.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkah, rahmat dan hidayah-Nya skripsi ini dapat diselesaikan, untuk memenuhi sebagian persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan. Banyak hambatan yang menimbulkan kesulitan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, namun berkat bantuan dari berbagai pihak akhirnya kesulitan yang timbul dapat teratasi. Untuk itu atas segala bentuk bantuannya, disampaikan terima kasih kepada yang terhormat : 1. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UNS Surakarta, yang telah memberikan izin dalam penyusunan skripsi ini. 2. Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial FKIP UNS Surakarta, yang telah memberikan izin dalam penyusunan skripsi ini. 3. Ketua Program Studi PPKn Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial FKIP UNS Surakarta, yang memberikan izin dalam penyusunan skripsi ini. 4. Pembimbing

I,

Dra.

Rusnaini,

M.Si,

atas

segala

bimbingan

dan

pengarahannya. 5. Pembimbing II, Winarno,

SPd,

M.Si, atas segala bimbingan dan

pengarahannya. 6. Berbagai pihak yang telah membantu dan mendukung terselesaikannya skripsi ini. Semoga amal kebaikan semua pihak tersebut mendapatkan imbalan dari Tuhan Yang Maha Esa. Tiada sesuatu yang sempurna di dunia selain yang Maha Kuasa dan Maha Sempurna. Untuk itu penulis sadari dalam skripsi ini masih terdapat kekurangan, tetapi diharapkan skripsi ini dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Surakarta, Februari 2011

commit to user ix


digilib.uns.ac.id

DAFTAR ISI halaman HALAMAN JUDUL .................................................................................... i HALAMAN PENGAJUAN.......................................................................... ii HALAMAN PERSETUJUAN ...................................................................... iii HALAMAN PENGESAHAN ....................................................................... iv HALAMAN ABSTRACT .............................................................................. v HALAMAN ABSTRAK............................................................................... vi HALAMAN MOTTO................................................................................... vii HALAMAN PERSEMBAHAN .................................................................... viii KATA PENGANTAR .................................................................................. ix DAFTAR ISI ................................................................................................ x DAFTAR TABEL ........................................................................................ xii DAFTAR GAMBAR .................................................................................... xiv DAFTAR LAMPIRAN................................................................................. xv BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah ................................................................. 1 B. Perumusan Masalah........................................................................ 8 C. Tujuan Penelitian............................................................................ 8 D. Manfaat Penelitian.......................................................................... 9 BAB II LANDASAN TEORI A. Tinjauan Pustaka ............................................................................ 11 1. Pendekatan Konsep................................................................... 11 a. Hakikat Pengembangan Bahan Ajar PKn ........................... 12 1) Pengertian Bahan Ajar PKn........................................... 12 2) Bentuk Bahan Ajar PKn ................................................ 15 3) Langkah-Langkah Pemilihan Bahan Ajar PKn .............. 17 b. Hakikat Evaluasi Pendidikan PKn....................................... 22 1) Ranah Kognitif.............................................................. 23 2) Ranah Afektif................................................................ 28 3) Ranah Psikomotorik...................................................... 30

commit to user x


digilib.uns.ac.id

c. Hakikat Lembar Kerja Siswa (LKS) PKn............................ 31 1) Pengertian Lembar Kerja Siswa (LKS) PKn.................. 31 2) Peran dan Fungsi Lembar Kerja Siswa (LKS) PKn ....... 32 2. Pendekatan Teori ...................................................................... 34 a. Tinjauan Teori Kurikulum .................................................. 38 b. Tinjauan Teori Bahan Ajar.................................................. 41 c. Tinjauan Teori Evaluasi Pendidikan.................................... 43 d. Tinjauan Hubungan antara Teori Kurikulum, Bahan Ajar, dan Teori Evaluasi Pendidikan............................................ 52 B. Kerangka Pemikiran ....................................................................... 53 BAB III METODOLOGI A. Tempat Dan Waktu Penelitian ........................................................ 55 B. Bentuk dan Strategi Penelitian........................................................ 56 C. Sumber Data................................................................................... 57 D. Teknik Sampling ............................................................................ 58 E. Teknik Pengumpulan Data.............................................................. 58 F. Validitas Data................................................................................. 61 G. Analisis Data.................................................................................. 62 H. Prosedur Penelitian......................................................................... 63 BAB IV LAPORAN HASIL PENELITIAN A. Deskripsi Lokasi Penelitian ............................................................ 64 B. Deskripsi Permasalahan Penelitian ................................................. 80 C. Temuan Studi ................................................................................. 133 BAB V KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN A. Kesimpulan .................................................................................... 141 B. Implikasi ........................................................................................ 143 C. Saran .............................................................................................. 144 DAFTAR PUSTAKA ................................................................................... 145 LAMPIRAN ................................................................................................. 148

commit to user xi


digilib.uns.ac.id

DAFTAR TABEL halaman Tabel 1.

Evaluasi Berbagai Tingkat Pencapaian Tujuan Kurikulum............ 35

Tabel 2.

Evaluasi Dalam Konteks Tinjauan Ulang Per Komponen ............. 36

Tabel 3.

Evaluasi Dalam Konteks Pencapaian Tingkat Tertentu Dari Tujuan Kurikulum ...................................................................... 37

Tabel 4.

Pendekatan Teori Kurikulum........................................................ 39

Tabel 5.

Rencana Waktu Penelitian............................................................ 55

Tabel 6. Standar Kompetens dan Kompetensi Dasar PKn SMP................... 71 Table 7. Daftar SMP di Surakarta ............................................................... 75 Tabel 8. Contoh Daftar Guru SMP di Surakarta.......................................... 78 Tabel 9. Penggunaan LKS di SMP Surakarta.............................................. 82 Tabel 10. Analisis SKL, SK, KD................................................................... 83 Tabel 11. Materi Usaha Pembelaan Negara KD 1.1 LKS MGMP ................. 86 Tabel 12. Materi Usaha Pembelaan Negara KD 1.2 LKS MGMP ................. 87 Tabel 13. Materi Usaha Pembelaan Negara KD 1.3 LKS MGMP ................. 88 Tabel 14. Analisis Relevansi Materi Usaha Pembelaan Negara .................... 89 Tabel 15. Materi Pelaksanaan Otonomi Daerah KD 2.1 LKS MGMP ........... 90 Tabel 16. Materi Pelaksanaan Otonomi Daerah KD 2.2 LKS MGMP ........... 91 Tabel 17. Analisis Relevansi Materi Pelaksanaan Otonomi Daerah............... 92 Tabel 18. Analisis Konsistensi Materi Usaha Pembelaan Negara dan Pelaksanaan Otonomi Daerah ...................................................... 94 Tabel 19. Analisis Kecukupan Materi Usaha Pembelaan Negara dan Pelaksanaan Otonomi Daerah ....................................................... 99 Tabel 20. Materi Usaha Pembelaan Negara KD 1.1 LKS FOKUS ................ 101 Tabel 21. Materi Usaha Pembelaan Negara KD 1.2 LKS FOKUS ................ 102 Tabel 22. Materi Usaha Pembelaan Negara KD 1.3 LKS FOKUS ................ 103 Tabel 23. Analisis Relevansi Materi Usaha Pembelaan Negara..................... 103 Tabel 24. Materi Pelaksanaan Otonomi Daerah KD 2.1 LKS FOKUS .......... 105 Tabel 25. Materi Pelaksanaan Otonomi Daerah KD 2.2 LKS FOKUS .......... 105

commit to user xii


digilib.uns.ac.id

Tabel 26. Analisis Relevansi Materi Pelaksanaan Otonomi Daerah ............... 106 Tabel 27. Analisis Konsistensi Materi Usaha Pembelaan Negara dan Pelaksanaan Otonomi Daerah ........................................................ 108 Tabel 28. Analisis Kecukupan Materi Usaha Pembelaan Negara dan Pelaksanaan Otonomi Daerah ........................................................ 110 Tabel 29. Analisis Hasil Berdasarkan Perspektif Civics Education............... 116 Tabel 30. Hasil FGD Untuk Materi Dalam LKS........................................... 120 Tabel 31. Hasil Analisis Evaluasi Dalam Modul PKn Kelas IX semester Ganjil Buatan MGMP................................................................... 123 Tabel 32. Hasil Analisis Evaluasi Dalam LKS Fokus PKn Kelas IX Semester Ganjil Buatan Penerbit................................................... 126 Tabel 32. Hasil Untuk Evaluasi Dalam LKS ................................................ 131 Tabel 33. Hasil Penemuan Pada Materi LKS MGMP dan FOKUS ............... 139 Tabel 34. Hasil Penemuan Pada Evaluasi LKS MGMP dan FOKUS ............ 139

commit to user xiii


digilib.uns.ac.id

DAFTAR GAMBAR halaman Gambar 1.

Bagan Ringkasan Perubahan Struktur Perilaku Belajar Kognitif .................................................................................... 27

Gambar 2.

Bagan Hierarki Perilaku Belajar Afektif ................................... 30

Gambar 3.

Bagan Hierarki Perilaku Belajar Afektif ................................... 31

Gambar 4.

Bagan Model Evaluasi mengikuti alur struktur kurikulum......... 34

Gambar 5.

Alur Analisis Penyusunan Bahan Ajar ...................................... 43

Gambar 6.

Skema Kerangka Berpikir......................................................... 54

Gambar 7.

Model Analisis Interkatif. ......................................................... 62

commit to user xiv


digilib.uns.ac.id

DAFTAR LAMPIRAN halaman Lampiran 1.

Daftar Pertanyaan Wawancara Deskripstif ............................ 148

Lampiran 2.

Daftar Pertanyaan Wawancara Materi.................................... 149

Lampiran 3.

Daftar Pertanyaan Wawancara Evaluasi................................. 150

Lampiran 4.

Silabus Mata Pelajaran PKn Kelas IX Semester Ganjil .......... 151

Lampiran 5.

Instrumen Penilaian Modul untuk SMP dari BSNP ............... 156

Lampiran 6.

Instrumen FGD Materi........................................................... 163

Lampiran 7.

Instrumen FGD Evaluasi........................................................ 165

Lampiran 8.

Pedoman Wawancara............................................................. 169

Lampiran 9.

Pedoman Focus Group Discussion (FGD) ............................. 170

Lampiran 10. Pedoman Analisis Dokumen .................................................. 171 Lampiran 11. Hasil Petikan Wawancara ...................................................... 172 Lampiran 12. Hasil Analisis Instrumen FGD ............................................... 184 Lampiran 13. Hasil Simpulan FGD.............................................................. 185 Lampiran 14. LKS PKn Kelas IX Semester Ganjil buatan MGMP dan ....... 187 Lampiran 15. LKS PKn Kelas IX semester ganjil buatan Penerbit ............... 252 Lampiran 16. Daftar Pengurus dan Anggota MGMP PKn SMP Surakarta ... 319 Lampiran 17. Surat Permohonan Ijin Research/Try Out ke Rektor............... 327 Lampiran 18. Surat Permohonan Ijin Research/Try Out ke MGMP PKn SMP Surakarta....................................................................... 328 Lampiran 19. Surat Permohonan Ijin Menyusun Skripsi .............................. 329 Lampiran 20. Surat Keputusan Dekan tentang Ijin Menyusun Skripsi.......... 330 Lampiran 21. Surat Ijin Penelitian dari Disdikpora Surakarta ...................... 331 Lampiran 22. Surat Keterangan Penelitian................................................... 332

commit to user xv


digilib.uns.ac.id

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Negara Indonesia sebagai negara yang berkembang memiliki cita-cita dan tujuan agar menjadi negara yang kuat, berkarakter, dan tetap eksis di mata negara lain. Cita-cita negara Indonesia adalah menjadi negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Tujuan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945, dimana Cita-cita dan tujuan negara Indonesia tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Cita-cita negara Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 alinea kedua “... negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur” (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2009:3). Tujuan Negara Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke empat. … membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, … (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2009:4) Cita-cita dan tujuan tersebut dijadikan sebagai pedoman negara Indonesia untuk melakukan perbaikan dan pembangunan di segala bidang, baik bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan serta dalam bidang pendidikan. Pembangunan di segala bidang inilah yang menjadi tugas bangsa Indonesia untuk dapat melaksanakannya sebagai sarana mencapai cita-cita dan tujuan negara tersebut. Pembangunan bidang pendidikan di Indonesia berorientasi pada tujuan negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsanya.

commit to user 1


digilib.uns.ac.id

2

Pendidikan nasional bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia. Pendidikan anak didik dipersiapkan menjadi manusia yang bertaqwa, beriman, berakhlak mulia, memiliki ketrampilan serta dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai mahkluk pribadi maupun anggota masyarakat. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 ayat 1 ditetapkan bahwa “ Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan/atau latihan bagi peranannya dimasa yang akan datang ” (http://dpr.go.id/undang-undang, diakses

tanggal 2 Maret 2010). Ada tiga jalur pendidikan yaitu pendidikan informal, formal, dan nonformal. Pendidikan informal merupakan pendidikan yang terjadi didalam lingkungan keluarga berlangsung alamiah dan wajar. Pendidikan formal merupakan pendidikan yang dilakukan di sekolah secara sengaja dirancang dan dilaksanakan dengan aturan-aturan yang ketat seperti harus berjenjang dan berkesinambungan. Pendidikan nonformal merupakan pendidikan dilingkungan masyarakat seperti kursus dan kelompok belajar yang tidak dipersyaratkan berjenjang dan berkesinambungan serta dengan aturan yang lebih longgar. Di dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, dijelaskan bahwa: Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. (http://dpr.go.id/undang-undang, diakses tanggal 2 Maret 2010).

Pendidikan hendakanya diimplementasikan melalui sistem pendidikan yang jelas dan mampu membawa perubahan sesuai dengan perkembangan dan tujuan dari pendidikan nasional itu sendiri. Menurut Michele Jacobsen (2009:1) “Educators and the education system need to be responsive to both the opportunities and challenges….” Menurut Michele Jacobsen tersebut menyatakan bahwa system pendidikan dan pendidik perlu memperhatikan perubahan dan kesempatan Hal ini dimaknai bahwa pendidikan harus mampu menghadapi tantangan perubahan dan dapat memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi

commit to user


digilib.uns.ac.id

3

masyarakat. Sistem pendidikan tersebut perlu sebuah kurikulum sebagai sarana mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 1 ayat 19 menyatakan bahwa “ Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan

pembelajaran

untuk

mencapai

tujuan

pendidikan

tertentu”.

(http://dpr.go.id/undang-undang, diakses tanggal 2 Maret 2010). Kurikulum tidak

hanya sekedar mempelajari mata pelajaran, tetapi mengembangkan pikiran, menambah wawasan, serta mengembangkan pengetahuan yang dimilikinya. Kurikulum yang baik yaitu kurikulum yang memiliki sifat berkesinambungan. Kurikulum tersebut disusun dengan maksud agar tidak terjadi jurang yang memisahkan antara jenjang pendidikan dasar dengan jenjang pendidikan selanjutnya. Pengembangan kurikulum mengacu pada kemampuan dasar siswa yang diimplementasikan dalam proses pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah. Pembelajaran menurut Corey dalam Syaiful Sagala (2009:61) adalah “suatu proses dimana lingkungan seseorang secara disengaja dikelola untuk memungkinkan ia turut serta dalam tingkah laku tertentu dalam kondisi-kondisi khusus atau menghasilkan respon terhadap situasi tertentu, pembelajaran merupakan subset khusus dari pendidikan”. Menurut Jay R. Wilson Richard A. Schwier (2009:3), ”To create a successful authentic learning experience there is a need to find a proper mix between the students' world and the world of work they are about to enter, a sensitive balance that requires flexibility and sensitivity by all participants to create a successful learning”. Hal tersebut dapat diartikan bahwa untuk menghasilkan keberhasilan dalam pengalaman pembelajaran diperlukan mencampur dunia pelajar dan lingkungan luar secara seimbang, sehingga kepekaan siswa dapat mewujudkan kesuksesan pembelajaran. Selain itu pembelajaran juga dapat diartikan sebagai proses komunikasi dua arah mengajar dilakukan oleh pihak guru sebagai pendidik, sedangkan belajar dilakukan oleh peserta didik atau murid. Proses komunikasi tersebut diharapkan guru dapat membangun siswa dalam mengembangkan kreatifitas berfikir dan dapat

commit to user


digilib.uns.ac.id

4

meningkatkan kemampuan mengkonstruksi pengetahuan baru sebagai upaya meningkatkan penguasaan yang baik terhadap materi pelajaran. Peningkatan penguasaan terhadap materi pelajaran perlu dilakukan oleh setiap pendidik melalui pengembangan bahan ajar masing-masing mata pelajaran. Bahan ajar merupakan informasi, alat dan teks yang diperlukan guru/instruktur untuk perencanaan dan penelaahan implementasi pembelajaran. Menurut Depdiknas dalam sosialisasi KTSP 2007, ”Bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru/ instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Bahan yang dimaksud bisa berupa bahan tertulis maupun bahan tidak tertulis”. (http://mgmpips.wordpress.com, diambil tanggal 2

Maret 2010). Sedangkan bentuk bahan ajar dapat berupa : a) Bahan cetak seperti: hand out, buku teks, modul, lembar kerja siswa, b) Bahan noncetak seperti: OHT, audio ( radio, kaset, CD audio, CD interaktif, PH ), slide, video/film, VCD, dan komputer (computer Based, Internet), c) Bahan display seperti: flipchart, adhesive, chart, poster, peta, foto, realita, gambar, model/maket. Pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah agar dapat berhasil mencapai tujuan yang diharapakan maka diperlukan kemampuan pendidik dalam mengelola pembelajaran, selain itu juga diperlukan bahan ajar, media pembelajaran dan sarana prasarana yang mendukung proses pembelajaran tersebut. Menurut Aunurrahman (2009:79) menyatakan bahwa ”dalam pemilihan bahan ajar ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan. Prinsip-prinsip dalam pemilihan materi pembelajaran meliputi prinsip relevansi, konsistensi dan kecukupan”. Pendidik juga melakukan upaya agar para peserta didik lebih menguasai materi pembelajaran melalui latihan-latihan kepada siswanya. Latihan tersebut berupa soal-soal yang merupakan sebuah evaluasi pembelajaran. Menurut Nana Sudjana (2006:22-23), ”...menggunakan klasifikasi hasil belajar dari Benyamin Bloom yang secara garis besar membaginya menjadi tiga ranah yaitu ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotoris. Ketiga ranah tersebut menjadi objek penilaian hasil belajar”. Menurut Slameto (2001:145) mengemukakan bahwa ”tujuan pendidikan dibedakan menjadi tiga aspek yaitu aspek kognitif (cognitive

commit to user


digilib.uns.ac.id

5

domain), aspek afektif (affective domain), dan psikomotor (psychomotor domain). Ini sangat berguna bagi evaluasi pendidikan/pengajaran”. Berdasarkan beberapa ahli bidang pendidikan tersebut maka pendidik dapat menggunakan salah satu bentuk bahan ajar yang berupa Lembar Kerja Siswa (LKS) dalam mendukung dan melengkapi proses pembelajaran. Lembar Kerja Siswa (LKS) merupakan salah satu bentuk bahan ajar yang berupa buku, berisi ringkasan materi dan evaluasi. Lembar Kerja Siswa (LKS) dapat digunakan guru untuk membantu siswa memahami materi yang didapat oleh siswa di sekolah. Ringkasan materi dalam Lembar Kerja Siswa (LKS) harus sesuai dengan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar sehingga jika merujuk pendapat Aunurruhman (2009:79), maka LKS sebagai salah satu bahan ajar harus mendasarkan pada prinsip-prinsip pemilihan atau pengembangan bahan ajar , sedangkan evaluasi yang berupa butir-butir soal merupakan pengembangan konsep dari materi yang diajarkan di sekolah, sehingga jika merujuk pendapat Nana Sudjana (2006:22-23) dan Slameto (2001:145) maka evaluasi yang berupa soal-soal dalam LKS harus memperhatikan ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Menurut Andy, “LKS yang baik harus memenuhi persyaratan konstruksi dan didaktik”. (http://andy.web.id/lks-oh-lks.php, diambil tanggal 5 Februari

2010). Persyaratan konstruksi tersebut meliputi syarat-syarat yang berkenaan dengan penggunaan bahasa, susunan kalimat, kosakata, tingkat kesukaran dan kejelasan yang pada hakekatnya haruslah tepat guna dalam arti dapat dimengerti oleh pihak pengguna LKS yaitu peserta didik sedangkan syarat didaktif artinya bahwa LKS tersebut haruslah memenuhi asas-asas yang efektif. Lembar kerja siswa dapat digunakan sebagai pengajaran sendiri, mendidik siswa untuk mandiri, percaya diri, disiplin, bertanggung jawab dan dapat mengambil keputusan. LKS dalam kegiatan belajar mengajar dapat dimanfaatkan pada tahap penanaman konsep (menyampaikan konsep baru) atau pada tahap penanaman konsep (tahap lanjutan dari penanaman konsep). Pemanfaatan lembar kerja pada tahap pemahaman konsep berarti LKS dimanfaatkan untuk mempelajari suatu topik

commit to user


digilib.uns.ac.id

6

dengan maksud memperdalam pengetahuan tentang topik yang telah dipelajari pada tahap sebelumnya yaitu penanaman konsep. Merujuk

dari

manfaat

LKS

tersebut

sebagai

pendukung

untuk

memperdalam penelitian mengenai LKS, berikut ini merupakan hasil penelitian terdahulu yang meneliti mengenai LKS : 1) Penelitian yang dilakukan oleh Ida Septi Ekosari (2009) tentang “Penerapan Media Lembar Kerja Siswa Dalam Meningkatkan Efektifitas Belajar Siswa Bidang Studi Pendidikan Agama Islam di Kelas VII (Studi Kasus Di SMP Negeri 2 Sidoharjo, Sragen, Tahun Ajaran 2008/2009” membuktikan bahwa Penggunaan Lembar Kerja Siswa (LKS) lebih efektif dan ada pengaruh yang positif dari pada tidak menggunakan Lembar Kerja Siswa (LKS) bila digunakan dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam Kelas VIIB di SMP Negeri 2 Sidoharjo, Sragen. Hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa LKS merupakan salah satu bahan ajar yang dapat digunakan untuk mengefektifkan pembelajaran siswa, sehingga sebagai konsekuensi untuk keberlanjutannya perlu diperhatikan materi muatan atau subtansi dan latihanlatihan soal dari LKS yang telah disusun tersebut. Materi muatan dan latihanlatihan tersebut selalu di sesuaikan dengan perkembangan dalam dunia pendidikan. 2) Penelitian Wili Astuti dan Anam Sutopo (2007) tentang “Analisis Lembar Kerja Siswa (LKS) Bahasa Inggris Untuk SLTP Sebagai Media Proses Belajar Mengajar Bagi Guru Dan Murid : Studi Kasus Di Surakarta“, memperoleh hasil bahwa Lembar Kerja Siswa Bahasa Inggris SLTP digunakan sebagai buku acuan utama dalam kegiatan belajar-mengajar. Hal ini membuktikan bahwa guru kecenderungan menggunakan LKS sebagai sumber utama belajar, sehingga pengetahuan dan ketrampilam siswa akan terbatas pada subtansi yang ada pada LKS. Kedua penelitian tersebut menjadi dasar untuk melakukan penelitian yang lebih dalam. Penelitian ini meneliti mengenai isi dari LKS yang didasarkan pada prinsip pengembangan bahan ajar dan evaluasi pendidikan, kedua prinsip tersebut diarahkan pada disiplip ilmu Pendidikan Kewarganegaraan yaitu civic knoledge, civic skill, civic disposition. Selama ini belum ada yang meneliti mengenali hal tersebut sehingga peneliti tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam.

commit to user


digilib.uns.ac.id

7

Laporan penelitian yang sudah ada didukung dengan fakta-fakta yang muncul disekolah-sekolah, ternyata LKS digunakan oleh semua sekolah baik di tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas sebagai sarana membantu guru dalam melengkapi proses pembelajaran. LKS tersebut ada yang disusun oleh MGMP sendiri, ada pula hasil dari Penerbit yang mencetak LKS untuk sekolah-sekolah. Perkembangan yang muncul disekolah ternyata pendidik kecenderungan menggunakan LKS sebagai sarana yang pokok harus dimiliki oleh setiap peserta didik, sehingga peserta didik minimal mempunyai LKS sebagai bahan untuk belajar. Pendidik lebih mudah dalam memberikan latihan atau upaya memperdalam penguasaan materi terhadap peserta didik. Akan tetapi terdapat hal-hal yang tidak diperhatikan oleh pendidik bahwa LKS itu dibuat oleh MGMP atau penerbit yang bervariasi, sehingga hasilnya akan mempunyai karakteristik masing-masing. Pendidik kecenderungan tidak pernah menganalisa ringkasan materi dalam LKS tentang kesesuaiannya dengan prinsip pengembangan bahan ajar dan analisa soal-soal latihan yang ada di LKS sudah tepat atau belum dengan prinsip pengembangan evaluasi pendidikan. Hal itu yang sering tidak diperhatikan oleh pendidik sehingga kecenderungan yang muncul hanyalah yang penting ada LKS untuk latihan siswa. Hasil penelitian terdahulu deskriptif dengan Guru PKn tersebut, menunjukkan LKS sangat baik jika digunakan dalam proses belajar disekolah guna membantu siswa dalam memahami materi yang disampaikan oleh guru dan LKS yang digunakan selama ini ditingkat SMP masih banyak pengulangan baik materi dan soal-soal dari kompetensi dasar satu dengan kompetensi dasar lainnya. Kedua hal tersebut menjadi inspirasi peneliti untuk menganalisa sebuah LKS PKn di tingkat SMP. Peneliti mengambil LKS PKn kelas IX untuk dianalisis dengan alasan bahwa Kelas IX merupakan jenjang pendidikan tingkat SMP yang terakhir sehingga sangat memerlukan sebuah materi dan evaluasi yang tepat untuk mata pelajaran PKn sebagai persiapan dalam menghadapi ujian kelulusan di tingkat SMP. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti melakukan penelitian mengenai analisa lembar kerja siswa pendidikan kewarganegaraan melalui telaah prinsip

commit to user


digilib.uns.ac.id

8

pengembangan bahan ajar dan evaluasi pendidikannya. Penelitian tersebut mengambil lokasi di SMP Surakarta, sebab sekolah tersebut merupakan salah satu sekolah dimana bahan ajar yang digunakan oleh siswa dalam membantu proses pembelajaran berupa Lembar Kerja Siswa (LKS) pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. B. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang diatas maka dalam penelitian ini peneliti mengajukan beberapa perumusan masalah, dengan harapan agar lebih memfokuskan pembahasan dalam penelitian ini. Adapun beberapa rumusan masalah tersebut sebagai berikut : 1. Bagaimanakah

pengembangan

prinsip

relevansi,

konsistensi,

dan

kecukupan pada ringkasan materi di Lembar Kerja Siswa (LKS) Pendidikan Kewarganegaraan Kelas IX di SMP Surakarta untuk semester ganjil? 2. Bagaimanakah pengembangan evaluasi Lembar Kerja Siswa (LKS) Pendidikan Kewarganegaraan Kelas IX untuk semester ganjil di SMP Surakarta dilihat dari sasaran evaluasi pendidikan yang berupa ranah kognitif, afektif, dan psikomotor untuk semester ganjil? C. Tujuan Penelitian Tujuan penelitian adalah jawaban terhadap permasalahan yang dikaji dalam penelitian. Adapun tujuan penelitian tersebut adalah sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui pengembangan prinsip relevansi, konsistensi, dan kecukupan pada ringkasan materi di Lembar Kerja Siswa (LKS) Pendidikan Kewarganegaraan Kelas IX di SMP Surakarta untuk semester ganjil. 2. Untuk mengetahui pengembangan evaluasi Lembar Kerja Siswa (LKS) Pendidikan Kewarganegaraan Kelas IX di SMP Surakarta dilihat dari

commit to user


digilib.uns.ac.id

9

sasaran evaluasi pendidikan yang berupa ranah kognitif, afektif, dan psikomotor untuk semester ganjil.

