RUANG UTAMA
KESIAPAN APARAT PEMERINTAH DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH PADA BIDANG PELAYANAN MASYARAKAT (Studi tentang Implementasi UU No. 32/ 2004 di Kota Bekasi) Aos Kuswandi Abstract The aim of this study is to describe the readiness of government apparatus at Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi in implementation UU No. 32 Tahun 2004 especially in public services. The methodology use descriptive analytic method and population sample is all government apparatus at Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi. In case, the variety of employee status makes the difference in public services implementations. Also, the knowledge’s and capabilities government apparatus in implementations UU No. 32 Tahun 2004 are still lower. Kata Kunci: Kesiapan Aparat, Pelayanan, Otonomi Daerah Pendahuluan Ditetapkannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah merupakan respon positif dalam hal peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berbasis masyarakat. Munculnya UU baru ini merupakan penyempurnaan dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang sebelumnya menggantikan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang PokokPokok Pemerintahan Di Daerah dan UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Digulirkannya UU baru tentang pemerintahan daerah ini memberikan dampak yang sangat luas terhadap pelaksanaan pemerintahan di daerah. Implikasi yang paling nyata adalah timbulnya kewenangan dan kewajiban bagi daerah untuk melak-
sanakan berbagai kegiatan pemerintahan secara lebih mandiri dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Hal tersebut mengandung pengertian bahwa daerah mempunyai kewenangan sepenuhnya untuk mengurusi seluruh urusan daerah di luar urusan seperti politik luar negeri , moneter, fiskal, peradilan, agama dan hankam. Sebagai konsekuensi dari adanya tuntutan pengaturan urusan otonom, maka daerah memerlukan aparatur sendiri terpisah dari aparatur pemerintah Pusat. Berkaitan dengan aparatur sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah, hal tersebut erat hubungannya dengan kemampuan aparat dalam menyelenggarakan urusan yang menjadi tanggung jawabnya. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Josef Riwu Kaho (1985) menunjukkan bahwa ada kecenderungan pada Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kota) di Indonesia
belum 100% menunjukkan kemampuan dalam menyelenggarakan urusan rumah tangga. Salah satu penyebab ketidakmampuan ini adalah disebabkan karena faktor “kurangnya kemampuan aparatur Pemerintah Daerah” (28,68%) responden yang mengatakan hal tersebut. Kurangnya kemampuan aparatur Pemerintah Daerah salah satu penyebabnya karena latarbelakang pendidikan yang rendah. Kondisi seperti di atas adalah suatu permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian, karena aparatur pemerintah di Daerah adalah aparat yang langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai pelayan masyarakat, maka “Birokrat Daerah” haruslah menunjukkan sikap profesionalismenya dalam penyelenggaraan berbagai urusan rumah tangga Daerah. Berdasarkan pengalaman yang ada menunjukkan bahwa sering dijumpai adanya kelambanan dari aparat birokrasi dalam menangani pekerjaan yang menyangkut pelayanan kepada masyarakat. Di dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 diuraikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan di Daerah berujung pada penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Desa dan Kelurahan. Dengan demikian pemerintahan Desa dan atau Kelurahan memegang peranan penting dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang berhubungan dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Di sisi lain pemerintah desa dan kelurahan berhubungan langsung dengan berbagai sumberdaya yang ada di masyarakat, yang kesemuanya harus diberdayakan agar beroleh hasil yang optimal. Agar pekerjaan pemerintahan bisa dicapai sesuai tugas dan
fungsinya maka sudah saatnya pemerintah desa dan kelurahan merubah visi dan misinya dengan menggunakan pendekatan kepuasan masyarakat sebagai pelanggan yang harus dilayani dengan baik. Menyadari kondisi akhir-akhir ini sebagaimana yang terlihat pada banyaknya keluhan masyarakat akan kurangnya efisiensi aparatur pemerintah, maka dirasa perlu untuk meningkatkan kualitas pelayanan dari aparat pemerintah. Sebagai konsekuensi dari semakin meningkatnya kualitas pelayanan dari aparat pemerintah daerah maka diharapkan akan terwujud ‘organisasi pemerintah yang bekerja lebih baik dan berbiaya lebih rendah’ dengan aparatur pemerintah yang visioner, bersih dan berwibawa, serta efektif dan efisien. Dikeluarkannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah merupakan respon positif atas berbagai keluhan dan tanggapan dari adanya kelemahan atas diterapkannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan di Daerah. Disadari bahwa dalam UU yang lama, penyelenggaraan pemerintahan di daerah masih berdasarkan pada tiga azas, yaitu azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, sedangan di dalam UU No. 22 Tahun 1999 hanya berdasarkan pada azas desentralisasi namun masih belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan daerah. Konsekuensi dari dikeluarkannya UU No. 32 Tahun 2004, maka terjadi perubahan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Hal yang paling penting adalah dilaksanakannya ‘Otonomi Yang Seluas-luasnya’ bagi Daerah Kabupaten dan Kota. Dengan adanya 15 Jurnal Madani Edisi I/Mei 2005
