STRATEGI PENGADAAN PK (PEKERJAAN KONSTRUKSI) DAN JK (JASA KONSULTAN KONSTRUKSI) 1
oleh : antonius sudarto
DIREKTORAT BINA PENYELENGGARAAN KONSTRUKSI DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM dan PERUMAHAN RAKYAT
DELAPAN PERINTAH PRESIDEN RI JOKO WIDODO 2 1. KEBIJAKAN DAN DISKRESI TIDAK BOLEH DIPIDANAKAN 2. TINDAKAN HARUS DIBEDAKAN DENGAN YANG MEMANG BERNIAT KORUPSI. Berbagai faktor ADMINISTRASI potensial penyebab permasalahan hukum/perselisihan dalam pelaksanaan BPK JELAS. MANA PENGEMBALIAN MANA YANG yang BUKAN suatu ATURAN pekerjaan konstruksi, dikelompokkan dalam 3 aspek saling terkait satu dengan yang 3. TEMUAN lainnya, sbb : BPK MASIH MASIH DIBERI PELUANG PERBAIKAN 60 HARI. SEBELUM WAKTU ITU HABIS PENEGAK HUKUM TIDAK BOLEH MASUK DULU. 1.Aspek Teknis 4. a.faktor KERUGIAN NEGARAlingkup HARUS pekerjaan KONGKRET, TIDAK MENGADA ADA perubahan 5. b.faktor KASUS perbedaan DUGAAN KORUPSI BOLEH DIEKSPOS DI MEDIA SECARA BERLEBIHAN SEBELUM kondisiTIDAK lapangan TAHAP kekurangan PENUNTUTAN. c.faktor material dan/atau peralatan yang sesuai dengan spesifikasi teknis 6. d.faktor PEMDAketerbatasan TIDAK BOLEH personil RAGU MENGAMBIL TEROBOSAN UNTUK MEMBANGUN DAERAH 7. e.faktor PERINTAH ADAjelas PENGECUALIAN kasus gambar dugaan rencana korupsidan/atau yang berawal dari operasi kurang atau kurang untuk lengkapnya spesifikasi teknis tangkap 2.Aspek waktutangan (OTT) 8. a.faktor SETELAH PERINTAH waktu ITU JIKA MASIH ADA KRIMINALISASI KEBIJAKAN. KAPOLDA-KAPOLRES penundaan pelaksanaan pekerjaan DAN KEJATI-KEJARI b.faktor percepatan AKAN waktuDICOPOT penyelesaian pekerjaan c.faktor keterlambatan waktu penyelesaian pekerjaan SUMBER : Pidato presiden dalam Rapat dengan Kejati dan kapolda se-INDONESIA 3.Aspek Biaya selasa 19 Juli 2016 a.faktor penghematan anggaran b.faktor keterlambatan pembayaran
Menemukenali
MASALAH aSpek hUkUM kOnTrAk kErJa konstruksi
Prosedur pengadaan adalah manajemen banyak orang mengganggap hukum sehingga setiap kesalahan dianggap PIDANA 2. Konsep pengadaan menjadi sangat sempit sebatas ketentuan Perpres 3.Pengelolaan pengadaan 2016 hampir mencapai 500 ribu NAMUN kegiatan tsb dilaksanakan oleh personil dgn keahlian yang belum memadai dan hampir seluruh merupakan pekerjaan SAMPINGAN 1
4
4 Yang melakssanakan ahli pengadaan dasar
yang memeriksa BUKAN ahli pengadaan sama sekali 5. PERINTAH PERCePATAN YANG ditindaklanjuti/disikapi dgn langkah keliru/salah 6. Pengadaan hanya sekedar jual beli BUKAN sesuatu yang strategis dan bermanfaat untuk rakyat.
5
7 Ribut DGN TATA CARA tapi melupakan
prinsip 8. Intervensi atasan tanpa tempat untuk mengadu 9. Penyedia belum mendapatkan pembinaan yang memadai TERMASUK PENGAWAS DAN PEMERIKSA (itjen Polisi dan Jaksa)
6
10 tidak seluruhnya data data proses
pemilihan/kompetisi dimasukan dalam kontrak demikian juga sebaliknya tidak semua data kontrak dikompetisikan 11BANYAK pihak tidak tahu pengertian dan Batasan harga pasar, harga wajar (Kewajaran harga) dan harga terendah memenuhi syarat
7
12.
pengertianTUGAS DAN BATASAN KPA POKJA PPK serta PPHP tidak dipatuhi dlm pelaksanaan RIIL di lapangan
13. BANYAK PIHAK terutama APH yg
nggak mau TAHU shg pengertian dan batasan pengaduan dan sanggahan di perpres disamakan dgn PIDANA
Temukenali
FAKTOR PENYEBAB PERMASALAHAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN KONTRAK KONSTRUKSI 8 Berbagaifaktor faktor potensial potensial penyebab hukum/perselisihan dalam dalam pelaksanaan suatu Berbagai penyebabpermasalahan permasalahan hukum/perselisihan pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dikelompokkan dalam 3dalam aspek 3yang saling terkait satu dengan yang lainnya, suatu pekerjaan konstruksi, dikelompokkan aspek yang saling terkait satu dengan yang sbb : sbb : lainnya, 1. Aspek Teknis 1.Aspek Teknis a. faktor perubahanlingkup lingkup pekerjaan pekerjaan a.faktor perubahan b. faktor perbedaankondisi kondisi lapangan lapangan b.faktor perbedaan c. faktor kekuranganmaterial material dan/atau yang sesuai dengan spesifikasi teknisteknis c.faktor kekurangan dan/atauperalatan peralatan yang sesuai dengan spesifikasi d. faktor keterbatasanpersonil personil d.faktor keterbatasan e. faktor kurangjelas jelasatau atau kurang kurang lengkapnya rencana dan/atau spesifikasi teknisteknis e.faktor kurang lengkapnyagambar gambar rencana dan/atau spesifikasi 2. Aspek waktu 2.Aspek waktu a. faktor penundaanwaktu waktupelaksanaan pelaksanaan pekerjaan a.faktor penundaan pekerjaan b. faktor percepatanwaktu waktupenyelesaian penyelesaian pekerjaan b.faktor percepatan pekerjaan c. faktor keterlambatanwaktu waktu penyelesaian penyelesaian pekerjaan c.faktor keterlambatan pekerjaan 3. Aspek Biaya 3.Aspek Biaya a. faktor penghematananggaran anggaran a.faktor penghematan b. faktor keterlambatanpembayaran pembayaran b.faktor keterlambatan
Menemukenali dalam Mengelola Risiko Kontrak • Risiko sebelum kontrak • Risiko saat pendatanganan kontrak • Risiko pelaksanaan kontrak • Risiko pemutusan dan pengakhiran kontrak • Risiko setelah kontrak berakhir
10
RESIKO SEBELUM KONTRAK
10
BARANG ATAU JASA LAINNYA (B/JL) Penunjukan
KEADAAN TERTENTU : Langsung Penanganan darurat Pek. Konferensi yang mendadak yang dihadiri Presiden/Wapres Pertahanan Negara serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Pek.spesifik hanya bisa oleh satu penyedia B/JL KHUSUS : Pek.berdasarkan tarif resmi yg ditetapkan pemerintah Pek.kompleks dg teknologi khusus Distribusi obat/alkes tertentu Kendaraan bermotor dengan harga khusus untuk pemerintah Sewa penginapan / hotel /ruang rapat Lanjutan sewa gedung / kantor / ruang terbuka/ tertutup
Pelelangan Umum
Pada prinsipnya semua pemilihan dilakukan melalui metode Pelelangan Umum
Pemilihan Penyedia B/JL
Pelelangan Sederhana
Bernilai paling tinggi Rp. 5.000.000.000,- dan Bila pekerjaan tidak kompleks
Kontes/ Sayembara • Untuk pengadaan dengan nilai s.d. Rp.200 juta • Kebutuhan operasional • Teknologi sederhana • Resiko kecil • Usaha perseorangan/ BU kecil dan koperasi kecil
Pengadaan Langsung
SAYEMBARA : Proses dan Hasil dari gagasan, kreatifitas, inovasi, budaya dan metode pelaksanaan tertentu; tidak dapat ditetapkan berd Harga Satuan KONTES : Tidak punya harga pasar Tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan
11
10