D. Manfaat Penelitian Dari penelitian ini, dapat diambil manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat penelitian tersebut sebagai berikut : 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang lebih terhadap disiplin ilmu yang bersangkutan. Dengan penelitian ini diharapakan dapat memberikan

perbaikan terhadap materi dan soal Lembar Kerja Siswa

(LKS) kewarganegaraan di SMP untuk beberapa standar kompetensi. Sehingga dengan adanya perbaikan tersebut relevansi, ketepatan dan konsistensi dari materi Lembar Kerja Siswa (LKS) kewarganegaraan di SMP dapat diciptakan dan soalsoal Lembar Kerja Siswa (LKS) lebih merujuk pada ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. 2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh penulis untuk menambah pengetahuan, memperdalam kajian terhadap materi-materi kewarganegaraan dan pembuatan soal-soal kewarganegaraan sehingga didalam aplikasi materi-materi tersebut akan terhindar dari miskonsepsi materi dan soal-soal kewarganegaraan. Hasil penelitian ini juga digunakan oleh penulis sebagai salah satu persyaratan guna

memperoleh

gelar

kesarjanaan

pada

Program

Studi

Pendidikan

Kewarganegaraan Jurusan Ilmu pengetahuan Sosial di fakultas keguruan dan Ilmu Pendidikan.

commit to user


digilib.uns.ac.id

10

b. Bagi Pendidik

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangan bagi pendidik khususnya di SMP untuk mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dalam perbaikan materi yang diajarkan dan soal-soal yang diberikan, serta digunakan sebagai evaluasi bagi guru atau pendidik terhadap perbaikan materi dan soal yang akan diberikan kepada siswa-siswinya. c. Bagi Peserta didik

Hasil penelitian ini diharapakan memberikan manfaat bagi peserta didik yaitu menghindarkan kesalahan dalam pemahaman konsep dari materi kewarganegaraan yang diajarakan oleh gurunya dan dapat mengembangkan cara berfikir siswa dengan penguasaan soal-soal yang diberikan. Peserta didik akan memperoleh materi yang lebih mendalam dengan maksud siswa tidak hanya mengetahui konsep materi kewarganegaraan dari segi normatifya saja akan tetapi juga segi empiris dan penguasaan soal-soal yang bervariatif sehingga teori yang diajarkan bila dibuktikan dengan prakteknya akan mendukung dan menunjukkan sinkronisasi.

d. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi peneliti lain yang akan mengadakan penelitian lebih lanjut terutama yang berhubungan studi analisis Lembar Kerja Siswa (LKS) kewarganegaraan di SMP dengan mengembangkan prinsip bahan ajar dan evaluasi pendidikan.

commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB II LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka 1. Pendekatan Konsep

Berdasarkan uraian latar belakang, peneliti mencoba mengkaji mengenai konsep yang mendukung rencana penelitian mengenai Lembar Kerja Siswa (LKS) Pendidikan Kewarganegaraan Kelas IX. “Belajar merupakan komponen ilmu pendidikan yang berkenaan dengan tujuan dan bahan acuan interaksi, baik eksplisit maupun implisit (tersembunyi)” (Syaiful Sagala,

2009:11). Dari

penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa belajar merupakan bagian dari ilmu pendidikan yang mempunyai tujuan untuk merubah tingkah laku manusia menjadi lebih dewasa dan berpedoman pada bahan ajar setiap masing-masing mata pelajaran. Bahan ajar memiliki posisi amat penting dalam pembelajaran. Posisinya sebagai representasi (wakil) dari penjelasan guru di depan kelas. Keteranganketerangan guru, uraian-uraian yang harus disampaikan guru, dan informasi yang harus disajikan guru dihimpun di dalam bahan ajar. Dengan demikian, guru akan dapat mengurangi kegiatannya menjelaskan pelajaran. Di kelas, guru akan memiliki banyak waktu untuk membimbing siswa dalam belajar atau membelajarkan siswa. Pada sisi lain, bahan ajar berkedudukan sebagai alat atau sarana untuk mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar. Oleh karena itu, penyusunan bahan ajar hendaklah berpedoman kepada standar kompetensi (SK), kompetensi dasar (KD), dan standar komepetensi lulusan (SKL). Bahan ajar yang disusun tidak berpedoman pada SK, KD, dan SKL tentu tidak akan memberikan banyak manfaat kepada peserta didik. Bahan ajar juga merupakan wujud pelayanan satuan pendidikan terhadap Siswa. Pelayanan individual dapat terjadi dengan bahan ajar, melalui bahan ajar

commit to user 11


digilib.uns.ac.id

12

Siswa tersebut berhadapan dengan bahan yang terdokumentasi. Siswa diharapkan mendapatkan informasi yang konsisten (taat asas). Siswa yang mampu lebih cepat berpikir dalam belajar, akan dapat mengoptimalkan kemampuannya dengan mempelajari bahan ajar, sebaliknya siswa yang lambat berpikir dalam belajar, akan dapat mempelajari bahan ajarnya berulang-ulang. Dengan demikian, optimalisasi pelayanan belajar terhadap siswa dapat terjadi dengan bahan ajar. Jadi, keberadaan bahan ajar sekurang-kurangnya menempati tiga posisi penting. Ketiga posisi itu adalah sebagai representasi sajian guru, sebagai sarana pencapaian standar kompetensi, kompetensi dasar, standar kompetensi lulusan, dan sebagai pengoptimalan pelayanan terhadap peserta didik. Dari penjelasan diatas mengenai keberadaan bahan ajar yang saat penting, maka harus dipahami lebih jauh mengenai pengembangan bahan ajar. Berikut ini penjelasan mengenai pengembangan bahan ajar : a. Hakikat Pengembangan Bahan Ajar Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)

1) Pengertian Bahan Ajar Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)

Bahan ajar merupakan informasi, alat dan teks yang diperlukan guru/instruktur untuk perencanaan dan penelaahan implementasi pembelajaran. ”Bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru/ instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Bahan yang dimaksud bisa berupa bahan tertulis maupun bahan tidak tertulis” (National Center for Vocational Education Research Ltd/National Center for Competency Based Training dalam Depdiknas, 2007:3). Materi yang terdapat dalam bahan ajar diharapkan dapat dipelajari siswa sebagai sarana untuk mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar. Materi tersebut merujuk pada ranah kognitif, afektif dan psikomotor. Dari pengertian diatas agar bahan ajar dapat berfungsi dengan baik maka harus berciri-ciri sebagai berikut: a) b) c) d)

Menimbulkan minat baca Ditulis dan dirancang untuk siswa Menjelaskan tujuan instruksional Disusun berdasarkan pola belajar yang fleksibel

commit to user


digilib.uns.ac.id

13

e) Struktur berdasarkan kebutuhan siswa dan kompetensi akhir yang akan dicapai. f) Memberi kesempatan pada siswa untuk berlatih g) Mengakomodasi kesulitan siswa h) Memberikan rangkuman i) Gaya penulisan komunikatif dan semi formal j) Kepadatan berdasar kebutuhan siswa k) Dikemas untuk proses instruksional l) Mempunyai mekanisme untuk mengumpulkan umpan balik dari siswa m) Menjelaskan cara mempelajari bahan ajar. (Depdiknas, 2007:11) Konsep diatas merupakan konsep bahan ajar secara umum, sedangkan untuk pengembangan bahan ajar pendidikan kewarganegaraan (PKn) meliputi tiga komponen yang perlu dikembangkan dan diajarkan. Menurut Branson dalam Udin S. Winataputra dan Dasim Budimansyah, (2007:186) tiga komponen Pendidikan Kewarganegaraan yaitu ”civic knowledge, civic skill, dan civic disposition”. Dari ketiga hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: Civic Knowledge (pengetahuan kewarganegaraan) berkaitan dengan kandungan atau apa yang seharusnya diketahui oleh warganegara. Komponen pertama ini harus diwujudkan dalam bentuk lima hal penting yang secara terus menerus harus diajaukan sebagai sumber belajar atau materi belajar PKn. Lima hal tersebut antara lain : kehidupan kewarganegaraan,politik dan pemerintahan; dasar-dasar sistem politik Indonesia; pengejawantahan tujuan-tujuan, nilai-nilai dan prinsip-prinsip demokrasi Indonesia; hubungan antara Indonesia dengan negara-negara lain didunia; dan peran warga negara dalam demokrasi di Indonesia. Untuk hal yang pertama, membantu warga negara melakukan pertimbangan-pertimbangan

yang

matang

mengenai

hakikat

kehidupan

kewarganegaraan, politik, dan pemerintahan serta mengapa politik dan pemerintahan itu penting, tujuan-tujuan pemerintahan, karakter-karakter utama pemerintahan terbatas dan tidak terbatas, hakikat dan tujuan konstitusi,dan caracara alternatif mengorganisasi pemerintahan konstitusional. Kedua, membantu memahami dasar sejarah dan filsafat dari sistem politik Indonesia, karakterkarakter kahas masyarakat dan kultur Indonesia ; nilai-nilai dan prinsip dasar dalam demokrasi konstitusional. Ketiga, membantu warganegara memahami dan

commit to user


digilib.uns.ac.id

14

mengevaluasi pemerintahan terbatas yang didirikan serta penyebaran dan pembagian kekuasaan yang dilakukan. Warganegara memahami dasar-dasar justifikasi sistem pembatasan,penyebaran dan pembagian kekuasaan dan mampu bertanggung jawab memastikan hak-hak individu terlindungi. Keempat, membantu warganegara untuk memahami peran Indonesia di dunia dengan politik luar negerinya dan peran pemerintah/non pemerintah dalam bidang sosial, politik, dan ekonomi. Kelima,

membantu warganegara memahami perannya dalam

keterlibatan pada kehiduan politik dan civil society sehingga pencapaian tujuan individu dan tujuan publik cenderung seiring dengan partisipasi mereka dalam kehidupan politik dan civil society. Civic Skill (kecakapan kewarganegaraan) yang meliputi kecakapan inteektual dan kecakapan partisipatoris. Kecakapan intelektual kewarganegaraan merupakan kemampua mendeskripsikan yaitu mendeskripsikan fungsi-fungsi dan proses-proses seperti cheks and balances atau judicial review menunjukkan adanya pemahaman. Melihat dengan jelas dan mendeskripsikan kecenderungankecenderungan seprti berpartisipasi dalam kehidupan kewarganegaraan, imigrasi, atau pekerjaan, membantu warga negara untuk selalu menyesuaikan diri degan peristiwa-peristiwa yang sedang aktual dalam pola jangka waktu yang lama. Sedangkan kecakapan partisipatoris merupakan kecakapan yang berupa partisipasi yang bertanggung jawab, efektif, dan ilmiah dalam proses politik dan dalam civil society. Kecakapan partisipatoris sangat penting dikembangkan sejak awal sekolah dan berlanjut selama masa sekolah. Civic Disposition (Watak Kewarganegaraan) merupakan karakter publik maupun privat yang penting bagi pemeliharaan dan pengembangan demokrasi konstitusional.

Watak

kewarganegaraan

sebagaimana

kecakapan

kewarganegaraan, berkembang secara perlahan sebagai akibat dari apa yang telah dipelajari

dan dialami oleh sesorang dirumah, disekola, komunitas, dan

organisasi-organisasi

civil

society.

Karakter

publik

dan

privat

dapat

dideskripsikan sebagai berikut : menjadi anggota masyarakat yang independen, memenuhi tanggung jawab personal kewarganegaraan di bidang ekonomi dan politik,

menghormati

harkat

dan

martabat

commit to user

kemanusiaan

tiap

individu,


digilib.uns.ac.id

15

berpartisipasi dalam urrusan-urusan kewarganegaraan secara efektif dan bijakasana, mengembangkan berfungsinya demokrasi konstitusional secara sehat. Jadi penulis dapat menyimpulkan bahwa bahan ajar pendidikan kewarganegraan adalah seperangkat materi PKn yang mengandung civic knowledge, civic skill, dan civic disposition yang disusun secara sistematis baik tertulis maupun tidak sehingga tercipta lingkungan/suasana yang memungkinkan siswa untuk belajar. 2) Bentuk Bahan Ajar Pendidikan Kewarganegraan (PKn)

Bentuk

bahan

ajar

Pendidikan

Kewarganegraan

(PKn)

dapat

dikelompokkan menjadi tiga yaitu: “bahan ajar cetak, bahan ajar noncetak, bahan ajar display”. Ketiga hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: a) Bahan cetak Bahan ajar cetak adalah sejumlah bahan yang disiapkan dalam kertas, yang dapat berfungsi untuk keperluan pembelajaran dan penyampaian informasi. Contohnya adalah buku teks, modul, handout, dan lembar kerja siswa. Bahan ajar cetak tentu mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan bahan ajar cetak adalah: (1) mudah diperoleh dan dibawa ke mana-mana (2) mudah dipelajari kapan dan di mana pun (3) tidak memerlukan alat khusus untuk menggunakannya (4) pengirimannya relatif mudah dan murah dibanding media lainnya, serta (5) merupakan media yang paling canggih untuk mengembangkan kemampuan siswa untuk belajar tentang fakta dan prinsip-prinsip umum serta abstrak dengan menggunakan argumentasi yang logis. Kekurangan bahan ajar cetak adalah: (1) tidak mampu mempresentasikan gerakan (2) pemaparan materi dalam bahan ajar cetak cenderung linier (3) tidak mampu mempresentasikan kejadian secara berurutan (4) untuk membuat bahan ajar cetak yang bagus, diperlukan biaya yang tidak sedikit

commit to user


digilib.uns.ac.id

16

(5) membutuhkan kemampuan baca yang tinggi dari pembacanya (6) tidak dapat atau sulit memberikan bimbingan kepada pembacanya yang mengalami kesulitan memahami bagian tertentu dari bahan ajar tersebut (7) sulit untuk memberikan umpan balik untuk pertanyaan-pertanyaan kompleks yang memiliki kemungkinan banyak jawaban. b) Bahan noncetak Bahan ajar noncetak adalah bahan ajar yang berisi materi materi tulisan atau gambar yang dapat ditampilkan di dalam kelas dengan menggunakan alat proyeksi. Bahan ajar noncetak dapat dicontohkan seperti: OHT, audio (radio, kaset, CD audio, CD interaktif, PH), slide, video/film, VCD,

dan komputer

(computer Based, Internet). Bahan ajar noncetak tentu mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan bahan ajar noncetak secara umum adalah: (1) dapat menggambarkan gerakan, keterkaitan, dan memberikan dampak terhadap topik yang dibahas (2) dapat dikombinasikan antara gambar dengan gerakan (3) fleksibel dan mudah diadaptasi. Kekurangan bahan ajar noncetak secara umum adalah: (1) pada umumnya membutuhkan alat khusus untuk menggunakannya (2) tidak kompatibel antarjenis yang ada (3) aliran informasi yang disampaikan sangat fixed. c) Bahan ajar display Bahan ajar display adalah jenis bahan ajar yang berisi materi tulisan atau gambar yang dapat ditampilkan di dalam kelas, di kelompok kecil atau siswa secara perseorangan tanpa menggunakan alat proyeksi. Bahan ajar display dapat dicontohkan seperti: flipchart, adhesive, chart, poster, peta, foto, realita, gambar, model/maket. Bahan ajar display tentu mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan bahan ajar display secara umum adalah: (1) dapat diletakkan dengan mudah di kelas atau di ruang-ruang sekolah (2) harganya relatif murah

commit to user


digilib.uns.ac.id

17

(3) dapat dikembangkan sendiri oleh guru yang memiliki bakat seni dan dapat dikembangkan untuk hampir semua mata pelajaran (4) display yang bagus mampu menarik perhatian siswa, merangsang minat (5) mampu memperjelas arti, dan mampu menyederhanakan informasi yang kompleks. Kekurangan bahan ajar display secara umum adalah: (1) terlalu kecil untuk dimanfaatkan dalam proses pembelajaran, kecuali yang telah dirancang khusus untuk keperluan itu, serta (2) jenis bahan ajar display merupakan media diam, sehingga tidak cocok untuk mengajarkan hal-hal yang berkaitan dengan gerakan. 3) Langkah-Langkah

Pemilihan

Bahan

Ajar

Pendidikan

Kewarganegaraan (PKn)

Sebelum melaksanakan pemilihan bahan ajar, terlebih dahulu perlu diketahui kriteria pemilihan bahan ajar. Kriteria pokok pemilihan bahan ajar atau materi pembelajaran adalah standar kompetensi dan kompetensi dasar. Hal ini berarti bahwa materi pembelajaran yang dipilih untuk diajarkan oleh guru di satu pihak dan harus dipelajari siswa di lain pihak hendaknya berisikan materi atau bahan ajar yang benar-benar menunjang tercapainya standar kompetensi dan kompetensi dasar. Dengan kata lain, pemilihan bahan ajar haruslah mengacu atau merujuk pada standar kompetensi. Setelah diketahui kriteria pemilihan bahan ajar, sampailah kita pada langkah-langkah pemilihan bahan ajar. Secara garis besar langkah-langkah pemilihan bahan ajar meliputi pertama-tama mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar yang menjadi acuan atau rujukan pemilihan bahan ajar. Langkah berikutnya adalah mengidentifikasi jenisjenis materi bahan ajar. Langkah ketiga memilih bahan ajar yang sesuai atau relevan dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah teridentifikasi tadi. Terakhir adalah memilih sumber bahan ajar. (http://mgmpips.wordpress.com, diakses tanggal 2 Maret 2010)

Hal tersebut dapat dijelaskan secara lengkap, langkah-langkah pemilihan bahan ajar dapat dijelaskan sebagai berikut:

commit to user


digilib.uns.ac.id

18

a) Mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar Sebelum menentukan materi pembelajaran terlebih dahulu perlu diidentifikasi aspek-aspek standar kompetensi dan kompetensi dasar yang harus dipelajari atau dikuasai siswa. Aspek tersebut perlu ditentukan, karena setiap aspek standar kompetensi dan kompetensi dasar memerlukan jenis materi yang berbeda-beda dalam kegiatan pembelajaran. Setiap aspek standar kompetensi tersebut memerlukan materi pembelajaran atau bahan ajar yang berbeda-beda untuk membantu pencapaiannya. b) Identifikasi jenis-jenis materi pembelajaran Sejalan dengan berbagai jenis aspek standar kompetensi, materi pembelajaran juga dapat dibedakan menjadi jenis materi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Materi pembelajaran aspek kognitif secara terperinci dapat dibagi menjadi empat jenis, yaitu: fakta, konsep, prinsip, dan prosedur (Reigeluth, 1987 : 2). (1) Materi jenis fakta adalah materi berupa nama-nama objek, nama tempat, nama orang, lambang, peristiwa sejarah, nama bagian atau komponen suatu benda, dan lain sebagainya. (2) Materi konsep berupa pengertian, definisi, hakekat, inti isi. (3) Materi jenis prinsip berupa dalil, rumus, postulat adagium, paradigma, teorema. (4) Materi jenis prosedur berupa langkah-langkah mengerjakan sesuatu secara urut, misalnya langkah-langkah menelpon, cara-cara pembuatan telur asin atau cara-cara pembuatan bel listrik. (5) Materi

pembelajaran

aspek

afektif

meliputi:

pemberian

respon,

penerimaan (apresisasi), internalisasi, dan penilaian. (6) Materi pembelajaran aspek motorik terdiri dari gerakan awal, semi rutin, dan rutin. c) Memilih jenis materi yang sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar

commit to user


digilib.uns.ac.id

19

Pilih jenis materi yang sesuai dengan standar kompetensi yang telah ditentukan. Perhatikan pula jumlah atau ruang lingkup yang cukup memadai sehingga mempermudah siswa dalam mencapai standar kompetensi. Berpijak dari aspek-aspek standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah memilih jenis materi yang sesuai dengan aspek-aspek yang terdapat dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar tersebut. Materi yang akan diajarkan perlu diidentifikasi apakah termasuk jenis Kognitif ( fakta, konsep, prinsip, prosedur), afektif, psikomotor atau gabungan lebih daripada satu jenis materi. Dengan mengidentifikasi jenis-jenis materi yang akan diajarkan, maka guru akan mendapatkan kemudahan dalam cara mengajarkannya. Setelah jenis materi pembelajaran teridentifikasi, langkah berikutnya adalah memilih jenis materi tersebut yang sesuai dengan standar kompetensi atau kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa. Identifikasi jenis materi pembelajaran juga penting untuk keperluan mengajarkannya. Sebab, setiap jenis materi pembelajaran memerlukan

strategi

pembelajaran

atau

metode,

media,

dan

sistem

evaluasi/penilaian yang berbeda-beda. Misalnya metode mengajarkan materi kognitif yang berupa fakta atau hafalan adalah dengan menggunakan “jembatan keledai”,

“jembatan

ingatan”

(mnemonics),

sedangkan

metode

untuk

mengajarkan berupa prosedur adalah “demonstrasi”. Cara yang paling mudah untuk menentukan jenis materi pembelajaran yang akan diajarkan adalah dengan jalan mengajukan pertanyaan tentang kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa. Dengan mengacu pada kompetensi dasar, kita akan mengetahui apakah materi yang harus kita ajarkan berupa kognitif, afektif, atau psikomotorik. Setelah melakukan langkah pemilihan bahan ajar diatas, kemudian perlu dilakukan pengembangan bahan ajar. Pengembangan bahan ajar dilakukan dengan mendasarkan prinsip-prinsip yang benar dan tepat. Prinsip yang perlu diperhatikan dalam menentukan bahan ajar yang berupa materi pokok dan uraian materi pokok antara lain : a) Prinsip relevansi, yaitu adanya kesesuaian antara materi pokok dengan kompetensi dasar yang ingin dicapai b) Prinsip konsistensi, yaitu adanya keajegan antara materi pokok dengan kompetensi dasar dan standar kompetensi.

commit to user


digilib.uns.ac.id

20

c) Prinsip adekuasi (kecukupan), yaitu adanya kecukupan materi ajar yang diberikan untuk mencapai kompetensi dasar yang telah ditentukan. (Mimin Haryati, 2007:9) Ketiga tersebut dijelaskan lebih lengkap oleh Depdiknas (2006 : 6) sebagai berikut: Prinsip relevansi artinya keterkaitan. Materi yang digunakan harus relevan atau ada kaitan atau ada hubungannya dengan pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar. Sebagai misal, jika kompetensi yang diharapkan dikuasai siswa berupa menghafal fakta, maka materi yang diajarkan harus berupa fakta atau bahan hafalan. Tidak hanya merujuk pada satu ranah saja, tentu harus diketahui apakah standar kompetensi tersebut berupa ranah kognitif, afektif atau psikomotor. Jika ranah tersebut kognitif maka perlu perlu diketahui materi yang diberikan harus sesuai atau runtut berdasarkan pada tingkatan materi. Tingkatan materi tersebut harus dimulai dari tingkatan yang paling dasar. Hal tersebut berlaku juga pada ranah afektif dan psikomotor. Prinsip konsistensi artinya keajegan. Jika kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa empat macam, maka bahan ajar yang harus diajarkan juga harus meliputi empat macam. Misalnya kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa adalah pengoperasian bilangan yang meliputi penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, maka materi yang diajarkan juga harus meliputi teknik penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Sehingga jika kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa empat macam maka yang diberikan harus merujuk pada empat kompetensi dasar tersebut. Materi yang diberikan merujuk pada lingkup masing-masing kompetensi dasar yang ingin dicapai. Jika kompetensi dasar tersebut pada tingkatan dasar maka materi yang diberikan harus mengarah pada tingkatan dasar tersebut, begitu juga kompetensi dasar yang diharapkan pada tingkatan kedua maka materi yang diberikan harus mengarah pada tingkatan kedua. Prinsip kecukupan artinya materi yang diajarkan hendaknya cukup untuk membantu siswa menguasai kompetensi dasar yang diajarkan. Materi tidak boleh terlalu sedikit, dan tidak boleh terlalu banyak. Jika terlalu sedikit akan kurang membantu mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar. Sebaliknya, jika

commit to user


digilib.uns.ac.id

21

terlalu banyak akan membuang-buang waktu dan tenaga yang tidak perlu untuk mempelajarinya. Jadi materi yang diberikan pada setiap kompetensi dasar harus mencukupi sehingga siswa dapat belajar sesuai sasaran materi sesuai yang ingin dicapai dalam kompetensi dasar. Materi yang diharapkan pada setiap kompetensi dasar yang ingin dicapai harus cukup, misalnya Kompetensi dasar yang ingin dicapai pada kompetensi dasar pada ranah pengetahuan maka materi yang diberikan hanya mengarah pada pengetahuan saja, tidak membahas materi pada tingkatan lain. Ketiga prinsip relevansi, konsistensi dan kecukupan tersebut dijadikan pula sebagai dasar oleh BSNP dalam mengembangkan materi atau bahan ajar yang mengacu kurikulum KTSP. BSNP lebih mengembangkan ke dalam berbagai indikator yang lebih rinci. Adapun indikator-indikator yang perlu diperhatikan dalam pengembangan bahan ajar dalam bentuk modul menurut BSNP yaitu : a) Kelayakan Isi meliputi : (1) Kesesuaian uraian materi dengan SK dan KD : (a) Kelengkapan materi (b) Keluasan materi (c) Kedalaman materi (2) Keakuratan Materi : (a) Keakuratan konsep, prinsip dan model (b) Keakuratan berdasarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar (c) Keakuratan urutan penguasaan kompetensi (3) Materi Pendukung Pembelajaran : (a) Aplikasi konsep dilapangan (b) Penumbuhan Motivasi (c) Pemecahan Masalah (d) Kemutakhiran (e) Pengayaan b) Kelayakan Penyajian meliputi (1) Teknik Penyajian : (a) Sistematika penyajian

commit to user


digilib.uns.ac.id

22

(b) Keruntutan konsep (c) Kemenarikan penyajian (2) Penyajian Pembelajaran : (a) Keterpusatan pada peserta didik (b) Penyajian masalah kontekstual (3) Kelengkapan Penyajian (a) Bagian Pendahuluan (b) Bagian Isi (c) Bagian Penyudah/Penutup c) Kelayakan Kebahasaan meliputi (1) Kesesuaian dengan tingkat perkembangan peserta didik : (a) Kesesuaian dengan tingkat perkembangan berpikir peserta didik (b) Kesesuaian dengan tingkat perkembangan sosio-emosional peserta didik (2) Penyajian Pembelajaran : (a) Keterbacaan pesan (b) Ketepatan tata bahasa, ejaan dan istilah (3) Keruntutan dan Kesatuan Gagasan (a) Keruntutan dan keterpaduan antar bab (b) Keruntutan dan keterpaduan antar paragraf b. Hakikat Evaluasi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)

Evaluasi mempunyai arti yang berbeda untuk guru yang berbeda, berikut beberapa arti yang telah secara luas dapat diterima oleh para guru di lapangan. Menurut Cross dalam Sukardi (2008:1) “Evaluation is process which determines the extent to which objectives have been achievied”. Evaluasi merupakan proses yang menentukan kondisi dimana satu tujuan telah dapat dicapai. Evaluasi yang diberikan tersebut mempunyai karakteristik dan fungsi. Menurut Sukardi (2008:1) “Karakteristik evaluasi, meliputi : 1) Memiliki implikasi tidak langsung terhadap siswa yang dievaluasi 2) Lebih bersifat tidak lengkap 3) Mempunyai sifat kebermaknaan relative”

commit to user


digilib.uns.ac.id

23

Menurut Sukardi (2008:2) Fungsi evaluasi, meliputi : 1) Sebagai alat guna mengetahui apakah peserta didik telah menguasai pengetahuan, nilai-nilai, dan keterampilan yang telah diberikan oleh seorang guru 2) Untuk mengetahui aspek-aspek kelemahan peserta didik dalam melakukan kegiatan belajar 3) Mengetahui tingkatb ketercapaian siswa dalam kegiatan belajar 4) Sebagai sarana umpan balik bagi seorang guru yang bersumber dari siswa 5) Sebagai alat untuk mengetahui perkembangan belajar siswa 6) Sebagai materi utama laporan hasil belajar kepada para orang tua siswa Setelah diketahui karakteristik dan fungsi evaluasi tersebut, maka perlu dipahami mengenai sasaran evaluasi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) yang berupa ranah kognitif, afektif dan psikomotorik dapat diketahui dengan memahami konsep penilaian aspek kognitif, afektif dan psikomotorik. Menurut Mimin Haryati (2008:22-27) “Penilaian aspek kognitif, yaitu penilaian yang mencakup pengetahuan, pemahaman, aplikasi/penerapan, analisis, sintesis dan evaluasi. Penilaian aspek afektif yaitu penilaian yang mencakup penerimaan, menanggapi atau tanggapan, peneilaian dan penentuan sikap, mengorganisasi atau mengelola dan menghayati atau karakterisasi. Penilaian aspek psikomotor yaitu imitasi, manipulasi, presisi, artikulasi, naturalisasi”. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut ini: 1) Ranah kognitif

Tujuan ranah kognitif ini berorientasi kepada kemampuan berpikir, mencakup kemampuan intelektual yang lebih sederhana yaitu kemampuan mengingat sampai pada kemampuan memecahkan masalah yang menuntut siswa untuk menggabungkan gagasan, metode, atau prosedur yang sebelumnya dipelajari untuk memecahkan masalah. Dengan demikian aspek kognitif adalah subtaksonomi yang mengungkapkan tentang kegiatan mental yang berawal dari tingkat rendah yaitu pengetahuan sampai pada tingkat yang paling tinggi yaitu evaluasi.

commit to user


digilib.uns.ac.id

24

Ranah kognitif terdiri dari enam tingkatan dengan aspek belajar yang berbeda-beda seperti yang diungkapkan taksonomi Benyamin S Bloom yang telah direvisi oleh Lorin W. Anderson dan David W Krathwohl yaitu : a) Mengingat Pada tingkatan yang paling rendah ini siswa dituntut untuk mengingat informasi atau hal-hal yang telah dipelajari dan tersimpan di dalam ingatan. Pengetahuan tersebut dapat berkenaan dengan fakta, konsep, peristiwa, pengertian, kaidah, teori, prinsip atau metode, prosedur. Materi jenis fakta adalah materi berupa nama-nama objek, nama tempat, nama orang, lambang, peristiwa sejarah, nama bagian atau komponen suatu benda, dan lain sebagainya. Materi konsep berupa pengertian, definisi, hakekat, inti isi. Materi jenis prinsip berupa dalil, rumus, postulat adagium, paradigma, teorema. Materi jenis prosedur berupa langkah-langkah mengerjakan sesuatu secara urut Dapat dicontohkan seperti berikut : (1) Siswa dapat menjelaskan pengertian Negara (2) Siswa dapat menyebutkan nama-nama Presidan Indonesia dari pertama sampai sekarang (3) Siswa dapat menggambarkan kembali struktur kelembagaan Negara Indonesia (4) Siswa dapat menyebutkan tanggal dan tempat terjadinya peristiwa sejarah (5) Siswa dapat menyebutkan bunyi pasal 1 ayat 1 di dalam UUD b) Memahami Pada tingkatan kedua setelah pengetahuan ini siswa dituntut untuk menjelaskan pengetahuan, informasi yang telah diketahui atau menangkap sari dan makna hal-hal yang dipelajari dengan kata-katanya sendiri. Dapat dicontohkan seperti berikut : (1)

Siswa dapat menjelaskan kembali pengertian Negara dengan katakatanya sendiri

(2)

Siswa dapat memberikan contoh perubahan akibat globalisasi

(3)

Siswa dapat menerangkan akibat pemekaran daerah

commit to user


digilib.uns.ac.id

25

c) Mengaplikasikan Pada

tingkatan

ini

siswa

dituntut

mampu

menggunakan

atau

menerapakan informasi, metode , kaidah untuk menghadapi masalah yang nyata dan baru, serta memecahkan masalah yang timbul dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku ini misalnya tampak dalam kemapuan menggunakan prinsip. Dapat dicontohkan seperti berikut : (1)

Siswa dapat mencegah terjadinya korupsi saat kegiatan ulangan berlangsung

(2)

Siswa dapat menyelidiki hal-hal yang mengakibatkan korupsi

(3)

Siswa dapat menyesuaikan diri dalam pelembagaan globalisasi

d) Menganalisis Pada tingkatan ini siswa dituntut mampu untuk merinci suatu kesatuan ke dalam bagian-bagian sehingga struktur keseluruhan dapat dipahami dengan baik dan mampu mengidentifikasi, memisahkan, membedakan komponen-konponen suatu fakta, konsep, pendapat, asumsi, hipotesis atau kesimpulan. Dapat dicontohkan seperti berikut : (1)

Siswa dapat mengaitkan kondisi yang terjadi di dalam masyarakat dengan aturan yang terdapat di dalam Perda di daerah masingmasing.

