Sekretariat Negara Republik Indonesia
Sambutan Peresmian Pembukaan Rakernas Pengawasan Intern Pemerintah Senin, 11 Desember 2006
TRANSKRIPSI SAMBUTAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PADA ACARA PERESMIAN PEMBUKAAN RAPAT KERJA NASIONAL PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH TAHUN 2006 ISTANA NEGARA, 11 DESEMBER 2006
Bismillahirrahmanirrahim, Assalamu’alaikum warrahmatullahi wabarrakatuh, Selamat Sore, Salam sejahtera untuk kita semua, Yang saya hormati Saudara Menteri Koordinator, Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara, para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, Saudara Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, pada Pimpinan Lembaga Pemerintahan Non Departemen, Pimpinan BPKP, para unsur Pimpinan BPKP seluruh Indonesia, Hadirin yang saya muliakan, Marilah kita bersama-sama, sekali lagi memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, kita dapat menghadiri Pembukaan Rapat Kerja Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2006. Saya ingin menggunakan kesempatan yang membahagiakan ini, untuk menyampaikan ucapan selamat datang kepada para peserta rapat kerja dari seluruh tanah air. Semoga selama mengikuti rapat kerja nasional ini, Saudara-saudara tetap berada dalam keadaan sehat wal afiat dan dapat mengikuti rapat ini dengan sebaik-baiknya. Hadirin yang saya hormati, Rapat Kerja Nasional Pengawasan Intern Pemerintah kali ini, yang mengangkat tema: ”Membangun good governance menuju clean government melalui Sinergi Pengawasan”, atau kalau kita terjemahkan seluruhnya adalah membangun tata pemerintahan yang baik melalui pemerintah yang bersih. Saya anggap tema ini dan Rapat Kerja Nasional ini tepat, penting dan strategis. Kita berkeinginan membangun pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa. Salah satu upaya untuk membangun pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa itu, adalah dengan meningkatkan pengawasan internal yang sinergis di lingkungan pemerintahan. Tentu saja, untuk mewujudkan pemerintahan seperti itu, tidak semudah membalikan telapak tangan. Tantangan tugas Saudara-saudara di seluruh jajaran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah tidaklah ringan. Tugas pengawasan internal memerlukan pemikiran, tenaga, tindakan, dan ketegasan sikap secara sungguh-sungguh. Dalam pembangunan dan pelayanan publik, kita mendengar tanggapan dari pakar, praktisi, akademisi, dan masyarakat luas, yang sering memberikan penilaian yang rendah atas kinerja pemerintah pada bidang-bidang tertentu. Penilaian itu, harus kita terima dengan lapang dada. Janganlah kita marah, bereaksi berlebihan, atau memberikan komentar yang tidak tepat. Marilah kita jadikan penilaian itu, sebagai pendorong semangat, semangat kita untuk bekerja lebih baik lagi. Kita tidak boleh lengah dan berleha-leha. Di era reformasi sekarang ini, segala pekerjaan yang kita lakukan akan mendapat respon dari masyarakat, baik positif maupun negatif. Respon positif meski kita sikapi dengan rendah hati. Respon negatif, kita sikapi dengan meningkatkan kinerja yang lebih baik. Memang ada kalanya, kita harus meluruskan berita yang berkembang, yang sering tidak akurat, bias dan tidak berdasar, agar sesuai dengan fakta yang sesungguhnya. Komunikasi publik para pejabat pemerintahan harus tetap dipelihara. Namun, kita tidak boleh menutup mata atas segala kekurangan dan kelemahan kita. Mari kita ajak semua pihak untuk bersama-sama mengatasi segala kelemahan dan kekurangan itu. Sebagai contoh, laporan keuangan pemerintah yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK memberikan kesan, seolah-olah pemerintah belum dapat mengelola keuangan negara secara transparan dan