SKRIPSI. Disusun Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S1) Ilmu Komunikasi. Disusun Oleh: : WINA WINARTI

UPAYA MEMBANGUN REPUTASI PERUSAHAAN MELALUI GOVERNMENT RELATIONS (Studi Pada Divisi Government Relations PT. Indosat, Tbk) Periode Penelitian Januari – Desember 2008

SKRIPSI Disusun Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S1) Ilmu Komunikasi

Disusun Oleh: Nama

: WINA WINARTI

NIM

: 44206110077

Jurusan

: Hubungan Masyarakat

FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS MERCU BUANA JAKARTA 2009

UNIVERSITAS MERCUBUANA FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI JURUSAN HUBUNGAN MASYARAKAT Wina Winarti (44206110077) Upaya Membangun Reputasi Perusahaan Melalui Government Relations (Studi pada Divisi Government Relations PT Indosat Tbk.) xiii + 86 halaman + 31 lampiran Bibliografi:18 buku (1992-2006) + dokumen Indosat + 4 Situs Internet Keyword: Reputasi Perusahaan melalui Government Relations

ABSTRAKSI Penelitian ini mengambil studi pada Divisi Government Relations PT. Indosat, Tbk yang merupakan salah satu perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia dimana dalam kegiatan operasionalnya tidak terlepas dari peraturan perundang-undangan yang harus ditaati dan dijalankan. Selain itu sebagian sahamnya dimiliki oleh Pemerintah. Perumusan masalah pada penelitian ini adalah “Bagaimana upaya membangun reputasi perusahaan melalui government relations dilakukan oleh Divisi Government Relations dengan melihat keseluruhan proses kegiatannya”. Tujuan utama dari penelitian ini adalah memberikan deskripsi tentang upaya membangun reputasi perusahaan melalui kegiatan Government Relations PT. Indosat. Tipe penelitian ini bersifat deskriptif dengan metode kualitatif. Sumber data diperoleh dari wawancara dengan teknik triangulasi, yaitu teknik pengecekan keabsahan data yang didasarkan pada sesuatu diluar data untuk keperluan mengecek atau sebagai pembanding terhadap data yang telah ada. Triangulasi yang digunakan adalah triangualsi sumber data. Tahap triangulasi yang dilakukan dengan cara mengumpulkan semua informasi seperti wawancara mendalam dan beberapa sumber data. Dari hasil penelitian diketahui bahwa upaya membangun reputasi perusahaan melalui government relations dalam kesehariannya dilakukan dua kegiatan utama yaitu komunikasi dan kepatuhan, dimana indikatornya adalah budaya organisasi, nilai-nilai yang dianut perusahaan, dan beberapa isu penting dalam manajemen reputasi. Reputasi berperan sangat penting karena menjadikan pekerjaan lebih atraktif dan memotivasi. Oleh karenanya kegiatan komunikasi dan kepatuhan yang dijalankan Divisi Government Relations PT. Indosat memastikan kelancaran komunikasi antara perusahaan dan pemangku kepentingan, serta menjamin tersedianya informasi yang boleh diakses oleh stakeholder sesuai dengan kebutuhan yang wajar. Untuk menunjang pekerjaannya, seorang praktisi Government Relations harus memiliki kemampuan komunikasi, menguasai ilmu hukum dengan baik serta memiliki penampilan yang baik. Selain itu transaparansi adalah satu hal yang penting bagi Government Relations. Perusahaan sejenis atau lainnya diharapkan dapat mengadopsi kegiatan-kegiatan yang dilakukan government relations, karena merupakan salah satu fungsi terpenting dalam upaya membangun reputasi perusahaan.

i

KATA PENGANTAR

Berawal dari ketertarikan terhadap bidang Government Relations, penulis memutuskan untuk mengangkat bidang tersebut dan menuangkannya ke dalam sebuah penelitian. Ketertarikan berawal dari kajian mengenai Government Relations yang masih terbatas jumlahnya di Indonesia. Disamping ketertarikan terhadap dunia Government Relations, penulis juga menaruh perhatian lebih terhadap konsep reputasi perusahaan (corporate reputation). Sama halnya dengan Government Relations, ketertarikan penulis berawal dari kebaruan konsep ini. Charles J. Fombrun mencoba untuk memperkenalkan konsep reputasi perusahaan kepada masyarakat luas, terutama mereka yang berkecimpung di dunia Public Relations, Marketing, maupun bisnis perusahaan sebagai langkah lanjut dari citra perusahaan. Alhasil, sekarang kata reputasi seringkali didengungkan di kalangan praktisi untuk meneliti apakah sebuah perusahaan layak dianggap baik atau tidak. Banyak pula perusahaan yang melakukan program-program internal maupun eksternal guna membangun reputasi yang baik di benak publiknya. Berdasarkan pada ketertarikan akan kedua bidang tersebut, penulis mencoba untuk menggabungkannya dan menuangkannya dalam sebuah karya penelitian. Karena itu, lahirlah penelitian yang berjudul “Upaya Membangun Reputasi Perusahaan Melalui Government Relations” ini. Penulis menyadari segala keterbatasan yang dimiliki, oleh sebab itu, tanpa adanya bantuan, bimbingan, petunjuk dan saran dari berbagai pihak adalah suatu hal yang

vi

mustahil bagi penulis untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini. Pada kesempatan ini pula penulis ingin menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: 1. Ibu Marehaeni F. Kurniawati, S.Sos, M.Si, selaku Kepala Jurusan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana sekaligus Dosen Pembimbing yang telah membimbing, membantu, dan memberikan semangat kepada penulis untuk segera menyelesaikan tugas akhir ini dan telah memberikan banyak masukan dalam terselesaikannya skripsi ini. 2. Bapak Farid Hamid Umarella, S.Sos, M.Si, selaku Ketua Sidang Skripsi yang telah memberikan masukan dan koreksi dalam penyelesaian skripsi ini. 3. Ibu Nurprapti Wahyu Widyastuti, S. Sos, M.Si, selaku Penguji Ahli dalam sidang skripsi yang telah memberikan masukan, koreksi dan pencerahan dalam penyelesaian skripsi ini. 4. Bapak Edi Riyanto, selaku Division Head Learning & Capabilities Management PT. Indosat Tbk, yang telah berkenan memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian di PT. Indosat, Tbk. mengenai Government Relations dalam rangka menyelesaikan skripsi ini. 5. Ibu Elly Noor Q, selaku Division Head Government Relations PT. Indosat, Tbk. yang telah memberikan berbagai informasi dan bersedia diwawancara oleh penulis guna menyelesaikan skripsi ini. 6. Ibu Adita Irawati, selaku Division Head Public Relations PT. Indosat, Tbk. yang telah memberikan berbagai informasi guna menyelesaikan skripsi ini. 7. Suami tercinta, my Radja yang telah memberikan dorongan, semangat, do’a, bantuan materil dan non materil selama kuliah dan menyelesaikan skripsi ini.

vii

8. Mama tercinta yang selalu memberikan dorongan, semangat, do’a dan dukungan kepada penulis. 9. Alvito Faishal Rizqy Aulia dan Sulthan Nadhiv Rifky Aulia yang selalu menjadi inspirasi dalam setiap gerak dan langkah penulis. 10. Uni Arni dan teman-teman di Divisi Customer Service Operation yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. 11. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung membantu terselesaikannya skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta dapat menjadi bahan masukan bagi PT. Indosat, Tbk. untuk selalu menjadi yang terbaik dimasa yang akan datang, disamping berarti juga bagi kemajuan Ilmu Komunikasi pada umumnya

Jakarta, Mei 2009

Penulis

viii

DAFTAR ISI

ABSTRAKSI

i

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

ii

LEMBAR TANDA LULUS SIDANG SKRIPSI

iii

LEMBAR PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

iv

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

v

KATA PENGANTAR

vi

DAFTAR ISI

ix

DAFTAR LAMPIRAN

xiii

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah....................................................................... 1 1.2. Rumusan Masalah …………………………………………………… 5 1.3. Tujuan Penelitian…………………………………………….............. 5 1.4. Signifikansi Penelitian........................................................................... 5 1.4.1. Signifikasi Akademis ................................................................. 5 1.4.2. Signifikansi Praktis..................................................................... 5

ix

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Komunikasi .......………………………………………….…............. 6 2.2. Budaya Perusahaan .............................................................................. 9 2.3. Public Relations……………………………………………………..

12

2.3.1. Pengertian Public Relations ……………………...................... 12 2.3.2. Bagian-bagian dari fungsi Public Relations ………………....

14

2.3.3. Relasi dalam Public Relations ………………………….......... 16 2.4. Reputasi Perusahaan ……………....…..……....……….................... 16 2.4.1. Definisi Reputasi Perusahaan ................................................... 16 2.4.2. Akar Reputasi Perusahaan......................................................... 19 2.4.3. Pentingnya Reputasi Perusahaan .............................................. 20 2.4.4. Identitas, Citra, dan Reputasi .................................................... 21 2.4.4.1. Identitas Perusahaan (Corporate Identity)................... 21 2.4.4.2. Citra Perusahaan (Corporate image) ........................... 22 2.5. Government Relations .………………………………………........... 24 2.5.1. Fungsi Government Relations ………………………………... 24 2.5.2. Maksud dan Tujuan Government Relation…………………… 24 2.5.3. Tugas dan Tanggung Jawab Government Relation…………... 25 2.5.4. Kegiatan Komunikasi Government Relations ...........…...……. 26 2.5.5. Kegiatan Kepatuhan Government Relations ............................. 28 2.5.6. Good Corporate Governance .................................................... 29 2.5.7. Government Relations dan Public Relations ............................. 30 2.5.8. Kendala dalam Government Relations ……………………….. 31 x

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN 3.1. Tipe Penelitian……………………………………………………… 34 3.2. Metode Penelitian …...……………………………………………..

34

3.3. Narasumber..………………………………………………………… 35 3.4. Teknik Pengumpulan Data ………………………………………..... 36 3.4.1. Data Primer….……………………………………………....... 36 3.4.2. Data Sekunder………………………………………………... 36 3.5. Definisi Konsep....... ........................................................................... 36 3.6. Fokus Penelitian…………………………………………………...... 37 3.7. Teknis Analisa Data ........................................................................... 39 3.8. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data ……………………………… 40

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 4.1. Obyek Penelitian……………………………………………………. 41 4.1.1. Sejarah PT. Indosat, Tbk …………………………………….

41

4.1.2. Gambaran Singkat PT. Indosat, Tbk ………………………… 43 4.1.3. Logo PT. Indosat, Tbk ………………………………………. 43 4.1.4. Filiosofi Identitas Indosat …………………………………… 43 4.1.5. Visi, Misi, Motto dan Tata Nilai PT. Indosat, Tbk …..............

44

4.1.6. Produk dan Jasa PT. Indosat, Tbk ……………........................

48

4.1.7. Struktur Organisasi PT. Indosat, Tbk ………………………... 50

4.2. Hasil Penelitian ……………………………………………………… 54 4.3. Pembahasan………………………………………………………….. xi

77

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan ………………………………………………….............

83

5.2. Saran …………………………………………………………….......

85

5.2.1. Saran Akademis.........................................................................

85

5.2.2. Saran Praktis..............................................................................

86

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN - LAMPIRAN

xii

DAFTAR LAMPIRAN

1. Hasil Wawancara. ..................................................................................................

(8)

2. Bagan Government Relations Indosat Dalam Upaya Membangun Reputasi .........

(2)

3. List Award Indosat.................................................................................................

(2)

4. Kaleidoskop Telekomunikasi 2008........................................................................

(4)

5. Depkominfo Angkat Tangan Soal Spin Off Indosat.............................................

(2)

6. Antara News...........................................................................................................

(3)

7. Press Release, Corporate Governance Perception Index Award ...........................

(2)

8. Press Release, Best Wealth Creator Award 2008 ..................................................

(1)

9. Press Release, The Best Achievement Award .......................................................

(2)

10. Press Update, Company Profile Indosat Raih Peringkat Pertama .......................

(2)

11. Berita Surat Kabar INDOPOS Tanggal 30 Juli 2008, Pelanggan Seluler ...........

(1)

12. Surat Informasi Riset ...........................................................................................

(1)

13. Riwayat Hidup ....................................................................................................

(1)

xiii

1 BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah Reputasi merupakan sebuah jembatan antara suatu organisasi dengan para stakeholder-nya, reputasi menerjemahkan tindakan masa lalu, saat ini serta masa depan ke dalam suatu sinyal informasi yang dimengerti oleh setiap stakeholder. Charles Fombrun membuat definisi atas kerja reputasi perusahaan, yaitu representasi perseptual atau tindakan-tindakan masa lalu dan prospek masa depan perusahaan yang menggambarkan keseluruhan daya tarik perusahaan terhadap semua konstituen, kuncinya ketika dibandingkan dengan kompetitor utama lainnya. A corporate reputation is a perceptual representation of a company’s past actions and future prospect that describes the firm’s overall appeal to all of its key constituents when compared with other leading rivals.1 Untuk memperoleh reputasi yang positif, tahan lama, dan tahan uji, perusahaan harus membangun hubungan yang kuat dengan konstituen-konstituen. Itu berarti menerapkan parktik-praktik yang dapat mengukur dan memonitor bagaimana perlakuan perusahaan terhadap empat publik utamanya: karyawan, investor, pelanggan, komunitas. Selain definisi kerja diatas, Fombrun juga mengungkapkan bahwa reputasi merupakan potret (snapshot) yang mencerminkan berbagai citra yang dimiliki perusahaan yang dihasilkan oleh para konstituennya (a reputation is a snapshot that reconciles the multiple images of a company held by all of its constituencies). Para konstituen atau

1

Charles J. Fombrun, REPUTATION; Realizing Value from the Corporate Image, Boston-Massachusets, Harvard Business School Press, 1996, hal. 72

1

2 shareholder tersebut memiliki citra masing-masing dibenak mereka tentang perusahaan. Karyawan memiliki citra sendiri tentang perusahaan tempat mereka bekerja, konsumen memiliki citra sendiri terhadap produk yang dihasilkan perusahaan. Investor memiliki citra sendiri tentang perusahaan tempat mereka berinvestasi. Begitu juga dengan komunitas lokal setempat, merekapun memiliki citra tersendiri mengenai perusahaan yang beroperasi di lingkungan sekitar mereka. Gabungan dari keseluruhan citra itulah yang akhirnya membentuk reputasi perusahaan. Reputasi juga menunjukan keseluruhan attractiveness perusahaan terhadap para karyawan, konsumen, investor, dan komunitas lokal. Dalam hal ini reputasi bertindak sebagai magnet perusahaan, ia menaruh dan mendekatkan orang kepada perusahaan karena orang bertindak terhadap orang lain, sesuatu ataupun sebuah peristiwa berdasarkan pada persepsi yang ada dibenaknya tentang seseorang, sesuatu, ataupun peristiwa tersebut. Reputasi perusahaan yang baik (well established) mempengaruhi keputusan customer (pembeli) tentang produk perusahaan mana yang patut dibeli, mempengaruhi keputusan employee (karyawan) tentang perusahaan mana ia akan bekerja, serta mempengaruhi keputusan investor tentang saham perusahaan mana yang akan diakumulasi. Reputasi juga mempengaruhi penilaian para jurnalis media dan analisis keuangan. Para jurnalis media lebih banyak menulis tentang perusahaan yang dinilai baik (highly regarded) dan cenderung memberitakan mereka dengan lebih baik pula. Begitu juga dengan analisis keuangan, mereka dipengaruhi oleh kejelasan, kemasyuran, dan reputasi yang dimiliki perusahaan. Selain bertindak sebagai magnet perusahaan, reputasi juga menciptakan keterbedaan (differentiation) yang membedakannya dengan para kompetitornya dan keuntungan

3 kompetitif (competitive advantage) yang memungkinkan perusahaan untuk mengenakan harga yang lebih tinggi pada produksinya, menekan cost of fund (biaya yang dibutuhkan untuk mendapatkan dana) yang diperlukan, serta menjadikan perusahaan sulit ditiru oleh para kompetitornya. Karenanya, adalah penting untuk menjaga dan memelihara reputasi perusahaan yang baik dibenak stakeholder. Bagi perusahaan publik, salah satu stakeholder yang paling penting adalah government relations, biasanya mengacu pada usaha Public Relations yang berkaitan dengan kebijakan publik dan corporate citizenship. Spesialis public affairs di perusahaan berfungsi sebagai perantara atau penghubung (liaison) dengan unit-unit pemerintah.2 Dalam kegiatan Public Relations, pemerintah dianggap sebagai publik yang penting bukan saja pemerintah adalah pengatur negara dan pembuat keputusan penting yang menyangkut hajat hidup orang banyak, tetapi lebih dari itu, pemerintah terdiri atas orangorang yang mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi masyarakat dan kegiatan bisnis. Pemerintah pusat, propinsi, atau walikota madya, dewasa ini mempunyai pengaruh yang besar terhadap perusahaan sehingga tetap merasa perlu berdekatan dengan pemerintah dan merasa perlu ada suatu posisi khusus dalam Divisi Government Relations. Terlebih Pemerintah Indonesia memiliki 14,9 persen saham di PT. Indosat Tbk.3

2

Scott M. Cutlip, Allen H. Center, Glen M. Broom, Effective Public Relations, 9th Ed, Kencana Prenada Media group, 2006, hal. 20 3 http: www.antara.co.id Published Date 09/06/2008.

4 Sebuah asosiasi eksekutif yang bermarkas di Washington DC, mendefinisikan public affairs sebagai “taktik PR yang diterapkan pada strategi Government Relations untuk menghasilkan kebijakan publik yang sangat baik”.4 Sedangkan pemerintah meskipun membuat peraturan yang membatasi dunia usaha, juga sering tampil membela perusahaan dalam banyak kasus. Hal ini terjadi karena pemerintah mempunyai kepentingan terhadap dunia usaha yang mana dunia usaha merupakan penggerak pembangunan yang memutar roda perekonomian dan diharapkan mampu menciptakan lapangan pekerjaan untuk orang banyak, dunia usaha juga dipungut pajak, semakin besar perusahaan tentu akan semakin besar pajak yang disetorkan kepada pemerintah. Dunia usaha adalah mitra pemerintah dalam mengelola hasil bumi dan kekayaan negara. Kepentingan pemerintah yang besar terhadap dunia usaha sering dimanfaatkan ketika perusahaan menghadapi krisis. Oleh sebab itu pembinaan hubungan baik dengan pemerintah mutlak diperlukan. Periode penelitian ini dilaksanakan dari bulan Januari 2008 sampai dengan Desember 2008, karena pada periode ini serangkaian kegiatan Divisi Government Relations PT. Indosat dilaksanakan dalam menjalankan

program dan kegiatannya serta meraih

beberapa penghargaan. Selama 41 tahun, Indosat telah membuktikan eksistensinya di dunia bisnis telekomunikasi Indonesia, dimana saat ini Indosat merupakan salah satu perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia. Reputasi perusahaan yang baik dapat terwujud berkat kerja sama seluruh bidang dalam memaksimalkan kinerja mereka serta

4

Scott M. Cutlip, Allen H. Center, Glen M. Broom, Effective Public Relations, 9th Ed, Kencana Prenada Media group, 2006, hal. 20

5 memberikan pelayanan yang terbaik bagi para stakeholdernya, tentu saja Government Relations termasuk didalamnya. 1.2. Rumusan Masalah Bagaimana upaya membangun reputasi perusahaan melalui government relations dilakukan oleh Divisi Government Relations PT. Indosat, Tbk. dengan melihat keseluruhan proses kegiatannya? 1.3. Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya membangun reputasi perusahaan melalui government relations dengan melihat: keseluruhan proses kegiatan yang dilaksanakan oleh Divisi Government Relations PT. Indosat, Tbk yang dipandang sebagai suatu upaya dalam membangun reputasi perusahaan. 1.4. Signifikansi Penelitian 1.4.1. Signifikansi Akademis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap kajian government relations sebagai bagian dari kegiatan Public Relations dalam upaya membangun reputasi perusahaan. 1.4.2. Signifikansi Praktis a. Memberikan masukan dan sumbangan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang meneliti tentang government relations maupun reputasi perusahaan. b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan bagi PT. Indosat Tbk. mengenai pelaksanaan kegiatan government relations yang dipandang sebagai suatu upaya dalam membangun reputasi perusahaan.

