Peengalihhan sebbagiann Kewenangan DJPK K ke DJP PB
Tanda Seetiya Widyaiswaara Muda Pusdiklat P KNPK K
Alokasi dan na transfer kepada k Pem merintah Dae erah (Pemda) Tahun A Anggaran 2013 capai 6 triliun. Apabila ditilik keebelakang, aalokasi dana transfer kep pada Pemda dari tahun ke tahun Rp528,6 terus meningkat.Seiiring dengan n alokasi yan ng besar terssebut atau sebanding s deengan seperrtiga dari PBN, maka peemantauan d dan evaluasi atas penggu unaan dana ttersebutlayak untuk dilakkukan. pagu AP Selama ini fungsi f pemaantauan dan evaluai dan na transfer dilakukan oleh DJPK (Direktorat Jenderal Perimbanggan Keuangaan). Sebagaiimana diketahui bahwaa DJPK hanyya memiliki kantordi hprovinsi Jakarta (Kantor Pusaat), atau tidaak memiliki iinstansi vertikal di daeraah. Sementara itu jumlah paten/Kota mencapai m 497, tentu DJPK D tidak m mudah untu uk dapat yang mencapai 33 dan Kabup uasi penggun naan dana de engan akurat. melakukkan monitoriing dan evalu Terkait kond disi tersebut,, Kementeriaan Keuangan n berupaya u untuk membenahi efektivvitas dan efisiensii atas tugaas dan kew wenangan teersebut. Pe ernah digulirkan suatu wacana mengenai m pemben ntukan kanto or wilayah (instansi ( verrtikal DJPK) di daerah, namun tidak terealisasii dengan berbagaai macam pertimbangan n. Akhirnya pada penhujung tahun n 2012, Kem menterian Keuangan K mengelu uarkanPMK 169/PMK.01 1/2012 Tentaang Organisaai dan Tata K Kerja Instanssi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan tertan nggal 6 November 2012. MK 169/PMK.01/2012 ini i menjawaab keinginan n Kementeriian Keuangaan untuk Ternyata PM naan penyalu uran dana peerimbangan.. Dengan lebih meeningkatkan pemantauan dan evaluasi pelaksan demikian terjadilah pengalihan kewenangaantentang tu ugas pemanttauan dan eevaluasi pelaaksanaan n oleh DJPK kkepada DJPB B. penyaluran dana perimbanganyaang selama ini dijalankan DJPK ke DJPB B (berdasar PMK 169/PM MK.01/2012 2) Muatan Pengalihan Tugas dari D Pengalih han
sebagian
DJPK
kew wenangan
ke
DJPB
diarrahkan kep pada tugas Kantor Perb bendaharaan n
Negara
yang
jumlahnya 33 K Kantor menu urut PMK 169//PMK/2021 dem mikian
ini.
Dengan
rrentang
kendali
pem mantauan dan evaluasi akkan lebih
dekat keepada Pemdaa jika diband ding ketika tu ugas tersebu ut diemban o oleh DJPK. Muaatan tugas dan d kewenan ngan yang dilimpahkan kepada DJPB B yang selan njutnya dilakksanakan oleh Kan nwil DJPB teerkait peman ntauan dan eevaluasi pelaaksanaan dana perimban ngan melipu uti 10 hal yaitu : mpilasi data Anggaran Pendapatan dan d Belanja Daerah (AP PBD) dan do okumen pelaaksanaan 1. kom angggaran daerah h; 2. penyyiapan bahan pembinaan n dan bimbin ngan teknis p pengelolaan keuangan daerah; 3. penyyiapan bahan pembinaan n dan bimbin ngan teknis p pelaksanaan anggaran beelanja daerah; 4. penyyiapan bahan pembinaan n dan bimbin ngan teknis p pelaksanaan pengelolaan n kas daerah h; 5. penyyiapan bahan pembinaan n dan bimbin ngan teknis p pengelolaan keuangan BLU Daerah; 6. penyyiapan bahaan pembinaaan dan bimb bingan tekniis manajemeen dan mon nitoring dan evaluasi inveestasi daerah h; 7. penyyiapan bahaan monitoring pelaksan naan anggarran belanja daerah dan pemantau uan atas penerimaan