akuntabel. Indeks Persepsi Korupsi tahun 2006 yang masih cukup tinggi, meskipun 2 tahun terakhir ini telah terjadi perbaikan, menandakan bahwa korupsi masih menjadi momok di negara kita. Penyerapan anggaran negara yang relatif rendah, terutama pada awal program tahunan, menunjukkan masih adanya risiko kegagalan pengelolaan fiskal sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Otonomi Daerah yang dilaksanakan sejak tahun 1999, masih menunjukkan kasus-kasus manajemen pemerintah daerah yang belum berjalan secara efektif. Saudara-saudara, Kita pun sadar bahwa masih perlu meningkatkan pelayanan publik dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Demikian pula, pengelolaan Badan Usaha Milik Negara dan juga Badan Usaha Milik Daerah http://www.setneg.go.id
www.setneg.go.id
DiHasilkan: 23 January, 2017, 12:45
Sekretariat Negara Republik Indonesia
belum dapat memposisikan badan usaha itu, pada tingkat produktivitas dan efisiensi yang memiliki daya saing dan dapat berkompetisi di pasar global. Beberapa permasalahan yang saya kemukakan tadi, adalah tanggung jawab bagi BPKP, dan seluruh jajaran aparat pengawasan intern pemerintah lainnya, untuk bekerja lebih baik lagi. Saat ini, peran aparat pengawasan intern pemerintah sebagai bagian dari manajemen pemerintahan masih perlu ditingkatkan, agar dapat merespon berbagai permasalahan internal. Kapabilitas dan kompetensi yang dimiliki oleh jajaran aparat pengawasan intern pemerintah, diberdayakan dan didayagunakan untuk dapat meningkatkan kualitas, kinerja, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Hadirin yang saya muliakan, Dalam upaya memberdayakan dan mendayagunakan aparatur pengawasan, diperlukan penataan ulang terhadap sistem, mekanisme, dan prosedur kerja seluruh aparat pengawasan internal pemerintah. Penataan ini penting, agar fungsi pengawasan dapat memberikan nilai tambah dalam meningkatkan kinerja dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Penataan itu, tentu saja mengharuskan aparatur pengawasan lebih banyak melakukan koordinasi dan sinergi satu sama lain. Lakukanlah fungsi-fungsi dan kompetensi pengawasan dengan baik, bukan dengan membagibagi obyek pemeriksaan. Dengan cara itu, aparatur pengawasan dapat menghindari munculnya isu tumpang tindih pemeriksaan secara lebih elegan. Aparatur pengawasan dapat melaksanakan pekerjaan secara terarah, dengan metode kerja yang efektif dan efisien. Untuk membangun sinergi yang baik, pengawasan harus dilaksanakan sesuai dengan standar kompetensi, standar operasi, dan standar pelaporan yang baku. BPKP harus aktif mengembangkan metode kerja, dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pengawasan melalui pendidikan dan pelatihan. Bersama BPKP, saya minta agar setiap inspektorat jenderal departemen, inspektorat utama, inspektorat kementerian/lembaga, dan inspektorat badan pengawas provinsi/kabupaten/kota, dapat meningkatkan kompetensinya di bidang accounting dan forensic auditing. Kompetensi di kedua bidang itu saya anggap penting, untuk menganalisis kasus penyimpangan secara lebih tajam. BPKP harus memastikan berjalannya sistem pengawasan dan kepatuhan atas standar yang ditetapkan. Sinergi dapat pula dikembangkan dengan menggabungkan kompetensi yang dimiliki oleh aparat pengawasan internal yang ada. Melalui sinergi pengawasan yang baik, Insya Allah, kita dapat membangun good governance menuju clean government, sebagaimana yang kita cita-citakan bersama. Hadirin sekalian yang saya muliakan, Mengapa kita harus bersungguh-sungguh melakukan pengawasan internal di lingkungan kita sendiri? Kita semua ingin, dan ini tidak dapat ditawar-tawar lagi, makin terbangunnya pemerintahan yang bersih, berkemampuan dan berwibawa. BPKP saya minta