SAMBUTAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

SAMBUTAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Puji serta syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wata’ala atas limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya sehingga penyusunan buku ini dapat diselesaikan dengan baik. Buku Panduan Keuangan ini disusun sebagai acuan bagi semua pemangku kepentingan ditingkat prodi S2, S1 dan S0 maupun struktural lainnya dalam melakukan kegiatan pencairan keuangan di lingkungan FEB Unimal. Buku ini khususnya disusun sebagai petunjuk dasar dalam tata cara pencairan dan Keuangan di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Malikussaleh. Kami sangat mengapresiasi penulis yang telah bekerja maksimal dalam upaya meningkatkan standar pelayanan dan juga telah berusaha mengakomodir semua pendapat, khususnya para pimpinan unit kerja yang ada di FEB Unimal, dengan demikian diharapkan telah memenuhi harapan semua. Sebagai Kasubbag Umum dan Keuangan fakultas, penulis telah berusaha menyempurnakan buku pedoman ini, walaupun demikian kami yakin masih terdapat kekurangan di dalamnya yang pada gilirannya tentu dapat disempurnakan dikemudian hari. Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bersusah payah dalam menerbitkan Buku Panduan Keuangan ini. Harapan kami kiranya buku ini dapat dimanfaatkan oleh seluruh pemangku kepentingan terkait pencairan dan sistem pelaporan keuangan di lingkungan FEB UNIMAL dan bahkan seluruh pihak yang membutuhkannya. Akhirnya, kami menyampaikan terma kasih dan penghargaan yang sebesarbesarnya kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangan pemikiran yang berharga bagi penyusunan Buku Panduan Keuangan ini. Lhokseumawe, 26 Nopember 2015 Dekan, Wahyuddin, SE. M. Si, Ak, CA NIP. 19750520 200212 1 002

i

KATA PENGANTAR Panduan Keuangan sebagai optimalisasi layanan keuangan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh merupakan buku yang memuat masalah-masalah pokok yang perlu dipahami oleh setiap prodi/jurusan tentang pelaksanaan kegiatan keuangan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh. Pembahasan dalam buku ini dititikberatkan pada mekanisme perencanaan, permohonan dana hingga laporan pertanggung jawaban kegiatan disetiap prodi/jurusan berdasarkan mekanisme dan standar yang berlaku. Secara garis besar buku panduan keuangan ini dibagi menjadi 5 bab yang meliputi: Bab 1 yaitu Pendahuluan, bab 2 Pengertian dan Ketentuan Umum, Bab 3 Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Bab 4 Mekanisme Pencairan Dana, Bab 5 Penutup. Sebagai wujud implementasi proyek perubahan Diklatpim IV angkatan 8 tahun 2015 penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu memberi saran dan dorongan sehingga penyusunan buku panduan keuangan ini dapat terlaksana kepada: 1. Bapak Wahyuddin, S.E., M.Si, Ak selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh; 2. Bapak Miftah, M.Pd selaku Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan seluruh jajarannya; 3. Bapak Damanhur, Lc., MA Selaku Mentor dalam Pelaksanaan Proyek Perubahan; 4. Bapak Miskuindu AS, M.Pd selaku Pembimbing atau Coach dalam penyelesaian Proyek Perubahan ini; 5. Tim Reviewer yang telah banyak memberi masukan dan saran; 6. Bapak/Ibu Widyaiswara yang tidak bisa penulis sampaikan satu persatu; 7. Bapak/Ibu Satgas Pelaksana Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan 8 Tahun 2015; 8. Saudaraku peserta Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan 8; 9. Seluruh tim efektif di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh;

iii

10.

Semua pihak yang banyak membantu dalam penyelesaian Rancangan Proyek Perubahan ini.

Penulis menyadari bahwa Buku Panduan Keuangan ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan penulis, oleh karena itu kritik dan saran bersifat membangun dari pembaca sangat penulis harapkan demi penyempurnaan buku panduan ini dimasa mendatang. Semoga buku ini dapat memberi manfaat kepada para pembaca. Terima kasih Lhokseumawe, 26 Nopember 2015 Ketua Tim Penyusun, Irawati, S.E., M.S.M NIP. 197529122008102001

iv

DAFTAR ISI Kata Sambutan Kata Pengantar Daftar Isi Daftar Lampiran

i iii v vi

BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Dasar Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Ruang Lingkup

1 1 3 4 5

BAB 2 PENGERTIAN DAN KETENTUAN UMUM 2.1 Pengertian 2.2 Ketentuan Umum

BAB 3 PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS 3.1 Karakteristik Rencana Kegiatan dan Anggaran 3.2 Sumber Dana dan Peruntukan 3.3 Usulan Kegiatan

BAB 4 SUMBER DAN MEKANISME PENCAIRAN DANA 4.1 Dana Uang Persediaan (UP/Ganti Uang (GU/Tambahan Uang Persediaan (TUP) dari Anggaran Rupiah Murni (RM) dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) 4.2 Dana dari Anggaran Rupiah Murni (RM) dan Pendapatan Negara Bukan Pjak (PNBP) 4.3 Dana Kegiatan Pengembangan Prodi/Jurusan 4.4 Dana Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)

7 7 10 13 13 14 15

17 19

22 27 31

BAB 5 PENUTUP

35

REFERENSI LAMPIRAN

36

v

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1

Alur Pencairan Dana UP/GU/TUP

Lampiran 3

Alur Pencairan Dana SPPD

Lampiran 2 Lampiran 4 Lampiran 5 Lampiran 6 Lampiran 7 Lampiran 8 Lampiran 9

Lampiran 10 Lampiran 11 Lampiran 12 Lampiran 13 Lampiran 14 Lampiran 15 Lampiran 16 Lampiran 17 Lampiran 18 Lampiran 19 Lampiran 20 Lampiran 21 Lampiran 22 Lampiran 23

halaman

Alur Pencairan Dana dari RM dan PNBP Surat Permohonan Dana

Form Surat Pertanggung Jawaban Belanja (SPTB) Form Usulan Kebutuhan Dana Bulanan (UKDB) Form Verifikasi Berkas Permohonan Pencairan SPTJM Pelaksana Kegiatan

SPTJM Penanggung Jawab Kegiatan Surat Keputusan Rapat

Form Penyimpanan Dokumen

Surat Laporan Bendahara Pengeluaran Berita Acara Serah Terima

Berita Acara Serah Terima Barang (BAST)

Form Komitmen Penyampaian Hasil Perjalanan Dinas (KPHPD)

Form Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Rincian Anggaran Belanja (RAB)

Cover Laporan Pertanggung Jawaban Kegiatan Berita Acara Pelaksanaan Kegiatan Term of Reference (TOR)

Laporan Penggunaan Anggaran Kegiatan Form Kwitansi

Form Setoran Pajak

41 42 43 44 45 46

47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63

vi

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MALIKUSSALEH NOMOR : 931/UN45.4/KP/2015 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA IMPLEMENTASI RANCANGAN PROYEK PERUBAHAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT IV FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MALIKUSSALEH TAHUN 2015

Menimbang

Mengingat

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MALIKUSSALEH :

a.

bahwa untuk kelancaran kegiatan Implementasi Rancangan Proyek Perubahan dalam rangka Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015; b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a perlu ditetapkan dalam suatu keputusan.

: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Memperhatikan

:

Menetapkan, KESATU

:

KEDUA

:

KEEMPAT

:

KETIGA

:

7.

Undang-undang R.I Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301); Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; Peraturan Pemerintah R.I Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 76, tentang Lembaran Negara Negara Nomor 5007); Peraturan Pemerintah R.I Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelengaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157); Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2006 tentang Statuta Universitas Malikussaleh; Keputusan Menteri Pendidikan Nasional R.I Nomor 017/O/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Malikussaleh; Surat Keputusan Rektor Nomor 589/UN45/KP/2015 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh.

Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV MEMUTUSKAN

Mengangkat Tim Kerja Implementasi Rancangan Proyek Perubahan bertugas untuk menyusun buku panduan keuangan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh;

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun Buku Panduan Keuangan bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh; Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Malikussaleh;

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sendirinya setelah tugas tim Penyusunan Buku Panduan Keuangan selesai, apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya . Ditetapkan di Lhokseumawe Pada Tanggal 27 Oktober 2015 Dekan,

Tembusan : 1. Pembantu Rektor di lingkungan Unimal; 2. Karo Administrasi Umum dan Keuangan Unimal; 3. Yang bersangkutan.

Wahyuddin, S.E., M.Si., Ak NIP. 197505202002121002

Lampiran Nomor Tanggal

: Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh : 931/UN45.4/KP/2015 : 27 Oktober 2015

Pembina

: Wahyuddin, S.E., M.Si, Ak

Reviewer

: Dr. Hendra Raza, S.E., M.Si, Ak Andria Zulfa, S.E., M.Si Ricky Agusfidar, S.E

Pengarah

Pembimbing Ketua

Sekretaris Editor

Anggota

: Khairil Anwar, S.E., M.Si Iswadi, S.E., M.Si., Ak Azhar, S.E., M.S.M

: Damanhur, Lc., MA : Irawati, S.E., M.S.M : Surnita, S.E

: Fuadi, S.E., M.S.M

: Yusrawati, S.E., M.S.M Veronika, S.E Dedy Nurdiansyah, S.E., MM Eliati, S.H Nurafni, S.E., M.S.M Azhar Saputra Ditetapkan di Lhokseumawe Pada Tanggal 27 Oktober 2015 Dekan, Wahyuddin, S.E., M.Si., Ak NIP. 197505202002121002

Buku Panduan Keuangan FEB Unimal

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Dalam penyelenggaraan pendidikan, keuangan merupakan potensi yang

sangat menentukan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kajian

pengelolaan pendidikan. Setiap lembaga pendidikan selalu berhubungan

dengan masalah keuangan, yang berkisar pada uang sumbangan pembinaan pendidikan (SPP), uang kesejahteraan personel dan gaji serta keuangan yang

berhubungan langsung dengan penyelenggaraan lembaga pendidikan seperti perbaikan sarana prasarana dan sebagainya.