Penunjukan KEADAAN TERTENTU : Langsung Penanganan darurat : • Pertahanan Negara serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat • Bencana alam/non alam/ sosial; pencegahan bencana; kerusakan sarana/prasarana yng menghentikan kegiatan pelayanan publik Pek.spesifik hanya bisa oleh satu penyedia KONSTRUKSI KHUSUS : Pek.kompleks dg teknologi khusus Pek Konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas resiko kegagalan bangunan
Pelelangan Umum
Pada prinsipnya semua pemilihan dilakukan melalui metode Pelelangan Umum
Pemilihan Penyedia PK
• Untuk pengadaan dengan nilai s.d. Rp. 200 juta • Kebutuhan operasional • Teknologi sederhana • Resiko kecil • Usaha perseorangan/ BU kecil dan koperasi kecil Pengadaan Langsung
Pemilihan Langsung Bernilai paling tinggi
Rp. 5.000.000.000,dan Bila pekerjaan tidak kompleks
Pelelangan Terbatas Pekerjaan
Kompleks, diyakini jumlah Penyedia Terbatas
12
10
Seleksi Umum Pada prinsipnya Penunjukan Langsung Penanganan darurat Penyedia jasa tunggal Hanya bisa dilakukan pemegang hak paten Pek. Yang menyangkut pertahanan/keamana n dan ketertiban masyarakat
semua pengadaan harus dengan Seleksi Umum Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi
Untuk pekerjaan konsultansi dengan nilai maksimum 50 juta Kebutuhan operasional K/L/D/I
Pengadaan Langsung
Seleksi Sederhana Bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000 dan Bila pekerjaan bersifat sederhana Sayembara Proses dan Hasil dari gagasan, kreatifitas, inovasi dan metode pelaksanaan tertentu. Tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan 13
10
Metode Satu 1 Sampul
Metode Dua Sampul
Penyampaian dok penawaran (adm, teknis, dan harga) yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) sampul tertutup kpd ULP/Pejabat Pengadaan
Adm+teknis (sampul I), harga (sampul II) kemudian sampul I dan II dimasukkan ke dalam sampul penutup dan disampaikan kpd ULP
• B/J yg standar harganya telah ditetapkan pemerintah • Jasa konsultansi dg KAK sederhana • B/PK/JL yg spek/volume jelas. • Penunjukan Langsung / Pengadaan Langsung / Kontes / Sayembara
• B/JL pakai sistem nilai atau sistem biaya selama umur ekonomis • JK yg penilaian teknis terpisah dari penilaian harga atau bersifat kompleks
Metode Dua Tahap persyaratan adm & teknis sampul tertutup I harga penawaran sampul tertutup II, Disampaikan dalam 2 tahap • B/PK/JL yg kompleks • B/PK/JL yg memenuhi kriteria kinerja tertentu termasuk pertimbangan kemudahan pengoperasian dan efisiensi pemeliharaan peralatan • B/PK/JL dg beberapa alternatif penggunaan sistem, desain, dan teknologi.
14
5
CARA MENILAI Kompetensi,Kemampuan Usaha & Pemenuhan Persyaratan Calon Penyedia PRAKUALIFIKASI
Proses Penilaian Kualifikasi yang dilakukan sebelum pemasukan penawaran
PASCAKUALIFIKASI
Proses Penilaian Kualifikasi yang dilakukan setelah pemasukan penawaran
Dilakukan secara adil, transparan, mendorong terjadinya persaingan yang sehat. Untuk efisiensi: data yang diperlukan cukup dari formulir isian . Data palsu atau bohong : sanksi ”daftar hitam” dan dilaporkan secara pidana tidak boleh mengikuti pengadaan barang/jasa pemerintah selama waktu tertentu. Copy dokumen disampaikan untuk penyedia yang diusulkan sebagai calon pemenang dan pemenang cadangan serta menunjukkan asli nya. 15
TAHAPAN KUALIFIKASI 1.
SIUJK/SBU/Sertifikat OHSAS/Sertifikat ISO 9001 tidak sesuai ketentuan, karena hal berikut: a. Habis masa berlaku pada saat proses evaluasi b. Persyaratan SBU tidak sesuai dengan kualifikasi BU yang tertuang dalam Permen PU No. 8/2011, dan SKA tidak sesuai dengan Permen PU No. 9/2013 c. Dalam proses perpanjangan d. Belum dikonversi Contoh : Pokja meluluskan penawaran penyedia jasa yang pada saat pemasukan dokumen kualifikasi masa berlaku SBU/IUJK telah habis, namun melampirkan surat keterangan pengurusan perpanjangan (SEHARUSNYA GUGUR)
1.
Persyaratan Personil berlebihan Contoh : • Untuk pekerjaan non kecil personil mempersyaratkan Juru Ukur pendidikan D3 memiliki SKT; • Mempersyaratkan 2 SKA Ahli Utama (Ahli Sipil Utama dan Ahli MK Utama, pengalaman 10 tahun. Seharusnya dengan persyaratan 2 ahli utama minimal memiliki pengalaman 20 tahun) • Persyaratan tidak sesuai dengan kebutuhan lapangan (personil konstruksi disyaratkan S2 Ahli Madya 4 tahun sedangkan S1 Ahli utama pengalaman 20 tahun digugurkan. Untuk pekerjaan konstruksi seharusnya lebih diutamakan pengalaman lapangan dibandingkan dengan jenjang pendidikan) • Penetapan kebutuhan lama pengalaman kerja dan pengalaman sejenis agar mengacu kepada SE No. 3 tahun 2013 tentang Pedoman Besaran Biaya Langsung Personil/Remunerasi dalam Perhitungan HPS Jasa Konsultansi di Lingkungan Kementerian PU atau Pedoman Standar Minimal Biaya Langsung Personil yang diterbitkan oleh Asosiasi.
1 6
TAHAPAN KUALIFIKASI 3.
Menerapkan persyaratan peralatan yang bukan peralatan utama Contoh: Dokumen pengadaan mempersyaratkan peralatan pendukung, theodolit, waterpass, molen.
seperti
4.
Mensyaratkan tahun pembuatan alat dengan tujuan bahwa alat yang disediakan terjamin kelaikan fungsinya, tetapi tidak mensyaratkan sertifikat laik fungsi alat
4.
Tidak dilakukan klarifikasi untuk hal-hal yang meragukan/ klarifikasi tidak tuntas. Contoh: Lokasi alat yang disampaikan meragukan, namun Pokja tidak melakukan klarifikasi, baik kepada Penyedia, PPK ataupun yang menyewakan alat. Klarifikasi seringkali tidak dilakukan dengan tuntas dan tidak disertai bukti tertulis. 1 7
TAHAPAN KUALIFIKASI 6
7
8
Menetapkan pemenang di beberapa paket dengan personil dan peralatan yang sama. Contoh: Pokja tidak melakukan klarifikasi atas alat yang ditawarkan apakah sedang dipakai pada pekerjaan lain meskipun pada Pokja/Satker yang berbeda. Menetapkan pekerjaan sejenis sebagai dasar perhitungan KD (Kemampuan Dasar) tidak jelas/detail dan tidak tertuang dalam dokumen. Contoh: Untuk Pekerjaan Pembangunan Dam, mempersyaratkan SBU sub klasifikasi Jasa Pelaksana Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya (SI001), namun Pekerjaan yang dipilih untuk perhitungan KD bukan Pekerjaan Pembangunan Dam, dan ketentuan tersebut tidak dicantumkan dalam dokumen lelang. Pokja melakukan evaluasi prakualifikasi untuk pekerjaan konstruksi menggunakan kriteria evaluasi jasa konsultansi (menetapkan short list).
dengan
1 8
EVALUASI TEKNIS – ADM – BIAYA 1.