dan na transfer di daerah dalaam rangka sp pending review; oran realisasi penggunaan dana transsfer; 8. koorrdinasi pemaantauan lapo 9. fasilitasi penyam mpaian inform masi keuangan daerah; erah. 10. penyyiapan bahan penyusunaan laporan reealisasi dan aanalisis kinerrja anggaran belanja dae T Tugas dan keewenangan tersebut pada Kan nwil Perbend daharaan selanjutnya dilaksanaakan oleh Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggarran II. Padaa Bidang naan Anggarran II ini Pembinaan Pelaksan perasionalnyya dijalankan n oleh 3 dalam op Seksi yaaitu Seksi Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaaran II A, A Seksi Pembinaan Pelaksan naan Anggarran II B, dan Sekksi Pembinaaan Pelaksanaaan Anggaran II C. Disam mping sebaggian besar ditangani oleh Bidang Pembinaaan Pelaksan naan Anggarran II, tugas pemantauan dan evalusi pelaksanaaan penyalurran dana transfer dilakukan ju uga oleh Bidaang Pembinaaan Akuntansi dan Pelapo oran Keuanggan. Fungsi yangg diemban oleh Bidangg Pembinaan Pelaksanaaan Anggaraan II yang memiliki keterkaiitan dengan pengelolaan n keuangan d daerah yaitu penyiapan b bahan pembiinaan dan bimbingan teknis sistem s akunttansi pemerrintah daeraah, serta pe enyiapan bah han bimbinggan teknis dan/atau d penyuluhan implementasi standar akuntansi pemerintah han pada instansi daerah h.
Dalam operrasionalnya fungsi terseebut dijalankkan oleh beeberapa seksi. Seksi Pembinaan Sistem A Akuntansi Peemerintah Daaerahmempunyai tugas untuk melakkukan pembiinaan dan bimbingan teknis sistem s akun ntansi, melakukan bim mbingan tekknis dan/atau penyulu uhan dalam m rangka implemeentasi stand dar akuntanssi pemerintaahan pada in nstansi daerrah. Seksi Analisa, Statistik, dan Penyusu unan Laporan Keuangan memiliki tu ugas khususn nya terkait penyusunan p konsolidasi Laporan Keuangaan Pemerinttah Pusat daan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah D sesuai dengan Pedoman P Umum SSistem Akunttansi Pemeriintah (PUSAP P), dan penyusunan statistik keuangaan pemerintaah sesuai dengan Governmentt Finance Sta atistics (GFS), dan melaku ukan analisiss atas laporan n keuangan. Pembahasan n Permasaalahan dan P Apabila diceermati dari PMK 169/PM MK.01/2012 tersebut teerdapat beberapa permasalahan yang peerlu dijadikan pertimb bangan oleh h berbagai pihak terutama para pengambil kepentingan. Permasaalahan ini penulis keelompokkan menjadi2 kelompo ok
yaitu
persamalah han
pada
PMK K 169/PMK.0 01/2012
internal
kementeerian keuan ngan dan eksternal e keementerian keuangaan (Kemendaagri). Internall Kementeria an Keuangan n Bagaimana dengan tuggas DJPK sen ndiri terkaitt dengan fungsi/tugas yyang telah dialihkan d kepada DJPB? Terd dapat satu direktorat pada p DJPK yang memiliki tugas yyang sebagiaan besar P d Informaasi Keuangan dan n Daerah fungsinyya dialihkan ke DJPB yaitu Direktoraat Evaluasi Pendanaan (EPIKD). Fungsi pem mantauan dan n evaluasi keeuangan dae erah merupakan fungsi u utama dari Direktorat ni, dengan adanya a pelim mpahan terseebut bagaim mana fungsi dari direkto orat ini, apakkah akan EPIKD in menjadii kompilator atas fungsi yyang sekaran ng di serahkaan kepada Kaanwil DJPB, aatau dibubarrkan? Apabila EPKID sebagai kkompilator, b