(2)

Siswa dapat menyeleksi antara hak dan kewajiban sebagai warga Negara

(3)

Siswa dapat menyimpulkan hal-hal yang terjadi akibat pertikaian antar suku

e) Mengevaluasi Pada tingkatan level tertinggi ini siswa mampu membentuk pendapat tentang beberapa hal berdasarkan kriteria tertentu, membuat penilaian dan keputusan tentang nilai suatu gagasan, metode, produk dengan kriteria tertentu. Dapat dicontohkan seperti berikut : (1)

Siswa mampu mengkritik kinerja Pemerintah Daerah di tempat tinggal siswa

(2)

Siswa mampu mengukur keberhasilan pemilu sekarang ini

commit to user


digilib.uns.ac.id

26

f) Mencipta Pada tingkatan ini siswa mampu mengaitkan dan menyatukan berbagai elemen dan unsur pengetahuan sehingga terbentuk suatu pola baru, misalnya tampak di dalam kemampuan menyusun suatu program kerja. Dapat dicontohkan seperti berikut : (1)

Siswa dapat memadukan antara hak dan kewajiban dalam kehidupan di masyarakat

(2)

Siswa mampu menanggulangi dampak dari globalisasi

Menurut Mimin Haryati (2007:22) tingkatan belajar kognitif diatas dapat diformulasikan dalam perbandingan jika digunakan sebagai alat untuk menilai soal-soal latihan untuk setiap tingkat disarankan sebagai berikut : a) Soal untuk menguji tingkat mengingat peserta didik ..................................40% b) Soal untuk menguji tingkat memahami peserta didik .................................20% c) Soal untuk menguji tingkat mengaplikasikan peserta didik ........................20% d) Soal untuk menguji tingkat menganalisis peserta didik ..............................10% e) Soal untuk menguji tingkat mengevaluasi peserta didik ...............................5% f) Soal untuk menguji tingkat mencipta peserta didik ......................................5% Menggunakan perbandingan diatas mempermudah guru dalam membuat soal-soal ujian untuk siswa dan terhidar dari kekeliruan dalam membuat soal dalam setiap tingkatan. Berdasarkan perkembangan keilmuan yang baru taksonomi Benyamin S Bloom telah direvisi oleh Lorin W. Anderson dan David W Krathwohl, untuk ranah kognitif mengalami perubahan seperti ditunjukkan bagan berikut:

commit to user


digilib.uns.ac.id

27

Komponen Kata Benda

Dimensi Tersendiri

Dimensi Pengetahuan

Mengingat

Pengetahuan

Komprehensi

Komponen Kata Kerja

Memahami

Aplikasi

Mengaplikasikan

Analisis

Menganalisis

Sintesis

Mengevaluasi

Evaluasi

Mencipta

Dimensi Proses Kognitif

Gambar 1. Ringkasan Perubahan Struktur dari Kerangka Pikir Asli ke Revisinya (Lorin W Anderson dan David W Krathwohl, 2010 : 403) Revisi tersebut menunjukkan bahwa ada beberapa perubahan yang dilakukan oleh Lorin W Anderson dan David W Krathwohl yaitu : a) Perubahan Penekanan yaitu focus utama revisi pada pengunaan taksonomi pendidikan dalam merencanakan kurikulum,pembelajaran, asesmen dan kesesuaian diantara ketiganya; menyasar pada segmen pembaca terutama guru; contoh-contoh tugas assessment untuk memperjelas makan taksonomi; menekankan pada subkategori. b) Perubahan Terminologi yaitu nama-nama kategori pokoknya sesuai dengan kerangka tujuan pendidikan; sub-sub kategoripengetahua diberi nama baru dan disusun ulang; sub-subkategori proses kognitif yang berbentuk kata benda diganti dengan kata kerja; nama kategori komprehensi dan sintesis diubah. c) Perubahan Struktur yaitu kata kerja dan kata benda dalam rumusan tujuan menjadi dimensi-dimensi yang terpisah; Dimensi pengetahuan dan proses kognitif menjadi dasar alat analisis; kategori-kategori proses kognitif tidak membentuk

hierarkhi

kumulatif;

urutan

Evaluasi/Mengevaluasi ditukar

commit to user

sintesis/mencipta

dan


digilib.uns.ac.id

28

2) Ranah Afektif

Menurut Pophan dalam Mimin Haryati (2008:36) mengatakan bahwa ”ranah afektif menentukan keberhasilan seorang peserta didik untuk mencapai ketuntasan belajar. Ranah afektif ini mempunyai tujuan yang berhubungan dengan perasaan, emosi, sistem nilai dan sikap hati yang menunjukan penerimaan atau penolakan terhadap sesuatu”. Sedangkan menurut Aunurrahman (2009 : 51) menyatakan ”tujuan dari afektif ini dari tingkat awal yaitu memperhatikan suatu fenomena sampai pada tingkat yang lebih komplek yang merupakan faktor internal seseorang, seperti kepribadian dan hati nurani”. Ranah afektif ini terdiri dari lima tingkatan dengan aspek belajar yang berbeda-beda seperti yang dikutip Aunurrahman (2009 : 51-54). Kelima aspek tersebut meliputi: a) Penerimaan Tingkatan ini sebagai proses pembentukan sikap dan perilaku yang mencakup kepekaan tentang hal tertentu dan kesediaan memperhatikan hal tersebut. Dapat dicontohkan seperti berikut : (1)

Kesedian siswa mematuhi rambu-ranbu lalu lintas

(2)

Kemauan siswa dalam mengikuti berita politik di televisi

(3)

Siswa mampu memilih mana yang baik da mana yang buruk

b) Menanggapi atau tanggapan Tingkatan ini peserta didik tidak hanya memperhatikan fenomena khusus tetapi juga beraksi terhadap fenomena yang ada dan kerelaan, kesediaan memperhatikan dan berpartisipasi dalam suatu kegiatan. Dapat dicontohkan seperti berikut : (1)

Siswa mampu menjawab pertanyaan yang dilontarkan guru

(2)

Siswa mampu mengajukan pertanyaan

(3)

Siswa mengikuti upacara dalam menyambut peringatan Hari Pendidikan Nasional

c) Penilaian dan penentuan sikap

commit to user


digilib.uns.ac.id

29

Tingkatan ini mencakup penerimaan terhadap suatu nilai, menghargai, mengakui, dan menentukan sikap dan pengakuan secara objektif (jujur) dari siswa. Dapat dicontohkan seperti berikut : (1)

Siswa dapat memperjelas kondisi di masyarakat sekarang ini akibat globalisasi

(2)

Siswa mampu mengusulkan solusi dalam memecahkan masalah pelanggaran peraturan di sekolah

(3)

Siswa menyakinkan gura bahwa bahwa ia mampu mengerjakan tugas di sekolah

d) Mengorganisasi atau mengelola Tingkatan ini mencakup kemampuan membentuk suatu sistem nilai sebagai pedoman dan pegangan hidup. Jadi tahap ini siswa mampu memilih nilainilai yang terbaik untuk diterapkan, menentukan dan menerima bahwa nilai itu lebih dominan dibandingkan nilai yang lain. Dapat dicontohkan seperti berikut : (1)

Siswa mampu mengubah sikap dia yang buruk menjadi baik

(2)

Siswa mampu mengklisifikasikan nama tugas pribadi dan mana tugas kelompok

(3)

Siswa mampu membangun dirinya menjadi pemimpin di dalam kelas

e) Menghayati atau karakterisasi Tingkatan

ini

mencakup

kemampuan

menghayati

nilai,

dan

membentuknya menjadi pola nilai kehidupan pribadi. Sikap dan perbuatan yang secara konsisten dilakukan oleh siswa selaras dengan nilai-nilai yang dapat diterimanya, sehinnga sikap dan perbuatan itu seolah-olah telah menjadi ciri-ciri perilakunya. Dapat dicontohkan seperti berikut : (1)

Siswa mendengarkan pendapat teman dalam diskusi di kelas

(2)

Siswa mampu mempengarui siswa yang malas menjadi rajin dalam meningkatkan potensi mata pelajaran yang tidak di sukai

Dari kelima tingkatan belajar afektif diatas dapat dituangkan dalam bentuk bagan sebagai berikut :

commit to user


digilib.uns.ac.id

30

Tinggi

5. Menghayati atau karakterisasi

4. Mengorganisasi atau mengelola

3. Penilaian dan penentuan sikap

2. Menanggapi atau tanggapan

Rendah

1. Penerimaan

Gambar 2. Bagan Hierarki Perilaku Belajar Afektif ( Aunurrahman, 2009 : 54) 3) Ranah Psikomotorik

Ranah psikomotorik ini terdiri dari lima tingkatan dengan aspek belajar yang berbeda-beda seperti yang dikutip Aunurrahman (2009 : 55-59). Kelima aspek tersebut meliputi: a) Imitasi Tingkatan ini siswa harus mampu melakukan kegiatan-kegiatan sederhana dan sama persis dengan yang dilihat atau diperhatikan sebelumnya. Contohnya : menirukan proses musyawarah yang dilakukan oleh para wakil rakyat. b) Manipulasi Tingkatan ini siswa harus mampu melakukan kegiatan sederhana yang belum pernah dilihatnya tetapi berdasarkan pada pedoman atau petunjuk saja. Contohnya : Siswa dilatih oleh guru untuk melakukan praktek pemilu sesuai dengan petunjuk. c) Presisi Tingkatan ini siswa harus mampu melakukan kegiatan yang akurat sehingga menghasilkan produk kerja yang presisi. Contohnya : Siswa datang tepat waktu sesuai jadwal sekolah. d) Artikulasi

commit to user


digilib.uns.ac.id

31

Tingkatan ini siswa harus mampu melakukan kegiatan komplek dan tepat sehingga produk kerjanya utuh. Contohnya : Guru menyuruh siswa mencari artikel tentang adat istiadat dan siswa mempraktekkan di depan. e) Naturalisasi Tingkatan ini siswa harus mampu melakukan kegiatan secara reflek. Contohnya : Seorang siswa yang secara reflek memegang tangan anak kecil yang sedang berlari di jalan ketika sebuah mobil melaju dengan kecepatan tinggi. Dari kelima tingkatan belajar psikomotorik diatas dapat dituangkan dalam bentuk bagan sebagai berikut :

Tinggi

5. Naturalisasi

4. Artikulasi

3. Presisi

2. Manipulasi

Rendah

1. Imitasi

Gambar 3. Bagan Hierarki Perilaku Belajar Psikomotorik (Aunurrahman,2009:59) c. Hakikat Lembar Kerja Siswa Pendidikan Kewarganegraan (PKn)

1) Pengertian Lembar Kerja Siswa Pendidikan Kewarganegraan

(PKn)

Lembar kerja siswa (LKS) Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) adalah lembaran-lembaran yang digunakan sebagai pedoman di dalam pembelajaran serta berisi tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik dalam kajian tertentu.. LKS Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sangat baik dipergunakan dalam rangka strategi heuristik maupun ekspositorik. Dalam strategi heuristik LKS Pendidikan Kewarganegraan (PKn) dipakai dalam metode penemuan terbimbing, sedangkan dalam strategi ekspositorik LKS Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dipakai untuk memberikan latihan pengembangan. ”Selain itu LKS Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sebagai penunjang untuk meningkatkan aktifitas siswa

commit to user


digilib.uns.ac.id

32

dalam proses belajar dapat mengoptimalkan hasil belajar yang beroriantasi pada pengembangan

civic

knowledge,

civic

skill,

dan

civic

disposition”

(http://andy.web.id/lks-oh-lks.php, diakses tanggal 5 Februari 2010).

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa LKS Pendidikan Kewarganegraan (PKn) adalah media cetak yang terdiri dari satu atau dua lembar atau lebih yang diberikan kepada setiap siswa disatu kelas dengan tujuan untuk melakukan aktivitas belajar mengajar yang beroriantasi pada pengembangan civic knowledge, civic skill, dan civic disposition.. LKS harus disusun dengan tujuan dan prinsip yang jelas. Menurut Andi adapun ”tujuan meliputi: a) Memberikan pengetahuan dan sikap serta ketrampilan yang perlu dimiliki siswa, b) Mengecek tingkat pemahaman siswa terhadap materi yang telah disajikan, c) Mengembangkan dan menerapkan materi pelajaran yang sulit dipelajari” (http://andy.web.id/lks-oh-lks.php, diakses tanggal 5 Februari 2010).

Menurut Andi prinsipnya meliputi: a) Tidak dinilai sebagai dasar perhitungan rapor, tetapi hanya diberi penguat bagi yang berhasil menyelesaikan tugasnya serta diberi bimbingan bagi siswa yang mengalami kesulitan, b) Mengandung permasalahan, c) Sebagai alat pengajaran, d) Mengecek tingkat pemahaman, e) Pengembangan dan penerapannya, f) Semua permasalahan sudah dijawab dengan benar setelah selesai pembelajaran (http://andy.web.id/lks-oh-lks.php, diakses tanggal 5 Februari 2010)

2) Peran

dan

Fungsi

Lembar

Kerja

Siswa

Pendidikan

Kewarganegraan (PKn)

Peran LKS Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sangat besar dalam proses pembelajaran karena dapat meningkatkan aktifitas siswa dalam belajar dan penggunaannya dalam pembelajaran geografi dapat membantu guru untuk mengarahkan siswanya menemukan konsep-konsep melalui aktifitasnya sendiri. Disamping

itu

LKS

Pendidikan

Kewarganegaraan

(PKn)

juga

dapat

mengembangkan ketrampilan proses, meningkatkan aktifitas siswa dan dapat mengoptimalkan hasil belajar. Menurut Andi ”lembar kerja siswa mempunyai fungsi antara lain: untuk tujuan latihan, untuk menerangkan penerapan atau aplikasi, untuk kegiatan penelitian, untuk penemuan, untuk penelitian hal yang

commit to user


digilib.uns.ac.id

33

bersifat terbuka” (http://andy.web.id/lks-oh-lks.php, diakses tanggal 5 Februari

2010). Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut: a) Untuk tujuan latihan Siswa diberikan serangkaian tugas/aktivitas latihan dalam pendalaman konsep Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Lembar kerja seperti ini sering digunakan untuk memotivasi siswa ketika sedang melakukan tugas latihan. b) Untuk menerangkan penerapan (aplikasi) Siswa dibimbing untuk menuju suatu metode penyelesaian soal dengan kerangka penyelesaian dari serangkaian soal-soal untuk mendalami tujuan standar kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Hal ini bermanfaat ketika kita menerangkan penyelesaian soal aplikasi yang memerlukan banyak langkah. Lembaran kerja ini dapat digunakan sebagai pilihan lain dari metode tanya jawab, dimana siswa dapat memeriksa sendiri jawaban pertanyaan itu. c) Untuk kegiatan penelitian Siswa ditugaskan untuk mengumpulkan data tertentu, kemudian menganalisis data tersebut. Misalnya dalam penelitian kasus korupsi. d) Untuk penemuan Dalam lembaran kerja ini siswa dibimbing untuk menyelidiki suatu keadaan tertentu, agar menemukan pola dari situasi itu dan kemudian menggunakan bentuk umum untuk membuat suatu perkiraan. Hasilnya dapat diperiksa dengan observasi dari contoh yang sederhana. e) Untuk penelitian hal yang bersifat terbuka Penggunaan lembaran kerja siswa Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) ini mengikutsertakan sejumlah siswa dalam penelitian dalam suatu bidang Pendidikan Kewarganegaraan (PKn).

commit to user


digilib.uns.ac.id

34

2. Pendekatan Teori

Menurut

pedoman

evaluasi

kurikulum

yang

terdapat

dalam

(http://thpfaperik.ub.ac.id/ujm/mpevaluasi, diakses tanggal 8 Juni 2011), langkah-

langkah evaluasi kurikulum antara lain sebagai berikut: a. Dalam konteks komponen kurikulum, maka evaluasi dilakukan terhadap setiap komponen kurikulum dengan menggunakan hasil belajar sebagai indikator utama. Maka evaluasi akan meliputi: 1) Evaluasi ketercapaian tujuan kurikuler 2) Evaluasi Bahan Ajar 3) Evaluasi Pendistrian Bahan Ajar 4) Evaluasi Model Pembelajaran 5) Evaluasi atas Model Evaluasi Hasil Belajar Model Evaluasi mengikuti alur struktur kurikulum berikut: Tujuan Kurikuler

Bahan Ajar

Distribusi Bahan Ajar

Metoda Pembelajaran

Evaluasi Hasil Belajar Gambar 4. Bagan Model Evaluasi mengikuti alur struktur kurikulum (http://thpfaperik.ub.ac.id/ujm/mpevaluasi, diakses tanggal 8 Juni 2011)

b. Dalam konteks Evaluasi berbagai tingkat pencapaian tujuan kurikulum, evaluasi dilakukan tiga tahap yaitu proses analisis, proses perencanaan dan proses evaluasi. Proses analisis yang meliputi empat level yaitu analisis level 1, analisis level 2, analisis level 3 dan analisis level 4. Sedangkan proses perencanaan dimulai dari penentuan tujuan dan kebutuhan sampai dengan bahan dan latihan pembelajaran secara spesifik. Setelah itu melalui proses

commit to user


digilib.uns.ac.id

35

evaluasi dapat diketahui dampak dari tiap tahap masing-masing. Proses tersebut dapat digambarkan dalam bentuk tabel sebagai berikut : Tabel 1. Evaluasi Berbagai Tingkat Pencapaian Tujuan Kurikulum (http://thpfaperik.ub.ac.id/ujm/mpevaluasi, diakses tanggal 8 Juni 2011)

c. Bagan Alir Prosedur Operasional Evaluasi Kurikulum karena adanya 2 wacana evaluasi seperti disebut diatas, maka bagan alir prosedur operasional dapat pula dibuat tersendiri. 1) Wacana I, evaluasi dalam konteks tinjauan ulang per komponen, merupakan evaluasi pada tingkat mata pelajaran dan melibatkan lebih banyak pihak. Wacana I tersebut dapat digambarkan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

commit to user


digilib.uns.ac.id

36

Tabel 2. Evaluasi Dalam Konteks Tinjauan Ulang Per Komponen (http://thpfaperik.ub.ac.id/ujm/mpevaluasi, diakses tanggal 8 Juni 2011)

• • • •

Bahan Ajar ke dalam Mata Pelajaran Mata Pelajaran dalam satu semester Beban Studi Mata Pelajaran Menganalisis hubungan preekuisitas dan korekusitas antar mata pelajaran

2) Wacana II, evaluasi dalam konteks pencapaian tingkat tertentu dari tujuan kurikulum, evaluasi ini melibatkan tidak terlalu banyak pihak pada level evaluasi tingkat. Wacana II tersebut dapat digambarkan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

commit to user


digilib.uns.ac.id

37

Tabel 3. Evaluasi Dalam Konteks Pencapaian Tingkat Tertentu Dari Tujuan Kurikulum (http://thpfaperik.ub.ac.id/ujm/mpevaluasi, diakses

tanggal 8 Juni 2011)

Tim Evaluasi

Menurut pedoman evaluasi kurikulum (hhtp:thpfaperik.ub.ac.id/ujm/mp evaluasi, diakses tanggal 8 Juni 2011), beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa: a. Evaluasi kurikulum tidak bermaksud untuk membuktikan sesuatu melainkan mengembangkan sesuatu b. Prinsip dasar evaluasi adalah membandingkan data dengan indikator yang ditetapkan

commit to user


digilib.uns.ac.id

38

c. Dalam merancang Evaluasi Kurikulum, Tim Evaluasi harus menguasai teknik-teknik: 1) Mengukur perubahan jangka panjang atas perilaku belajar siswa 2) Mengukur reaksi serta persepsi siswa terhadap kurikulum yang berjalan bagi dirinya 3) Mengukur ketrampilan kognitif, psikomotorik dan ketrampilan reaktif dan interaktif siswa. a. Tinjauan Teori Kurikulum

Berbicara mengenai kurikulum merupakan sebuah komponen penting dalam sebuah pendidikan. Kurikulum dapat diartikan sebagai bahan belajar (curriculum as subject matter), yaitu menggambarkan suatu kurikulum sebagai kombinasi bahan untuk membentuk kerangka isi materi yang diajarkan. Kurikulum sebagai seperangkat pengalaman (curriculum as experience) artinya semua pengalaman yang telah direncakan secara khusus sebagai bahan penulisan kurikulum. Kurikulum sebagai wacana-wacana tujuan dan sasaran (curriculum as intention) artinya kurikulum berisikan tujuan,cita-cita dan sasaran, serta apa yang harus di dapat anak didik. Kurikulum sebagai refleksi kebudayaan (curriculum as cultural reproduction) artinya kurikulum harus merefleksikan budaya masyarakat tertentu. Kurikulum sebagai pembentukan individu kearah yang lebih baik (curriculum as currere) artinya kurikulum sebagai proses pemberian pemahaman kepada individu untuk berkembang ke arah yang lebih baik. Teori Kurikulum telah berusaha dikembangkan oleh para ahli. Teori kurikulum tersebut antara lain teori Hilda Taba, teori B.F. Skiner, teori Carl Rogers, teori William Pinar. Penelitian ini mendasarkan pada pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidika (KTSP), sehingga dari beberap teori kurikulum tersebut menurut hemat peneliti sebagai teori yang cocok mendasari pengembangan KTSP adalah Teori Hilda Taba yaitu teori induktif. Teori ini cenderung memfokuskan pada proses berpikir. Tiga dalil utama mengenai berpikir menurut teori Taba yaitu : 1) Thinking can be taught ( berpikir dapat diajarkan)

commit to user


digilib.uns.ac.id

39

2) Thinking is an transition between the individual and the data (berpikir merupakan suatu transisi aktif antara individu dan data) 3) The processes of thought evolved by asequence that is lawful (proses pikiran disusun oleh suatu susunan yaitu menurut hukum). (Abdullah Idi, 2007 : 110) Tabel 4. Pendekatan Teori Kurikulum (Abdullah Idi, 2007 : 111) Adapun Pendekatan Teori Kurikulum Model Taba sebagai berikut : 1.

Diagnosis of needs

2.

Formulating Objectives Basic knowledge (concepts and generalizations) Thinking ( by processes of concept formation, inductive

development

of

generalizations,

application of principles) Attitudes, feelings and sensitiveties Academic and social skills

3.

Selection and organization of content Basic concepts Main ideas Specific fact Patterrns for organizing content

4.

Selection and organization of learning experiences Sequence of learning experiences for cognitive development Sequence of learning experiences for affective development

5

Evaluation Diagnostic A range of instruments to evaluate whether objectives have been achieved

Berdasarkan esensi dari teori Hilda Taba tersebut, KTSP dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan di bawah

commit to user


digilib.uns.ac.id

40

koordinasi dan supervisi dinas pendidikan atau kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota untuk pendidikan dasar dan provinsi untuk pendidikan menengah. Pengembangan KTSP mengacu pada SI dan SKL dan berpedoman pada panduan penyusunan kurikulum yang disusun oleh BSNP, serta memperhatikan pertimbangan komite sekolah/madrasah. Penyusunan KTSP untuk pendidikan khusus dikoordinasi dan disupervisi oleh dinas pendidikan provinsi, dan berpedoman pada SI dan SKL serta panduan penyusunan kurikulum yang disusun oleh BSNP . KTSP dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut: 1) Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kompetensinya agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut pengembangan kompetensi peserta didik disesuaikan dengan potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik serta tuntutan lingkungan. Memiliki posisi sentral berarti kegiatan pembelajaran berpusat pada peserta didik. 2) Beragam dan terpadu Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan keragaman karakteristik peserta didik, kondisi daerah, jenjang dan jenis pendidikan, serta menghargai dan tidak diskriminatif terhadap perbedaan agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan jender. Kurikulum meliputi substansi komponen muatan wajib kurikulum, muatan lokal, dan pengembangan diri secara terpadu, serta disusun dalam keterkaitan dan kesinambungan yang bermakna dan tepat antarsubstansi. 3) Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni

commit to user


digilib.uns.ac.id

41

Kurikulum dikembangkan atas dasar kesadaran bahwa ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang berkembang secara dinamis. Oleh karena itu, semangat dan isi kurikulum memberikan pengalaman belajar peserta didik untuk mengikuti dan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. 4) Relevan dengan kebutuhan kehidupan Pengembangan kurikulum dilakukan dengan

melibatkan pemangku

kepentingan (stakeholders) untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan kehidupan, termasuk di dalamnya kehidupan kemasyarakatan, dunia usaha dan dunia kerja. Oleh karena itu, pengembangan keterampilan pribadi, keterampilan

berpikir, keterampilan sosial, keterampilan akademik, dan

keterampilan vokasional merupakan keniscayaan. 5) Menyeluruh dan berkesinambungan Substansi kurikulum mencakup keseluruhan dimensi kompetensi, bidang kajian keilmuan dan mata pelajaran yang direncanakan dan disajikan secara berkesinambungan antarsemua jenjang pendidikan. 6) Belajar sepanjang hayat Kurikulum diarahkan kepada proses pengembangan, pembudayaan, dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Kurikulum mencerminkan keterkaitan antara unsur-unsur pendidikan formal, nonformal, dan informal dengan memperhatikan kondisi dan tuntutan lingkungan yang selalu berkembang serta arah pengembangan manusia seutuhnya. 7) Seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan kepentingan nasional dan kepentingan daerah untuk membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kepentingan nasional dan kepentingan daerah harus saling mengisi dan memberdayakan sejalan dengan motto Bhineka Tunggal Ika dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). b. Tinjauan Teori Bahan Ajar

Bahan ajar merupakan informasi, alat dan teks yang diperlukan guru/instruktur untuk perencanaan dan penelaahan implementasi pembelajaran. Bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru/

commit to user


digilib.uns.ac.id

42

instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Bahan yang dimaksud bisa berupa bahan tertulis maupun bahan tidak tertulis. (National Center for Vocational Education Research Ltd/National Center for Competency Based Training). Bahan ajar adalah seperangkat materi yang disusun secara sistematis baik tertulis maupun tidak sehingga tercipta lingkungan/suasana yang memungkinkan siswa untuk belajar. Untuk pengembangan bahan ajar dalam penelitian ini,

peneliti

menggunakan prinsip-prinsip pengembangan bahan ajar sebagai dasar untuk menganalisis Selain itu lebih spesifik lagi dengan menggunakan indikatorindikator penilaian untuk pengembangan bahan ajar bentuk modul berdasarkan KTSP yang dikeluarkan oleh BSNP yang telah dikemukakan sebelumnya. Pengembangan bahan ajar menurut BSNP harus memperhatikan urutan penyajian (sequencing)

sebagai

sarana

menentukan

urutan

mempelajari

atau

mengajarkannya. Tanpa urutan yang tepat, jika di antara beberapa materi pembelajaran mempunyai hubungan yang bersifat prasyarat (prerequisite) akan menyulitkan siswa dalam mempelajarinya. Misalnya materi operasi bilangan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Siswa akan mengalami kesulitan mempelajari perkalian jika materi penjumlahan belum dipelajari. Siswa akan mengalami kesulitan membagi jika materi pengurangan belum dipelajari. Materi pembelajaran yang sudah ditentukan ruang lingkup serta kedalamannya dapat diurutkan melalui dua pendekatan pokok , yaitu: pendekatan prosedural, dan hierarkis. 1) Pendekatan prosedural. Urutan materi pembelajaran secara prosedural menggambarkan langkahlangkah secara urut sesuai dengan langkah-langkah melaksanakan suatu tugas. Misalnya langkah-langkah menelpon, langkah-langkah mengoperasikan peralatan kamera video. 2) Pendekatan hierarkis Urutan materi pembelajaran secara hierarkis menggambarkan urutan yang bersifat berjenjang dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Materi sebelumnya harus dipelajari dahulu sebagai prasyarat untuk mempelajari materi berikutnya.

commit to user


digilib.uns.ac.id

43

ALUR ANALISIS PENYUSUNAN BAHAN AJAR Standar Kompetensi 1. Berkomunikasi lisan dan tertulis menggunakan ragam bahasa yang sesuai dengan lancar dan akurat dalam wacana interaksional dan/atau monolog terutama berkenaan dengan wacana berbentuk naratif, prosedur, spoof/recount, report, dan news item.

BAHAN AJAR 1. 2. 3. 4.

LKS Modul Kaset dll.

Kompetensi Dasar 1.1. Mendengarkan Memahami wacana transaksional dan interpersonal ringan dan/atau monolog lisan terutama berkenaan dengan wacana berbentuk report.

Kegiatan Pembelajaran 1. Mendiskusikan teks report yang didengar. 2. Mengidentifikasi adjective phrase.

Indikator 1.Mengidentifikasi kelompok kata sifat 2. …..Lainnya

Materi Pembelajaran 1. Teks berbentuk report. 2. Adjective phrase.

Sosialisasi KTSP

Gambar 5. Alur Analisis Penyusunan Bahan Ajar (BSNP,2007) c. Tinjauan Teori Evaluasi Pendidikan

Menurut taksonomi Benjamin Bloom dalam Syaiful Sagala (2009: 34) ”belajar merupakan perubahan kualitas kemapuan kognitif, afektif, dan psikomotorik untuk meningkatkan taraf hidupnya sebagai pribadi, sebagai masyarakat maupun sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa”. Ketiga ranah tersebut banyak dipakai sebagai dasar pengembangan tujuan instruksional diberbagai kegiatan latihan dan pendidikan. Secara eksplisit ketiga ranah tersebut tidak dapat dipisahlan satu sama lain. Ranah kognitif mengarah pada pengembangan cara berfikir siswa. Ranah Afektif mengarah pada pengembangan sikap siswa. Rahah psikomotorik mengarah pada pengembangan praktek/ tingkah laku siswa. Untuk itu peneliti menggunakan teori evaluasi pendidikan berdasarkan taksonomi Benyamin S Bloom yang telah direvisi oleh Lorin W Anderson dan David R Krathwohl karena teori ini dapat dipergunakan untuk menganalisis soalsoal dalam Lembar Kerja Siswa PKn sesuai dengan ranah-ranahnya baik kognitif, afektif maupun psikomotorik. Selain itu untuk melakukan evaluasi pendidikan ini,

commit to user


digilib.uns.ac.id

44

peneliti juga memperhatikan ranah-ranah yang dikembangkan dalam Pendidikan Kewarganegaraan yaitu Civic Knowlede (Pengetahuan Kewarganegaraan), Civic Disposition

(Karakter

Kewarganegaraan),

dan

Civic

Skill

(Ketrampilan

Kewarganegaraan). Sebagai dasar pedoman evaluasi di sekolah, baik pendidikan dasar dan menengah yaitu mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 Tanggal 11 Juni 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan. Isi dari Pemendiknas No 20 tahun 2007 dapat diuraikan sebagai berikut : A. Pengertian 1. Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. 2. Penilaian pendidikan adalah

proses pengumpulan dan pengolahan

informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik. 3. Ulangan adalah proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran, untuk memantau kemajuan, melakukan perbaikan pembelajaran, dan menentukan keberhasilan belajar peserta didik. 4. Ulangan harian adalah kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan satu Kompetensi Dasar (KD) atau lebih. 5. Ulangan tengah semester adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk

mengukur

pencapaian

kompetensi

peserta

didik

setelah

melaksanakan 8 – 9 minggu kegiatan pembelajaran. Cakupan ulangan meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan seluruh KD pada periode tersebut. 6. Ulangan akhir semester adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester. Cakupan ulangan meliputi

seluruh indikator yang merepresentasikan

semua KD pada semester tersebut.

commit to user


digilib.uns.ac.id

45

7. Ulangan kenaikan kelas adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik di akhir semester genap untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester genap pada satuan pendidikan yang menggunakan sistem paket. Cakupan ulangan meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan KD pada semester tersebut. 8. Ujian

sekolah/madrasah

adalah kegiatan pengukuran pencapaian

kompetensi peserta didik yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk memperoleh pengakuan atas prestasi belajar dan merupakan salah satu persyaratan kelulusan dari satuan pendidikan. Mata pelajaran yang diujikan adalah mata pelajaran

kelompok mata pelajaran ilmu

pengetahuan dan teknologi yang tidak diujikan dalam ujian nasional dan aspek kognitif dan/atau psikomotorik kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia serta kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian yang akan diatur dalam POS Ujian Sekolah/Madrasah. 9. Ujian Nasional yang selanjutnya disebut UN adalah kegiatan pengukuran pencapaian kompetensi peserta didik pada beberapa mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka menilai pencapaian Standar Nasional Pendidikan. 10. Kriteria ketuntasan minimal (KKM) adalah kriteria ketuntasan belajar (KKB) yang ditentukan oleh satuan pendidikan. KKM pada akhir jenjang satuan

pendidikan

untuk

kelompok

mata pelajaran

selain

ilmu

pengetahuan dan teknologi merupakan nilai batas ambang kompetensi. B. Prinsip Penilaian Penilaian hasil belajar peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut: 1. sahih, berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. 2. objektif, berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai.

commit to user


digilib.uns.ac.id

46

3. adil, berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender. 4. terpadu, berarti penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. 5. terbuka, berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. 6. menyeluruh dan berkesinambungan, berarti penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek

kompetensi dengan menggunakan berbagai

teknik penilaian yang sesuai, untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik. 7. sistematis, berarti penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku. 8. beracuan kriteria, berarti penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. 9. akuntabel, berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi teknik, prosedur, maupun hasilnya. C. Teknik dan Instrumen Penilaian 1. Penilaian hasil belajar oleh

pendidik menggunakan berbagai teknik

penilaian berupa tes, observasi, penugasan perseorangan atau kelompok, dan bentuk lain yang sesuai dengan karakteristik kompetensi dan tingkat perkembangan peserta didik. 2. Teknik tes berupa tes tertulis, tes lisan, dan tes praktik atau tes kinerja. 3. Teknik observasi atau pengamatan dilakukan selama pembelajaran berlangsung dan/atau di luar kegiatan pembelajaran. 4. Teknik penugasan baik perseorangan maupun kelompok dapat berbentuk tugas rumah dan/atau proyek. 5. Instrumen penilaian hasil belajar yang digunakan pendidik memenuhi persyaratan (a) substansi, adalah merepresentasikan kompetensi yang dinilai, (b) konstruksi, adalah memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan bentuk instrumen yang digunakan, dan (c) bahasa, adalah menggunakan

commit to user


digilib.uns.ac.id

47

bahasa yang baik dan benar serta

komunikatif sesuai dengan taraf

perkembangan peserta didik. 6. Instrumen penilaian yang digunakan oleh satuan pendidikan dalam bentuk ujian sekolah/madrasah memenuhi persyaratan substansi, konstruksi, dan bahasa, serta memiliki bukti validitas empirik. 7. Instrumen penilaian yang digunakan oleh pemerintah dalam bentuk UN memenuhi persyaratan substansi, konstruksi, bahasa, dan memiliki bukti validitas empirik serta menghasilkan skor yang dapat diperbandingkan antarsekolah, antardaerah, dan antartahun. D. Mekanisme dan Prosedur Penilaian 1. Penilaian hasil belajar pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dilaksanakan oleh pendidik, satuan pendidikan, dan pemerintah. 2. Perancangan strategi penilaian

oleh pendidik dilakukan pada saat

penyusunan silabus yang penjabarannya merupakan bagian dari rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). 3. Ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas dilakukan oleh pendidik di bawah koordinasi satuan pendidikan. 4. Penilaian hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak diujikan pada UN dan aspek kognitif dan/atau aspek psikomotorik untuk kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia

dan kelompok mata pelajaran

kewarganegaraan dan kepribadian dilakukan oleh satuan pendidikan melalui ujian sekolah/madrasah

untuk memperoleh pengakuan atas

prestasi belajar dan merupakan salah

satu persyaratan kelulusan dari

satuan pendidikan. 5. Penilaian akhir hasil belajar oleh satuan pendidikan untuk mata pelajaran kelompok mata pelajaran estetika dan kelompok mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan ditentukan melalui rapat dewan pendidik berdasarkan hasil penilaian oleh pendidik. 6. Penilaian akhir hasil belajar peserta didik kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia dan kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan

commit to user


digilib.uns.ac.id

48

kepribadian dilakukan oleh satuan pendidik

berdasarkan

hasil

pendidikan melalui rapat dewan

penilaian

oleh

pendidik

dengan

mempertimbangkan hasil ujian sekolah/madrasah. 7. Kegiatan ujian sekolah/madrasah dilakukan dengan langkah-langkah: (a) menyusun

kisi-kisi

ujian,

(b)

mengembangkan

instrumen,

(c)

melaksanakan ujian, (d) mengolah dan menentukan kelulusan peserta didik dari ujian sekolah/madrasah, dan (e) melaporkan dan memanfaatkan hasil penilaian. 8. Penilaian akhlak mulia yang merupakan aspek afektif dari kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, sebagai perwujudan sikap dan perilaku beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, dilakukan oleh guru agama dengan memanfaatkan informasi dari pendidik mata pelajaran lain dan sumber lain yang relevan. 9. Penilaian

kepribadian, yang merupakan perwujudan kesadaran dan

tanggung jawab sebagai warga masyarakat dan warganegara yang baik sesuai dengan norma dan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, adalah bagian dari penilaian kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian oleh guru pendidikan kewarganegaraan dengan memanfaatkan informasi dari pendidik mata pelajaran lain dan sumber lain yang relevan. 10. Penilaian mata pelajaran muatan lokal mengikuti penilaian kelompok mata pelajaran yang relevan. 11. Keikutsertaan dalam kegiatan pengembangan diri dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh pembina kegiatan dan kepala sekolah/madrasah. 12. Hasil ulangan harian diinformasikan kepada peserta didik sebelum diadakan ulangan harian berikutnya. Peserta didik yang belum mencapai KKM harus mengikuti pembelajaran remedi. 13. Hasil penilaian oleh pendidik dan satuan pendidikan disampaikan dalam bentuk satu nilai pencapaian kompetensi mata pelajaran, disertai dengan deskripsi kemajuan belajar.