perubahan paradigma tersebut maka daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur urusannya tanpa harus tergantung kepada Pemerintah Pusat atau Propinsi. Banyaknya kewenangan yang dimiliki oleh Daerah Kabupaten dan Kota tersebut menuntut aparatur pemerintah daerah agar senantiasa siap dalam menjalankannya. Untuk bisa terlaksananya tugas dan kewenangan pemerintah daerah maka diperlukan pemahaman yang mendalam dari segenap aparat Pemerintah Daerah terhadap UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Konsep pelayanan publik oleh pemerintah bersifat melayani, mengayomi, dan menumbuhkan prakarsa serta peran aktif masyarakat dalam pembangunan. Pelayanan pemerintah ini diberikan pada setiap tingkatan pemerintahan baik pada pemerintah pusat, daerah maupun desa/kelurahan. Konsep pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah dijelaskan oleh Munir (2002) bahwa: Pelayanan kepada masyarakat secara umum diartikan sebagai pelayanan publik atau pelayanan umum. Yaitu sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor material melalui sistem, prosedur, dan metode tertentu dalam rangka usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya. Pengertian dari Munir tersebut menjelaskan bahwa dalam hal pelayanan yang diberikan oleh pemerintah terkait dengan kegiatan pelayanan yang dilakukan berdasarkan sistem, prosedur dan metode atau caracara tertentu. Dengan demikian pe-
layanan merupakan proses yang dijalankan secara sistematis dan prosedural yang merupakan satu kesatuan yang saling terkait dan saling berhubungan. Dalam hal pelaksanaan pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah, lebih jauh Munir (2002) menjelaskan bahwa terdapat beberapa faktor pendukung yang mesti diperhatikan dalam sebuah pelayanan yaitu: Kesadaran para pejabat serta petugas yang berkecimpung dalam pelayanan, aturan yang menjadi landasan kerja pelayanan, organisasi yang merupakan alat serta sistem yang memungkinkan berjalannya mekanisme pelayanan, pendapatan yang dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum, keterampilan petugas pemberi pelayanan dan sarana dalam pelaksanaan tugas pelayanan. Keenam faktor tersebut disadari merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemerintah dalam menciptakan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Pada aspek kesadaran, maka hal tersebut merupakan kondisi terpenting bagi aparat pemberi pelayanan agar merasakan bahwa dirinya adalah sebagai pelayan masyarakat. Dalam kondisi ini maka sikap empati akan adanya kebutuhan masyarakat harus diutamakan. Adanya kesadaran pejabat pemberi pelayanan ini terkait dengan keihklasan, kesungguhan dan disiplin dalam pelayanan. Aturan merupakan faktor pendukung untuk terlaksananya pelayanan publik yang baik. Terutama adalah konsistensi dalam menjalankan aturan main pelayanan publik. Hal ini terkait dengan standarisasi pelayanan minimal yang harus dilakukan oleh aparat pemerintah dalam melayani 16
Jurnal Madani Edisi I/Mei 2005
masyarakat. Pelaksanaan peraturan ini berhubungan dengan kewenangan yang dimiliki oleh aparat pemerintah. Setiap aparat pelayanan masyarakat akan leluasa melaksanakan tugasnya apabila diberikan wewenang sepenuhnya. Ini terkait dengan tanggungjawab pekerjaan yang dilaksanakannya. Faktor organisasi adalah lembaga pelayan publik yang melaksanakan pekerjaan pelayanan masyarakat. Organisasi yang dimaksud dalam konteks ini adalah terkait dengan lembaga dan sistem pengaturan serta mekanisme kerja yang harus mampu menghasilkan pelayanan yang memadai. Dalam pengertian organisasi sebagai mekanisme, maka perlu adanya sarana pendukung yang berfungsi memperlancar mekanisme tersebut. Sarana pendukung atas mekanisme tersebut adalah sistem, prosedur dan metode yang dijalankan dalam pelayanan. Faktor lainnya adalah pendapatan atau imbalan yang diterima oleh parat pelaksana pelayanan atas pekerjaan yang dilakukan dalam melayani. Dalam hal ini imbalan yang diterima harus seimbang dengan pekerjaan yang telah dilakukannya. Untuk aparat pemerintah maka imbalan yang dimaksud adalah gaji yang diterima setiap bulannya harus memenuhi standar minimal kelayakan bagi penghidupan dia dan keluarganya. Tentunya hal ini telah diatur dalam UU Kepegawaian Republik Indonesia. Faktor lainnya adalah kemampuan keterampilan dari aparat pelaksana pelayanan. Dalam hal ini kemampuan yang dimaksud adalah adanya kesanggupan aparat pelaksana dalam menjalankan pekerjaan
melayani. Kemampuan disini meliputi beberapa hal, antara lain kemampuan konsepsional, kemampuan human relation dan kemampuan teknis. Tiga kemampuan ini saling mendukung dalam kebutuhan pelayanan publik yang dilakukan. Sarana pelayanan merupakan faktor pendukung terakhir yang harus dipenuhi. Sarana pelayanan yang dimaksud di sini adalah segala jenis peralatan, perlengkapan kerja dan fasilitas lain yang berfungsi sebagai alat utama atau pelengkap dalam pelaksanaan pekerjaan dan juga berfungsi sosial dalam rangka kepentingan orang-orang yang sedang berhubungan dengan organisasi kerja. Berbagai pelayanan publik yang dijalankan haruslah memenuhi sendisendi pokok sebagai patokan untuk standarisasi pelayanan seperti: adanya kesederhanaan dalam prosedur pelayanan, kejelasan aturan dalam sistem pelayanan, kepastian dalam hal produk dan kualitas pelayanan, keamanan dalam menjalankan produk pelayanan, adanya keterbukaan dalam pembiayaan dan prosedur yang dilaksanakan, memperhatikan efisiensi, ekonomis, keadilan dan tepat waktu sesuai dengan standar yang ditetapkan. Sendi dalam pelayanan terkait dengan pola pelaksanaan pelayanan yang dijalankan oleh instansi atau lembaga penyelenggara pelayanan. Budiono (1999) menjelaskan mengenai pola-pola pelayanan yang dijalankan yaitu: pelayanan fungsional, pelayanan satu atap, pelayanan satu pintu, pelayanan terpusat, dan pelayanan satu tempat.
