SOSIALISASI PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KESDM NOMOR 002.SJ TAHUN 2010 TENTANG KODE ETIK PNS SEKRETARIAT JENDERAL KESDM

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORGASNISASI

SOSIALISASI PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KESDM NOMOR 002.SJ TAHUN 2010 TENTANG KODE ETIK PNS SEKRETARIAT JENDERAL KESDM

YOGYAKARTA,

DESEMBER 2011 1


LATAR BELAKANG DITETAPKANNYA PERATURAN SEKJEN KESDM NOMOR 002.SJ TAHUN 2010 Pasal 13 PP Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS

Ayat (1) Pejabat Pembina Kepegawaian masingmasing instansi menetapkan kode etik instansi. Ayat (2) Kode etik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan berdasarkan karakteristik masing-masing instansi. 2


TUJUAN KODE ETIK SETJEN KESDM

a. Meningkatkan disiplin pegawai; b. Menjamin terpeliharanya tata tertib; c. Menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan terciptanya iklim kerja yang kondusif; d. Menciptakan dan memelihara kondisi kerja serta perilaku yang profesional; e. Meningkatkan citra dan kinerja pegawai dan unit kerja.

3


1. Kode Etik terhadap Organisasi

KODE ETIK PNS SETJEN KESDM

2. Kode Etik terhadap Masyarakat

3. Kode Etik terhadap Diri sendiri

4


KODE ETIK TERHADAP ORGANISASI a. Melaksanakan pekerjaan dengan penuh tanggungjawab sesuai dengan tugas dan fungsinya;

f. Melaksanakan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel;

b. Melaporkan kepada atasan apabila mengetahui secara langsung adanya pelanggaran/penyimpangan yang dapat merugikan keuangan negara;

g. Menjaga tempat kerja dalam keadaan bersih, aman dan nyaman;

c. Tidak diskriminatif dalam memberikan informasi dan pelayanan kepada pihak lain yang terkait sesuai dengan bidang tugasnya sepanjang bukan yang bersifat rahasia;

h.Tidak mengadakan dan/atau menyebarluaskan data, konsep/rancangan surat keputusan, dokumen, informasi dan aplikasi yang masih dan atau bersifat rahasia kepada pihak yang tidak berkepentingan;

d. Menaati perintah kedinasan dari atasan yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

i.Tidak mengakses, mengunduh dan menyebarluaskan materi lewat media informasi yang bertentangan dengan norma kesusilaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e. Menjaga kerahasiaan dan keamanan data, informasi dan dokumen sesuai bidang tugas masing-masing;

5


KODE ETIK TERHADAP MASYARAKAT a. Menghormati suku, agama/kepercayaan, ras dan adat-istiadat orang lain; b. Tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan; c. Menjalankan pola hidup sederhana di dalam kehidupan bermasyarakat; d. Tidak memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan nama baik, kehormatan dan martabat pegawai, kecuali dalam pelaksanaan tugas.

6


KODE ETIK TERHADAP DIRI SENDIRI a. Berpakaian rapi, bertingkah laku dan bertutur kata sopan terhadap sesama; b. Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan dan kesatuan Korps Pegawai Sekretariat Jenderal; c. Berupaya menjaga keluarga dari perbuatan tercela menurut norma hukum dan kesusilaan; d. Berupaya menjaga ketentraman dan keutuhan keluarga; e. Tidak menyebar fitnah; f. Tidak menkonsumsi dan mengedarkan minuman keras, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya; g. Tidak berjudi dan atau melakukan perbuatan asusila. 7


PNS melakukan pelanggaran

TATA CARA PENEGAKAN KODE ETIK Disampaikan kepada pejabat yang berwenang atau atasan langsung PNS ybs

Laporan/ pengaduan tertulis Pejabat yang berwenang/atasan PNS meneruskan laporan/ pengaduan kpd Pimpinan Unit Es I

Paling lambat 7 hr sejak laporan dan/atau pengaduan diterima

Paling lambat 7 hr sejak laporan dan/atau pengaduan dugaan pelanggaran kode etik dari pejabat yang berwenang/atasan PNS diterima

Pembetukan Majelis Kode Etik Pemanggilan oleh Majelis paling lambat 7 hr sblm pemeriksaan

Hadir ?

tdk

2x ?

Paling lambat 7 hr sebelum pemeriksaan

ya Pemeriksaan & sidang Majelis paling lambat 14 hr sejak sidang berakhir, hrs sudah ada putusan

Bersalah ?

tdk Bebas

ya

ya Majelis memberikan rekomendasi Penjatuhan sanksi dari pejabat yang berwenang

Sanksi moral disampaikan pada pejabat 7 hr sejak ditetapkan

Pelaksanaan sanksi moral 3 hr sejak disampaikan

Tindakan administrasi (proses sesuai peraturan disiplin PNS) 8


SANKSI DALAM PELANGGARAN KODE ETIK PNS SETJEN KESDM 1. Bagi Pejabat/atasan PNS yang mengetahui pelanggaran/menerima laporan/pengaduan kode etik tidak meneliti dugaan pelanggaran dan tidak meneruskan laporan/pengaduan pelanggaran kpd Pimpinan Unit Es. I dianggap melakukan pelanggaran kode etik dan dikenakan sanksi moral (Pasal 12 ayat 4 & 5).

2. Bagi Pelanggar Kode Etik: SANKSI MORAL

SANKSI ADMINISTRATIF

- Sanksi moral dpt disampaikan secara tertutup atau terbuka. - Sanksi moral dpt berupa permohonan maaf secara lisan dan/atau tertulis atau pernyataan penyesalan.

Sanksi administratif berupa rekomendasi dari Majelis kepada Pejabat yang berwenang untuk menjatuhkan hukuman sesuai peraturan disiplin yang berlaku.

9


MAJELIS KODE ETIK 1. 2.

3. 4. 5.

Dibentuk setiap terjadi pelanggaran kode etik. Susunan keanggotaan: a. 1 orang Ketua; b. 1 orang Sekretaris; c. Sekurang-kurangnya 3 orang anggota. Sekretaris dijabat oleh pejabat yang melaksanakan fungsi kepegawaian. Pangkat dan jabatan tidak boleh lebih rendah dari terperiksa. Khusus Pejabat Eselon I atau Pejabat Fungsional Tertentu jenjang Utama, anggota Majelis harus memiliki pangkat serendah-rendahnya sama dengan terperiksa.

10


PEJABAT YANG BERWENANG MEMBENTUK MAJELIS & MENJATUHKAN SANKSI MORAL Pejabat Struktural Eselon I MENTERI ESDM Fungsional Tertentu jenjang Utama

Pejabat Struktural Eselon II, III dan IV Sekretaris Jenderal

Fungsional Tertentu jenjang Pelaksana Pertama s.d. Madya Fungsional Umum gol. I/a s.d. IV/d

- Sekjen dapat mendelegasikan wewenangnya untuk membentuk Majelis dan menjatuhkan sanksi moral di lingkungannya masing-masing kepada Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi.

11


TERIMA KASIH

12


INFORMASI KEPEGAWAIAN DAPAT DIAKSES MELALUI WEBSITE: 1. www.esdm.go.id 2. http://sipeg.esdm.go.id 3. http://doktapegawai.esdm.go.id

SARAN DAN KONSULTASI KEPEGAWAIAN DAPAT MENGIRIM EMAIL KE: [email protected]

13

SOSIALISASI PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KESDM NOMOR 002.SJ TAHUN 2010 TENTANG KODE ETIK PNS SEKRETARIAT JENDERAL KESDM

Recommend Documents