commit to user


digilib.uns.ac.id

49

14. Kegiatan

penilaian

oleh pemerintah dilakukan melalui UN dengan

langkah-langkah yang diatur dalam Prosedur Operasi Standar (POS) UN. 15. UN diselenggarakan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) bekerjasama dengan instansi terkait. 16. Hasil UN disampaikan kepada satuan pendidikan untuk dijadikan salah satu syarat kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan dan salah satu pertimbangan dalam seleksi masuk ke jenjang pendidikan berikutnya. 17. Hasil

analisis

data

UN

disampaikan

kepada

pihak-pihak

yang

berkepentingan untuk pemetaan mutu program dan/atau satuan pendidikan serta pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan. E. Penilaian oleh Pendidik Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan secara berkesinambungan, bertujuan untuk memantau proses dan kemajuan belajar peserta didik serta untuk meningkatkan efektivitas kegiatan pembelajaran. Penilaian tersebut meliputi kegiatan sebagai berikut: 1. menginformasikan silabus mata pelajaran yang di dalamnya memuat rancangan dan kriteria penilaian pada awal semester. 2. mengembangkan indikator pencapaian KD dan memilih teknik penilaian yang sesuai pada saat menyusun silabus mata pelajaran. 3. mengembangkan instrumen dan pedoman penilaian sesuai dengan bentuk dan teknik penilaian yang dipilih. 4. melaksanakan tes, pengamatan, penugasan, dan/atau bentuk lain yang diperlukan. 5. mengolah hasil penilaian untuk mengetahui kemajuan hasil belajar dan kesulitan belajar peserta didik. 6. mengembalikan

hasil

pemeriksaan pekerjaan peserta didik disertai

balikan/komentar yang mendidik. 7. memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan pembelajaran. 8. melaporkan hasil penilaian mata pelajaran pada setiap akhir semester kepada pimpinan satuan pendidikan dalam bentuk satu nilai prestasi

commit to user


digilib.uns.ac.id

50

belajar peserta didik disertai

deskripsi singkat sebagai cerminan

kompetensi utuh. 9. melaporkan hasil penilaian akhlak kepada guru Pendidikan Agama dan hasil penilaian kepribadian kepada guru Pendidikan Kewarganegaraan sebagai informasi untuk menentukan nilai akhir semester akhlak dan kepribadian peserta didik dengan kategori sangat baik, baik, atau kurang baik. F. Penilaian oleh Satuan Pendidikan Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dilakukan untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik pada semua mata pelajaran. Penilaian tersebut meliputi kegiatan sebagai berikut: 1. menentukan KKM setiap mata

pelajaran dengan memperhatikan

karakteristik peserta didik, karakteristik mata pelajaran, dan kondisi satuan pendidikan melalui rapat dewan pendidik. 2. mengkoordinasikan ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas. 3. menentukan kriteria kenaikan kelas bagi satuan pendidikan yang menggunakan sistem paket melalui rapat dewan pendidik. 4. menentukan kriteria program pembelajaran bagi satuan pendidikan yang menggunakan sistem kredit semester melalui rapat dewan pendidik. 5. menentukan nilai akhir kelompok mata pelajaran estetika dan kelompok mata pelajaran pendidikan jasmani, olah raga dan kesehatan melalui rapat dewan pendidik dengan mempertimbangkan hasil penilaian oleh pendidik. 6. menentukan nilai akhir kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia dan kelompok mata pelajaran

kewarganegaraan dan kepribadian

dilakukan melalui rapat dewan pendidik dengan mempertimbangkan hasil penilaian oleh pendidik dan nilai hasil ujian sekolah/madrasah. 7. menyelenggarakan ujian sekolah/madrasah dan menentukan kelulusan peserta didik dari ujian sekolah/madrasah sesuai dengan POS Ujian Sekolah/Madrasah bagi satuan pendidikan penyelenggara UN.

commit to user


digilib.uns.ac.id

51

8. melaporkan hasil penilaian mata pelajaran untuk semua kelompok mata pelajaran pada setiap akhir semester kepada orang tua/wali peserta didik dalam bentuk buku laporan pendidikan. 9. melaporkan pencapaian hasil belajar tingkat satuan pendidikan kepada dinas pendidikan kabupaten/kota. 10. menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan melalui rapat dewan pendidik sesuai dengan kriteria: a. menyelesaikan seluruh program pembelajaran. b. memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia; kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian; kelompok mata pelajaran estetika; dan kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan. c. lulus ujian sekolah/madrasah. d. lulus UN. 11. menerbitkan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) setiap peserta didik yang mengikuti Ujian Nasional bagi satuan pendidikan penyelenggara UN. 12. menerbitkan ijazah setiap peserta didik yang lulus dari satuan pendidikan bagi satuan pendidikan penyelenggara UN. G. Penilaian oleh Pemerintah 1. Penilaian hasil belajar oleh pemerintah dilakukan dalam bentuk UN yang bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. UN didukung oleh suatu sistem yang menjamin mutu dan kerahasiaan soal serta pelaksanaan yang aman, jujur, dan adil. 3. Dalam rangka penggunaan hasil UN untuk pemetaan mutu program dan/atau satuan pendidikan, Pemerintah menganalisis dan membuat peta daya serap berdasarkan hasil UN dan menyampaikan ke pihak yang berkepentingan.

commit to user


digilib.uns.ac.id

52

4. Hasil UN menjadi salah satu pertimbangan dalam pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan. 5. Hasil UN digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam menentukan kelulusan peserta didik pada seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya. 6. Hasil UN digunakan sebagai salah satu penentu kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan yang kriteria kelulusannya ditetapkan setiap tahun oleh Menteri berdasarkan rekomendasi BSNP. d. Tinjauan Hubungan Antara Teori Kurikulum, Bahan Ajar, dan Teori Evaluasi Pendidikan

Teori induktif Hilda Taba dalam Abdullah Idi, (2007: 110) dalam rangka mengembangkan kurikulum menekankan pada proses berpikir bagi peserta didik, sehingga berdasarkan teori pendekatan kurikulum model Taba tersebut dapat mengarah kepada pengembangan dan pertumbuhan ketrampilan-kerampilan berpikir anak didik. Untuk mendukung proses pembelajaran yang mengarah kepada pembentukan ketrampilam berfikir bagi perserta didik tersebut maka diperlukan bahan ajar yang tepat sesuai dengan prinsip-prinsip pemilihan bahan ajar serta bentuk evaluasi yang tepat sesuai dengan sasaran evaluasinya. Proses pembelajaran yang dikembangkan melalui proses berpikir yaitu salah satunya dengan diberikan soal-soal latihan yang sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang ingin dicapai oleh peserta didik untuk dikerjakan secara individu. Soal-soal yang diberikan mempunyai hubungan dengan teori evaluasi pendidikan yang dikembangkan pada sasaran evaluasi. Pada dasarnya sasaran evaluasi PKn ada 3 yaitu kognitif berupa civic knowledge, afektif berupa civic disposition, dan psikomotor berupa civic skill. Melihat keterkaitan yang ada pada kurikulum, bahan ajar dan evaluasi pendidikan tersebut maka jelas sekali sebagai dasar bagi peneliti untuk melakukan penelitian ini. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti memfokuskan

analisis

terhadap bahan ajar yang berbentuk LKS . Subtansi LKS yang paling pokok yaitu latihan yang berupa soal-soal, disamping soal-soal LKS juga didukung dengan materi secara singkat sebagai pelengkap. Ringkasan materi yang diberikan harus

commit to user


digilib.uns.ac.id

53

memperhatikan pada kurikulum yang digunakan, prinsip pengembangan bahan ajar sedangkan soal-soal yang diberikan harus memperhatikan sasaran evaluasi yang ada pada PKn.

B. Kerangka Pemikiran Lembar Kerja Siswa (LKS) Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan bahan ajar yang dapat digunakan guru sebagai bahan untuk memberikan latihan kepada siswa disekolah. LKS Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) berisi materi-materi singkat dan soal-soal latihan. LKS Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) yang digunakan di sekolah-sekolah seharusnya berorientasi

kepada

prinsip

pengembangan

bahan

ajar

Pendidikan

Kewarganegaraan (PKn) dan evaluasi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Hal itu bertujuan agar LKS Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) yang digunakan disekolah dapat menjadi bahan ajar pendukung yang memang dapat digunakan meningkatkan kemampuan siswa dalam ranah kognitif, afektif dan psikomotorik. Materi yang terdapat dalam LKS Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) harus mendasarkan pada prinsip pengembangan bahan ajar yang meliputi prinsip relevansi, konsistensi dan kecukupan. Berdasarkan prinsip tersebut uraian materi dalam LKS Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) diharapkan memberikan sebuah pengetahuan yang baru dan lebih tepat bagi siswa yang menggunakan. Sehingga perlu dilakukan sebuah analisa materi LKS Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) yang berdasarkan prinsip-prinsip pengembangan bahan ajar. Soal-soal latihan dalam LKS Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) harus mendasarkan pada sasaran evaluasi pendidikan yang berupa ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Soal-soal latihan harus menunjukkan kesesuaian dan ketepatan dengan ranah masing-masing. Untuk itu perlu sebuah analisa soal-soal latihan dalam LKS Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) berdasarkan sasaran evaluasi yang berupa ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dari konsep pengembangan bahan ajar dan evaluasi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) diatas diharapkan dapat mengahasilkan konsep

commit to user


digilib.uns.ac.id

54

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) yang berorientasi pada pengembangan civic knowledge, civic skill, civic disposition. Berdasarkan uraian diatas peneliti mencoba menganalisa LKS PKn Kelas IX di Kota Surakarta. Kerangka pemikiran tersebut dapat kami sajikan dalam bentuk bagan sebagai berikut : Lembar Kerja Siswa (LKS) PKn Kelas IX Semester Ganjil

Soal-Soal Latihan Lembar Kerja Siswa (LKS)

Materi Lembar Kerja Siswa (LKS)

1. Kognitif 2. Afektif 3. Psikomotorik

1. Relevansi 2. Konsistensi 3. Kecukupan

Lembar Kerja Siswa (LKS) PKn Kelas IX sebagai bahan ajar pendukung yang berorientasi civic knowledge, civic skill, civic disposition

Gambar 6. Skema Kerangka Pemikiran

commit to user


digilib.uns.ac.id 55

BAB III METODOLOGI A. Tempat dan Waktu Penelitian 1. Tempat Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai maka penelitian ini mengambil lokasi yaitu SMP di Surakarta. SMP tersebut terdiri dari SMP Negeri dan Swasta, karena SMP di Surakarta sangat banyak baik negeri maupun swasta maka penulis akan mengambil beberapa sample dari SMP negeri maupun swasta. Sampel yang di gunakan untuk penelitian sudah mewakili seluruh SMP di Surakarta sebab hasil penelitian tersebut dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan perbaikan bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia khususnya siswa guna membentuk siswa yang berkualitas dan sekolah yang mempunyai daya saing tinggi. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut beberapa sample sekolah tersebut, peneliti gunakan sebagai lokasi atau tempat penelitian. 2. Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan selama kurang lebih lima (7) bulan yaitu dimulai dari bulan Februari 2010 sampai dengan bulan Juli 2010. Adapun pembagian waktu dan jadwal kegiatannya dapat dilihat dalam tabel berikut Tabel 5. Rencana Waktu Penelitian

No

1

2

3

4

Tahap

Pengajuan Judul

Pengajuan Proposal

Feb XX

Mar

Tahun 2010-2011 Apr Mei Jun-Des Jan-Mar

XX

XX

Perizinan Penelitian

XX

Pelaksanaan

XX

Penelitian

5

Analisis Data

6

Penyusunan Laporan

XX

XX

commit to user 55


digilib.uns.ac.id

56

B. Bentuk dan Strategi Penelitian 1. Bentuk Penelitian

Dalam penelitian ini merupakan sebuah penelitian deskriptif kualitatif dan analisis kontens sebab dalam penelitian ini mengarah pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam mengenai potret kondisi tentang apa yang sebenarnya terjadi menurut apa adanya di lapangan studinya. Menurut Kirk dan Miller dalam Moleong (1998:3) mendefinisikan bahwa “penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan tersebut dalam pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dn peristilahannya”. Sedangkan menurut Suharsimi Arikunto (1998:31) ”Metode deskriptif merupakan suatu metode penelitian yang dilakasanakan guna mengetahui kondisi yang sebenarnya”. 2. Strategi Penelitian

Agar masalah yang diteliti dapat diungkap dan dipecahkan maka setelah menentukan bentuk penelitian selanjutnya menentukan strategi penelitian yang akan dipakai. Di dalam penelitian kualitatif, menurut H.B Sutopo (2002:112) bahwa “ Di dalam penelitian kualitatif di kenal adanya studi kasus tunggal dan studi kasus ganda, kemudian keduanya masih dibedakan dengan jenis penelitian terpancang ataupun holistik penuh”. Jadi berdasarkan uraian diatas penelitian ini menggunakan strategi penelitian tunggal holistic penuh, artinya bahwa penelitian ini terarah pada satu karakteristik dan beberapa sample yang mewakili sasaran atau lokasi yaitu Studi Analisa Lembar Kerja Siswa (LKS) Pendidikan Kewarganegaraan Kelas IX Berdasarkan Prinsip Pengembangan Bahan Ajar dan Evaluasi Pendidikan di SMP Surakarta.

commit to user


digilib.uns.ac.id

57

C. Sumber Data Sumber data dipilih sesuai dengan dengan jenis informasi yang diperlukan berdasarakan arahan beragam hal yang terdapat dalam rumusan masalah. Sumber data harus dirumuskan secara rinci yang berkaitan dengan jenisnya, apa, siapa yang secara langsung berkaitan dengan jenis informasi atau data yang akan digali. Menurut H.B Sutopo (2002: 49-54) bahwa “Dalam penelitian kualitatif sumber datanya dapat berupa informan, peristiwa atau aktivitas, tempat atau lokasi, benda, beragam gambar, rekaman, dokumen dan arsip“. Berdasarkan uraian diatas sumber data yang kami gunakan dalam penelitian ini yaitu : 1. Informan

Informan adalah orang yang dianggap mengetahui permasalahan yang akan diteliti dan mengetahui mendalam tentang data-data yang diperlukan. Informan dalam penelitian ini sebagai berikut : a. Guru-Guru Pendidikan Kewarganegaraan di SMP Surakarta yaitu Beberapa Guru PKn di SMP Negeri dan Swasta. Guru tersebut yaitu Marimin, S.Pd , Sri Suyamtini, M.Pd, Ch. Savitri Sulistyowati, S.Pd, M. Ambarwati Dwi R, S.Pd. b. MGMP Pendidikan Kewarganegaraan di SMP Surakarta meliputi : Ketua MGMP, Sekretaris MGMP dan Pengurus MGMP yang terkait yaitu Marimin, S.Pd sebagai Ketua MGMP dari SMP N 12 Surakarta, Setyo Haryono, S.Pd dari SMP N 9 Surakarta sebagai Sekretaris MGMP, dan Susniwati, S.Pd sebagai salah satu pengurus MGMP

2. Dokumen dan Arsip

Dokumen dan arsip merupakan bahan tertulis yang bersangkutan dengan suatu peristiwa atau aktivitas tertentu.dalam mengkaji dokumen sebaiknya tidak hanya mencatat apa yang tertulis, tetapi juga berusaha menggali dan menangkap maknanya yang tersirat dari dokumen tersebut. Adapun dokumen dan arsip yang digunakan peneliti sebagai sumber data :

commit to user


digilib.uns.ac.id

58

c. LKS Pendidikan Kewarganegaraan kelas IX semester ganjil yaitu LKS buatan MGMP dan LKS buatan penerbit yaitu Fokus. d. Dokumen-dokumen yang terkait seperti Bahan-bahan referensi penyusunan LKS yaitu buku PKn kelas IX. e. Referensi-referensi kepustakaan yang relevan seperti buku Civic Education.

D. Teknik Sampling Sampling atau cuplikan berkaitan dengan pembatasan jumlah dan jenis sumber data yang akan digunakan dalam penelitian. Teknik sampling dalam penelitian kualitatif sering juga dinyatakan sebagai internal sampling yaitu sampling diambil untuk mewakili informasinya, dengan kelengkapan dan kedalamannya yang tidak sangat perlu ditentukan oleh jumlah sumber datanya, karena jumlah informan yang kecil bias saja menjelaskan informasi tertentu secara lebih lengkap dan benar daripada informasi yang di peroleh dari jumlah narasumber yang lebih banyak yang mungkin kurang mengetahui dan memahami informasi yang sebenarnya. Dalam penelitian ini teknik sampling yang digunakan yaitu Purposive Sampling . Teknik ini lebih bersifat selektif dalam mengambil sampel. Peneliti melandaskan kepada kaitan teori yang digunakan, keingintahuan pribadi, karakteristik empirik yang dihadapi. Teknik ini mengarah kepada generalisasi yang bersifat teoritik. E. Teknik Pengumpulan Data Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yan digunakan yaitu: 1. Wawancara

“Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara(interviewweer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberi jawaban atas pertanyaan itu” ( Moleong, 1998:135).

commit to user


digilib.uns.ac.id

59

Menurut HB Sutopo (2002:61-62), teknik dalam wawancara sebagai berikut : a. Penentuan siapa yang akan diwawancarai Kelengkapan data atau informasi dalam penelitian merupakan satu hal yang penting. Sehingga peneliti melalui wawancara ini menentukan informan yang tepat. b. Persiapan wawancara Setelah penentuan informan, peneliti perlu memepersiapkan diri untuk memahami pribadi dan peran informan dalam konteksnya, sehingga perlu peneliti berusaha menyesuaikan diri dengan karakter dan posisi informannya agar tidak terjadi kesan yang mungkin kurang tepat, selain itu peneliti juga perlu membuat rencana mengenai jenis informasi apa saja yang akan digali. Beragam informasi yang akan digali dalam menghadapi seseorang yang akan diwawancarai, perlu dipersiapkan dalam bentuk tertulis. c. Langkah Awal Pada saat pertemuan dengan informan, peneliti perlu benar-benar memahami konteksnya agar suasana wawancara bias berjalan lancar. d. Pengusahaan agar wawancara bersifat produktif Irama wawancara perlu dijaga supaya tetap santai tetapi tetap lancar. Peneliti jangan banyak memotong pembicaraan, dan berusah menjadi pendengar yang baik tetapi kritis.Peneliti jangan banyak bicara supaya bisa belajar lebih banyak dalam kelancaran prosesnya. e. Penghentian wawancara dan mendapat kesimpulan Peneliti perlu memahami kondisi pelaksanaan wawancara dengan produktifitasnya. Bila peneliti menangkap gejala kelelahan baik pada informan maupun peneliti sendiri, maka ia wajib berfikir apakah sudah waktunya peneliti bisa menghentikan wawancara tersebut, dan sudah menarik simpulan dari semua informasi yang diperolehnya. Bila perlu, peneliti bisa menanyakan beberapa simpulan sementara dari informasi yang didengarnya kepada informan, apakah memang benar demikian yang dimaksudnya. Sehingga di dalam kegiatan wawancara ini yang utama dalam membuat daftar pertanyaan agar sesuai dengan permasalahan yang sedang dikaji, kemudian di dalam pelaksanaannya mencatat hal-hal yang penting dalam wawancara. Dalam wawancara ini peneliti mengajukan pertanyaan kepada informan yang telah dipilihnya dan dianggap mengetahui secara jelas terhadap permasalahan yang akan di teliti. Wawancara ini dilakukan antara peneliti dengan guru-guru dan MGMP pendidikan kewarganegaraan di SMP Surakarta .

commit to user


digilib.uns.ac.id

60

2. Focus Group Discussion (FGD) Teknik pengumpulan data ini sangat bermanfaat dalam menggali data terutama mengenai sikap, minat,dan kondisi dan juga untuk menggali keinginan serta kebutuhan peneliti. Dalam FGD menurut HB Sutopo (2002:63)bahwa “Peneliti harus sudah melakukan persiapan sebelumnya dengan mengembangkan pedoman tertulis mengenai fokus permasalahannya, atau berbagai hal pokok yang akan di bahas”. Melalui teknik ini peneliti melakukan diskusi dengan guru-guru MGMP PKN yang ada di SMP Surakarta mengenai pembahasan permasalahan yang diajukan oleh peneliti. Langkah-langkah peneliti dalam melakukan FGD sebagai berikut : a. Persiapaan awal Peneliti

menentukan

tempat

untuk

pelaksanaan

diskusi

dan

perlengkapan untuk pelaksanaan. Peneliti mempersiapkan berbagai instrumen yang akan didiskusikan Kemudian menentukan nara sumber yang akan diikut sertakan dalam diskusi, b. Pelaksanaan FGD Pelaksanakan dilakukan dalam ruangan tertentu, peneliti sebagai moderator untuk memberikan berbagai pertanyaan kepada nara sumber. Nara sumber memberikan berbagai jawaban atas pertanyaan yang diberikan oleh moderator. Kemudian moderator mencatat hal-hal yang penting dan mendukung sebagai data hasil penelitian. c. Menyimpulakan hasil FGD Peneliti selaku pemegang peran dalam jalannya diskusi menutup kegiatan tersebut, kemudian peneliti membuat simpulan tersendiri dari hasil diskusi.

commit to user


digilib.uns.ac.id

61

3. Mengkaji Dokumen dan Arsip (Content Analysis)

Dokumen tertulis dan arsip merupakan sumber data yang sering memiliki posisi penting dalam penelitian kualitatif. Dokumen bisa memiliki beragam bentuk, dari yang tertulis sederhana sampai yang lengkap, dan bahkan bisa berupa benda-benda lainnya sebagai peningalan masa lampau. Demikian pula arsip yang pada umumnya berupa catatan-catatan yang lebih formal bila di bandingkan dengan dokumen. Sebagai catatan formal arsip sering memiliki peran sebagai sumber informasi yang sangat berharga bagi pemahaman suatu peristiwa. Sumber data berupa arsip dan dokumen biasanya merupakan sumber data pokok dalam penelitian kesejarahan, terutama untuk mendukung proses interpretasi dari setiap peristiwa yang di teliti. (HB Sutopo, 2002: 69) Dalam teknik dokumentasi peneliti melakukan telaah kepustakaan dan content analysis. Menurut Mestika Zed (2004:17), “Dalam telaah kepustakaan melalui empat tahap yaitu menyiapkan alat perlengkapan yang diperlukan, menyiapkan bibliografi kerja (working bibliography), mengorganisasikan waktu,kegiatan membaca dan mencatat bahan penelitian.Menurut Yin dalam HB Sutopo, 2002:69-70),”Mencatat dokumen disebut juga content analysis dan yang dimaksudkan bahwa peneliti bukan hanya sekedar mencatat isi penting yang tersurat dalam dokumen atau arsip tetapi juga tentang maknanya yang tersirat. Peneliti melakukan telaah kepustakaan khususnya untuk literatur-literatur yang berhubungan dengan standar kompetensi yang akan di analisis. Kemudian peneliti melakukan pencatatan dokumen (content analisys) terhadap dokumen yang ada di SMP Surakarta yang dianggap penting dan mendukung hasil penelitian. F. Validitas Data Dalam penelitian kualitatif terdapat beberapa cara yang dapat dipilih untuk melakukan uji validitas (kesahihan) data. Cara yang biasa digunakan yaitu trianggulasi dan review informan. Trianggulasi merupakan cara yang paling umum digunakan bagi peningkatan validitas dalam penelitian kualitatif.

commit to user


digilib.uns.ac.id

62

Dalam kaitan ini menurut Patton dalam HB Sutopo (2002:78) menyatakan bahwa ada empat macam teknik trianggulasi yaitu 1) trianggulasi data (data triangulation), 2) trianggulasi peneliti (investigator triianggulation), 3) trianggulasi metodologis (methodological trianggulation), 4) trianggulasi teoritis (theoretical triangulation) Sedangkan Review informan merupakan usaha pengembangan validitas penelitian yang sering digunakan oleh peneliti kualitatif. Menurut HB Sutopo (2002:83) pada waktu peneliti sudah mendapatkan data yang cukup lengkap dan berusaha menyusun sajian datanya walaupun mungkin masih belum utuh dan menyeluruh, maka unit-unit laporan yang telah disusunya perlu di komunikasikan dengan informannya, khususnya yang dipandang sebagai informan pokok (key informant). Di dalam penelitian ini peneliti menggunakan trianggulasi data atau sumber dan trianggulasi metode. Kedua trianggulasi tersebut digunakan oleh peneliti untuk menguji data yang di peroleh agar diperoleh data yang sahih. G. Analisis Data Dalam proses analisis data terdapat tiga komponen yang utama yang harus dipahami oleh setiap peneliti kualitatif. “Tiga komponen utama tersebut adalah 1) reduksi data, 2) sajian data, dan 3) penarika simpulan serta verifikasinya” (HB Sutopo, 2002:91). Model analisis data yang di pakai oleh adalah Model Analisis Interaktif, yang di gambarkan dalam skema sebagai berikut :

PENGUMPULAN DATA

SAJIAN DATA

REDUKSI DATA

PENARIKAN SIMPULAN/VERIFIKASI Gambar 7. Model Analisis Interaktif (HB Sutopo, 2002 : 96)

commit to user


digilib.uns.ac.id

63

H. Prosedur Penelitian Prosedur penelitian merupakan kejelasan langkah-langkah penelitian yang dilakukan oleh peneliti dari awal sampai akhir.Adapun prosedur penelitian dilakukan melalui beberapa tahap sebagai berikut : 1. Tahap Pra Lapangan Tahap ini dilakukan dengan melakukan kegiatan mulai dari penentuan lokasi penelitian, meninjau lokasi penelitian, membuat dan mengurus proposal serta mengurus perijinan guna pelaksanaan penelitian di lapangan. 2. Tahap Pelaksanaan Lapangan Tahap ini dimulai dengan kegiatan mengumpulkan data di lokasi penelitian dengan wawancara, forum group discussion, observasi, dan dokumentasi. 3. Tahap Analisis Data Tahap ini dilakukan dengan menganalisis data, melakukan verifikasi dan pengayaan untuk selanjutnya merumuskan kesimpulan sebagai teman penelitian. 4. Tahap Penyususnan Laporan Penelitian Melakukan tahap pengambilan kesimpulan dari permasalahan yang diteliti kemudian hasil dari penelitian ini nantinya akan di tulis laporan dalam bentuk skripsi.

commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB IV LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian 1. Sejarah Singkat SMP di Surakarta

Perkembangan yang ada di Kota Surakarta khususnya bidang pendidikan memiliki sejarah yang panjang dari awal sampai sekarang. Tingkat pendidikan untuk Sekolah Menengah Pertama

di kota

Surakarta

diawali dengan

perkembangan dibentuknya SMP Negeri kemudian disusul dengan kemunculan SMP Swasta yang berkembang. 2. Keadaan Lingkungan Belajar Siswa di SMP Surakarta

Lingkungan Belajar Siswa di SMP Surakarta dapat dilihat melalui keadaan nyata yang berkembang dalam proses pendidikan dan pembelajaran yang terjadi setiap hari. Keadaan lingkungan belajar yersebut dipengaruhi oleh dua faktor yang sangat signifikan berpengaruh yaitu: a. Faktor Internal Keadaan lingkungan belajar siswa SMP di Surakarta pada umumnya cukup baik. Hal ini terlihat dari tersedianya fasilitas dan pendukung yang mempengaruhi proses belajar mengajar. Setiap kelas mempunyai fasilitas tersendiri, seperti meja. Kursi, papan tulis, penggaris, spidol (kapur), penghapus dan berbagai alat kebersihan seperti sapu, sulak, dan lain-lain. Setiap kelas mempunyai ukuran ± 7 x 8 meter dan memiliki kapasitas murid ± 40 siswa. Kondisi ini masih didukung dengan tersedianya perpustakaan dan laboratorium. Hal-hal inilah yang sangat mendukung berlangsungnya proses belajar pada siswa SMP di Kota Surakarta. b. Faktor Eksternal Ada beberapa faktor eksternal yang mendukung untuk terciptanya suasana belajar. Secara umum, gedung SMP di Surakarta baik Negeri maupun Swasta dalam keadaan baik dan memenuhi syarat sebagai tempat berlangsungnya proses belajar, hal ini dapat dilihat dari tanahnya yang luas

commit to user 64


digilib.uns.ac.id

65

juga didukung dengan tersedianya ruang-ruang kegiatan yang mendukung fasilitas belajar mengajar. 1) Lapangan olah raga . 2) Lapangan upacara 3) Bangunan / gedung 3. Keadaan Fisik SMP di Surakarta

Secara umum keadaan SMP di Surakarta dalam keadaan baik dan memenuhi syarat sebagai tempat berlangsungnya kegiatan proses belajar mengajar, disamping tanahnya yang luas juga didukung dengan tersedianya ruang-ruang kegiatan yang mendukung fasilitas belajar-mengajar yaitu: a. Keliling tanah yang sudah sudah permanen b. Luas tanah atau persil yang dikuasai menurut status menurut pemilikan dan penggunakan. c. Buku dan Alat Pendidikan Menurut Mata Pelajaran yang sudah dimiliki d. Perlengkapan Sekolah 1) Komputer 2) Mesin ketik 3) Brankas 4) Filling Cabinet 5) Lemari 6) Rak Buku 7) Meja Guru 8) Kursi Guru 9) Meja Siswa 10) Kursi Siswa e. Ruang Pembelajaran yang tersedia f. Penggunaan Laboratorium

commit to user


digilib.uns.ac.id

66

4. Organisasi Guru-Guru PKn SMP di Surakarta

Pengembangan pendidikan di tingkat SMP oleh guru-guru diupayakan dengan membentuk wadah tersendiri setiap guru mata pelajaran. Organisasi guruguru tersebut dinamakan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP). Untuk Guru-Guru PKn di SMP Surakarta membentuk MGMP PKn SMP Surakarta. MGMP PKn SMP tersebut terdiri dari seluruh guru-guru PKn di SMP Surakarta baik negeri maupun swasta. Tujuan dibentuknya MGMP PKn SMP tersebut yaitu sebagai sebuah wadah atau organisasi yang digunakan sebagai sarana untuk musyawarah dalam rangka membahas berbgai hal yang berhubungan dengan pengembangan pendidikan di SMP untuk mata pelajaran PKn. Adapun Susunan Pengurus MGMP PKn SMP Kota Surakarta Periode 2008-2010 sebagai berikut : Penasehat

: Drs. Maskuri Ka. Subdin SMP Kandikpora Kota Surakarta

Konsultan

: Drs. H. M. Joko Riyanto, SH, MM Kepala SMP Muh. 1 Surakarta

Ketua I

: Marimin, S.Pd

(SMP N 12 Surakarta)