Melakukan perubahan nilai HPS tetapi tidak dilakukan lelang ulang. Contoh : Nilai HPS semula Rp.200 Miliar menjadi Rp.150 Miliar tidak dilakukan PQ ulang padahal mempengaruhi persyaratan nilai KD yang akan memberikan peluang jumlah peserta yang ikut pelelangan lebih banyak.
2.
Perubahan Dokumen saat aanwijzing tidak dituangkan dalam addendum. Contoh : Perubahan penting yang diperlukan untuk evaluasi tidak dimasukkan dalam Addendum dan tidak diupload dalam e-proc, hanya dalam bentuk Berita Acara Penjelasan.
1 9
EVALUASI TEKNIS – ADM – BIAYA 3.
Menggugurkan yang tidak substansial. Contoh : – Kesalahan dalam pengetikan nama Paket pada surat penawaran, seperti Penggandaan Jembatan >> Pengadaan Jembatan. – Mengugurkan Jaminan Penawaran karena tidak sesuai format dalam dokumen pemilihan, padahal isi/kriteria pencairan jaminan penawaran yang disampaikan sudah mencakup ketentuan yang ada di dokumen.
4.
Evaluasi terhadap Harga Timpang tidak dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi.
5.
Tidak dilakukan evaluasi kewajaran harga untuk harga penawaran < 80% HPS. Contoh : Terdapat beberapa paket pelelangan untuk harga penawaran dibawah 80% tidak dilakukan evaluasi kewajaran harga, sehingga tidak dapat mengetahui harga yang ditawarkan wajar/tidak wajar. 2 0
21
Menemukenali PERMEN 31/PRT/M/2015
BUKU STANDAR DAN PEDOMAN PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI 1. Buku Pedoman Pekerjaan Konstruksi (PK) 22
2. Buku Standar PK 01 HS – Pascakualifikasi (Pelelangan Umum/Pemilihan Langsung) 3. Buku Standar PK 01 LS – Pascakualifikasi (Pelelangan Umum/Pemilihan Langsung) 4. Buku Standar PK 01 Gab. LS dan HS – Pascakualifikasi (Pelelangan Umum/Pemilihan Langsung) 5. Buku Standar PK 02 HS – Prakualifikasi (Pelelangan Umum/Pelelangan Terbatas) 6. Buku Standar PK 02 LS – Prakualifikasi (Pelelangan Umum/Pelelangan Terbatas) 7. Buku Standar PK 02 Gab. LS dan HS – Prakualifikasi (Pelelangan Umum/Pelelangan Terbatas) 8. Buku Standar PK 03 Dokumen Kualifikasi
BUKU STANDAR DAN PEDOMAN PENGADAAN JASA KONSULTANSI 1.
Buku Pedoman Jasa Konsultansi (JK)
2. 3.
Buku Standar JK 04 HS – Prakualifikasi (Seleksi Umum – Kualitas) Buku Standar JK 04 LS – Prakualifikasi (Seleksi Umum – Kualitas)
4. 5.
Buku Standar JK 05 HS – Prakualifikasi (Seleksi Umum - Kualitas & Biaya) Buku Standar JK 05 LS – Prakualifikasi (Seleksi Umum - Kualitas & Biaya)
6. 7.
Buku Standar JK 06 HS – Prakualifikasi (Seleksi Umum - Pagu Anggaran) Buku Standar JK 06 LS – Prakualifikasi (Seleksi Umum - Pagu Anggaran)
8. 9.
Buku Standar JK 07 HS – Prakualifikasi (Seleksi Umum - Biaya Terendah) Buku Standar JK 07 LS – Prakualifikasi (Seleksi Umum - Biaya Terendah)
23
10. Buku Standar JK 08 HS – Pascakualifikasi (Seleksi Sederhana - Biaya Terendah) 11.
Buku Standar JK 09 Perseorangan – Pascakualifikasi (Seleksi Umum/Seleksi Sederhana Kualitas)
12. Buku Standar JK 10 Dokumen Kualifikasi
PERPRES NO. 54/2010 dan PERUBAHANNYA
PENGADAAN
PENGADAAN
PEMILIHAN PB/PJ
PELAKSANAAN KONTRAK
PELAKSANAAN FISIK KONSTRUKSI
PEMELIHARAAN 3 / 6 Bulan
PELAKSANAAN FISIK KONSTRUKSI
PELAKSANAAN STUDY, DESIGN, SUPERVISI
HAN
Ket: - Min3 bln pek. Semi PEMELIHARAAN permanen - Min. 6 bln pek. Permanen
KUHPerdata
KUHP TAHUN ANGGARAN I
T. A. II
25
RESIKO TANDA TANGAN KONTRAK (SPPBJ/PAM/PCM/SMM/SMK3K)
26
URUTAN KEKUATAN HUKUM DOKUMEN KONTRAK (HS) adendum Surat Perjanjian [apabila ada]; pokok perjanjian; surat penawaran berikut daftar kuantitas dan harga; syarat-syarat khusus Kontrak; syarat-syarat umum Kontrak; spesifikasi khusus; spesifikasi umum; gambar-gambar; dan dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP,
BAPP.
27 Ketentuan umum perjanjian kontrak :
Berdasarkan KUH Perdata pasal 1338 : a. semua perjanjian yang memenuhi syarat, berlaku sebagai UU bagi mereka yang membuatnya. b. tidak dapat ditarik kembali tanpa, persetujuan para pihak. c. persetujuan harus dibuat dengan itikad baik.
d. Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; Berdasarkan KUH Perdata pasal Pasal 1320 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang.
KUHP BUKU III TENTANG PERIKATAN e Berdasarkan UU no.18 tahun 1999 tentang jasa konstruksi pasal 17 ayat (3) dan Perpres 54/2010 jo 70/2014: d. Dilarang merubah dokumen lelang dan dokumen penawaran sebelum tanda tangan kontrak, kecuali perubahan perubahan waktu pelaksanaan pekerjaan yg melewati batas TA
f. Syarat sahnya suatu perjanjian berdasarkan KUH Perdata 29 pasal 1320 sampai dengan pasal 1337 adalah : 1. para pihak harus jelas 2. dibuat tidak dengan paksaan atau penipuan 3. cakap untuk membuat perjanjian 4. obyeknya harus jelas 5. tidak mengandung kepalsuan / yang terlarang, 6. bertentangan dengan kesusilaan / kepentingan umum 7. kedudukan setara 8. pidana tetap berlaku Perjanjian / kontrak pemborongan berdasarkan KUH Perdata pasal 1604 sampai dengan 1617.(PENAFSIRAN Hukum)?? Hukum administrasi negara (HAN) diatur UU No.5/1986
tentang Peradilan TUN, UU 9/2004 (Perubahan I), UU No.3/2009 (Perubahan II).
