SAMBUTAN GUBERNUR BANK INDONESIA SOSIALISASI PROGRAM PENGENDALIAN INFLASI BI Jakarta, 25 April 2016
Yang kami hormati, Gubernur Jawa Tengah, Bapak H. Ganjar Pranowo, Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia, Pejabat Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian, Kementerian Pertanian, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Para Pimpinan Pemerintahan Daerah atau yang mewakili, Bapak Prof. DR. Bustanul Arifin, Pimpinan Perbankan, Akademisi dan Asosiasi, Pimpinan Satuan Kerja BI di Kantor Pusat dan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia, Para pelaku klaster, hadirin dan undangan yang berbahagia. Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. 1. Mengawali sambutan ini, kami ingin mengajak kita semua untuk
memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya pada kesempatan ini kita dapat mengikuti acara “Sosialisasi Program Pengendalian Inflasi Bank Indonesia”. 2. Kami menyambut baik pelaksanaan acara ini, yang merupakan
cerminan kerjasama pengendalian stabilitas harga yang selama ini telah
terjalin
dengan
baik
antara
Bank
Indonesia
dengan 1
Kementerian Pertanian, Pemerintah Daerah, maupun stakeholders terkait lainnya. Bapak/Ibu dan hadirin yang kami hormati, 3. Sesuai dengan amanat Undang-Undang, Bank Indonesia adalah
otoritas independen yang menjalankan fungsi dan tugas di bidang moneter, pengawasan perbankan secara makroprudensial, dan sistem pembayaran. Bank Indonesia memiliki tujuan mencapai dan memelihara kestabilan Rupiah yang tercermin dari dua aspek, yaitu nilai tukar Rupiah dan tingkat inflasi. Sejalan dengan mandat ini, Bank Indonesia berkepentingan menjaga inflasi pada level yang rendah dan stabil. 4. Mengapa tingkat inflasi perlu dijaga? Setidaknya terdapat tiga alasan,
pertama, inflasi menggerogoti pendapatan riil masyarakat, yang pada gilirannya akan menurunkan daya beli. Inflasi membuat masyarakat menjadi lebih miskin, dan membuat masyarakat yang sudah miskin menjadi semakin miskin. Kedua, inflasi yang tidak terkendali menciptakan ketidakpastian. Inflasi yang tinggi dapat mempengaruhi perilaku konsumsi, investasi, dan produksi, yang pada akhirnya berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Ketiga, inflasi
yang
menciptakan
tidak ekonomi
terkendali biaya
menyebabkan tinggi.
Hal
ini
inefisiensi
dan
tentunya
akan
menurunkan daya saing perekonomian. 5. Memperhatikan hal itu, upaya pengendalian inflasi perlu menjadi
perhatian kita bersama. Kestabilan inflasi merupakan prasyarat tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan, yang kemudian akan meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Selain 2
itu, pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi kurang bermakna apabila diikuti oleh kenaikan inflasi yang tinggi pula. Bapak/Ibu dan hadirin yang berbahagia, 6. Untuk
mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia senantiasa
menjalankan bauran kebijakan yang prudent dan konsisten. Namun, kami menyadari bahwa pencapaian inflasi yang rendah dan stabil memerlukan koordinasi lintas instansi. Hal ini mengingat karakteristik inflasi di Indonesia masih rentan dipengaruhi oleh faktor dari sisi suplai, baik itu gangguan produksi, distribusi, maupun kebijakan Pemerintah.
Sehubungan
dengan
itu,
Bank
Indonesia
terus
memperkuat sinergi dengan Pemerintah dan otoritas terkait guna memastikan pengendalian inflasi dapat berjalan dengan baik dan efektif. 7. Berbagai upaya yang dilakukan telah membuahkan hasil. Di tahun
2015, ditengah berbagai tantangan yang tidak ringan, stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan Indonesia dapat tetap terjaga. Hal ini tercermin antara lain dari tercapainya target inflasi 2015 yang tercatat sebesar 3,35% (yoy). Selain itu, tren kenaikan inflasi dalam 10 tahun terakhir cenderung turun. Rata-rata inflasi pada periode 2010 – 2015 mencapai 5,86%, lebih rendah dibandingkan rata-rata inflasi periode 2005 – 2010 sebesar 8,52%. Hal ini merupakan pencapaian yang positif mengingat inflasi Indonesia pernah naik signifikan pada tahun 2005, 2008, 2013, dan 2014, yaitu masingmasing mencapai 17,11%, 11,06%, 8,38%, dan 8,36%, akibat dari kebijakan pengurangan subsidi BBM.