untuk bersungguh-sungguh melakukan audit dan evaluasi atas kegiatan dan program yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintahan. Berbagai program pemerintah yang perlu diawasi dengan seksama, antara lain, program pengembangan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi kawasan, penanggulangan kemiskinan, penerimaan negara---seperti pajak, bea cukai, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP)---, dan penempatan dana pemerintah daerah pada instrumen perbankan yang tidak tepat sasaran. Demikian pula dalam hal pengadaan barang dan jasa. Ingat procurement di negara manapun adalah titik yang paling rawan untuk penyimpangan dan korupsi. Sektor migas, pertambangan, dan kehutanan, serta Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah perlu diawasi dengan cermat dan seksama. Dari pengawasan yang dilakukan terhadap berbagai kegiatan dan program pemerintah oleh BPKP itu, saya minta BPKP dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai upaya yang telah dilakukan pemerintah di bidang pengawasan. Hal ini saya anggap penting untuk diketahui oleh masyarakat, guna merespon hasil pengawasan in ekstern atas kinerja pemerintah dan isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat. Dengan cara itu Saudara-saudara, dengan komunikasi dan penjelasan publik yang tepat dan baik masyarakat akan mendapat informasi dan keterangan yang jelas dan pasti. Cegah pemberian informasi yang cenderung digeneralisasi sensasional dan tidak akurat, mana temuan yang menjurus kebijakan korupsi dan yang bukan harus dapat dijelaskan secara gamblang kepada masyarakat. Penjelasan kepada publik harus juga akuntabel, untuk tidak memunculkan keresahan yang tidak perlu, atau merugikan nama baik seseorang sebelum secara hukum dinyatakan bersalah. Saya garis bawahi betul komunikasi BPKP, komunikasi jajaran pemerintah dengan publik, dengan masyarakat luas. Hadirin yang saya muliakan, Dalam sistem pengawasan terhadap program dan kegiatan pemerintah, kita telah memiliki sistem pengawasan dan pemeriksaan, baik internal maupun eksternal. Secara eksternal kita memiliki BPK yang merupakan lembaga negara yang kedudukannya diatur oleh konstitusi. Secara internal kita pun memiliki BPKP, Inspektorat Jenderal/Inspektorat Utama, dan Bawasda Provinsi, Kabupaten dan Kota yang kedudukannya berada di dalam pemerintahan. Di lingkungan Sekretariat Negara, kini telah dibentuk Deputi Pengawasan, yang fungsinya hampir sama dengan Inspektorat Jenderal di Departemen. Saya minta, agar Kementerian Koordinator dan Kementerian Negara dapat pula membentuk unit kerja serupa untuk meningkatkan pengawasan internal. http://www.setneg.go.id
www.setneg.go.id
DiHasilkan: 23 January, 2017, 12:45
Sekretariat Negara Republik Indonesia
Keberadaan berbagai lembaga yang saya sebutkan tadi, dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan lingkup penugasan masing-masing. BPKP harus menjalankan fungsi quality assurance atas pengelolaan keuangan dan pelaksanaan program pembangunan yang diamanahkan kepada Presiden. Inspektorat Jenderal dan Bawasda, masingmasing melakukan fungsi quality assurance atas pelaksanaan tugas departemen/lembaga dan pemerintahan daerah. Dengan kompetensinya, BPKP harus berperan untuk mengintegrasikan upaya aparat pengawasan intern pemerintahan. Di sisi operasional pengawasan, seringkali kita mendengar keluhan tentang pengaturan tugas pengawasan yang tumpang tindih dan bias, baik antara BPK sebagai pemeriksa ekstern dengan aparat pengawasan intern pemerintah, maupun di antara sesama aparat pengawasan intern pemerintah, tadi disinggung oleh Pimpinan BPKP. Selain itu, pemanfaatan hasil pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah, belum menjadi