Ringkasan Eksekutif PELAKSANAAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH... 4 PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENINGKATAN INVESTASI... 5

Ringkasan Eksekutif

Daftar Isi PENDAHULUAN.......................................................................................................................

2

PELAKSANAAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH................................

4

PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENINGKATAN INVESTASI..................................

5

SINKRONISASI KEBIJAKAN PUSAT DAN DAERAH.....................................................

8

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2007............................................................. 13

Buku Pegangan 2007 Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah

PENDAHULUAN Melalui Buku Pegangan yang diterbitkan setiap tahun ini, semua pihak yang berkepentingan diharapkan dapat memperoleh gambaran besar tentang proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Tema utama tahun 2007 ini adalah ‘Pengembangan Ekonomi Daerah dan Sinergi Kebijakan Investasi Pusat dan Daerah’. Dengan demikian, upaya pencapaian tujuan nasional khususnya perbaikan iklim investasi dapat tersinergi secara harmonis dengan tujuan pembangunan daerah dan sesuai dengan potensi atau kekhususan yang dimiliki masing-masing daerah. Investasi adalah salah satu faktor penting penentu keberhasilan konkrit dari pembangunan ekonomi. Keberadaannya merupakan modal dasar bagi perwujudan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam jangka panjang, bila dibarengi dengan peningkatan daya saing, investasi akan meningkatkan penawaran melalui peningkatan stok kapital yang pada gilirannya akan meningkatkan pula kemampuan masyarakat untuk menghasilkan output atau melakukan kegiatan-kegiatan produksi. Kegiatan produksi tersebut akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan proses tersebut pada akhirnya meningkatkan kualitas pembangunan ekonomi karena diversifikasi kegiatannya. Permasalahan investasi di Indonesia secara ringkas tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2004-2009. Secara lebih spesifik, rinciannya adalah sebagai berikut: (1) Prosedur perijinan yang terkait dengan investasi yang panjang, dimana prosedur perijinan untuk memulai usaha di Indonesia termasuk relatif lebih lama, mahal dan cukup rumit dibandingkan dengan beberapa negara tetangga di kawasan Asia-Pasifik; (2) Masih rendahnya kepastian hukum yang tercermin dari masih banyaknya tumpang-tindih kebijakan antara pusat dan daerah serta kebijakan antar sektor; (3) Belum menariknya insentif bagi kegiatan investasi, dimana jika dibandingkan dengan negara-negara lain, Indonesia termasuk tertinggal di dalam menyusun insentif investasi;

Ringkasan Eksekutif

(4) Rendahnya kualitas dan kapasitas infrastruktur yang sebagian besar terus memburuk sejak krisis; (5) Iklim ketenagakerjaan yang kurang kondusif; dan kurangnya jaminan keamanan untuk melakukan kegiatan investasi/usaha. Pemerintah Daerah memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai penyelenggara pemerintahan dan sekaligus sebagai penyelenggara utama dalam pembangunan di daerah. Sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah, Pemerintah Daerah berperan utama mengatur tatanan kehidupan bermasyarakat di daerah dalam kerangka regulasi Sedangkan sebagai penyelenggara utama dalam pembangunan daerah, Pemerintah Daerah berperan sebagai pelaksana dan penanggung jawab utama dalam keseluruhan proses pembangunan yang dilaksanakan di daerah, yaitu dalam kerangka investasi dan penyediaan barang dan pelayanan publik. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah tetap berprinsip pada asas umum dalam penyelenggaraan negara, yaitu asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas akuntabilitas, asas efisiensi, dan asas efektivitas. Buku ini dimaksudkan untuk menyamakan persepsi antara Pemerintah Pusat dan Daerah tentang hak, kewajiban, dan tanggungjawab serta peranan dari masing-masingnya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, khususnya upaya peningkatan investasi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja dan mengurangi kemiskinan. Secara spesifik, tujuan yang ingin dicapai adalah: (1) Memantapkan koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah khususnya dalam upaya perbaikan iklim investasi; (2) Meningkatkan pemahaman mengenai berbagai landasan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah khususnya dalam upaya perbaikan iklim investasi;


(3) Meningkatkan pemahaman mengenai aspek-aspek penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah khususnya dalam upaya perbaikan iklim investasi; (4) Memahami berbagai permasalahan strategis dan solusi pemecahan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah khususnya dalam upaya perbaikan iklim investasi; (5) Mengembangkan dan memantapkan sistem pengendalian dan pengawasan (safeguarding system) terhadap pelaksanaan RKP 2007; (6) Mengembangan dan memantapkan sistem peringatan dini (early warning system) terhadap berbagai permasalahan yang terjadi di daerah; (7) Optimalisasi investasi pemerintah dan investasi swasta di daerah.

PELAKSANAAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH Untuk mengoptimalkan pelaksanaan otonomi daerah sebagai instrumen demokratisasi dan peningkatan kesejahteraan di tingkat lokal, Grand Strategy Desentralisasi dan Otonomi Daerah disusun berdasarkan 7 (tujuh) elemen dasar yang membentuk Pemerintah Daerah sebagai entitas pemerintahan. Tujuh elemen tersebut adalah urusan pemerintahan, kelembagaan, personil, perwakilan daerah, keuangan daerah, pelayanan publik, dan pengawasan. Pemulihan ekonomi yang berjalan saat ini belum diimbangi dengan membaiknya kinerja sektor riil. Tanpa ada perbaikan kinerja sektor riil, pemecahan masalah pengangguran dan kemiskinan akan menjadi kian sulit. Rendahnya kinerja sektor riil disebabkan oleh rendahnya investasi. Perbaikan iklim investasi sangat penting dan mendesak. Langkah perbaikan ini memerlukan koordinasi dan kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah daerah dengan kewenangan dan sumber daya yang semakin besar mempunyai peran penting dalam memperbaiki iklim investasi dan meningkatkan kinerja pembangunan daerah.

Ringkasan Eksekutif

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mempuyai tanggung jawab bersama dalam memberikan stimulan bagi pengembagan sektor riil melalui peningkatan investasi. Investasi akan menimbulkan efek pengganda (multiplier effect) bagi perekonomian. Peningkatan investasi tidak hanya akan meningkatkan permintaan agregat, tetapi juga meningkatkan penawaran agregat melalui meningkatnya stok kapital dan kapasitas produksi. Kegiatan produksi akan menyerap tenaga kerja. Investasi, khususnya yang datang dari luar negeri atau luar wilayah, juga akan mendorong proses alih teknologi dan inovasi. Proses ini pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas, memacu pertumbuhan dan berpeluang untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Untuk itu investasi yang perlu ditingkatkan adalah investasi yang dapat menciptakan kesempatan kerja, menggunakan sumber daya ekonomi daerah yang ada, dan dapat memberikan nilai tambah yang besar terutama investasi di sektor pertanian dan industri yang dapat menyerap tenaga kerja. Demikian pula, penataan dan pembenahan sektor informal seperti usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan pedagang kaki lima (PKL) juga sangat penting dalam mengembangkan sektor rill.

PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENINGKATAN INVESTASI Keragaman Investasi Perkembangan investasi di Indonesia saat ini belum menyebar secara merata antardaerah. Data tahun 2005 menunjukkan bahwa DKI Jakarta merupakan provinsi dengan nilai investasi tertinggi atau setara dengan 27,9 persen dari total investasi di Indonesia. Lebih dari 60 persen investasi terdapat di Pulau Jawa dan Bali. Provinsi Maluku Utara dan Maluku adalah dua provinsi dengan nilai investasi terendah. Pola persebaran investasi tersebut selain disebabkan oleh ketersediaan infrastruktur juga disebabkan oleh kemudahan dalam mendapatkan layanan perijinan, dukungan sumber daya, dan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan investasi.


Kendala Investasi Dalam era otonomi daerah, daerah memiliki hak untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan, memilih pimpinan, mengelola aparatur daerah, memungut pajak dan retribusi daerah, mengelola kekayaan daerah dan juga dapat mendapatkan sumber pembiayaan yang berasal dari daerah sendiri yang sah. Selain itu, daerah mempunyai kewajiban untuk menyediakan layanan publik dan membangun daerah. Bagi daerah yang kurang siap dengan otonomi, maka kewajiban tersebut akan menjadi beban berat dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Namun, apabila daerah telah siap, maka pelaksanaan otonomi daerah akan menjadi peluang bagi percepatan pembangunan daerah. Perkembangan saat ini menunjukkan bahwa belum semua daerah dapat melaksanakan otonomi dengan sebaik-baiknya. Hal tersebut terlihat dari berbagai permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan otonomi daerah terutama terkait dengan permasalahan regulasi (peraturan daerah), serta pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya keuangan melalui pengeluaran atau belanja daerah. Dengan kewenangan yang dimiliki, daerah menerbitkan dan memberlakukan Perda baru, khususnya terkait dengan pungutan pajak dan retribusi daerah yang sering tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di atasnya, dan menambah beban bagi masyarakat dan dunia usaha di daerah yang bersangkutan. Sementara itu, sumber daya keuangan yang dimiliki daerah juga belum dialokasikan dan didistribusikan secara efisien dan efektif, baik dalam penyediaan barang dan pelayanan publik maupun dalam mendorong kinerja sektor riil di daerah. Daya Tarik Investasi Daerah Seiring dengan meningkatnya persaingan global, semua negara dan daerah berlomba-lomba menarik investor–domestik maupun asing–untuk menanamkan modal di wilayahnya. Pelaku usaha atau investor akan memilih lokasi yang paling memberikan kemudahan dan keuntungan bagi usahanya. Penciptaan iklim usaha yang kondusif merupakan elemen utama di dalam peningkatan investasi. Keberhasilan