17 Jurnal Madani Edisi I/Mei 2005
Metode Penelitian dan Cara Kerja
terbuka. Sedangkan untuk menjaring data dari aparat Pemerintah Daerah Kota Bekasi akan digunakan Pedoman wawancara. Hal ini perlu untuk mengetahui sejauhmana upayaupaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Bekasi.
1. Metode Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan apa adanya mengenai kesiapan aparat pemerintah daerah terutama di tingkat desa dan kelurahan dalam pelaksanaan Otonomi Daerah berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004. Berdasarkan hal tersebut maka metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis karena persepsi dan pendapat dari responden ditulis apa adanya sesuai dengan apa yang diperoleh oleh peneliti. Data yang diperoleh kemudian akan dianalisis melalui tabulasi frekuensi untuk melihat kecenderungan prosentase dari jawaban responden.
Hasil dan Pembahasan Deskripsi responden dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi beberapa kelompok seperti: pembagian berdasarkan jenis kelamin, tingkat pendidikan, kelompok umur, status pekerjaan dan lamanya bekerja. Hal ini dilakukan untuk mengetahui latar belakang responden sehingga dapat dianalisis seberapa besar pengaruh latar belakang responden terhadap variabel-variabel pokok dalam penelitian ini. Mayoritas responden dalam penelitian ini adalah laki-laki. Hal ini ditunjukkan data bahwa 70% responden adalah laki-laki dan sisanya sebanyak 30% perempuan. Gambaran ini mengindikasikan bahwa perimbangan jumlah antara staf lakilaki dan perempuan relatif tidak seimbang. Jumlah staf laki-laki jauh lebih banyak dibandingkan dengan perempuan. Sehingga dapat disimpulkan terdapat ketimpangan jender pada kelompok staf pelayan masyarakat di kelurahan pada wilayah Kecamatan Pondok Gede. Tabel 1 berikut menunjukkan kondisi tersebut.
2. Populasi dan Sampel Penelitian Populasi dari penelitian ini adalah seluruh aparat pemerintah desa dan kelurahan di Kecamatan Pondok Gede. Penetapan populasi didasarkan pada Populasi Target seperti dikemukakan oleh Wasito (1995) yaitu populasi yang telah ditentukan sesuai dengan masalah penelitian. Dalam hal ini maka aparat pemerintahan desa dan kelurahan yang dijadikan populasi adalah seluruh aparat dari mulai Kepala Desa sampai Kepala Urusan. Dari populasi tersebut seluruhnya dijadikan responden, sehingga N = n, atau dengan menggunakan teknik sensus. 3. Alat Pengumpul Data Dalam penelitian ini data yang diperlukan adalah data primer. Dengan demikian alat untuk mengumpulkan data tersebut akan dipergunakan melalui kuesioner dengan menggunakan pertanyaan semi 18 Jurnal Madani Edisi I/Mei 2005
Tabel 1. Responden Berdasarkan Jenis Kelamin N = 30 No Keterangan f Prosentase (%) a. Laki-Laki 21 70,00 b. Perempuan 9 30,00 JUMLAH 30 100,00 Sumber: Data Primer Hasil Penelitian Setelah Diolah, 2006.
Kondisi di atas mengindikasikan bahwa berdasarkan tingkat pendidikannya, staf pelaksana pelayanan di kelurahan pada Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi relatif masih kurang. Ini mengindikasikan bahwa kualitas sumberdaya manusia masih rendah, padahal tuntutan pelayanan masyarakat demikian kuatnya. Bukannya saja cepat dalam pelayanan, melainkan juga kualitas dari pelayanan itu sendiri. Salah satu komponen yang dapat mendukung terhadap pencapaian kualitas pelayanan adalah tingkat pendidikan dari aparat pemberi pelayanan itu sendiri. Berikut akan diuraikan hasil analisis terhadap kesiapan aparatur pemerintah dalam implementasi UU No. 32 Tahun 2004 berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat.