dasar pelaksanaan tugas pemeriksaan BPK. Pemanfaatan aparat pengawasan intern seringkali meluas kepada area yang bukan menjadi otoritasnya. Hal ini tidak boleh dibiarkan dan terus berlangsung dan saya berharap, agar ditemukan solusi dan mekanisme kerjanya yang tepat. Dalam kaitan ini, saya minta BPKP untuk melakukan reposisi dan revitalisasi. Reposisi dan revitalisasi itu, dimaksudkan agar dapat memberikan sumbangan pemikiran secara optimal dalam mengatasi berbagai persoalan yang saya kemukakan tadi berdasarkan kompetensi yang dimiliki. Jadikanlah rapat kerja kali ini untuk meningkatkan efektifitas dan kinerja aparatur pengawasan internal dalam upaya membangun tata pemerintahan yang lebih baik, better governance, termasuk good governance, pencegahan dan pemberantasan korupsi, dan peningkatan pelayanan publik. Hadirin sekalian, Sebelum mengakhiri sambutan ini, saya akan menyampaikan arahan kepada Saudara untuk dijadikan pedoman di dalam pelaksanaan tugas ke depan. Yang ingin saya sampaikan ini di beberapa forum dan kesempatan telah saya sampaikan, namun saya memandang perlu untuk menyampaikan sekali lagi karena masih ada salah persepsi, ada bias dan sedikit ada manipulasi yang bisa menganggu tugas kita semua membangun tata pemerintahan yang baik, mencegah penyimpangan-penyimpangan dan menindak kejahatan korupsi. Saudara-saudara, Memang benar bahwa prioritas pemerintah pusat dan daerah adalah sekarang ini, bagaimana kita bisa mengurangi angka kemiskinan secara berarti, mengurangi pengangguran dan menciptakan lapangan kerja juga secara berarti, meningkatkan kualitas pendidikan, kualitas kesehatan dan kualitas hidup masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Memang benar bahwa yang kita ingin bangun adalah ekonomi yang makin maju dan bergerak, agar ekonomi itu bisa kita alirkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Justru untuk mencapai sasaran-sasaran yang sangat penting itu, sebagaimana yang terus kita lakukan sekarang ini dengan segala tantangan dan permasalahannya di pusat dan daerah, mari kita pastikan agar tidak terjadi kebocoran-kebocoran aset negara, keuangan kita yang justru aset negara dan keuangan negara itu harus kita arahkan untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendidikan, meningkatkan kesehatan dan program-program pemerintah yang sangat menonjol. Justru dengan menciptakan iklim yang baik, bebas dari penyimpangan termasuk kinerja pemerintah di seluruh negeri, maka iklim ekonomi akan tumbuh dengan baik, investasi mekar di negeri kita ini, dunia usaha bergerak, akhirnya lapangan kerja tercipta dan dengan demikian akhirnya kesejahteraan rakyat meningkat dengan baik. Oleh karena itu, membangun tata pemerintahan yang baik, membikin semuanya efisien dan efektif, mencegah terjadinya penyimpangan dan korupsi, harus kita letakan dalam satu keutuhan dengan sasaran-sasaran, prioritas-prioritas yang ingin kita lakukan tahun-tahun mendatang ini. Dengan demikian, tugas Saudara sangat penting. Pengalaman banyak negara di dalam membangun tata pemerintahan yang baik, di dalam mencegah dan memberantas korupsi, itu ada periode yang menentukan. Sejak Indonesia merdeka, sejak Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, Presiden Habibie, Presiden Abdulrahman Wahid, Presiden Megawati Soekarnoputri, sejak beliau-beliau sebenarnya, kita ingin memberantas korupsi. Tidak ada saya kira pemimpin di negeri ini yang ingin negaranya mundur, hancur karena praktek korupsi yang subur. Tetapi pengalaman di banyak negara juga tidak mudah untuk memberantas korupsi, selalu ada pasang-surut, dinamika untuk benar-benar membangun pemerintahan yang baik, yang bersih, yang berwibawa, yang capable, yang efektif, efisien dan lain-lain. Periode kritis adalah 5 tahun pertama dalam upaya pemberantasan korupsi. Lima tahun ini memang luar biasa tantangannya, permasalahannya, hambatannya dan barangkali persoalan-persoalan yang tidak perlu muncul sesungguhnya dalam upaya besar pemberantasan korupsi. 