SEMINAR KIA III 2016 “DAMPAK PENERAPAN IFRS TERHADAP PERPAJAKAN INDONESIA”
oleh: Christine Tjen M.Int.Tax 10 Maret 2016
OUTLINE Kerangka pelaporan akuntansi komersial vs pelaporan akuntansi pajak di Indonesia Perbedaan tujuan laporan akuntansi komersial vs laporan akuntansi fiskal
Dampak konvergensi IFRS terhadap perhitungan perpajakan PPh Badan
Saran untuk meminimalkan gap antara PSAK dengan Pajak
Discussion
KERANGKA PELAPORAN AKUNTANSI KOMERSIAL VS PELAPORAN AKUNTANSI PAJAK DI INDONESIA
Kerangka Pelaporan Keuangan Komersial
PSAK Besar (IFRS)
PSAK ETAP
Kerangka Pelaporan Keuangan Fiskal
UU PPh dan aturan pelaksanaannya
PERBEDAAN TUJUAN LAPORAN AKUNTANSI KOMERSIAL VS LAPORAN AKUNTANSI PAJAK
Tujuan laporan akuntansi komersial
Memberikan informasi bagi para stakeholders mengenai kinerja entitas saat ini yang berguna untuk pengambilan keputusan
PERBEDAAN TUJUAN LAPORAN AKUNTANSI KOMERSIAL VS LAPORAN AKUNTANSI PAJAK
Tujuan utama laporan akuntansi pajak
Bagaimana mengamankan pendapatan negara dan memberikan penghasilan bagi negara
PERBEDAAN CARA PENGAKUAN DAN PENGUKURAN ASSET, KEWAJIBAN, EKUITAS, PENDAPATAN, DAN BEBAN DALAM LAPORAN KEUANGAN
Akuntansi Komersial
Akuntansi Pajak
Pendekatan neraca
Pendekatan laba rugi
Pengukuran menggunakan FV atau NRV
Pengukuran menggunakan nilai historis
Substance over form
Legal over substance
DAMPAK KONVERGENSI IFRS TERHADAP PERHITUNGAN PERPAJAKAN PPH BADAN Berdampak terhadap administrasi pembukuan Tidak berdampak Dampak konvergensi IFRS terhadap perhitungan pajak
Berdampak pada perhitungan pajak terutang
TIDAK BERDAMPAK TERHADAP PAJAK (1) Standar yang hanya mengatur penyajian/pengungkapan PSAK 1: Penyajian laporan
PSAK 2: Laporan Arus Kas
PSAK 7: Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi
TIDAK BERDAMPAK TERHADAP PAJAK (2) Standar yang terkait dengan penyajian laporan keuangan konsolidasian PSAK 4 : Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan Tersendiri
PSAK 22: Kombinasi Bisnis
PSAK 15: Investasi pada Entitas Asosiasi
BERDAMPAK TERHADAP ADMINISTRASI PEMBUKUAN PSAK10 :Pengaruh Perubahan Nilai Tukar Valuta Asing
Accounting treatment: Mata uang pembukuan adalah mata uang fungsional.
Tax treatment: Mata uang pembukuan dan pelaporan adalah Rupiah atau mata uang Dolar AS bagi WP yangmemenuhi syarat dan telah mendapat ijin dari Menteri Keuangan (PMK 196/PMK.03/2007 jo PMK 24/PMK.011/2012 jo PMK 1/PMK.03/2015)
BERDAMPAK TERHADAP PERHITUNGAN PAJAK
PSAK10 :Pengaruh Perubahan Nilai Tukar Valuta Asing Foreign Exchange gain/loss from translation OCI
Potential tax implication : apakah Forex gain/loss recognized in OCI taxable/deductible?
BERDAMPAK TERHADAP PERHITUNGAN PAJAK
PSAK16 : Aset Tetap Model biaya atau model revaluasi. Entitas yang memilih model revaluasian harus melakukan revaluasi secara teratur.
Tax treatment: Historical Cost Namun dapat melakukan revaluasi aset tetap secara fiskal
Potential tax implication : Deferred Tax
BERDAMPAK TERHADAP PERHITUNGAN PAJAK
PSAK 30 : Sewa Principle based
Tax treatment: Rule based
Potential tax implication : Deferred Tax Tax compliance cost? Tax certainty?
BERDAMPAK TERHADAP PERHITUNGAN PAJAK ISAK 16 : Perjanjian Konsesi Jasa • pada tahap konstruksi Perusahaan IPP mencatat pendapatan dan biaya konstruksi aset tetap PPA berdasarkan PSAK 34 (Revisi 2010): Kontrak Konstruksi yaitu menggunakan metode percentage of completion. • Asetnya diakui sebagai financial assets atau intangible assets
Potential tax implication : • Permasalahan pengakuan pendapatan: construction vs jual beli • Permasalahan pengakuan aset dan beban depresiasi: fixed assets vs financial (leased) assets
BAGAIMANA MEMINIMALKAN GAP ANTARA AKUNTANSI DAN PAJAK? Harus ada penegasan dari DJP mengenai aturan yang belum jelas secara fiskal dengan mempertimbangkan beberapa perbedaan mendasar seperti: tujuan dari pelaporan SAK dan perpajakan, principle base vs rule base, substansi vs formalitas, dan kepastian hukum.
Meningkatkan koordinasi antara IAI dengan DJP
Perlakuan akuntansi sangat berhubungan dengan perpajakan, akan sangat bermanfaat apabila penerbitan suatu SAK disertai pula dengan perlakuan perpajakannya sehingga apabila SAK tersebut mulai diterapkan tidak menimbulkan pertanyaan mengenai perlakuan perpajakannya.
Q&A
Christine Tjen 08119628079
[email protected] [email protected]