Secara umum tugas pengelolaan keuangan dapat dibagi kedalam tiga

fase, yaitu: Pertama, Financial Planning yang merupakan kegiatan mengkoordinir semua sumber daya yang tersedia untuk mencapai sasaran

yang dIInginkan secara sistematis tanpa menyebabkan efek samping yang merugikan. Kedua, Implementation ialah kegiatan berdasarkan rencana yang

telah dibuat dan kemungkinan terjadi penyesuaian jika diperlukan. Dan ketiga, Evaluation merupakan proses evaluasi terhadap pencapaian sasaran. Dalam pelaksanaannya,

manajemen keuangan

Perguruan Tinggi

menganut asas pemisahan tugas antara fungsi Otorisator, Ordonator, dan Bendaharawan. Otorisator adalah pejabat yang diberi wewenang untuk

mengambil tindakan yang mengakibatkan penerimaan dan pengeluaran

anggaran. Ordonator adalah pejabat yang berwenang melakukan pengujian dan memerintahkan pembayaran atas segala tindakan yang dilakukan berdasarkan otorisasi yang telah ditetapkan.

1


Bendaharawan adalah pejabat yang berwenang melakukan penerimaan,

penyimpanan, dan pengeluaran uang serta diwajibkan membuat perhitungan

dan pertanggungjawaban. Pimpinan Perguruan tinggi berfungsi sebagai otorisator dan dilimpahi fungsi ordonator untuk memerintahkan pembayaran.

Namun, tidak dibenarkan melaksanakan fungsi bendaharawan karena

berkewajiban melakukan pengawasan ke dalam. Sedangkan bendaharawan, di

samping mempunyai fungsi-fungsi bendaharawan, juga dilimpahi fungsi ordonator untuk menguji hak atas pembayaran. Pengelola keuangan

perguruan tinggi berkewajiban untuk menentukan keuangan universitas, cara mendapatkan dana untuk infrastruktur universitas serta penggunaan dana tersebut untuk membiayai kebutuhan universitas.

Reformasi pengelolaan keuangan negara telah dilaksanakan melalui

paket Undang-undang yang terdiri dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun

2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004

tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.

Reformasi tersebut telah menghasilkan berbagai perbaikan dalam sistem, prosedur dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara, termasuk di dalamnya keuangan daerah. Salah satu aspek yang harus diperhatikan dari reformasi tersebut adalah penggunaan sistem anggaran berbasis kinerja yang

membawa konsekwensi tanggung jawab pengelolaan keuangan negara melekat pada jabatan yang diemban oleh seorang pegawai negeri sipil.

Sebagai konsekwensi dari tanggung jawab tersebut, perlu upaya-upaya serius agar pejabat negara dapat melakukan pengelolaan keuangan negara dengan lebih berkualitas.

Semangat perubahan-perubahan itu harus diakomodasi dalam sebuah

perencanaan yang matang, sehingga setiap elemen di satuan kerja dalam hal

2


ini universitas baik program studi, jurusan, fakultas, ataupun unit kerja lain harus memahami arah dan kebijakan keuangan, serta strategi dan prioritas yang akan diambil.

Dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana

ditetapkan dalam Undang-undang Keuangan Negara dan Keputusan Presiden,

Peraturan Menteri Keuangan, dan peraturan-peraturan lain yang terkait

dengan pelaksanaan anggaran, maka perlu dibuat Panduan yang mengatur

pelaksanaan anggaran khususnya di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Malikussaleh. 1.2 Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara RI No.43, Tambahan Lembaran Negara RI No. 3693);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI No. 47, Tambahan Lembaran Negara No. 4286);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI No. 5 tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara No. 4355);

4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tata Cara

Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersumber dari Kegiatan Tertentu;

5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2005 Akuntansi Pemerintah (SAP);

tentang Standar

6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan

3


Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang

Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

8. Peraturan

Menteri

Keuangan

Republik

Indonesia

Nomor

165/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;

9. Peraturan

Menteri

Keuangan

Republik

Indonesia

Nomor

190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

1.3

Maksud dan Tujuan

a.

Maksud Penyusunan Buku Panduan Keuangan dimaksudkan sebagai pedoman

bagi pengelola keuangan dan pelaksana anggaran pada seluruh program b.

studi dan unit kerja di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unimal. Tujuan

Penyusunan

Buku

Panduan

Keuangan

bertujuan

memberikan

pemahaman yang sama dan sebagai pedoman bagi pengelola keuangan

dan pelaksana anggaran pada seluruh program studi dan unit kerja di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Unimal, agar pengelolaan

keuangan dapat dilakukan secara transparan, akuntabel, tertib administrasi, efisien dan efektif.

4


1.4

Ruang Lingkup Ruang lingkup Buku Panduan Keuangan di Lingkungan Fakultas

Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh yaitu: a.

Program Studi S2 Ilmu Manajemen;

c.

Program Studi S1 Akuntansi;

b. d. e. f.

g.

Program Studi S1 Manajemen;

Program Studi S1 Ekonomi Pembangunan; Program Studi S1 Ekonomi Islam;

Program Studi DIII Kesekretariatan;

Unit kerja lainnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unimal.

5


6


BAB II PENGERTIAN DAN KETENTUAN UMUM 2.1 Pengertian Dalam Buku Panduan Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unimal ini yang

dimaksud dengan: 1. 2. 3.

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah Rektor Universitas Malikussaleh;

Kuasa Bendahara Umum Negara adalah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN);

Pemegang Uang Muka Kerja yang selanjutnya disebut PUMK adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja universitas dalam

4.

rangka pelaksanaan RKAT pada satuan kerja;

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang

diberi kewenangan oleh Rektor untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja

5. 6.

Universitas;

Penanggungjawab Anggaran adalah Dekan atau Pimpinan Lembaga atau Pimpinan Satuan Kerja atau kuasanya yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada satuan kerja yang dipimpinnya;

Pejabat Perbendaharaan adalah pejabat yang diangkat oleh Menteri Pendidikan Nasional atau yang dikuasakan kepada Rektor selaku Kuasa

Pengguna Anggaran, setiap tahun anggaran untuk mengelola anggaran pada Universitas Malikussaleh, yang terdiri dari:

a) Kuasa Pengguna Anggaran;

7

Buku Panduan Keuangan FEB Unimal b) Atasan Langsung Bendahara adalah pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan terjadinya pengeluaran anggaran belanja;

c) Pejabat Penerbit SPM adalah pejabat yang diberi kewenangan untuk menguji, menerbitkan dan menandatangani SPM;

d) Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang diangkat oleh Rektor selaku

Kuasa Pengguna Anggaran, yang diberi kewenangan sebagai pemilik

pekerjaan yang bertanggung jawab melaksanakan rencana kerja yang telah ditetapkan dalam DIPA, menerbitkan keputusan yang berkaitan dengan

mengadakan ikatan/perjanjian/kontrak kepada pihak ketiga dan surat lainnya yang berhubungan dengan tugas pelaksanaan kegiatan.

Dalam

menjalankan tugasnya Pejabat Pembuat Komitmen bertanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran;

e) Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima,

menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertangung jawabkan uang dalam rangka pelaksanaan penerimaan negara pada Universitas Malikussaleh;

f) Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan pengeluaran negara pada Universitas Malikussaleh;

g) Pemegang Uang Muka Kegiatan (PUMK) adalah orang yang diberi tugas untuk membantu

Bendahara

perbendaharaan;

Pengeluaran

dalam

pelaksanaan

tugas

h) Pembantu Pemegang Uang Muka Kegiatan (PPUMK) adalah orang yang diberi tugas untuk membantu PUMK dalam pelaksanaan tugas perbendaharaan.

i) Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) adalah Pegawai yang bertugas mengelola administrasi belanja pegawai pada satuan kerja yang ditetapkan oleh KPA.

8

Buku Panduan Keuangan FEB Unimal 7. 8.

Pembayaran Langsung (LS) adalah pelaksanaan pembayaran yang dilakukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran kepada pihak yang berhak/rekanan melalui penerbitan SPM-LS atas nama pihak yang berhak/rekanan;

Pembukuan Bendahara adalah segala kegiatan pencatatan semua penerimaan

dan pengeluaran berupa uang atau barang milik negara yang dilakukan oleh

seseorang yang ditunjuk, dalam suatu pembukuan yang terdiri atas: Buku Kas Umum (BKU), Buku Bank, Buku Kas Harian, Buku Uang Muka Kerja, Buku Pajak, 9.

dan Buku Pembantu Lainnya;

Pembukuan Anggaran adalah kegiatan pencatatan SPM/SP2D yang diterima dari KPPN, dengan menggunakan sistem aplikasi Sistem Akuntansi Instansi (SAI);

10. SPP adalah Surat Permintaan Pembayaran yang diterbitkan oleh Kuasa

Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat yang ditunjuk, ditujukan kepada Pejabat Penerbit SPM untuk diterbitkan SPM;

11. Surat Perintah Membayar (SPM) adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Penerbit SPM untuk mencairkan alokasi dana yang sumber dananya dari DIPA, setelah melalui pengujian SPP;

12. SPM-LS adalah Surat Perintah Membayar langsung yang diterbitkan oleh Pejabat Penerbit SPM kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja (SPK) atau yang sejenisnya setelah melalui pengujian SPP-LS;

13. Uang Persediaan (UP) adalah sejumlah uang yang disediakan untuk melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari;

14. Ganti Uang Persediaan (GUP) adalah UP yang telah digunakan untuk membayar belanja untuk dimintakan penggantian kepada KPPN agar UP kembali ke jumlah semula melalui pengajuan SPP-GUP dan SPM-GUP.

15. Tambahan Uang Persediaan (TUP) adalah uang yang diberikan kepada satuan kerja (melalui bendahara pengeluaran) untuk kebutuhan yang sangat mendesak dalam satu bulan melebihi pagu UP yang ditetapkan.

16. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPM-UP) adalah Surat Perintah Membayar yang diterbitkan oleh Pejabat Penerbit SPM yang dananya

9

Buku Panduan Keuangan FEB Unimal dipergunakan sebagai uang persediaan untuk membiayai kegiatan operasional kantor sehari-hari, setelah melalui pengujian SPP-UP;

17. Surat Perintah Membayar Pengganti Uang Persediaan (SPM-GUP) adalah Surat Perintah Membayar yang diterbitkan oleh Pejabat Penerbit SPM dengan

membebani DIPA, yang dananya dipergunakan untuk menggantikan uang persediaan yang telah dipakai;

18. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TUP) adalah Surat Perintah Membayar yang diterbitkan oleh Pejabat Penerbit SPM karena kebutuhan dananya melebihi dari pagu uang persediaan yang ditetapkan;

19. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) adalah Surat Perintah Pencairan Dana yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) kepada

Bank Persepsi untuk membayarkan sejumlah uang kepada pihak yang berhak sesuai yang tertera dalam SP2D. 2.2 Ketentuan Umum 1. 2. 3.