Ketua II

: Drs. Sukendar

(SMP Muh. 4 Surakarta)

Ketua III

: Drs. Muh. Yahya


Sekretaris I

: Setyo Haryono, S.Pd

(SMP N 9 Surakarta)

Sekretaris II

: Drs. Hartanto

(SMP N 8 Surakarta)

Sekretaris III

: Sri Hastuti, S.H

(SMP N 9 Surakarta)

Bendahara I

: Dra. Tri Mundaryati


Bendahara II

: Dra. Tri Agustini

( SMP N 24 Surakarta)

Bendahara III

: Dra. Nur Aliyah

(SMP Ta’mirul Islam Surakarta)

Anggota merangkap Humas 1. Prasmani, S.Pd

(SMP N 7 Surakarta)

2. Drs. Wardoyo


commit to user


digilib.uns.ac.id

67

3. Marjono, S.Pd


4. Sihono, BA

(SMP N 3 Surakarta)

5. Kristini, S.Pd, M.Pd


6. Susniwati, S.Pd

(SMP N 4 Surakarta)

5. Bidang Pengajaran ( Kurikulum ) di SMP Surakarta

Bidang pengajaran merupakan salah satu unsur sekolah yang memegang peranan penting, khususnya di SMP Surakarta bahkan bisa dikatakan sebagai motor penggerak semua kegiatan sekolah. Kurikulum SMP di Surakarta saat ini (tahun 2010) masih menggunakan kurikulum KTSP 2006. Kurikulum ini dijadikan sebagai acuan seluruh SMP di Surakarta kemudian dijabarkan oleh penanggung jawab kurikulum di setiap SMP melalui berbagai kegiatan sebagai berikut : a. Menyusun dan menjabarkan kalender pendidikan. b. Menyusun pembagian tugas guru dan jadwal pelajaran. c. Mengatur penyusunan program pengajaran, meliputi : 1) Program semester. 2) Program satuan pelajaran. 3) Persiapan pengajaran. 4) Penjabaran dan penyesuaian. d. Mengatur pelaksanaan kegiatan kurikuler dan ekstra kurikuler. e. Mengatur pelaksanaan program penilaian kriteria kenaikan kelas, kriteria kelulusan, laporan kemajuan belajar siswa, serta raport dan STTB. f. Mengatur pelaksanaan program perbaikan dan pengajaran. g. Mengatur pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar. h. Mengatur pengembangan MGMP dan koordinator mata pelajaran. i. Mengatur mutasi siswa. j. Melakukan supervisi administrasi dan akademis. k. Menyusun laporan.

commit to user


digilib.uns.ac.id

68

Kurikulum KTSP SMP yang digunakan di Kota Surakarta dapat dilihat sebagai berikut : Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) a. Latar Belakang Pendidikan di Indonesia diharapkan dapat mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang memiliki komitmen kuat dan konsisten untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hakikat negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara kebangsaan modern. Negara kebangsaan modern adalah negara yang pembentukannya didasarkan pada semangat kebangsaan --atau nasionalisme-- yaitu pada tekad suatu masyarakat untuk membangun masa depan bersama di bawah satu negara yang sama walaupun warga masyarakat tersebut berbeda-beda agama, ras, etnik, atau golongannya. [Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha

Persiapan Kemerdekaan Indonesia

(BPUPKI) dan Panitia Persiapan

Kemerdekaan Indonesia (PPKI), Jakarta: Sekretariat Negara Republik

Indonesia, 1998]. Komitmen yang kuat dan konsisten terhadap prinsip dan semangat kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, perlu ditingkatkan secara terus menerus untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara historis, negara Indonesia telah diciptakan sebagai Negara Kesatuan dengan bentuk Republik. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. [Pembukaan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945]

Dalam perkembangannya sejak Proklamasi 17 Agustus 1945 sampai dengan penghujung abad ke-20, rakyat Indonesia telah mengalami berbagai

commit to user


digilib.uns.ac.id

69

peristiwa yang mengancam keutuhan negara. Untuk itu diperlukan pemahaman yang mendalam dan komitmen yang kuat serta konsisten terhadap prinsip dan semangat kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi Negara Republik Indonesia perlu ditanamkan kepada seluruh komponen bangsa Indonesia, khususnya generasi muda sebagai generasi penerus. Indonesia harus menghindari sistem pemerintahan otoriter yang memasung hak-hak warga negara untuk menjalankan prinsip-prinsip demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kehidupan yang demokratis di dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, pemerintahan, dan organisasi-organisasi nonpemerintahan perlu dikenal, dipahami, diinternalisasi, dan diterapkan demi terwujudnya pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi. Selain itu, perlu pula ditanamkan kesadaran bela negara, penghargaan terhadap hak azasi manusia, kemajemukan bangsa, pelestarian lingkungan hidup, tanggung jawab sosial, ketaatan pada hukum, ketaatan membayar pajak, serta sikap dan perilaku anti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warganegara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warganegara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. b. Tujuan

Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut. 1) Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan

commit to user


digilib.uns.ac.id

70

2) Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta anti-korupsi 3) Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya 4) Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. c. Ruang Lingkup Ruang lingkup mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan meliputi aspekaspek sebagai berikut: 1) Persatuan dan Kesatuan bangsa, meliputi: Hidup rukun dalam perbedaan, Cinta lingkungan, Kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, Sumpah Pemuda, Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Partisipasi dalam pembelaan negara,

Sikap positif terhadap Negara Kesatuan

Republik Indonesia, Keterbukaan dan jaminan keadilan 2) Norma, hukum dan peraturan, meliputi: Tertib dalam kehidupan keluarga, Tata tertib di sekolah, Norma yang berlaku di masyarakat, Peraturanperaturan daerah, Norma-norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Sistim hukum dan peradilan nasional, Hukum dan peradilan internasional 3) Hak asasi manusia meliputi: Hak dan kewajiban anak, Hak dan kewajiban anggota masyarakat, Instrumen nasional dan internasional HAM, Pemajuan, penghormatan dan perlindungan HAM 4) Kebutuhan

warga negara meliputi: Hidup gotong royong, Harga diri

sebagai warga masyarakat, Kebebasan berorganisasi, Kemerdekaan mengeluarkan pendapat, Menghargai keputusan bersama, Prestasi diri, Persamaan kedudukan warga negara

commit to user


digilib.uns.ac.id

71

5) Konstitusi Negara meliputi: Proklamasi kemerdekaan dan konstitusi yang pertama,

Konstitusi-konstitusi yang pernah digunakan di

Indonesia,

Hubungan dasar negara dengan konstitusi 6) Kekuasan dan Politik, meliputi: Pemerintahan desa dan kecamatan, Pemerintahan daerah dan otonomi, Pemerintah pusat,

Demokrasi dan

sistem politik, Budaya politik, Budaya demokrasi menuju masyarakat madani, Sistem pemerintahan, Pers dalam masyarakat demokrasi 7) Pancasila meliputi: kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara, Proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, Pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila sebagai ideologi terbuka. 8) Globalisasi meliputi: Globalisasi di lingkungannya, Politik luar negeri Indonesia di era globalisasi, Dampak globalisasi, Hubungan internasional dan organisasi internasional, dan Mengevaluasi globalisasi. d. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Tabel 6. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar PKn SMP Kelas VII, Semester 1 Standar Kompetensi

Kompetensi Dasar

1. Menunjukkan sikap positif terhadap normanorma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

1.1 Mendeskripsikan hakikat norma-norma, kebiasaan, adat istiadat, peraturan, yang berlaku dalam masyarakat 1.2 Menjelaskan hakikat dan arti penting hukum bagi warganegara 1.3 Menerapkan norma-norma, kebiasaan, adat istiadat dan peraturan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

2. Mendeskripsikan makna Proklamasi Kemerdekaan dan konstitusi pertama

2.1 Menjelaskan makna proklamasi kemerdekaan 2.2 Mendeskripsikan suasana kebatinan konstitusi pertama 2.3 Menganalisis hubungan antara proklamasi kemerdekaan dan UUD 1945

commit to user


digilib.uns.ac.id

72

2.4 Menunjukkan sikap positif terhadap makna proklamasi kemerdekaan dan suasana kebatinan konstitusi pertama

Kelas VII, Semester 2 Standar Kompetensi

Kompetensi Dasar

3. Menampilkan sikap positif terhadap perlindungan dan penegakan Hak Azasi Manusia (HAM)

3.1 Menguraikan hakikat, hukum dan kelembagaan HAM 3.2 Mendeskripsikan kasus pelanggaran dan upaya penegakan HAM 3.3 Menghargai upaya perlindungan HAM 3.4 Menghargai upaya penegakan HAM

4. Menampilkan perilaku kemerdekaan mengemukakan pendapat

4.1 Menjelaskan hakikat kemerdekaan mengemukakan pendapat 4.2 Menguraikan pentingnya kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab 4.3 Mengaktualisasikan kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab

Kelas VIII, Semester 1 Standar Kompetensi

Kompetensi Dasar

1. Menampilkan perilaku yang sesuai dengan nilainilai Pancasila

1.1 Menjelaskan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara 1.2 Menguraikan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara 1.3 Menunjukkan sikap positif terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 1.4 Menampilkan sikap positif terhadap Pancasila dalam kehidupan bermasyakat

2. Memahami berbagai konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia

2.1 Menjelaskan berbagai konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia 2.2 Menganalisis penyimpanganpenyimpangan terhadap konstitusi yang berlaku di Indonesia

commit to user


digilib.uns.ac.id

73

2.3 Menunjukkan hasil-hasil amandemen UUD 1945 2.4 Menampilkan sikap positif terhadap pelaksanaan UUD 1945 hasil amandemen

3. Menampilkan ketaatan terhadap perundangundangan nasional

3.1 Mengidentifikasi tata urutan peraturan perundang-undangan nasional 3.2 Mendeskripsikan proses pembuatan peraturan perundang-undangan nasional 3.3 Mentaati peraturan perundang-undangan nasional 3.4 Mengidentifikasi kasus korupsi dan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia 3.5 Mendeskripsikan pengertian anti korupsi dan instrumen (hukum dan kelembagaan) anti korupsi di Indonesia

Kelas VIII, Semester 2 Standar Kompetensi

Kompetensi Dasar

4. Memahami pelaksanaan demokrasi dalam berbagai aspek kehidupan

4.1 Menjelaskan hakikat demokrasi 4.2 Menjelaskan pentingnya kehidupan demokratis dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara 4.3 Menunjukkan sikap positif terhadap pelaksanaan demokrasi dalam berbagai kehidupan

5. Memahami kedaulatan rakyat dalam sistem pemerintahan di Indonesia

5.1 Menjelaskan makna kedaulatan rakyat 5.2 Mendeskripsikan sistem pemerintahan Indonesia dan peran lembaga negara sebagai pelaksana kedaulatan rakyat 5.3 Menunjukkan sikap positif terhadap kedaulatan rakyat dan sistem pemerintahan Indonesia

Kelas IX, Semester 1 Standar Kompetensi

1. Menampilkan partisipasi dalam usaha pembelaan

Kompetensi Dasar

1.1 Menjelaskan pentingnya usaha pembelaan negara

commit to user


digilib.uns.ac.id

74

negara

2. Memahami pelaksanaan otonomi daerah

1.2 Mengidentifikasi bentuk-bentuk usaha pembelaan negara 1.3 Menampilkan peran serta dalam usaha pembelaan negara

2.1 Mendeskripsikan pengertian otonomi daerah 2.2 Menjelaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik di daerah

Kelas IX, Semester 2 Standar Kompetensi

Kompetensi Dasar

3. Memahami dampak globalisasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

3.1 Menjelaskan pengertian dan pentingnya globalisasi bagi Indonesia 3.2 Mendeskripsikan politik luar negeri dalam hubungan internasional di era global 3.3 Mendeskripsikan dampak globalisasi terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara 3.4 Menentukan sikap terhadap dampak globalisasi

4. Menampilkan prestasi diri sesuai kemampuan demi keunggulan bangsa

4.1 Menjelaskan pentingnya prestasi diri bagi keunggulan bangsa 4.2 Mengenal potensi diri untuk berprestasi sesuai kemampuan 4.3 Menampilkan peran serta dalam berbagai aktivitas untuk mewujudkan prestasi diri sesuai kemampuan demi keunggulan bangsa

e. Arah Pengembangan Standar kompetensi dan kompetensi dasar menjadi arah dan landasan untuk mengembangkan materi pokok, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian. Dalam merancang kegiatan pembelajaran dan penilaian perlu memperhatikan Standar Proses dan Standar Penilaian.

commit to user


digilib.uns.ac.id

75

6. Data SMP di Surakarta

Sampai dengan tahun 2010 jumlah SMP negeri di Solo mencapai 27 SMP Negeri dan tiga puluhan SMP Swasta yang tersebar di kota Solo. Berikut ini Daftar SMP di Surakarta antara lain : Tabel 7. Daftar SMP di Surakarta

ALAMAT

NAMA SEKOLAH

SMP NEGERI 1 SURAKARTA

Jl. MT. Haryono No. 4


Jl. Apel No. 3 Jajar


Jl. Kartini 18


Jl. DI Panjaitan 14


Jl. Diponegoro No. 45


Jl. Kapten Mulyadi 259


Jl. Mr. Sartono 34


Jl. HOS Cokroaminoto No. 51


Jl. Sekar Jagad 1

SMP NEGERI 10 SURAKARTA Jl. Kartini 12

SMP NEGERI 11 SURAKARTA Jl. Sungai Kapuas 30

SMP NEGERI 12 SURAKARTA Jl. A. Yani 370

SMP NEGERI 13 SURAKARTA Jl. Jend. Urip Sumoharjo 49

SMP NEGERI 14 SURAKARTA Jl. Prof. WZ. Yohanes 54

SMP NEGERI 15 SURAKARTA Purwanegaran 60

SMP NEGERI 16 SURAKARTA Jl. Ko. Sutarto 188

SMP NEGERI 17 SURAKARTA Tempurejo Sumber

SMP NEGERI 18 SURAKARTA Jl. Tembus Kadipiro

SMP NEGERI 19 SURAKARTA Jl. Brondongan Serengan

SMP NEGERI 20 SURAKARTA Jl. Surya 155

SMP NEGERI 21 SURAKARTA Jl. Karengan 27 B

SMP NEGERI 22 SURAKARTA Jl. Makam Bergolo

SMP NEGERI 23 SURAKARTA Jl. Kap. Adimumarmo Banyuanyar

SMP NEGERI 24 SURAKARTA Jl. Dr. Muwardi No. 36

SMP NEGERI 25 SURAKARTA Jl. Dr. Muwardi No. 36

SMP NEGERI 26 SURAKARTA Jl. Joyonegaran 2

commit to user


digilib.uns.ac.id

76

SMP NEGERI 27 SURAKARTA Jl. Arifin No. 17

SMP AL IRSYAD SURAKARTA

Jl. Kapten Mulyadi 117

SMP AL ISLAM 1 SURAKARTA

Jl. Mr. Muh. Yamin 125

SMP AL MUAYAD SURAKARTA

Jl. KH. Samanhudi 64

SMP BATIK SURAKARTA

Jl. Slamet Riyadi 447

SMP ISLAM DIPONEGORO SURAKARTA

Jl. Kapten Mulyadi 221 D

SMP KANISIUS 1 SURAKARTA

Jl. Sugiyopranoto 7

SMP KANISIUS 2 SURAKARTA

Jl. Honngowongso 7

SMP KASATRIYAN 1 SURAKARTA

Jl. Kamendungan 2

SMP KRISTEN 1 SURAKARTA Jl. Abdul Rachman Saleh 1

SMP KRISTEN 2 SURAKARTA Jl. Abdul Racman Saleh 78

SMP KRISTEN 3 Jl. Mongonsidi 37 MARGOYUDAN SURAKARTA

SMP KRISTEN 4 MONGINSIDI Jl. A. yani No. 2 SURAKARTA

SMP KRISTEN 5 SURAKARTA Jl. Veteran 120

SMP MARSUDIRINI SURAKARTA

Jl. Alor 20

SMP MIS SURAKARTA

Jl. RE Martadinata 293

SMP MUH 1 SURAKARTA

Jl. Flores 1

SMP MUH 2 SURAKARTA

Jl. Kerinci 15 Sekip Rt 04/23

SMP MUH 4 SURAKARTA

Jl. Tempurejo Rt. 05/II

SMP MUH 5 SURAKARTA

Jl. Slamet Riyadi 443

SMP MUH 6 SURAKARTA

Jl. Pangeran Wijil II No. 1

SMP MUH 7 SURAKARTA

Jl. Tentara Pelajar 1

SMP MUH 8 SURAKARTA

Jl. Sri Kuncoro 12

SMP MUH 10 SURAKARTA

Jl. Srikoyo 3

SMP MURNI 1 SURAKARTA

Jl. Dr. Wahidin 33 Laweyan

SMP TA`MIRUL ISLAM

Jl. DR. Wahidin 5

commit to user


digilib.uns.ac.id

77

SMP WARGA SURAKARTA

Jl. Mongonsidi 15

SMP WIDYA BHAKTI SURAKARTA

Jl. Tanjung 75 Karang asem

SMP WIDYA WACANA 1 SURAKARTA

Jl. Lumban Tobing 12

SMP WIDYA WACANA 2 SURAKARTA

Jl. Veteran 174 - 178

SMP DHARMA PANCASILA SURAKARTA

Jl. Tangkuban Perahu 45

SMP PURNAMA 2 SURAKARTA

Jl. Ahmad Yani Sumber

MTSN II SURAKARTA

Suronalan Pajang

SMP PL BINTANG LAUT Jl . Slamet Riyadi Sumber : Data Primer dari Dinas Pendidikan Kota Surakarta

7. Alat- Alat Pelajaran yang Tersedia di SMP Surakarta

Secara umum alat-alat pelajaran yang tersedia pada tiap-tiap kelas adalah sbb: a. Papan tulis b. Meja Guru c. Meja Murid d. Kursi e. Penghapus f. Penggaris g. Alat Kebersihan Kelas, seperti sapu, sulak, tempat sampah, dll. Selain alat-alat tersebut diatas, kegiatan belajar mengajar juga di dukung dengan adanya sarana dan prasarana yang lain antara lain: a. Gedung Perpustakaan b. Lapangan Olah Raga c. Masjid d. UKS (Unit Kesehatan Sekolah e. Ruang BP f. Kamar Kecil (WC)

commit to user


digilib.uns.ac.id

78

8. Daftar Guru PKn SMP di Surakarta

Berikut ini contoh daftar Guru PKn di SMP Surakarta antara lain : Tabel 8. Contoh Daftar Guru SMP di Surakarta

No

Nama

NIP

Alamat

Sekolah

Sekolah 1

Ruliana K,

131277577

SPd

2

Hj. Sumarni,

132117545

S.Pd

Telp/ Hp.

Rumah 717476

SMP N 1

Jl. MT

Jl.Singosari

Surakarta

Haryono 4

Utara I/ 27

Ska

Ska

SMP N 1

Jl. MT

Jl.Srigunting

712581/

Surakarta

Haryono 4

IA Kerten

08121500056

Ska

3

Didik

-

Yuwono,

SMP N 1

Jl. MT

Gebang RT

856027/

Surakarta

Haryono 4

02 RW

08179454736

Ska

XVII

SMP N 2

Jl. Apel 3

Jl. Sri

735849/

Surakarta

Surakarta

Salendro

085647046003

S.Pd

4

Nunuk S.S,

130890621

S.Pd

No.9 Ska

5

Helmiyah

500113552

Rofiah,S.Pd

SMP N 2

Jl. Apel 3

Pleret

716639/

Surakarta

Surakarta

Selatan II/2

08882723643

Banyuanyar

9. Perpustakaan di SMP Surakarta

a. Secara Umum Tata Tertib Perpustakaan di SMP Surakarta 1) Setiap meminjam harus terlebih dahulu menjadi anggota perpustakaan. 2) Anggota perpustakaan adalah guru atau karyawan atau siswa 3) Setiap anggota harus memiliki kartu anggota perpustakaan. 4) Setiap peminjam tidak boleh diwakilkan dan harus menunjukkan kartu anggota perpustakaan. 5) Setiap peminjam hanya diperkenankan pinjam max 2 buku dalam satu minggu (khusus buku fiksi atau buku nonfiksi, tidak berlaku untuk buku paket). 6) Setiap peminjam yang berkunjung diharuskan berpakaian rapi dan sopan (berseragam sekolah ).

commit to user


digilib.uns.ac.id

79

7) Setiap peminjam harus tenggang rasa dan harus menciptakan suasana aman, damai, tentram, damai, serta harmonis di ruang perpustakaan. 8) Cintailah buku dan ruangan fasilitas yang ada di ruang perpustakaan. 9) Keterlambatan peminjaman buku dikenakan sanksi denda. b. Program Perpustakaan yang dikembangakan di SMP Surakarta 1) Program katalog 2) Peminjaman buku 3) Penambahan buku c. Pelayanan Perpustakaan yang dikembangkan di SMP Surakarta 1) Sistem peminjaman buku 2) Siswa menggunakan kartu peminjaman buku 3) Peminjaman max 2 buku 4) Batas peminjaman satu pekan 5) Apabila terlambat dikenakan denda d. Sarana Dan Prasarana Perpustakaan yang ada di SMP Surakarta 1) Kipas angin 2) Meja kursi 3) Grafik peminjaman 4) Papan keadaan koleksi buku 5) Lampu 6) Radio 7) Air minum 8) Telepon 9) Globe 10) Buku Papan 11) Papan data personel buku e. Partisipasi Guru dan Siswa dalam pengembangan Perpustakaan di SMP Surakarta Guru mempunyai partisipasi yang besar. Adapun partisipasi guru dalam memanfaatkan perpustakaan : 1) Menggunakan buku paket/buku pegangan guru untuk mengajar

commit to user


digilib.uns.ac.id

80

2) Menganjurkan siswa untuk aktif di perpustakaan dengan memberikan tugas pada siswa Partisipasi siswa dalam memanfaatkan perpustakaan dapat terwujud : 1) Aktif mengunjungi perpustakaan 2) Ikut serta menjaga ketertiban pada waktu peminjaman f. Perkembangan dan Hambatan 1) Perkembangan Perpustakaan di SMP Surakarta mengalami perkembangan dari tahun ke tahun walaupun jumlahnya relatif sedikit, terbukti dengan bertambahnya jumlah buku yang ada pada setiap Perpustakaan di SMP Negeri maupun Swasta. a) Pengunjung + 40 orang

b) Bacaan buku pelajaran, komik, fiksi, majalah c) Pengadaan buku dari sekolah. d) Terdapat kartu perpustakaan 2) Hambatan Buku yang tersedia terkadang tidak mencukupi dan bertambahnya hanya sedikit. Hal ini disebabkan karena terbatasnya dana untuk menambah buku dalam perpustakaan. Selain itu, minat baca siswa terhadap buku pelajaran sangat kecil. B. Deskripsi Permasalahan Penelitian Lembar Kerja Siswa (LKS) yang berisi ringkasan materi dan latihanlatihan soal bagi siswa merupakan sebuah alat pembelajaran yang digunakan oleh Guru dan Siswa dalam proses belajar mengajar di beberapa jenjang pendidikan. Jika diperhatikan untuk pendidikan taman kanak-kanak sudah menggunakan latihan-latihan yang dikemas dalam bentuk lembar kerja. Tingkat Sekolah Dasar (SD) juga mempergunakan latihan-latihan soal yang dikemas dalam bentuk LKS. Tingkat SMP dan SMA juga menggunakan LKS tersebut sebagai alat pembelajaran pula. LKS tersebut disusun berdasarkan masing-masing mata pelajaran. Penyusunan LKS didasarkan pada kurikulum yang dikembangkan

commit to user


digilib.uns.ac.id

81

secara nasional dan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan sekolah. LKS tersebut ada yang buatan dari Penerbit ada pula buatan dari kelompok guru yang tergabung dalam MGMP. Perkembangan yang ada sekarang hampir seluruh sekolah baik SD, SMP dan SMA mempergunakan LKS sebagai alat pembelajaran. Berdasarkan perkembangan tersebut maka perlu diperhatikan kualitas LKS yang digunakan oleh sekolah-sekolah demi menunjang pengembangan kompetensi siswa. Pembentukan kompentensi siswa merupakan tujuan utama didalam pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik. Pembentukan kompetensi diperlukan sebuah alat pembelajaran yang tepat pula. Untuk itu penggunaan LKS oleh sekolah-sekolah di beberapa jenjang pendidikan harus diperhatikan kualitas subtansi baik dari ringkasan materi dan latihan-latihan soal yang akan diberikan kepada siswa. Untuk mengetahui kualitas subtansi yang ada di dalam LKS maka pendidik perlu melakukan analisis dan evaluasi terhadap setiap LKS yang akan digunakan. Praktek yang ada ternyata masih banyak pendidik yang kurang memperhatikan terhadap hal itu. LKS yang digunakan dirasa sudah cocok untuk digunakan sebagai salah satu alat dalam pembentukan kompetensi siswa. Perkembangan tersebut perlu disikapi dengan melakukan sebuah tindakan sebagai langkah dalam memperbaiki berbagai kekurangan-kekuarangan yang ada dalam penggunaan LKS di setiap sekolah sebagai salah satu alat pembelajaran. Untuk itu peneliti melakukan sebuah analisis dan evaluasi terhadap LKS yang digunakan SMP Kelas IX di Kota Surakarta untuk semester ganjil. LKS yang digunakan di kota Surakarta sebagian besar menggunakan LKS buatan MGMP yang diberi nama “Modul Pendidikan Kewarganegaraan”, sebagian kecil menggunakan LKS lain, yaitu “Fokus Pendidikan Kewarganegaraan dan Star Pijar”. Penelitian ini akan menganalisis LKS dari Modul Pendidikan Kewarganegaraan dan Fokus Pendidikan Kewarganegaraan”.

commit to user


digilib.uns.ac.id

82

1. Relevansi, Konsistensi, dan Kecukupan Materi LKS Pendidikan

Kewarganegaraan Kelas IX Semester Ganjil di SMP Surakarta

Lembar Kerja Siswa Pendidikan Kewarganegaraan kelas IX semester ganjil di SMP Surakarta dari hasil data yang diperoleh peneliti dapat diketahui bahwa penggunaan LKS di SMP Surakarta baik di sekolah negeri maupun swasta ternyata bervariasi. Data menunjukkan ada sekolah yang menggunakan LKS buatan MGMP dan ada yang tidak. Akan tetapi mayoritas masih di dominasi menggunakan LKS buatan dari MGMP. Berikut ini data penggunaan LKS di SMP Surakarta : Tabel 9. Penggunaan LKS di SMP Surakarta LKS BUKAN MGMP LKS MGMP (Fokus Pendidikan (Modul Pendidikan Kewarganegaraan Kewarganegaraan) dan Star Pijar)

57 SMP

2 SMP

TIDAK MENGGUNAKAN LKS

1 SMP

Sumber Data : MGMP PKn SMP Kota Surakarta (Tahun 2010) Data tersebut sebagai dasar bagi peneliti untuk melakukan sebuah analisis terhadap LKS PKn kelas IX semester ganjil di Kota Surakarta. Hasil wawancara yang telah peneliti lakukan kepada Ketua MGMP PKn tanggal 14 Agustus 2010 dikemukakan bahwa LKS merupakan sebuah bahan ajar penunjang pembelajaran yang selalu digunakan oleh para guru untuk memberikan latihan-latihan soal kepada siswa. Hal tersebut dikatakan demikian, sebab selain LKS guru menggunakan buku ajar dari BSE dan atau penerbit sebagai bahan untuk pembelajaran. LKS sebagai bahan yang praktis untuk mendorong pembentukan kompetensi siswa karena lebih banyak soal-soal latihan untuk mengukur kemampuan siswa. Hasil wawancara lain dengan beberapa Guru PKn tanggal 14 Agustus 2010 menunjukkan bahwa LKS berisi soal latihan-latihan tersebut sering dimunculkan dalam ujian semester. Hasil dari wawancara tersebut digunakan peneliti sebagai dasar untuk menganalisis subtansi yang ada di LKS PKn Kelas IX semester ganjil. Kajian subtansi terhadap LKS tersebut merupakan hal penting bagi para guru PKn yang

commit to user


digilib.uns.ac.id

83

selalu menggunakan LKS sebagai bahan pembelajaran bagi siswanya. Berdasarkan data penggunaan LKS yang ada maka peneliti memfokuskan untuk menganalisis terhadap LKS Kelas IX semester ganjil buatan MGMP dan buatan diluar MGMP. Untuk menuju analisis materi maupun evaluasi dalam LKS maka peneliti terlebih dahulu melakukan analisis Standar Kompetensi Lulusan (SKL),Standar Kompetensi (SK), Kompetensi Dasar (KD), dan Indikator untuk mata pelajaran PKn bagi siswa SMP yang ada dalam KTSP . Analisis terhadap SKL, SK, KD, dan Indikator dilakukan karena akan berhubungan dengan analisis yang akan peneliti lakukan terhadap pengembangan materi dan evaluasi dalam LKS. Analisis SKL degan SK dan KD disesuaikan dengan kebutuhan penelitian, sehingga analisis ini hanya pada kelas IX semester ganjil. Analisis tersebut sebagai berikut : Tabel 10. Analisis SKL, SK, KD Standar Standar Kompetensi Kompetensi Lulusan Tidak ada 1. Menampilkan SKL yang partisipasi mengarah dalam usaha pada pembelaan pembelaan negara negara

Kompetensi Dasar

Indikator

1. Menguraikan 1.1 Menjelaskan pengertian pentingnya usaha pembelaan pembelaan negara negara 2. Menguraikan landasan hukum pembelaan negara 3. Menjelaskan hak – hak dan kewajibankewajiban warga negara 4. Menjelaskan arti penting pembelaan negara. 1.2 Mengidentifikasi bentuk-bentuk usaha pembelaan negara

commit to user

1. Menunjukkan bentuk-bentuk dalam usaha pembelaan negara


digilib.uns.ac.id

84

1. Memberikan contoh peran serta warga negara dalam usaha pembelaan negara 2. Berpartisipasi langsung dalam kegiatan bela negara di lingkungannya 1. Menguraikan 2.1 Mendeskripsikan pengertian pengertian otonomi daerah otonomi daerah 2. Menjelaskan Prinsip-prinsip dan asas pelaksanaan otonomi daerah 2.2 Menjelaskan 1. Menjelaskan pentingnya partisipasi partisipasi masyarakat masyarakat dalam dalam perumusan perumusan kebijakan publik kebijakan di daerah publik di daerah 2. Menganalisis konsekuensi tidak aktifnya masyarakat dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik di daerah

1.3 Menampilkan peran serta dalam usaha pembelaan negara

6. Menjelas 2. Memahami kan pelaksanaan makna otonomi otonomi daerah daerah, dan hubungan antara pemerinta han pusat dan daerah

Bedasarkan hasil analisis yang ada ditunjukkan untuk standar kompetensi lulusan tentang pembelaan negara ternyata tidak ada, sehingga hanya ada SK, KD dan Indikator. Ini berpengaruh terhadap pengembangan SK, KD, Indikator sebab tidak ada acuan standar kelulusan bagi peserta didik untuk pembahasan

commit to user


digilib.uns.ac.id

85

pembelaan negara. Sedangkan standar kompetensi lulusan tentang otonomi daerah ditunjukkan peserta didik memiliki kompetensi lulusan yaitu menjelaskan makna otonomi daerah, dan hubungan antara pemerintahan pusat dan daerah, tetapi di dalam pengembangan KD tidak ada yang menunjukkan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah sehingga di dalam indikatornya juga tidak muncul. a. Hasil Analisis Materi oleh Peneliti

Analisis materi ini dilakukan oleh peneliti berdasarkan pada prinsipprinsip pengembangan bahan ajar dari Depdiknas (2006) dan indikator-indikator pengembangan bahan ajar dalam instumen penilaian modul dari BSNP (2010). Analisis tersebut dilakukan dengan tidak lepas melihat hasil dari analisis SKL, SK, KD, dan Indikator yang sudah dilakukan sebelumnya. Berikut ini hasil analisis materi terhadap LKS PKn kelas IX semester ganjil buatan MGMP dan di luar MGMP: 1) Analisis Materi Modul PKn Kelas IX Semester Ganjil Buatan MGMP LKS PKn Kelas IX semester ganjil buatan MGMP disusun oleh beberapa guru PKn yang tergabung dalam MGMP tersebut. Penyusunan LKS dilakukan dalam bentuk Tim. Untuk LKS Kelas IX disusun oleh 9 guru PKn. Penyusunan tersebut dilakukan dengan pembagian tugas melalui kesepakatan 9 guru penyusun tersebut. Hasil LKS yang disusun tersebut di verifikasi oleh koordinator yang sekaligus menjadi sekretaris. Setelah di verifikasi naskah tersebut di cetak dan disebarkan ke seluruh sekolah SMP yang mau menggunakannya. Berdasarkan sekilas penyusunan LKS tersebut maka peneliti melihat hasil dan melakukan analisa LKS PKn buatan MGMP yang sudah digunakan oleh SMP di Surakarta tersebut. Peneliti menganalisa materi dengan mendasarkan pada prinsip relevansi, konsistensi dan kecukupan. Hasli analisisnya sebagai berikut : a) Analisis Materi berdasarkan Prinsip Relevansi Relevansi mempunyai makna yaitu kesesuaian antara materi pokok dengan kompetensi dasar yang ingin dicapai. (Mimin Haryati, 2007: 9). Prinsip relevansi artinya keterkaitan. Materi pembelajaran hendaknya relevan atau ada kaitan atau ada hubungannya dengan pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar. Sebagai misal, jika kompetensi yang diharapkan dikuasai

commit to user


digilib.uns.ac.id

86

siswa berupa menghafal fakta, maka materi pembelajaran yang diajarkan harus berupa fakta atau bahan hafalan. (Depdiknas, 2006 : 6). Adapun indikator-indikator dari prinsip relevansi dalam pengembangan bahan ajar yaitu sebagai berikut : (1) Materi terkait dengan Indikator, KD, dan SK (2) Subtansi materi mencerminkan jabaran dari SK dan KD (3) Materi sesuai dengan pencapaian kompetensi yang ada pada SK dan KD LKS PKn kelas IX semester ganjil ada dua ringkasan materi pokok yang dibelajarkan kepada siswa yaitu Usaha Pembelaan Negara dan Pelaksanaan Otonomi Daerah. Kesesuaian tersebut dapat kita perhatikan dengan kompetensi dasar yang menjadi acuan bagi para guru dalam kurikulum KTSP. Analisis tersebut sebagai berikut : Tabel 11. Materi Usaha Pembelaan Negara KD 1.1 Kompetensi Dasar

Materi Pembelajaran

Indikator

dalam LKS

Kompetensi Dasar 1. 1 1. Menguraikan

(1) Pengertian

menjelaskan pentingnya

pengertian

Perlindungan

usaha

pembelaan negara

terhadap Negara

negara

pembelaan

2. Menguraikan landasan

(2) Persyaratan hukum

Berdirinya

pembelaan negara

negara

3. Menjelaskan hak –

(3) Landasan

Suatu

Hukum

hak dan kewajiban-

perlindungan

kewajiban

terhadap negara

warga

negara 4. Menjelaskan

(4) Hak dan Kewajiban arti

bagi warga negara

penting pembelaan negara.