5 tahun ini adalah periode untuk meletakan landasan yang kokoh dan harus berlanjut lagi nanti pemerintahan-pemerintahan berikutnya lagi, agar upaya besar itu bisa berlanjut dengan baik. Periode yang kritis, 5 tahun pertama ini, ada yang mengatakan, biasanya dihadapi kurva J, terjadi permasalahanpermasalahan, kemandekan-kemandekan tertentu, ekses, ketakutan dan sebagainya. Karena itu terjadi dimanapun, di negera manapun, termasuk di Indonesia, mari kita semua mengelola, mengatasi, memecahkan masalah-masalah itu secara bersama dengan sungguh-sungguh. Yang eksesif, eksesif negatif dalam pemberantasan korupsi, misalnya tidak menghormati asas praduga tidak bersalah, kemudian menuduh seseorang melakukan korupsi hanya dengan beritahttp://www.setneg.go.id
www.setneg.go.id
DiHasilkan: 23 January, 2017, 12:45
Sekretariat Negara Republik Indonesia
berita yang tidak berdasar ataupun tindakan yang eksesif dalam proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dan lain-lain. Mari ini betul-betul kita cegah. Siapapun, apakah mulai dari BPKP sendiri, Kepolisian, Kejaksaan, harapan saya juga pada lembaga peradilan. Pendek kata, kita tidak boleh melakukan kesalahan-kesalahan yang justru menimbulkan suasana yang tidak baik, mengganggu segi-segi kehidupan yang lain, termasuk gangguan pada dunia usaha, dunia ekonomi dan kegiatan aktifitas masyarakat sehari-hari. Mari kita yakini, bahwa semua itu berjalan dengan benar. Ibarat sebuah sapu yang akan digunakan untuk memberantas korupsi, sapu itu harus bersih, nyapunya harus benar, jangan salah. Ini yang menjadi tekad kita. Namun demikian, dalam periode yang kritis ini selalu ada godaan untuk menghambat, untuk mementahkan, untuk mengatakan apa gunanya pemberantasan korupsi, apa gunanya pemerintahan yang baik. Kita harus kokoh, harus tegak, harus konsisten, bahwa itu harus kita lewati, karena yang kita tuju masih tetap Indonesia yang lebih baik lagi, masa depan generasi kita, masa depan negeri kita, yang Insya Allah makin baik, makin baik. Dengan demikian, kehidupan bernegara, kehidupan berbangsa, kehidupan dunia usaha, ekonomi, kesejahteraan pelayanan publik akan berjalan lebih baik dari masa-masa sekarang ini. Itu adalah tugas dan tantangan besar. Saya ingatkan bahwa memang kita melalui periode yang menentukan sekarang ini. Mari kita lebih cermat dalam menjalankan tugas bersama, jangan eksesif, jangan ada kesalahan, jangan menabrak kaidah-kaidah hukum yang ditegakan secara fair, tapi juga jangan sampai surut ke belakang, jangan berhenti, jangan putus asa, seolah-olah tidak ada kemajuan. Kita harus mengelola dengan baik, kita bekerja bersama-sama dengan sekuat tenaga, agar periode ini dapat kita lewati dengan baik. Itu harapan dan pesan saya yang pertama kepada Saudara semua, utamanya jajaran BPKP. Pesan saya yang kedua, yang paling baik dalam hal pemberantasan korupsi kalau negeri kita, negara kita, pemerintah itu bisa melakukan sesuatu sehingga korupsi bisa dicegah lebih luas lagi, dimensi pencegahan sangat-sangat penting. Lakukan tugas pembinaan, konsultasi, pelatihan, pendidikan dan lain-lain seluas-luasnya kepada jajaran pemerintah. Saya lihat karena dalam Keputuasan Presiden, Peraturan Presiden tugas BPKP melingkupi hal-hal itu juga, cegah di negeri tercinta ini. Jangan sampai orang begitu mudah melakukan korupsi, orang begitu gampang melakukan penyimpangan. Menindak koruptor, harus. Tapi ingat, sekali korupsi terjadi sudah terjadi