Adapun ketentuan dalam pelaksanaan anggaran adalah sebagai berikut:

Pelaksanaan kegiatan harus dilakukan secara tertib dengan mempertimbangkan

efisiensi anggaran dan memenuhi ikatan/perjanjian yang ditentukan, baik dalam spesifikasi teknis maupun dalam jangka waktu penyelesaian;

Pembayaran pada dasarnya dilakukan secara langsung melalui penerbitan SPMLS;

Untuk keperluan tertentu yang tidak dapat dan/atau tidak memungkinkan

dilakukannya pembayaran secara langsung (menggunakan prosedur SPM-LS), sesuai ketentuan/batasan yang diatur secara khusus, pembayaran dapat

dilakukan dengan menggunakan UP/TUP, melalui penerbitan SPM-UP atau SPM4.

TUP;

Penggunaan UP/TUP harus dilakukan menurut ketentuan yang berlaku antara lain:

a) TUP dapat diberikan untuk pengeluaran-pengeluaran Belanja Barang pada klasifikasi belanja 521213, 521219, 525111, 525112, 525119

10

Buku Panduan Keuangan FEB Unimal b) Setiap pengeluaran tidak boleh melampaui kredit anggaran/pagu yang tersedia dalam DIPA untuk kegiatan dan sub kegiatan dan jenis belanja yang bersangkutan;

c) Setiap pengeluaran harus dikuatkan dengan surat-surat bukti atau dokumen belanja yang sah/ yang memenuhi syarat-syarat keabsahan.

d) Dalam

setiap pembayaran harus

dilaksanakan ketentuan mengenai

perpajakan, antara lain memotong PPh/memungut PPN, menyetorkan dan melaporkannya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

5.

Batas pemberian Tambahan Uang Persediaan dapat diberikan dalam batas-batas

6.

Jadwal permohonan dan pertanggungjawaban penggunaan dana diatur oleh

7. 8. 9.

sebesar keperluan rIIl sesuai dengan rincian rencana penggunaannya; Bendahara Pengeluaran dan para PUMK;

Untuk memperlancar proses UP/TUP seluruh unit kerja diwajibkan membuat rencana penarikan dana bulanan, yang dibuat secara rinci sesuai RKA untuk satu tahun;

Pengadaan barang/jasa agar berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pengadaan barang/jasa pemerintah;

Sisa Uang Persediaan yang terdapat pada akhir tahun anggaran harus disetor kembali ke Rekening Kas Umum Negara melalui Bendahara Pengeluaran

selambat-lambatnya tanggal 31 Desember atau sesuai ketentuan yang dikeluarkan oleh KPPN.

11


12


BAB III PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN 3.1

Karakteristik Rencana Kegiatan dan Anggaran Semua Rencana Kegiatan dan Anggaran yang dijalankan di lingkungan Fakultas

Ekonomi dan Bisnis Unimal adalah bersumber dari Rencana Strategis FEB Unimal 2011 sd 2015. Perencanaan merupakan salah satu bagian dari manajemen yang harus dibuat dengan seksama, jelas dan berdasarkan fakta dan data. Perencanaan suatu perguruan tinggi sebaiknya mengacu kepada tuntutan penggunaan jasa

baik di tingkat lokal, nasional, regional maupun internasional. Oleh sebab itu, perencanaan strategis (Renstra) FEB Unimal periode 2011-2015 disusun untuk mengantisipasi perubahan kebutuhan stakeholder.

Pembiayaan pendidikan, dalam periode 2011-2015, disusun dalam rangka

melaksanakan

fungsi-fungsi

sebagai

berikut:

(1)

memperjelas

pemihakan

terhadap masyarakat miskin dan/atau masyarakat kurang beruntung lainnya;

(2) memperkuat otonomi dan desentralisasi pendidikan; serta (3) sebagai insentif dan disinsentif bagi: (a) perluasan dan pemerataan pendidikan, (b) peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan penguatan tata kelola, akuntabilitas, (Rentra FE 2011-2015).

secara berkelanjutan,

dan (c)

dan citra publik pengelola pendidikan

Untuk melaksanakan semua kegiatan, diperlukan dana yang bersumber dari

Rupiah Murni (RM) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dana yang

teralokasi baik dari pemerintah pusat (Kemenristek) maupun dana masyarakat (PNBP) digunakan untuk pelaksanaan

kegiatan yang dikelompokkan dalam

Kategori Program Utama, yaitu: Perencanaan secara terpadu diupayakan seoptimal mungkin, dimana masing-masing sumber anggaran dapat saling mendukung

kegiatan dalam kategori program utama, meskipun terdapat batasan jumlah

anggaran pendanaan yang dapat dialokasikan, sebagai contoh, secara top down

13

Buku Panduan Keuangan FEB Unimal (perencanaan DIKTI) mengarahkan agar anggaran pembangunan diupayakan untuk

peningkatan relevansi, kualitas dan daya saing pendidikan sarjana dan diploma. Sementara itu anggaran rutin dan dana masyarakat diarahkan untuk penataan peningkatan kualitas program akademik berkelanjutan.

Mekanisme penggunaan anggaran dilaksanakan dengan mengacu kepada

Renop dan Renstra unit kerja dan Renstra FEB Unimal. Renop pada tahap awal disusun oleh setiap unit di lingkungan FEB Unimal seperti Jurusan/Prodi,

Ketatausahaan, laboratorium, dan unit kerja lainnya. Setiap unit mempresentasikan

Renop tahunannya di depan forum Raker ditingkat Fakultas. Setelah melalui revisi, kemudian disyahkan oleh Senat Fakultas untuk menjadi bagian dari Renstra fakultas

dan selanjutnya dikirim ke Bagian Perencanaan dan Biro Adm. Umum dan Keuangan Universitas Malikussaleh.

Secara umum karakteristik Rencana Kegiatan dan anggaran di FEB Unimal

dapat dikelompokkan menjadi dua bahagian, yaitu pertama, program kegiatan fakultas dan kegiatan pengembangan yang difasilitasi oleh universitas.

Kedua,

program rutin operasional dan program pengembangan berbasis prodi proposal.

Pengelompokkan rencana kegiatan dan anggaran rutin dan operasional

dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan operasional pendidikan, praktikum dan

perkantoran. Kegiatan dan anggaran rutin ini berbasis pagu PNBP, BOPTN dan Rupiah Murni (RM).

Rencana kegiatan dan anggaran untuk pengembangan Prodi dimaksudkan

untuk peningkatan kinerja, pencapaiaan prestasi dan pengembangan keunggulan akademik. Usulan kegiatan ini berbasis pada proposal (evaluasi diri dan rencana pengembangan program studi). 3.2

Sumber Dana dan Peruntukannya Penggunaan

anggaran

PNBP

di

tingkat

fakultas

dan

universitas

direncanakan dengan lebih baik, disusun dari unit pengguna (bottom up) dan berdasarkan pada rencana program berbasis kegiatan. Secara bertahap hingga

tahun 2020 akan dibangun sistem kontrol terhadap penggunaan anggaran baik

14

Buku Panduan Keuangan FEB Unimal ditingkat fakultas maupun universitas untuk menjamin agar pemanfaatan dana sesuai dengan perencanaan dan tepat sasaran. Tim monev internal akan

difungsikan untuk menjadi lembaga kontrol, demikian juga senat fakultas akan diberdayakan guna mengontrol penggunaan dana masyarakat di tingkat fakultas.

Manajemen penerimaan akan dikembangkan mencakup pengelolaan dana

masyarakat selain dari UKT mahasiswa.

Penerimaan dana masyarakat melalui

kerjasama dengan instansi luar dan swasta akan dikelola dengan prosedur yang jelas untuk mengoptimalkan sumber penerimaan dan pemanfaatannya. Kemajuan

suatu

institusi

tergantung

pada

kemampuan

manajemen

dalam mengelola keuangannya. Penggunaan dana ditingkat unit kerja di Fakultas Ekonomi Unimal saat ini bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Biaya Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN). Penggunaan dana yang bersumber dari PNBP biasanya digunakan untuk biaya rutin yang sifatnya

operasional seperti pembayaran honor kelebihan mengajar, honor lainnya termasuk tunjangan. Penggunaan PNBP juga dimaksudkan untuk biaya pengembangan dalam rangka kegiatan-kegiatan peningkatan indikator akreditasi seperti penelitian dan pengabdian, kuliah umum/seminar/workshop, kerjasama dan lain-lain.

Penggunaan BOPTN fakultas biasanya lebih diarahkan pada peningkatan

pencapaian target-target renstra Fakultas dan kegiatan-kegiatan dalam rangka realisasi rencana target indikator akreditasi prodi. Kegiatan tersebut dapat berupa

pelatihan dosen dan tenaga kepedindikan, pemeliharaan, bahan habis pakai, penyiapan bahan ajar, pengadaan bahan praktikum, pengadaan bahan pustaka, pemeliharaan peralatan kantor, pemeliharaan fasilitas kelas dan kegiatan operasional

lainnya. Biasanya fakultas akan mengkoordinasikan perencanaan dan implementasi penggunaan dana BOPTN prodi ini dengan pihak biro keuangan dan bagian perencanaan Universitas Malikussaleh. 3.3

Usulan Kegiatan

Pendanaan pendidikan nasional disusun dengan mengacu pada aturan

perundangan yang berlaku, kebijakan Menteri, program-program pembangunan

15

Buku Panduan Keuangan FEB Unimal pendidikan dan sasarannya, serta implementasi program dalam dimensi ruang dan

waktu.

Dalam

lima tahun ke depan, pelaksanaan program-program

pembangunan pendidikan masih akan menghadapi sumberdaya, baik sarana-prasarana,

berbagai

keterbatasan

ketenagaan, maupun anggaran pendidikan

baik dari sumber APBN maupun APBD. Oleh karena itu, strategi pembiayaan disusun untuk menyiasati keterbatasan sumberdaya tersebut agar pelaksanaan program

pembangunan pendidikan dapat memberikan andil yang signifikan terhadap pencapaian tujuan pendidikan nasional. Dalam upaya mengantisipasi

globalisasi,

semua perguruan tinggi harus

distandarisasi kualitasnya melalui kegiatan akreditasi. Agar program studi mampu

bersaing dengan prodi yang sama di universitas lain, dalam maupun luar negeri, maka salah satu langkah yang harus diupayakan adalah prodi harus terakreditasi dengan nilai A. Pihak universitas sangat mendukung,

termasuk pendanaan,

langkah-langkah yang diambil oleh fakultas, jurusan maupun

program

studi

dalam mempersiapkan diri agar terakreditasi A. Dengan menggunakan dana

pengembangan prodi, fakultas maupun unit di bawahnya selalu melaksanakan

kegiatan evaluasi pembelajaran yang datanya sangat diperlukan dalam proses akreditasi.