FAKTOR PENYEBAB PERMASALAHAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN 30 KONTRAK KONSTRUKSI Berbagaifaktor faktor potensial potensial penyebab hukum/perselisihan dalam dalam pelaksanaan suatu Berbagai penyebabpermasalahan permasalahan hukum/perselisihan pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dikelompokkan dalam 3dalam aspek 3yang saling terkait satu dengan yang lainnya, suatu pekerjaan konstruksi, dikelompokkan aspek yang saling terkait satu dengan yang sbb : sbb : lainnya, 1. Aspek Teknis 1.Aspek Teknis a. faktor perubahanlingkup lingkup pekerjaan pekerjaan a.faktor perubahan b. faktor perbedaankondisi kondisi lapangan lapangan b.faktor perbedaan c. faktor kekuranganmaterial material dan/atau yang sesuai dengan spesifikasi teknisteknis c.faktor kekurangan dan/atauperalatan peralatan yang sesuai dengan spesifikasi d. faktor keterbatasanpersonil personil d.faktor keterbatasan e. faktor kurangjelas jelasatau atau kurang kurang lengkapnya rencana dan/atau spesifikasi teknisteknis e.faktor kurang lengkapnyagambar gambar rencana dan/atau spesifikasi 2. Aspek waktu 2.Aspek waktu a. faktor penundaanwaktu waktupelaksanaan pelaksanaan pekerjaan a.faktor penundaan pekerjaan b. faktor percepatanwaktu waktupenyelesaian penyelesaian pekerjaan b.faktor percepatan pekerjaan c. faktor keterlambatanwaktu waktu penyelesaian penyelesaian pekerjaan c.faktor keterlambatan pekerjaan 3. Aspek Biaya 3.Aspek Biaya a. faktor penghematananggaran anggaran a.faktor penghematan b. faktor keterlambatanpembayaran pembayaran b.faktor keterlambatan
BAGAN ALIR (SEQUENCE) PROSEDUR ADMINISTRASI PELAKSANAAN PROYEK Pemasukan Penawaran (Bid Submission)
Tanda Tangan Kontrak Penetapan Pemenang
SPMK (Notice to Proceed)
Penyerahan Lapangan
Mulai Pelaksanaan (Commencement of Works)
Taking Over (PHO)
End of Defect Liability Period (FHO)
Contract Period = Masa Ikatan Hukum Kontrak Letter of Acceptance (Notice of Award)
Construction Period
(Masa Pelaksanaan) Maintenance Security (Time for Completion) (Jaminan Pemeliharaan)
Tender Period Bid Security (Jaminan Tender)
Warranty Period (Masa Jaminan) (Defect Liability Period)
Performance Security (Jaminan Pelaksanaan) 31
32
(MENEMUKENALI pelaksanaan kontrak)
1. PENGENDALIAN PROYEK
1. PENGENDALIAN PROYEK PENGENDALIAN
33
Upaya pengawasan disertai T3 untuk pencapaian sasaran
3 LANGKAH POKOK PROSES PENGENDALIAN
Penentuan standar kinerja yg dikelola : mutu, biaya,waktu, dan administrasi kontrak Membandingkan pencapaian kinerja dengan standar kinerja Melakukan tindakan koreksi penyimpangan kinerja
SYARAT TERCAPAINYA TUJUAN PENGENDALIAN
Menciptakan sadar akan tepat mutu, biaya, waktu, dan tertib administrasi Meminimalkan resiko, faktor efisiensi perencanaan dan pelaksanaan Mengkomunikasikan kesegala pihak kinerja pelaksanaan, menekan potensi kritis dan rawan Mampu dan cukup luwes menggalang kekompakan pelaksanaan di lapangan
34
5 SASARAN PENGENDALIAN PROYEK Pengendalian mutu, waktu, biaya,adminstrasi proyek, dan manfaat
ACUAN KEBERHASILAN PENGENDALIAN PROYEK :
Tepat waktu, mutu, biaya, manfaat Tertib administrasi
SISTEM PENGENDALIAN AGAR EFISIEN, EFEKTIF, TERBUKA, ADIL,
TRANSPARAN DAN AKUNTABEL : Tolok Ukur harus realistis, terintegrasi Perangkat dapat memproses dengan cepat Perkiraan yang akurat Rencana tindakan
35
2. RAPAT PRA PELAKSANAAN (PRE-CONSTRUCTION MEETING/PCM)
PERSIAPAN PELAKSANAAN KONTRAK 36 (PRE CONSTRUCTION MEETING-PCM) TUJUAN : Kesamaan interpretasi dan persepsi tentang pasal-pasal
dokumen kontrak yang dianggap kurang jelas Pemahaman dan koreksi gambar rencana kerja Kesepakatan dalam prosedur request dan approval Penyusunan detail peralatan, waktu mobilisasi dan pelaksanaan fisik ( program mutu, lokasi sumber material, buangan galian dll) Kesepakatan prosedure dan metode pelaksanaan kerja Penjelasan prosedure administarsi dan keuangan KEBERHASILAN PELAKSANAAN PROYEK SANGAT TERGANTUNG DARI HASIL RAPAT PERSIAPAN PELAKSANAAN
PERSIAPAN PELAKSANAAN KONTRAK (PRE CONSTRUCTION MEETING-PCM) Rencana pelaksanaan kontrak disepakati pengguna jasa, penyedia jasa, perencana dan pengawas. Rapat persiapan pelaksanaan kontrak (PCM) dalam 7 hari sejak SPMK Materi yang dibahas dan disepakati antara lain Program mutu Organisasi kerja Tata cara pengaturan pekerjaan Jadwal pelaksanaan pekerjaan Jadwal pengadaan bahan, mobilisasi alat dan personil Penyusunan rencana pemeriksaan lapangan Sosialisasi kepada masyarakat dan Pemda tentang rencana kerja Menyepakati aturan hubungan kerja antara para pihak Alamat para pihak Yang berhak tanda tangan surat menyurat Jam kerja/hari kerja Employer/Engineer Lama waktu bagi Engineer untuk memberi keputusan terhadap usul kontraktor Jadwal serah terima lapangan Dan lain-lain yang diperlukan 37 Hasilnya dituangkan dalam BA
PERMASALAHAN Tidak dilakukan PCM Pelaksanaan PCM sekedar basa basi o Hanya sekedar memenuhi ketentuan kontrak o Tidak dibahas substansi ketentuan kontrak yang penting (klaim, penyelesaian sengketa, pengajuan usulan, PHO, pemutusan kontrak, dls) o Tidak dilakukan kesepakatan-kesepakatan (pembayaran, jam kerja, lembur dls)
38
39
3.. UANG MUKA KONTRAK TAHUN JAMAK
UANG MUKA KONTRAK TAHUN JAMAK Ketentuan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 pasal 88, uang muka untuk kontrak tahun jamak dapat diberikan kepada Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi dengan ketentuan sebagai berikut: a. PPK menyetujui rencana Penggunaan Uang Muka yang diajukan Penyedia
Barang/Jasa untuk: 1. Mobilisasi peralatan dan tenaga kerja 2. Pembayaran uang muka tanda jadi kepada pemasok barang/material; dan/atau 3. Persiapan teknis lain yang diperlukan bagi pelaksanaan pekejaan. b. Uang Muka dapat diberikan paling tinggi 15 % (lima belas perseratus) dari nilai kontrak atau 20% dari tahun pertama c. Uang muka yang telah diberikan kepada Penyedia Jasa, harus segera dipergunakan untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Rencana Penggunaan Uang Muka yang telah mendapat persetujuan PPK.