Ringkasan Eksekutif

suatu negara menarik investor menggambarkan daya tarik dan daya saing negara yang bersangkutan. Daya Saing Daerah Daya saing dapat dilihat menurut wilayah (negara atau daerah) dan menurut sektor atau pelaku (industri dan perusahaan). Kedua pemahaman tersebut saling berkaitan. Daya saing suatu industri atau perusahaan akan menentukan daya saing negara atau daerah. Daya saing negara atau daerah akan memberi pengaruh terhadap kemampuan suatu industri dan perusahaan. Daya saing suatu negara sering dikaitkan dengan kemampuan suatu negara dalam memasarkan produk yang dihasilkan negara itu relatif terhadap kemampuan negara lain. Pengertian ini diperluas oleh World Economic Forum (WEF), yaitu kemampuan suatu perekonomian nasional untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Institute of Management and Development (IMD) mendefinisikan daya saing sebagai kemampuan suatu negara untuk menciptakan nilai tambah dalam rangka menambah kekayan nasional dengan cara mengelola aset dan proses, daya tarik dan agresivitas, globalitas dan proksimitas, serta dengan mengintegrasikan hubungan-hubungan tersebut kedalam suatu model ekonomi dan sosial. Daya saing daerah mempunyai arti yang sama dengan daya saing nasional. Suatu daerah yang mampu bersaing dengan daerah lain dalam memproduksi dan memasarkan barang dan jasa disebut mempunyai daya saing tinggi. Kini, lingkup persaingan tidak lagi hanya dalam wilayah suatu negara, tetapi juga dengan wilayah yang berada di negara lain. Kebijakan Pemerintah Daerah Dengan kewenangan yang dimiliki, peran pemerintah daerah kini menjadi sama pentingnya dengan pemerintah pusat dalam peningkatan investasi. Pemerintah Daerah dituntut dapat berkreasi dalam menangani


permasalahan iklim investasi di daerah masing-masing melalui berbagai kebijakan yang mendukung terciptanya iklim usaha yang sehat. Pemerintah Daerah juga dituntut untuk dapat bersaing dengan Pemerintah Daerah lainnya dalam meningkatkan daya tarik investasi daerah. Hal ini disebabkan oleh motivasi pelaku usaha atau investor untuk berpindah atau melakukan investasi di daerah lain yang memiliki daya tarik lebih tinggi. Investor akan memilih lokasi yang menawarkan peluang keuntungan lebih besar dengan risiko lebih kecil. Kebijakan pemerintah daerah dalam meningkatkan investasi dipengaruhi oleh instrumen kebijakan, pelaksanaan, dan pengendalian terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut. Instrumen kebijakan untuk meningkatkan investasi berupa: (1) peraturan perundangan dalam kerangka regulasi, (2) pengelolaan belanja daerah dalam kerangka anggaran, (3) penyediaan layanan terpadu, (4) pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah dan koperasi, serta (5) pengembagan sektor unggulan melalui klaster industri.