Gambaran responden berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tampilan Tabel 2. berikut ini: Tabel 2. Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan N = 30 No Keterangan f Prosentase (%) a SLTP Tamat 1 3,33 b SLTA Tidak Tamat 1 3,33 c SLTA Tamat 17 56,70 d Diploma Tidak Tamat 1 3,33 e Diploma Tamat 4 13,30 f Sarjana Tidak 1 3,33 Tamat g Sarjana 5 16,70 JUMLAH 30 100,00 Sumber: Data Primer Hasil Penelitian Setelah Diolah, 2006
1. Pemahaman Aparat Pemerintah Kelurahan Tentang Pelaksanaan UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Dalam Bidang Pelayanan Masyarakat Implementasi pelayanan masyarakat sangat terkait dengan adanya perubahan undang -undan g tentang pemerintahan daerah. Otonomi Daerah yang telah digulirkan sejak tahun 1999 dan semakin disempurnakan dengan dikeluarkannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, adalah perubahan ke arah perbaikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam UU Pemerintahan Daerah No. 32 tahun 2004 yang paling nampak adalah bahwa masyarakat menjadi kunci utama dan memiliki posisi tawar yang cukup tinggi dalam pelayanan masyarakat. Dalam hal ini, kualitas pelayanan hanya dapat di-
Memperhatikan tampilan data pada Tabel 2. menunjukkan bahwa mayoritas responden berpendidikan SLTA Tamat, yaitu sebanyak 56,7%. Jumlah Sarjana hanya 16,7%, setingkat diploma (sarjana tidak tamat) sebanyak 16,6%. Dalam hal ini perimbangan antara kelompok sarjana dan diploma sama, namun sangat tidak imbang bila dibandingkan dengan tingkat SLTA. Hal yang cukup tidak tepat adalah adanya responden yang berpendidikan SLTA tidak tamat atau SLTP, yaitu sebanyak 6,7%. 19
Jurnal Madani Edisi I/Mei 2005
ukur dari masyarakat yang mengalami langsung pelayanan yang diberikan oleh aparat pemerintah. Masyarakat adalah penentu baik tidaknya pelayanan yang diberikan oleh aparat. Hasil analisis menunjukkan bahwa ternyata mayoritas aparat pemerintah mengetahui adanya perubahan UU tentang Pemerintahan Daerah menjadi UU No. 32 Tahun 2004. Sebanyak 76,7% aparat mengetahui adanya UU tersebut. Namun pada sisi lain terdapat 16,7% staf pemerintah kelurahan yang tidak mengetahuinya. Keadaan seperti ini menjadi tidak tepat apabila dikaitkan dengan tuntutan perkembangan kebijakan yang ada. Seharusnya aparat pemerintahan mengetahui setiap ada perubahan kebijakan yang terkait dengan bidang pekerjaannya. Selebihnya sebanyak 6,7% staf kelurahan yang cenderung tidak ada peduli terhadap adanya perubahan UU pemerintah daerah tersebut. Aparat yang memiliki pemahaman cukup atas UU No. 32 Tahun 2004 sangatlah sedikit, jumlah aparat yang memahami hanya 23,3%. Aparat pemerintah kelurahan yang kurang memahami dan tidak memahami jauh lebih banyak, untuk kelompok ini sebanyak 53,33% dan 10%. Jumlah yang tidak sedikit. Rendahnya jumlah aparat yang memiliki pemahaman atas UU No. 32 Tahun 2004 mengakibatkan tidak fahamnya aparat dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan bidangnya. Dalam jangka waktu yang lebih jauh maka akan mengakibatkan semakin rendahnya kualitas pelayanan yang dilakukan oleh aparat kelurahan. Namun walaupun tingkat pengetahuan dan pemahaman mereka re-
latif rendah atas pelaksanaan UU No. 32 Tahun 2004, ternyata aparat pemerintah kelurahan masih memiliki rasa optimis untuk tetap secara optimal memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Jelas bahwa secara deskriptif pengetahuan, pemahaman aparat terhadap UU No. 32 Tahun 2004 dan kemampuan aparat pemerintah dalam melaksanakan implementasi UU No. 32 tersebut masih relatif rendah. Namun rendahnya pengetahuan, pemahaman dan kemampuan aparat pemerintah perlu ditingkatkan dan hal ini membutuhkan dukungan kebijakan dari pemerintah Kota Bekasi. Pada sisi lain Pemerintah Kota Bekasi harus memberi peluang dan kesempatan kepada aparat pemerintah kelurahan untuk meningkatkan kualitas akademik, keterampilan melayani dan kepemimpinan. 2. Kesiapan Aparat Pemerintah Dalam Pelaksanaan Otonomi Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 Pada Bidang Pelayanan Masyarakat Kesiapan aparat atas implementasi UU pemerintah daerah merupakan hal yang perlu dimiliki oleh aparat pemerintah. Walaupun memang dalam pelaksanaan implementasi UU tersebut masih harus diterjemahkan ke dalam Peraturan Daerah atau dalam bentuk kebijakan daerah lainnya. Untuk mengetahui seberapa siap aparat pemerintah kelurahan dalam melaksanakan UU No. 32 Tahun 2004 maka tanggapan responden pada Tabel 3. di bawah ini dapat dilihat sebagai berikut:
20 Jurnal Madani Edisi I/Mei 2005
Tabel 3. Kesiapan Responden Dalam Melaksanakan UU No. 32 Pada Bidang Pelayanan Masyarakat N = 30 No Keterangan f Prosentase (%) a Siap dan bahkan 16 53,30 sudah melaksanakan b. Siap dan akan 12 40,00 melaksanakan c. Belum siap 2 6,70 melaksanakan JUMLAH 30 100,00 Sumber: Data Primer Hasil Penelitian Setelah Diolah, 2006
Banyaknya aparat pemerintah kelurahan yang tidak siap dalam melaksanakan UU No. 32 tahun 2004, maka perlu diupayakan agar aparat tersebut bisa memiliki kesiapan yang dibuktikan dengan adanya kemampuan dan keterampilan yang handal dalam melayani masyarakat. 3. Harapan Aparat Pemerintah dalam Pelaksanaan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada Bidang Pelayanan Masyarakat Optimisme dari aparat pemerintah dalam melaksanakan pelayanan terbaik sesuai dengan harapan UU No. 32 Tahun 2004 akan nampak dari pandangan aparat pemerintah terhadap kesesuaian isi UU No. 32 Tahun 2004 dengan harapan dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Bekasi. Berikut ini akan dipaparkan tanggapan responden.