Usulan dana BOPTN dengan tujuan pengembangan program studi dalam

rangka peningkatan akreditasi harus di susun dalam proposal rencana

pengembangan prodi. Sistematiaka penyusunan proposal pengembangan prodi ini

disesuaikan dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh Biro Adm. Umum dan Keuangan Universitas Malikussaleh. Sistematika proposal usulan pengembangan prodi adalah sebagai berikut: 1.

Cover

4.

Ringkasan Eksekutif

2. 3. 5. 6. 7. 8.

Hal Pengesahan Daftar Isi

Bab 1: Laporan Evaluasi Diri Bab 2: Rancangan Program Rencana Anggaran Biaya Lampiran

16


BAB IV SUMBER DAN MEKANISME PENCAIRAN DANA 4.1

Dana Uang Persediaan (UP/Ganti Uang (GU)/Tambahan Uang Persediaan (TUP) dari Anggaran Rupiah Murni (RM) dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Adapun Prosedur Pelaksanaan Mekanisme Pencairan Dana Uang Persediaan

(UP/Ganti Uang (GU)/Tambahan Uang Persediaan (TUP) dari Anggaran Rupiah Murni (RM) dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah sebagai berikut: 1.

Setiap prodi/jurusan mengajukan surat permohonan kebutuhan dana kepada

2.

Dekan melalui Pembantu Dakan II mengajukan sejumlah dana Uang Persediaan

Dekan;

(UP/Ganti Uang (GU)/Tambahan Uang Persediaan (TUP) dari Anggaran Rupiah

Murni (RM) dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dilakukan berdasarkan kebutuhan 3. 4.

prodi/jurusan

Malikussaleh;

yang

ada

di

Fakultas

Ekonomi

Universitas

PUMK FEB Unimal selanjutnya akan mengajukan rekap kebutuhan dana tersebut ke Pembantu Rektor II Universitas Malikussaleh;

Pengusulan pencairan dana Uang Persediaan (UP/Ganti Uang (GU)/Tambahan Uang Persediaan (TUP) dari Anggaran Rupiah Murni (RM) dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dilakukan oleh Bagian Keuangan Universitas

5.

Malikkussaleh;

Mekanisme pertanggung jawaban laporan dari dana Uang Persediaan (UP)/Ganti Uang (GU)/Tambahan Uang Persediaan (TUP) dari Anggaran Rupiah Murni (RM) dan

Pendapatan

Negara

Bukan

Pertanggungjawaban Belanja (SPTB);

Pajak

17

(PNBP)

dalam

bentuk

Surat

Buku Panduan Keuangan FEB Unimal 6.

Surat

Perintah

Membayar

(SPM)

Uang

Persediaan

(UP)/Ganti

Uang

(GU)/Tambahan Uang Persediaan (TUP) dari Anggaran Rupiah Murni (RM) dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) diajukan oleh Bagian Keuangan

7. 8.

Universitas Malikusaleh ke Kantor Pelayanan Perbndaharaan Negara (KPPN);

Setelah terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), dana masuk ke rekening bendahara pengeluaran Universitas Malikussaleh;

Bendahara Universitas Malikussaleh akan melakukan penarikan dana dari rekening

bendahara

pengeluaran

Universitas

Malikussaleh

berdasarkan

Rekapitulasi permohonan SKUM/Unit Kerja dan sesuai Mata Anggaran Kegiatan 9.

(MAK);

Penarikan dana dari rekening bendahara pengeluaran Universitas Malikussaleh

melalui cek yang ditandatangani oleh Pembantu Rektor II dan Bendahara Pengeluaran;

10. Jumlah dana yang ditarik berdasarkan kebutuhan. Dana di KPPN merupakan kas

Universitas Malikussaleh yang ada di kas Negara. Dana yang ada di rekening

bendahara pengeluaran merupakan kas di bank (cash in bank) Universitas Malikussaleh sementara dana yang ada diberangkas merupakan kas di tangan (cash in hand) Universitas Malikussaleh;

11. Ketersediaan dana Ganti Uang (GU) terus dijaga berdasarkan kebutuhan

SKUM/Unit Kerja artinya bahwa cash in bank dan cash in hand terus ada dan tidak habis;

12. Agar dana selalu tersedia setiap minggu akhir bulan SKUM/Unit Kerja wajib

memasukkan Usulan Kebutuhan Dana Bulanan (UKDB) untuk kebutuhan dana bulan depan;

13. SKUM/Unit Kerja yang tidak memasukkan UKDB maka tidak ada pencairan GU untuk bulan depan;

14. Bagian keuangan akan mengiventarisir kebutuhan dana dan akan dimasukkan dalam agenda rapat rutin bagian keuangan setiap hari kerja di akhir bulannya;

15. Mekanisme pencairan dana Uang Persediaan (UP)/Ganti Uang (GU) mengacu

pada Standar Operasional Prosedur Mekanisme Pencairan dan Pengawasan

18

Buku Panduan Keuangan FEB Unimal Pencairan Dana dari Anggaran Rupiah Murni (RM) dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Surat permohonan dana mekanisme pencairan Uang Persediaan (UP/Ganti Uang (GU) ditujukan pada Rektor berdasarkan klasifikasi nominal Permohonan;

1) Nominal sampai dengan Rp. 10.000.000,- ditujukan kepada Pembantu Rektor II

2) Nominal di atas Rp. 10.000.000,- sampai dengan Rp. 20.000.000,ditujukan kepada Rektor.

b. Apabila Rektor tidak berada di tempat surat dapat diusulkan ke Pembantu Rektor II;

c. Surat permohonan dana ditanda tangani oleh Pimpinan Unit Kerja/SKUM. Di dalam surat wajib melampirkan Mata Anggaran;

d. Disposisi surat permohonan pencairan dana dari Rektor ke Pembantu Rektor II, kemudian Pembantu Rektor II akan mendisposisikan ke kasubbag anggaran/tim verifikasi untuk penelaahan selanjutnya;

16. Kasubbag Anggaran/tim verifikasi memberikan telaahan mengenai ketersediaan pagu dan nomor mata anggaran yang akan dibebankan. Berkas yang lengkap

akan dikembalikan ke Pembantu Rektor II, sedangkan yang belum lengkap akan dikembalikan untuk diperbaiki oleh pihak pemohon dana, dan akan dilaporkan kepad Pembantu Rektor II. Pemohon dana wajib memperbaiki bersama tim verifikasi maksimal 2 hari kerja, apabila tidak diselesaikan dalam 2 hari maka permohonan dana akan diajukan untuk tagihan bulan berikutnya;

17. Setelah diverifikasi surat tersebut akan dikembalikan ke Pembantu Rektor II dan mendisposisi ke Ka. BAUK untuk diteruskan ke Kabag Keuangan dan Kepegawaian

kemudian

Kabag

Keuangan

dan

Kepegawaian

akan

mendisposisikan ke Bendahara Pengeluaran untuk melengkapi berkas internal pencairan. MAK);

(Berkas SPTJM internal, Tanggung jawab unit dan permohonan

19

Buku Panduan Keuangan FEB Unimal 18. Pembantu Rektor II atau Ka. BAUK menjadwalkan rapat pencairan dana setiap hari kerja pada jam 09.00 s.d 10.00 Wib terhadap berkas yang sudah diverifikasi.

Adapun pihak-pihak yang diundang adalah Ka. BAUK, Kabag Keuangan dan Kepegawaian, PPK, Pejabat Penandatanganan SPM, Kasubbag Anggaran,

Kasubbag dana masyarakat, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pembantu Pengeluaran. Formulir pencairan dana (SPTB);

19. Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) dan Bendahara Penerimaan akan diundang rapat apabila pencairan dana (SPM) terkait dengan gaji dan PNBP;

20. Setiap pejabat di atas wajib hadir dan apabila tidak hadir pejabat di atas wajib menandatangani surat pernyataan persetujuan terhadap keputusan hasil rapat;

21. Agenda rapat adalah memutuskan telaahan mengenai ketersediaan pagu dan

nomor mata anggaran yang akan dibebankan untuk setiap permohonan dana.

Pada rapat juga dilakukkan pembuatan SPM pengajuan GU/TUP dan penandatanganan seluruh dokumen oleh pejabat dan pihak yang terkait;

22. SPM dibuat dan diselesaikan oleh operator SPM setelah rapat pencairan pada

hari yang bersamaan pada setiap hari kerja sebelum jam 14.00 Wib. Apabila

tidak terselesaikan maka operator SPM wajib menyelesaikan besok pagi sebelum jam 10.00 Wib;

23. SPM yang telah selesai akan diverifikasi oleh kasubbag anggaran/tim verifikasi dalam waktu satu hari kerja. Verifikasi terdiri dari kesesuaian MAK, kesesuaian uraian SPM, kesesuaian lampiran rekening dan kelengkapan dokumen;

24. Untuk transparansi pencairan keuangan Negara.

Setiap SPM dan dokumen

Negara wajib diketahui oleh semua anggota rapat dan setiap SPM sebelum

ditandatangani oleh pejabat penandatanganan SPM wajib diparaf oleh pembuat SPM dan Kasubbag Anggaran;

25. Pencairan dana Uang Persediaan (UP) dan Ganti Uang (GU) sebelum pencairan wajib dirapatkan, mekanisme alokasinya seperti tersebut pada poin-poin di atas;

20

Buku Panduan Keuangan FEB Unimal 26. Setiap SPM dan SP2D yang ditandatangani wajib dijadikan dokumen dan

disimpan dengan baik dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran, diverifikasi oleh bagian database/arsip SPM;

27. Hasil keputusan rapat dibuat notulen rapat dan disahkan oleh pejabat-pejabat yang berwenang. Dokumen rapat disimpan dengan baik di bawah tanggung jawab

Bendahara

database/arsip;

Pengeluaran,

Kasubbag

Anggaran

dan

staf

bagian

28. Waktu penyelesaian pencairan: Jajaran di bawah Pembantu Rektor II (Ka. BAUK, PPK, Kabag Keuangan dan Kepegawaian, pejabat penandatangan SPM, Kasubbag

Anggaran dan Bendahara Pengeluaran) memverifikasi kelengkapan dokumen dan melaksanakan rapat keputusan tersebut (pencairan) selama 5 (lima) hari kerja kecuali mekanisme TUP dan GU selama 2 (dua) hari kerja. Hitungan hari ini berdasarkan berkas yang lengkap untuk pencairan yang telah dirapatkan;