6 BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Komunikasi Istilah Komunikasi berasal dari bahasa Latin Communis yang artinya ”sama”, communico, atau communicare yang berarti ”membuat sama” (to make common). Komunikasi menyarankan bahwa suatu pikiran, suatu makna, atau suatu pesan dianut secara sama. Akan tetapi definisi-definisi kontemporer menyarankan bahwa komunikasi merujuk pada cara berbagi hal-hal tersebut, seperti dalam kalimat ”Kita berbagi pikiran”, ”Kita mendiskusikan makna”, dan ”Kita mengirimkan pesan”. 5 Komunikasi merupakan salah satu obyek terpenting dalam kegiatan hubungan antar individu, tanpa adanya komunikasi maka aktifitas keseharian suatu individu, organisasi atau instansi tidak akan berjalan sebagaimana layaknya, contohnya jika dua orang berkomunikasi, berbicara memahami dan mengerti apa yang akan dibicarakan tersebut, maka dapat dikatakan komunikasi tersebut komunikatif. Dalam kegiatan komunikasi itu tidak semata-mata hanya berupa penyampaian informasi tetapi lebih dari pada itu yakni mengandung unsur persuasif sehingga orang lain akan bersedia, menerima, memahami dan terpengaruh serta mau melakukan suatu perintah atau kebijakan tersebut. Proses komunikasi pada hakikatnya adalah proses penyampaian pemikiran atau perasaan oleh seseorang (komunikator) kepada orang lain (komunikan). Pikiran bisa merupakan gagasan, informasi, opini dan lain-lain yang muncul dari benaknya. Perasaan

5

Scott M. Cutlip, Allen H. Center, Glen M. Broom, Effective Public Relations, 9th Ed, Kencana Prenada Media group, 2006, hal. 11

6

7 bisa merupakan keyakinan, kepastian, keragu-raguan, kekhawatiran, kemarahan, keberanian, kegairahan dan sebagainya yang timbul dari lubuk hati. Komunikasi merupakan proses penyampaian pesan, pikiran atau perasaan oleh seseorang kepada orang lain secara tatap muka atau melalui media lain dengan tujuan tertentu sehingga menimbulkan efek tertentu pula.6 Komunikasi adalah kekuatan yang mengikuti bersama orang-orang dari satu organisasi. Definisi di atas menjelaskan pada dasarnya komunikasi merupakan salah satu objek terpenting dalam kegiatan hubungan antar individu, tanpa adanya komunikasi maka aktifitas keseharian suatu individu, organisasi dan institusi tidak akan berjalan sebagimana layaknya. Dalam hal ini komunikasi memberikan pemahaman sebagai kekuatan yang berasal dari orang atau individu di dalam organisasi. Sehingga dalam suatu organisasi, komunikasi, dan aspek-aspek yang terdapat didalamnya berperan mengikat seluruh anggota dan kegiatan yang ada dengan maksud mencapai tujuan organisasi. Dalam organisasi, komunikasi menjadi sumber bagi kehidupan dan kedinamisan usaha karena komunikasi menjadi sarana yang menghubungkan semua inividu dalam perusahaan untuk mencapai tujuan. Komunikasi dalam organisasi sangat diperlukan untuk menghubungkan anggota-anggota organisasi. Terdapat dua jenis komunikasi dalam organisasi yaitu komunikasi formal dan komunikasi informal yang keduanya dapat dikelola secara harmonis untuk mencapai tujuan perusahaan. Untuk menghubungkan antara konsep public relations dan government relations sebagai upaya membangun reputasi perusahaan, peneliti menambahkan komunikasi organisasi sebagai penghubung. Korelasi antara ilmu komunikasi dengan organisasi terletak pada peninjauannya yang terfokus kepada manusia-manusia yang terlibat dalam 6

Onong U. Effendy, Human Relations dan Public Relations, PT. Rosda Karya, 1993, hal. 27

8 mencapai tujuan organisasi itu. Ilmu komunikasi mempertanyakan bentuk komunikasi apa yang berlangsung dalam organisasi, metode dan teknik apa yang dipergunakan, media apa yang dipakai, bagaimana prosesnya, faktor-faktor apa yang menjadi penghambat, dan sebagainya. Jawaban-jawaban bagi pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah bahan telaah untuk selanjutnya menyajikan suatu konsepsi komunikasi bagi suatu organisasi tertentu berdasarkan jenis organisasi, sifat organisasi, dan lingkup organisasi dengan memperhitungkan situasi tertentu pada saat komunikasi berlangsung. Goldhaber

memberikan

definisi

komunikasi

organisasi

sebagi

berikut,

“organizational communicatons is the process of creating and exchanging messages within a network of interdefendent relationship to cope with environmental uncertainty” atau dengan kata lain komunikasi organisasi adalah proses menciptakan dan saling menukar pesan dalam satu jaringan hubungan yang saling tergantung satu sama lain untuk mengatasi lingkungan yang tidak pasti atau yang selalu berubah-ubah. Definisi ini mengandung tujuh konsep kunci yaitu proses, pesan, jaringan, saling tergantung, hubungan, lingkungan dan ketidakpastian.7 Greenbaunn mengatakan bahwa bidang komunikasi organisasi termasuk arus komunikasi formal dan informal dalam organisasi dan membedakan komunikasi internal dan eksternal dan memandang peranan komunikasi terutama sekali sebagai koordinasi pribadi dan tujuan organisasi dan masalah menggiatkan aktifitas. Meskipun bermacam-macam persepsi dari para ahli mengenai komunikasi organisasi ini tapi semuanya itu ada beberapa hal yang umum yang dapat disimpulkan yaitu: a. Komunikasi organisasi terjadi dalam suatu sistem terbuka yang kompleks yang dipengaruhi oleh lingkungannya sendiri baik internal maupun eksternal. 7

Gerarld M. Goldhaber, Organizational Communication 6th Ed, New York:Mc.Graw-Hill, 1995, hal. 13

9 b. Komunikasi organisasi meliputi pesan dan arusnya, tujuan, arah dan media. c. Komunikasi organisasi meliputi orang dan sikapnya, perasaannya, hubungannya dan keterampilannya. Komunikasi dalam organisasi merupakan proses menciptakan dan saling menukar pesan dalam suatu jaringan hubungan yang saling bergantung satu sama lain untuk mencapai tujuan. 2.2. Budaya Perusahaan Budaya Perusahaan atau budaya korporat berkaitan erat dengan strategi manajemen perusahaan. Strategi ini dirumuskan oleh para pimpinan puncak dengan mengaitkan kedudukan perusahaan dalam lingkungannya. Dengan membentuk budaya yang pas dalam perusahaan maka perusahaan tersebut dapat lebih mudah bersaing dan meraih keberhasilan. Beberapa definisi dari budaya korporat atau yang dikenal dengan budaya perusahaan diantaranya, budaya korporat mengacu ke suatu sistem makna bersama yang dianut oleh anggota-anggota yang membedakan organisasi itu terhadap organisasi-organisasi lainnya.8 dan budaya korporat sebagai sistem nilai-nilai, keyakinan, dan kebiasaan bersama dalam organisasi yang berinteraksi dengan struktur formal untuk menghasilkan norma perilaku. Dapat juga diartikan bahwa budaya korporat merupakan sebuah sistem informasi untuk mempertahankan dan menstransmisikan pengetahuan, kepercayaan, mitos-mitos dan tingkah laku.9

8

Djokosantoso Moeljono, ”Budaya Korporat dan Keunggulan Korporasi”, Jakarta, PT. Elex Media Komputindo, 2003, hal. 17 9 Ibid, hal. 19

10 Berdasarkan berbagai definisi yang telah diuraikan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa budaya korporat atau budaya perusahaan adalah sistem nilai-nilai yang diyakini oleh semua anggota organisasi dan yang dipelajari, diterapkan serta dikembangkan secara berkesinambungan berfungsi sebagai sistem perekat dan dapat dijadikan acuan berperilaku dalam organisasi untuk mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu tidaklah berlebihan apabila Kreitner dan Kinicki mendefinisikan budaya korporat sebagai perekat organisasi yang mengikat anggota organisasi melalui nialai-nilai yang ditaati, peralatan simbolis dan cita-cita sosial yang ingin dicapai. Setiap organisasi atau perusahaan memiliki makna sendiri-sendiri terhadap kata budaya itu sendiri antara lain: ideologi, identitas, etos, budaya, pola, eksistensi, aturan, pusat kepentingan, filosofi, tujuan, spirit, sumber informasi, gaya, visi dan cara.10 Kebijakan perusahaan ditunjang oleh filosofi perusahaan, yaitu serangkaian nilainilai yang menjelaskan bagaimana perusahaan berhubungan dengan pemerintah, investor, pelanggan, produk dan pelayanannya, bagaimana karyawan berhubungan satu dengan yang lain, sikap, perilaku, gaya pakaian, dan lain-lain serta apa yang bisa mempengaruhi semangat, keterampilan yang dimiliki dan pengetahuan yang terakumulasi dalam perusahaan. Corporate culture atau budaya perusahaan berkaitan erat dengan strategi manajemen perusahaan. Strategi ini dirumuskan oleh para pimpinan puncak dengan mengaitkan kedudukan perusahaan dalam lingkungannya. Dengan membentuk budaya yang pas

10

Ibid, hal. 18

11 diantara orang-orang didalam perusahaan akan dapat lebih mudah bersaing dan meraih keberhasilan.11 Government Relations dalam melakukan fungsi dan peranannya harus menyesuaikan dengan budaya yang berada didalam perusahaannya. Agar dalam menjalankan tugasnya, Government Relations dapat mengambil makna pada sikap dan perilaku anggota perusahaan. Fungsi dari budaya perusahaan menurut Robbins dalam bukunya Organization Theory; Structure, Design and Applications, yaitu: 1. Budaya mempunyai suatu peran pembeda, hal itu berarti bahwa budaya korporat menciptakan pembeda yang jelas antara satu organisasi dengan yang lain. 2. Budaya korporat membawa suatu rasa identitas bagi anggota-anggota organisasi. 3. Budaya korporat mempermudah timbul pertumbuhan komitmen pada sesuatu yang lebih luas daripada kepentingan diri individual. 4. Budaya korporat dapat meningkatkan kemantapan sistem sosial.12 Tujuan budaya perusahaan adalah melengkapi para anggota dengan rasa (identitas) organisasi dan menimbulkan komitmen terhadap nilai-nilai yang diatur organisasi.13 Budaya perusahaan juga merupakan penerapan nilai-nilai dalam suatu masyarakat yang terkait bekerja di bawah naungan suatu perusahaan. Begitu penting sekali seorang Government Relations Officer mengenal budaya perusahaan untuk mengembangkan kegiatan komunikasi dalam perusahaan, dengan

11

Rhenald Kasali, ”Manajemen PR, Konsep & Aplikasinya di Indonesia”, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta,1994, hal. 108 12 Djokosantoso Moeljono, Op. Cit hal. 21 13 Rhenald Kasali, Op. Cit, hal. 110

12 adanya budaya perusahaan, menunjukan Government Relations mampu bekerja sesuai yang diharapkan perusahaan. 2.3. Public Relations 2.3.1. Pengertian Public Relations Ratusan definisi telah ditulis guna menangkap esensi dari PR dengan menyebutkan aktifitas-aktifitas utama yang muncul dalam praktik. Public Relations adalah fungsi manajemen yang membangun dan mempertahankan hubungan yang baik dan bermanfaat antara organisasi dengan publik yang mempengaruhi kesuksesan atau kegagalan organisasi tersebut.14 Pada bulan Mei 1960 anggota International Public Relations Association (IPRA) berkumpul di Den Haag Belanda. Mereka sepakat untuk menerima rumusan definisi PR sebagai berikut: Public Relations is a management function of a continuing and planned character, trough which public and private organizations and institutions seek to win and retain the understanding, sympathy, and support of those with whom there are or may be concerned by evaluating public opinion about themselves, in order to correlate, as far as possible their own policies and procedures, to achieves by planned and widespread information more productive cooperation and more efficient fulfillment of their common interests. (Samson, Public Relations en Voorlichting, 120/10). Definisi tersebut dapat diterjemahkan sebagi berikut, Public Relations merupakan fungsi manajemen dari sikap budi yang direncanakan dan dijalankan secara berkesinambungan oleh organisasi-organisasi, lembaga-lembaga umum dan pribadi dipergunakan untuk memperoleh dan membina saling pengertian, simpati dan dukungan 14

Scott M. Cutlip, Allen H. Center, Glen M. Broom, Effective Public Relations, 9th Ed, Kencana Prenada Media group, 2006, hal. 6

13 dari mereka yang ada hubungan dan diduga akan ada kaitannya, dengan cara menilai opini publik mereka, dengan tujuan sedapat mungkin menghubungkan kebijaksanaan dan ketatalaksanaan, guna mencapai kerjasama yang lebih produktif, dan untuk memenuhi kepentingan bersama yang lebih efisien, dengan kegiatan penerangan yang terencana dan tersebar luas.15 Definisi kerja PR yang resmi dari IPRA adalah sebagai berikut: Public Relations is a distinctive management function which helps establish and maintain mutual lines of communications, understanding, acceptance and cooperation between organization and its publics; involves the management of problems or issues; helps management to keep informed or and responsive to public opinion; defines and emphasizes the responsibility of management to serve the public interest; helps management keep abrease of effectively utilise change, serving as an early warning system to help anticipate trends, and uses research and sound and ethical communication techniques as its principles tools. Public Relations merupakan fungsi manajemen yang khas yang mendukung pembinaan dan pemeliharaan jalur bersama antara organisasi dengan publiknya mengenai komunikasi, pengertian, penerimaan dan kerjasama, melibatkan manajemen dalam permasalahan dan persoalan; membantu manajemen memberikan penerangan dan tanggapan dalam hubungan dengan opini publik; menetapkan dan menekankan tanggung jawab manajemen untuk melayani kepentingan umum; menopang manajemen dalam mengikuti dan memanfaatkan perubahan secara efektif; bertindak sebagai sistem

15

Sr. Maria Assumpta Rumanti OSF, ”Dasar-Dasar Public Relations Teori dan Praktik”, PT. Grasindo, 2002, hal. 11

14 peringatan yang dini dalam membantu mendahului kecenderungan; dan menggunakan penelitian serta teknik komunikasi yang sehat dan etis sebagai sarana utama.16 Definisi kerja IPRA pada tahun 1982 menunjukkan bahwa Public Relations adalah fungsi manajemen, menegaskan bahwa komunikasi dalam kegiatan Public Relations sangat penting. Komunikasi yang dimaksud ialah komunikasi dua arah dari organisasi ke publiknya, dari publik ke organisasi secara timbal balik, dengan memperhatikan opini publik sebagai efeknya, baik yang terdapat pada publik internal maupun publik eksternal. Komunikasi yang sehat dan etis didasarkan atas penelitian yang seksama. Dengan

komunikasi diatas,

fungsi

Public Relations dalam memantapkan

kepemimpinan manajer dan mengefektifkan serta mengefesiensikan upaya pencapaian tujuan organisasi akan menjadi kenyataan. Bagi seorang Public Relations Officer, hubungan dengan berbagai publik sangat penting untuk selalu dipelihara dan dibina dalam kaitannya dengan kepercayaan pada publik, dan dalam rangka menimbulkan pengertian bersama dan hubungan yang harmonis antara kedua belah pihak, organisasi dan publik17. 2.3.2. Bagian – bagian dari fungsi Public Relations Makna dan praktik Public Relations kontemporer mencakup semua aktifitas berikut ini: 1. Hubungan Internal, adalah bagian khusus dari Public Relations yang membangun dan mempertahankan hubungan yang baik dan saling bermanfaat antara karyawan tempat organisasi menggantungkan kesuksesannya.

16 17

Ibid., hlm 12. Ibid., hlm 13.

15 2. Publisitas, adalah informasi yang disediakan oleh sumber luar yang digunakan oleh media karena informasi itu memiliki nilai berita. Metode penempatan pesan di media ini adalah metode yang tak bisa dikontrol (uncontrolled) sebab sumber informasi tidak memberi bayaran kepada media untuk pemuatan informasi tersebut. 3. Advertising, adalah informasi yang ditempatkan di media oleh sponsor tertentu yang jelas identitasnya yang membayar untuk ruang dan waktu penempatan informasi tersebut. Ini adalah metode terkontrol dalam menempatkan pesan di media. 4. Press Agentry, adalah penciptaan berita dan peristiwa yang bernilai berita untuk menarik perhatian media massa dan mendapatkan perhatian publik. 5. Public Affairs, adalah bagian khusus dari Public Relations yang membangun dan mempertahankan hubungan pemerintah dan komunitas lokal dalam rangka mempengaruhi kebijakan publik. 6. Lobbying, adalah bagian khusus dari Public Relations yang berfungsi untuk menjalin dan memelihara hubungan dengan pemerintah terutama dengan tujuan mempengaruhi penyusunan undang-undang dan regulasi. 7. Manajemen Isu, adalah proses proaktif dalam mengantisipasi, mengidentifikasi, mengevaluasi, dan merespon isu-isu kebijakan publik yang mempengaruhi hubungan organisasi dengan publik mereka. 8. Hubungan Investor, adalah bagian dari Public Relations dalam perusahaan korporat yang membangun dan menjaga hubungan yang bermanfaat dan saling

16 menguntungkan dengan shareholder dan pihak-pihak lain dalam komunitas keuangan dalam rangka memaksimalkan nilai pasar. 9. Pengembangan, adalah bagian khusus Public Relations dalam organisasi nirlaba yang bertugas membangun dan memelihara hubungan dengan donor dan anggota dengan tujuan mendapatkan dana dan dukungan sukarela. 2.3.3. Relasi Dalam Public Relations Dalam kehidupan modern, perkembangan masyarakat memasuki era global dan informasi, relasi satu sama lain mutlak diperlukan, yang menghasilkan sikap saling mempercayai

merupakan

landasan

kuat

dalam

mengadakan

perubahan

tanpa

meninggalkan moralitas dalam melaksanakan kegiatannya. Di samping memperhatikan bahwa masing-masing periode memiliki startegi perkembangannya mempengaruhi publiknya, kemudian menciptakan opini publik demi perkembangan organisasinya. Kejujuran, integritas, dan loyalitas yang merupakan persyaratan mental perlu diterapkan di setiap pelaksanaan fungsi Public Relations. Dengan menciptakan dan mengembangtumbuhkan relasi Public Relations bagi organisasinya, hal ini berarti: 1. menciptakan yang belum ada, tetapi menjadi suatu kebutuhan dan tuntutan; 2. mengembangkan yang sudah ada sesuai dengan tuntutan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat; 3. membuat maju yang sudah berkembang sehingga mampu bersaing. 18 2.4. Reputasi Perusahaan 2.4.1. Definisi Reputasi Perusahaan

18

Sr. Maria Assumpta Rumanti OSF, “Dasar-Dasar Public Relations Teori dan Praktik”, PT. Grasindo, 2002. hal. 53

17 Kata reputasi berasal dari kata Latin “reputatio” yang artinya menilai atau mengevaluasi. Dalam kamus Oxford, reputation didefinisikan sebagai the general opinion about a person or a thing (opini umum tentang seseorang atau sesuatu). Reputasi hadir saat para konstituen membuat estimasi atau perkiraan akan tindakan masa lalu (post action) yang dilakukan perusahaan. Reputasi yang dikenakan konstituen pada perusahaan merupakan kumpulan dari penilaian-penilaian personal tentang credibility, reliability, trustworthiness, dan responsibility perusahaan.

Credibility

Reliability

Corporate Reputation

Trustworthiness

Resposibility

Bagan 2.1. What Makes A Good Reputation?19

Investor dan analis menginginkan credibility. Mereka menginginkan manajemen bisa membuktikan klaim dan komitmen yang dibuat dalam press release, annual reports, dan media komunikasi lainnya. Para analis menilai perusahaan bukan berdasarkan pada

19

. Charles J. Fombrun, REPUTATION; Realizing Value from the Corporate Image, Boston-Massachusets, Harvard Business School Press, 1996, hal. 62-72

18 moralitas perusahaan, namun berdasarkan pada kredibilitas manajemen akan klaim yang mereka buat. Analis hanya bisa yakin ketika manajemen melakukan apa yang mereka katakan akan mereka lakukan dan akan memenuhi komitmen-komitmen mereka. Pelanggan mengharapkan reliability. Mereka ingin agar apa yang dijanjikan perusahaan akan produknya dapat dibuktikan dengan baik. Pelanggan juga berharap bahwa produk dari perusahaan yang mereka percayai lebih bagus kualitasnya dan dapat diandalkan dibanding produk sejenis dari kompetitor, bahkan jika dijual dengan harga yang sama. Karyawan mengharapkan trustworthiness. Mereka mnginginkan agar perusahaan tempat mereka bekerja dapat dipercaya. Sangat penting bagi para karyawan untuk dihormati dan diperlakukan secara adil dalam pemberian tugas-tugas, gaji, dan promosi. Mereka menginginkan perusahaan yang bisa menghormati hak-hak dasar mereka sebagai individu. Komunitas menginginkan responsibility. Komunitas menginginkan kepekaan untuk turut berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan lingkungan dimana perusahaan beroperasi. Perusahaan yang mengabaikan tanggung jawab kepada komunitas ini, akan dinilai tidak baik oleh komunitas sekitarnya itu dan hal ini tentu membawa dampak buruk bagi reputasi perusahaan. Selain dari empat unsur diatas, reputasi perusahaan memiliki beberapa karakteristik, yaitu: 1. Reputasi adalah fitur kognitif dari industri yang membentuk tingkatan perusahaan diantara para kompetitornya.

19 2. Reputasi tercipta dari kombinasi kriteria personal konstituen akan ekonomi dan sosial dalam menilai perusahaan serta prospek masa depannya. 3. Reputasi merupakan potret (snapshot) yang mencerminkan berbagai citra yang dimiliki perusahaan yang dihasilkan oleh para konstituennya. Reputasi menunjukan keseluruhan attractiveness perusahaan terhadap para karyawan, konsumen, investor, pemasok, dan komunitas lokal. Dari karakteristik-karakteristik diatas, Fombrun membuat definisi kerja reputasi perusahaan, yaitu representasi perseptual dari tindakan-tindakan masa lalu dan prospek masa depan perusahaan yang menggambarkan keseluruhan daya tarik perusahaan terhadap semua konstituen, kuncinya ketika dibandingkan dengan kompetitor utama lainnya. A corporate reputation is a perceptual representation of a company’s past actions and future prospect that describes the firm’s overall appeal to all of its key constituents when compared with other leading rivals.20 2.4.2. Akar Reputasi Perusahaan Reputasi perusahaan berakar dari keunikan perusahaan (company’s uniqueness), yaitu kemampuan perusahaan untuk membedakan dirinya dari perusahaan-perusahaan lain, terutama bergerak dalam lingkup bisnis yang sama. Perusahaan yang dianggap baik (best-regareded) sangat suka menunjukan keunikan yang dimilikinya. Fombrun menyatakan bahwa setiap perusahaan adalah unik, dan identitas yang dimilikinya telah memperkuat citra eksternal perusahaan itu credible, reliable, trustworthy, dan responsible. Perusahaan menerapkannya secara konsisten serta menghasilkan keputusankeputusan yang dapat diterima dan dihormati oleh publiknya. Ketika dihadapkan pada 20

Ibid., hal. 72

20 krisis dan kecelakaan, tindakan-tindakan yang diambil didasarkan pada nilai, system, dan proses yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan meningkatkan keyakinan dan kepercayaan akan tindakan atau aksi yang dapat dipertanggungjawabkan. 2.4.3. Pentingnya Reputasi Perusahaan Reputasi bagi suatu organisasi atau perusahaan penting karena hal-hal berikut: 1. Menjadikan pekerjaan lebih atraktif dan memotivasi. 2. Mendorong pembelian yang berulang dan membangun pasar. 3. Memperkuat nilai kapital dan investasi yang lebih baik. 4. Menghasilkan pemberitaan yang baik dan dukungan publik21. Manusia bertindak terhadap orang, sesuatu, ataupun sebuah peristiwa berdasarkan pada persepsi dibenaknya tentang seseorang, sesuatu, ataupun peristiwa tersebut. Misal, keputusan seseorang untuk membeli atau tidak membeli suatu produk sangat dipengaruhi oleh reaksi personal, emosional, dan non rasional terhadap cara produk tersebut ditampilkan kepada orang tersebut oleh perusahaan, jurnalis, ataupun teman-temannya. Dari kondisi diatas jelas tergambar bahwa reputasi yang baik bertindak seperti magnet; ia menarik orang kepada siapa yang dimilikinya.

21

Cees B. M. Van Riel, Reputation Building: Why Reputation Matter and What are Reputations Worth (The Dynamics of PR & Communications Towards a Global Understanding), Jakarta: International PR & Communications Conference, 13 Desember 2004.