3
8. Pada kesempatan ini, perkenankan kami menyampaikan apresiasi
dan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak atas terjalinnya koordinasi dan kerjasama yang harmonis dalam upaya pengendalian inflasi. Secara khusus, kami juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah yang telah menempuh kebijakan pengurangan subsidi BBM, dan mengalihkan dana alokasi subsidi BBM untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin. Selain itu, kami menyambut baik berbagai paket kebijakan ekonomi Pemerintah yang bertujuan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional. 9. Tidak lupa, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh
pihak yang telah memberikan dukungan terhadap pembentukan TPID. Jumlah TPID saat ini telah mencapai 451, dimana seluruh provinsi telah memiliki TPID dan sisanya di kabupaten/kota yang tersebar di seluruh Indonesia. Bapak/Ibu dan hadirin yang kami hormati, 10. Pencapaian ini hendaknya tidak membuat kita cepat berpuas diri.
Terdapat setidaknya dua hal yang perlu mendapat perhatian kita bersama. Pertama, inflasi Indonesia secara umum masih lebih tinggi dibandingkan negara lain, khususnya anggota ASEAN 5, yaitu Malaysia, Filipina, Thailand, dan Singapura, yang pada tahun 2015 masing-masing mencapai 2,7%; 1,5%; -0,85%; dan -0,6%. Kita perlu mengupayakan langkah-langkah agar kesenjangan inflasi tersebut dapat dikurangi sehingga Indonesia dapat lebih memiliki daya saing di ASEAN.
4
11. Kedua, kita perlu mewaspadai peningkatan tekanan inflasi dari
komoditas tanaman pangan, terutama beras, cabai merah, bawang merah, bawang putih, daging ayam ras, dan daging sapi. Secara historis, komoditas volatile foods merupakan penyumbang utama inflasi. Fenomena ini juga terjadi pada bulan Maret 2016 yang lalu. 12. Inflasi Indek Harga konsumen (IHK) di bulan Maret 2016 tercatat
sebesar 0,19% (mtm), lebih tinggi dibandingkan dengan Februari 2016 sebesar -0,09% dan lebih tinggi dari historisnya selama 6 tahun terakhir (0,05%). Secara tahunan, inflasi IHK bulan Maret 2016 mencapai 4,45% (yoy) atau kumulatif Januari – Maret 2016 sebesar 0,62% (ytd). 13. Peningkatan inflasi tersebut terutama disebabkan oleh kelompok
volatile foods. Inflasi volatile food periode Maret 2016 tercatat sebesar 0,75% (mtm) atau 9,59% (yoy), meningkat dibandingkan bulan lalu yang deflasi sebesar -0,68% (mtm). Inflasi volatile food pada periode ini terutama bersumber dari komoditas bawang merah seiring meningkatnya intensitas hujan dan berakhirnya masa panen. 14. Inflasi Bawang Merah di Bulan Maret naik signifikan, yaitu mencapai
30,86% (mtm). Dalam 5 tahun terakhir, inflasi bawang merah bahkan sempat mencapai 79,01% (mtm) pada Maret 2013; 60,03% (mtm) pada Juli 2013; dan 35,78% (mtm) pada Desember 2015. Bobot komoditas bawang merah termasuk tinggi yaitu 0,66% (mtm). Apabila kenaikannya lebih dari 10%, maka sumbangan bawang merah dapat mencapai lebih dari 0,07% terhadap inflasi IHK. Dengan kenaikan harga sebesar 30,86% (mtm) di bulan Maret 2016, maka andil inflasi bawang merah sebesar 0,16% dari inflasi 0,19% (mtm) atau sekitar 80% dari inflasi Nasional. 5
Bapak/Ibu dan hadirin sekalian, 15. Merespon tingginya inflasi komoditas volatile foods, Bank Indonesia
menginisiasi beberapa program pengendalian inflasi. Bank Indonesia mengembangkan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) yang berfungsi sebagai media untuk transparansi harga bahan pangan. Dengan adanya PIHPS diharapkan dapat menciptakan konvergensi harga sehingga dapat mengurangi gejolak harga. 16. Bank Indonesia juga mengimplementasikan Program Pengendalian
Inflasi melalui pengembangan klaster yang dilaksanakan oleh seluruh Kantor Perwakilan Bank Indonesia. Kehadiran klaster ini diharapkan dapat