41
4.. RAPAT KOORDINASI PELAKSANAAN
RAPAT KOORDINASI PELAKSANAAN
•
•
Rapat Mingguan o Dilakukan pada setiap awal minggu o Dipimpin direksi pekerjaan o Dihadiri: penyedia jasa 42 direksi teknis unsur perencanaan o Dibahas: hasil pekerjaan minggu sebelumnya rencana pelaksanaan minggu depan Rapat Bulanan o Dilakukan pada setiap minggu ke 4 o Dipimpin direksi pekerjaan o Dihadiri: penyedia jasa direksi teknis unsur perencanaan o Dibahas: hasil pekerjaan minggu sebelumnya
RAPAT KOORDINASI PELAKSANAAN
•
Rapat Triwulanan o Dilakukan pada setiap minggu ke 4 bulan ketiga o Dipimpin direksi pekerjaan o Dihadiri: 43 penyedia jasa direksi teknis unsur perencanaan o Dibahas: evaluasi hasil pekerjaan 3 bulan sebelumnya rencana pelaksanaan ke depan
RAPAT KOORDINASI PELAKSANAAN
•
Rapat Usulan PHO o Dilakukan setelah ada usulan PHO dari kontraktor dan telah mendapatkan tanggapan dari direksi teknis/direksi pekerjaan o Dipimpin direksi pekerjaan 44 o Dihadiri: penyedia jasa direksi teknis unsur perencanaan panitia /pejabat penerima hasil pekerjaan o Dibahas: persyaratan PHO persiapan PHO
RAPAT KOORDINASI PELAKSANAAN
•
Rapat Usulan FHO o Dilakukan setelah ada usulan FHO dari kontraktor dan telah mendapatkan tanggapan dari direksi teknis/direksi pekerjaan o Dipimpin direksi pekerjaan 45 o Dihadiri: penyedia jasa direksi teknis unsur perencanaan panitia FHO ? o Dibahas: pemenuhan persyaratan FHO persiapan FHO
46
5. RAPAT PEMBUKTIAN (SHOW CAUSE MEETING)
RAPAT PEMBUKTIAN (SHOW CAUSE MEETING (SCM)
KONTRAK KRITIS pasal 43 SSUK: 47 Periode I Fisik : 0 – 70 % Terlambat > 10 % Periode II Fisik : 70 – 100 % Terlambat > 5 % atau < 5% dan akan melampaui TA MEKANISME : SCM Tahap I SCM Tahap II SCM Tahap III
: Uji Coba I BA SCM Tahap I (bila gagal) : Uji Coba 2 BA SCM Tahap II (bila gagal) : Uji Coba 3 BA SCM Tahap III
GAGAL : - Pemutusan Kontrak - Kesepakatan Pihak Ketiga (Perpres 54/2010 dan Perubahannya serta Permen PU 31/2015 tidak mengatur)
KESEPAKATAN PUTUS KONTRAK DILAKS PIHAK YG MEMENUHI SYARAT
DALAM PROSES PENGADAAAN (apabila Kontrak mengatur) MENUNJUK Penyedia jasa YG MEMENUHI SYARAT NEGOSIASI PEK YG TELAH DILAKS (PENYEDIA 1) SERTA PENYEDIA 2 calon pelaksana Dituangkan dalam adendum kontrak
PERMASALAHAN Tidak dilakukan rapat mingguan, bulanan maupun triwulanan Pelaksanaan rapat mingguan sekedar basa basi o Hanya sekedar memenuhi ketentuan kontrak o Tidak dibahas penyelesaian masalah pelaksanaan (keterlambatan, hambatan, usulan kontraktor, dls SCM terlambat dilaksanakan Pekerjaan uji coba diberikan hanya sekedar basa basi bukan untuk menunjukkan peningkatan kemampuan kontraktor untuk mengejar keterlambatan pelaksanaan Hasil pelaksanaan uji coba tidak dievaluasi secara benar (berkeahlian). Kegagalan pelaksanaan uji coba SCM Tahap III tidak dilanjutkan dengan pemutusan kontrak yang seharusnya dilakukan.
48
49
6. KETERLAMBATAN PELAKSANAAN, PERPANJANGAN WAKTU PELAKSANAAN, DAN PERCEPATAN PENYELESAIAN PEKERJAAN
KETERLAMBATAN PELAKSANAAN
•
Dalam hal terjadi keterlambatan pelaksanaan, penyedia jasa: 50 • Segera mengevaluasi kemampuannya • Mencari penyebab keterlambatan dan jalan keluarnya • Apabila karena pengguna jasa, segera mengajukan perpanjangan waktu • Apabila kesalahan penyedia jasa: o Denda keterlambatan o Denda keterlambatan tidak mempengaruhi kewajiban penyedia jasa
PERPANJANGAN WAKTU PELAKSANAAN
• •
Penyedia jasa wajib: 51 o Menyampaikan peringatan dini o Bekerja sama dengan pengguna jasa Perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan: o Terjadi peristiwa kompensasi: Keterlambatan penyerahan lapangan, gambar, spesifikasi dan perintah Pengguna jasa mengubah jadwal yang dapat memepengaruhi pelaksanaan Keterlambatan pembayaran Pengujian tambahan terbukti tidak ada penyimpangan pekerjaan Penolakan subkontrak tanpa alasan Keadaan tanah jauh lebih buruk dari informasi saat pelelangan Keterlambatan pelaksanaan oleh pihak lain dari pengguna jasa Dampak kejadian resiko pengguna jasa Pengguna jasa menunda BA PHO/FHO Adanya perintah penundaan pekerjaan Kompensasi lain yang ditetapkan dokumen kontrak o Adanya perubahan pekerjaan
PERCEPATAN WAKTU PELAKSANAAN
• • •
Dalam hal ada keinginan pengguna52 jasa sebelum rencana tanggal penyelesaian Penyedia jasa mengusulkan kepada PPK Jika pengguna jasa menerima usulan biaya, dimasukkan dalam harga kontrak sebagai perintah perubahan
PEMUTAKHIRAN JADWAL PELAKSANAAN
•
KEUNTUNGAN PEMUTAKHIRAN JADWAL BAGI KONTRAKTOR 53 o Merupakan rencana tindakan tertulis o Dasar periode waktu utk penyelesaian o Dasar penentuan periode kontrak yg efektif o Dasar untuk efisiensi o Dasar pengendalian pekerjaan o Dasar pengendalian biaya & cash flow
•
PRINSIP PERUBAHAN JADWAL PELAKSANAAN o Kurva S awal tetap dipertahankan o Revisi Skedul tidak bertujuan untuk memperkecil deviasi o Proses Revisi skedul dimulai pada tanggal terjadinya perubahan.
54
7. PELAKSANAAN SISA PEKERJAAN PADA AKHIR TAHUN ANGGARAN
PELAKSANAAN SISA PEKERJAAN PADA AKHIR TAHUN ANGGARAN ketentuan Perpres 70 Tahun 2012 pasal 93 ayat a1, a2 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 25/PMK.05/2012 Tahun 2012, bahwa terhadap pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan, diberlakukan ketentuan sebagai berikut: a. Pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan dapat dilanjutkan pekerjaannya pada tahun anggaran berikutnya (tidak termasuk pekerjaan Kontrak tahun jamak (multiyears contract)) dengan membebani DIPA Tahun Anggaran berikutnya. b. Penyedia Jasa diyakini dapat menyelesaikan sisa pekerjaan paling lama 50 (lima puluh) hari kalender dan setelah: 1) menyampaikan kepada Kuasa PA sebagai berikut: a) pernyataan kesanggupan penyelesaian sisa pekerjaan pada Tahun Anggaran berikutnya; b) jaminan /garansi Bank sebesar 5% dari nilai sisa pekerjaan yang belum diselesaikan;
PELAKSANAAN SISA PEKERJAAN PADA AKHIR TAHUN ANGGARAN c) waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan sisa pekerjaan; dan
d) Pernyataan bersedia dikenakan denda keterlambatan penyelesaian
c. d.
e.