21

Employees

Makes Jobs More Motivates Hardwork

Customers

Encourages Repeat Purchase & Builds Market share

Investors

Attractives

&

Lowers capital Costs & Attract New investment

Media Journalist

Generates More Favorable Press Coverage

Financial Analysts

Affects Content of Converage and Recomendations

Bagan 2.2. Reputations are Magnets: they help a company aatract resources22

2.4.4. Identitas, Citra, dan Reputasi. 2.4.4.1. Identitas Perusahaan (Corporate Identity) Berbicara tentang reputasi suatu perusahaan, tentu tidak lepas dari citra dan identitas yang dimiliki perusahaan tersebut. Jika ditelaah secara mendalam, reputasi perusahaan berasal dari identitas perusahaan yang dimiliki. Identitas perusahaan menggambarkan serangkaian nilai dan prinsip yang dimiliki karyawan dan manajer yang berhubungan dengan perusahaan. Identitas perusahaan juga dapat dilihat sebagai self concept dari publik internal perusahaan-manajer dan karyawan – yang melingkupi ciri-ciri yang dipahami bersama dan digunakan untuk menggolongkan bagaimana pendekatan perusahaan terhadap pekerjaan yang dilakukannya, produk-produk yang dihasilkannya, serta konsumen dan investor yang dilayaninya. Ciri-ciri ini menjadi titik utama dan bertahan lama bagi para karyawannya.

22

Charles J. Fombrun, REPUTATION; Realizing Value from the Corporate Image, Boston-Massachusets, Harvard Business School Press, 1996., hal. 5

22 Identitas perusahaan itu sendiri berasal dari pengalaman-pengalaman perusahaan sejak ia berdiri, kumpulan rekaman akan kesuksesan dan kegagalan perusahaan. Dalam praktik keseharian, identitas perusahaan hadir dalam praktik-praktik manajerial yang diterapkan oleh manajer dalam berhubungan secara internal dengan karyawannya dan secara eksternal dengan publik perusahaan lainnya. Karenanya, identitas ini merupakan presentasi diri (self presentations) dari perusahaan yang dirancang untuk mencapai titik temu antara realitas inner perusahaan dengan persepsi konstituen akan realitas tersebut. 2.4.4.2. Citra Perusahaan (Corporate Image) Setiap dari kita biasanya mengenali suatu perusahaan dari nama yang disandangnya dan banyaknya informasi yang dapat menggambarkan kinerjanya, rencana-rencananya, serta tujuannya. Kita mengartikan presentasi diri perusahaan yang pada akhirnya membentuk citra mental tentang perusahaan tersebut. Citra adalah bagaimana sebuah perusahaan dilihat dan dirasakan dari luar. Sebuah perusahaan dapat memiliki citra lebih dari satu. Karyawan memiliki citra sendiri tentang perusahaan tempat mereka bekerja, konsumen memiliki citra sendiri terhadap produk yang dihasilkan perusahaan. Investor memiliki citra sendiri tentang perusahaan tempat mereka berinvestasi. Begitu juga dengan komunitas lokal setempat, merekapun memiliki citra tersendiri mengenai perusahaan yang beroperasi di lingkungan sekitar mereka. Gabungan dari keseluruhan citra itulah yang akhirnya membentuk reputasi perusahaan, yang mewakili reaksi emosi atau efektif, baik atau buruk, lemah atau kuat - dari pelanggan, investor, karyawan, dan publik secara umum terhadap nama perusahaan. 23

23

Charles J. Fombrun, REPUTATION; Realizing Value from the Corporate Image, Boston-Massachusets, Harvard Business School Press, 1996, hal. 37

23 Terkadang citra perusahaan merefleksikan identitas secara akurat; lebih sering, kemudian citra tersebut diubah dengan: a. perusahaan mencoba untuk memanipulasi publiknya melalui iklan dan bentuk self presentations lainnya, atau b. melalui berita-berita tidak resmi karyawan kepada kelompok-kelompok tertentu, analis, dan reporter. Karenanya, citra yang berbeda terbentuk, sebagian konsisten, sebagian lagi tidak.24

Corporate Identity

Names SelfPresentations

Customer Image

Community Image

Investor Image

Corporate Reputations Bagan 2.3 : From Identity to Reputation25

24 25

Ibid. Fombrun, Op.Cit.hal. 37

Emplyee Image

24 2.5. Government Relations 2.5.1. Fungsi Government Relations Government Relations berfungsi memantau secara berkala kebijakan pemerintah (baik yang membatasi atau memberikan peluang), membina hubungan baik dengan pejabat pemerintah dan melakukan lobby untuk mempercepat dan mempermudah suatu perijinan. 2.5.2. Maksud dan Tujuan Government Relations Membina hubungan antara Perusahaan dan Pemerintah dalam mengatur dan melaksanakan kebijakan, peraturan-peraturan maupun regulasi yang menyangkut tata laksana bisnis perusahaan yang credible, reliable, trustworthy, dan responsible, dalam upaya membangun reputasi di mata khalayak termasuk didalamnya Pemerintah. Meskipun pemerintah membuat peraturan yang membatasi dunia usaha, tetapi pemerintah sering tampil membela perusahaan dalam banyak kasus. Hal ini sering terjadi karena pemerintah mempunyai kepentingan terhadap dunia usaha. Tujuan pendekatan dengan pemerintah (Government Relations) antara lain: 1. Meningkatkan komunikasi dengan pejabat pemerintah dan lembaga tinggi negara. 2. Memantau lembaga pembuat keputusan dan peraturan pada area yang mempengaruhi bidang usaha 3. Mendorong partisipasi para pemilih (rakyat) pada setiap lapisan pemerintahan 4. Mempengaruhi Undang-Undang yang berdampak pada ekonomi rakyat dan pelaksanaannya. 5. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman para pembuat keputusan. 6. Mengurangi ketidakpastian karena tidak dapat membaca tanda-tanda peraturan.

25 7. Mempercepat keluarnya keputusan yang berkaitan dengan operasi perusahaan, seperti izin investasi, izin eksploitasi hasil alam, dan sebagainya. 8. Meningkatkan pemahaman satu sama lain. 9. Mendapatkan perlindungan dan pembelaan pada saat perusahaan menghadapi krisis. 2.5.3. Tugas dan Tanggung Jawab Government Relations Perusahaan yang beroperasi di Indonesia, baik perusahaan asing maupun lokal mutlak harus menyesuaikan diri kepada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber dari seluruh ketentuan; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR); UndangUndang; Peraturan Pemerintah; Keputusan Presiden;Peraturan Menteri; serta Peraturanperaturan lain yang berperingkat lebih rendah seperti Peraturan Direktur Jendral, Peraturan Gubernur, Peraturan Walikota dan Bupati, dan sebagainya. Beberapa alasan mengapa Government Relations perlu menjaga hubungan dengan Pemerintah diantaranya: 1. Menguasai peraturan pemerintah, suatu organisasi atau perusahaan yang bergerak dalam bidang apapun, merupakan sub sistem dari pemerintahan suatu negara tempat ia beroperasi. Sebagai sub sistem ia harus menyesuaikan diri kepada sistem jika ingin terus hidup dan bila tidak, maka dengan sendirinya ia akan dilarang untuk hidup. Pemerintah mempunyai aparat untuk mengamankan sistemnya. Sistem yang dianut Pemerintah tercermin dalam peraturan-peraturan mulai dari derajat yang tertinggi sampai yang terendah.

26 2. Peranannya adalah menciptakan lapangan kerja, menyediakan modal, melindungi para karyawan, melindungi sumber alam, mengatur hukum, mengatur dan merangsang minat investasi modal asing dan sebagainya. 3. Mempunyai pengaruh yang besar bagi masyarakat dan kegiatan bisnis. 4. Pemerintah mempunyai kepentingan terhadap dunia usaha. Dunia usaha adalah penggerak pembangunan ekonomi, antara lain menciptakan lapangan kerja, dunia usaha adalah sumber pemasukan anggaran pemerintah melalui pajak, dunia usaha adalah mitra dalam mengolah kekayaan alam dan negara bagi kepentingan masyarakat banyak. Bagi perusahaan multi nasional yang beroperasi di Indonesia, secara khusus membentuk Government PR. Fungsinya adalah memantau secara berkala kebijakan pemerintah (baik yang membatasi atau memberikan peluang), membina hubungan baik dengan pejabat pemerintah dan melakukan lobby untuk mempercepat dan mempermudah suatu perijinan. Kegiatan lobby adalah pemberian informasi dan membujuk (persuasive) yang aktifitasnya meliputi: 

Mengumpulkan data dan fakta



Intepretasi terhadap langkah-langkah pemerintah



Intepretasi terhadap langkah-langkah perusahaan



Membangun posisi



Melemparkan berita nasional



Mendukung kegiatan pemasaran

2.5.4. Kegiatan Komunikasi Government Relations

27 Dari sisi governance structure, fungsi Corporate Secretary merupakan kepanjangan fungsi Direksi dalam menjalankan fungsi komunikasi. Pedoman Umum Good Corporate Governance 2006 yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance memetakan lima fungsi direksi, yaitu: (1) kepengurusan; (2) manajemen risiko; (3) pengendalian internal; (4) komunikasi; dan (5) tanggung jawab sosial. Masuk dalam fungsi komunikasi tersebut, terdapat peran Corporate Secretary, yaitu untuk memastikan kelancaran komunikasi antara perusahaan dengan pemangku kepentingan, serta menjamin tersedianya informasi yang boleh diakses oleh stakeholder sesuai dengan kebutuhan yang wajar dari stakeholder. Corporate Secretary bertanggung jawab kepada Direksi dan laporan pelaksanaan tugasnya juga disampaikan kepada Dewan Komisaris. Kalau kita kaji lebih dalam, maka paling tidak ada empat hal yang menjadi tugas utama Corporate Secretary, yaitu: Office of the board, Compliance, Investor Relations, Corporate Communications. Corporate Communications membangun corporate citizenship dan stakeholder engagement merupakan prasyarat bagi kelangsungan hidup perusahaan. Disini, Corporate Secretary membantu pelaksanaan program perusahaan dalam memenuhi tanggung jawabnya sebagai bagian dari elemen negara dan masyarakat, serta pemberdayaan stakeholder. Dengan strategi komunikasi perusahaan yang baik, interaksi antara perusahaan dengan stakeholder akan berjalan baik dan pada gilirannya akan memberi kontribusi bagi kinerja bisnis. Perlu diperhatikan bahwa Corporate Secretary tidak harus terjun terlalu teknis dalam aktivitas komunikasi perusahaan. Mengingat fungsinya sebagai playmaker, maka Corporate Secretary menjaga konsistensi pesan dan

28 citra yang ingin disampaikan kepada masyarakat seraya menjaga agar informasi yang disampaikan tidak melanggar hukum.26 2.5.5. Kegiatan Kepatuhan Government Relations Salah satu elemen dalam struktur dan proses Good Corporate Governance (GCG) adalah pemastian bahwa penggunaan wewenang (exercise of power) dan hubungan dengan pemangku kepentingan (stakeholders) berjalan dengan baik untuk kepentingan perusahaan. Dalam menjaga proses tersebut dibutuhkan suatu unit yang berfungsi sebagai fasilitator pengambilan keputusan secara proper dan saluran komunikasi yang terpercaya. Disinilah posisi strategis sekretaris perusahaan (corporate secretary), yaitu menjalankan fungsi memastikan kepatuhan dan administrasi pengambilan keputusan didalam perusahaan, dan melakukan fungsi komunikasi dalam rangka membangun goodwill keluar perusahaan. Kepatuhan perusahaan terhadap peraturan merupakan pondasi penting GCG. Untuk itu, Corporate Secretary harus selalu memutakhirkan informasi tentang peraturan atau regulasi yang harus dipatuhi oleh perusahaan berikut pengadministrasiannya. Corporate Secretary juga bertanggung jawab menyampaikan informasi tindakan perusahaan (corporate action) kepada regulator yang berkepentingan. Dalam rangka menjalankan fungsi kepatuhan, Corporate Secretary perlu menjalankan fungsi government relations yang bertujuan untuk menciptakan dan memelihara goodwill perusahaan dimata regulator. Tentu fungsi government relations ini harus berada dalam koridor kepatutan dan etika bisnis.

26

Achmad Daniri, Ketua Komite Nasional Kebijakan Governance. ** Dadi Krismatono, Mantan Manager Program Komite Nasional kebijakan Governance. http://www.madani-ri.com/2007/12/25 ”peran corporate secretary sebagai penjaga gawang good corporate governance”.

29 2.5.6. Good Corporate Governance Dalam menunaikan tugas-tugas dan tanggung jawabnya Government Relations dan Public Relations bersama dengan Corporate Secretary telah mengambil peranan dalam mengimplementasikan pilar-pilar prinsip Good Corporate Governance. Terdapat empat pilar prinsip Good Corporate Governance, yaitu: 1. Akuntabilitas: tuntutan agar manajemen perusahaan memiliki kemampuan menanggapi pertanyaan dari stakeholder atas berbagai tindakan korporat (Corporate actions) yang mereka lakukan. 2. Transparansi: tersedianya informasi yang akurat, relevan dan mudah dimengerti yang dapat diperoleh secara mudah dan dengan biaya yang relatif rendah. 3. Prediktabilitas: perusahaan beroperasi di lokasi yang memiliki keteraturan hukum dan peraturan, dan dalam konteks ekonomi memiliki kebijakan yang adil / tidak berpihak, efektif, dan seragam. 4. Partisipasi: dibutuhkan untuk memperoleh data-data informasi yang dapat dipercaya, serta untuk meningkatkan keikutsertaan pihak stakeholder dalam pengecekan kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan. Akuntabilitas dapat dicapai melalui pengawasan efektif yang berpijak pada keseimbangan kekuasaan antara direksi, pemegang saham, komisaris, dan auditor. Termasuk di dalamnya adalah pembatasan kekuasaan antara manajer perusahaan yang bertanggungjawab dalam kegiatan operasional sehari-hari dengan pemegang saham yang dalam hal ini diwakili oleh dewan komisaris. Prediktabilitas dimaksudkan untuk meningkatkan kejelasan hak-hak kepemilikan bagi pemodal dengan adanya sistem hukum dan penegakan peraturan-peraturan untuk

30 melindungi hak-hak investor, terutama bagi pemegang saham minoritas, yaitu melindungi dari kecurangan atau praktek-praktek insider trading yang merugikan. Perusahaan bukan saja harus bertanggung jawab mematuhi hukum dan perundangundangan yang berlaku, tatapi juga harus berupaya memenuhi ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan yang berlaku bagi perusahaannya, termasuk ketentuan yang berhubungan dengan lingkungan hidup, dan lain-lain. 2.5.7. Government Relations dan Public Relations Dalam kegiatan Public Relations, Pemerintah dianggap sebagai publik yang penting bukan saja karena Pemerintah adalah pengatur negara dan pembuat keputusan penting yang menyangkut hajat hidup orang banyak, tetapi lebih dari itu, Pemerintah terdiri atas orang-orang yang mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi masyarakat dan kegiatan bisnis. Perusahaan tetap merasa perlu berdekatan dengan Pemerintah sehingga dirasa perlu ada suatu posisi khusus yang disebut Government Relations. Praktisi Government Relations harus bisa mengidentifikasi Instansi Pemerintah apa saja yang benar-benar berhubungan dengan perusahaan atau organisasi tempatnya bekerja, hal ini berhubungan dengan kelangsungan perusahaan atau organisasi tersebut. Tujuan dari pembinaan hubungan dengan Pemerintah antara lain untuk melancarkan hubungan kerja bilamana suatu ketika diperlukan, memperlicin permohonan kalau suatu waktu diajukan, mempermudah pemecahan masalah jika suatu saat terjadi salah pengertian. Pembinaan hubungan dengan Pemerintah dapat dilakukan dengan: 1. Melakukan kunjungan secara berkala. 2. Mengirimkan kalender, agenda, dan bahan publikasi lainnya. 3. Mengirimkan kartu ucapan sesuai hari raya pejabat terkait.

31 4. Mengucapkan selamat bila si pejabat mendapat promosi, dan sebagainya. 5. Mengucapkan belasungkawa bila ada kerabat si pejabat yang wafat. 6. Menyelenggarakan pertandingan olah raga persahabatan. 7. Mengundang pejabat terkait mengunjungi kantor/ pabrik/ lokasi pertambangan, outlet perusahaan, terutama bila ada yang baru diresmikan. 8. Mengundang pejabat terkait ke acara-acara perusahaan terutama bila ada persemian property baru perusahaan maupun peluncuran produk baru. Dengan contoh-contoh kegiatan diatas, praktisi GR akan dikenal oleh pejabat-pejabat pemerintahan. Sebaiknya tugas untuk berhubungan dengan para pejabat pemerintahan ini tidak diwakilkan kepada staff praktisi GR karena akan mengurangi rasa hormat dari para pejabat tersebut. Bila perusahaan memiliki cabang-cabang di daerah, praktisi GR harus menjalin hubungan yang baik dengan Pemerintah Daerah dan jangan melepaskan tanggung jawab tersebut hanya kepada pimpinan cabang. Praktisi GR setidaknya pernah mengunjungi Pemerintah Daerah tempat cabang-cabang perusahaannya berada dan mengenal pejabat-pejabat terkait sehingga bila perusahaan pusat mengeluarkan program baru yang juga harus diterapkan ke seluruh cabang, implementasinya akan lebih mudah dengan dukungan Pemerintah Daerah, misalnya untuk masalah perizinan.

2.5.8. kendala dalam Government Relations Para pelobi (lobbyist) di semua level pemerintah harus memahami proses legislatif, tahu bagaimana pemerintah berfungsi, dan kenal dengan para pembuat hukum dan pejabat hukum. Karena ini semua bukan dari pendidikan praktisi GR, para pelobi ini biasanya mempunyai latar belakang dan kenal dengan pengacara, pejabat pemerintah,

32 angggota staff pejabat terpilih, atau orang-orang yang mempunyai hubungan baik dengan pembuat keputusan. Dalam kenyataannya kritik terhadap ”pintu putar publik-privat” mengatakan bahwa para pelobi ”membayar” untuk mendapat akses dan kredibilitas sambil bekerja di pemeritah untuk kepentingan tersebut. Dalam praktiknya, lobbying harus bekerjasama dengan kegiatan PR lainnya yang ditujukan pada publik non-pemerintah. Pelobi yang canggih memobilisasi konstituen yang berpandangan sama sehingga suara mereka dapat didengar oleh pembuat hukum dan pejabat pemerintah. Menggerakan massa untuk mempengaruhi suatu kasus disebut ”lobi akar rumput” dan merupakan bagian dari upaya PR yang dikoordinasikan

untuk mempengaruhi

kebijakan publik. Tetapi dalam beberapa kasus, respon sesungguhnya datang dari kelompok ”front” yang dibentuk untuk menipu atau menyesatkan persepsi pembuat kebijakan tentang perasaan publik terhadap sebuah isu. Akan tetapi, dalam peran utamanya sebagai advokat yang kedibel dan sumber informasi yang dipercaya, lobbying diwujudkan dalam bentuk informasi yang didesain untuk mendidik dan membujuk. Kegagalan atau kesuksesan lobbying sebagian dipengaruhi oleh keahlian dasar Public Relations, menyelidiki pandangan legislator terhadap suatu isu dan meriset kebutuhan informasi, dan mengkomunikasikan informasi yang persuasif kepada pejabat pemerintah, kepada akar rumput, dan kepada klien mereka. Selain kemampuan ini para pelobi membutuhkan pengetahuan yang mendalam tentang pemerintah, proses legislatif, kebijakan publik, dan opini publik. Citra stereotiper pelobi yang membagi-bagi uang sambil mengisap rokok kini tak lagi berlaku untuk kebanyakan pelobi dan pekerjaan mereka.

33 Lobbying berkembang dari sistem demokrasi di dalam masyarakat yang pluralis. Lobbying membuat pemerintah tetap terbuka kepada orang-orang yang akan terkena dampak dari undang-undang yang akan disahkan dan regulasi pemerintah. Peran lobbying dan public affairs semakin besar dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan publik. Tantangan yang masih tersisa adalah bagaimana mengatur lobbying dan keuangan kampanye secara lebih efektif. Namun, pada akhirnya, peran pelobi adalah mewakili kepentingan mereka secara etis dalam debat kebijakan publik.27

27

Scott M. Cutlip, Allen H. Center, Glen M. Broom, Effective Public Relations, 9th Ed, Kencana Prenada Media group, 2006, hal. 22

34 BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Tipe Penelitian Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian deskriptif. Secara metodologis, penelitian deskriptif ini merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu variable, gejala, atau keadaan yang ada, yaitu gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan.28 Penelitian deskriptif ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan mendapatkan gambaran yang lengkap, sistematis, faktual, dan akurat mengenai bagaimana kegiatan government relations dilaksanakan, kemudian memandangnya sebagai suatu upaya dalam membangun reputasi perusahaan. 3.2. Metode Penelitian Dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif, penelitian ini bersifat studi kasus (case study). Studi kasus adalah startegi penelitian yang digunakan jika pertanyaan bagaimana atau mengapa lebih dipertanyakan, ketika peneliti memiliki sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa-peristiwa yang akan diselidiki dan fokus penelitian terletak pada fenomena kontemporer (masa kini) di dalam konteks kehidupan nyata. Secara umum studi kasus merupakan strategi yang pertanyaan penelitiannya berkenaan dengan how (bagaimana) dan why (kenapa).29 Kaitannya dalam penelitian ini, studi kasus yang dimaksud adalah untuk melihat bagaimana (how) kegiatan Government Relations dilakukan oleh Divisi Government

28 29

Moh. Nazir, “Metode Penelitian”, Jakarta; Ghalia Indonesia, 1998, hal. 63 Robert K. Yin, Studi Kasus (Desain dan Model), Raja Grafindo Persada, 1997, hal 1.

34

35 Relations PT. Indosat Tbk yang mencakup proses kegiatan government relations, kegiatan komunikasi, dan unsur kepatuhan (compliance). Sedangkan pertanyaan kenapa (why) berkaitan dengan alasan yang melatarbelakangi dilakukan upaya membangun reputasi perusahaan melalui government relations serta alasan-alasan lain yang secara rinci dituangkan dalam pedoman wawancara yang telah memuat pertanyaan-pertanyaan penelitian yang berkaitan dengan konsep how dan why. Dalam penelitian ini juga digunakan pendekatan kualitatif, dimana tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana proses kegiatan Government Relations dapat dipandang sebagai suatu upaya dalam membangun reputasi perusahaan dengan mengambil studi kasus pada PT. Indosat, Tbk. 3.3. Narasumber Dalam penelitian ini penulis melengkapi data serta memperoleh data mengenai upaya membangun reputasi perusahaan melalui government relations dengan nara sumber sebagai berikut: 1.