belum terlihaat jelas di PM MK 169/PMK K.01/2012 in ni apakah ada kew wajiban dari Kanwil DJJPB menyam mpaikan laporannya terrkait peman ntauan dan evaluasi keuangaan daerah kepada k DJPK K. Seandainyya ada kewaajiban penyaampaian hasil pemantauan dan evaluasi tersebut kepada k DJP PK, maka akkan terjadi 2 jenis peertanggungjaawaban dari Kanwil daharaan yaiitu ke DJPB tterkait pengelolaan APBN dan dengaan DJPK terkkait pemantaauan dan Perbend evaluasi pelaksanaan penyaluran n dana transsfer ke daerah. masalahan in ni tentu haru us segera disusun SOP yang y lebih d detail agar tu ugas dari Terkait perm ngan Kanwil DJPB dengan DJPK terkaait tindak DJPK khususnya Direektorat EPIKD dan bagaimana hubun
lanjut atas hasil pemantauaan dan evaluasi yangg PB dapat berrjalan dengan harmonis. dilakukaan Kanwil DJP
[ Pada DJPKK terdapat kegiatan
kegiatan nKursus Keeuangan Daerah D (KK KD), Kursuss
Kursu us Keuangan n Daerah (K KKD) dan Kursu us Keuangaan Daerah Khusus Penaatausahaan/A Akuntansi Keuangan K
Keuangaan Daerah Khusus Pen natausahaan n /Akuntansi
Daerrah (KKDK)
Sebagaiman na diketahu ui pada DJP PK terdapatt
]
Keuangaan Daerah (KKDK). Keggiatan ini dimaksudkan d n untuk m mendukung upaya u peninggkatan kapasitas aparat pemerintah h daerah di b bidang desentralisasi fiskal daan pengelolaaan keuangaan daerah, Kementerian K Keuangan bekerja b sama dengan pe erguruan tinggi menyelengga m rakan kegiattan Kursus Keuangan K Daaerah dan Kursus K Keuan ngan Daerah h Khusus Penatau usahaan/Akuntansi Keuaangan Daeraah. Dalam pelaksanaan p ya kegiatan KKD dan KKDK K ini melibatkkan perguru uan tinggi ternama t yang memilikii kemampuaan terkait d dengan pen ngelolaan keuangaan Daerah. Selanjutnya dengan telaah adanya kegiatan k ini bagaimana dengan funggsi bimbingaan teknis yang akaan dilakukan n oleh Kanwil DJPB kepad da aparat Pe emda? Tentu u harus dilakukan koordin nasi dulu antara DJPK D dan DJPB agar sekkali lagi tidakk terjadi tum mpang tindih hfungsi sesama unitdilin ngkungan Kementeerian Keuanggan. Permasalahaan selanjuttnya terkaitt dengan pasal peraalihan yangg berbunyi “Selain melaksaanakan tugaas dan fun ngsi sebagaimana dimaaksud padaa Pasal 2 dan Pasal 3 PMK 169/PMK.01/2012, Kantor Wilayah Direktorat Jenderall Perbendaharaan memb bantu melakksanakan uangan di daaerah sesuaai dengan peraturan tugas di bidang peenganggaran dan perimbangan keu nyaan adalah h peraturan p perundang‐u undangan yang mana perundaang‐undangaan”. Yang meenjadi pertan yang dim maksud terkaait dengan kkewenangan DJPB sehinggga dapat membantu meelaksanakan tugas di bidang p penganggaraan dan perim mbangan keuangan di dae erah? Pasal ini diusulkan d un ntuk lebih diberikan penegasan p y yang konkreet, sehinggaa dalam pelaksan naanya tidakk menimbulkkan multi peenafsiran baggi Kanwil DJP PB. Jangan sampai nanti didalam pelaksan naanya akan menimbu ulkan permaasalahan baaru dengan unit atau instansi laiin diluar Kementeerian Keuanggan yang meenjalankanfungsidan tugaas tersebut. Eksterna al Kementerrian Keuanga an Terkait massih belum bagusnya b peengelolaan keuangan k daaerah seperrti yang diharapkan, sebenarrnya tidak saaja disebabkkan oleh kekkurangefektiffan kinerja DJPK D semataa. Kenapa de emikian? Dalam kenyataan k seebenarnya in nstansi yangg melakukanpemantauan n dan evaluaasi keuangan n daerah tidak haanya dijalankkan oleh DJP PK (Kementerian Keuanggan), namun Kementerian Dalam Negeri juga melaksaanakan fungssi tersebut. Sebagai contoh, sudah terdapat t Dirrektorat Jend deral tersendiri yang