•
F
pekerjaan. 2) Memperpanjang Jaminan Pelaksanaan selama minimal 50 (lima puluh) hari kelender dilakukan addendum kontrak untuk mencantumkan sumber dana dari DIPA Tahun Anggaran beriktnya atas sisa pekerjaan yang akan diselesaikan. Apabila sampai dengan batas waktu (50 (lima puluh) hari kalender) pekerjaan tidak dapat diselesaikan, PPK dapat memutus kontrak dan Penyedia Jasa dikenakan sanksi sebagai berikut: 1) denda maksimum keterlambatan penyelesaian pekerjaan; 2) jaminan pelaksanaan dicairkan dan 3) dimasukkan dalam Daftar Hitam. Apabila pekerjaan dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang diberikan (50 (lima puluh) hari kalender), Penyedia Jasa hanya dikenakan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sesuai ketentuan dokumen kontrak. PMK 243/2015 lewat tahun ....90 hari kalender
8. KLAIM 57
KLAIM
Managing Construction Contracts 58 (Robert D. Gilbreath) A request from contractor for adjustment to the contract price, contract time and/or contract requirements
Kamus Besar bahasa Indonesia (WJS Purwodarminto) Tuntutan pengakuan atas suatu fakta bahwa seorang berhak (untuk memiliki atau mempunyai) atas sesuatu.
Kamus Umum Bahasa Indonesia (Badudu-Zein) Tuntutan atas sesuatu yang dianggap menjadi hak. Tuntutan atas sesuatu yang dianggap menyalahi perjanjian atau kontrak.
Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer (Drs Peter Salim, Yenny Salim) Tuntutan pengakuan bahwa seseorang berhak memiliki atas sesuatu.
MASALAH YANG BERPOTENSI MENIMBULKAN KLAIM 59
Variasi Kontrak (Variations) Keadaan lapangan yang tidak sesuai dengan kontrak/penjelasan lelang Pelanggaran kontrak (Breach of Contract) Penghentian/penundaan pekerjaan (Suspension of works) Keterlambatan (pekerjaan, pembayaran, penyerahan gambar, penyerahan lapangan, penyerahan fasilitas, perizinan, keputusan, dsb) Risiko khusus (Spesial Risks) Perubahan-perubahan (harga, waktu, metode pelaksanaan, urutan pelaksanaan, mutu, kuantitas, pekerjaan) Perubahan peraturan perundang-undangan
KOMPENSASI (Pasal 58.1 SSUK Pelelangan Nasional) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
60
PPK mengubah jadwal yang dapat mempenaruhi pelaksanaan pekerjaan. Keterlambatan pembayaran kepada penyedia PPK tidak memberikan gambar,instruksi,spesifikasi sesuai jadwal Penyedia belum bisa masuk lokasi sesuai jadwal Pengujian tambahan atas perintah PPK ternyata tidak terdapat Cacat Mutu Penundaan pekerjaan oleh PPK Perintah PPK untuk mengatasi kondisi tertentu nyang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK 8. Kompensasi lain yang ditentukan syarat-syarat khusus kontrak Kompensasi berupa biaya dan/atau waktu pelaksanaan Harus dibuktikan adanya kerugian yang diderita penyedia Penyedia tidak berhak atas ganti rugi/perpanjangan waktu jika penyedia lalai/gagal memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi
PROCEDURES OF CLAIMS ( PROSEDUR CLAIM ) FIDIC 2006 – Art 20.1 61
1.
2. 3. 4. 5. 6. 7.
8.
Kontraktor mengajukan Notice to Claim dalam 28 hari sejak kejadian Engineer segera memeriksa materi claim dan keabsahan Claim apabila tidak sesuai claim ditolak Dalam 42 hari ( atau sesuai kesepakatan waktu dengan Engineer ) sejak kejadian, Kontraktor mengajukan perincian perhitungan claim. Dalam 42 hari ( atau sesuai kesepakatan waktu dengan Engineer ) sejak diterimanya claim, Engineer menyetujui atau menolak.. Selama peristiwa belum selesai, Kontraktor wajib menyampaikan secara periodik akumulasi perhitungan claim Dalam 28 hari setelah peristiwa berakhir Kontraktor harus menyampaikan perhitungan final. Apabila Kontraktor tidak mengikuti prosedur claim, hak untuk pembayaran claim terbatas pada keputusan Engineer atau Arbitrator sesuai Art 67.3 Pembayaran interim claim dapat disertakan pada Monthly Payment .
PERINGATAN DINI (Ps 30.1 (???) SSUK Pelelangan Nasional) 62
Penyedia jasa wajib menyampaikan peringatan dini kepada pengawas pekerjaan atas peristiwa atau kondisi tertentu yang dapat mempengaruhi mutu pekerjaan, menaikkan nilai kontrak atau menunda penyelesaian pekerjaan
Penyedia jasa membuat perkiraan akibat yang timbul (pekerjaan, harga, waktu penyelesaian) dan diserahkan kepada direksi pek. sesegera mungkin
Penyedia jasa wajib bekerja sama dengan pengawas pekerjaan dalam PERINGATANDINI (Ps 30.1 SSUK Pelelangan Nasional) bahas upaya-upaya untuk mengurangi akibat kejadian/keadaan.
Penyedia jasa tidak berhak menerima pembayaran tambahan untuk biaya-biaya yang sesungguhnya dapat dihindari melalui peringatan dini.
DATA YANG DIPERLUKAN DALAM PENGAJUAN 63 KLAIM
Jadwal pelaksanaan (Time Schedules) Surat-menyurat (termasuk perintah direksi pekerjaan) Risalah rapat/ berita acara rapat Foto Buku harian/laporan harian Dokumen pengajuan dan realisasi pembayaran Dokumen pengajuan (request) dan persetujuan (approval) Dokumen hasil pemeriksaan (inspection report) Data-data pendukung lain yang terkait, seperti: Peraturan perundang-undangan Data iklim Indeks harga BPS Dls.
FAKTOR PENDUKUNG MANAJEMEN KLAIM 64 KONSTRUKSI 1. Kemampuan bernegosiasi • Legal • Sosial • Keteknikan 2. Pengetahuan tentang kontrak • Interpretasi kontrak dari sudut pandang biaya dan manaemen klaim kontrak • Titik lemah kontraktual • Prinsip-prinsip yang harus digunakan • Gambaran posisi kontrak • Penggunaan pasal-pasal kontrak dalam menjabarkan argumentasi 3. Pengetahuan tentang biaya kontrak • Harga dan harga satuan untuk klaim • Metodologi penetapan harga yang wajar untuk klaim
TEKNIK NEGOSIASI KONTRAK
65 Pedoman umum Karakter pihak lawan kontrak Luwes atau keras dan lihai Komposisi para perunding Satu orang atau tim Pemilihan juru runding Berwibawa, tegas dan jelas ucapannya Rasa humor yang tinggi Tata tertib berunding Jangan bertengkar/adu argumentasi sesama anggota tim Jadilah pendengar yang baik Tidak ada gangguan selama perundingan (telpon, tamu dls) Konsep kontrak yang digunakan Usahakan konsep kita yang dipakai Kalau konsep lawan yang dipakai usahakan banyak perubahan
TEKNIK NEGOSIASI KONTRAK Risalah rapat negosiasi 66 Usahakan risalah rapat disusuan oleh kita Otoritas para perunding Masing-masing perunding harus mempunyai otoritas penuh Tanyakan, dengan sopan dan halus, otoritas pihak lawan Menang tanpa mengalahkan Usahakan memenangkan adu argumentadsi tanpa lawan merasa dikalahkan Lebih penting menang dalam perundingan daripada menang dalam perdebatan Win-win solution Usahakan kesetaraan dan keadilan dam kontrak tercapai Pedoman khusus Penguasaan materi kontrak Acuan yang dipakai Konsistensi antar-pasal Kemahiran berargumentasi Tempat perundingan
UPAYA-UPAYA PENTING UNTUK MENGANTISIPASI ATAU MENGURANGI KEMUNGKINAN TERJADINYA PERSELISIHAN67DALAM KLAIM Pasal-pasal penting ketentuan kontrak dibahas secara serius dalam penjelasan lelang dan dibuat secara tertulis Dalam rapat persiapan pelaksanaan (Pre Construction Meeting/PCM) Dibahas pasal-pasal penting ketentuan kontrak (terutama terkait dengan masalah klaim) dibahas secara serius Disepakati tentang prosedur dan mekanisme pengajuan klaim (termasuk dokumen dan waktu klaim yang diperlukan) Setiap pengajuan pembayaran (atau akhir bulan) ditanyakan secara tertulis kepada Kontraktor apakah ada klaim dengan jawaban tertulis juga.