Kesiapan aparat pemerintah kelurahan nampaknya belum semuanya, nampak bahwa dalam Tabel 3. hanya 53,30% aparat yang menyatakan sudah siap bahkan sudah melaksanakan sebagian dari kebijakan otonomi daerah yang terkait dengan bidang pekerjaan dia. Sebagian lainnya sebanyak 40% baru menyatakan siap untuk melaksanakannya, padahal UU tersebut sudah diimplementasikan sejak tahun 2005. Bahkan masih ada sebanyak 6,7% aparat pemerintah kelurahan yang belum siap melaksanakan UU No. 32 Tahun 2004. Kondisi demikiaan mengindikasikan bahwa mayoritas aparat belum siap melaksanakan UU No. 32 Tahun 2004. Ketidaksiapan tersebut akan berdampak terhadap perilaku aparat dalam melaksanakan pekerjaan. Kebanyakan dari aparat tidak akan memahami pentingnya melayani masyarakat secara sempurna. Akibatnya akan menimbulkan keluhan dan kekecewaan dari masyarakat yang pada akhirnya mengakibatkan berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penyelenggara pemerintahan.
Tabel 4. Tanggapan Responden Tentang Kesesuaian Isi UU No. 32 Tahun 2004 Dengan Harapan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kota Bekasi N = 30 No Keterangan f Prosentase (%) a. Sesuai dengan 8 26,70 harapan saya b. Kurang sesuai de- 18 60,00 ngan harapan saya c. Tidak sesuai de0 0 ngan harapan saya d. Pilihan jawaban 1 3,30 a,b, dan c e. Abstain 3 9,00 JUMLAH 30 100,00 Sumber: Data Primer Hasil Penelitian Setelah Diolah, 2006
21 Jurnal Madani Edisi I/Mei 2005
Sumber: Data Primer Hasil Penelitian Setelah Diolah, 2006
Pernyataan responden yang tercantum pada Tabel 4. di atas mengindikasikan bahwa mayoritas responden, yaitu 60%, yang mengatakan bahwa isi dari UU No. 32 Tahun 2004 masih kurang sesuai dengan harapannya. Sedikit sekali responden yang mengatakan sesuai dengan harapan. Data menunjukkan bahwa sebanyak 26,7% yang mengatakan demikian. Memperhatikan pernyataan responden tersebut nampaknya UU No.32 Tahun 2004 masih perlu dilakukan evaluasi dan penyempurnaan agar dalam implementasinya memudahkan bagi aparat pemerintah sebagai pelaksana UU tersebut. Hal yang sama juga akan dapat dirasakan oleh masyarakat umum. Tanggapan responden yang mengatakan isi dari UU tersebut tidak sesuai dengan harapan, ternyata dalam pelaksanaannya menimbulkan persepsi yang berbeda antara satu aparat dengan aparat lainnya. Data pada Tabel 5. di bawah ini memberikan penjelasan tersebut.
Aparat pemerintah yang mengatakan bahwa dalam implementasi UU No. 32 Tahun 2004 pada bidang pelayanan masyarakat sangatlah mudah sebanyak 43,3%. Alasan mereka mengatakan mudah karena sesuai dengan tuntutan dan harapan dia. Sebanyak 30% aparat yang menjadi responden mengatakan bahwa dalam implementasinya UU No. 32 Tahun 2004 agak sulit dalam pelaksanaannya. 4. Upaya-upaya yang Dilakukan dalam Mengatasi Permasalahan Pelayanan Masyarakat Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 Kelemahan dan hambatan dalam implementasi UU No.32 Tahun 2004 akan mengakibatkan permasalahan baru dalam pelayanan masyarakat. Upaya-upaya untuk meminimalisasikan permasalahan dalam pelayanan kepada masyarakat perlu dilakukan. Bentuk upaya yang dilakukan tergantung dari kondisi yang dihadapi oleh aparat pelayanan di kelurahan Kecamatan Pondok Gede. Kondisi permasalahan yang dihadapi menghendaki perlakuan yang berbeda. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat data pada Tabel 6.