29. SPM yang sudah ditandatangani dibawa oleh pengantar SPM ke KPPN untuk pencairan dana dari kas Negara;

30. Dana yang sudah cair dari kas Negara dibuktikan dengan SP2D yang di keluarkan oleh KPPN;

31. Bendahara Pengeluaran melaporkan ke PPK sebagai atasan langsung dan PPK

melaporkan kepada Pembantu Rektor II tentang dana dari kas Negara telah cair dengan melampirkan SP2D;

32. Pembantu Rektor II dan jajaran keuangan mengambil otoritas pendistribusian penggunaan dana tersebut wajib sesuai dengan keputusan hasil rapat;

33. Dana dengan uang muka akan mengikuti makanisme pencairan poin-poin di atas; 34. Setiap dana yang akan cair akan di informasikan kepada pihak yang memasukkan surat Permohonan dana melalui HP kantor;

35. Kwitansi pencairan dana yang telah dibuat oleh Bendahara Pengeluaran diverifikasi kembali oleh Kasubbag Anggaran/tim verifikasi;

36. Kelengkapan berkas pencairan dana Uang Persediaan (UP)/Ganti Uang (GU)/ Tambahan Uang Persediaan (TUP) terdiri dari: Surat permohonan dengan MAK,

21

Buku Panduan Keuangan FEB Unimal Lembaran disposisi, Rincian Anggaran Biaya (RAB), Surat Pertanggung jawaban Belanja, Pajak, Formulir Internal, Laporan Pertanggung jawaban);

37. Bendahara

pengeluaran

dan

Bendahara

Pengeluaran

pembantu

membayarkan seluruh tagihan sesuai dengan hasil keputusan rapat;

wajib

38. Lampiran pertanggung jawaban (LPJ) disimpan oleh bendahara pengeluaran berkoordinasi dengan Kasubag Anggaran dan staf database/arsip SPM;

39. Setelah pencairan dana oleh Bendahara Pengeluaran, Lampiran Pertanggung

jawaban (LPJ) diperiksa kembali oleh Pembantu Rektor II, Ka. BAUK, Kabag Keuangan dan Kepegawaian, PPK, pejabat penandatangan SPM, Kasubag Anggaran, Bendahara pengeluaran dan Bendahara pengeluaran pembantu selambat-lambatnya satu bulan untuk rapat evaluasi bidang keuangan;

40. Dana wajib diefisiensi apabila tidak habis maka Unit Kerja/SKUM dapat mengusulkan untuk tahun anggaran berikutnya;

4.2

Dana dari Anggaran Rupiah Murni (RM) dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Adapun Prosedur Pelaksanaan mekanisme

Pencairan dan Pengawasan

Pencairan Dana dari Anggaran Rupiah Murni (RM) dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah sebagai berikut: 1. 2. 3. 4.

Setiap prodi/jurusan mengajukan anggaran pengelola/kepanitiaan ke Dekan;

Dekan melalui PD II mengajukan sejumlah dana mekanisme pencairan Non Langsung (Non LS)/Uang Persediaan (UP)/Ganti Uang (GU) ditujukan pada Rektor berdasarkan kebutuhan;

PUMK Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unimal selanjutnya akan mengajukan rekap kebutuhan dana tersebut kebagian keuangan Universitas Malikussaleh;

Surat Permohonan dana mekanisme pencairan Non Langsung (Non LS)/Uang

Persediaan (UP)/Ganti Uang (GU) ditujukan pada Rektor berdasarkan klasifikasi nominal permohonan:

22

Buku Panduan Keuangan FEB Unimal a)

Nominal sampai dengan Rp. 10.000.000,- ditujukan kepada Pembantu

b)

Nominal di atas Rp. 10.000.000,- sampai dengan Rp. 20.000.000,- ditujukan

Rektor II;

kepada Rektor; 

Khusus Permohonan dana yang membutuhkan kebijakan strategis tanpa klasifikasi nominal ditujukan kepada Rektor selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

c)

Apabila Rektor tidak berada ditempat surat dapat diusulkan ke Pembantu Rektor II;

5.

Surat permohonan dana melalui mekanisme pencairan Langsung (LS) wajib

6.

Surat permohonan dapat ditujukan berdasarkan komponen kebutuhan melalui

7. 8. 9.

ditujukan kapada Rektor tanpa klasifikasi nominal; lebih dari satu mekanisme di atas;

Surat permohonan dana ditandatangani oleh Pimpinan Unit Kerja/SKUM. Di dalam surat wajib melampirkan Mata Anggaran;

Disposisi surat permohonan pencairan dana dari Rektor ke Pembantu Rektor II,

kemudian Pembantu Rektor II akan mendisposisikan ke kasubbag anggaran/ tim verifikasi untuk penelaahan selanjutnya; Kasubbag

anggaran/tim

verifikasi

memberikan

telaahan

mengenai

ketersediaan pagu dan nomor mata anggaran yang akan dibebankan. Berkas

yang lengkap akan dikembalikan ke Pembantu Rektor II, sedangkan yang belum lengkap akan dikembalikan untuk diperbaiki oleh pihak pemohon dana, dan akan dilaporkan kepada Pembantu Rektor II.

Pemohon dana wajib

memperbaiki bersama tim verifikasi maksimal 2 hari kerja, apabila tidak

diselesaikan dalam 2 hari maka permohonan dana akan diajukan untuk tagihan 10.

bulan berikutnya;

Setelah diverifikasi surat tersebut akan dikembalikan ke Pembantu Rektor II dan mendisposisi ke Ka. BAUK untuk diteruskan ke Kabag Keuangan dan Kepegawaian

kemudian

Kabag

Keuangan

dan

Kepegawaian

akan

mendisposisikan ke bendahara pengeluaran untuk melengkapkan berkas

23

Buku Panduan Keuangan FEB Unimal internal pencairan. 11.

permohonan MAK);

(Berkas SPJM internal, Tanggung jawab unit dan

Pembantu Rektor II atau Ka. BAUK menjadwalkan rapat pencairan dana setiap hari kerja pada jam 09.00 s.d 10.00 Wib terhadap berkas yang sudah diverifikasi.

Adapun pihak-pihak yang diundang adalah Ka. BAUK, Kabag

Keuangan dan Kepegawaian, PPK, Pejabat Penandatanganan SPM, Kasubag Anggaran, Kasubag dana Masyarakat, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara 12. 13. 14.

Pembantu Pengeluaran;

Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) dan Bendahara Penerimaan akan diundang rapat apabila pencairan dana (SPM) terkait dengan gaji dan PNBP;

Setiap pejabat di atas wajib hadir apabila tidak hadir pejabat di atas wajib menandatangani surat pernyataan persetujuan terhadap keputusan hasil rapat;

Agenda rapat adalah memutuskan telaahan mengenai ketersediaan pagu dan


Pada rapat juga dilakukan pembuatan SPM dan penandatanganan seluruh 15.

dokumen oleh pejabat dan pihak terkait;

SPM dibuat dan diselesaikan oleh operator SPM setelah rapat pencairan pada

hari yang bersamaan pada setiap hari kerja sebelum jam 14.00 Wib. Apabila tidak terselesaikan maka operator SPM wajib menyelesaikan besok pagi

16. 17.

sebelum jam 10.00 Wib;

SPM yang telah selesai akan diverifikasi oleh kasubbag anggaran/tim verifikasi dalam waktu satu hari kerja. Verifikasi terdiri dari kesesuaian MAK, kesesuaian uraian SPM, kesesuaian lampiran rekening dan kelengkapan dokumen;

Untuk transparansi pencairan keuangan negara. Setiap SPM dan dokumen negara wajib diketahui oleh semua anggota rapat dan setiap SPM sebelum

ditandatangani oleh pejabat penandatanganan SPM wajib di paraf oleh pembuat SPM dan Kasubag Anggaran;

24


Pencairan dana Uang Persediaan (UP) dan Ganti Uang (GU) sebelum pencairan

wajib dirapatkan, mekanisme alokasinya seperti yang tersebut pada poin-poin di atas;

Setiap SPM dan SP2D ditandatangani wajib dijadikan dokumen dan disimpan

dengan baik dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran, diverifikasi

oleh bagian kontrol anggaran dan berkas tersebut disimpan di bagian 20.

database/arsip SPM;

Hasil keputusan rapat dibuat notulen rapat dan disahkan oleh pejabat-pejabat yang berwenang.

Dokumen rapat disimpan dengan baik dan di bawah

tanggung jawab Bendahara Pengeluaran, Kasubbag Anggaran dan staf bagian 21.

database/arsip;

Waktu penyelesaian pencairan: Jajaran di bawah Pembantu Rektor II (Ka. BAUK, PPK, Kabag Keuangan dan Kepegawaian, Pejabat Penandatanganan SPM,

Kasubag Anggaran dan Bendahara Pengeluaran) memverifikasi kelengkapan dokumen dan melaksanakan rapat keputusan tersebut (pencairan) selama 5 (lima) hari kerja kecuali mekanisme TUP dan GU selama 2 hari kerja. Hitungan

hari ini berdasarkan berkas yang lengkap untuk pencairan yang telah 22. 23. 24. 25. 26.

dirapatkan;

SPM yang sudah ditandatangani dibawa oleh pengantar SPM ke KPPN untuk pencairan dana dari kas Negara;

Dana yang sudah cair dari kas negara di buktikan dengan SP2D yang dikeluarkan oleh KPPN;

Bendahara Pengeluaran melaporkan ke PPK sebagai atasan langsung dan PPK

melaporkan kepada Pembantu Rektor II tentang dana dari kas negara telah cair dengan melampirkan SP2D;

Pembantu Rektor II dan jajaran keuangan mengambil otoritas pendistribusian penggunaan dana tersebut wajib sesuai dengan keputusan hasil rapat;

Dana dengan Uang muka akan mengikuti mekanisme pencairan poin-poin di atas;

25

Buku Panduan Keuangan FEB Unimal 27. 28. 29. 30.

Untuk pencaiaran dana SPPD harus dimasukkan berkas 7 (tujuh) hari kerja

sebelum keberangkatan. Pencairan Uang Muka SPPD maksimal 5 (lima) hari kerja;

Setiap dana yang akan cair di informasikan kepada pihak yang memasukkan surat Permohonan dana melalui HP kantor;

Kwitansi pencairan dana yang telah dibuat oleh Bendahara Pengeluaran diverifikasi kembali oleh Kasubag Anggaran/tim verifikasi;

Kelengkapan berkas pencairan dana Uang Persediaan (UP)/Ganti Uang (GU)/Tambahan Uang Persediaan (TUP) terdiri dari: a.

Surat permohonan dengan MAK;

c.