KOMPENSASI KEPADA KONTRAKTOR (FIDIC) 68 Kontraktor berhak mendapatkan kompensasi tambahan waktu dan/atau harga kontrak: 1. Kegagalan/keterlambatan Engineer menyampaikan gambar atau instruksi sehingga mengakibatkan kerugian Kontraktor 2. Kontraktor menghadapi gangguan atau kondisi fisik lapangan, di luar kondisi cuaca, yang tidak sesuai dengan prakiraan semula (saat penawaran), oleh kontraktor yang berpengalaman sekalipun 3. Engineer memerintahkan pengujian di luar ketentuan Spesifikasi 4. Engineer memerintahkan untuk mengamankan lokasi peninggalan sejarah/fosil yang ditemukan di Lapangan
KOMPENSASI KEPADA KONTRAKTOR (FIDIC) 69 5. Penghentian Pekerjaan atas perintah Engineer kecuali • Sesuai ketentuan Kontrak • Kontraktor cidera janji (default) • Diperlukan karena alasan kondisi cuaca di lapangan • Diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan atau alasan keamanan Pekerjaan 6. Employer gagal menyerahkan lapangan dan Kontraktor mengalami kerugian atau keterlambatan pelaksanaan Pekerjaan 7. Kontraktor mengalami keterlambatan atau kerugian akibat penghentian/penundaan pekerjaan atau penurunan kecepatan pelaksanaan oleh Kontraktor sebagai akibat kegagalan Employer gagal membayar MC dalam waktu 28 hari sejak berakhirnya masa tenggang 28 hari
NOT FORESEEABLE PHYSICAL OBSTRUCTIONS OR CONDITION (FIDIC Art 12.2) 70
• • •
Halangan atau kondisi fisik di lapangan yang tidak dapat diketahui terlebih dahulu oleh kontraktor yang berpengalaman sekalipun Tidak termasuk kondisi cuaca Contoh: • Batuan atau bongkahan batuan di daerah penggalian yang tidak ditunjukkan/dinyatakan oleh data yang disediakan • Aliran air di bawah tanah yang tidak dinyatakan dalam dokumen kontrak • Tanah lepas, material lunak yang dalam data pengeboran dinyatakan sebagai batuan keras • Air tanah pada ketinggian yang lebih tinggi atau jumlah yang melebihi jumlah yang dinyatakan dalam data tender • Kadar air pada tanah yang akan dipadatkan lebih tinggi dari yang diperkirakan berdasarkan asumsi kontrak • Data ketinggian permukaan tanah di lapangan berbeda dengan dalam gambar sehingga diperlukan jumlah galian dan timbunan yang lebih besar
71
9. ADENDUM KONTRAK
FAKTOR PENTING PERUBAHAN KONTRAK 72
Apa yang menjadi alasan utama perubahan / adendum kontrak Apa yang dijadikan subjek pokok persoalan perubahan kontrak Apa kajian terhadap usulan perubahan memenuhi kelayakan teknis dan biaya Adendum kontrak dapat dibuat setiap saat apabila diperlukan dan tanpa pembatasan jumlah
73 LATAR BELAKANG PERUBAHAN KONTRAK
Pekerjaan Tambah/Kurang Perubahan Desain Bencana Alam yang dinyatakan oleh Gubernur Keterlambatan pekerjaan yang disebabkan oleh Pihak Proyek misalnya pembebasan lahan, dsb. Masalah yang timbul di luar kewenangan penyedia jasa Force Majeur (keadaan kahar) misalnya huru-hara, perang, bencana alam, dsb.
HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN DALAM 74 PEMBUATAN PERUBAHAN KONTRAK
Adanya keadaan tertentu yang memerlukan perubahan kontrak Direksi teknis wajib menilai usulan biaya dari penyedia jasa dan melaporkan kepada direksi pekerjaan selambat-lambatnya 7 hari Apabila HS perubahan pekerjaan ada dalam BOQ dan volume tidak melampaui batas sesuai dengan ketentuan kontrak, HS tetap Apabila HS perubahan pekerjaan tidak ada dalam BOQ, HS baru yang wajar Apabila usulan HS perubahan pekerjaan tidak wajar, HS berdasarkan harga perkiraan pengguna jasa Apabila perintah perubahan mendesak sehingga usulan biaya dan negosiasi akan menunda pekerjaan, maka perubahan pekerjaan harus dilaksanakan dan diberlakukan sebagai peristiwa kompensasi Penyedia jasa tidak berhak menerima pembayaran tambahan biaya untuk biaya yang sebenarnya dapat dihindari dengan peringatan dini
75 CAKUPAN PERUBAHAN KONTRAK
Perubahan lingkup pekerjaan Perubahan jadwal pelaksanaan Perubahan harga kontrak
PROSEDUR PEMBUATAN ADENDUM KONTRAK
Perintah tertulis dari pengguna jasa atau usulan perubahan kontrak dari penyedia jasa Penyedia jasa/pengguna jasa harus memberikan tanggapan selambatlambatnya 7 hari atas perintah pengguna jasa/usulan penyedia jasa Dilakukan negosiasi teknis dan harga dan dibuat BA Dibuat adendum kontrak
KASUS YANG SERING TERJADI 76
Pembuatan adendum kontrak ditunda sampai pada akhir pelaksanaan pekerjaan CCO tidak segera dilanjutkan dengan pembuatan adendum kontrak yang diperlukan Adendum kontrak untuk proyek berbantuan pinjaman luar negeri tidak segera diproses persetujuan pemberi pinjaman (lending agency) Adendumm untuk proyek berbantuan tidak disertai pernyataan bahwa adendum baru akan mengikat apabila sudah diterbitkan persetujuan pemberi pinjaman (NOL/Concurrence)
10. SERAH TERIMA PEKERJAAN (PHO DAN FHO) 77
MAKSUD DAN TUJUAN PENYERAHAN PEKERJAAN 78
Penyerahan Pekerjaan kepada PPK : memastikan seluruh pekerjaan dilaksanakan sesuai persyaratan Dokumen Kontrak dan Peraturan yang berlaku;
memastikan hasil pekerjaan secara fisik dan administrasi dapat diterima; memastikan hasil pekerjaan layak dipergunakan umum; awal pelaksanaan pemeliharaan jalan (setelah PHO) pernyataan berakhirnya kontrak dan tanggungjawab penyedia jasa (setelah FHO); awal berlakunya ketentuan tanggung jawab atas kegagalan bangunan (setelah FHO)
Penyerahan Pekerjaan kepada Penyelenggara Jalan perwujudan tanggung-jawab PPK; penetapan status sementara dan tetap aset; penunjukan satuan organisasi pengelola aset
MANFAAT PENYERAHAN PEKERJAAN 79
Serah Terima Pekerjaan :
Memenuhi persyaratan administrasi, teknis, dan finansial;
Wujud tanggungjawab penyedia jasa dan direksi teknis; Dokumen pembuktian, jika terjadi kegagalan konstruksi dan kegagalan bangunan;
Penyerahan Pekerjaan kepada Penyelenggara Jalan:
Wujud tanggungjawab PPK kepada penyelenggara jalan; Catatan sejarah pelaksanaan konstruksi; Dasar penyusunan perencanaan, pemrograman, penganggaran, pengoperasian, dan pemeliharaan.