Publik internal perusahaan diantaranya, Ibu Elly Noor Q selaku Division Head

Government Relations PT. Indosat, Ibu Adita Irawati selaku Divison Head Public Relations. Keduanya sebagai nara sumber utama. 2. Publik eksternal, Departemen Komunikasi dan Informatika, Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia, dan media sebagai triangulator atau peng-crosscheck sumber data. Key Informan atau nara sumber tersebut sebagai pihak yang berkompeten dalam pelaksanaan upaya membangun reputasi perusahaan melalui government relations,

36 sehingga penulis dapat memenuhi data-data yang akurat yang dibutuhkan dalam penelitian tersebut. 3.4. Teknik Pengumpulan Data 3.4.1. Data Primer Data primer yaitu data yang diperoleh dengan cara langsung dari nara sumber melalui wawancara yang mendalam (in depth interview), dengan menggunakan pedoman wawancara tatap muka yang berisi pertanyaan. 3.4.2. Data Sekunder Untuk memperoleh dan melengkapi data penelitian, maka sebagai data sekunder peneliti melakukan studi kepustakaan, yaitu mempelajari buku-buku yang bersifat ilmiah yang berkaitan dengan penelitian, serta dari kliping Indosat, annual report, dan data-data yang berasal dari dokumen resmi Indosat mengenai government relations. 3.5. Definisi Konsep Reputasi Reputasi merupakan sebuah jembatan antara suatu organisasi dengan para stakeholder-nya, reputasi menerjemahkan tindakan masa lalu, saat ini serta masa depan ke dalam suatu sinyal informasi yang dimengerti oleh setiap stakeholder. Reputasi berperan sangat penting karena menjadikan pekerjaan lebih atraktif dan memotivasi, mendorong pembelian yang berulang dan membangun pasar, memperkuat nilai kapital dan investasi yang lebih baik, menghasilkan pemberitaan yang baik dan dukungan publik. Oleh karenanya upaya membangun reputasi melalui Government Relations, dalam penelitian ini menghubungkan konsep-konsep serta definisi-definisi mengenai pentingnya reputasi bagi suatu perusahaan dikaitkan dengan fungsi, tugas dan

37 tanggung jawab, serta kegiatan komunikasi, dan kegiatan kepatuhan Government Relations yang dilakukan oleh Divisi Government Relations untuk memastikan kelancaran komunikasi antara perusahaan dengan pemangku kepentingan, serta menjamin tersedianya informasi yang boleh diakses oleh stakeholder sesuai dengan kebutuhan yang wajar dari stakeholder. Selain itu, Divisi Investor Relations termasuk didalamnya karena berkaitan dengan Pemerintah Indonesia yang merupakan salah satu investor atau pemegang saham. Government Relations Government Relations merupakan hubungan yang dijalin dengan baik antara perusahaan dengan Pemerintah dalam mengatur dan melaksanakan kebijakan, peraturanperaturan maupun regulasi yang menyangkut tata laksana bisnis perusahaan yang credible, reliable, trustworthy, dan responsible. Pemerintah dianggap sebagai publik eksternal yang sangat penting bukan saja karena Pemerintah adalah pengatur negara dan pembuat keputusan penting yang menyangkut hajat hidup orang banyak, tetapi lebih dari itu, Pemerintah terdiri atas orang-orang yang mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi masyarakat dan kegiatan bisnis. 3.6. Fokus Penelitian Penelitian upaya membangun Reputasi Perusahaan Melalui Government Relations ini berfokus pada: a. Proses kegiatan government relations di Divisi Government Relations PT. Indosat Tbk. dalam menjalankan fungsi dan tujuannya, antara lain: -

Memantau lembaga pembuat keputusan dan peraturan; dalam hal ini Pemerintah sebagai Lembaga pembuat keputusan.

38 -

Mengurangi ketidakpastian karena tidak dapat membaca tanda-tanda peraturan.

-

Meningkatkan pemahaman satu sama lain; Adanya diskusi-diskusi antara Pemerintah dan Government Relations untuk memberikan masukanmasukan atau usulan sesuai content yang relevan.

-

Mendapat perlindungan dan pembelaan.

b. Proses kegiatan komunikasi dalam Government Relations, yaitu: -

Meningkatkan komunikasi dengan pejabat pemerintah dan lembaga tinggi negara.

-

Menjalin dan memelihara hubungan dengan pemerintah terutama dengan tujuan mempengaruhi penyusunan undang-undang dan regulasi;

-

Pengambilan keputusan secara proper dan saluran komunikasi yang terpercaya.

c. Unsur compliance atau kepatuhan dijalankan adalah: -

Pemastian bahwa penggunaan wewenang (exercise of power) dan hubungan dengan pemangku kepentingan (stakeholder) berjalan dengan baik untuk kepentingan perusahaan;

-

Menjaga konsistensi pesan dan citra yang ingin disampaikan kepada masyarakat seraya menjaga agar informasi yang disampaikan tidak melanggar hukum.

Dari keseluruhan proses kegiatan government relations yang dilaksanakan tersebut dikaitkan dengan reputasi perusahaan, dimana indikatornya adalah budaya organisasi,

39 nilai-nilai yang dianut perusahaan, dan beberapa isu penting dalam manajemen reputasi, serta pentingnya keberadaan Government Relations. 3.7. Teknik Analisa Data Berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara mendalam dengan para narasumber, maka penelitian ini akan dideskripsikan dan dijabarkan secara kualitatif yang sesuai dengan tujuan penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik analisa triangulasi dengan cara melakukan pengambilan data informasi dari website Departemen Komunikasi dan Informatika sebagai crosscheck, serta mencari informasi melalui perpustakaan. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecheckan atau sebagai pembanding terhadap data itu.30 Hal ini dapat dicapai dengan jalan: 1. membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara; 2. membandingkan apa yang dikatakan orang-orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi; 3. membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu; 4. membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang lain; 5. membandingkan hasil wawancara dengan suatu dokumen yang berkaitan. 31

30 31

Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, PT. Remaja Rosdakarya, 2004, hlm 330. Moleong, Op.Cit., hlm 178.

40 3.8. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Untuk menghindari kesalahan atau kekeliruan data yang terkumpul, perlu dilakukan pengecekan keabsahan data. Pengecekan keabsahan data didasarkan pada derajat kepercayaan dengan teknik triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pengecekan keabsahan data yang didasarkan pada sesuatu di luar data untuk keperluan mengecek atau sebagai pembandig terhadap data yang telah ada. Triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber. Tahap triangulasi yang dilakukan dengan cara mengumpulkan semua informasi seperti wawancara mendalam (in depth interview) yang dperoleh dari beberapa sumber data atau informan.

41 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Obyek Penelitian 4.1.1. Sejarah PT Indosat Tbk PT Indosat Tbk (Indosat) adalah penyelenggara telekomunikasi internasional di Indonesia dan gerbang penyaluran informasi dari berbagai tempat di Indonesia ke seluruh dunia, demikian sebaliknya. Indosat berdiri pada tahun 1967 sebagai sebuah perusahaan penanaman modal asing yang memberikan jasa telekomunikasi internasional di Indonesia dan mulai beroperasi tahun 1969 dengan membuka sebuah stasiun satelit di Jatiluhur. Pada tahun 1980, pemerintah Indonesia menjadi pemilik seluruh saham Indosat dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta, Bursa Efek Surabaya, dan New York Stock Exchange menjadikan Indosat sebagai BUMN pertama yang mencatatkan sahamnya secara dual listing. Selama tahun 1969 sampai 1990 indosat memberikan jasa sambungan telekomunikasi internasional (switched and non-switched), sirkuit sewa internasional dan transmisi TV internasional. Memasuki abad ke-21 dan mengikuti perkembangan globalisasi,

pemerintah

Indonesia

mengubah

regulasi

nasional

di

sektor

telekomunikasi dan mulai memasuki era kompetisi. Mulai tahun 2001, kepemilikan bersama antara Indosat dan penyedia jasa layanan telekomunikasi domestik dihapuskan, di mana hak istimewa kedua pemberi jasa layanan telekomunikasi ini mulai dikurangi secara bertahap.

41

42 Pada tahun 1993 Indosat mulai mengembangkan bisnis di sektor jasa telepon selular GSM melalui kepemilikan di PT Satelit Palapa Indonseia (Satelindo). Pada tahun 2001, Indosat mendirikan PT Indosat Multi Media Mobile (IM3) sebagai salah satu penyedia jasa multimedia selular pertama di Indonesia yang diikuti dengan pengambil alihan secara menyeluruh Satelindo dan menjadikan Indosat Group operator selular nomor dua terbesar di Indonesia. Pada akhir tahun 2002, Pemerintah Indonesia melepas 41,94% sahamnya ke Singapore Technology Telemedia Pte. Ltd. Yang bertindak mewakili Indonesia Communications Limited. Indosat kembali menjadi perusahaan penanaman modal asing yang memberikan berbagai pelayanan kebutuhan komunikasi dan informasi. Pada bulan November 2003, ditandai dengan penandatanganan akta penggabungan, Satelindo dan IM3 bergabung secara legal dengan Indosat. Setelah penggabungan ini, Indosat mengawali era sebagai penyedia dan penyelenggara jasa dan telekomunikasi jaringan berfokus selular. Dengan menggabungkan jasa telekomunikasi selular, telekomunikasi tetap dan multimedia, komunikasi data dan internet (MIDI) ke dalam sebuah organisasi, Indosat menjadi pemberi jasa telekomunikasi yang sangat luas di Indonesia.32 Pada tanggal 6 Juni 2008, Qatar Telecom mengumumkan telah membeli saham Indosat sebesar 40,8 persen melalui Asian Mobile Holding, sebuah perusahaan patungan antara Qtel dan STT, dimana Asian Mobile Holding adalah pemilik Indonesia Communication Limited (ICL) yang tercatat sebagai pemegang saham Indosat.33

32 33

Dokumen resmi perusahaan, http://www.indosat.com http://www.antara.co.id

43 4.1.2. Gambaran singkat PT Indosat Tbk Alamat : Jl. Medan Merdeka Barat No. 21 Jakarta 10110 Indonesia Telepon : (62-21) 3000 3001, 3000 3002 Faks

: (62-21) 3809833, 3458 155

Website : www.indosat.com 4.1.3. Logo PT Indosat Tbk. Logo Indosat ini baru saja diluncurkan pada tanggal 2 Februari 2005. Logo ini menunjukkan semangat baru Indosat dalam menghadapi perkembangan bisnis telekomunikasi. Gambar 2. Logo baru PT Indosat Tbk

Sumber Website Indosat http://www.indosat.com 4.1.4. Filosofi Identitas Indosat Identitas Indosat terdiri dari kombinasi teks ’indosat’ dengan simbol ’techno flower’ yang mencerminkan teknologi yang tinggi, bersahabat, serta dinamis dan modern. - Teks ”indosat” Teks ”indosat” menggunakan huruf kecil yang melambangkan sikap Indosat yang bersahabat dan low profile tetapi mudah bekerjasama dalam segala hal. Teks ”indosat”

44 yang berwarna biru tua melambangkan kekuatan korporasi Indosat yang kokoh dan solid, kemampuannya dan rasa percaya diri dalam bidang teknologi yang tinggi serta kestabilan perusahaan. - Tiga Elips Tiga elips pembentuk ”Techno folwer” merupakan elemen yang mempunyai arti dan fungsi dapat saling membangun dan mengisi satu sama lain, yaitu: a. Elips warna merah ”Melambangkan masyarakat Indonesia” b. Elips warna biru ”Melambangkan teknologi” c. Elips warna kuning ”Melambangkan komunikasi” - Simbol ”Techno Flower” Simbol Techno Flower tercipta dari tiga gabungan elips yang mencerminkan usaha dan fokus bisnis Indosat saat ini, yaitu di Indosat dalam bidang teknologi dan pelayanan bagi masyarakat serta pentingnya kerjasama yang kokoh di antara ketiga elemen tersebut. Warna Kuning pada Techno Flower mencerminkan ”Komunikasi’, warna Biru mencerminkan ”Teknologi” sedangkan warna Merah mencerminkan ”Masyarakat Indonesia” - Bintang Permata ”Bintang Permata” terdapat di tengah-tengah yang terbentuk dari rangkaian ketiga elips, mencermikan layanan terbaik dan berkualitas yang senantiasa diberikan oleh PT Indosat kepada seluruh masyarakat Indonesia. 4.1.5. Visi, Misi, Motto & tata nilai PT. Indosat Tbk

45 - Visi PT. Indosat Tbk Visi PT. Indosat dijabarkan dalam untaian keinginan dari pemikiran strstegis sebagai berikut: ”To

become

the

leading

Celuler

/

wireless

focused,

fully

integrated

telecommunication network and service provider in Indonesia” Dapat diartikan bahwa Indosat memiliki visi ke depannya menjadi terdepan dalam komunikasi selular khususnya nirkabel, yang terintegrasi dengan penuh pada jaringan telekomunikasi dan penyedia jasa layanan di Indonesia. - Misi PT. Indosat Tbk Misi atau sasaran pokok perusahaan yang dicanangkan oleh Indosat teruntai dalam 3 hal, yaitu sebagai berikut: a. To provide and develope innovative and quality products, service and solution which offer the best value to our customers b. To countinuously groe shareholder values c. To provide better quality of life to our stakeholders Dapat

diartikan

bahwa

Indosat

memiliki

misi

yaitu

memberikan

dan

mengembangkan inovasi dan kualitas produk, layanan dan solusi dengan memberikan yang terbaik bagi pelanggan, serta senantiasa meningkatkan citra perusahaan dan memberikan hasil terbaik - Motto PT. Indosat Tbk Motto PT Indosat yang berarti keberhasilan dapat dicapai melalui kerjasama adalah

46 “Kretharta Karya Samuha“ atau “Success Trough Team Work” Ini mengandung pengertian bahwa kerjasama di antara pihak-pihak terkait yaitu dari tingkat direksi sampai tingkat karyawan atau instansi pemerintah maupun swasta, dan tidak kalah pentingnya adalah para pelanggan jasa telekomunikasi senantiasa ditekankan guna mencapai tujuan yang dicita-citakan. Dalam memasuki era kompetisi dalam bidang komunikasi, PT. Indosat menegakkan kembali semangat pekerjanya dengan Motto: ”The Future Is Here” Hal ini merupakan tekad pelayanan PT. Indosat dalam menghadapi persaingan yang tajam. Dengan semboyan ini PT. Indosat bertekad memenuhi setiap tuntutan kebutuhan pelanggan, senantiasa mengupayakan peningkatan pelayanan mutu dan jasa serta memacu diri menjadi yang terbaik di bidangnya. Dalam kaitan kerjasama di antara pihak-pihak terkait senantiasa ditekankan dalam setiap kegiatan perusahaan. Selain motto, PT indosat juga memiliki tekad pelayanan, yaitu ”We Care More” (Kami Lebih Peduli) Dengan tekad ini, PT. Indosat bertekad memenuhi segala kebutuhan pelanggan, senantiasa mengupayakan peningkatan mutu jasa dan pelayanan serta memacu diri menjadi yang terbaik di bidang telekomunikasi. - Tata nilai PT. Indosat Tbk

47 PT. Indosat Tbk dalam peranannya sebagai perusahaan telekomunikasi di Indonesia memiliki nilai-nilai INSAN GEMILANG, yaitu a. Integritas : Mercusuar 1). Teguh pada pendirian 2). Jujur dan mengutamakan kebenaran 3). Dedikasi tanpa pamrih 4). Menjadi panutan dan memberikan bimbingan pada pihak lain b. Kerjasama : Roda gigi 1). Partisipasi aktif 2). Berusaha dan bekerjasama 3). Menjadi tumpuan yang berkompeten 4). Memiliki tujuan yang selaras dengan rekan kerja c. Keunggulan : Berlian 1). Kesempatan kualitas yang diperoleh melalui proses yang tidak mudah 2). Quality mindset 3). Keindahan berasal dari standar yang tinggi d. Kemitraan : Biola 1). Satu kesatuan yang tak terpisahkan 2). Saling membutuhkan 3). Saling percaya

48 4). Saling memberi manfaat 5). Win-win solution e.Fokus pada pelanggan : Tangan dan Pelanggan 1). Kesediaan memberikan bantuan 2). Mengerti dan memenuhi kebutuhan pihak lain 3). Mengerti karakter individu 4.1.6. Produk dan Jasa PT. Indosat Tbk - Mentari Produk kartu GSM pra-bayar Indosat dengan nomor awal 0815, 0816, 0817 yang memberikan kelengkapan bagi hidup para pelanggannya. Mentari hadir dengan jangkauan internasional, gratis roaming nasional, tarif sama untuk seluruh Indonesia dan fitur lengkap. MENTARI Lengkap, Melengkapi Hidup - Matrix Produk kartu GSM pasca-bayar Indosat dengan nomor awal 0816 yang memberikan kebebasan kepada pelanggan untuk menentukan keinginan pelanggan sendiri. MATRIX memberikan layanan yang sangat cepat, jangkauan luas hingga ke mancanegara, dan kualitas sinyal maupun suara yang lebih jernih. Dengan dilengkapi kapasitas kartu SIM yang lebih besar, menu Browser yang canggih, MATRIX akan membawa pelanggan untuk menentukan kebebasan. MATRIX, The Freedom to be you

49 - IM3 Kartu pra-bayar Smart merupakan kartu GSM dari Indosat dengan nomor awal 0856 yang memberikan kenyamanan dan kecepatan untuk bergabung dalam komunitas GSM multimedia. Dengan IM3, pelanggan memilki kartu pra-bayar bernilai lebih. Karena IM3 memberikan semua fitur canggih kepada pelanggannya.seperti GPRS, MMS, M3-Access, transfer pulsa, dan masih banyak lagi. IM3, No Limits. - Star One Layanan telekomunikasi suara dan data nirkabel dengan teknologi Fixed Wireless Access CDMA 2001 1x adalah kombinasi layanan telepon tetap dan bergerak (mobile) dengan suara yang lebih jernih serta memberikan kenyamanan komunikasi untuk semua orang. Starone, Telepon Untuk Semua. - Blackberry Blackberry Enterprise Solution suatu solusi mobile office yang aman, lengkap dan terintegrasi, seperti wireless, email, global address look up, wireless calendar synchronization, mobile data service dan lain-lain. Melalui teknologi push mail, pelanggan dapat mengakses email tanpa perlu melakukan dial-up terlebih dahulu. Blackberry, Always Connected. - Indosat SLI 001 Sambungan langsung Internasional (SLI) yang mampu memberikan sambungan telepon lebih dari 250 negara tujuan. Indosat SLI 001 merupakan produk SLI premium yang dapat diakses langsung oleh pelanggan melalui nomor akses 001 - Indosat SLI 008

50 Merupakan layanan sambung langsung (SLI) yang ekonomis diperuntukkan bagi keseluruhan masyarakat. SLI 008 merupakan produk SLI yang dapat diakses langsung oleh pelanggan melalui nomor akses 008. - Indosat Flat Call 01016 Indosat FlatCall 01016 adalah telepon internasional dengan satu tarif ke negara manapun dan kapanpun. Melalui layanan ini, Indosat menyediakan akses internasional kepada pelanggan dengan tarif terjangkau tanpa biaya airtime. Untuk menikmati layanan ini, cukup dengan menjadi pelanggan Mentari, Matrix, IM3 atau Star One. - Globalsave Kartu VOIP untuk panggilan nasional dan internasional, baik ke PSTN maupun selular. Melalui kode akses 17001, Indosat Globalsave dapat digunakan melalui PSTN (bebas pulsa) maupun selular dengan pilihan bahasa Indonesia, Inggris dan Mandarin. Kartu VOIP memiliki mobilitas tinggi dan sangat ekonomis. - Indosat Phone Sambungan telepon tetap yang menggunakan jaringan fiber optic serta layanan ISDN (Inegrated Service Digital Network) dengan menggabungkan jaringan telekomunikasi lokal, internasional dan selular. Dengan kelengkapan fitur seperti Caller ID, Call Forwading, Call Waiting, dan three party, Indosat Phone memberikan kualitas terbaik saluran komunikasi yang dapat menjangkau dunia dari rumah maupun kantor 4.1.7. Struktur Organisasi Perusahaan Bentuk struktur organisasi PT. Indosat Tbk adalah organisasi

lini dan staf dengan

memberikan kewenangan utama terhadap beberapa fungsi. Hal ini mengambarkan bahwa

51 telah ada spesialisasi di dalam beberapa fungsi penting sesuai dengan bidang-bidang yang diperlukan perusahaan. Struktur organisasi dan tata kerja PT. Indosat Tbk disusun berdasarkan fungsi dan kesinambungan tugas pekerjaan dan telah dipersiapkan untuk menangani tugas-tugas kegiatan yang telah ada sesuai rencana. Dengan adanya spesialisasi maka masing-masing fungsi atau bidang bertanggung jawab atas penyampaian sasaran perusahaan secara efisien dan pengambilan keputusan pada tingkat tertentu dapat dilakukan oleh masingmasing bidang. Gambar 3. Struktur Organisasi PT Indosat Tbk

Sumber Website Indosat http://www.indosat.com

52 4.1.8. Anak Perusahaan PT. Indosat, Tbk. Kelompok usaha Indosat saat ini terdiri dari dua anak perusahaan yang dikuasai sepenuhnya, yaitu IM3 dan Satelindo serta beberapa anak perusahaan dengan kepemilikan saham dibawah 50%, yaitu: PT. APLIKANUSA LINTASARTA (LINTASARTA) Indosat memiliki 69,46% saham Lintasarta, bergerak di bidang jasa komunikasi data kapasitas tinggi dan jaringan korporat. Perintis pengembangan sistem lalu lintas giral Indonesia termasuk pengembangan jaringan ATM perbankan nasional pertama yaitu ATM Bersama. Saat ini Lintasarta adalah salah satu penyedia jasa komunikasi data serta jaringan korporat utama di Indosat. PT. INDOSAT MEGA MEDIA (IM2) Indosat memiliki 99,58% saham IM2, bergerak di bidang jasa multimedia dan internet termasuk jasa TV kabel, jasa IP-based Multimedia, Internet, dan jasa IP-based LAN dan WAN. IndosatM2 merupakan salah satu pelopor pengembangan jasa MIDI di Indonesia. CAMBODIAN INDOSAT Cambodian Indosat (Camintel) merupakan perusahaan patungan antara Indosat (49%) dan pemerintah kerajaan Kamboja (51%) untuk penyelenggara jasa telekomunikasi di Kamboja. PT. MULTI MEDIA ASIA INDONESIA (M2A) Perusahaan patungan antara Indosat (26,67%) dan PT. Pasifik satelit Nusantara (73,33%). M2A didirikan sehubungan dengan proyek M2A yang akan menyelenggarakan jasa multimedia berbasis satelit. Acasia Communications Sdn. Bhd.