Surat Pertanggug jawaban Belanja;

b. d. e. 31.

Lembaran disposisi, Rincian Anggaran Biaya (RAB); Pajak, formulir internal;

Laporan pertanggung jawaban;

Kelengkapan berkas langsung (LS)

a. Kontraktual: Serah

Surat permohonan, lembar disposisi, kontrak, Berita Acara

Terima

(BAST),

Berita

Acara

Pembayaran

(BAP),

Surat

Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM), Surat Pertanggungjawaban Belanja

(SPTB), Surat Setoran Pajak (SSP), Rekening Koran, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Formulir Internal, Kwitansi, Laporan Pertanggungjawaban;

b. Non Kontraktual: Surat Permohonan, Lembaran Disposisi, Surat Perintah

Kerja (SPK) apabila di atas Rp. 20.000.000,- BAST, BAP, SPTJM, SPTB, Pajak,

Rekening Koran, NPWP, Formulir Internal, Kwitansi, Laporan Pertanggung jawaban;

c. BAST kontrak ditandatangani oleh tim Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan

(PPHP) apabila di atas Rp. 50.000.000,- Sementara BAST Non kontraktual di

bawah Rp. 50.000.000,- ditandatangani oleh penanggungjawab kegiatan dan wajib membuat formulir internal lainnya dan BAST dari tim pemerikas PPK apabila nilai nominal Rp. 20.000.000 - Rp. 50.000.000;

26

Buku Panduan Keuangan FEB Unimal d. Honorarium Para Pegawai: Surat permohonan, lembaran disposisi, Surat Keputusan

(SK)

Panitia

Pelaksana

Kegiatan

yang

ditandatangani

Rektor/Dekan, SK pencairan yang ditandatangani Rektor, Lampiran SK Rektor, Rekap/daftar penerimaan honorarium yang ditandatangani oleh PPK, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu PNBP

Unit/SKUM, SPTJM, Formulir internal, SPTB, Surat Setoran Pajak (SSP), SSBP yang dileges KPPN, MP. Berkas terdapat pada lampiran 9;

32.

Bendahara pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu wajib

33.

Lampiran pertanggungjawaban (LPJ) disimpan oleh bendahara pengeluaran

34.

membayarkan seluruh tagihan sesuai dengan hasil keputusan rapat;

berkoordinasi dengan Kasubag Anggaran dan staf database/arsip SPM;

Setelah pencairan dana oleh Bendahara Pengeluaran, Lampiran Pertanggung

jawaban (LPJ) diperiksa kembali oleh Pembantu Rektor II, Ka BAUK, Kabag Keuangan dan Kepegawaian, PPK, Pejabat Penandatanganan SPM, Kasubag Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu

35.

selambat-lambatnya satu bulan untuk rapat evaluasi bidang keuangan;

Dana wajib diefesiensi apabila tidak habis maka Unit Kerja/SKUM dapat mengusulkan untuk tahun anggaran berikutnya.

4.3 Dana Kegiatan Pengembangan Prodi

Dana kegiatan pengembangan prodi yang bisa di cairkan adalah seluruh dana

kegiatan yang telah tertera dalam RKA-KL (POK) Fakultas Tahun berjalan dengan menyertakan TOR dan Anggaran Biaya yang telah ditetapkan.

Prosedur pelaksanaan pencairan dana kegiatan pengembangan prodi adalah

sebagai berikut: 1.

Setiap Prodi/Jurusan mengajukan surat permohonan kebutuhan dana kepada

2.

Dekan melalui PD II mendisposisikan ke subbag umum dan keuangan,

Dekan Fakultas Ekonomi;

kemudian subbag umum dan keuangan mendisposisikan ke PUMK fakultas untuk mebuat rekap kebutuhan dana sesuai usulan prodi/jurusan ;

27


PUMK FEB Universitas Malikkussaleh selanjutnya akan mengajukan rekap

4.

Surat permohonan dana melalui mekanisme pencairan Langsung (LS) wajib

5. 6. 7. 8.

kebutuhan tersebut ke Pembantu Rektor II Universitas Malikussaleh; ditujukan kapada Rektor tanpa klasifikasi nominal;

Surat permohonan dapat ditujukan berdasarkan komponen kebutuhan melalui lebih dari satu mekanisme di atas;

Surat permohonan dana ditanda tangani oleh Dekan FEB Unimal di dalam surat wajib melampirkan Mata Anggaran;

Disposisi surat permohonan pencairan dana dari Rektor ke Pembantu Rektor II, kemudian Pembantu Rektor II akan mendisposisikan ke kasubah anggaran/tim verifikasi untuk penelaahan selanjutnya; Kasubag

Anggaran/tim

verifikaasi

memberikan

telaahan

mengenai

ketersediaan pagu dan nomor mata anggaran yang akan dibebankan. Berkas

yang lengkap akan dikembalikan ke Pembantu Rektor II, sedangkan yang belum lengkap akan dikembalikan untuk diperbaiki oleh pihak pemohon dana, dan akan dilaporkan kepada Pembantu Rektor II.

Pemohon dana wajib

memperbaiki bersama tim verifikasi maksimal 2 hari kerja, apabila tidak

diselesaikan dalam 2 hari maka permohonan dana akan diajukan untuk tagihan 9.

bulan berikutnya;

Setelah diverifikasi surat tersebut akan dikembalikan ke Pembantu Rektor II dan mendisposisi ke Ka. BAUK untuk diteruskan ke Kabag Keuangan dan Kepegawaian

kemudian

Kabag

Keuangan

dan

Kepegawaian

akan

mendisposisikan ke bendahara pengeluaran untuk melengkapkan berkas internal pencairan. 10.

permohonan MAK);

(Berkas SPJM internal, Tanggung jawab unit dan

Pembantu Rektor II atau Ka. BAUK menjadwalkan rapat pencairan dana setiap hari kerja pada jam 09.00 s.d 10.00 Wib terhadap berkas yang sudah diverifikasi.

Adapun pihak-pihak yang diundang adalah Ka. BAUK, Kabag

Keuangan dan Kepegawaian, PPK, Pejabat Penandatanganan SPM, Kasubag

28

Buku Panduan Keuangan FEB Unimal Anggaran, Kasubag dana Masyarakat, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara 11. 12. 13.

Pembantu Pengeluaran. Formulir pencairan dana (SPTB);

Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) dan Bendahara

Penerimaan akan diundang rapat apabila pencairran dana (SPM) terkait dengan gaji danPNBP;

Setiap pejabat di atas wajib hadir apabila tidak hadir pejabat di atas wajib menandatangani surat pernyataan persetujuan terhadap keputusan hasil rapat;

Agenda rapat adalah memutuskan telaahan mengenai ketersediaan pagu dan


Pada rapat juga dilakukan pembuatan SPM dan penandatanganan seluruh 14.

dokumen oleh pejabat dan pihak terkait;

SPM dibuat dan diselesaikan oleh operator SPM setelah rapat pencairan pada

hari yang bersamaan pada setiap hari kerja sebelum jam 14.00 Wib. Apabila tidak terselesaikan maka operator SPM wajib menyelesaikan besok pagi

15. 16.

sebelum jam 10.00 Wib;

SPM yang telah selesai akan diverifikasi oleh kasubag anggaran/tim verifikasi

dalam waktu satu hari kerja. Verifikasi terdiri dari kesesuaian MAK, kesesuaian uraian SPM, kesesuaian lampiran rekening dan kelengkapan dokumen;

Untuk transparansi pencairan keuangan Negara. Setiap SPM dan dokumen Negara wajib diketahui oleh semua anggota rapat dan setiap SPM sebelum

ditandatangani oleh pejabat penandatanganan SPM wajib di paraf oleh 17. 18.

pembuat SPM dan Kasubag Anggaran;

Pencairan dana Uang Persediaan (UP) dan Ganti Uang (GU) sebelum pencairan

wajib dirapatkan, mekanisme alokasinya seperti yang tersebut pada poin-poin di atas;

Setiap SPM dan SP2D ditanda tangani wajib dijadikan dokumen dan disimpan dengan baik dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran, diverifikasi

oleh bagian kontrol anggaran dan berkas tersebut disimpan di bagian database/arsip SPM;

29


Hasil keputusan rapat dibuat notulen rapat dan disahkan oleh pejabat-pejabat yang berwenang.

Dokumen rapat disimpan dengan baik dan di bawah

tanggung jawab Bendahara Pengeluaran, Kasubag Anggaran dan staf bagian 20.

database/arsip;

Waktu penyelesaian pencairan: Jajaran di bawah Pembantu Rektor II (Ka. BAUK, PPK, Kabag Keuangan dan Kepegawaian, Pejabat Penandatanganan SPM,

Kasubag Anggaran dan Bendahara Pengeluaran) memverifikasi kelengkapan dokumen dan melaksanakan rapat keputusan tersebut (pencairan) selam 5

(lima) hari kerja kecuali mekanisme TUP dan GU selama 2 hari kerja. Hitungan hari ini berdasarkan berkas yang lengkap untuk pencairan yang telah 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.

dirapatkan;

SPM yang sudah ditandatangani dibawa oleh pengantar SPM ke KPPN untuk pencairan dana dari kas Negara;

Dana yang sudah cair dari kas Negara di buktikan dengan SP2D yang dikeluarkan oleh KPPN;

Bendahara Pengeluaran melaporkan ke PPK sebagai atasan langsung dan PPK

melaporkan kepada Pembantu Rektor II tentang dana dari kas Negara telah cair dengan melampirkan SP2D;

Pembantu Rektor II dan jajaran keuangan mengambil otoritas pendistribusian penggunaan dana tersebut wajib sesuai dengan keputusan hasil rapat;

Dana dengan Uang muka akan mengikuti mekanisme pencairan poin-poin di atas;

Kwitansi pencairan dana yang telah dibuat oleh Bendahara Pengeluaran diverifikasi kembali oleh Kasubag Anggaran/tim verifikasi;

Bendahara pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu wajib membayarkan seluruh tagihan sesuai dengan hasil keputusan rapat;

Lampiran pertanggungjawaban (LPJ) disimpan oleh bendahara pengeluaran berkoordinasi dengan Kasubbag Anggaran dan staf database/arsip SPM;

Setelah pencairan dana oleh Bendahara Pengeluaran, Lampiran Pertanggung

jawaban (LPJ) diperiksa kembali oleh Pembantu Rektor II, Ka BAUK, Kabag

30

Buku Panduan Keuangan FEB Unimal Keuangan dan Kepegawaian, PPK, Pejabat Penandatanganan SPM, Kasubbag Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu 30. 4.4

selambat-lambatnya satu bulan untuk rapat evaluasi bidang keuangan;

Dana wajib diefesiensi apabila tidak habis maka Unit Kerja/SKUM dapat mengusulkan untuk tahun anggaran berikutnya.