meningkatkan
produktivitas
komoditas
bahan
makanan
penyumbang inflasi, yaitu melalui pendekatan rantai nilai dari hulu ke hilir. Kegiatan Bank Indonesia meliputi fasilitasi dan bantuan teknis, inisiatif
terobosan
dan
percontohan
yang
dapat
mendorong
peningkatan produktivitas komoditas penyumbang inflasi. 17. Sejak 2014, program pengendalian inflasi melalui pengembangan
klaster difokuskan pada komoditas yang berkontribusi dalam inflasi atau mendukung ketahanan pangan, yaitu beras, bawang merah, cabai merah, daging sapi dan bawang putih. 18. Saat ini, jumlah klaster komoditas penyumbang inflasi dan ketahanan
pangan mencapai 167 klaster, yang meliputi 13 komoditas. Secara khusus, jumlah klaster komoditas penyumbang inflasi (beras, bawang merah, cabai merah, dan daging sapi) telah mencapai 113 klaster. Klaster-klaster ini tersebar di wilayah Jawa sebanyak 35 klaster; Sumatera sebanyak 24 klaster; Kalimantan sebanyak 13 klaster; dan Sulawesi, Maluku, Papua, Bali, Nusa Tenggara sebanyak 6
41 klaster. Klaster binaan Bank Indonesia saat ini melibatkan lebih dari 11.000 petani dengan luas lahan mencapai hampir 8.000 ha. 19. Bank Indonesia juga melakukan terobosan mengembangkan benih
bawang
putih
bekerjasama
dengan
Pemerintah
Daerah,
Dinas/Instansi terkait, dan akademisi. Inisiatif tersebut dilakukan melalui pengembangan Demonstration Plot bawang putih seluas 3.000 meter persegi di Kabupaten Tegal yang telah menghasilkan bawang putih sebanyak 22,58 ton per hektar are. Varietas benih yang dikembangkan terbukti mampu bersaing dengan bawang putih impor, baik dari sisi kualitas maupun memenuhi selera masyarakat. Pencapaian positif ini akan ditindaklanjuti dengan pengembangan klaster bawang putih di wilayah lainnya, khususnya di Provinsi Jawa Tengah. Diharapkan pengembangan klaster bawang putih dapat menekan inflasi dan mengurangi ketergantungan impor. 20. Selanjutnya, Bank Indonesia bersama Pemerintah Daerah Brebes
juga membangun training center bawang merah yang membuka peluang kepada stakeholders dari seluruh penjuru tanah air untuk mempelajari budidaya bawang merah dengan dukungan teknologi terkini, sehingga dapat memenuhi standar industri, mulai dari produksi sampai dengan panen dan paska panen. 21. Kami
meyakini
bahwa
program
pengendalian
inflasi
berupa
pengembangan klaster oleh Bank Indonesia dengan Kementerian Pertanian dan Pemerintah Daerah telah menjadi inisiatif dan inspirasi serta referensi bagi para pengambil kebijakan di daerah.
7
Bapak/Ibu dan hadirin yang kami hormati, 22. Upaya pengendalian inflasi kedepan akan menghadapi tantangan
yang tidak ringan. Namun, Bank Indonesia meyakini inflasi tahun 2016 akan berada pada kisaran target 4,0%±1%. Koordinasi antara Bank Indonesia dan Pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah perlu terus diperkuat sehingga pihak terkait dapat mensinergikan berbagai kebijakan dan langkah-langkah yang diperlukan. 23. Acara hari ini diharapkan dapat semakin memperkokoh komitmen
kita semua dalam mengupayakan pengendalian inflasi yang lebih efektif. Dalam kesempatan ini, juga akan dilakukan pemberian Apresiasi
Kinerja
Program
Penghargaan
Pengendalian
Inflasi
sebagai penghargaan atas pencapaian kinerja dan partisipasi
stakeholders dalam meningkatkan pasokan komoditas volatile foods. 24. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga Tuhan yang Maha
Kuasa senantiasa meridhoi langkah kita dalam upaya untuk melaksanakan Program Pengendalian Inflasi, termasuk di antaranya yang
berbasis
pengembangan
komoditas
ketahanan
pangan
maupun komoditas yang menjadi sumber tekanan inflasi. Sekian dan Terima kasih. Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Agus D.W. Martowardojo Gubernur Bank Indonesia
8