53 Indosat memiliki 14,68% saham di Acasia Communications Sdn. Bhd (Acasia), perusahaan patungan penyelenggara telekomunikasi utama di ASEAN sebagai bagian dari komitmen dalam perusahaan ASEAN Telecom Holdings, Sdn. Bhd. Saat Acasia terutama melayani jasa telekomunikasi korporat dan jasa-jasa terikat lainnya. ASEAN Cableship Pte. Ltd. ASEAN Cableship Pte. Ltd. (ACPL) dimiliki bersama dengan jumlah saham sama (16,67%) oleh penyelenggara telekomunikasi internasional di ASEAN, termasuk Indosat. Sebagai penyedia jasa perbaikan dan pemeliharaan kabel laut di Singapura. ASEAN Telecom Holdings Sdn. Bhd. ASEAN Telecom Holdings Sdn. Bhd. Adalah perusahaan Malaysia yang didirikan pada tahun 1995 oleh perusahaan penyelenggara telekomunikasi dari lima Negara anggota ASEAN saat itu, dan bergerak di bidang penyediaan jasa telekomunikasi korporat dan jasa-jasa terkait lainnya. Indosat memiliki 16,67% saham di ATH. ICO Global Communications (Holdings) ICO Global Communications (Holdings) Limited adalah milik dan pengelola layanan system komunikasi satelit dengan menggunakan konstelasi satelir-orbit-menengah yang kini dalam tahap pengembangan. Indosat memiliki 0,87% saham di ICO-GC. INTELSAT Indosat adalah salah satu penandatangan perjanjian operasional di organisasi dunia INTELSAT 8nd. Indosat memiliki 0,34% saham. PT. Patra Telekomunikasi Indonesia

54 Indosat memiliki saham di PT. Patra Telekomunikasi Indonesia (Patrakomindo) yang menyediakan jasa perancangan, instalasi, pengoperasian, dan pemeliharaan sistem komunikasi VSAT untuk kalangan industri minyak. 4.2.Hasil Penelitian Profil Government Relations PT. Indosat, Tbk Regulasi Penyelenggaraan Telekomunikasi di Indonesia Sejak

tahun

1989

saat

diundangkannya

Undang-Undang

No.

3

tentang

Telekomunikasi, pembangunan dan penyelenggaraan telekomunikasi telah menunjukkan peran yang sangat penting dan strategis dalam menunjang dan mendorong kegiatan perekonomian, memantapkan pertahanan dan keamanan, mencerdaskan kehidupan bangsa, memperlancar kegiatan pemerintahan, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa dalam kerangka wawasan nusantara dan memantapkan ketahanan nasional serta meningkatkan hubungan antar bangsa. Saat ini dengan adanya perkembangan teknologi, ekonomi dan perdagangan di dunia telah mempengaruhi sistem hukum dan perekonomian di Indonesia. Hal tersebut telah mendorong lahirnya sistem telekomunikasi yang juga berbeda dengan yang telah berlaku sebelumnya. Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi menggantikan Undang-Undang No. 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi yang mulai berlaku sejak 8 September 2000, telah memberikan amanat bahwa penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi dapat dilakukan oleh badan hukum yang didirikan untuk penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu : 1. BUMN;

55 2. BUMD; 3. Badan usaha swasta; atau 4. Koperasi. Di

dalam

penyelenggaraan

telekomunikasi

tersebut,

para

penyelenggara

telekomunikasi dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek

monopoli

dan

persaingan

usaha

tidak

sehat

diantara

penyelenggara

telekomunikasi. Secara umum ketentuan tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat telah diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Sedangkan dalam penyelenggaraan telekomuniikasi telah ada UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Terhadap Konsumen serta peraturan pelaksanaannya. Wujud perubahan terhadap realita baru sektor telekomunikasi di Indonesia tersebut adalah adanya transformasi struktur pasar telekomunikasi, dari monopoli menjadi liberalisasi. Dengan adanya liberalisasi telekomunikasi maka diantara para penyelenggara telekomunikasi akan terjadi persaingan dalam menyelenggarakan layanan dan tarif telekomunikasi yang ditawarkan akan menjadi kompetitif sehingga masyarakat diberi kebebasan untuk menentukan pilihannya dalam melakukan telekomunikasi. Pasar telekomunikasi di Indonesia pun menjadi terbuka bagi investor dalam negeri maupun luar negeri sebagai penyelenggara telekomunikasi. Sebagai negara yang aktif dalam membina hubungan antar negara atas dasar kepentingan nasional, keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kesepakatan multilateral

56 menimbulkan

berbagai

konsekuensi

yang

harus

dihadapi

dan

diikuti.

Sejak

penandatanganan General Agreement on Trade and Service (GATS) di Marrakesh, Maroko, pada tanggal 15 April 1994, yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization, penyelenggara telekomunikasi nasional menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perdagangan global. Dengan mengikatkan diri terhadap ketentuan World Trade Organization (WTO), asas– asas yang melandasi pengaturan tersebut dengan sendirinya terefleksi dalam peraturan hukum nasional, seperti liberalisasi, pengendalian ekonomi yang tergantung pasar, privatisasi, transparansi termasuk berkurangnya peranan negara dalam badan-badan usaha. Selain mengikatkan diri pada WTO, Negara Indonesia telah menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sejak tahun 1950. Sejak saat itu pula Negara Indonesia telah menjadi anggota International Telecommunication Union (ITU). Sebagai anggota masyarakat telekomunikasi dunia dibawah naungan ITU, Indonesia berperan aktif dalam fora internasional. Hal ini sangat penting sebagai upaya untuk mempermudah, memajukan, memperluas, dan mempererat hubungan serta kerjasama internasional dibidang telekomunikasi. Hubungan serta kerjasama internasional yang harmonis dan dinamis sangatlah bermanfaat sebagai media untuk mewujudkan kondisi saling pengertian, saling membantu, saling peduli dalam upaya mencari alternatif solusi terbaik bagi setiap permasalahan yang dihadapi bersama. Didalam memainkan peranan internasional di bidang telekomunikasi, Indonesia dituntut agar tetap mengacu dan secara konsisten berpegang teguh pada kepentingan nasional tanpa harus mengecilkan arti

57 kepentingan bersama. Sifat telekomunikasi yang inheren dengan jangkauan jarak jauh, sehingga mempunyai implikasi global maka sebaiknya wujud dan bentuk lingkungan kebijakan telekomunikasi nasional tidak terlepas dari perubahan-perubahan yang mempunyai dimensi global. Subdit Regulatory khususnya Divisi Regulatory Compliance akan melakukan sosialisasi

terhadap

regulasi-regulasi

yang

terkait

dengan

Penyelenggaraan

Telekomunikasi antara lain regulasi tentang telekomunikasi, regulasi tentang larangan monopoli dan perlindungan terhadap konsumen serta memberikan informasi tentang Fora Internasional di bidang telekomunikasi yang berisi tentang institusi atau kelembagan telekomunikasi nasional, regional dan internasional serta agenda atau kegiatan telekomunikasi di tingkat nasional, regional dan internasional. Struktur Organisasi Government Relations Indosat

Corporate Service Director

Group Head Human Capital Management

Group Head Legal / General Counsel

Group Head Regulatory

Group Head Property & facilities Management Division Head Regulatory Compliance Division Head Regulatory Analysis Division Head Government Relations

58 Hubungan Kerja Government Relations dengan Bagian lainnya Pada dasarnya Divisi Government Relations bekerjasama dengan unit-unit lain di internal Indosat, seperti Divisi Public Relations, Divisi Procurement dalam pengurusan perizinan pembangunan BTS, penomeran, pengaturan frekuensi. Sedangkan hubungan dengan eksternal, perizinan pembangunan BTS dengan PEMDA setempat, penomeran dengan Postel,

cross check number dengan operator lain. Intinya tergantung pada

subjeknya, internal atau eksternal. Bagaimana struktur organisasi di Government Relations Indosat, apakah merupakan bagian dari PR Indosat? Kalau PR lebih ke Hubungan Masyarakat, sedangkan Government Rrelations, kita fokus pada urusan ke Pemerintahan. Tapi tetap ada saling keterkaitan. Contohnya pada saat menghadiri event-event yang diadakan oleh pemerintah, Jika undangannya masuk ke Divisi Humas, maka Divisi Humas melakukan konfirmasi pada Divisi Government Relations dan memberi masukan.atau usulan yang relevan. Pada saat ada acara-acara, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun Perusahaan, maka Divisi Government Relations bekerjasama dengan Divisi Humas mengundang Dirjen atau Pejabat Pemerintah dari Deparpostel (Departemen Pos dan Telekomunikasi), BRTI (Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia), dan Depkominfo (Departemen Komunikasi dan Informatika). Selain itu, bagaimana mengenai protokolernya biasanya Divisi Humas lebih mengetahui. Jadi, Divisi Humas juga berfungsi sebagai gateway bagi urusan-urusan yang membutuhkan proses.

A. Proses kegiatan government relations di Divisi Government Relations PT. Indosat Tbk. dalam menjalankan fungsi dan tujuannya, antara lain: - Memantau lembaga pembuat keputusan dan peraturan; dalam hal ini Pemerintah sebagai Lembaga pembuat keputusan berupa Undang-Undang Telekomunikasi, diantaranya Undang-undang No. 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi; Undang-undang No. 10 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, Undang-undang Telekomunikasi Relevan (Undang-undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek

59 Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; Undang-undang No. 11 tentang ITE (Informasi Dan Transaksi Elektronik), Pengumuman Menteri / Peraturan Menteri,. Keputusan Menteri, Point dari Peraturan Menteri Kominfo, dan Keputusan Dirjen. Berikut beberapa regulasi yang ditetapkan Pemerintah, antara lain: Regulasi Telekomunikasi dan Informatika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi, penyelenggaraan telekomunikasi pada hakekatnya terdiri dari 3 (tiga) yaitu :

1. Penyelenggara Jasa Telekomunikasi

Penyelenggara Jasa telekomunikasi adalah penyelenggaraan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Badan penyelenggara untuk jasa telekomunikasi dalam negeri (Domestik) adalah PT. Telkom dan Badan Penyelenggara untuk jasa telekomunikasi luar negeri (Internasional) adalah PT. Indosat. Badan Usaha Milik Negara tersebut diberi wewenang untuk yang menyelenggarakan jasa telekomunikasi, seperti telepon, telex, faksimili, dan sebagainya, maupun jasa telekomunikasi berupa jasa-jasa nilai tambah (Value Added Service). Badan lain di luar badan penyelenggara, baik dalam bentuk Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) maupun Koperasi juga berhak untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi non dasar. Sedang untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi dasar, Badan Lain dapat bekerjasama dengan PT Telkom dan atau PT Indosat. Bentuk kerjasama antara badan penyelenggara dan badan lain ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun

60 1993, yaitu dapat berbentuk Kerjasama Operasi (KSO), usaha patungan dan kontrak manajemen.

2. Penyelenggaraan Telekomunikasi untuk Keperluan Khusus

Penyelenggaraan telekomunikasi untuk keperluan khusus adalah penyelenggaraan telekomunikasi yang dilakukan oleh instansi pemerintah tertentu, perorangan atau Badan Hukum

untuk

keperluan

khusus

atau

untuk

keperluan

sendiri.

Telekomunikasi khusus dapat dilakukan oleh instansi pemerintah tertentu atau badan hukum (perseroan terbatas atau koperasi) yang ditentukan berdasarkan hukum. Telekomunikasi khusus diselenggarakan berdasarkan ijin yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi.

Ijin penyelenggaraan telekomunikasi khusus hanya diberikan Badan Hukum apabila wilayah tersebut belum tersedia atau belum terjangkau fasilitas telekomunikasi yang dapat

disediakan

oleh

Badan

Penyelenggara

atau

Badan

Lain.

Telekomunikasi untuk keperluan khusus hanya dapat diselenggarakan dengan mempertimbangkan kerahasiaan dan jangkauan atau pengoperasiannya perlu bentuk sendiri.

Penyelenggara telekomunikasi untuk keperluan khusus adalah :

1. Instansi pemerintah tertentu untuk pelaksanaan tugas khusus; 2. Perseorangan atau; 3. Badan hukum.

61 3. Penyelenggaraan Telekomunikasi untuk Keperluan Pertahanan dan Keamanan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor. 4 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi untuk Keperluan Pertahanan dan Keamanan Negara diatur bahwa :

-

Penyelenggaraan

telekomunikasi

untuk

keperluan

Hankamneg

diselenggarakan oleh Dephankan dan/atau ABRI; -

Penyelenggaraan diperuntukan bagi Pertahanan Keamanan Negara;

-

Bukan penyelenggaraan jasa telekomunikasi.

Regulasi Frekuensi

Spektrum Frekuensi Radio merupakan sumber daya alam yang terbatas yang mempunyai nilai strategis dalam penyelenggaraan telekomunikasi dan dikuasi oleh negara. Pemanfaatan Spektrum Frekuensi Radio sebagai sumber daya alam tersebut perlu dilakukan secara tertib, efisien dan sesuai dengan peruntukannya sehingga tidak menimbulkan gangguan yang merugikan.

Spektrum Frekuensi Radio adalah susunan pita frekuensi radio yang mempunyai frekuensi lebih kecil dari 3000 Ghz sebagai satuan getaran gelombang elektromagnetik merambat dan terdapat dalam dirgantara (ruang udara dan antariksa). Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia ditetapkan dengan mengacu kepada alokasi Spektrum Frekuensi Radio Internasional untuk wilayah 3 ( region 3 ) sesuai Peraturan Radio yang ditetapkan oleh Himpunan Telekomunikasi Internasional ( ITU ). Tabel alokasi frekuensi nasional Indonesia disusun berdasarkan hasil Final Act World Radio Communication Conference-1997 yang berlangsung di Jenewa, pada bulan November 1997.

62 Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia diambil dari referensi-referensi berikut ini :

1. Artikel S5, Frequency Allocation, Radio Regulation dan Final Act-World Radiocommunication

Conference

(WRC)-1997,

International

Telecommunication Union (ITU), Tabel Alokasi telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia. 2. Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia, edisi pertama, 1996 3. Penetapan Frekuensi Maritim, Penerbangan dan Siaran di Indonesia 4. Penetapan Frekuensi Dinas Tetap di Indonesia 5. Database AFMS (Automated Frequency Management System).

Sebagai catatan bahwa pada tabel ini tidak mencakup penggunaan spektrum frekuensi radio untuk kepentingan militer.

Regulasi Standardisasi

Standardisasi sebagai suatu unsur penunjang pembangunan mempunyai peran penting dalam usaha optimasi pendayagunaan sumber daya dan seluruh kegiatan pembangunan. Perangkat standardisasi termasuk juga perangkat pembinaan dan pengawasan sangat berperan dalam peningkatan perdagangan dalam negeri dan internasional, pengembangan industri nasional, serta perlindungan terhadap pemakai (operator maupun masyarakat)

Tujuan akhir kegiatan standardisasi adalah terwujudnya jaminan mutu. Dengan demikian standardisasi dapat digunakan sebagai alat kebijakan pemerintah untuk menata struktur ekonomi secara lebih baik dan memberikan perlindungan kepada umum.

63 Standardisasi juga digunakan oleh Pemerintah untuk menunjang tercapainya tujuantujuan strategis antara lain peningkatan ekspor, peningkatan daya saing produk dalam negeri terhadap barang-barang impor, dan peningkatan efisiensi nasional.

Sistem Standardisasi Nasional (SSN) merupakan dasar dan pedoman pelaksanaan setiap kegiatan standardisasi di Indonesia yang harus diacu oleh semua instansi teknis sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1991 tentang Standardisasi Nasional Indonesia dan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1991 tentang Penyusunan, Penerapan

dan

Pengawasan

Standardisasi

Nasional

Indonesia.

Dalam

rangka

mewujudkan pelaksanaan Sistem Standardisasi Nasional, juga dilakukan pengembangan dan penerapan Sistem Standardisasi Nasional, juga dilakukan pengembangan dan penerapan standardisasi di bidang pos dan telekomunikasi.

Kegiatan standardisasi di bidang pos dan telekomunikasi sepenuhnya ditangani oleh instansi teknis, dalam hal ini adalah DIREKTORAT JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Direktorat Standardisasi Pos dan Telekomunikasi melalui rujukan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.58 tahun 1998 tentang Uraian Tugas Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi. Dan dalam pelaksanaannya, kegiatan standardisasi ini dilaksanakan oleh Direktorat Standardisasi Pos dan Telekomunikasi.

Subsistem-subsistem atau kegiatan-kegiatan yang saling terkait satu sama lain dalam Sistem Standardisasi Nasional terdiri dari perumusan standardisasi, penerapan standardisasi, pembinaan dan pengawasan standardisasi, kerjasama dan informasi standardisasi, metrologi dan akreditasi.

64 Tujuan dari kegiatan standardisasi pos dan telekomunikasi adalah :

Pengamanan terhadap jaringan pos dan telekomunikasi, yang merupakan aset nasional. Menjamin interoperabilitas dan interkonektivitas berbagai perangkat dalam jaringan pos dan telekomunikasi. Memberi kesempatan munculnya industri manufaktur nasional. Memberi perlindungan terhadap para pengguna jasa (operator dan masyarakat) pos dan telekomunikasi. Mengendalikan mutu perangkat. Memberi kesempatan produk nasional bersaing di pasar global.

Perumusan Direktorat Standardisasi Pos & Telekomunikasi

Perumusan Standardisasi Perangkat Telekomunikasi meliputi :

Persyaratan Teknis. Rancangan Standardisasi Nasional Indonesia (SNI) Daya Laku Bersifat Sektoral Instansi Teknis Yang Memprakarsai RSNI Membantu BSN Dalam Perumusan Rancangan Dimaksud. Daya Laku Bersifat Nasional

65 Persyaratan Teknis :

Merupakan persyaratan-persyaratan teknis perangkat yang mengacu pada standardisasi Internasional (MIS.ITU, IEC/ISO, ETSI, dll).

Merupakan rancangan yang disusun bersama instansi terkait yang berkepentingan sampai terjadinya konsensus.

Penerapan

Penerapan Standardisasi merupakan kegiatan sertifikasi perangkat telekomunikasi yang dilaksanakan untuk mengetahui kesesuaian perangkat telekomunikasi dengan persyaratan teknis yang berlaku.

Tahapan kegiatan sertifikasi :

1.Pemeriksaan 2.Persyaratan 3.Pengujian 4. Penerbitan Sertifikat

Penertiban

Kegiatan Sub-Direktorat Penertiban :

-

Memasyarakatkan standardisasi pos dan telekomunikasi

-

Melaksanakan evaluasi pelaksanaan standardisasi perangkat dan kinerja pos dan telekomunikasi

66 -

Memantau dan menertibkan pelaksanaan standardisasi pos dan penertiban telekomunikasi

-

egiatan inspeksi pasar terhadap perangkat pos dan telekomunikasi

Inspeksi pasar dilaksanakan melalui koordinasi berbagai instansi terkait seperti :

Kanwil Departemen Perhubungan di daerah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Polisi Republik Indonesia Penyidikan Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

Hal-hal yang dilakukan dalam Kerjasama Teknik Standardisasi Postel antara lain sbb :

1. Mengkaji dan merumuskan materi Kerjasama Teknik Standardisasi Pos dan Telekomunikasi dengan Organisasi Standardisasi Nasional maupun Internasional. 2. Mengevaluasi

hasil-hasil

kerjasama

di

bidang

Standardisasi

Pos

dan

Telekomunikasi serta mengusulkan sebagai bahan untuk dikaji menjadi Standardisasi Nasional. 3. Menyiapkan bahan hasil keputusan Internasional untuk ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 4. Menyusun materi sidang dan pedoman Delegasi RI dalam rangka keikutsertaan pada pertemuan Internasional di bidang Standardisasi Postel. 5. Menyiapkan kegiatan penyelenggaraan konferensi, seminar atau workshop dalam bidang Standardisasi Pos dan Telekomunikasi.

67 6. Mengusulkan penugasan para pegawai yang akan menghadiri pelatihan, konfirmasi dan pertemuan-pertemuan Kerjasama Teknik Standardisasi Pos dan Telekomunikasi di tingkat Nasional dan Internasional

Apabila ada peraturan-peraturan baru yang di keluarkan oleh Pemerintah, government relations melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pencapaian kesepakatan dengan Pemerintah, tergantung temanya (theme), misalnya pengaturan frekuwensi, penomeran, hal ini dilakukan dengan Dirjen Postel, cross check numbr dengan operator lain. Tugas-tugas tersebut tergantung subjeknya, baik internal atau eksternal. Untuk hal yang berkaitan dengan surat ketetapan, government relations memonitor dan menindak lanjuti. (follow up). Oleh sebab itu Government Relations memiliki kepentingan untuk ikut memantau pelaksanaan dan penerapannya dalam bisnis telekomunikasi sebagai salah satu tugas dalam menjalankan fungsinya.

Kalau berbicara tentang magerial practice, di government relations Indosat itu seperti apa? Ya salah satunya melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pencapaian kesepakatan dengan Pemerintah, tergantung temanya (theme), misalnya pengaturan frekuwensi, penomeran, al itu dilakukan dengan Dirjen Postel, cross check number dengan operator lain, atau tergantung subjknyalah, internal atau eksternal. Berkaitan dengan Surat Penetapan, kita yang follow up dan monitor.

- Mengurangi ketidakpastian karena tidak dapat membaca tanda-tanda peraturan. Government relations memiliki tugas penting dalam pelaksanaan pencapaian kesepakatan dalam membaca peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Melalui komunikasi dua arah, melakukan diskusi-diskusi, serta memberi masukan atau usulan yang relevan, maka peraturan-peraturan yang masih membutuhkan penjelasan secara

68 detail dapat dikomunikasikan dengan baik dan dilaksanakan sesuai aturan yang telah ditetapkan. Kegiatan tersebut bisa dilaksanakan pada saat ada acara-acara, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun Perusahaan, maka Divisi Government Relations bekerjasama dengan Divisi Public Relations mengundang Dirjen atau Pejabat Pemerintah dari Deparpostel (Departemen Pos dan Telekomunikasi), BRTI (Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia), dan Depkominfo (Departemen Komunikasi dan Informatika). Sedangkan mengenai protokolernya, Divisi Public Relations lebih mengetahui, sehingga divisi ini juga berfungsi sebagai gateway bagi urusan-urusan yang membutuhkan proses.