SINKRONISASI KEBIJAKAN PUSAT DAN DAERAH Upaya peningkatan investasi memerlukan berbagai dukungan berupa penciptaan iklim usaha yang kondusif, kapasitas infrastruktur yang memadai, intermediasi lembaga keuangan, tata kepemerintahan yang baik serta keamanan dan ketertiban. Dalam jangka panjang, peningkatan daya tarik investasi dan daya saing nasional juga ditentukan oleh dukungan sumber daya manusia berkualitas. Berbagai upaya peningkatan investasi tersebut perlu disiapkan dan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah secara konsisten dan sinergis. Paket Kebijakan Investasi Dalam menghadapi persaingan dengan negara Asia linnya dalam menarik investasi, Pemerintah telah mengeluarkan Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi yang dituangkan dalam Instruksi Presiden

Ringkasan Eksekutif

(Inpres) Nomor 3 tahun 2006 pada tanggal 27 Februari 2006, dan berbagai paket kebijakan lainnya. Inpres No. 3 Tahun 2006 ini memuat sejumlah kebijakan, program, tindakan, keluaran, sasaran waktu dan penanggungjawab setiap keluaran yang diinginkan. Serangkaian program dan tindakan tersebut pada intinya bertujuan memperbaiki iklim investasi di Indonesia. Perumusan program dan tindakan tersebut disusun melalui serangkaian dialog dan konsultasi dengan kalangan pengusaha dalam dan luar negeri, serta pemangku kepentingan lainnya. Isi dari paket kebijakan ini meliputi aspek umum (termasuk penguatan kelembagaan pelayanan investasi dan sinkronisasi peraturan pusat dan daerah), serangkaian program di bidang kepabeanan, perpajakan, ketenagakerjaan, serta dukungan bagi usaha kecil, menengah dan koperasi. Paket Kebijakan Sektor Keuangan Pemerintah dan Bank Indonesia telah menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Paket Kebijakan Sektor Keuangan yang bertujuan untuk meningkatkan koordinasi antara Pemerintah dan Bank Indonesia sebagai otoritas fiskal dan moneter, melanjutkan langkah-langkah reformasi memperkuat industri perbankan, lembaga keuangan non-bank dan pasar modal. SKB yang ditandatangani oleh Menko Perekonomian, Gubernur Bank Indonesia, Menteri Keuangan, dan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara, melengkapi dua paket kebijakan sebelumnya, yaitu Paket Perbaikan Iklim Investasi dan Paket Percepatan Pembangunan Infrastruktur yang telah diterbitkan pada awal tahun ini. Melalui paket kebijakan sektor keuangan ini diupayakan perbaikan infrastruktur pasar dan kelembagaan, peningkatan aksesibilitas pelaku usaha terhadap modal dan penyempurnaan struktur sektor keuangan yang lebih kuat, seimbang dan stabil. Dengan demikian stabilitas makroekonomi yang sudah mulai pulih beberapa bulan belakangan ini diharapkan dapat terjaga dan menjadi basis yang solid bagi pemulihan sektor riil yang mendapat dukungan pembiayaan dari lembaga keuangan dan pasar modal.


Dalam menyusun paket ini, Pemerintah dan Bank Indonesia telah melakukan berbagai konsultasi dengan dunia usaha, lembaga keuangan terkait, dan para pemangku kepentingan lainnya. Rincian dari paket ini menunjukkan komitmen yang kuat dari masing-masing instansi yang bertanggunjawab untuk melaksanakan masing-masing program dan tindakan yang ada dalam paket itu, lengkap dengan produk keluaran dan sasaran waktu yang jelas. Paket Kebijakan Sektor Keuangan terdiri dari tiga kelompok kebijakan, yaitu stabilitas sistem keuangan, lembaga keuangan perbankan dan non-bank, dan pasar modal dan privatisasi BUMN. Kebijakan Pertanahan Pertanahan menjadi salah satu isu strategis dalam upaya peningkatan investasi. Isu pertanahan tidak hanya terkait dengan pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur, tetapi juga pengembangan UMKM. Dalam pembangunan infrastruktur, masalah pengadaan tanah akan menentukan kelancaran implementasi proyek. Tersedianya kerangka regulasi yang jelas akan membantu percepatan pembangunan infrastruktur strategis khususnya dalam rangka pelayanan publik. Dalam pengembangan UMKM, pendaftaran status kepemilikan (sertifikasi) tanah milik pelaku UMKM sangat membantu peningkatan akses permodalan melalui tersedianya kolateral. Badan Pertanahan Nasional saat ini sedang menyusun Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Tanah. Tujuan dari penyusunan pedoman tersebut adalah (1) memberikan landasan perolehan tanah yang diperlukan untuk menunjang kegiatan pembangunan; (2) memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum kepada pihak yang tanahnya diambilalih dan pihak yang memerlukan tanah; (3) memberikan jaminan perlindungan kepada pihak-pihak yang terkena dampak berkaitan dengan kesejahteraan sosial ekonominya.