Tabel: 5. Tanggapan Responden Tentang Implementasi UU No. 32 Pada Bidang Pelayanan Masyarakat N = 30 No Keterangan f Prosentase (%) a. Mudah, karena se- 13 43,30 suai dengan tuntutan dan harapan saya b. Agak sulit dalam pe9 30,00 laksanaannya c. Membingungkan sa1 3,30 ya dalam pelaksanaannya d. Pilihan jawaban a,b, 1 3,30 dan c e. abstain 6 20,00 JUMLAH 30 100,00 22 Jurnal Madani Edisi I/Mei 2005
Tabel 6. Pernyataan Responden Tentang Penyelesaian Atas Masalah Yang Terjadi Dalam Pelayanan Kepada Masyarakat N = 30 No Keterangan f Prosen tase (%) a. Melaporkan dan 10 33,30 minta bantuan atasan langsung saya b. Bertanya dan minta 14 46,70 bantuan kepada rekan sekerja c. Tetap menyelesai0 0 kannya sendiri sampai tuntas d. Tidak mengatasi 0 0 masalah itu dan mengembalikannya kepada masyarakat yang meminta pelayanan. e. Membiarkannya be0 0 gitu saja f. Pilihan a dan b 3 9,00 g. Abstain 3 9,00 JUMLAH 30 100,00 Sumber: Data Primer Hasil Penelitian Setelah Diolah, 2006
Memperhatikan uraian tersebut mengindikasikan bahwa aparat pemerintah kelurahan telah melakukan upaya untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi. Tuntutan pemenuhan perbaikan pelayanan sudah menjadi perhatian bagi sebagian aparat pemerintah kelurahan. Upaya perbaikan pelayanan memberikan harapan semakin berkualitasnya pelayanan masyarakat. Harapan tersbut dapat disimak dalam uraian Tabel 7. berikut: Tabel 7. Harapan Responden Terhadap Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Yang Diberikan Kepada Masyarakat N = 30 No Keterangan F Prosen tase (%) a. Mendapatkan kesem5 16,70 patan memperoleh pendidikan melalui tugas belajar. b. Mendapat training/ 6 20,00 pelatihan dalam pelayanan masyarakat c. Mendapat training/ 5 16,70 pelatihan/kursus keterampilan tambahan seperti computer atau ketatausahaan/kesekretariatan. d. Kesempatan lainnya 1 3,30 e. Pilihan a dan b 3 9.00 f. Pilihan a dan c 2 6,60 g. Pilihan a dan d 2 6,60 h. Pilihan a, b, dan c 1 3,30 i Pilihan a, b, c, d dan e 1 3,30 j. abstain 4 13,30 JUMLAH 30 100,00 Sumber: Data Primer Hasil Penelitian Setelah Diolah, 2006
Tampilan data pada Tabel 6. menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh aparat pemerintah kelurahan cenderung situasional. Sebagian besar responden, 45,70% menyelesaikan permasalahan pelayanan yang dihadapi dengan cara bertanya dan minta bantuan kepada rekan sekerja. Setelah diupayakan penyelesaian dengan bantuan dari rekan sekerja ternyata tidak mampu mengatasi masalah, aparat kelurahan sebanyak 33,30% melaporkan dan meminta bantuan kepada atasan langsung. Sisanya sebanyak 18% membiarkannya sampai ada pihak terkait yang akan menyelesaikan permasalahan tersebut.
Melihat kondisi kemampuan memberikan pelayanan aparat pemerintah kelurahan yang terbatas dan berdampak pada terhambatnya pe23 Jurnal Madani Edisi I/Mei 2005
layanan kepada masyarakat, maka upaya secara kelembagaan perlu dilakukan. Ketika aparat pemerintah kelurahan sudah tidak ada lagi kemampuan teknis maka upaya yang dilakukan adalah memberikan kemampuan tambahan dalam teknis pelayanan. Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa aparat pemerintah kelurahan mempunyai harapan untuk meningkatkan kualitas pelayanan melalui: kesempatan memperoleh pendidikan melalui tugas belajar, mendapatkan training/pelatihan dalam pelayanan masyarakat, mendapatkan pelatihan atau kursus keterampilan tambahan seperti komputer atau ketatausahaan dan beberapa bentuk lain yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan. Data pada Tabel 7. menunjukkan bahwa semangat peningkatan kemampuan aparat pemerintah kelurahan masih ada. Hal ini mengindikasikan bahwa optimisme aparat untuk semakin berkualitas dalam memberikan pelayanan akan terwujud. Secara formal melalui pendidikan dan pelatihan dapat diupayakan peningkatan kemampuan pelayanan. Melalui peningkatan kemampuan melalui pendidikan dan pelatihan akan berdampak pada profesonalisme staf dalam melayani masyarakat. Pada akhirnya akan menciptakan kepuasan setiap masyarakat yang dilayani. Terdapat beberapa faktor lain yang berdampak terhadap peningkatan kualitas pelayanan. Beberapa hal yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan menurut aparat pemerintah kelurahan yang menjadi responden antara lain: peningkatan kesejahteraan pegawai kelurahan (misalnya tambahan gaji atau tunjangan), pe-
ningkatan jumlah dan kualitas fasilitas pelayanan dan peningkatan kemampuan staf administrasi pelayanan kelurahan. Uraian data pada Tabel 8. berikut akan memberikan gambaran tentang tanggapan responnden atas peningkatan kualitas pelayanan. Tabel 8. Tanggapan Responden Tentang Hal Yang Berpengaruh Terhadap Peningkatan Kualitas Pelayanan N = 30 No f Prosentase (%) Keterangan a.