- Meningkatkan pemahaman satu sama lain; Adanya diskusi-diskusi antara Pemerintah dan Government Relations untuk memberikan masukan-masukan atau usulan sesuai content yang relevan, sehingga terjadi komunikasi dua arah dan tercipta pemahaman satu sama lain. Pada dasarnya Government Relations dilibatkan untuk memberikan masukan, baik berupa tulisan, lisan, sharing, tukar pikiran dan lain sebagainya, semua itu disebut juga konsultasi publik. Hasil dari diskusi-diskusi tersebut atau bahan-bahan yang diolah dari masukan-masukan dilakukan studi banding pada forum-forum yang diadakan, baik oleh Pemerintah maupun Lembaga resmi lainnya seperti fora internasional (event-event yang diadakan oleh internasional).

Langkah taktis apa yang diambil oleh government relations dalam menghadapi peraturanperaturan baru yang dikeluarkan oleh Pemerintah? Pada dasarnya government relations dilibatkan untuk memberikan masukan, baik berupa tulisan, lisan, sharing, tukar pikiran, dan lain sebagainya, semua itu isebut juga konsultasi publik. Nah, hasil dari diskusi-siskusi tersebut atau bahan-bahan yang diolah dari masukan-masukan dilakukan studi banding pada forum-forum internasional (event-event yang diadakan oleh internasional).

69 Apabila terjadi information gap, bagaimana government relations menghadapinya? Ya, government relations memberikan masukan yang relevan, selain itu kita harus memiliki argumentasi yang kuat yang related pada masalah-masalah yang terjadi.

- Mendapat perlindungan dan pembelaan pada saat perusahaan menghadapi krisis, dan sebagainya. Hal ini mutlak diperlukan, karena perusahaan beroperasi di wilayah hukum Indonesia. Perusahaan akan mendapat perlindungan dan pembelaan dalam bentuk perlindungan hukum. Sebagai perusahaan terbuka yang telah mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya, serta American Depository Shares nya di Bursa Efek New York, maka PT. Indosat harus tunduk pada peraturan-peraturan di bidang pasar modal yang berlaku pada jurisdiksi yang bersangkutan. Disamping itu, pada saat Perusahaan mengalami krisis, maka Kesiapan Perusahaan / Organisasi dalam menghadapi krisis antara lain: (1) Memiliki Manual Manajemen Krisis; Indosat memiliki Manajemen Risk yang merupakan semacam pertolongan pertama pada krisis, sehingga jika tanpa diduga terjadi krisis maka Manajemen Risk dengan cepat langsung beraksi dan menentukan langkah-langkah strategis yang harus ditempuh. (2) Memonitor media atas issue-issue yang muncul tentang perusahaan; Melakukan monitoring terhadap media merupakan tolak ukur bagi Manajemen Risk terhadap kasus yang terjadi. Informasi yang diperoleh dari pihak Manajemen Risk membantu kita mengetahui apakah kasus ini mempengaruhi citra perusahaan dimata publik atau pelanggannya atau tidak berdampak sama sekali. (3) Membangun hubungan yang baik dengan komunitas dan media; Dengan tujuan agar publik yang dituju paham dan mengerti bahwa perusahaan belajar banyak dari kasus-kasus yang terjadi, maka dari itu perusahaan berusaha sekuat mungkin untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan dimasa lalu dengan tujuan untuk tetap memberikan

70 yang terbaik bagi publiknya.(4) Menyimpan informasi mengenai latar belakang krisis yang terjadi serta penanggulangannya; Jika sewaktu-waktu ada pihak lain yang ingin mengetahui dan mencari tahu mengenai krisis ini maka Manajemen Risk Indosat sudah siap dengan data yang ada, hal tersebut juga sebagai bukti kesiapan dan keseriusan Manajemen Risk dalam menghadapi krisis yang terjadi.(6) Menguatkan pesan-pesan kunci kapanpun memungkinkan; Pesan-pesan kunci dimaksudkan untuk mengalihkan perhatian publik pada krisis yang terjadi, dan mengarahkannya pada program-program yang dilakukan oleh perusahaan dimana kesemuanya diramu dalam pesan kunci yang disebarkan oleh perusahaan.

Perusahaan juga membuat Kebijakan dan Prosedur Penanganan Pengaduan yang merupakan Keputusan Direksi. Kebijakan tersebut dibuat sebagai sarana supaya pelanggaran dapat diungkapkan agar tidak mengganggu bisnis dan operasional Perseroan maupun menimbulkan kerugian keuangan atau reputasi Perseroan, di sisi lain dapat menumbuhkan iklim akuntabilitas pada sumber daya Perseroan termasuk karyawannya, serta untuk memastikan bahwa seseorang yang menyampaikan pengaduan yang benar tidak dirugikan. Latar belakang dibuatnya Keputusan Direksi ini sesuai Pasai 301 Sarbanes-Oxley Act tahun 2002 (”SOA”) mengharuskan Komite Audit Perseroan untuk membuat prosedur mengenai (i) penerimaan, penyimpanan, dan penanganan pengaduan yang diterima Perseroan berkenaan dengan akuntansi, pengendalian akuntansi internal, atau audit; dan (ii) pelaporan oleh karyawan Perseroan secara rahasia berkenaan dengan masalah akuntansi atau audit yang diragukan. Komite Audit juga memperhatikan Pasal 806 dan Pasal 1107 SOA yang mengatur perlindungan hukum atas pelapor.

71 B. Proses kegiatan komunikasi dalam Government Relations, yaitu:

- Meningkatkan komunikasi dengan pejabat pemerintah dan lembaga tinggi negara; Government Relations harus memiliki komunikasi yang baik, memahami peraturan atau undang-undang yang berlaku, mengenal nama, jabatan, tanggal lahir para pejabat yang berhubungan. Hal-hal tersebut dilakukan untuk menjaga dan menjalin hubungan baik dengan Pemerintah.

Bagaimana hubungan komunikasi antara Government Relations Indosat dengan Pejabat Pemerintah dan Lembaga Tinggi Negara? Selama ini hubungan kita sangat baik, kita harus mengenal nama, jabatan, tanggal lahir para pejabat yang berhubungan, hal tersebut sangat penting untuk menjalin hubungan atau komunikasi yang baik. Kita kan senang ya, kalau nama atau tanggal lahir kita diingat orang. Setiap ulang tahun kita memberikan ucapan selamat. Begitu juga pada saat mengalami musibah, misalnya kematian, kita mengirimkan ucapan belasungkawa. Menurut Ibu, apa yang menarik dari dunia government relations itu sendiri? Bertemu banyak orang, dari semua level. dari tingkat Menteri, Dirjen, maupun Staff yang lainnya. Dengan beragamnya orang yang ditemu, kitai dapat menambah wawasan dan pertemanan. Sehingga hal itu juga menjadi kita mudah untuk mengetahui bagaimana meng -goal- kan sesuatu yang menjadi tujuan perusahaan. Kita juga jadi memiliki kemampuan untuk memposisikan diri dalam artian posisi Government Relations tidak menjadi lebih tinggi atau lebih rendah di mata klien khususnya Pemerintah.

- Menjalin dan memelihara hubungan dengan pemerintah terutama dengan tujuan mempengaruhi penyusunan undang-undang dan regulasi; Government Relations harus memahami undang-undang dan regulasi yang ditetapkan Pemerintah, memiliki kemampuan lobby untuk memberikan masukan-masukan, usulan yang tepat dan relevan.

Mengenai penerapan ilmunya, government relations lebih dekat ke lobby atau Public Relations?

72 Lebih dekat ke lobby. Karena kita butuh dia (Pemerintah) untuk urusan peijinan, dan lainlain yang berkaitan dengan aturan-aturan yang dikeluarkan pemerintah untuk kepentingan perusahaan.

- Pengambilan keputusan secara proper dan saluran komunikasi yang terpercaya. Sesuai dengan peran Good Corporate Governance pada Governmnet Relations dimana dilakukan suatu aturan yang berlaku. Mengimplementasikan akuntabilitas yaitu tuntutan agar manajemen memiliki kemampuan menanggapi pertanyaan dari stkeholder atas berbagai tindakan yang dilakukan perusahaan. Transparansi, yaitu tersedianya informasi yang benar, relevan, akurat dan mudah dimengerti, serta dapat diperoleh dengan mudah. Prediktabilitas, yaitu perusahaan beroperasi di lokasi yang memiliki keteraturan hukum dan peraturan, dan dalam konteks ekonomi yang memilki kebijakan yang adil serta tidak berfihak, efektif dan seragam. Partisipasi juga dibutuhkan untuk memperoleh data-data informasi yang dapat dipercaya, serta meningkatkan keikutsertaan pihak pemerintah atau stakeholder dalam pengecheckan kebijakan yang dilakukan perusahaan. Sehingga perusahaan dapat mengambil keputusan secara proper.

Mengenai informasi itu sendiri ada yang boleh diketahui oleh publik dan ada yang tidak. Kira-kira seperti apa ya Bu? Iya, data-data perusahaan dapat dipublish setelah dilakukan audit report, kita juga memberikan laporan per tiga bulanan. Laporan dapat berupa conference. Tapi untuk halhal yang bersifat rahasia, dan tida untuk dikonsumsi publik kita bilang maaf saja, bahwa hal itu tidak bisa diinformasikan sesuai dengan peraturan perusahaan.

C. Unsur compliance atau kepatuhan dijalankan adalah: - Pemastian bahwa penggunaan wewenang (exercise of power) dan hubungan dengan pemangku kepentingan (stakeholder) berjalan dengan baik untuk

73 kepentingan perusahaan: Kegiatan kepatuhan ini dapat dilihat dari dua sisi, kuantitatif dan kualitatif. Sisi kuantitatif merujuk pada minimum requirement yang ditetapkan oleh badan regulator dan dijalankan dengan cara mematuhi semua peraturan yang ditetapkan oleh badan-badan regulator yang ada dengan benar, tanpa terkecuali. Peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh badan-badan regulator tersebut bersifat given atau tidak bisa ditawar lagi. Satu contoh aturan dari sekian banyak aturan yang ada ialah Indosat harus menyerahkan laporan keuangan triwulan kepada regulator setiap bulan Maret, Juni, dan September. Adapun jatuh tempo penyerahan laporan adalah selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya. Untuk melaksankan kepatuhan dari sisi kuantitatif, Government Relations dan Investor Relations Indosat menyerahkan laporan keuangan triwulan sebelum tenggat waktu yang ditentukan. Di government relations apakah ada factor compliance nya, menyangkut aturan-aturan dari Depertemen Komunikasi dan Informatika, BRTI (Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia). Compliance itu sendiri sebenarnya apa dan bagaimana? Oh pasti ada, misalnya KPK menginginkan suatu prosedur atau undang-undang mengenai kepentingan pelanggan, maka bagaimana caranya kita memberi masukan atau usulan bisa melaui diskusi-diskusi agar sama-sama merasa tidak ada yang dirugikan.

Dari sisi kualitatif, kegiatan kepatuhan merujuk pada pemberian nilai tambah (value added) oleh Government Relations Indosat kepada Pemerintah meski badan regulator tidak mewajibkan demikian. Melakukan kajian secara rutin terhadap peraturan-peraturan, baik yang sudah ada maupun yang akan disahkan merupakan satu contoh kegiatan kepatuhan dari sisi kualitatif. Government Relations Indosat mengaji peraturan-peraturan, terutama yang akan disahkan, akan membawa implikasi seperti apa bagi para investor, karyawan, konsumen dan apakah akan berguna bagi mereka dan perusahaan atau tidak.

74 - Menjaga konsistensi pesan dan citra yang ingin disampaikan kepada masyarakat seraya menjaga agar informasi yang disampaikan tidak melanggar hukum. Kegiatan ini sangat erat kaitannya dengan peraturan-peraturan dari badan regulator baik di dalam maupun di luar negeri. Sebagai perusahaan publik yang listing dan register di Indonesia dan Amerika, sudah tentu PT. Indosat, Tbk., harus patuh terhadap peraturan-peraturan yang dikeluarkan badan regulator di kedua negara ini. Untuk Indonesia, Indosat harus patuh pada peraturan yang dikeluarkan oleh Depkominfo (Departemen Komunikasi dan Informatika) , BRTI (Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia), Bapepam (Badan Pengurus Pasar Modal), BEJ (Bursa Efek Jakarta), dan BES (Bursa efek Surabaya), sedangkan di Amerika Indosat harus patuh terhadap dua badan regulator besar, NYSE (New York Stock Exchange) dan US SEC (United states Securities and Exchange Commission).

Bagaimana praktiknya agar pesannya selalu konsisten? Jujur saja, kita akan memberikan informasi yang sesuai dengan aturan perusahaan. Kita juga terbuka pada hal-hal yang memang untuk konsumsi publik, apalagi Indosat sebagai perusahan terbuka, Public Company.

Karena peraturan-peraturan yang harus dipatuhi tersebut adalah peraturan yang legal, sedikit saja kelalaian dalam memenuhinya akan membawa dampak buruk bagi perusahaan, baik tangible maupun intangible. Untuk dampak tangible, perusahaan akan dikenakan sanksi berupa denda sejumlah uang tertentu. Sedang untuk dampak intangible, kredibilitas perusahaan dipertaruhkan karena banyak pihak akan bertanya mengapa perusahaan tersebut tidak dapat memenuhi aturan yang dimaksud dengan baik dan benar.

75 Kegiatan komunikasi dan kepatuhan seperti dijelaskan di atas merupakan bagian dari managerial practice atau praktik-praktik manajerial sehari-hari perusahaan Indosat. Disebut bagian karena yang disoroti dalam penelitian ini

hanyalah praktik-praktik

manajerial yang hadir di Divisi Government Relations, sedangkan bagian-bagian lain tentu memiliki praktik-praktik manajerialnya sendiri. Kalau berbicara tentang manajerial practice, di government relations Indosat itu sendiri seperti apa Bu? Ya salah satunya melakukan tugas-tugas yangg berhubungan dengan pencapaian kesepakatan dengan Pemerintah, tergantung temanya (theme), misalnya pengaturan frekuwensi, penomeran, hal itu dilakukan dengan Dirjen Postel, Cross check number dengan operator lain, atau tergantung subjeknyalah internal atau eksternal. Berkaitan dengan Surat Penetapan, kita yang follow up dan monitor. Mengenai praktik-praktik manajerial keseharian Government Relations Indosat, tidak lepas dari personality traits yang dimiliki GRO (Government Relations Officer) Indosat sebagai pelaksana kegiatan komunikasi, pemasaran, dan kepatuhan. Konsep personality traits ini dinilai dapat diterapkan dalam diri GRO mengingat Government Relations memang menjadi bagian dari struktur organisasi perusahaan serta adanya kesamaan peran antara Public Relations Officer dan Government Relations Officer, yaitu menjadi penghubung antara perusahaan dan publiknya. Dari keseluruhan kegiatan manajerial yang dilakukan Government Relations Indosat, terdapat empat hal pokok yang tercermin darinya. Selain citra dan identitas perusahaan Indosat, tercermin pula unsur kredibilitas yang merupakan satu dari empat unsur penilaian yang membangun reputasi perusahaan di benak publik secara umum serta yang ke empat, bagaiaman Government Relations Indosat melaksanakan prinsip Good Corporate Governance (GCG).

76 Dua hal pertama yang paling tercermin dari praktik-praktik manajerial keseharian Government Relations Indosat adalah citra dan identitas perusahaan, seperti yang dijelaskan Fombrun bahwa mangerial practice mencerminkan citra dan identitas perusahaan. Pelaksanaan prinsip Good Corporate Governance (GCG) oleh Government Relations Indosat, yaitu akuntabilitas, transparansi, prediktabilitas, dan partisipasi. Pelaksanaan prinsip GCG ini turut dimasukan dalam kajian membangun reputasi perusahaan karena bagi Government Relations Indosat sebuah reputasi yang baik berangkat dari pelaksanaan prinsip GCG yang baik pula. Dengan hadirnya keempat hal pokok diatas, diharapkan pemerintah dan badan regulator memiliki persepsi yang positif serta pemahaman yang baik dan menyeluruh tentang perusahaan Indosat. Kondisi inilah yang selanjutnya berkontribusi dalam membangun reputasi perusahaan Indosat yang baik. Konsep reputasi perusahaan sendiri diterjemahkan oleh Government Relations Indosat sebagai posisi perusahaan secara keseluruhan di benak stakeholdersnya dan suatu kondisi dimana perusahaan diketahui eksistensi dan kualitasnya oleh publiknya.

Menurut Ibu, reputasi perusahaan itu seperti apa? Pada rapat-rapat dengan Dirjen, biasanya yang hadirkan para Direktur, kita yang mendampingi. Dari situ dilihat aktif atau nggaknya kita dalam rapat tersebut. Sejauh ini sih Indosat danggap memiliki content yang bagus. Kita harus hafal peraturan-peraturan yang berkaitan dengan per telekomunikasian karena kita sebagai perusahaan yang bergerak di bidang telekomunikasi, kan lucu kalau tidak mengerti. Kita juga harus peka terhadap masalah-masalah yang dihadapi, harus jeli melihat apakah misalnya ada duplikasi dengan Telkom. Selain itu kita harus mengenal orang-orang Pemerintahan seperti nama dan jabatannya, kapan ulang tahunnya, kan senang kalau kita dikasih ucapan selamat. Begitu juga apabila ada kematian, kita mengirimkan ucapan belasungkawa dan turut berempati.

77 4.3. Pembahasan

Bagi PT. Indosat Tbk, sebagai perusahaan penyedia jasa seluler telekomunikasi kedua terbesar di Indonesia, pemerintah merupakan salah satu konstituen terpenting perusahaan. Hal ini dikarenakan pemerintah merupakan badan regulator dan salah satu investor. Ketentuan Pemerintah lebih dulu dipertimbangkan pada saat mengambil keputusan penting perusahaan. Karenanya komunikasi, kepercayaan serta opini positif dari pemerintah terhadap perusahaan merupakan suatu hal yang sangat penting. Satu cara terbaik untuk memiliki komunikasi yang baik serta memperoleh kepercayaan dari pemerintah adalah dengan membina hubungan baik antara perusahaan dengan pemerintah. Berangkat dari kondisi tersebut, PT. Indosat Tbk, membentuk suatu bagian khusus menjalin komunikasi dan membangun hubungan baik dengan pemerintah yaitu Government Relations. Dalam membangun hubungan baik dengan pemerintah, Government Relations Indosat melakukannya melalui dua kegiatan utamanya, yaitu komunikasi, dan kepatuhan. Dalam kegiatan komunikasinya, government relations Indosat menyadari pentingnya menjaga keselarasan antara kepentingan perusahaan dengan kepentingan publiknya, dalam hal ini pemerintah. Untuk menjaga keselarasan kepentingan ini, government relations Indosat melakukan komunikasi dua arah dengan pemerintah, manajemen, serta menjembatani komunikasi diantara keduanya. Pelaksanaan kegiatan komunikasi ini pun selaras dengan tujuan Government Relations Indosat yang antara lain menghilangkan perbedaan pendapat antara pihak internal manajemen dengan pihak pemerintah dan institusi lainnya melalui proses penyampaian informasi perusahaan yang baik sehingga tercapai pemahaman yang sama di antara kedua pihak.

78 Kegiatan komunikasi yang ditujukan untuk menjaga keselarasan kepentingan antara perusahaan dengan pemerintah ini terbagi menjadi komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Komunikasi internal terbagi lagi menjadi upward communication, downward communication, dan horizontal communication. Sedangkan untuk komunikasi eksternal terbagi menjadi komunikasi government relations dengan pemerintah dan komunikasi manajemen dengan pemerintah. Upward communication dan downward communication Government Relations Indosat ditandai dengan adanya komunikasi Government Rrelations Officer dari dan ke manajemen. Adapun fokus pada kegiatan komunikasi ini adalah pemberian masukan kepada manajemen mengenai pandangan objektif pemerintah terhadap perusahaan dan kondisi bisnisnya. Media komunikasi yang digunakan terdiri dari rapat-rapat internal, jaringan internet, maupun persiapan-persiapan yang dilakukan sebelum mengadakan conference call. Horizontal

communication,

Government

Relations

Indosat

melakukan

komunikasinya dengan bagian-bagian lain yang ada dalam PT. Indosat Tbk., terutama dengan Divisi Public Relations dan Internal Communication yang memang bersama dengan Investor Relations berada dibawah naungan Corporate Secretary. Hal ini selaras dengan pemikiran Social System School yang menyatakan bahwa setiap bagian dari organisasi adalah saling tergantung dan terpaut karena semua bagian turut mempengaruhi dan dipengaruhi oleh satu sama lain. Government Relations Indosat harus memiliki kemampuan untuk memposisikan diri dalam artian posisi Government Relations tidak menjadi lebih tinggi atau lebih rendah di mata stakeholder khususnya Pemerintah.

79 Praktik komunikasi ini menitikberatkan pada penyampaian pesan yang koheren dan konsisten baik kepada pemerintah, investor, media, serta publik perusahaan secara luas. Pentingnya koherensi dan konsistensi pesan yang disampaikan agar publik perusahaan, baik pemerintah, investor, karyawan, konsumen, media, maupun khalayak luas lainnya hanya mendengar satu informasi yang selaras yang pada akhirnya dapat meningkatkan pemahaman mereka tentang perusahaan Indosat. Selain guna mencapai koherensi dan konsistensi pesan, horizontal communication ini juga diperlukan dalam kaitannya dengan penyampaian brand promise Indosat, seperti yang akan dijelaskan selanjutnya. Kegiatan komunikasi berikutnya adalah komunikasi eksternal. Fokus pertama komunikasi eksternal ini adalah komunikasi Government Relations dengan pemerintah. Kegiatan komunikasi ini ditandai dengan penyampaian seluruh informasi tentang kondisi bisnis perusahaan secara adil, transparan, berimbang, tepat waktu, akurat serta tidak menyesatkan. Selain itu, sikap proaktif dalam menyampaikan informasi kepada publiknya menjadi unsur penting dalam kegiatan komunikasi ini. Disamping menyampaikan informasi kepada publiknya, Government Relations Indosat juga mendengarkan apa yang menjadi pendapat, keinginan, serta kebutuhan publiknya. Inilah yang menandai komunikasi dua arah yang dilakukan Government Relations Indosat kepada publiknya. Melalui aktivitas mendengarkan ini, Government Relations Indosat menjadi tahu akan persepsi publiknya terhadap perusahaan dan kondisi bisnis yang melingkupinya. Aktivitas mendengarkan ini didukung dengan adanya media komunikasi yang lazim digunakan adalah laporan keuangan triwulanan, Newsletter, serta Press release.