mengurusi tentang Keuangan Daerah D yaitu Direktorat Keuangan Daerah D pada Kementeriaan Dalam mantauan daan evaluasi sserta akuntansi keuangan daerah Negeri. Lebih khusus lagi terkaitt dengan pem n dan Pertan nggungjawab ban Keuangaan Daerah yaang menguru usi fungsi terdapatt Direktorat Pelaksanaan tersebutt. P jawaban Keu uangan Daerah, terdapaat 4 Unit Pada Direktorat Pelaksaanaan dan Pertanggungj Eselon III yang beersingungan langsung dengan fun ngsi tersebu ut yaitu Subdit Akuntaansi dan n Daerah, Subdit S PK dan KPKD, Subdit S Pemb binaan dan Evaluasi Pertangggungjawaban Keuangan Pengelolaan Keuanggan Daerah sserta Subdit Informasi P Pengelolaan Keuangan Daerah. Kenyataan ini ukkan bahw wa fungsi pem mantauan dan evaluasi keuangan daerah serta akuntansi keuangan k menunju daerah ttelah dijalankan juga oleh Kemendaggri. uga terkait dengan tuggas pemberian Bimbingan Teknis ttentang Pen ngelolaan Demikian ju Keuangaan Daerah baik b terkait Pengelolaan P Kas Daerah maupun yaang lainnya, Kementeriaan Dalam Negeri ttelah memilikki Pusat Man najeman Pem mbangunan, Kependudukkan dan Keuangan Daeraah (Pusat II) dibaw wah Badan Diklat Dalam N Negeri. P II terssebut terdap pat Bidang yang tugasn nya melakukan pendidiikan dan Pada unit Pusat pelatihan terkait Keuangan Daerah, sebagai contoh diklat yang dilakkukan saat ini diantaranya Diklat uaran, Diklaat Bendahara Keuangaan Daerah, Diklat Pen nilaian Asett, Diklat Bendahaara Pengelu Penatau usahaan Asett, Diklat Penyyusunan APB BD, Diklat Pajak Daerah d dan Retribusi Daerah. Dengan mem mperhatian beberapa keenyataan diaatas kiranya p perlu untuk dilakukan ko oordinasi lebih lan njut dengan institusi terkait, agar daalam pelaksaanaanya pelimpahan fun ngsi pemantaauan dan evaluasi pelaksanaaan transfer dana d ke Pem mda dari DJP PK ke Kanwiil DJPB ini tidak tumpan ng tindih dengan unit/Instansi lainnya. p Penutup n permasalah han dan pem mbahasan sin ngkat terkaitt pelimpahan n fungsi pem mantauan Berdasarkan dan evaluasi pelaksaanaan transffer dana ke Pemda dari DJPK ke Kan nwil DJPB teersebut kiran nya perlu d koordinasi leb bih lanjut/teknis antara internal Kementerian K Keuangan (D DJPB dan untuk dilakukan DJPK) seerta dengan Kementerian n Dalam Neggeri agar tuju uan dan haraapan yang baik untuk me elakukan pemantaauan dan evaluasi pengeelolaan keuangan daerah h dapat berjaalan sesuai harapan.
Kir iranya perlu u untuk dillakukan koo ordinasi lebbih lanjut/tteknis anta ara internall Kementeriian Keuanga an (D DJPB dan DJPK) D sertta dengan Kementeria an Dalam Negeri N aga ar tujuan d dan harapa an yang baiik unntuk melakukkan pemanttauan dan evaluasi pe engelolaan keuangan daerah da apat berjallan sesuai ha arapan.
Sumberr : PMK 169/PMK.01/2 2012 http://w www.djpk.de epkeu.go.id/d datadjpk/ (11/01/2 2013) http://djjkd.depdagrri.go.id/ (11/0 01/2013) badand diklat.depdagri.go.id (111/01/2013)