Peningkatan kese8 26,70 jahteraan pegawai kelurahan (misal: tambahan gaji/tunjangan) b. Peningkatan jum11 36,70 lah dan kualitas peralatan pendukung untuk pelayanan kepada masyarakat. c. Peningkatan Jum0 0 lah Staf Kelurahan d. Peningkatan kua1 3,30 litas kemampuan staf kelurahan melalui pelatihan/training e. Pilihan a dan b 1 3,30 g. Pilihan a, b, c, dan 5 16,70 d. h. abstain 4 13,30 JUMLAH 30 100,00 Sumber: Data Primer Hasil Penelitian Setelah Diolah, 2006
Hal yang pokok berdampak terhadap peningkatan kualitas pelayanan adalah dipenuhinya peningkatan jumlah dan kualitas fasilitas pelayanan masyarakat. Responden yang mengatakan hal tersebut berjumlah 36,70% dan kelompok yang kedua 24
Jurnal Madani Edisi I/Mei 2005
sebanyak 26,7% yang mengatakan bahwa peningkatan kesejahteraan pegawai kelurahan cukup membantu peningkatan kualitas pelayanan. Berdasarkan pembahasan dan analisis di atas menunjukkan bahwa walaupun pemahaman aparat terhadap isi dari UU No. 32 tahun 2004 dalam hal pelayanan, namun kebanyakan dari mereka masih memiliki kemampuan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi. Beberapa hal yang terkait dengan upaya mengatasi masalah antara lain melalui peningkatan kemampuan staf, peningkatan kesejahteraan staf dan peningkatan kualitas dan jumlah fasilitas pelayanan.
3.
4.
Kesimpulan 1.
2.
Status kepegawaian yang bervariatif dan cenderung dominan yang berstatus bukan PNS berpengaruh terhadap pelaksanaan pekerjaan dalam melayani masyarakat. Tidak adanya jaminan atas karier dan masa depan cenderung berpengaruh terhadap cara mereka melaksanakan pekerjaan. Walaupun mayoritas responden memiliki pengalaman lebih dari 5 tahun, namun ternyata tidak jaminan bagi staf kelurahan dapat melaksanakan pekerjaan pada bidang pelayanan yang profesional dan memberikan kepuasan bagi masyarakat. Hal ini cukup beralasan, karena selain honor yang kecil juga jaminan kepastian bahwa mereka akan diangkat menjadi PNS juga ternyata tidak ada. Pengetahuan dan pemahaman aparat terhadap UU No. 32
5.
Tahun 2004 serta kemampuan aparat pemerintah dalam implementasi UU No. 32 masih relatif rendah. Hubungan antara indikator terkait dengan pemahaman atas kebijakan UU No 32, kesesuaian pendidikan dan keterampilan yang dimiliki dengan pemahaman aparat atas bidang pekerjaan yang menjadi tugasnya, ternyata relatif tidak saling mendukung. Minimnya kemampuan aparat memahami bidang pekerjaannya disebabkan kurangnya pengarahan secara teknis terkait dengan apa yang harus dilakukannya dalam melakukan pekerjaan melayani masyarakat. Batas kewenangan, tugas pokok dan fungsi masing-masing staf yang tidak jelas berakibat pada tumpang tindihnya pelaksanaan pekerjan. Hal ini akan berakibat pada bertumpuknya pekerjaan pada satu seksi tertentu atau orang tertentu sementara pada seksi lain justru terkesan kurang pekerjaan. Bahkan akan terjadinya penumpukkan pekerjaan seorang staf dalam memberikan pelayanan umum. Aparat pemerintah kelurahan menaruh harapan yang tinggi dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan tuntutan UU No. 32 Tahun 2004. Hal tersebut terlihat dari pandangan aparat pemerintah kelurahan terhadap kesesuaian isi UU No. 32 Tahun 2004 dengan harapan dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Bekasi. Pernyataan responden menunjukkan bahwa UU No. 32 Tahun 2004 masih perlu dilakukan evaluasi dan penyem-
25 Jurnal Madani Edisi I/Mei 2005
6.
7.
purnaan agar dalam implementasinya memudahkan bagi aparat pemerintah sebagai pelaksana UU tersebut. Aparat pemerintah kelurahan telah melakukan upaya untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi. Tuntutan pemenuhan perbaikan pelayanan sudah menjadi perhatian bagi sebagian aparat pemerintah kelurahan. Upaya perbaikan pelayanan memberikan harapan semakin berkualitasnya pelayanan masyarakat Secara obyektif berdasarkan temuan di lapangan, semangat peningkatan kemampuan aparat pemerintah kelurahan masih ada. Hal ini mengindikasikan bahwa optimisme aparat untuk semakin berkualitas dalam memberikan pelayanan akan terwujud. Secara formal melalui pendidikan dan pelatihan dapat diupayakan peningkatan kemampuan pelayanan. Melalui peningkatan kemampuan melalui pendidikan dan pelatihan akan berdampak pada profesionalisme staf dalam melayani masyarakat. Pada akhirnya akan menciptakan kepuasan setiap masyarakat yang dilayani.