Dana Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Prosedur pelaksanaan pencairan dana Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)

adalah sebagai berikut: 1. 2. 3. 4.

Prodi/jurusan mengajukan surat permohonan SPPD kepada Dekan;

Selanjutnya Dekan mendisposisikan kepada PD II, yang oleh PD II akan mengajukan permohonan SPPD ke Rektor;

Rektor mendisposisikan kepada Pembantu Rektor II atau Kabag Keuangan dan Kepegawaian untuk dibuatkan SPJ; SPJ perjalanan dinas terdiri dari: a) Kuitansi;

b) Rincian biaya perjalanan dinas (Perhitungan SPPD rampung yang ditanda tangani Bendahara, yang bersangkutan, Kasubbag Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen Rutin);

c) Surat Perintah Tugas (SPT);

d) Surat Perintah Tugas (SPT) untuk Pembantu Rektor, Dekan dan Ketua LPPM

ditandatangani oleh Rektor, sementara SPT struktural di bawahnya ditandatangani oleh Pembantu Rektor II;

e) Apabila Rektor tidak ada ditempat maka SPT dapat ditandatangani oleh

Pembantu Rektor II, bila Pembantu Rektor II tidak ada ditempat SPT dapat ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Rutin;

f) Surat Permohonan SPPD yang ditanda tangani Pimpinan Unit Kerja;

g) Surat Perjanjian Komitmen Penyampaian Hasil Perjalanan Dinas (KPHPD); h) Surat Undangan;

i) Surat Pernyataan.

31


Berkas SPPD diusulkan minimal 7 (tujuh) hari kerja sebelum keberangkatan

kecuali undangan yang mendadak yang dibuktikan dengan waktu surat undangan diterima (via e-mail) dan faks serta cap pos);

Surat pengajuan SPPD yang bersangkutan, diajukan oleh pimpinan unit kerja

untuk verifikasi dan telaah manfaat kegiatan serta sesuai anggaran PNBP SKUM

masing-masing, kemudian diajukan ke Pembantu Rektor II untuk verifikasi 7. 8.

(telaah anggaran);

Disposisi surat permohonan pencairan dana ke Pembantu Rektor II akan mendisposisikan ke selanjutnya;

kasubbag anggaran/tim verifikasi untuk penelaahan

Kasubbag Anggaran/tim verifikasi memberikan telaahan mengenai ketersediaan pagu dan nomor mata anggaran yang akan dibebankan. Berkas yang lengkap

akan dikembalikan ke Pembantu Rektor II, sedangkan yang belum lengkap akan dikembalikan untuk diperbaiki oleh pihak pemohon dana, dan akan dilaporkan 9.

kepada Pembantu Rektor II;

Pembantu Rektor II juga akan mendisposisikan ke bagian kepegawaian untuk dibuat SPT dengan menyebutkan Sumber Anggaran dan MAK;

10. Kasubbag anggaran menverifikasi MAK dan membuat surat pernyataan SPPD agar dibayar 50% untuk keberangkatan dan 50% akan dibayarkan setelah yang

bersangkutan pulang dengan melengkapi dokumen pertanggung jawaban serta menyampaikan hasil perjananan dinas;

11. Pencairan dana awal dapat diambil pada bendahara pengeluaran atau PUMK Universitas melalui mekanisme uang persediaan (UP). Sementara dana sisanya dapat diambil melalui Ganti Uang (GU)

12. Pemesanan Tiket dapat dipesan pada pihak ketiga (travel) rekanan Universitas

Malikussaleh, yang diurus oleh staf yang ditunjuk oleh pihak Universitas Malikussaleh.

13. Penyampaian

Hasil

Perjalanan

Dinas

(PHPD)

berupa

presentasi atau

penyampaian bahan dengan membuat rapat kerja atau membuat pertemuan dengan pihak-pihak atasan langsung atau staf terkait. Data pendukung yang

32

Buku Panduan Keuangan FEB Unimal diperlukan terdiri dari bahan rapat atau bahan presentasi, notulen rapat, absen dan foto kegiatan kegiatan PHPD serta foto kegiatan di tempat tujuan (boleh

tidak dilampirkan). Adapun tujuan dari KPHPD adalah memberikan persamaan

persepsi, sosialisasi atau memperluas wawasan dan pengetahuan pihak-pihak atasan atau staf di lingkungan yang bersangkutan.

14. Dokumen lengkap pertanggung jawaban diserahkan ke bagian Keuangan UP. Subbag Anggaran dan tim verifikasi selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah masa penugasan yang tercantum di SPT berakhir.

15. Pertanggung jawaban perjalanan dinas melampirkan bukti pengeluaran seperti tiket, transportasi darat, laut dan udara (tiket asli dan boarding pass) serta kuitansi penginapan yang valid.

16. SPPD bersumber dari Rupiah Murni (RM) dan PNBP diperuntukkan untuk biro dan unit kerja yang menjalankan tupoksi. SPPD yang tidak menjalankan tupoksi tidak diberikan.

17. Dana wajib diefisiensi apabila tidak habis maka Unit Kerja/SKUM dapat mengusulkan untuk tahun anggaran berikutnya.

33


34


BAB V PENUTUP Buku panduan adalah buku yang berisi informasi, petunjuk, dan lain-lain yang

menjadi petunjuk tuntunan bagi pembaca untuk mengetahui sesuatu secara lengkap sebagai penuntun selama beraktifitas dalam ruang lingkup tertentu, dengan

tersedianya buku panduan maka pembaca bukan sekadar mengetahui, mengerti, dan memahami, namun dilanjutkan pada tahap perbuatan.

Penyusunan buku panduan keuangan bertujuan memberikan pemahaman yang

sama dan sebagai pedoman bagi pengelola keuangan dan pelaksana anggaran pada seluruh program studi dan unit kerja di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Malikussaleh, agar pengelolaan keuangan dapat dilakukan secara transparan, akuntabel, tertib administrasi, efisien dan efektif.

35


REFERENSI Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 165/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2005 Pemerintah (SAP);

tentang Standar Akuntansi

Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersumber dari Kegiatan Tertentu;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Renstra Fakultas Ekonomi Tahun 2011-2015;

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak

36

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MALIKUSSALEH NOMOR : 1085/UN45.4/KP/2015 PEMBERLAKUAN (IMPLEMENTASI) BUKU PANDUAN KEUANGAN PADA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

Menimbang

Mengingat

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MALIKUSSALEH :

a.

bahwa dalam rangka peningkatan kualitas layanan keuangan melalui penyusunan Buku Panduan Keuangaan yang telah disusun oleh Tim Penyusun dipandang memadai sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas tersebut; b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a perlu ditetapkan dalam suatu keputusan.

: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Menetapkan, KESATU

:

KEDUA

:

KETIGA

:

Undang-undang R.I Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301); Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; Peraturan Pemerintah R.I Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 76, tentang Lembaran Negara Negara Nomor 5007); Peraturan Pemerintah R.I Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelengaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157); Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2006 tentang Statuta Universitas Malikussaleh; Keputusan Menteri Pendidikan Nasional R.I Nomor 017/O/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Malikussaleh; Surat Keputusan Rektor Nomor 589/UN45/KP/2015 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh. MEMUTUSKAN

Memberlakukan (Implementasi) Buku Panduan Keuangan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh;

Setiap unit agar mengikuti secara tepat mekanisme dan ketentuan yang diatur dalam Buku Panduan Keuangan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh;

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya . Ditetapkan di Lhokseumawe Pada Tanggal 26 Nopember 2015 Dekan,

Tembusan : 1. Pembantu Rektor di lingkungan Unimal; 2. Karo Administrasi Umum dan Keuangan Unimal; 3. Yang bersangkutan.

Wahyuddin, S.E., M.Si., Ak NIP. 197505202002121002

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Alur Pencairan Dana UP/GU/ TUP PRODI/JURUSAN SKUM DEKAN/PD II REKTOR SURAT PERNYATAAN YANG DITANDA TANGANI OLEH KPA BENDAHARA PENGELUARAN MEMINTA REKENING KORAN DARI PIHAK BANK VERIFIKASI KEBUTUHAN UNIT/SKUM PROSES SPM/GU/TUP/UP

SKUM MENGAJUKAN USULAN PENCAIRAN UNIT/SKUM MENANDATANGANI SPTJM INTERNAL DAN KUITANSI PEMBAYARAN DI ATAS MATERAI 6000

BENDAHARA MENCAIRKAN DANA/GU/TUP/UP SESUAI USULAN UNIT/SKUM BENDAHARA FAKULTAS

SELESAI

41

Lampiran 2. Alur Pencairan Dana dari RM dan PNBP

PRODI/JURUSAN SKUM DEKAN/PD II

REKTOR PEMBANTU REKTOR II

KASUBBAG ANGGARAN/ VERIFIKATOR

KARO ADM UMUM DAN KEUANGAN KABAG KEU. DAN KEPEGAWAIAN RAPAT PENCAIRAN DANA

BENDAHARA PROSES SPM (Opr. SPM)

42

PROSES SPTB

Lampiran 3. Alur Pencairan Dana SPPD

PRODI/JURUSAN SKUM DEKAN/PD II

KEPEGAWAIAN SPT

REKTOR PEMBANTU REKTOR II

KEUANGAN PROSES PENCAIRAN UANG MUKA 50% DI BAYAR DIMUKA PHDP

PELUNASAN SISA SPPD 50%

43

STAF DI JAJARANNYA

Lampiran 4. Surat Permohonan Dana KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Cot Teungku Nie-Reuleut Kecamatan Muara Batu-Aceh Utara Telepon: 0645-41373-40915 Faks. 0645-44450 Laman: http://www.unimal.ac.id

Nomor Lampiran Perihal :

: :

………………..20……

Yth. ………………………………… diTempat Dengan hormat,

………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………mohon pencairan honorarium sebesar Rp…………………..(Tulis dalam Huruf), dengan rincian sebagai berikut: No

Uraian

MAK

Sumber Dana

Jumlah Kotor

PPh 21

Jumlah Bersih

Demikian disampaikan…………………………………………………………………………………………… Dekan,

( NIP.