80 Fokus selanjutnya dalam kerangka komunikasi eksternal Government Relations Indosat adalah komunikasi manajemen dengan pemerintah. Kegiatan komunikasi ini menjadi hal yang krusial terutama pemerintah sebagai badan regulator dan investor. Pemerintah ingin menanyakan perkembangan bisnis dan keuangan perusahaan langsung kepada direksi perusahaan, khususnya CEO (Chief Executive Officer) dan CFO (Chief Financial Officer). Jawaban-jawaban yang dihasilan oleh kedua orang penting ini dinilai sangat kredibel oleh publik, khususnya khalayak keuangan.

Media komunikasi yang biasa digunakan adalah RUPS, Conference Call, dan One on One Meeeting. Dalam kegiatan komunikasi ini Government Relations hadir sebagai perantara untuk mempertemukan pihak manajemen dengan pihak pemerintah dan khalayak keuangan. Biasanya Government Relations memberitahukan terlebih dahulu kepada manajemen hal-hal apa yang menjadi perhatian utama sehingga informasi yang disampaikan tepat sasaran.

Selain hal-hal tersebut diatas, dengan banyaknya peraturan maupun Undang-Undang yang diberlakukan untuk suatu perusahaan yang bergerak di bidang telekomunikasi, perusahaan memandang perlu untuk adanya suatu Group yang lebih fokus pada bidang regulatory. Group ini membawahi Divisi Regulatory Compliance, Divisi Regulatory Analysis, dan Divisi Government Relations. Oleh sebab itu tugas Governemnt Relations Officer salah satunya harus memahami peraturan-peraturan dan undang-undang yang berlaku mengenai telekomunikasi dan menyadari mengenai kondisi yang terjadi di lapangan maupun dalam operasional sehari-hari, hal tersebut dibutuhkan untuk memberikan masukan-masukan berkaitan dengan content yang relevan terhadap para

81 pembuat keputusan, Dalam hal ini Pemerintah. Sedangkan untuk komunikasi internal, Group Legal / General Counsel memberikan informasi mengenai regulatory kepada para karyawan sebagi publik internal melalui e-mail maupun sosialisasi langsung. Para karyawan juga bisa secara langsung menanyakan kepada ke dua Group ini jika ada halhal yang ingin diketahui berkaitan dan peraturan maupun undang-undang yang berlaku.

Kegiatan Government Relations Indosat lainnya adalah bekerjasama dengan Investor Relations dalam memberikan informasi sekaligus memasarkan nilai perusahaan. Media pemasaran yang biasa digunakan Government Relations Indosat diantaranya (1) laporan Keuangan Triwulanan yang ditujukan kepada regulator dan khalayak keuangan secara keseluruhan, (2) Laporan Tahunan yang ditujukan bagi khalayak keuangan dan publik secara keseluruhan. Inti dari dua kegiatan besar tersebut adalah memberikan informasi tentang perusahaan kepada pemerintah dan khalayak keuangan. Kegiatan komunikasi Government Relations Indosat lebih difokuskan pada menjaga keselarasan kepentingan antara perusahaan dengan pemerintah melalui komunikasi dua arah yaitu menyampaikan informasi perusahaan kepada pemerintah dan mendengarkan pendapat sekaligus kebutuhan pemerintah serta menjembatani komunikasi antara manajemen perusahaan dengan pemerintah.

Reputasi perusahaan yang baik berguna untuk menekan cost of fund yang diperlukan perusahaan, merangsang investasi-investasi baru, serta menarik pelanggan untuk melakukan transaksi dengan perusahaan. Kondisi ini juga yang akan semakin

82 menarik investor untuk menanamkan investasinya di Indosat. Hal ini berarti semakin meningkatkan kualitas hubungan yang dijalin.

Keseluruhan

proses

diatas didasarkan

pada pemikiran

Social

System of

Organizational Communication yang memandang bahwa semua bagian organisasi (perusahaan) dapat mempengaruhi keseluruhan organisasi (perusahaan). Dalam hal ini government relations dipandang sebagai bagian yang terintegrasi dari PT. Indosat Tbk., dan reputasi perusahaan dipandang sebagai sesuatu yang dimiliki dan berdampak pada perusahaan secara keseluruhan. Karenanya, Government Relations Indosat juga mempunyai andil dalam membangun reputasi perusahaan yang positif, tahan lama, dan tahan uji dengan cara membangun hubungan yang baik dengan publiknya, yang dalam hal ini adalah pemerintah, badan-badan regulator, serta wartawan (media).

83 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan Bab ini berisi kesimpulan dari analisis dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya. Kesimpulan dari penelitian ini didasarkan pada hasil analisis yang telah dilakukan dikaitkan dengan masalah penelitian yang telah dirumuskan. Dari berbagai pembahasan yang telah dibahas sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan bagaimana kegiatan Government Relations PT. Indosat dilaksanakan dan dipandang sebagai salah satu upaya membangun reputasi perusahaan. Permasalahan ini dianalisis dengan analisis kualitatif melalui wawancara dengan teknik triangulasi. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan maka diperoleh kesimpulan bahwa Government Relations merupakan hubungan yang dijalin dengan baik antara perusahaan dengan Pemerintah dalam mengatur dan melaksanakan kebijakan, peraturan-peraturan maupun regulasi yang menyangkut tata laksana bisnis perusahaan yang credible, reliable, trustworthy, dan responsible. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan Divisi Government Relations Indosat dalam kesehariannya menyangkut dua kegiatan utama yaitu komunikasi dan kepatuhan. Kegiatan komunikasi yang dilakukan adalah Komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Komunikasi internal terbagi lagi menjadi upward communication, downward communication, dan horizontal communication. Sedangkan untuk komunikasi eksternal

83

84 terbagi menjadi komunikasi government relations dengan pemerintah dan komunikasi manajemen dengan pemerintah. Upward communication dan downward communication Government Relations Indosat ditandai dengan adanya komunikasi Government Rrelations Officer dari dan ke manajemen. Adapun fokus pada kegiatan komunikasi ini adalah pemberian masukan kepada manajemen mengenai pandangan objektif pemerintah terhadap perusahaan dan kondisi bisnisnya. Media komunikasi yang digunakan terdiri dari rapat-rapat internal, jaringan internet, maupun persiapan-persiapan yang dilakukan sebelum mengadakan conference call. Horizontal

communication,

Government

Relations

Indosat

melakukan

komunikasinya dengan bagian-bagian lain yang ada dalam PT. Indosat Tbk., terutama dengan Divisi Public Relations dan Internal Communication yang memang bersama dengan Investor Relations berada dibawah naungan Corporate Secretary. Hal ini selaras dengan pemikiran Social System School yang menyatakan bahwa setiap bagian dari organisasi adalah saling tergantung dan terpaut karena semua bagian turut mempengaruhi dan dipengaruhi oleh satu sama lain. Government Relations Indosat harus memiliki kemampuan untuk memposisikan diri dalam artian posisi Government Relations tidak menjadi lebih tinggi atau lebih rendah di mata stakeholder khususnya Pemerintah. Dalam struktur organisasi PT. Indosat, Divisi Government Relations tidak berada dalam satu Group dengan Divisi Public Relations dan Divisi Investor Relations, hal ini merupakan alasan strategis perusahaan dalam mengoptimalkan kinerja perusahaan, selain itu peran Pemerintah bagi perusahaan mutlak sangat diperlukan karena Pemerintah selain sebagai investor juga sebagai regulator.

85 Dari keseluruhan proses kegiatan government relations yang dilaksanakan tersebut dikaitkan dengan reputasi perusahaan, dimana indikatornya adalah budaya organisasi, nilai-nilai yang dianut perusahaan. dan beberapa isu penting dalam manajemen reputasi, serta pentingnya keberadaan Government Relations. Hasil nyata dari diadakannya program Penyelarasan Budaya Perusahaan adalah telah terartikulasinya nilai Insan Gemilang (integritas, kerjasama, keunggulan, kemitraan, dan fokus pada pelanggan.) menjadi tatanan perilaku yang dapat diwujudkan dalam keseharian sebagai bagian dari perusahaan. Nilai-nilai Insang Gemilang merupakan nilai-nilai dasar / utama (Shared Values) yang menjadi landasan budaya perusahaan secara umum. Reputasi berperan sangat penting karena menjadikan pekerjaan lebih atraktif dan memotivasi. Oleh karenanya upaya membangun reputasi melalui Government Relations dikaitkan dengan fungsi, tugas, dan tanggung jawab, serta kegiatan komunikasi dan kegiatan kepatuhan yang dilakukan Divisi Government Relations Indosat memastikan kelancaran komunikasi antara perusahaan dengan pemangku kepentingan, serta menjamin tersedianya informasi yang boleh diakses oleh stakeholder sesuai dengan kebutuhan yang wajar.

5.2. Saran 5.2.1 Saran Akademis 1. Perlu dilakukan penelitian lanjutan dengan melakukan penelitian berdasarkan metode kuantitatif yang melibatkan pemerintah dan stakeholder yang lain, sehingga diperoleh kesimpulan yang komprehensif yang dapat mendukung hasil penelitian ini.

86 2. Fungsi dan tujuan Government Relations pada sebuah perusahaan terkait dengan berbagai aspek, seperti pemahaman dan pelaksanaan undangundang, peraturan-peraturan, baik yang berskala nasional maupun internasional, dan program kegiatan Government Relations yang berkelanjutan, sehingga perlu dilakukan analisis terhadap seluruh kegiatan Government Relations itu secara spesifik. Penelitian lanjutan perlu juga dilakukan untuk hal tersebut.

5.2.1 Saran Praktis 1. Dikarenakan alasan strategis Divisi Government Relations dan Public Relations PT. Indosat tidak berada dalam satu group dalam struktur organisasi perusahaan, maka kerjasama yang baik dan solid harus tetap dipertahankan dan ditingkatkan, sehingga pelasanaan tugas-tugas dan tanggung jawab dapat dilaksanakan secara lebih efisien dan optimal. 2. Perlu dilakukan evaluasi secara berkala dari kegiatan dan fungsi Government Relations Indosat sehingga dapat dicapai tujuan perusahaan secara maksimal. 3. Perlu ditingkatkan pengembangan keterampilan sumber daya manusia dalam bidang Government Relations, sehingga Government Relations pada sebuah perusahaan ditangani oleh SDM yang tepat dan berpengalaman.

DAFTAR PUSTAKA

Anggoro, M. Linggar. Teori & Profesi Kehumasan, serta Aplikasinya di Indonesia, Jakarta, PT. Bumi Aksara, 2002. Cutlip, Scott M., Center, Allen H., Broom,Glen M., Effective Public Relations, 9th Ed., Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2006. Effendy, Onong Uchjana, Human Relations dan Public Relations, Bandung, PT. Rosda Karya, 1993. Fombrun,Charles J., Reputation; Realizing Value from the Corporate Image, BostonMassachusets, Harvard Business School Press, 1996. Goldhaber, Gerarld M. Organizational Communications 6th Ed., Mc Graw – Hill, New York, 1995. Jefkins, Frank. Public Relations, 4th Ed, Jakarta, Penerbit Erlangga, 1995. Kasali, Rhenald. Manajemen Public Relations: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia, Jakarta, PT. Pusaka Utama Grafiti, 2003. Long, Rich., PR and GR: So Happy Together?, The Public Relations Strategist 8, No.3 Summer, 2002. Moloeng , Lexy J., Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung; PT. Remaja Rosda Karya, 2000. Moeljono, Djokosantoso, Budaya Korporat dan Keunggulan Korporasi, Jakarta, PT. Elex Media Komputindo, 2003. Mulyana, Deddy. Metode Penelitian Kualitatif; Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial lainnya, Bandung, PT. Rosda Karya, 2001. Nazir, Moh. Metode Penelitian, Jakarta, Ghalia Indonesia,1998 Parsons, Patricia J. Etika Public Relations – Panduan Praktik Terbaik, Jakarta, Esensi Erlangga Group, 2007. Partao, Zainal Abidin. Teknik Lobi & Diplomasi untuk insan Public Relations, Jakarta, PT. Indeks Kelompok Gramedia, 2004. Rachmadi, F. Public Relations dalam Teori & Praktek, Jakarta, Gramedia,1992 Robert K. Yin, Studi Kasus (Desain dan Model), Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1997

Salim, Agus. Teori dan Paradigma Penelitian Sosial (Pemikiran Norman K. Denzin & Egon Guba, dan Penerapannya), Yogyakarta, PT. Tiara wacana Yogya, 2001. Van Riel, Cees B. M., Reputation Building: Why Reputations Matter and What are Reputations Worth (The Dynamics of PR & Communications Towards a Global Understanding), Jakarta: International PR & Communications Conference 2004, 13 Desember 2004. Press Release PT. Indsat, Tbk. Periode Januari 2007 sampai Juni 2008. Dadi Krismatono, Mantan Manager Program Komite Nasional kebijakan Governance. http://www.madani-ri.com/2007/12/25/peran corporate secretary sebagai penjaga gawang good corporate governance Website Indosat, http://www.indosat.com Website Antara, http://www.antara.co.id Website Depkominfo, http://www.postel.go.id Website Detik, http://www.detiknews.com

1 HASIL WAWANCARA

Bahasan Government Relations.

Meneliti tentang bagaimana pelaksanaan

Government Relations dalam membangun reputasi perusahaan:

Wawancara dengan Ibu Elly Noor Q, selaku Division Head Government Relations PT. Indosat, Tbk. 11 Januari 2009 pk. 14.00 WIB

1. Bagaimana struktur organisasi di Government Relations Indosat, apakah merupakan bagian dari PR Indosat? Kalau PR lebih ke Hubungan Masyarakat, sedangkan Government Rrelations, kita fokus pada urusan ke Pemerintahan. Tapi tetap ada saling keterkaitan. Contohnya pada saat menghadiri event-event yang diadakan oleh pemerintah, Jika undangannya masuk ke Divisi Humas, maka Divisi Humas melakukan konfirmasi pada Divisi Government Relations dan memberi masukan.atau usulan yang relevan.

2. Menurut Ibu, bagaimana kedekatan antara bidang PR dan government relations baik secara general maupun penerapannya di Indosat? Pada saat ada acara-acara, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun Perusahaan, maka Divisi Government Relations bekerjasama dengan Divisi Humas mengundang Dirjen atau Pejabat Pemerintah dari Deparpostel (Departemen Pos dan Telekomunikasi), BRTI (Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia), dan Depkominfo (Departemen

Komunikasi

dan

Informatika).

Selain

itu,

bagaimana

mengenai

protokolernya biasanya yang lebih mengetahui divisi Humas. Jadi, Divisi Humas juga berfungsi sebagai gateway bagi urusan-urusan yang membutuhkan proses.

3. Bagaimana sarana dan prasarana yang ada di government relations? Divisi Government Relations memliki ruangan tersendiri di Gedung KPPTI lt. 12. Sedangkan prasarana atau tools yang digunakan mengacu pada peraturan perusahaan.

2 4. Bagaimana hubungan komunikasi antara Government Relations Indosat dengan Pejabat Pemerintah dan Lembaga Tinggi Negara?

Selama ini hubungan kita sangat baik, kita harus mengenal nama, jabatan, tanggal lahir para pejabat yang berhubungan, hal tersebut sangat penting untuk menjalin hubungan atau komunikasi yang baik. Kita kan senang ya, kalau nama atau tanggal lahir kita diingat orang. Setiap ulang tahun kita memberikan ucapan selamat. Begitu juga pada saat mengalami musibah, misalnya kematian, kita mengirimkan ucapan belasungkawa dan turut berempati.

5. Menurut Ibu, apa yang menarik dari dunia government relations itu sendiri? Bertemu banyak orang, dari semua level. dari tingkat Menteri, Dirjen, maupun Staff yang lainnya. Dengan beragamnya orang yang ditemui, kita dapat menambah wawasan dan pertemanan. Sehingga hal itu juga menjadikan kita mudah untuk mengetahui bagaimana meng -goal- kan sesuatu yang menjadi tujuan perusahaan. Kita juga jadi memiliki kemampuan untuk memposisikan diri dalam artian posisi Government Relations tidak menjadi lebih tinggi atau lebih rendah di mata klien, khususnya Pemerintah.

6. Di government relations apakah ada factor compliance nya, menyangkut aturanaturan dari Depertemen Komunikasi dan Informatika, BRTI (Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia). Compliance itu sendiri sebenarnya apa dan bagaimana? Oh pasti ada, misalnya KPK menginginkan suatu prosedur atau undang-undang mengenai kepentingan pelanggan, maka bagaimana caranya kita memberi masukan atau usulan bisa melaui diskusi-diskusi agar sama-sama merasa tidak ada yang dirugikan.

7. Jika berbicara tentang conduct atau tata perilaku di dunia government relations itu sendiri ada atau tidak, Bu? Tentu saja ada, kita kan melakukan setiap kegiatan sesuai aturan yang ditetapkan oleh perusahaan, tidak boleh kita melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan perusahaan.

3

8. Langkah taktis apa yang diambil oleh government relations dalam menghadapi peraturan-peraturan baru yang dikeluarkan oleh Pemerintah? Pada dasarnya Government Relations dilibatkan untuk memberikan masukan, baik berupa tulisan, lisan, sharing, tukar pikiran dan lain sebagainya, semua itu disebut juga konsultasi publik. Nah, hasil dari diskusi-diskusi tersebut atau bahan-bahan yang diolah dari masukan-masukan dilakukan studi banding pada forum-forum yang diadakan, baik oleh Pemerintah maupun Lembaga resmi lainnya seperti fora internasional (event-event yang diadakan oleh internasional).

9. Apabila

terjadi

information

gap,

bagaimana

government

relations

menghadapinya? Ya, Government Relations memberikan masukan yang relevan, selain itu kita harus memiliki argumentasi kuat yang related pada masalah-masalah yang terjadi.

10. Mengenai informasi itu sendiri ada yang boleh diketahui oleh publik dan ada yang tidak. Kira-kira seperti apa ya Bu? Iya, data-data perusahaan dapat dipublish setelah dilakukan audit report, kita juga memberikan laporan per tiga bulanan. Laporan dapat berupa conference. Tapi untuk halhal yang bersifat rahasia, dan tidak untuk dikonsumsi publik kita bilang maaf saja, bahwa hal itu tidak bisa diinformasikan sesuai dengan peraturan perusahaan.

11. Bagaimana praktiknya agar pesannya selalu konsisten? Jujur saja, kita akan memberikan informasi yang sesuai dengan aturan perusahaan. Kita juga terbuka pada hal-hal yang memang untuk konsumsi publik, apalagi Indosat sebagai perusahan terbuka, Public Company.

12. Mengenai penerapan ilmunya, government relations lebih dekat ke lobby atau Public Relations?

4 Lebih dekat ke lobby. Karena kita butuh dia (Pemerintah) untuk urusan peijinan, dan lain-lain yang berkaitan dengan aturan-aturan yang dikeluarkan pemerintah untuk kepentingan perusahaan.

13. Bagaimana government relations bertanggung jawab dalam full range of communications seperti : media relations, pengembangan strategi dalam mencapai goal yang berhubungan dengan legislative? Statement (pernyataan resmi) tetap dari divisi Public Relations, Government Relations men support.

14. Tools apa yang digunakan untuk mendekati media? Oh, itu tugasnya Humas (PR), kita tidak melakukan itu, tapi kita minta PR menyampaikan masukan, usulan, pernyataan dari kita (Government Relations) kepada media untuk hal tersebut.

15. Kalau berbicara tentang manajerial practice, di government relations Indosat itu sendiri seperti apa Bu? Ya salah satunya melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pencapaian kesepakatan dengan Pemerintah, tergantung temanya (theme), misalnya pengaturan frekuwensi, penomeran, hal itu dilakukan dengan Dirjen Postel, Cross check number dengan operator lain, atau tergantung subjeknyalah, internal atau eksternal. Berkaitan dengan Surat Penetapan, kita yang follow up dan monitor.

5 Bahasan Reputasi Perusahaan.

Meneliti tentang bagaimana pelaksanaan

Government Relations dalam membangun reputasi perusahaan

1. Menurut Ibu, reputasi perusahaan itu seperti apa? Pada rapat-rapat dengan Dirjen, biasanya yang hadirkan para Direktur, kita yang mendampingi. Dari situ dilihat aktif atau nggaknya kita dalam rapat tersebut. Sejauh ini sih Indosat danggap memiliki content yang bagus. Kita harus hafal peraturan-peraturan yang berkaitan dengan per telekomunikasian karena kita sebagai perusahaan yang bergerak di bidang telekomunikasi, kan lucu kalau tidak mengerti. Kita juga harus peka terhadap masalah-masalah yang dihadapi, harus jeli melihat apakah misalnya ada duplikasi dengan Telkom. Selain itu kita harus mengenal orang-orang Pemerintahan seperti nama dan jabatannya, kapan ulang tahunnya, kan senang kalau kita dikasih ucapan selamat. Begitu juga apabila ada kematian, kita mengirimkan ucapan belasungkawa dan turut berempati.

2. Jika Ibu boleh menilai, persepsi seperti apa yang dimiliki Pemerintah mengenai Indosat? Indosat sebagai perusahan publik, minta data harus pakai surat resmi. Saya lihat Pemerintah menilai kita cukup bagus ya, rapih.

3. Apakah meraih Awards itu bisa jadi salah satu pendonkrak corporate reputation? Bisa jadi, meraih Awards atau penghargaan merupakan pembuktian bahwa perusahaan kita mampu mencapai prestasi yang merupakan nilai tambah perusahaan. Hal itu sangat menguntungkan bagi perusahaan. Tapi itu bukan tujuan utama kita.

4. Menurut Ibu, apa bedanya reputasi dan image? Berbicara reputasi suatu perusahaan, tidak lepas dari citra dan identitas yang dimiliki perusahaan tersebut. Reputasi perusahaan berasal dari identitas perusahaan yang dimiliki. Reputasi perusahaan berakar dari keunikan perusahaan yaitu kemampuan perusahaan untuk membedakan dirinya dari perusahaan-perusahaan lain dalam lingkup bisnis yang

6 sama. Reputasi merupakan kumpulan penilaian–penilaian tentang kredibilitas, reliablity, kepercayaan dan tanggung jawab perusahaan. Sedangkan Image adalah citra, bagaimana perusahaan dilihat dan dirasakan dari luar. Masing-masing orang punya citra tersendiri mengenai perusahaan.