Analisis dari tabel di atas : 1) Materi pembelajaran yang disajikan dalam kompetensi ini ternyata istilah yang digunakan tidak konsisten dengan

commit to user


digilib.uns.ac.id

87

kompetensi dasar yang ada yaitu penggunaan istilah perlindungan negara tidak sesuai dengan kompetensi dasar, dalam kompetensi dasar menggunakan istilah pembelaan negara. Untuk itu materi pembelajaran yang berupa perlindungan negara tidak relevan digunakan karena tidak mengarah kepada pencapaian indikator dan kompetensi dasar tentang pembelaan negara 2) Materi pembelajaran belum relevan dalam urutannya dengan indikatornya, hal ini ditunjukkan dari keterkaitan materi pembelajaran ke 1, 2, 3, dan 4 dengan indikator 1, 2, 3, dan 4. 3) Materi pembelajaran LKS yang diberikan dalam ringkasan materi belum relevan dengan pencapaian indikator dan KD yang diinginkan, hal ini ditunjukkan dari materi pembelajaran yang tidak relevan dengan indikator sehingga berpengaruh terhadap relevansi materi dengan KD. 4) Kesimpulan : Untuk mengarah dan membentuk relevansi secara sepenuhnya dalam ringkasan materi KD 1.1 dalam LKS tersebut, maka materi pembelajaran yang disajikan setidaknya

memuat : pengertian pembelaan

negara, landasan hukum tentang pembelaan negara, hak dan kewajiban warga negara dalam pembelaan negara, arti penting pembelaan negara. Tabel 12. Materi Usaha Pembelaan Negara KD 1.2 Kompetensi Dasar

Indikator

Materi Pembelajaran dalam LKS

Kompetensi Dasar 1. 2 Menunjukkan

Mengidentifikasi bentuk-bentuk

bentuk

bentuk- (1) Perlindungan

dalam

usaha

usaha pembelaan negara

pembelaan negara

terhadap Bangsa dan Negara (2) Perlindungan Negara sebelum kemerdekaan (3) Perlindungan Negara sesudah kemerdekaan (4) Wujud Perlindungan terhadap bangsa dan negara

commit to user


digilib.uns.ac.id

88

Analisis dari tabel di atas : 1) Materi pembelajaran yang diberikan seharusnya tidak perlindungan negara tetapi pembelaan negara sehingga terjadi relevansi materi dengan kompetensi dasar. 2) Materi pembelajaran belum relevan dengan indikator yang ingin dicapai, karena indikator menginginkan menunjukkan bentuk-bentuk usaha pembelaan negara. 3) Materi pembelajaran LKS yang diberikan dalam ringkasan materi belum relevan dengan pencapaian indikator dan KD yang diinginkan, hal ini di tunjukkan dengan materi pembelajaran yang belum mengarah pada pencapaian indikator maupun KD. 4) Kesimpulan: untuk mengarah dan membentuk relevansi materi pembelajaran dalam KD 1.2, maka materi yang disajikan setidaknya memuat secara langsung bentuk usaha pembelaan negara yang dilakukan bangsa Indonesia sebelum maupun sesudah kemerdekaan sebagai identifikasi usaha pembelaan negara yang telah dilakukan bangsa Indonesia, kemudian diberikan pula macam-macam usaha pembelaan negara baik secara fisik maupun non fisik yang dapat dilakukan oleh warga negara. Tabel 13. Materi Usaha Pembelaan Negara KD 1.3 Kompetensi Dasar

Indikator


Kompetensi Dasar 1.3 1. Memberikan contoh (1) Bentuk

Menampilkan

peran

peran serta warga

serta

usaha

negara dalam usaha (2) Upaya

dalam

pembelaan negara

pembelaan negara 2. Berpartisipasi langsung

Ancaman

terhadap Negara

ancaman

menghadapi terhadap

negara dalam

kegiatan bela negara di lingkungannya

Analisis dari tabel di atas : 1) Materi pembelajaran belum menunjukkan keterkaitan terhadap indikator, hal ini di tunjukkan dengan materi ke 1 dan 2 tidak relevan dengan indikator ke 1 dan 2 . 2) Materi pembelajaran tidak relevan dengan kompetensi dasar yaitu menampikan peran serta dalam usaha

commit to user


digilib.uns.ac.id

89

pembelaan negara, karena materi mengarah kepada penjelasan kognitif yang berupa bentuk ancaman terhadap negara dan upaya menghadapi ancaman terhadap negara . 3) Materi pembelajaran belum dapat dijadikan sebagai tolak ukur mencapai indikator dan kompetensi dasar. 4) Kesimpulan : Untuk mengarah dan membentuk relevansi antara ringkasan materi dalam LKS dengan indikator dan KD maka materi pembelajaran yang disajikan untuk kompetensi dasar ini setidaknya memuat tentang contoh-contoh peran serta warga negara dalam upaya pembelaan negara dan bentuk partisipasi langsung yang dilakukan setiap individu dalam upaya pembelaan negara. Berdasarkan deskripsi diatas maka analisa tersebut dapat ditabulasi oleh peneliti dalam bentuk tabel. Berikut ini tabel analisis relevansi materi usaha pembelaan negara yaitu : Tabel 14. Analisis Relevansi Materi Usaha Pembelaan Negara Kompetensi Dasar (KD)


1.2 Mengidentifikasi bentuk-bentuk usaha pembelaan negara

Relevansi Materi dengan KD • Materi yang diberikan belum relevan dengan indikator dan kompetensi dasar • Masih ada materi yang tidak mendukung pencapaian indikator sehingga berpengaruh terhadap ketercapaian kompetensi dasar • Materi yang diberikan belum relevan dengan

Kelebihan

Kekurangan

Materi yang • Istilah yang diberikan dipakai tidak berupaya sesuai dengan mengarah KD ke • Materi masih kompetensi ada yang dasar menggunakan referensi lama.

Materi berupaya mengarah kepada

commit to user

• Materi ada yang tidak mendukung KD


digilib.uns.ac.id

90

• Istilah bela negara disamakan dengan perlindungan negara Materi yang diberikan jauh berbeda dengan indikator dan KD

indikator dan kompetensi kompetensi dasar dasar

• Materi yang Materi berupaya diberikan belum relevan mengarah kepada dengan indikator dan kompetensi dasar kompetensi dasar • Materi tidak menunjukkan aspek afektif dan psikomotorik Jadi dari tabel di atas menunjukkan bahwa kompetensi dasar 1.1


Menjelaskan pentingnya usaha pembelaan negara, 1.2 Mengidentifikasi bentukbentuk usaha pembelaan negara, 1.3 Menampilkan peran serta dalam usaha pembelaan negara, ringkasan materinya masih belum relevan dengan indikator dan kompetensi dasar. Tabel 15. Materi Pelaksanaan Otonomi Daerah KD 2.1 Kompetensi Dasar

Indikator


Kompetensi Dasar 2.1 1. Menguraikan

Mendeskripsikan

pengertian otonomi

pengertian

daerah

daerah.

otonomi

(1) Pengertian Daerah (2) Kewenangan

2. Menjelaskan

Pemerintah Daerah

Prinsip-prinsip dan (3) Pembagian asas

Otonomi

pelaksanaan

otonomi daerah

Wilayah

Pemerintah Daerah (4) Sumber Pembiayaan Pemerintah Daerah

Analisis dari tabel di atas : 1) Materi pembelajaran yang diberikan sudah memberikan penjelasan otonomi daerah dengan mendasarkan peraturan yang

commit to user


digilib.uns.ac.id

91

terbaru akan tetapi untuk materi pembelajaran ke 3 dan 4 belum mengarah kepada keterkaitan indikator yang ke 2. 2) Materi tentang otonomi daerah belum memberikan penjelasan prinsip dan asas otonomi daerah sebagai tindak lanjut pengembangan indikator yang ke-2. 3) Materi pembelajaran sebagian sudah mengarah kepada kesesuaian indikator dan kompetensi dasar, hal ini di tunjukkan dengan materi yang cocok dengan indikator dan KD 4) Kesimpulan: untuk ringkasan materi LKS yang dikembangkan pada kompetensi dasar 2.1 ini ditambahkan materi tentang prinsip dan asas otonomi daerah, serta menghilangkan materi-materi pembelajaran yang kurang sesuai dengan indikator dan kompetensi dasar, untuk itu setidaknya materi pembelajaran dalam KD 2.1 ini berisi tentang uraian pengertian otonomi daerah dan penjelasan prinsip-prinsip dan asas-asas dalam otonomi daerah. Tabel 16. Materi Pelaksanaan Otonomi Daerah KD 2.2 Kompetensi Dasar

Indikator


Kompetensi Dasar 2.2 1. Menjelaskan

(1) Pengertian

partisipasi

Menjelaskan pentingnya

partisipasi

masyarakat

masyarakat

dalam

perumusan

perumusan

kebijakan

publik di daerah.

Kebijakan Publik dalam

Kebijakan Publik

kebijakan publik di daerah

konsekuensi

tidak

perumusan pelaksanaan


commit to user

dalam

penyusunan Perda

aktifnya masyarakat

dan

(3) Peran serta warga negara

2. Menganalisis

dalam

(2) Perumusan


digilib.uns.ac.id

92

Analisis dari tabel di atas : 1) Materi pembelajaran yang diberikan untuk kompetensi dasar ini sudah berusaha memberikan bekal kepada siswa untuk mampu menjelaskan tentang peran serta dalam partisipasi kebijakan publik didaerah, 2) Materi memberikan penjelasan proses perumusan kebijkan publik tetapi contoh yang diberikan masih dalam proses perumusan kebijakan publik di tingkat pusat, 3) Materi peran serta warga negara dalam penyusunan perda tidak sesuai, materi yang diberikan tentang menyampikan aspirasi terhadap keputusan nasional. 4) Materi pembelajaran belum mengarah pada keterkaitan dengan indikator dan KD, hal ini ditunjukkan dengan indikator ke-1 di uraiakan dalam materi ke- 3 sedangkan indikator yang ke-2 belum diuraikan dalam materi pembelajaran. 5) Kesimpulan : untuk mengarah dan membentuk relevansi antara materi pembelajaran, indikator dan kompetensi dasar maka materi yang diberikan pada kompetensi ini setidaknya memuat pengertian kebijakan publik dan proses perumusan kebijakan publik khususnya yang ada didaerah, diberikan contoh konkrit proses perumusan kebijakan publik yang ada di daerah, selain itu ditunjukkan pula peran serta yang dapat dilakukan warga negara dalam penyusunan perda secara nyata. Tabel 17. Analisis Relevansi Materi Pelaksanaan Otonomi Daerah Kompetensi Dasar

2.1 Mendeskripsikan pengertian otonomi daerah

2.2 Menjelaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik

Relevansi Materi dengan KD • Materi yang diberikan belum relevan dengan indikator dan kompetensi dasar • Materi belum ada penjelasan prinsip dan asas otonomi daearah seperti dalam indikator • Materi belum relevan dengan indikator dan kompetensi dasar • Materi yang diberikan tidak

commit to user

Kelebihan

Kekurangan

Materi yang disajikan berusaha mengarah kepada indikator dan kompetensi dasar

Materi perlu menyampaik an peraturanperaturan terbaru

Materi • Isi Materi berusaha belum mengarah mencermin kepada kan kompetensi penguasaan dasar untuk kompetensi


digilib.uns.ac.id

93

di daerah

memberikan pokok-pokok dasar secara daya dukung subnya. keseluruhan pencapaian • Materi kompetensi siswa belum yang diharapkan memberika dalam n contoh kompetensi dasar konkrit perumusan perda • Materi belum meunjukka n peran serat warga negara dalam pembuatan perda di daerah

Jadi dari tabel di atas menunjukkan bahwa kompetensi dasar 2.1 Mendeskripsikan pengertian otonomi daerah dan kompetensi dasar 2.2 Menjelaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik di daerah, ringkasan materinya masih kurang keterkaitan antara materi pokok dengan indikator dan kompetensi dasar yang ingin dicapai. b) Analisis Materi berdasarkan prinsip Konsistensi Prinsip konsistensi merupakan adanya keajegan antara materi pokok dengan kompetensi dasar dan standar kompetensi.(Mimin Haryati, 2007 : 9). Prinsip ini dapat dimaknai bahwa materi harus reliable/ajeg dengan kompetensi dasar dan standar kompetensinya. Prinsip konsistensi artinya keajegan. Jika kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa empat macam, maka bahan ajar yang harus diajarkan juga harus meliputi empat macam. Misalnya kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa adalah pengoperasian bilangan yang meliputi penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, maka materi yang diajarkan juga harus meliputi teknik penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. (Depdiknas, 2006 : 6) Adapun indikator-indikator dari prinsip konsistensi dalam pengembangan bahan ajar antara lain :

commit to user


digilib.uns.ac.id

94

(1) Materi yang disajikan memiliki keajegan dan kelogisan dengan SK dan KD (2) Materi menyajikan kebenaran dan ketepatan baik dalam istilah, konsep, maupun ilustrasi sesuai dengan yang diinginkan SK dan KD (3) Materi konsisten dengan keilmuan yang dikembangkan

Analisis yang peneliti lakukan dengan mencermati materi yang disajikan dalam LKS PKn kelas IX semester ganjil buatan MGMP PKn ternyata muncul beberapa hal ketidak konsistenan antara KD dengan materi pokok antara lain : penggunaan istilah pembelaan negara dalam SK dan KD akan tetapi dalam materi menggunakan istilah perlindungan negara. Penggunaan istilah yang berbeda tersebut akan menimbulkan penjelasan konsep yang berbeda sehingga isi materi akan menjadi berbeda tidak seperti yang diinginkan SK dan KD; isi materi yang diberikan muncul ketidak konsistenan khsusunya contoh dalam perumusan kebijakan publik didaerah seperti yang diinginkan oleh KD tetapi yang dicontohkan dalam LKS tersebut contoh perumusan kebijakan publik di tingkat pusat; ketidakkonsistenan muncul juga pada materi dalam memberikan penjelasan peran serta warga negara dalam penyusunan perda dalam LKS memberikan penjelasan peran serta warga negara dalam pengambilan keputusan nasional. Berikut analisa materi LKS PKn kelas IX semester ganjil buatan MGMP PKn berdasarkan prinsip konsistensi dalam bentuk tabel : Tabel 18. Analisis Konsistensi Materi Usaha Pembelaan Negara dan Pelaksanaan Otonomi Daerah Standar Kompetensi

Materi Pembelajaran dalam LKS (1) Pengertian 1. Menampilkan 1.1 Menjelaskan Perlindungan partisipasi pentingnya terhadap Negara dalam usaha usaha (2) Persyaratan pembelaan pembelaan Berdirinya negara negara Suatu negara (3) Landasan Kompetensi Dasar

commit to user

Konsistensi Materi dengan KD • Materi pada kompetensi ini tidak konsisten dalam penggunaan istilah pembelaan


digilib.uns.ac.id

95

Hukum perlindungan terhadap negara (4) Hak dan Kewajiban bagi warga negara

1. Menampilkan 1.2Mengidentifi partisipasi kasi bentukdalam usaha bentuk usaha pembelaan pembelaan negara negara

(1) Perlindungan terhadap Bangsa dan Negara (2) Perlindungan Negara sebelum kemerdekaan (3) Perlindungan Negara sesudah kemerdekaan (4) Wujud Perlindungan terhadap bangsa dan negara

commit to user

negara. KD menggunakan istilah pembelaan negara tetapi dalam materi pembelajaran menggunakan istilah perlindungan negara • Penggunaan isitlah perlindungan negara menunjukkan subtansi materi pembelajaran tidak konsisten dengan KD sehingga konsep yang diberikan tidak tepat. • Materi masih menunjukkan tidak konsisten dalam penggunaan istilah pembelaan negara • Materi juga tidak kosisten dengan kompetensi dasar seharusnya mengidentifika si bentukbentuk usaha pembelaan negara akan tetapi masih menjelaskan konsep


digilib.uns.ac.id

96

1.Menampilkan partisipasi dalam usaha pembelaan negara

1.3Menampilka n peran serta dalam usaha pembelaan negara

(1) Bentuk Ancaman terhadap Negara (2) Upaya menghadapi ancaman terhadap negara

2. Memahami 2.1Mendeskripsi (1) Pengertian pelaksanaan kan Otonomi otonomi pengertian Daerah otonomi daerah daerah (2) Kewenangan

commit to user

pembelaan negara • Materi ini telah menunjukkan tidak konsisten dengan KD, hal tersebut ditunjukkan dalam KD mengarahkan untuk membentuk kemampuan psikomotorik siswa dalam menampilkan peran serta usaha pembelaan negara, tetapi dalam materi yang diberikan sama sekali tidak mengarah ke upaya pembelaan Negara, justru memberikan penjelasan kognitif tentang bentuk ancaman terhadap negara dan upaya menghadapi ancaman terhadap negara • Materi yang diberikan sudah mengarah kepada konsistensi materi tentang


digilib.uns.ac.id

97

Pemerintah Daerah (3) Pembagian Wilayah Pemerintah Daerah (4) Sumber Pembiayaan Pemerintah Daerah

2. Memahami 2.2 Menjelaskan pelaksanaan pentingnya otonomi partisipasi masyarakat daerah dalam perumusan kebijakan publik di daerah

otonomi daerah, tetapi ada sebagian yang tidak konsisten karena materi yang disampaikan ada yang tidak diinginkan dalam KD dan SK seperti pembagian wilayah pemerintah daerah dan sumber pembiayaan pemerintah daerah

(1) Pengertian • Materi yang Kebijakan diberikan Publik menunjukkan (2) Perumusan belum Kebijakan konsisten Publik dalam (3) Peran serta subtansi, hal warga negara ini ditunjukkan dalam belum adanya penyusunan materi yang Perda mengarah pada penjelasan pentingnya partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik di daerah • Contoh perumusan kebijakan publik yang disampaikan

commit to user


digilib.uns.ac.id

98

dalam materi pembelajaran bukan yang berada di tingkat daerah tetapi di tingkat pusat

Jadi dari tabel di atas menunjukkan bahwa kompetensi dasar 1.1 Menjelaskan pentingnya usaha pembelaan negara, 1.2 Mengidentifikasi bentukbentuk usaha pembelaan negara, 1.3 Menampilkan peran serta dalam usaha pembelaan negara, 2.1 Mendeskripsikan pengertian otonomi daerah dan 2.2 Menjelaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik di daerah, ringkasan materinya masih kurang adanya keajegan antara materi pokok dengan kompetensi dasar dan standar kompetensi. Hal ini ditunjukkan materi-materi yang sampaikan dalam ringkasan materi belum totalitas konsisten mengarah kepada pembentukan kompetensi menampilkan peran serta dalam usaha pembelaan negara dan kompetensi memahami pelaksanaan otonomi daerah. c) Analisis Materi berdasarkan prinsip Kecukupan Prinsip kecukupan merupakan adanya kecukupan materi ajar yang diberikan untuk mencapai kompetensi dasar yang telah ditentukan. (Mimin Haryati, 2007 : 9). Prinsip ini memberikan pemahaman bahwa materi yang diberikan seharusnya menunjukkan kecukupan dalam mencapai kompetensi dasar yang ditentukan sehingga materi ini tidak terlau singkat dan tidak terlalu panjang, jadi menunjukkan keterukuran yang tepat guna pencapaian kompetensi dasar. Prinsip kecukupan artinya materi yang diajarkan hendaknya cukup memadai dalam membantu siswa menguasai kompetensi dasar yang diajarkan. Materi tidak boleh terlalu sedikit, dan tidak boleh terlalu banyak. Jika terlalu sedikit akan kurang membantu mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar. Sebaliknya, jika terlalu banyak akan membuang-buang waktu dan tenaga yang tidak perlu untuk mempelajarinya.(Depdiknas, 2006 : 6)

commit to user


digilib.uns.ac.id

99

Adapun indikator-indikator prinsip kecukupan dalam pengembangan bahan ajar sebagai berikut : (1) Materi memadai dan menunjukkan keterukuran dalam penguasaan KD (2) Materi sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik (3) Materi menunjukkan keseimbangan sajian materi Analisa yang peneliti lakukan dalam Modul PKn kelas IX semester ganjil dengan tim penyusun dari MGMP menunjukkan bahwa ada beberapa materi yang kecukupannya kurang dan ada pula yang berlebih. Berikut ini hasil analisis yang peneliti lakukan dapat dilihat dalam bentuk tabel : Tabel 19. Analisis Kecukupan Materi Usaha Pembelaan Negara dan Pelaksanaan Otonomi Daerah Materi Pembelajaran dalam LKS (1) Pengertian 1.1 Menjelaskan Perlindungan terhadap pentingnya usaha Negara pembelaan (2) Persyaratan Berdirinya negara Suatu negara (3) Landasan Hukum perlindungan terhadap negara (4) Hak dan Kewajiban bagi warga negara (1) Perlindungan terhadap 1.2 Mengidentifikasi Bangsa dan Negara bentuk-bentuk (2) Perlindungan Negara usaha pembelaan sebelum kemerdekaan negara (3) Perlindungan Negara sesudah kemerdekaan (4) Wujud Perlindungan terhadap bangsa dan negara Kompetensi Dasar


(1) Bentuk Ancaman terhadap Negara (2) Upaya menghadapi ancaman terhadap negara

commit to user

Kecukupan Materi

Materi pembelajaran persyaratan berdirinya negara merupakan materi tidak diharapkan oleh kompetensi dasar, oleh karena itu dapat dilakukan pengurangan materi.

Materi pembelajaran yang ke 1, 2, dan 3 tidak mengarah pada kompetensi dasar sehingga materi tersebut dapat diperbaiki atau diganti dengan materi yang lebih mengarah kepada kompetensi dasar

Materi ini belum menunjukkan kecukapan yang mengarah kepada kompetensi menampilakn peran serta dalam usaha pembelaan negara


digilib.uns.ac.id

100

(1) Pengertian Otonomi Daerah (2) Kewenangan Pemerintah Daerah (3) Pembagian Wilayah Pemerintah Daerah (4) Sumber Pembiayaan Pemerintah Daerah (1) Pengertian Kebijakan 2.2 Menjelaskan Publik pentingnya (2) Perumusan partisipasi Kebijakan Publik masyarakat (3) Peran serta warga dalam perumusan negara dalam kebijakan publik penyusunan Perda di daerah


Materi pembelajaran ke 3 dan 4 tidak secara langsung mengarah kepada pembentukan komptensi dasar sehingga materi tersebut dapat dikurangi.

Materi belum memberikan penjelasan dan contoh partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik di daerah. Materi yang disajikan juga seolah-olah memenuhi prinsip kecukapan karena diberikan penjelasan dan contoh dalam perumusan kebijakan publik di pusat bukan di daerah padahal kompetensi yang diinginkan yaitu partisipasi dalam kebijakan publik di daerah.

Jadi dari tabel di atas menunjukkan bahwa untuk kompetensi dasar 1.1 Menjelaskan pentingnya usaha pembelaan negara, 1.2 Mengidentifikasi bentukbentuk usaha pembelaan negara, 1.3 Menampilkan peran serta dalam usaha pembelaan negara, 2.1 Mendeskripsikan pengertian otonomi daerah dan 2.2 Menjelaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik di daerah, ringkasan materinya masih kurang adanya kecukupan materi ajar yang diberikan untuk mencapai kompetensi dasar yang telah ditentukan. Hal ini ditunjukkan dengan kekurangan dan atau kelebihan materi yang ada di setiap KD. 2) Analisis Materi LKS Fokus PKn Kelas IX Semester Ganjil diluar Buatan MGMP Penggunaan LKS PKn di SMP Surakarta berdasarkan data yang kami dapat dari MGMP ternyata ada 2 sekolah yang menggunakan buatan LKS penerbit lain. Untuk kepentingan penelitian, peneliti mengambil satu LKS yang digunakan

commit to user


digilib.uns.ac.id

101

oleh salah satu sekolah tersebut

kemudian peneliti analisa sebagai bahan

pembanding dengan LKS buatan MGMP yang mayoritas digunakan SMP di Surakarta. LKS tersebut yaitu LKS PKn kelas IX semester ganjil buatan penerbit CV. Sindunata. LKS dari penerbit ini bernama Fokus. Peneliti kemudian melakukan analisis terhadap ringkasan materi yang ada pada LKS Fokus PKn Kelas IX semester ganjil. Adapun hasil analisis yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut : a) Analisis Materi berdasarkan Prinsip Relevansi Prinsip relevansi mempunyai makna yaitu kesesuaian antara materi pokok dengan kompetensi dasar yang ingin dicapai. LKS Fokus PKn kelas IX semester ganjil memberikan dua ringkasan materi pokok yang dibelajarkan kepada siswa yaitu Usaha Pembelaan Negara dan Pelaksanaan Otonomi Daerah. Jika dibandingkan dengan LKS buatan MGMP, untuk LKS Fokus ini juga mengacu pada kurikulum KTSP akan tetapi ada perbedaan dalam pengembangan indikatornya sehingga nanti akan berpengaruh terhadap sajian materinya. Berikut ini analisis materi yang peneliti lakukan terhadap LKS Fokus PKn Kelas IX semester ganjil berdasarkan prinsip relevansi : Tabel 20. Materi Usaha Pembelaan Negara KD 1.1 LKS FOKUS Kompetensi Dasar

Materi Pembelajaran

Indikator

dalam LKS

Kompetensi Dasar 1. 1 1. Menguraikan

(1) Makna dan Konsep

menjelaskan pentingnya

pengertian

usaha

pembelaan negara

negara

pembelaan

Bela Negara

2. Menguraikan landasan

undangan hukum

pembelaan negara 3. Menjelaskan hak – hak dan kewajibankewajiban

warga

negara 4. Menjelaskan

(2) Peraturan Perundang-

commit to user

arti

Negara

Bela


digilib.uns.ac.id

102

penting pembelaan negara.

Analisis dar tabel di atas: 1) Materi pembelajaran yang disajikan dalam kompetensi ini ternyata juga masih belum sepenuhnya relevan, hal tersebut ditunjukkan dengan subtansi yang ada dalam makna dan konsep bela negara. 2) Materi yang ada dalam makna dan konsep bela negara

banyak

menjelaskan konsep negara sehingga konsep bela negara seharusnya dipahami oleh siswa sesuai dengan kompetensi yang diharapkan menjadi kurang 3) Materi ini juga belum memberikan bahasan tentang hak dan kewajiban warga negara dalam pembelaan negara, bahasan hak dan kewajiban warga negara dalam pembelaan negara tersebut akan mendorong kepada pembentukan kompetensi siwa seperti yang diginkan dalam kompetensi dasar. 4) Materi pokok pembelajaran yang diberikan dalam ringkasan materi tersebut seharusnya di spesifikasikan pada pembelaan negara bukan pada pembahasan negara dan perlu ditambah materi hak dan kewajiban warga negara dalam pembelaan negara. Tabel 21. Materi Usaha Pembelaan Negara KD 1.2 LKS FOKUS Kompetensi Dasar

Indikator


Kompetensi Dasar 1. 2 Menunjukkan bentuk- (1) Bentuk-Bentuk

Mengidentifikasi bentuk-bentuk

bentuk

dalam

usaha

usaha pembelaan negara

Usaha

Pembelaan

Negara

pembelaan negara

Analisis dari tabel di atas : 1) Materi pembelajaran yang diberikan ini sudah relevan akan tetapi belum sepenuhnya sehingga perlu ditambah beberapa ringkasan materi contoh bela negara 2) Materi yang perlu ditambahkan tersebut adalah contoh bela negara yang riil pada saat sebelum dan sesudah Indonesia merdeka sehingga dapat memberikan motivasi kepada siswa dalam mengidentifikasi

bentuk-bentuk

usaha

pembelaan

negara.