2.
3.
Rekomendasi 1.
Rendahnya pengetahuan, pemahaman dan kemampuan aparat pemerintah kelurahan perlu ditingkatkan dan hal ini membutuhkan dukungan kebijakan dari pemerintah Kota Bekasi. Pada sisi lain pemerintah Kota Bekasi harus memberi peluang dan kesempatan kepada aparat
4.
26 Jurnal Madani Edisi I/Mei 2005
pemerintah kelurahan untuk meningkatkan kualitas akademik, keterampilan melayani dan kepemimpinan. Kondisi pegawai yang kurang optimal dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya seharusnya mendapat perhatian dari pihak Pemerintah Kota Bekasi. Setidaknya Pemerintah Kota Bekasi membuat sistem kepegawaian yang memungkinkan staf pegawai dapat tenang dalam bekerja dan memperoleh jaminan karier Kelemahan dan hambatan dalam implementasi UU No.32 Tahun 2004 akan mengakibatkan permasalahan baru dalam pelayanan masyarakat. Upaya-upaya untuk meminimalisasikan permasalahan dalam pelayanan kepada masyarakat perlu dilakukan dengan berbagai cara yang berbasis pada pemberdayaan aparatur pemerintah kelurahan. Bentuk upaya yang dilakukan tergantung dari kondisi yang dihadapi oleh aparat pelayanan di kelurahan Kecamatan Pondok Gede. Kondisi permasalahan yang dihadapi menghendaki perlakuan yang berbeda. Hal tersebut sifatnya kondisional namun didasarkan pada standarisasi pelayanan minimal yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan daerah. Melihat kondisi kemampuan memberikan pelayanan masyarakat dari aparat pemerintah kelurahan yang terbatas dan berdampak pada terhambatnya pelayanan kepada masyarakat, maka upaya secara kelembagaan perlu dilakukan. Ketika
Masykur Nur Rif’ah, (ed), 2001, Peluang dan Tantangan Otonomi Daerah, Depok: PT. Permata Artistika Kreasi.
aparat pemerintah kelurahan sudah tidak ada lagi kemampuan teknis maka upaya yang dilakukan adalah memberikan kemampuan tambahan dalam teknis pelayanan. Kemampuan ini bisa ditingkatkan melalui pelatihan dan kursus sesuai dengan tuntutan pekerjaan pelayanan. Secara formal melalui pendidikan dan pelatihan dapat diupayakan peningkatan kemampuan pelayanan. Peningkatan kemampuan melalui pendidikan dan pelatihan akan berdampak pada profesionalisme staf dalam melayani masyarakat. Pada akhirnya akan menciptakan kepuasan setiap masyarakat yang dilayani.
Muslimin, Amrah, 1986, Aspek-aspek Otonomi Daerah, Bandung: Alumni. Moleong, J., 1991, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Remadja Karya. Rasyid, Ryass, 1997, Manajemen dan Kepemimpinan Pemerintahan, Jakarta: Penerbit Yasrif Watampone. Sarundadjang, S.H. 1997, Pemerintah Daerah di Berbagai Negara (Tinjauan Khusus Pemerintahan Daerah di Indonesia: Perkembangan, Kondisi dan Tantangan), Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
DAFTAR PUSTAKA A.
Buku - buku
Handoyo, B., Hestu Cipto, 1998, Otonomi Daerah Titik Berat Otonomi dan Urusan Rumah Tangga Daerah, Yogyakarta: Penerbit Universitas Atmajaya.
Supriatna, Tjahya, 1993, Sistem Administrasi Pemerintahan di Daerah, cetakan I, Jakarta: Bumi Aksara.
Kaho, Josef Riwu, 1991, Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers.
Suradinata, Ermaya, 1998, Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Bandung: Penerbit Ramadhan.
Koentjaraningrat (ed)., 1994, Metodemetode Penenelitian Masyarakat, (edisi III), Jakarta: PT Gramedia.
Syafrudin, Ateng, 1991, Hubungan Kepala Daerah Dengan DPRD, Bandung: Tarsito
MacAndrews, Colin, dan Ichlasul Amal, 2000, Hubungan Pusat – Daerah dalam Pembangunan, cetakan ketiga, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
--------------------, 1985, Pasang Surut Otonomi Daerah, Bandung: Bina Cipta. Wasistiono, Sadu, 2001, Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan Daerah, Bandung: Alqaprint. 27 Jurnal Madani Edisi I/Mei 2005
Yudoyono, Bambang, 2000, Otonomi Daerah: Desentralisasi dan Pengembangan SDM Aparatur Pemerintah Daerah dan Anggota DPRD, Jakarta: Sinar Harapan.
Undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
B.
Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
UNDANG-UNDANG PERATURAN
Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
DAN
Undang-undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 72 Tahun 2005 tentang Desa
Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan
Undang-ndang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
28 Jurnal Madani Edisi I/Mei 2005