kerusakan. Tidak semudah itu untuk menarik kembali aset negara, uang negara yang sudah terkorupsi atau sudah dikorupsi. Oleh karena itu, lakukan semua upaya, bekerja samalah dengan Departemen/Kementerian daerah, semua pihak untuk bersama-sama kita melakukan langkahlangkah pencegahan, penyimpangan, pencegahan korupsi dengan sebaik-baiknya. Itu lebih mulia, itu lebih menentramkan, itu lebih edukatif dan konstruktif. Jangan ditunggu seseorang sampai jatuh melakukan korupsi, padahal sebetulnya kita bisa mencegahnya, bisa mengingatkannya bahwa yang bersangkutan keliru dalam mengambil langkah dan tindakan itu. Jadi yang kedua, lakukan juga langkah-langkah seperti itu, agar betul-betul pemerintahan ini betul-betul bisa mengemban tugas dengan baik, dengan efektif, dengan efisien dan mempertekad prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik. Yang kedua, terhadap masukan, temuan, informasi olahlah secara baik. Demikian saja menerima masukan dan dianggap sebagai sebuah kebenaran, ceroboh. Kalau saya ikuti SMS yang masuk ke saya, telpon yang masuk ke saya, surat yang masuk ke saya yang jumlahnya luar biasa banyaknya, kalau saya anggap semua itu kebenaran, benar-benar, maka saya akan bisa berfrustasi karena seolah-olah terus terjadi penyimpangan di banyak tempat di negeri ini. Ceroboh, gegabah kalau kita begitu saja mengatakan itu, pasti benar. Tetapi apabila masukan, informasi, semua itu menurut logika, menurut akal sehat kita mengandungi kebenaran, jangan pula dianggap ini sampai, ini kacang goreng, keliru. Tolong diproses secara tepat. Disinilah yang kita perlukan akal sehat, common sense dengan hati nurani. Auditors, pengawas, pemimpin, kita semua harus memiliki kepaduan antara logika dan akal sehat, dengan hati nurani atas kebenaran. Ini harus kita satukan dua-duanya. Dengan demikian, Insya Allah seberat apapun masalah yang kita hadapi, kita akan dapat atasi dengan baik. Dan yang terakhir, BPKP harus menjadi mitra bagi mereka-mereka yang mengemban tugas di jajaran pemerintahan ini. Mitra mengingatkan, jangan berbuat salah, ada Undang-Undangnya, ada peraturannya, ada aturan mainnya, ada prosedurnya. Kalau ragu-ragu tolong tanyakan kepada yang tahu supaya tidak salah, lakukan seperti itu. Meskipun sesuai dengan peran, fungsi dan tugasnya, Saudara tentu menertibkan sesuatu yang tidak tertib dan kalau itu harus dialirkan ke penegak hukum, Kepolisian, Kejaksaan tentu akan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan tugas penegak hukum yang lain. Saya kira itulah yang perlu saya sampaikan Saudara-saudara, mari kita tetap bersemangat, memiliki komitmen yang tinggi, bersungguh-sungguh, tekun, kita akan terus memperhatikan kesejahteraan: abdi negara, jajaran pemerintahan, agar tugas Saudara emban, tugas yang sangat berat bisa dilaksanakan dengan baik, sejalan dengan upaya kita meningkatkan kesejahteraan mereka yang tidak termasuk jajaran pemerintahan, petani, nelayan, buruh, semua. Dengan demikian, di satu sisi kesejahteraan Insya Allah makin meningkat, tapi di sisi lain negara ini menyatukan, tidak memberikan toleransi, tidak memberikan ruang bagi berbagai penyimpangan, termasuk praktek-praktek korupsi. http://www.setneg.go.id
www.setneg.go.id
DiHasilkan: 23 January, 2017, 12:45
Sekretariat Negara Republik Indonesia
Itulah yang saya sampaikan Saudara-saudara dan akhirnya, dengan memohon ridho Allah SWT dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Rapat Kerja Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2006, dengan resmi saya nyatakan dibuka. Sekian. Wassalamu’alaikum warrahmatullahi wabarrakatuh.
*****
Biro Pers dan Media Rumah Tangga Kepresidenan
http://www.setneg.go.id
www.setneg.go.id
DiHasilkan: 23 January, 2017, 12:45