3)

Materi

pembelajaran dalam kompetensi ini sudah berusaha mengarah kepada prinsip

commit to user


digilib.uns.ac.id

103

relevansi walaupun masih diperlukan tambahan materi yang mendukung kepada tercapainya pembentukan kompetensi siswa seperti harapan yang ada dalam kompetensi dasar ini. Tabel 22. Materi Usaha Pembelaan Negara KD 1.3 LKS FOKUS Kompetensi Dasar

Indikator


Kompetensi Dasar 1.3 1. Memberikan contoh (1) Identifikasi terhadap

Menampilkan

peran

peran serta warga

Ancaman

serta

usaha

negara dalam usaha

Negara

dalam

pembelaan negara

pembelaan negara 2. Berpartisipasi langsung

(2) Peran

terhadap

serta

dalam

menghadapi ancaman dalam

terhadap negara

kegiatan bela negara di lingkungannya

Analisis dari tabel di atas : 1) Materi pembelajaran belum menunjukkan keterkaitan terhadap indikator, hal ini di tunjukkan dengan materi ke 1 dan 2 tidak relevan dengan indikator ke 1 dan 2 . 2) Materi pembelajaran belum dapat dijadikan sebagai tolak ukur mencapai indikator dan kompetensi dasar. 3) Materi pembelajaran perlu memberikan bentuk peran serta dalam upaya pembelaan negara diberbagai lingkungan kehidupan 4) Materi pembelajaran ini belum mengarah kepada prinsip relevansi walupun masih ada penambahan beberapa materi yang diperlukan. Berdasarkan deskripsi diatas maka analisa tersebut dapat ditabulasi oleh peneliti dalam bentuk table. Berikut ini tabel analisa materi usaha pembelaan negara untuk LKS Fokus Kelas IX semester ganjil. Tabel 23. Analisis Relevansi Materi Usaha Pembelaan Negara Kompetensi Dasar (KD) 1.1 Menjelaskan pentingnya usaha pembelaan

Relevansi Materi Kelebihan Kekurangan dengan KD • Materi yang Materi yang • Materi diberikan belum diberikan konsep berupaya sepenuhnya Negara lebih

commit to user


digilib.uns.ac.id

104

negara



relevan dengan kompetensi dasar • Masih ada materi yang tidak mendukung kompetensi dasar

mengarah ke kompetensi dasar

mendominas i daripada konsep bela negara • Materi perlu ditambah bahasan hak dan kewajiban warga negara dalam upaya bela Negara

• Materi yang diberikan sudah relevan tetapi perlu penambahan contoh riil tentang bentuk bela negara

Materi berupaya mengarah kepada kompetensi dasar

• Materi sudah mengarah kepada kompetensi dasar • Materi tersusun belum sepenuhnya relevan

Materi yang disajikan berupaya mengarah afektif dan psikomotorik siswa sesuai dengan KD

• Materi perlu ditambah bahasan tentang contoh bentuk bela negara sebelum dan sesudah kemerdekaan Masih perlu spesifikasi peran serta dalam upaya bela negara di setiap lingkungan kehidupan sehingga akan memperjelas siswa dalam menampilka n peran serta usaha bela negara

Jadi dari tabel di atas menunjukkan bahwa kompetensi dasar 1.1 Menjelaskan pentingnya usaha pembelaan negara, 1.2 Mengidentifikasi bentukbentuk usaha pembelaan negara, 1.3 Menampilkan peran serta dalam usaha

commit to user


digilib.uns.ac.id

105

pembelaan negara, ringkasan materinya masih belum relevan dengan indikator dan kompetensi dasar. Tabel 24. Materi Pelaksanaan Otonomi Daerah KD 2.1 LKS FOKUS Kompetensi Dasar

Indikator


Kompetensi Dasar 2.1 1. Menguraikan

(1) Pengertian Otonomi

Mendeskripsikan

pengertian otonomi

pengertian

daerah

otonomi

daerah.

Daerah (2) Dasar

2. Menjelaskan

Hukum

Otonomi Daerah

Prinsip-prinsip dan asas

pelaksanaan

otonomi daerah

Analisis dari tabel di atas : 1) Materi pembelajaran yang diberikan sudah memberikan penjelasan otonomi daerah dengan mendasarkan peraturan yang terbaru tetapi belum memberikan penjelasan tentang kewenangan, pembagian wilayah dan sumber pembiayaan pemerintah daerah sehingga materi yang diberikan belum mengarah kepada totalitas memberikan kemampuan siswa dalam mendeskripsikan pengertian otonomi daerah. 2) Materi ini setidaknya ditambah dengan penjelasan tentang kewenangan, pembagian wilayah dan sumber pembiayaan pemerintah daerah untuk membentuk kompetensi siswa seperti yang diinginkan dalam kompetensi dasar. Tabel 25. Materi Pelaksanaan Otonomi Daerah KD 2.2 LKS FOKUS Kompetensi Dasar

Indikator


Kompetensi Dasar 2.2 1. Menjelaskan

Menjelaskan

(1) Pelaksaan

partisipasi

pentingnya

partisipasi

masyarakat

masyarakat

dalam

perumusan

Otonomi Daerah dalam

commit to user

(2) Partispasi masyarakat dalam


digilib.uns.ac.id

106

perumusan

kebijakan

publik di daerah.

kebijakan publik di

Otonomi Daerah

daerah 2. Menganalisis konsekuensi

tidak

aktifnya masyarakat dalam dan

perumusan pelaksanaan


Analisis dari tabel di atas : 1) Materi pembelajaran yang diberikan untuk kompetensi dasar ini masih belum relevan dengan kompetensi dasar 2) Judul materi tidak konsisten dengan kompetensi dasarnya. 3) Subtansi materi yang disajikan sebenarnya sudah memuat tentang kebijakan publik

yang

dimasukkan dalam pokok materi partisipasi masyarakat dalam otonomi daerah. 4) Judul materi pokok sebaiknya disesuaiakan dengan kompetensi dasar yang ada 5) Materi yang diberikan pada kompetensi ini perlu ditambahkan pengertian kebijakan publik, proses perumusan kebijakan publik khususnya yang ada didaerah dengan contoh konkrit proses perumusan kebijakan publik yang ada di daerah, dan peran serta yang dapat dilakukan warga negara dalam penyusunan kebijakan publik di daerah yang dibuat berdiri sendiri sebagai bagian pokok materi dalam kompetensi dasar ini. Tabel 26. Analisis Relevansi Materi Pelaksanaan Otonomi Daerah Kompetensi Dasar


Relevansi Materi dengan KD • Materi belum menunjukan relevan dengan kompetensi dasar yang ada • Materi masih perlu ditambah karena belum menunjukkan

commit to user

Kelebihan

Kekurangan

Materi yang disajikan berupaya mengarah kepada kompetensi dasar

Materi yang perlu ditambahkan yaitu kewenangan, pembagian wilayah dan sumber pembiayaan


digilib.uns.ac.id

107

2.2 Menjelaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik di daerah

totalitas dalam pembentukan kompetensi siswa • Materi belum relevan dengan kompetensi dasar • Materi yang diberikan tidak memberikan daya dukung pencapaian kompetensi siswa yang diharapkan dalam kompetensi dasar

pemerintah daerah

Materi berusaha mengarah kepada kompetensi dasar

• Judul materi pokok perlu diganti karena tidak relevan dengan KD • Isi Materi pokok perlu ditambahka n kebijakan publik, proses perumusan kebijakan publik khususnya yang ada didaerah dengan contoh konkrit proses perumusan kebijakan publik yang ada di daerah, dan peran serta yang dapat dilakukan warga negara dalam penyusunan kebijakan publik di daerah

Jadi dari tabel di atas menunjukkan bahwa 2.1 Mendeskripsikan pengertian otonomi daerah dan 2.2 Menjelaskan pentingnya partisipasi

commit to user


digilib.uns.ac.id

108

masyarakat dalam perumusan kebijakan publik di daerah, ringkasan materinya masih kurang kesesuaian antara materi pokok dengan kompetensi dasar yang ingin dicapai. b) Analisis Materi berdasarkan prinsip Konsistensi Materi pembelajaran harus dikembangkan berdasarkan prinsip konsistensi. Prinsip konsistensi merupakan adanya keajegan antara materi pokok dengan kompetensi dasar dan standar kompetensi. Prinsip ini diartikan bahwa materi harus reliabel atau memiliki keajegan dengan kompetensi dasar dan standar kompetensinya. Hasil analisa materi yang disajikan dalam LKS Fokus PKn kelas IX semester ganjil ternyata masih ada beberap hal ketidak konsistenan antara KD dengan materi pokok antara lain : materi untuk kompetensi dasar Menjelaskan pentingnya usaha pembelaan negara ternyata materi yang disajikan tidak konsisten kepada pembahasan usaha pembelaan negara tetapi justru lebih dikonsentrasikan kepada konsep negara; Selain itu adanya judul materi pokok yang tidak konsisten dengan kompetensi dasarnya, hal ini dapat dilihat dalam materi pokok untuk kompetensi dasar Menjelaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik di daerah. Berikut analisa materi LKS Fokus PKn kelas IX semester ganjil berdasarkan prinsip konsistensi dalam bentuk tabel : Tabel 27. Analisis Konsistensi Materi Usaha Pembelaan Negara dan Pelaksanaan Otonomi Daerah Standar Kompetensi

Kompetensi Dasar

1. Menampilkan 1.1 Menjelaskan partisipasi pentingnya usaha dalam usaha pembelaan pembelaan negara negara

1. Menampilkan 1.2Mengidentifikasi partisipasi bentuk-bentuk dalam usaha usaha pembelaan

Materi Pembelajaran dalam LKS (1) Makna dan Konsep Bela Negara (2) Peraturan Perundangundangan Bela Negara (1) BentukBentuk Usaha

commit to user

Konsistensi Materi

• Materi pada kompetensi ini terjadi tidak konsisten konsep yang disajikan • Materi pembelajaran ini konsisten


digilib.uns.ac.id

109

pembelaan negara

Pembelaan Negara

dengan Kompetensi dasarnya (1) Identifikasi • Materi ini 1. Menampilkan 1.3 Menampilkan terhadap belum partisipasi peran serta Ancaman konsistensi dalam usaha dalam usaha terhadap dengan pembelaan pembelaan Negara kompetensi negara negara (2) Peran serta dasar, karena dalam yang menghadapi diinginkan ancaman adalah peran terhadap serta dalam negara usaha pembelaan negara bukan identifikasi ancaman terhadap negara (1) Pengertian • Materi yang 2. Memahami 2.1 Mendeskripsikan Otonomi diberikan pelaksanaan pengertian Daerah sudah otonomi otonomi daerah (2) Dasar menunjukkan daerah Hukum konsistensi Otonomi Daerah (1)Pelaksaan • Materi yang 2. Memahami 2.2 Menjelaskan Otonomi diberikan pelaksanaan pentingnya Daerah menunjukkan otonomi partisipasi (2) Partispasi tidak masyarakat daerah masyarakat konsisten dalam perumusan dalam konsepnya kebijakan publik Otonomi di daerah Daerah Jadi dari tabel di atas menunjukkan bahwa kompetensi dasar 1.1 negara

Menjelaskan pentingnya usaha pembelaan negara, 1.3 Menampilkan peran serta dalam usaha pembelaan negara, dan 2.2 Menjelaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik di daerah, ringkasan materinya masih kurang adanya keajegan antara materi pokok dengan kompetensi dasar dan standar kompetensi. c) Analisis Materi berdasarkan prinsip Kecukupan

commit to user


digilib.uns.ac.id

110

Materi pembelajaran juga harus dikembangkan berdasarkan pada prinsip adekuasi atau kecukupan. Prinsip kecukupan merupakan adanya kecukupan materi ajar yang diberikan untuk mencapai kompetensi dasar yang telah ditentukan. Prinsip ini memberikan pemahaman bahwa materi yang diberikan seharusnya menunjukkan kecukupan dalam mencapai kompetensi dasar yang ditentukan sehingga materi ini tidak terlau singkat dan tidak terlalu panjang. Materi sesuai dengan bobot dalam kompetensi dasar. Jadi materi yang berdasarkan prinsip kecukupan ini dapat menunjukkan keterukuran yang tepat guna pencapaian kompetensi dasar. Analisa yang peneliti lakukan dalam LKS Fokus PKn kelas IX semester ganjil menunjukkan bahwa ada beberapa materi yang kecukupannya kurang dan ada pula yang berlebih. Berikut ini hasil analisa yang peneliti lakukan dapat dilihat dalam bentuk tabel : Tabel 28. Analisis Kecukupan Materi Usaha Pembelaan Negara dan Pelaksanaan Otonomi Daerah Kompetensi Dasar



Materi Pembelajaran dalam LKS (1) Makna dan Konsep Bela Negara (2) Peraturan Perundangundangan Bela Negara

Kecukupan Materi

Materi yang disajikan dalam kompetensi ini jika dianalisa dari segi kecukupan perlu penyederhanaan dalam hal persyaratan konsep negara dan perlu penambahan dalam hal hak dn kewajiban warga negara dalam usaha pembelaan negara (1) Bentuk-Bentuk Materi dalam kompetensi Usaha Pembelaan ini belu memenuhi prinsip Negara kecukupan hal ini ditunjukkan dengan masih perlu tambahan materi dalam memberikan contoh bentuk bela negara sebelum dan sesudah kemerdekaan

commit to user


digilib.uns.ac.id

111

(1) Identifikasi 1.3 Menampilkan terhadap peran serta dalam Ancaman usaha pembelaan terhadap Negara negara (2) Peran serta dalam menghadapi ancaman terhadap negara

Materi dalam kompetensi ini berdasarkan analisa yang peneliti lakukan untuk materi perlu diperbaiki. Materi telah memberikan contoh-contoh peran serta warga negara dalam usaha pembelaan negara tetapi hanya perlu dispesifikasi dalam berbagai lingkungan kehidupan Materi dalam kompetensi 2.1 Mendeskripsikan (1) Pengertian Otonomi Daerah ini masih perlu pengertian (2) Dasar Hukum pengembangan dengan otonomi daerah Otonomi Daerah diberikan materi yang lebih komprehensif yaitu penjelasan tentang kewenangan, pembagian wilayah dan sumber pembiayaan pemerintah daerah sehingga materi yang diberikan belum mengarah kepada totalitas yang kmprehensif (1)Pelaksaan Otonomi Materi yang disajikan 2.2 Menjelaskan Daerah dalam kompetensi ini jika pentingnya (2) Partispasi peneliti analisa dari segi partisipasi masyarakat dalam kecukupannya ternyata masyarakat Otonomi Daerah materi ini belum cukup. dalam perumusan Dari judul materi pokoknya kebijakan publik sudah tidak tepat sehingga di daerah segi kecukupan materinya juga belum terpenuhi, materi masih perlu ditambahkan pengertian kebijakan publik, proses perumusan kebijakan publik khususnya yang ada didaerah dengan contoh konkrit proses perumusan kebijakan publik yang ada di daerah, dan peran serta yang dapat dilakukan warga negara dalam penyusunan kebijakan publik di daerah.

commit to user


digilib.uns.ac.id

112

Jadi dari tabel di atas menunjukkan bahwa kompetensi dasar 1.1 Menjelaskan pentingnya usaha pembelaan negara, 1.2 Mengidentifikasi bentukbentuk usaha pembelaan negara, 1.3 Menampilkan peran serta dalam usaha pembelaan negara, 2.1 Mendeskripsikan pengertian otonomi daerah dan 2.2 Menjelaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik di daerah, ringkasan materinya masih kurang adanya kecukupan materi ajar yang diberikan untuk mencapai kompetensi dasar yang telah ditentukan. Berikut

hasil

analisis

peneliti

berdasarkan

indikator-indikator

pengembangan bahan ajar dalam instumen penilaian modul dari BSNP (2010) terhadap LKS PKn Kelas IX semester ganjil buatan MGMP dan penerbit di luar MGMP sebagai berikut : 1) LKS PKn Kelas IX semester ganjil buatan MGMP : a) Kelayakan Isi meliputi : (1) Kesesuaian uraian materi dengan SK dan KD : (a) Kelengkapan materi : materi belum menunjukkan kelengkapan pada setiap kompetensi dasar karena masih banyak yang belum memenuhi prinsip relevansi, konsistensi, dan kecukupan (b) Keluasan materi : materi yang disampaikan terlalu luas sehingga berdasarkan anailisis prinsip kecukupan, materi ada yang perlu dikurangi atau diganti (c) Kedalaman materi : Materi yang disajikan belum sepenuhnya mengarah kepada inti kompetensi yang akan dicapai (2) Keakuratan Materi : (a) Keakuratan konsep, prinsip dan model : masih lemah dengan ditunjukkan ada beberap konsep yang dikembangkan di materi tidak sesuai dengan kompetensi dasar (b) Keakuratan berdasarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar : Materi belum totalitas mengarah kepada pencapaian SK dan KD sesuai yang diharapkan.

commit to user


digilib.uns.ac.id

113

(c) Keakuratan urutan penguasaan kompetensi : disusun dengan berusaha secara sistematis, walaupun masih ada materi yang tidak relevan dengan indikator pencapaian. (3) Materi Pendukung Pembelajaran : (a) Aplikasi konsep dilapangan : konsep yang dijelaskan memberikan deskripsi yang terkait dengan praktek kehidupan. (b) Penumbuhan Motivasi : masih kurang dalam penumbuhan motivasi (c) Pemecahan

Masalah

:

pemecahan

masalah

terhadap

kasus

pembelajaran masih kurang cenderung kognitif saja. (d) Kemutakhiran : Sudah berusaha menggunakan referensi yang terbaru dan akatual sehingga seiring dengan perkembangan keilmuan (e) Pengayaan : setiap kompetensi dasar terdapat soal pengayaan untuk menguji pencapaian kompetensi setiap siswa b) Kelayakan Penyajian meliputi (1) Teknik Penyajian : (a) Sistematika penyajian : secara runtut berdasarkan KTSP (b) Keruntutan konsep : penjelasan konsep sesuai dengan KD sehingga di susun dari hal yang dasar sampai mengarah kepada pencapaian KD. (c) Kemenarikan penyajian : masih kurang menarik, karena masih di dominasi tulisan-tulisan saja. (2) Penyajian Pembelajaran : (a) Keterpusatan pada peserta didik : mengarah pada student cemter learning (b) Penyajian masalah kontekstual : masalah-masalah kontekstual masih kurang perlu untuk di tambah kembali. (3) Kelengkapan Penyajian (a) Bagian Pendahuluan : lengkap cover, kata pengantar, daftar isi, (b) Bagian Isi : lengkap ringkasan materi, soal-soal latihan (c) Bagian Penyudah/Penutup : lengkap daftar pustaka c) Kelayakan Kebahasaan meliputi (1) Kesesuaian dengan tingkat perkembangan peserta didik :

commit to user


digilib.uns.ac.id

114

(a) Kesesuaian dengan tingkat perkembangan berpikir peserta didik : bahasa yang digunakan dalam LKS agak susah dipahami peserta didik (b) Kesesuaian dengan tingkat perkembangan sosio-emosional peserta didik : kurang sesuai, sehingga perlu diperbaiki disesuaikan tingkat perkembangan peserta didik (2) Penyajian Pembelajaran : (a) Keterbacaan pesan : dapat dibaca dan di cerna oleh peserta didik (b) Ketepatan tata bahasa, ejaan dan istilah : ada yang kurang tepat dalam penggunaan istilah perlindungan negara (3) Keruntutan dan Kesatuan Gagasan (a) Keruntutan dan keterpaduan antar bab : baik, runtut, sisematis (b) Keruntutan dan keterpaduan antar paragraf : koherensi kurang begitu baik. 2) LKS PKn Kelas IX semester ganjil buatan penerbit a) Kelayakan Isi meliputi : (1) Kesesuaian uraian materi dengan SK dan KD : (a) Kelengkapan materi : materi belum lengkap karena masih banyak yang belum memenuhi prinsip relevansi, konsistensi, dan kecukupan (b) Keluasan materi : materi yang disampaikan ada yang kurang dan ada yang terlalu luas sehingga berdasarkan anailisis prinsip kecukupan, materi ada yang perlu dikurangi atau ditambah (c) Kedalaman materi : Materi yang disajikan belum sepenuhnya mengarah kepada inti kompetensi yang akan dicapai (2) Keakuratan Materi : (a) Keakuratan konsep, prinsip dan model : sudah baik karena beberapa konsep, prinsip, dan model sudah mengarah pada kompetensi dasar (b) Keakuratan berdasarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar : Materi belum totalitas mengarah kepada pencapaian SK dan KD sesuai yang diharapkan.

commit to user


digilib.uns.ac.id

115

(c) Keakuratan urutan penguasaan kompetensi : disusun sistematis, walaupun masih ada materi yang perlu dikurangi atau ditambah sesuai indikator pencapaian. (3) Materi Pendukung Pembelajaran : (a) Aplikasi konsep dilapangan : konsep yang dijelaskan memberikan deskripsi yang terkait dengan praktek kehidupan. (b) Penumbuhan Motivasi : sudah ada dalam upaya penumbuhan motivasi (c) Pemecahan

Masalah

:

pemecahan

masalah

terhadap

kasus

pembelajaran banyak diberikan. (d) Kemutakhiran : Sudah berusaha menggunakan referensi yang terbaru dan akatual sehingga seiring dengan perkembangan keilmuan (e) Pengayaan : setiap kompetensi dasar terdapat soal pengayaan untuk menguji pencapaian kompetensi setiap siswa b) Kelayakan Penyajian meliputi (1) Teknik Penyajian : (a) Sistematika penyajian : berdasarkan KTSP (b) Keruntutan konsep : penjelasan konsep sesuai dengan KD. (c) Kemenarikan penyajian : memberikan gambar-gambar yang relevan sehingga menambah daya tarik belajar siswa. (2) Penyajian Pembelajaran : (a) Keterpusatan pada peserta didik : mengarah pada student cemter learning (b) Penyajian masalah kontekstual : masalah-masalah kontekstual masih sudah dimunculkan. (3) Kelengkapan Penyajian (a) Bagian Pendahuluan : lengkap cover, kata pengantar, daftar isi, (b) Bagian Isi : lengkap ringkasan materi, soal-soal latihan (c) Bagian Penyudah/Penutup : lengkap daftar pustaka c) Kelayakan Kebahasaan meliputi (1) Kesesuaian dengan tingkat perkembangan peserta didik :

commit to user


digilib.uns.ac.id

116

(a) Kesesuaian dengan tingkat perkembangan berpikir peserta didik : bahasa yang digunakan dalam LKS mudah dipahami peserta didik (b) Kesesuaian dengan tingkat perkembangan sosio-emosional peserta didik : sudah sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik (2) Penyajian Pembelajaran : (c) Keterbacaan pesan : dapat dibaca dan dipahami oleh peserta didik (d) Ketepatan tata bahasa, ejaan dan istilah : mengarah kepada ketepatan secara totalitas (3) Keruntutan dan Kesatuan Gagasan (a) Keruntutan dan keterpaduan antar bab : baik, runtut, sisematis (b) Keruntutan dan keterpaduan antar paragraf : koherensi antar paragraf baik. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan peneliti maka hasil analisis tersebut jika diarahkan terhadap civics education dapat diketahui sebagai berikut: Tabel 29. Analisis Hasil Berdasarkan Perspektif Civics Education Standar Kompetensi 1. Menampilkan partisipasi dalam usaha pembelaan negara

Kompetensi Dasar



Materi Berdasar Civics Education 1. Menguraikan Materi pengertian kompetensi dasar pembelaan negara 1.1 ini lebih 2. Menguraikan mengarah pada landasan hukum pembentukn Civic pembelaan negara Knowledge berupa 3. Menjelaskan hak pemahaman – hak dan tentang kewajibanpembelaan negara kewajiban warga negara 4. Menjelaskan arti penting pembelaan negara. 1. Menunjukkan Materi bentuk-bentuk kompetensi dasar dalam usaha 1.2 ini lebih pembelaan negara mengarah pada pembentukan Civic Knowledge berupa

commit to user

Indikator


digilib.uns.ac.id

117

2. Memahami pelaksanaan otonomi daerah


1. Memberikan contoh peran serta warga negara dalam usaha pembelaan negara 2. Berpartisipasi langsung dalam kegiatan bela negara di lingkungannya


1. Menguraikan pengertian otonomi daerah 2. Menjelaskan Prinsip-prinsip dan asas pelaksanaan otonomi daerah


1. Menjelaskan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik di daerah 2. Menganalisis konsekuensi tidak aktifnya masyarakat dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik di daerah

commit to user

kemampuan menunjukkan bentuk-bentuk usaha pembelaan negara Materi kompetensi dasar 1.3 ini lebih mengarah pada pembentukan Civic Skills dan Dispositions berupa pembentukan ketrampilan dan karakter individu untuk melakukan atau berperan dalam usaha pembelaan negara Materi kompetensi dasar 2.1 ini lebih mengarah pada pembentukn Civic Knowledge berupa pengetahuan tentang otonomi daerah Materi kompetensi dasar 2.2 ini lebih mengarah pada pembentukn Civic Knowledge dan Skills berupa pengetahuan dan ketrampilan tentang partispasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik di daerah


digilib.uns.ac.id

118

b. Hasil Wawancara Materi LKS

Hasil wawancara dengan Ibu Sri Suyamtini, M.Pd dan Bapak Marimin, S.Pd tanggal 9 dan 14 Agustus 2010 menunjukkan: a. proses pembuatan Modul PKn Kelas IX semester ganjil yang dibuat MGMP “Modul PKn Kelas IX semester ganjil dibuat tim yang ditunjuk MGMP, dibagi setiap Kompetensi Dasar kemudian dikumpulkan sesuai waktu yang ditentukan dan diedit oleh penanggung jawab”, jadi setiap guru bertugas membuat materi sesuai dengan tugas masingmasing yang telah ditentukan; b. penyusunan materi yang dilakukan untuk Modul PKn Kelas IX semester ganjil yang dibuat MGMP “materi Modul PKn Kelas IX semester ganjil yang dibuat sudah sesuai dengan kurikulum dan mengacu pada buku paket, sehingga materi sudah dirasa baik dan materi yang diberikan sudah sesuai dengan SK dan KD yang telah ditentukan”; c. materi yang ada pada Modul PKn Kelas IX semester ganjil yang dibuat MGMP sudah ataukah belum menunjukkan kesesuaian antara

materi pokok dengan kompetensi dasarnya

“sudah sesuai karena materi pokoknya sudah menjabarkan kompetensi dasar secara mendetail”; d. materi yang ada pada Modul PKn Kelas IX semester ganjil yang dibuat MGMP sudah ataukah belum menunjukkan keajegan antara standar kompetensi, kompetensi dasar, dan materi pokoknya “sudah menunjukan keajekan karena didasarkan pada silabus”; e. materi yang ada pada Modul PKn Kelas IX semester ganjil yang dibuat MGMP sudah ataukah belum menunjukkan kecukupan materi ajar dalam mencapai kompetensi dasar yang ditentukan ”sudah menunjukan kecukupan bahan ajar”. Dari hasil wawancaran tersebut peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa dalam pembuatan materi dalam modul PKn kelas IX semester ganjil buatan MGMP secara garis besar sudah menunjukan kesesuian materi dengan SK dan KD.

c. Hasil FGD Materi LKS

Hasil FGD yang dilakukan dengan Ibu Ch Savitri Sulistyowati, S.Pd dan Ibu M Ambarwati Dwi R, S.Pd tanggal 26 Agustus 2010 menunjukan: a. proses pembuatan Modul PKn Kelas IX semester ganjil yang dibuat MGMP “bahwa

commit to user


digilib.uns.ac.id

119

materi yang ada di dalam Modul PKn kelas IX semester ganjil dibuat oleh beberapa guru. Setiap KD dibuat oleh setiap guru, ada lima KD jadi ada lima guru yang membuat materi. Satu SK, materi dalam setiap KD dibuat oleh beberapa guru sehingga antara materi KD satu dengan materi KD lainnya saling bertumbukan, ada materi yang seharusnya untuk KD yang satu dipakai juga untuk KD lainnya sehingga tidak ada kesingkronan antara KD satu dengan yang lainnya”; b. penyusunan materi yang dilakukan untuk Modul PKn Kelas IX semester ganjil yang dibuat MGMP “materi Modul PKn Kelas IX semester ganjil yang dibuat sudah sesuai dengan kurikulum dan mengacu pada buku paket, namun dalam buku paket masih banyak kekurangan sehingga materi yang di acu dirasa kurang baik”; c. materi yang ada pada Modul PKn Kelas IX semester ganjil yang dibuat MGMP sudah ataukah belum menunjukkan kesesuaian antara materi pokok dengan kompetensi dasarnya “materi yang ada dirasa kurang sesuai karena masing banyak materi yang belum sesuai dengan kompetensi dasar”; d. materi yang ada pada Modul PKn Kelas IX semester ganjil yang dibuat MGMP sudah ataukah belum menunjukkan keajegan antara standar kompetensi, kompetensi dasar, dan materi pokoknya “materi yang ada dirasa kurang ajeg karena masing banyak materi yang belum sesuai dengan tujuan dari kompetensi dasar tersebut”; e. materi yang ada pada Modul PKn Kelas IX semester ganjil yang dibuat MGMP sudah ataukah belum menunjukkan kecukupan materi ajar dalam mencapai kompetensi dasar yang ditentukan ” materi yang ada dirasa kurang karena masing banyak materi yang belum disampaikan dengan melihat tujuan dari kompetensi dasar tersebut”. Dari hasil FGD tersebut peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa dalam pembuatan materi dalam modul PKn kelas IX semester ganjil buatan MGMP secara garis besar menunjukan belum ada kesesuian antara materi dengan KD, karena dalam Satu SK materi KD yang satu sudah digunakan muncul lagi materi yang sama di KD berikutnya. Hasil kedua teknik pengumpulan data tersebut yang mendukung analisis penulis adalah hasil FGD karena antara hasil analisis penulis dengan hasil FGD menunjukan kesesuaian, bahwa materi dalam setiap kompetensi dasar belum sesuai dan belum mengarah kepada pembentukan

commit to user


digilib.uns.ac.id

120

kompetensi siswa seperti yang diinginkan oleh kompetensi dasarnya. FGD di ikuti oleh guru PKn SMP yang ada di kota Solo yang tidak menyusun LKS MGMP sehingga hasilnya lebih obyektif menilainya. Secara garis besar hasil FGD dapat ditabulasi dalam bentuk tabel sebagai berikut : Tabel 30. Hasil FGD Untuk Materi Dalam LKS Standar Kompetensi

Kompetensi Dasar

Responden FGD

Marimin, 1.

Menampilkan 1.1Menjelaskan pentingnya partisipasi usaha dalam usaha pembelaan pembelaan negara negara

Relevansi

Sesuai

Konsistensi

Sesuai

Kecukupan

Sesuai

S.Pd Sri Suyamtini, Tidak sesuai M.Pd Ch.

Tidak sesuai Tidak sesuai

Savitri

Sulistyowati,

Tidak sesuai


Tidak sesuai


S.Pd M. Ambarwati Dwi R, S.Pd.

1.2Mengidentifi

Marimin,

Sesuai kasi bentuk- S.Pd bentuk Sri Suyamtini, usaha Tidak pembelaan M.Pd sesuai negara Ch.

Sesuai

Sesuai

Tidak sesuai Sesuai

Savitri

Sulistyowati,

Tidak sesuai


Tidak sesuai

Tidak sesuai Sesuai

Sesuai

Sesuai

S.Pd M. Ambarwati Dwi R, S.Pd.

1.3Menampilka

Marimin,

n peran serta S.Pd

commit to user

Sesuai


digilib.uns.ac.id

121

dalam usaha Sri Suyamtini, pembelaan M.Pd negara Tidak

Ch.

Sesuai

Sesuai

Tidak sesuai

Sesuai

Sesuai

Tidak sesuai

Tidak sesuai Sesuai

Sesuai

Sesuai

Sesuai

Tidak sesuai

Sesuai

Tidak sesuai

Tidak sesuai

Sesuai

Tidak sesuai

Tidak sesuai

Sesuai

Tidak sesuai

Sesuai

Sesuai

Sesuai

Sesuai

Tidak sesuai Sesuai

Tidak sesuai


Sesuai


Savitri sesuai

Sulistyowati, S.Pd M. Ambarwati Dwi R, S.Pd. 2.

Memahami pelaksanaan otonomi daerah

2.1. Mendeskrips ikan pengertian otonomi daerah

Marimin, S.Pd Sri Suyamtini, M.Pd Ch.

Savitri

Sulistyowati, S.Pd M. Ambarwati Dwi R, S.Pd.