5. Apakah menurut ibu, penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance yang selama ini telah dilakukan Indosat dapat dikatakan sebagai drivers atau result dari reputasi? Government Relations merupakan kepanjangan tangan (fungsi gatway) dalam menjalankan fungsi komunikasi, yaitu untuk memastikan kelancaran komunikasi antara perusahaan dan pemangku kepentingan, serta menjamin tersedianya informasi yang boleh diakses oleh stakeholder sesuai dengan kebutuhan yang wajar.

6. Citra perusahaan seperti apa yang coba ditampilkan oleh government relations dimata Pemerintah? Sebagai perusahaan yang melakukan setiap kegiatannya sesuai aturan, baik peraturan perusahaan dan peraturan pemerintah serta tidak melanggar hukum, maka kita ingin citra yang ditangkap oleh para stakeholder tentang perusahaan adalah memiliki citra yang positif, yang bagus.

7. Peran atau sumbangsih government relations untuk membangun maupun meningkatkan reputasi perusahaan? Wah saya kira banyak ya, misalnya peran Government Relations dalam meng- goal kan tujuan perusahaan tidak lepas dari usaha kita dalam melakukan lobby maupun diskusidiskusi serta memberikan masukan yang relevan.

8. Kalau Ibu boleh mengira, reputasi perusahaan Indosat di benak stakeholders nya seperti apa? Hmmm... cukup bagus ya. Indosat memiliki reputasi yang cukup bagus di benak stakholdernya. Hal ini terbukti dengan loyalitas pelanggan kita, para investor yang tetap

7 menanamkan sahamnya di Indosat. Dan beberapa Award atau penghargaan yang telah kita peroleh.

9. Keuntungannya apa saja jika suatu perusahaan memiliki reputasi yang baik? Pastinya perusahaan kita akan tetap eksis dalam menjalankan bisnisnya, bahkan akan lebih maju atau meningkat pendapatannya dari tahun ke tahun. Para karyawan juga akan merasa bangga bisa bekerja di perusahaan yang memiliki reputasi yang baik.

Bahasan Good Corporate Governance. Meneliti tentang bagaimana pelaksanaan GCG dalam membangun reputasi perusahaan

1. Menurut Ibu, bagaimana penerapan Good Corporate Governance di Indosat dilaksanakan? Semua melaksanakan. Dalam menunaikan tugas-tugas dan tanggung jawab, Government Relations dan Public Relations bersama dengan Corporate Secretary telah mengambil peranan dalam mengimplementasikan pilar-pilar prinsip Good Corporate Governance seperti, akuntabilitas, transparansi, prediktabilitas dan partisipasi. Hal itu sudah menjadi suatu kawajiban bagi kita untuk melaksanakannya.

2. Bagaiman peran Good Corporate Governance di Government Relations, bu? Boleh dijelaskan lebih lanjut? Dilakukan suatu aturan yang berlaku, mengimplemntasikan akuntabilitas yaitu tuntutan agar manajeman memiliki kemampuan menanggapi pertanyaan dari stakeholder atas berbagai tindakan perusahaan yang dilakukan. Transparansi yaitu tersedianya informasi yang benar, akurat, relevan dan mudah dimengerti yang dapat diperoleh dengan mudah. Prediktabilitas yaitu perusahaan beroperasi di lokasi yang memiliki keteraturan hukum dan peraturan, dan dalam konteks ekonomi yang memiliki kebijakan yang adil / tidak berfihak, efektif, dan seragam. Terakhir, Partisipasi juga dibutuhkan untuk memperoleh data-data informasi yang dapat dipercaya, serta meningkatkan keikutsertaan pihak stakeholder dalam pengecekan kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan.

8

3. Kendala apa saja yang dihadapi dalam Government Relations? Biasanya sih kendala yang dihadapi relatif kecil, misalnya hanya berupa masalahmasalah teknis saja. Masalah birokrasi tergantung bagaimana kita pintar memposisiskan diri, bagaimana kita menghadapi pemerintah. Bagaiamanpun kita membutuhan nya.

4. Kalau sekarang peta kompetisi telekomunikasi Indonesia kan sangat ketat, contohnya dengan banyaknya peraturan-peraturan yang dikeluarkan. Bagaimana startegi government relations Indosat dalam menghadapi hal tersebut? Yang terpenting kita bekerja sudah sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Strateginya, kita sering mengadakan rapat-rapat atau diskusi-diskusi, baik dengan pemerintah mauapun kompetitor.

5. Berbicara credibility, apakah kredibilitas menjadi suatu hal yang penting bagi Pemerintah? Pemerintah pasti akan melihat kredibilitas perusahaan kita, bagaimanapun kita harus mentaati peraturan-peraturan yang ada, tentu saja hal itu penting.

PT. Indosat, Tbk Corporate Identity Corporate image Pemerintah

Government Relations

Praktik-praktik Manajerial Government Relations Komunikasi

Government Image

Kepatuhan

Pemahaman yang baik dan menyeluruh tentang perusahaan dan peraturanperaturan yang berlaku

Credibility

Good Corporate Governance

Bagan 1. Government Relations dalam upayanya membangun Reputasi Perusahaan Based on Social System Theory of Organizational Communications.

Reputasi Perusahaan yang baik : - Menekan cost of fund - Merangsang Investor baru - Menarik pelanggan

Upward Communications

Internal Komunikasi

Horizontal Communications

Eksternal

Praktikpraktik Manajerial Government relations

Downward Communications

Government Relations dengan Pemerintah

Kuantitatif (Minimum Requirement) Kepatuhan Kualitatif (Value Added)

Bagan 2. Praktik-praktik Manajerial Government Relation

AWARD INDOSAT

NO 1

TANGGAL TAHUN 2006 21-Apr-06 Ballroom Mulia - Jakarta

PEMBERI

JENIS PENGHARGAAN

KRITERIA

Business Review 2006

Anugrah Bisnis Review 2006

Pelayanan pelanggan terbaik ke-3 Sistem Implementasi TI terbaik ke-3 Pengembangan SDM terbaik ke -4 Inovasi bisnis & pemasaran terbaik ke-5 Kinerja keuangan terbaik ke-5 Korporasi terbaik ke-8

2

29 Juni 2006 di Hotel Shangrilla-Jakarta

Finance Asia

Asia's Best Companies 2006

Best managed company ke-5 Best Corporate Governance ke-3 Best Investor Relations ke-1

3

29 Juni 2006 Konferensi Perhumas di Medan

Perhumas (Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia)

Lomba Ing Griya 2006

Juara II kategori Company Profile (print media) Juara III kategori website corporate Juara harapan I Intranet Juara II Annual Report (2005)

4

11 Agustus 2006

Kementrian BUMN, Dirjen Pajak, Badan Pengawas Pasar Modal, Bank Indonesia, BEJ, Komite Nasional Kebijakan Good Corporate Governance dan Ikatan Akuntan Ind

Annual Report Award

Peringkat ke-2 untuk katergori non keuangan private listed

5

09-Nop-06 Hotel Shangrilla, Jakarta

Majalah SWA bekerja sama dengan Lembaga Ekonomi Univ Ind (LMFEUI)

Human Resources Excellence Award

Untuk 3 kategori : Manajemen SDM, Manajemen Kinerja, dan Kategori manajemen pelatihan & pengembangan

Celullar Award

Best operator for M-Banking services Best CSR Program

1

TAHUN 2007 04-Apr-07 Depkominfo, Mastel dan Majalah Ballroom Hotel Grand Melia, Jakarta Seluler (Hadir : Pak Johnny & DH Public Relations)

2

04-Apr-07 Museum Nasional (Hadir : GH Value added Services & Mail Messaging, Bpk Teguh Prasetya)

Bubuawards V.05

Bubuawards V.05

Corporate Website of the year (www.m3-access.com) News and Entertainment (www.m3-access.com) Best content category (www.m-3-access.com) Best Technology Category (www.m3-access.com)

3

10-Apr-07 Ruang rapat Direksi Lantai 3 (Bapak S Wimbo S Harjito)

The Wall street journal Asia

Asia's leading companies top 10

Long term vision

4

12-Apr-07 Plaza XXI Club (Bapak S Wimbo S Harjito)

Majalah Marketing bekerjasama dengan Carre-CCSL

Call Center Excellence Award 2007

Urutan ke-2 Contact Center Indosat kategori call center award 2007 for service excellence

5

18-Apr-07 Raflesia grand ballroom Balai Kartini (Bapak S Wimbo S Hardjito)

Menpora

6

15 Agustus 2007

Kementrian BUMN, Dirjen Pajak, Badan Pengawas Pasar Modal, Bank Indonesia, BEJ, Komite Nasional Kebijakan Good Corporate Governance dan Ikatan Akuntan Ind

Pembinaan olahraga panahan

Annual Report Award 2006

Peringkat ke-2 Annual Report Award 2006 peringkat ke-2 kategori Perusahaan Private non Keuangan Listed

7

06-Sep-07 Hotel Borobudur, Jakarta (DH Public Relations, Ibu Adita Irawati)

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI KAM)

ISRA (Indonesia Sustainability Report Award 2007)

Best Social Reporting

8

7 Desember 2007

Perhumas

Lomba Ing Griya Perhumas 2007

9

30 Desember 2007

The Indonesia Institute for Corp Governance (IICG) bekerjasama dengan Majalah SWA

Corp Governance Perception Index (CGPI) award 2006

Kategori Annual Report 2006 Corporate Profile 2006 Corporate Website Kategori perusahaan publik terbaik sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi & prestasi perusahaan terpercaya.

1

TAHUN 2008 24 Januari 2008

BRR (Badan Rehabilitasi & Rekonstruksi NAD & NIAS)

Appreciating A Global Partnership in Rebuilding for all support and contribution in the rehabilitation and reconstruction Aceh-Nias and sharing the Lessons of NAD and Nias islands after Tsunami and earthquake dari Presiden RI Bpk Susilo Bambang Yudhoyono

Frontier Consulting & Majalah Marketing

Top Brand Award 2008

Matrix - Kategori simcard pasca bayar IM3 & Mentari - kategori simcard prabayar

Majalah Marketing & Carre Center for Customer Satisfaction & Loyalty

Call Center Award 2008

Kategori Industri telekomunikasi Predikat Excellent

Selular Award Majalan Selular

The Best CSR Program The Best VAS for Matrix The Best M-Banking for Matrix

Program CSR Terbaik - Indonesia Belajar

5 9 Mei 2008 Bpk. Fadzri Sentosa Bhirawa - Bidakara

Indonesian Call Center Association

Call Center Award

6 10 Mei 2008 Bpk. Johnny Swandi Sjam JCC - Cendrawasih Room 7 Juli 2008

Islamic Finance Award Karim Business Consulting

Obligasi Syariah

LACP (League of American Communication Professional)

Annual Report with category Bronze for Telecomunication Company

Annual Report Award MenKeu, Meneg BUMN, Bapepam

The Best Private Non Financial Listed

DEPDIKNAS, Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi

E-Learning Award kategori Korporasi

Metro TV, MDGs (PBB)

Metro TV MDGs Award untuk Goal no. 5 Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak

Frost & Sullivan

Broadband Service Provider of The Year

BRTI

Best Achievement Award

Penyelenggara Telekomunikasi Bergerak

ING GRIYA

Terbaik 1 untuk Company Profile Terbaik 3 untuk Intranet

PERHUMAS

IT Inspiration Award

Most Efficient Use of Technology

HITACHI

2

3

14 Februari 2008 Bpk Teguh Prasetya Group Head Brand Marketing 12 Maret 2008 Bpk Fadzri Sentosa Di Hotel Ritz Carlton 4 24 April 2008 Bpk. Johnny Swandi Sjam Grand Melia Jakarta

San Diego, CA, USA 8 12 Agustus 2008 Bpk. Johnny Swandi Sjam Hotel Borobudur 9 28 Oktober 2008 Bpk. Wahyu Wijayadi Museum Pewayangan TMII 10 29 Oktober 2008 Bpk. Johnny Swandi Sjam Raflesia Room - Balai Kartini Jakarta 11 4 Nopember 2008 Bpk. Guntur Siboro Ritz Carlton Hotel 12 10 Nopember 2008 Bpk. Johnny Swandi Sjam Borobudur Hotel 13 4 Desember 2008 Eni Nurifati Batam 14 10 Desember 2008 Roy Kannan Grand Hyatt

11 kategori

Company with revenue above 1 billion USD

Kaleidoskop Telekomunikasi 2008

Tahun Comply yang Berujung Pahit Senin, 22 Desember 2008 - 13:59 wib

Sarie - Okezone

JAKARTA - 2008 bisa dibilang sebagai tahun comply bagi operator, dimana para operator diharuskan untuk mematuhi segala macam regulasi yang ada, meski hasilnya harus pahit, berupa penurunan revenue dan memburuknya kualitas jaringan layanan telekomunikasi.

Meski pelanggan telekomunikasi terus tumbuh namun hasil yang didapat bagi perusahaan ternyata tidak terlalu nikmat untuk dirasakan. Namun begitu, tahun 2008 ini berhasil membukukan sekira 143 juta nomor aktif, atau meningkat 30 persen dibanding tahun lalu.

Beberapa tahun lalu, Indonesia sempat dicap sebagai salah satu negara dengan tarif telekomunikasi termahal di dunia, setelah China, dengan tarif rata-rata sekira Rp1800 atau USD0,18 per menit. Saat ini, Indonesia termasuk salah satu negara dengan tarif termurah, hanya sekira Rp100 atau USD0,01 per menit. Kebijakan penurunan tarif interkoneksi yang dilakukan pemerintah pada bulan April lalu ternyata dirasa oleh sebagian pengamat, belum pantas untuk diberlakukan di Indonesia. Akibatnya, tujuan penurunan tarif yang dilakukan untuk kenyamanan pelanggan, malah justru membuat pelanggan merasa tidak nyaman berkomunikasi. Menurut pengamat kebijakan publik Agus Pambagio, pemerintah dianggap salah mengambil langkah dengan menurunkan tarif interkoneksi menjadi sangat drastis, hingga 40 persen. Menurut Agus, pemerintah seharusnya mengambil langkah penurunan tarif interkoneksi

secara

bertahap

dengan

mempertimbangkan

teledensitas

industri

telekomunikasi di Indonesia dan biaya peningkatan jaringan dan perluasan layanan yang dimiliki perusahaan setiap tahunnya melalui capital expenditure. Saat ini, lanjut Agus, tingkat teledensitas telekomunikasi di Indonesia belum mencapai 50 persen. Oleh karena

itu perusahaan-perusahaan tersebut masih membutuhkan pemasukan untuk berekspansi.

Sangat berbeda dengan teledensitas di Singapura atau di negara-negara lain yang hampir menjangkau seluruh penduduk di negara masing-masing, di mana mereka tidak membutuhkan ekspansi lagi. Penurunan tersebut, papar dia, sangat drastis. Padahal seharusnya bisa dilakukan secara bertahap, misalnya saja 5 persen per tahun. Dengan demikian,

perusahaan

penyedia

telekomunikasi

(operator)

bisa

bersiap

diri.

"Kalau dengan cara drastis seperti ini, tarif turun maka arpu turun dan operator tidak punya pemasukan," ujar Agus kala itu. Kerugian ini ternyata tidak hanya berimbas pada operator yang tidak lagi dapat berekspansi tapi juga kerugian bagi konsumen. Dengan kata lain, jika operator tidak bisa berekspansi maka kualitas layanan pun menurun dan berakibat pada ketidaknyamanan pengguna komunikasi. Ketika tarif turun, pola komunikasi pelanggan berubah. Yang tadinya menelepon hanya satu menit, sekarang meningkat menjadi setengah jam. Ini akan mengakibatkan kapasitas jaringan menjadi penuh. Dengan tidak adanya dana pemasukan bagi operator untuk mengembangkan jaringan maka dapat dipastikan jika kualitas layanan pun menjadi jelek. Akibat dari aksi comply terhadap regulasi pemerintah ini maka mau tidak mau operator harus menikmati keuntungan yang tidak terlalu 'nendang'. Contoh saja dua operator incumbent yang dalam kuartal terakhir ini harus rela mengalami penurunan revenue secara drastis. Pada kuartal ketiga tahun ini, Indosat hanya meraup keuntungan Rp1,47 triliun. Angka itu melambat sebesar 1,9 persen jika dibandingkan periode sama tahun lalu yang mencapai Rp1,47 triliun. Untuk diketahui, pada kuartal ketiga tahun lalu Indosat mencatat pertumbuhan laba hingga 56 persen. Sementara Telkom lebih parah lagi, laba bersih dari pemimpin pasar tersebut hanya sekitar 8,9 triliun rupiah atau turun 9 persen

dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 9,8 triliun rupiah. Penurunan juga terjadi pada laba usaha sebesar 13,66 persen atau meraup 17,179 triliun rupiah dibandingkan periode

yang sama tahun

lalu sebesar 19,897

triliun rupiah.

Namun begitu, pada kuartal ketiga ini pula layanan seluler Indosat memiliki 35,473 juta pelanggan alias naik 61 persen dibandingkan periode sama tahun lalu sebesar 22,026 juta pelanggan. Anak usaha Telkom, Telkomsel, pada periode yang sama memiliki 60,5 juta pelanggan atau hanya naik 36 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 16 juta pelanggan. Layanan seluler selama ini menjadi kontributor utama bagi pendapatan kedua perusahaan. Di Indosat seluler berkontribusi sekitar 77 persen, sementara di Telkom sebesar 62,1 persen. Sayangnya, meski jumlah pelanggan dari operator semakin banyak dan tarif yang ditawarkan ke pelanggan makin turun namun earning before income, tax, depreciation, and amortization (EBITDA) margin dari para operator terseret mengalami penurunan. Tercatat Indosat mengalami penurunan dari 52,7 persen menjadi 49,2 persen. Sementara Telkom dari 63,5 persen menjadi 58,3 persen. Kelemahan ini pun disiasati Telkom, pemilik banyak lisensi layanan telekomunikasi, dengan menggairahkan kembali penggunaan telepon kabel dan CDMA yang hingga kuartal ketiga tahun ini memiliki jumlah pelanggan, masing-masing 8,653 juta dan 9,15 juta. Sayangnya, hasil dari langkah konkrit tersebut belum bisa terlihat, bahkan hingga tahun depan. Regulasi untuk Lokal Meskipun begitu, ada hal yang patut diacungi jempol pada industri telekomunikasi tahun ini. 2008 ini bisa dibilang sebagai tahunnya industri lokal. Dalam setiap kebijakannya, pemerintah seperti selalu membela perusahaan-perusahaan lokal dan memberi sedikit celah untuk perusahaan asing, khususnya dalam pemberian lisensi dan penyelenggaraan jasa.

Tender pengadaan jasa telepon pedesaaan atau yang lebih dikenal dengan nama USO, misalnya, diadakan pemerintah dengan mendahulukan kepentingan perusahaan lokal, yang dalam hal ini pemerintah terlihat berpihak pada Telkom. Mulai dari penutupan celah masuknya perusahaan asing dan ditutupnya jalur bagi penyelenggara jasa dan layanan internet untuk mengikuti tender USO tersebut. Yang paling terasa kontradiktif adalah adanya campur tangan pemerintah pusat yang memiliki visi dan misi bertolak belakang dengan regulator (Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia/ BRTI), terkait pengambilalihan saham Indosat oleh Qatar Telecom. Di sisi lain, BRTI tunduk dengan peraturan yang tidak memperbolehkan penyelenggara asing untuk menggelar layanan fixed wireless. Seperti diketahui, dalam peraturannya, penyelenggaraan layanan fixed hanya boleh dilakukan oleh perusahaan dengan saham mayoritas lokal. Dalam hal ini, pemerintah mengacu pada peraturan daftar negatif investasi asing (DNI). Namun, Qtel yang merasa mendapat dukungan kuat dari pemerintah tetap menjalankan layanan Fixed Wireless Indosat, StarOne, dan i-Phone, meski saham mayoritas di perusahaan tersebut sudah dikuasai asing. Lalu masih ada tender SLJJ. Tender yang sedang berlangsung ini sudah pasti akan dikantongi oleh perusahaan telekomunikasi lokal Bakrie Telecom, yang berhasil mendapatkannya setelah memenangkan beauty contest dengan Mobile-8 Telecom, satusatunya pesaing Btel. Tidak hanya itu, dalam setiap penyelenggaraan layanan telekomunikasi, regulator selalu menekankan adanya keterlibatan konten lokal di dalamnya, baik sekira 20 persen, hingga 30 persen. Baik berupa penyediaan material, hingga sumber daya yang ada. Apalagi dalam pengadaan jaringan broadband wireless access (BWA), khususnya Wimax, yang saat ini sedang dilakukan uijicoba oleh pemerintah. Dalam hal pengutamaan perusahaan lokal, langkah regulator ini patut didukung penuh. (srn)

Rabu, 31/12/2008 16:09 WIB

Depkominfo Angkat Tangan Soal Spin Off Indosat Achmad Rouzni Noor II – detikinet

Jakarta - Depkominfo akhirnya menyerah soal kasus pelepasan (spin off) lisensi telepon tetap Indosat oleh Qatar Telecom (Qtel) yang ingin menambah kepemilikan sahamnya lebih dari 51%.

Menyerahnya pihak Depkominfo diakui langsung oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Mohammad Nuh dalam jumpa pers 'Refleksi Akhir Tahun 2008' di gedung Depkominfo, Jakarta (31/12/2008).

"Itu terserah BKPM, tak perlu diperdebatkan lagi. Apa yang telah dieksekusi Bapepam itu sudah pendapat akhir," Nuh menegaskan. Tarik ulur soal penambahan saham Qtel di Indosat telah melibatkan tiga istansi pemerintah, mulai dari Depkominfo, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), hingga Bapepam LK.

Setelah sebelumnya Depkominfo menyatakan Qtel harus melepas divisi telepon tetapnya terlebih dahulu dalam jangka dua tahun, kini Qtel bisa menambah kepemilikannya (tender offer) tanpa perlu spin off.

Sejatinya, kata Nuh, kalau tetap mengacu pada daftar negatif investasi (DNI) dalam PP No. 111/2008, Qtel harus memisahkan divisi telepon tetapnya di Indosat karena aturan

tersebut hanya membolehkan asing menguasai maksimal 49% untuk telepon tetap dan 65% untuk mobile seluler.

"Itu pendapat Kominfo. Tapi Kominfo sadar betul kalau ada departemen atau lembaga lain yang mengatur kepemilikan, itu kewenangan BKPM. Kominfo cuma sebatas teknis saja," ujarnya setengah mengeluh.

"Ujung-ujungnya, setelah rapat akhir, siapa yang punya kewenangan, dialah yang menentukan pendapat akhir," pungkasnya. ( rou / ash )