PROSEDUR PHO 80
Pengajuan PHO oleh Penyedia Jasa kepada Direksi Pekerjaan; Pemeriksaan oleh Direksi Teknis; Rekomendasi Direksi Teknis: Tanggal tentatif pekerjaan selesai 100% Pernyataan mengenai mutu Daftar cacat dan kekurangan (bila ada) Pengajuan PHO oleh Direksi Teknis kepada PPK; Pembentukan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) PHO/FHO;
PROSEDUR PHO Pembentukan Panitia /Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan PHO/FHO oleh 81 KPA; First Visit: Penetapan prosedur dan tanggal tentatif pekerjaan selesai 100%; Pemeriksaan administrasi, kuantitas, dan kualitas; Penyusunan daftar cacat/kerusakan dan kekurangan; Penetapan masa grace period; Second Visit; Pemeriksaan dan penilaian hasil perbaikan; Penetapan tanggal definitif pekerjaan selesai 100% Penyusunan Berita Acara PHO: Tanggal definitif pekerjaan selesai 100% Tanggal rencana FHO Tanggal BA PHO Perhitungan Kuantitas Akhir; Pengesahan Berita Acara PHO.
PENYERAHAN PEKERJAAN SECARA PARSIAL (PARTIAL TAKING OVER ) 82
.
* Pasal ini membolehkan Kontraktor untuk menyerahkan Pekerjaan sebagian-sebagian. * Kegunaan bagi Employer dan Kontraktor : Untuk menghindarkan terjadinya sengketa antara Employer dan Kontraktor, apabila terjadi kerusakan pada pekerjaan jalan yang sudah dipergunakan akan tetapi belum dilakukan PHO * Perbedaan tanggung jawab Kontraktor pada masa pelaksanaan dan masa pemeliharaan. Tanggung Jawab Pelaksanaan
PHO
Tanggung Jawab Pemeliharaan
- Tanggung Jawab Pelaksanaan apabila terjadi kerusakan Kontraktor harus memperbaiki - Tanggung Jawab Pemeliharaan tanggung jawab Kontraktor hanya sebatas pemeliharaan atau memperbaiki kerusakan karena pemakaian yang normal
PROSEDUR FHO 83
Pengajuan FHO oleh Penyedia Jasa kepada PPK; Pemberitahuan oleh PPK kepada Panitia FHO; Rapat Pertama: Pemeriksaan administrasi, teknis, dan kualitas Kunjungan Lapangan; Pemeriksaan dan identifikasi pekerjaan pemeliharaan Rapat Kedua: Penilaian hasil pekerjaan pemeliharaan; Penetapan kesiapan untuk serah terima akhir pekerjaan; Penetapan tanggal FHO; Pemberitahuan kepada PPK atas hasil pemeriksaan. Pembuatan Berita Acara FHO dan Sertifikat Penyelesaian Pekerjaan.
11. PEMUTUSAN KONTRAK 84
• Pemutusan Kontrak oleh PPK o Penyedia lalai/cidera janji dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang ditentukan o Penyedia tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan tidak memulai pelaksanaan pekerjaan 85 o Penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 hari tidak tercantum dalam program mutu dan tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan o Penyedia pailit o Penyedia gagal memperbaiki Cacat Mutu o Penyedia tidak mempertahankan keberlakuan Jaminan Pelaksanaan o Denda keterlambatan melampaui 5% NK dan PPK menilai Penyedia tidak sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan o Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan instansi berwenang o Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN, dan/atau pelanggaran persaingan sehat dinyatakan benar oleh instansi berwenang
• Pemutusan Kontrak oleh Penyedia
• •
•
o Pengawas Pekerjaan memerintahkan Penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 hari o PPK tidak menerbitkan SPP pembayaran tagihan angsuran sesuai 86 dengan SSKK o Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN, dan/atau pelanggaran persaingan sehat dinyatakan benar oleh instansi berwenang Mengenyampingkan Pasal !266 dan 1267 KUHPerdata Pemutusan Kontrak oleh PPK: o Jaminan Pelaksanaan dicairkan o Sisa Uang Muka harus dilunasi atau Jaminan Uang Muka dicairkan o Penyedia membayar denda; dan/atau o Penyedia dimasukkan Daftar Hitam Pemutusan Kontrak karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan yang sehat PPK dikenakan sanksi sesuai dg peraturan per-UU-an
12. PENYELESAIAN PERSELISIHAN 87
Dipilih salah satu : MELALUI PENGADILAN
• Sesuai KUHPerdata 88 MELALUI DI LUAR PENGADILAN
• Negosiasi/musyawarah • Mediasi *) • Konsiliasi *) • Adjudikator *) • Arbitrase o o o o
BANI Dispute Board *) International Chamber of Commerce (ICC) United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL)
*) Nama telah ditetapkan sejak awal kontrak
BIAYA ARBITRASE •
Biaya arbitrase dibebankan kepada pihak yang kalah
•
Biaya arbitrase adalah ; 1. 2. 3. 4.
•
Honorarium arbiter Biaya perjalanan, akomodasi arbiter Biaya saksi dan atau saksi ahli Biaya administrasi
Bila tuntutan dikabulkan sebagian biaya arbitrase ditanggung bersama para pihak sesuai perimbangan dalam permufakatan
TEMUKENALI FAKTOR PENYEBAB PERMASALAHAN HUKUM 90 DALAM PELAKSANAAN KONTRAK KONSTRUKSI Berbagai faktor potensial penyebab permasalahan hukum/perselisihan dalam pelaksanaan suatu Berbagai faktor potensial penyebabdalam permasalahan hukum/perselisihan dalamyang pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dikelompokkan 3 aspek yang saling terkait satu dengan lainnya, suatu konstruksi, dikelompokkan dalam 3 aspek yang saling terkait satu dengan yang sbb pekerjaan : lainnya, sbb Teknis : 1. Aspek 1.Aspek a. Teknis faktor perubahan lingkup pekerjaan a.faktor perubahan pekerjaan b. faktor perbedaanlingkup kondisi lapangan b.faktor perbedaan kondisi lapangan c. faktor kekurangan material dan/atau peralatan yang sesuai dengan spesifikasi teknis c.faktor kekurangan material d. faktor keterbatasan personildan/atau peralatan yang sesuai dengan spesifikasi teknis d.faktor keterbatasan personil e. faktor kurang jelas atau kurang lengkapnya gambar rencana dan/atau spesifikasi teknis kurang jelas atau kurang lengkapnya gambar rencana dan/atau spesifikasi teknis 2. e.faktor Aspek waktu 2.Aspek a. waktu faktor penundaan waktu pelaksanaan pekerjaan a.faktor penundaan b. faktor percepatanwaktu waktupelaksanaan penyelesaian pekerjaan pekerjaan b.faktor percepatan waktu penyelesaian pekerjaan c. faktor keterlambatan waktu penyelesaian pekerjaan keterlambatan waktu penyelesaian pekerjaan 3. c.faktor Aspek Biaya 3.Aspek Biaya a. faktor penghematan anggaran a.faktor penghematan anggaran b. faktor keterlambatan pembayaran b.faktor keterlambatan pembayaran
91