2.2. Menjelaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik di daerah


Savitri


commit to user


digilib.uns.ac.id

122

2. Pengembangan Evaluasi dalam LKS Pendidikan Kewarganegaraan Kelas

IX Semester Ganjil Berdasarkan Ranah Kognitif, Afektif dan

Psikomotorik di SMP Surakarta

Evaluasi merupakan hal penting dalam mencapai sasaran dari tujuan pembelajaran. Seorang guru dituntut untuk dapat memberikan ketepatan dalam memberikan evaluasi guna mengetahui keberhasilan pembelajaran dan tingkat kemampuan peserta didiknya. Evaluasi awal biasanya dilakukan oleh guru dengan memberikan latihan-latihan atau soal-soal. Latihan-latihan soal biasanya dilakukan oleh guru degan menggunakan LKS yang merupakan bahan ajar tambahan bagi guru. LKS berisi ringkasan materi dan soal-soal latihan. Secara teknis guru lebih efisien menggunakan LKS sebab tidak perlu lagi menyusun latihan-latihan soal untuk peserta didiknya. LKS biasanya ada yang buatan dari guru-guru sendiri melalui forum MGMP dan ada pula keluaran dari penerbit tertentu. Peneliti melakukan analisis terhadap pengembangan evaluasi dalam LKS PKn Kelas IX semester ganjil buatan MGMP dan LKS PKn Kelas IX semester ganjil buatan penerbit. a. Hasil Analisis Evaluasi LKS oleh Peneliti

1) Analisis Evaluasi LKS “ Modul PKn Kelas IX Semster Ganjil” buatan MGMP Pengembangan evaluasi PKn yang didasarkan pada taksonomi Bloom yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor mengandung makna bahwa evaluasi yang didasarkan pada pengetahuan kewarganegaraan (civic knowledge), sikap kewarganegaan (civic disposition), dan keterampilan kewarganegaraan (civic skill). Pengembangan evaluasi tersebut harus sesuai dengan pembentukan kompetensi siswa. Hal ini menunjukkan bahwa ketepatan dalam memberikan soal-soal dalam LKS menjadi sebuah perhatian penting agar evaluasi tersebut mengarah kepada pembentukan kompetensi siswa. Hasil Analisis Evaluasi yang dilakukan peneliti terhadap Modul PKn Kelas IX Semester Ganjil buatan MGMP sebagai berikut :

commit to user


digilib.uns.ac.id

123

Tabel 31. Hasil Analisis Evaluasi dalam Modul PKn Kelas IX Semester Ganjil buatan MGMP

Kognitif (Civic Knowledge)

Bentuk Evaluasi dalam LKS • Tugas Kelompok • Tes pilihan ganda • Tes Uraian

1.2 Mengidentifikasi Kognitif (Civic Knowledge) bentuk-bentuk usaha pembelaan negara

• Tugas Kelompok • Tes pilihan ganda • Tes Uraian

Kompetensi Dasar


Jenis Evaluasi dalam LKS

commit to user

Analisis

• Evaluasi yang diberikan untuk kompetensi dasar ini sudah sesuai yaitu menggunakan evaluasi kognitif atau civic knowledge • Untuk evaluasi dalam tugas kelompok yang pertama tidak mengarah kepada kemampuan menjelaskan pentingnya usaha pembelaan negara • Untuk tes pilihan ganda sudah mengarah kepada pembentukan kompetensi • Untuk tugas uraian sudah mengarah kepada pembentukan kompetensi • Evaluasi yang diberikan untuk kompetensi dasar ini sudah sesuai yaitu menggunakan evaluasi kognitif • Tugas kelompok sudah mengarah kepada pembentukan kemmapuan siswa dalam mengidentifikasi bentuk-bentuk usaha


digilib.uns.ac.id

124



2.1 Mendeskripsikan Kognitif (Civic Knowledge) pengertian otonomi daerah



commit to user

pembelaan negara • Tes pilihan ganda sudah mengarah pada pembentukan kompetensi siswa • Tes uraian sudah mengarah pada pembentukan kompetensi siswa • Evaluasi yang diberikan untuk kompetensi dasar ini belum sesuai karena menggunakan evaluasi kognitif (civic knowledge) seharusnya untuk kompetensi dasar ini menggunakan evaluasi Afektif dan Psikomotorik (Civic disposition dan civic skills) • Bentuk evaluasinya diganti dengan non tes yang mampu mengukur sikap dan perilaku

• Evaluasi yang diberikan untuk kompetensi dasar ini sudah sesuai yaitu menggunakan evaluasi kognitif (Civic Knowledge) • Untuk evaluasi dalam tugas kelompok sudah mengarah kepada kemampuan mendeskripsikan otonomi daerah • Untuk tes pilihan ganda sudah mengarah kepada


digilib.uns.ac.id

125

pembentukan kompetensi • Untuk tugas uraian sudah mengarah kepada pembentukan kompetensi




• Evaluasi yang diberikan untuk kompetensi dasar ini belum sesuai yaitu karena hanya menggunakan evaluasi kognitif (Civic Knowledge) dan untuk evaluasi psikomotorik (civic skills) belum ada. • Untuk evaluasi dalam tugas kelompok belum mengarah kepada pembentukan kompetensi karena perlu diberikan evaluasi yang kearah pembentukan psikomotorik (civic skills) • Untuk tes pilihan ganda sudah mengarah kepada pembentukan kompetensi • Untuk tugas uraian sudah mengarah kepada pembentukan kompetensi

Jadi dari tabel di atas menunjukkan bahwa kompetensi dasar 1. 1 Menjelaskan pentingnya usaha pembelaan negara untuk tugas kelompok yang pertama tidak ada evaluasi dalam bentuk pengetahuan dan pemahaman sehingga

commit to user


digilib.uns.ac.id

126

belum dapat digunakan untuk pencapaian kompetensi dasar, 1.3 Menampilkan peran serta dalam usaha pembelaan negara untuk semua jenis evaluasi hanya kognitif tidak ada evaluasi dalam bentuk afektif dan psikomotor padahal yang diinginkan untuk mencapai kompetensi dasar adalah evaluasi dalam bentuk afektif dan psikomotor, kompetensi dasar 2.2 Menjelaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik di daerah, untuk tugas kelompok belum ada soal yang mengarah pada pembentukan civic skills, karena partisipasi merupakan satu bentuk partisiptory skills. 2) Analisis Evaluasi LKS “Fokus PKn Kelas IX Semester Ganjil” buatan penerbit Hasil Analisa Evaluasi yang dilakukan peneliti terhadap LKS Fokus PKn Kelas IX Semester Ganjil buatan Penerbit sebagai berikut : Tabel 32. Hasil Analisis Evaluasi LKS “Fokus PKn Kelas IX Semester Ganjil” buatan penerbit Kompetensi Dasar


Jenis Evaluasi dalam LKS

Kogintif (civic knowledge)

Bentuk Evaluasi dalam LKS • Tugas Pribadi (kecakapan akademik) • Tugas Pribadi (kecakapan personal) • Tugas kelompok (kecakapan sosial)

commit to user

Analisis

• Evaluasi yang diberikan untuk kompetensi dasar ini sudah sesuai yaitu menggunakan evaluasi kognitif (civic knowledge) • Untuk evaluasi kecakapan akademik sudah mengarah kepada pembentukan kompetensi • Untuk evaluasi kecakapan personal belum mengarah kepada pembentukan kompetensi karena menggunakan skala sikap yang merupakan evaluasi


digilib.uns.ac.id

127

1.2 Mengidentifikasi Kognitif (civic knowledge) bentuk-bentuk usaha pembelaan negara

• Tugas Pribadi (kecakapan akademik) • Tugas Pribadi (kecakapan personal) • Tugas kelompok (kecakapan sosial)

Kognitif (civic knowledge)



commit to user

afektif (civic disposition) • Untuk evaluasi kecakapan sosial sudah mengarah kepada pembentukan kompetensi siswa • Evaluasi yang diberikan untuk kompetensi dasar ini sudah sesuai yaitu menggunakan evaluasi kognitif (civic knowledge) • Untuk evaluasi kecakapan akademik sudah mengarah kepada pembentukan kompetensi • Untuk evaluasi kecakapan personal sudah mengarah kepada pembentukan kompetensi • Untuk evaluasi kecakapan sosial sudah mengarah kepada pembentukan kompetensi siswa • Evaluasi yang diberikan untuk kompetensi dasar ini belum sesuai karena menggunakan evaluasi kognitif (civic knowledge) seharusnya kompetensi dasar ini menggunakan evaluasi Afektif dan Psikomotorik.(Civic disposition dan civic


digilib.uns.ac.id

128

2.1 Mendeskripsikan Kognitif (civic knowledge) pengertian otonomi daerah

2.2 Menjelaskan pentingnya

Kognitif dan Psikomotorik (civic


• Tugas Tugas Pribadi

commit to user

skills) • Untuk evaluasi kecakapan akademik belum mengarah kepada pembentukan kompetensi siswa • Untuk evaluasi kecakapan personal sudah mengarah pembentukan kompetensi siswa • Untuk evaluasi kecakapan sosial belum mengarah kepada pembentukan kompetensi siswa • Evaluasi yang diberikan untuk kompetensi dasar ini sudah sesuai yaitu menggunakan evaluasi kognitif (civic knowledge) • Untuk evaluasi kecakapan akademik sudah mengarah kepada pembentukan kompetensi • Untuk evaluasi kecakapan personal belum mengarah kepada pembentukan kompetensi • Untuk evaluasi kecakapan sosial sudah mengarah kepada pembentukan kompetensi siswa • Evaluasi yang diberikan untuk


digilib.uns.ac.id

129

partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik di daerah

knowledge dan civic skills)

(kecakapan akademik) • Tugas Pribadi (kecakapan personal) • Tugas kelompok (kecakapan sosial)

kompetensi dasar ini sudah sesuai yaitu menggunakan evaluasi kognitif dan psikomotorik (civic knowledge dan civic skills) • Untuk evaluasi kecakapan akademik sudah mengarah kepada pembentukan kompetensi • Untuk evaluasi kecakapan personal belum mengarah kepada pembentukan kompetensi • Untuk evaluasi kecakapan sosial sudah mengarah kepada pembentukan kompetensi siswa

Jadi dari tabel di atas menunjukkan bahwa kompetensi dasar 1. 1 Menjelaskan pentingnya usaha pembelaan negara untuk evaluasi kecakapan personal tidak ada evaluasi dalam bentuk kognitif (civic knowledge); kompetensi dasar 1.3 Menampilkan peran serta dalam usaha pembelaan negara untuk evaluasi kecakapan akademik dan kecakapan sosial tidak ada evaluasi dalam bentuk afektif dan psikomotor (civic disposition dan civic skills), 2.1 Mendeskripsikan pengertian otonomi daerah untuk evaluasi kecakapan personal tidak ada evaluasi dalam bentuk kognitif(civic knowledge). b. Hasil Wawancara Evaluasi LKS

Hasil wawancara dengan Ibu Sri Suyamtini, M.Pd dan Bapak Marimin, S.Pd tanggal 14 dan 15 Agustus 2010 menunjukan: a. penyusunan latihan soalsoal pada Modul PKn Kelas IX semester ganjil yang dibuat MGMP “soal-soal dibuat oleh guru-guru yang bersedia menulis kemudian dikumpulkan sebagai

commit to user


digilib.uns.ac.id

130

bank soal, selanjutnya dipilih oleh pengurus MGMP”; b. penyusunan latihan soalsoal pada Modul PKn Kelas IX semester ganjil yang dibuat MGMP didasarkan pada ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik “penyusunannya didasarkan pada ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik tetapi masih banyak yang kognitifnya”; c. latihan soal-soal pada LKS PKn kelas IX semester ganjil sudah menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar yang telah ditentukan “sudah sesuai dengan ketercapaian kompetensi dasar yang telah ditentukan”. Dari hasil wawancaran tersebut peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa pembuatan evaluasi dalam modul PKn kelas IX semester ganjil buatan MGMP secara garis besar sudah menunjukan kesesuian evaluasi dengan SK dan KD, sehingga evaluasi yang dibuat sesuai dengan materi yang dibuat. c. Hasil FGD Evaluasi LKS

Hasil FGD yang dilakukan dengan Ibu Ch Savitri Sulistyowati, S.Pd dan Ibu M Ambarwati Dwi R, S.Pd tanggal 26 Agustus 2010 menunjukan: a. penyusunan latihan soal-soal pada Modul PKn Kelas IX semester ganjil yang dibuat MGMP “soal-soal dibuat oleh guru-guru yang bersedia menulis kemudian dikumpulkan, setiap satu KD dibuat satu evaluasi oleh setiap guru. Evaluasi dalam setiap KD dibuat oleh beberapa guru sehingga antara materi KD satu dengan evaluasi KD tersebut dirasa kurang sesuai karena antara materi dengan evaluasi yang membuat berbeda guru.ada soal yang seharusnya untuk KD yang satu dipakai juga untuk KD lainnya sehingga belum ada kesesuaian antara evaluasi dengan KD”; b. penyusunan latihan soal-soal pada Modul PKn Kelas IX semester ganjil yang dibuat MGMP didasarkan pada ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik “penyusunannya latihan soal-soal karena antara yang membuat materi dengan yang membuat soal-soal berbeda guru sehingga ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik masih kurang kesesuaiannya”; c. latihan soal-soal pada LKS PKn kelas IX semester ganjil sudah menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar yang telah ditentukan “soal-soal belum menunjukan kecapaian kompetensi dasar yang telah ditentukan karena soal- soal yang ada merupakan hasil kumpulan bank soal dari guru kemudian dipilih oleh pengurusnya, sehingga terkadang masih banyak soal yang diulang pada kompetensi dasar lainnya”.

commit to user


digilib.uns.ac.id

131

Dari hasil wawancara dan FGD yang mendukung dengan analisis penulis adalah hasil FGD karena antara hasil analisis evaluasi penulis dengan hasil FGD menunjukan kesesuain, bahwa evaluasi soal-soal dalam setiap KD belum sesuai dengan KD yang ingin dicapai sehingga soal-soal belum menunjukkan tingkat kognitif, afektif dan psikomotorik. Hasil FGD untuk evaluasi dalam LKS secara umum dapat ditabulasi sebagai berikut : Tabel 33. Hasil FGD Untuk Evaluasi Dalam LKS Standar Kompetensi

Kompetensi Dasar

Responden FGD

Marimin, 1. Menampilkan 1.1Menjelaskan pentingnya partisipasi usaha dalam usaha pembelaan pembelaan negara negara

Kognitif

Afektif

Psikomotor

ada

ada

ada

ada

tidak ada

tidak ada

ada

tidak ada

tidak ada

ada

tidak ada

tidak ada

ada

ada

ada

ada

tidak ada

tidak ada

ada

tidak ada

tidak ada

ada

tidak ada

tidak ada

ada

ada

ada

S.Pd Sri Suyamtini, M.Pd Ch.

Savitri

Sulistyowati, S.Pd M.Ambarwati Dwi R, S.Pd. 1.2Mengidentifi

Marimin,

kasi bentukS.Pd bentuk usaha Sri Suyamtini, pembelaan M.Pd negara

Ch.

Savitri


1.3Menampilka

Marimin,

commit to user


digilib.uns.ac.id

132

n peran serta S.Pd dalam usaha Sri Suyamtini, pembelaan negara M.Pd

Ch.

Savitri

ada

tidak ada

tidak ada

ada

tidak ada

tidak ada

ada

tidak ada

tidak ada

ada

ada

ada

ada

ada

tidak ada

ada

tidak ada

tidak ada

ada

tidak ada

tidak ada

ada

ada

ada

ada

ada

tidak ada

tidak ada

tidak ada

tidak ada

tidak ada

tidak ada

tidak ada

Sulistyowati, S.Pd M.Ambarwati Dwi R, S.Pd. 2. Memahami pelaksanaan otonomi daerah

2.1. Mendeskri psikan pengertian otonomi daerah


Savitri

Sulistyowati, S.Pd M. Ambarwati Dwi R, S.Pd. 2.2. Menjelaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik di daerah


Savitri


commit to user


digilib.uns.ac.id

133

3. Temuan Studi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan,dapat dikemukakan temuan studi sebagai berikut : Pertama, bahwa prinsip pengembangan bahan ajar meliputi prinsip relevansi, konsistensi dan kecukupan. Hal ini sejalan dengan Depdiknas (2006 : 6) yang menyatakan prinsip-prinsip dalam pemilihan materi pembelajaran meliputi prinsip relevansi, konsistensi, dan kecukupan. Prinsip relevansi adalah adanya kesesuaian antara materi pokok dengan kompetensi dasar yang ingin dicapai, prinsip konsistensi adalah adanya keajegan antara materi pokok dengan kompetensi dasar dan standar kompetensi, dan prinsip kecukupan adalah adanya kecukupan materi ajar yang diberikan untuk mencapai kompetensi dasar yang telah ditentukan. Sedangkan BSNP lebih mengembangkan prinsip tersebut ke dalam indiktor-indikator yang lebih spesifik yang digunakan untuk menilai bahan ajar PKn. Menurut BSNP (2010 : 1-3) menyatakan indikator-indikator penilaian modul PKn adalah kelayakan isi, kelayakan penyajian, dan kelayakan kebahasaan. Bedasarkan hal tersebut dapat dihasilkan sebuah temuan yaitu ringkasan materi di Lembar Kerja Siswa ( LKS ) Pendidikan Kewarganegaraan Kelas IX di SMP Surakarta untuk semester ganjil dalam penyusunannya dilakukan mengarah kepada ketiga prinsip yang dikemukakan oleh Depdiknas tersebut dengan memperhatikan indikator-indikator pengembangan bahan ajar dalam penilaian modul PKn. Untuk Ringkasan Maeri dalam LKS PKn Kelas IX semester ganjil buatan MGMP dengan nama ”Modul PKn” dan LKS PKn Kelas IX semester ganjil buatan penerbit dengan nama ”Fokus PKn” dapat ditemukan beberapa hal penting sebagai berikut: Tabel 33. Hasil Penemuan Pada Materi LKS MGMP dan FOKUS

Kompetensi Dasar

1.1 Menjelaskan pentingnya usaha pembelaan

LKS MGMP (Modul PKn) Relevansi belum terpenuhi

LKS Penerbit Keterangan (Fokus PKn) • Materi dalam Relevansi LKS berupa belum Perlindungan terpenuhi

commit to user

Keterangan

• Materi masih di domnasi dengan


digilib.uns.ac.id

134

negara

Konsistensi belum terpenuhi

Kecukupan belum terpenuhi

1.2 Mengidentifikasi bentuk-bentuk usaha pembelaan

Relevansi belum terpenuhi

Negara tidak relevan karena yang dinginkan KD adalah pembelaan Negara sehingga akan memiliki makna konsep yang berbeda • Istilah Perlindungan Negara yang dipakai dalam materi LKS tidak konsisten dengan KD, karena istilah yang diinginkan adalah pembelaan Negara • Materi dalamLKS memberikan penjelasan unsur-unsur negara. Materi itu tidak diinginkan dalam KD sehingga diperlukan pengurangan materi



Relevansi • Materi pembelajaran terpenuhi yang diberikan

commit to user

penjelasan konsep negara, padahal yang diinginkan kompetensi dasar adalah konsep pembelaan negara • Materi ini terjadi tidak konsisten konsep yang disajikan, materi lebih menyajikan konsep bela negara bukan konsep upaya pembelaan negara • Materi yang disajikan berupa persyaratan konsep negara tidak diharapkan dalam KD sehingga dapat dihilangkan dan dapat ditambahkan hak dan kewajiban warga negara dalam usaha pembelaan negara • Materi sesuai dengan yang diinginkan KD yaitu


digilib.uns.ac.id

135

negara



seharusnya tidak perlindungan negara tetapi pembelaan negara sehingga terjadi relevansi materi dengan kompetensi dasar • Materi menunjukkan tidak konsisten dalam penggunaan istilah pembelaan negara, materi menggunaka n istilah perlindungan negara • Materi pembelajaran tidak mengarah pada kompetensi dasar sehingga materi tersebut dapat diperbaiki atau diganti dengan materi yang lebih mengarah kepada kompetensi

commit to user

Konsistensi terpenuhi


bentukbentuk usaha pembelaan negara dan sudah mengarah pada pencapaian SK dan KD • Materi pembelajaran ini konsisten dengan Kompetensi dasarnya, materi memberikan penjelasan bentukbentuk negara • Materi memerlukan penambahan materi dalam memberikan contoh bentuk bela negara sebelum dan sesudah kemerdekaan


digilib.uns.ac.id

136

dasar




• Materi pembelajaran tidak relevan dengan kompetensi dasar yaitu menampikan peran serta dalam usaha pembelaan negara, karena materi mengarah kepada penjelasan kognitif yang berupa bentuk ancaman terhadap negara dan upaya menghadapi ancaman terhadap negara • materi yang diberikan sama sekali tidak mengarah ke upaya pembelaan Negara, justru memberikan penjelasan kognitif tentang bentuk ancaman terhadap negara dan

commit to user




• Materi tentang identifikasi ancaman terhadap negara tidak sesuai dengan KD • Materi ini belum konsistensi dengan kompetensi dasar, karena yang diinginkan adalah peran serta dalam usaha pembelaan negara bukan identifikasi ancaman terhadap negara • Materi telah memberikan contohcontoh peran serta warga negara dalam usaha pembelaan negara tetapi belum dispesifikasi dalam berbagai lingkungan kehidupan


digilib.uns.ac.id

137





Kecukupan belum

upaya menghadapi ancaman terhadap negara • Materi Bentuk Ancaman terhadap Negara masih kurang mengarah kepada kompetensi menampilaka n peran serta dalam usaha pembelaan negara • Materi tentang otonomi daerah belum memberikan penjelasan prinsip dan asas otonomi daerah sebagai tindak lanjut pengembang an indikator dan KD • Materi pembagian wilayah pemerintah daerah dan sumber pembiayaan pemerintah daerah tidak knsisten dengan KD • Materi Pembagian

commit to user

Relevansi terpenuhi

Konsistensi terpenuhi


• Materi mengarah pada penjelasan otonomi daerah sesuai yang diinginkan KD • Materi yang diberikan sudah menunjukkan konsistensi konsep otonomi daerah • Materi ditambah menjadi komprehensi f yaitu penjelasan tentang kewenangan daerah, pembagian


digilib.uns.ac.id

138

terpenuhi




Wilayah Pemerintah Daerah, Sumber Pembiayaan Pemerintah Daerah tidak secara langsung mengarah kepada pembentukan komptensi dasar sehingga materi tersebut dapat dikurangi. • Materi memberikan penjelasan proses perumusan kebijkan publik tetapi contoh yang diberikan masih dalam proses perumusan kebijakan publik di tingkat pusat • Materi yang mengarah pada penjelasan pentingnya partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik di daerah belum

commit to user

wilayah dan sumber pembiayaan pemerintah daerah sehingga materi yang diberikan belum mengarah kepada totalitas.




• Materi yang disajikan berupa pelaksanaan otonomi daerah, padahal KD menginginka n patisipasi kebijakan publik di daerah • Materi yang diberikan menunjukkan tidak konsisten konsepnya yang seharusnya partisipasi kebijakan publik • Materi yang disajikan tidak ada proses


digilib.uns.ac.id

139

ada. Kecukupan belum terpenuhi

perumusan kebijakan publik khususnya yang ada didaerah

• Materi belum memberikan penjelasan dan contoh partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik di daerah.

Kedua, bahwa pengembangan sasaran evaluasi pendidikan berupa ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. (Benyamin S Bloom dalam Aunurrahman, 2009 : 47). Menurut Mimin Haryati, (2008: 22-27) penilaian aspek kognitif, yaitu penilaian yang mencakup pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis dan evaluasi. Penilaian aspek afektif yaitu penilaian yang mencakup sikap, minat, konsep diri, nilai dan moral. Penilaian aspek psikomotor yaitu imitasi, manipulasi, presisi, artikulasi, naturalisasi. Sasaran Evaluasi PKn meliputi civic knowledge, civic disposition, dan civic skill.(Depdkinas, 2006 : 18). Untuk evaluasi Lembar Kerja Siswa ( LKS ) Pendidikan Kewarganegaraan Kelas IX di SMP Surakarta semester ganjil diarahkan dengan mengarah pada sasaran evaluasi tersebut. Berdasarkan hal itu, dalam LKS PKn Kelas IX semester ganjil buatan MGMP dengan nama ”Modul PKn” dan LKS PKn Kelas IX semester ganjil buatan penerbit dengan nama ”Fokus PKn” dapat ditemukan

beberapa hal penting

sebagai berikut: Tabel 34. Hasil Penemuan Pada Evaluasi LKS MGMP dan FOKUS LKS MGMP

LKS Penerbit

(Modul PKn)

(Fokus PKn)

Kompetensi dasar 1. 1 Menjelaskan Kompetensi dasar 1. 1 Menjelaskan pentingnya negara :

usaha

pembelaan pentingnya usaha pembelaan negara : Untuk evaluasi kecakapan personal tidak

commit to user


digilib.uns.ac.id

140

Untuk

tugas

kelompok

yang ada evaluasi dalam bentuk kognitif (civic

pertama tidak ada evaluasi dalam knowledge) bentuk

pengetahuan

dan

pemahaman

Kompetensi

dasar

1.3 Kompetensi

dasar

1.3

Menampilkan

Menampilkan peran serta dalam peran serta dalam usaha pembelaan usaha pembelaan negara :

negara :

Untuk semua jenis evaluasi dalam Untuk evaluasi kecakapan akademik dan LKS tidak ada evaluasi dalam kecakapan sosial tidak ada evaluasi bentuk

afektif

dan

psikomotor dalam bentuk afektif dan psikomotor

(civic disposition dan civic skills) (civic disposition dan civic skills) padahal

kompetensi

mengarahakan

kepada

dasar bentuk

evaluasi tersbut.

Kompetensi dasar 2.2 Menjelaskan

Kompetensi dasar 2.1 Mendeskripsikan

pentingnya partisipasi masyarakat

pengertian otonomi daerah :

dalam perumusan kebijakan publik

Untuk evaluasi kecakapan personal tidak

di daerah:

ada evaluasi dalam bentuk kognitif (civic

Untuk tugas kelompok belum ada

knowledge).

soal

yang

mengarah

pada

pembentukan civic skills, karena partisipasi merupakan satu bentuk partisiptory skills.

commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan Berdasarkan deskripsi permasalahan yang telah diuraikan didepan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 1. Bahwa ringkasan materi dalam LKS PKn Kelas IX semester ganjil di SMP Surakarta baik buatan MGMP dengan nama “Modul PKn” dan buatan penerbit dengan

nama

“Fokus

PKn”

belum

sepenuhnya

memenuhi

prinsip

pengembangan materi yaitu relevansi, konsistensi dan kecukupan. Untuk “Modul PKn” dibuktikan sebagai berikut : kompetensi dasar 1.1 Menjelaskan pentingnya usaha pembelaan negara, 1.2 Mengidentifikasi bentuk-bentuk usaha pembelaan negara, 1.3 Menampilkan peran serta dalam usaha pembelaan negara dan 2.1 Mendeskripsikan pengertian otonomi daerah, dan 2.2 Menjelaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik di daerah, dari kelima kompetensi dasar tersebut ringkasan materinya belum memenuhi prinsip relevansi, konsisitensi dan kecukupan dengan dibuktikan beberapa hal yaitu materi untuk pembelaan negara disajikan dengan konsep dan istilah perlindungan negara

sehingga tidak

sesuai dengan standar kompetensi maupun kompetensi dasarnya dan untuk materi partisipasi dalam perumusan kebijakan publik disajikan tanpa memberikan contoh keterlibatan warga negara dalam perumusan kebijakan publik di daerah tetapi yang ditunjukkan hanya berupa perumusan kebijakan publik di tingkat pusat sehingga materi tidak sesuai dengan kompetensi dasar. Sedangkan untuk “Fokus PKn” dibuktikan sebagai berikut : kompetensi dasar 1.1

Menjelaskan pentingnya usaha pembelaan negara, 1.3 Menampilkan

peran serta dalam usaha pembelaan negara dan 2.2 Menjelaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik di daerah, dari ketiga kompetensi dasar tersebut ringkasan materinya belum memenuhi prinsip relevansi, konsistensi, dan kecukupan dengan dibuktikan beberapa hal yaitu untuk materi pembelaan negara yang disajikan lebih banyak membahas

commit to user 141


digilib.uns.ac.id

142

konsep negara sehingga tidak sesuai kompetensi dasar yang diinginkan, dan untuk materi partisipasi kebijakan publik di daerah yang disajikan materinya berupa pelaksanaan otonomi daearh sehingga tidak mengarah pada standar kompetensi dan kompetensi dasar.Kemudian untuk komptensi dasar 1.2 Mengidentifikasi bentuk-bentuk usaha pembelaan negara dan 2.2 Menjelaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik di daerah, dari kedua komptensi dasar ini ringkasan mataerinya belum memenuhi prinsip kecukupan saja dengan dibuktikan beberapa hal yaitu untuk materi menampilkan peran serta dalam pembelaan negara kurang contoh riil bentuk pembelaan negara yang dapat dilakukan oleh warga negara dan untuk materi pengertian otonomi daerah kurang ditambah penjelasan asas dan prinsip otonomi daerah, kewenangan daerah,

pebagian wilayah, dan sumber

pembiayaan pemerintah daerah.

Bahwa evaluasi dalam LKS PKn Kelas IX semester ganjil di SMP Surakarta baik buatan MGMP dengan nama “Modul PKn” dan buatan penerbit dengan nama “Fokus PKn” belum secara keseluruhan memenuhi sasaran evaluasi pendidikan yang berupa ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Hal itu dibuktikan dengan kurang adanya ranah kognitif pada . Untuk Modul PKn dibuktikan sebagai berikut: kompetensi dasar 1. 1 Menjelaskan pentingnya usaha pembelaan negara: untuk tugas kelompok yang pertama tidak ada evaluasi dalam bentuk pengetahuan dan pemahaman, kompetensi dasar 1.3 Menampilkan peran serta dalam usaha pembelaan negara: untuk semua jenis evaluasi tidak ada evaluasi dalam bentuk afektif dan psikomotor (civic disposition dan civic skills), dan kompetensi dasar 2.2 Menjelaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik di daerah: untuk tugas kelompok belum ada soal yang mengarah pada pembentukan civic skills, karena partisipasi merupakan satu bentuk partisiptory skills. Sedangkan untuk Fokus PKn dibuktikan sebagai berikut : kompetensi dasar 1. 1 Menjelaskan pentingnya usaha pembelaan negara untuk evaluasi kecakapan personal tidak ada evaluasi dalam bentuk kognitif (civic knowledge), kompetensi dasar 1.3 Menampilkan peran serta dalam usaha

commit to user


digilib.uns.ac.id

143

pembelaan negara untuk evaluasi kecakapan akademik dan kecakapan sosial tidak ada evaluasi dalam bentuk afektif dan psikomotor (civic disposition dan civic skills), dan kompetensi dasar 2.1 Mendeskripsikan pengertian otonomi daerah : untuk evaluasi kecakapan personal tidak ada evaluasi dalam bentuk kognitif (civic knowledge). B. Implikasi Berdasarkan kesimpulan diatas peneliti dapat memberikan implikasi sebagai berikut : 1. Implikasi Teoritis

a. Karena ringkasan materi dalam LKS PKn Kelas IX semester ganjil di SMP Surakarta belum sepenuhnya memenuhi prinsip pengembangan materi yaitu relevansi, konsistensi dan kecukupan, maka ringkasan materi tersebut belum sepenuhnya mencapai tujuan dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar. b. Karena soal-soal dalam LKS PKn Kelas IX semester ganjil di SMP Surakarta belum sepenuhnya memenuhi sasaran evaluasi pendidikan yang berupa ranah kognitif (civic knowledge), afektif (civic disposition), dan psikomotorik (civic skills), sehingga soal-soal tersebut belum sepenuhnya menggukur kemampuan siswa untuk mencapai tujuan dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar. 2. Implikasi Praktis

a. Karena ringkasan materi dalam LKS PKn Kelas IX semester ganjil di SMP Surakarta belum sepenuhnya memenuhi prinsip pengembangan materi yaitu relevansi, konsistensi dan kecukupan, sehingga ringkasan materi tersebut belum dapat membentuk kompetensi pada diri setiap siswa. b. Karena soal-soal dalam LKS PKn Kelas IX semester ganjil di SMP Surakarta belum sepenuhnya memenuhi sasaran evaluasi pendidikan yang berupa ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik, sehingga soal-soal dalam LKS tersebut belum dapat menguji kompetensi pada diri setiap siswa.

commit to user


digilib.uns.ac.id

144

C. Saran Berdasarkan kesimpulan dan implikasi yang ada maka saran yang diberikan oleh peneliti yaitu : 1. Untuk menghasilkan LKS PKn Kelas IX semester ganjil agar memenuhi prinsip relevansi, ketepatan dan konsistensi maka guru perlu melakukan perubahan subtansi materi terhadap LKS yang telah disusun sebelumnya secara berkesinambungan. 2. Berhubungan dengan sasaran evaluasi kognitif, afektif dan psikomotorik maka guru perlu mengembangkan soal-soal yang sesuai dengan kompetensi dasar dan sesuai dengan perkembangan Ilmu PKn untuk perubahan evaluasi dalam LKS yang akan disusun. 3. Perlu penelitian lebih lanjut untuk kompetensi-kompetensi yang lain, sehingga bisa dianalisis bahan ajar lain yang digunakan oleh guru-guru PKn.

commit to user

STUDI ANALISIS LEMBAR KERJA SISWA (LKS) PENDIDIKAN

Recommend Documents