44

)

Lampiran 5. Form Surat Pertanggung Jawaban Belanja (SPTB) KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI


SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA Nomor:……../………/………/…….. Kode Satuan Kerja Nama Satuan Kerja Tanggal dan Nomor DIPA Klasifikasi Belanja

: : : :

Yang bertanda tangan di bawah ini atas nama Kuasa Pengguana Anggaran Universitas Malikussaleh menyatakan bahwa saya bertanggung jawab secara formal dan material dan kebenaran perhitungan pemungutan pajak atas segala pembayaran tagihan yang telah kami perintahkan dalam SPM ini dengan perincian sebagai berikkut: No

Akun

Penerima

Uraian

Jumlah

Pajak yang dipungut bendahara pengeluaran PPn DN PPh 22

Jumlah Bukti-bukti pengeluaran anggaran dan asli setoran pajak (SSP/BPN) tersebut di atas disimpan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk kelengkapan administrasi dan pemeriksaan aparat pengawasan fungsional. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Reuleut-Aceh Utara,……………….. Pejabat Pembuat Komitmen

( NIP.

45

)

Lampiran 6. Form Usulan Kebutuhan Dana Bulanan (UKDB) DAFTAR USULAN KEBUTUHAN DANA BULANAN

SUMBER DANA : BULAN NO

: MAK

PROGRAM/KE GIATAN

JUMLAH BIAYA

KETERANGAN

TELAH TERVERIFIKASI

JUMLAH

Lhokseumawe,………………..20… Dekan, ( NIP.

46

)

Lampiran 7. Form Kontrol Verifikasi Berkas Permohonan Pencairan

47

Lampiran 8. SPTJM Pelaksana Kegiatan KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI


SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK PELAKSANA KEGIATAN Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama Pekerjaan: Alamat

: :

Selaku penerima Pembayaran Belanja Barang Untuk………………………………....Universitas Malikussaleh Tahun Anggaran…………..menyatakan bahwa saya akan bertanggung jawab penuh atas kebenaran penggunaan dana kegiatan tersebut sebesar Rp……………..(Huruf Bilangan). Bukti-bukti keabsahan dokumen-dokumen penggunaan dana Pembayaran Belanja Barang untuk……………………………..dalam laporan pertanggung jawaban kami telah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Dan apabila dikemudian hari ternyata penggunaan Pembayaran Belanja Barang untuk………………………tersebut tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, maka segala sesuatu yang ditimbulkan secara administrasi maupun secara hukum akan menjadi tanggung jawab kami. Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya.

Reuleut-Aceh Utara,…………….20….. CV/PT Direktur

48

Lampiran 9. SPTJM Penanggung Jawab Kegiatan KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI


SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN Yang bertanda tangan di bawah ini…………………………….yang telah merekomendasikan pemberian dana Pembayaran Belanja Barang untuk…………………………..dari Universitas Malikussaleh Tahun Anggaran………..sesuai dengan permohonan tersebut yang mendapatkan persetujuan dari Pejabat Pembuat Komitmen Universitas Malikussaleh sebesar Rp………………..(Huruf Bilangan) dan Surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlak dari penerima Dana Pembayaran Belanja Barang untuk………………………………..tersebut. Bahwa kelengkapan dokumen dan keabsahan bukti-bukti secara administrasi menjadi tanggung jawab……………….Universitas Malikussaleh. Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya.

Reuleut-Aceh Utara,…………………………20…. Ka. Unit Kerja/Penanggung jawab Kegiatan Universitas Malikussaleh ( NIP.

49

)

Lampiran 10. Surat Keputusan Rapat KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI


SURAT KEPUTUSAN RAPAT Nomor:……./……/……/…..

No

MAK

TENTANG HASIL RAPAT PENCAIRAN DANA

Keterangan

Reuleut-Aceh Utara,……………….20... Pemimpin Rapat

Notulis ( NIP.

Uraian Rapat

)

Peserta Rapat: 1. Pembantu Rektor II 2. Karo. Adm. Umum & Keuangan 3. Kabag. Keu & Kepeg 4. Kasubbag Anggaran

( NIP. (………….) (………….) (………….) (………….)

50

) 6. 7. 8. 9.

Bendahara Pengeluaran (………….) Bendahara Penerimaan (………….) Bendahara PNBP/PUMK (………….) Kasubbag Dana Masyarakat(………….)

Lampiran 11. Form Penyimpanan Dokumen KARTU INDEKS PENGARSIPAN DOKUMEN Arsip Bag. Keuangan

No.

Kode

No. Surat

Tanggal

:

Asli

:

Lbr

Tembusan

:

Lbr

Fotokopi

:

Lbr

Pengindeks

:

Lbr

51

Tahun

Lampiran 12. Surat Laporan Bendahara Pengeluaran KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI


BERITA ACARA LAPORAN BENDAHARA PENGELUARAN Nomor:………/………/………../…………..

Pada hari ini tanggal…….Bulan……………Tahun…………sudah keluar SP2D sejumlah…………(Berkas) dengan nilai total Rp……………….(Huruf Bilangan) Terdiri sebagai berikut: No

Nomor/Tanggal SP2D

Uraian

No. MAK

Jumlah Kotor

Jumlah Bersih

Total Yang Melaporkan

Reuleut-Aceh Utara,…………………20…. Bendahara Pembantu PNBP

Bendahara Pengeluaran/RM ( NIP.

)

( NIP.

)

Mengetahui, Kasubbag. Anggaran ( NIP.

52

)

Lampiran 13. Berita Acara Serah Terima KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI


BERITA ACARA SERAH TERIMA Nomor:……/…../…../…..

Pada hari ini……..tanggal…….bulan…….…tahun……..kami yang bertanda tangan di bawah ini: 1. 2.

Nama Jabatan Alamat Nama Jabatan Alamat

: : : : : :

PIHAK PERTAMA dalam kedudukan tersebut di atas telah menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah menerima yaitu:………………………………………. Berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) No: Tanggal:……………….., Perusahaan

PIHAK KEDUA telah menerima barang-barang tersebut di atas dalam keadaan baik dan lengkap. Sesuai dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor: Demikian Berita Acara Serah Terima Barang ini diperbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya, REULEUT, TANGGAL BULAN DAN TAHUN TERSEBUT DI ATAS

Yang menerima PIHAK KEDUA

Yang menyerahkan PIHAK PERTAMA Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Universitas Malikussaleh

Mengetahui, Ka. Biro Adm. Umum dan Keuangan Universitas Malikussaleh ( NIP.

)

53

Lampiran 14. Berita Acara Serah Terima Barang (BAST) KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI


BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG (BAST) Nomor:……/…../…../…..

1.

2.

Pada hari ini……..tanggal…….bulan…….…tahun……..kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan……………………….pada Universitas Malikussaleh hal ini bertindak sebagai Penerima Hasil Pekerjaan yang beralamat di Cot Teungku Nie-Reuleut Kecamatan Muara Batu-Aceh Utara, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA. Nama Jabatan di Perusahaan, yang beralamat di Jalan………………….yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) No:………………, tanggal:………………..Pihak Pertama telah melakukan pemeriksaan barang atau pekerjaan berdasarkan pada daftar kuantitas dan harga dalam buku kontrak dan berdasarkan hasil pemeriksaan dinyatakan telah selesai dan kuantitasnya cukup. Daftar Terlampir. Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan serah terima pekerjaan sesuai hasil pemeriksaan yang dilakukkan dan sesuai dengan daftar kuantitas dan harga.

PIHAK KEDUA telah menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA telah menerima dengan baik pelaksanaan/pengadaan tersebut di atas.

Demikian Berita Acara ini kami perbuat dalam rangkap 7 (tujuh) dan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dalam Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan ini akan dilakukkan perbaikan sebagaimana mestinya.

Yang Menerima Pekerjaan (PPHP) PIHAK KEDUA

Panitia

Penerima

Universitas Malikussaleh PIHAK PERTAMA Yang Menerima Mengetahui, Ka. Biro Adm. Umum dan Keuangan Universitas Malikussaleh ( NIP.

)

54

Hasil

Lampiran 15. Form Komitmen Penyampaian Hasil Perjalanan Dinas (KPHPD)

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI


KOMITMEN PENYAMPAIAN HASIL PERJALANAN DINAS (KPHPD) No:………/…………/………./………

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama

Jabatan

Unit Kerja No. SPT

:

Keperluan Perjalanan Dinas :

: : :

Berjanji Untuk Menyampaikan Hasil Perjalanan Dinas Berupa: 1. Bahan Rapat Kerja atau Presentasi 2. Notulen Rapat 3. Absen 4. Foto Kegiatan Penyampaian Hasil Perjalanan Dinas (PHPD) 5. Foto kegiatan ditempat tujuan (jika diperlukan) Yang dilaksanakan Tanggal……….………Bulan…………..…….Tahun………Tempat…….……….

Pada

Setelah kelengkapan terpenuhi maka saya berhak mendapatkan 50% sisa dari dana perjalanan dinas tersebut. Hormat Saya, ( NIP.

55

)

Lampiran 16. Form Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI


SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK Nomor:………/…………./…………/……… Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama

:

Jabatan

:

NIP

Satuan Kerja

: :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: 1. 2.

Perhitungan pembayaran …………………………………….. Universitas Malikussaleh

Tahun 20…..sebesar Rp………………….(huruf bilangan), telah di hitung dengan benar dan sesuai dengan benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kelebihan atas

Perhitungan Pembayaran …………………………. Universitas Malikussaleh Tahun 20……, tersebut sebagian atau seluruhnya, kami bertanggung jawab

sepenuhnya dan bersedia menyetorkan atas kesalahan dan/atau kelebihan pembayaran tersebut ke Kas Negara.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya. Reuleut-Aceh Utara,……………………….20….. PPK Universitas Malikussaleh ( NIP.

56

)

Lampiran 17. Rincian Anggaran Belanja (RAB)

57

Lampiran 18. Cover LPJ Kegiatan

58

Lampiran 19. Berita Acara Pelaksanaan Kegiatan KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI


BERITA ACARA PELAKSANAAN KEGIATAN Nomor : /UN45.4/PS/20… Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh dengan ini menerangkan bahwa telah dilaksanakan……………………………………………………………………..Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh pada : Hari

:

Pukul

:

Tanggal

:

Tempat

:

Demikian Berita Acara pelaksanaan kegiataan ini kami perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya. Dekan, Fakultas Ekonomi-Unimal, ( NIP.

Lhokseumawe,……………..20.. Ketua Pelaksana, )

( NIP.

59

)

Lampiran 20. Form Term Of Reference (TOR)

60

Lampiran 21. Laporan Penggunaan Anggaran Kegiatan

61

Lampiran 22. Kuitansi/Bukti Pebayaran

62

Lampiran 23. Form Setoran Pajak

63

SAMBUTAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

Recommend Documents