10

Ringkasan Eksekutif

Pemantapan Keamanan, Ketertiban, dan Stabilitas Politik Kondisi keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas secara umum masih ditandai oleh adanya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Daya beli masyarakat yang semakin menurun, tingkat pengangguran yang tinggi, kemiskinan yang bertambah menyebabkan masih tingginya tingkat kriminalitas. Tindak pidana konvensional dengan skala lokal seperti pencurian, penipuan, perampokan, kekerasan rumah tangga, pembunuhan atau kejahatan susila yang merupakan karakteristik cerminan kondisi perekonomian intensitasnya masih cukup tinggi dan semakin bervariasi. Di sisi lain, penerapan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) secara langsung telah menimbulkan gangguan keamanan di beberapa wilayah akibat adanya perselisihan antarpendukung dan antargolongan. Rendahnya kemampuan apa rat keamanan sebagai akibat keterbatasan sarana dan prasarana menyebabkan upaya pencegahan, penanggulangan gangguan keamanan belum dapat memberikan hasil yang optimal. Gangguan keamanan dan ketertiban tersebut berdampak sangat signifikan terhadap upaya-upaya menciptakan iklim investasi yang kondusif di dalam negeri. Oleh karena itu, kemampuan pencegahan, penanggulangan, dan tindakan tepat sasaran dalam menanggulangi gangguan tersebut adalah tolok ukur keberhasilan utama mengamankan aktivitas dunia usaha. Meski permasalahan pencegahan dan penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban menjadi tanggung jawab langsung Pemerintah Pusat, namun Pemerintah Daerah mempunyai peran yang tidak kalah penting dalam mendukung dan mewujudkan kondisi aman dan damai. Penyelesaian masalah masyarakat lokal secara dini dan pembinaan masyarakat menjadi sangat penting sebagai upaya preventif yang efektif sebelum menjadi gangguan keamanan berskala besar. Mengingat hal tersebut, Pemerintah Daerah agar mencermati dinamika masyarakat dan melaksanakan koordinasi yang harmonis dengan institusi pertahanan dan keamanan setempat. Peran Pemerintah Daerah juga sangat menentukan dalam penyelesaian

11


masalah keamanan teritorial seperti masalah keamanan laut dan kerawanan perbatasan karena adanya hubungan timbal balik antara kinerja pembangunan daerah di daerah rawan tersebut dengan kondisi aman dan damai yang ingin dicapai. Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Perkembangan ekonomi global serta geo-ekonomi dan geo-strategis regional memberi indikasi yang kuat bahwa Indonesia perlu memfokuskan peningkatan ekspor dan investasinya pada beberapa kawasan khusus yang mendapatkan beberapa fasilitas perpajakan, kepabeanan, dan infrastruktur pendukungnya sedemikian rupa sehingga dapat bersaing dengan negara-negara tetangga dalam menarik investasi asing masuk ke Indonesia dan sekaligus juga membantu mengembangkan wilayah dan kawasan. Kawasan-kawasan khusus inilah yang sementara ini akan dikembangkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) atau Special Economic Zones (SEZ). Dalam konstelasi perdagangan dan investasi global sebenarnya Indonesia memiliki beberapa keunggulan yang seharusnya dapat menjadi peluang dalam menarik investasi. Perencanaan pembangunan perlu diterjemahkan ke dalam program dan kegiatan pembangunan yang nyata, spesifik, dan jelas besaran alokasi pendanaannya. Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2004–2009 dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2007 yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang telah disepakati bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

12

Ringkasan Eksekutif

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2007 Tema dan Prioritas RKP Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2007 merupakan pelaksanaan tahun ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004-2009, dan merupakan kelanjutan RKP Tahun 2006. RKP ini telah digunakan sebagai acuan bagi penyusunan RAPBN Tahun 2007. RKP Tahun 2007 disusun berdasarkan berbagai kemajuan yang sudah dicapai di tahun 2005 dan tahun 2006, masalah dan tantangan yang dihadapi pada tahun 2007, serta berbagai sasaran yang harus dicapai dalam RPJMN dalam pelaksanaan 3 Agenda Pembangunan, yaitu: Mewujudkan Indonesia Yang Aman dan Damai; Menciptakan Indonesia Yang Adil dan Demokratis; serta Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat. Berdasarkan pemahaman tersebut, tema pembangunan tahun 2007 adalah ”Meningkatkan Kesempatan Kerja dan Menanggulangi Kemiskinan dalam rangka Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat”. Tema ini dijabarkan dalam 9 (sembilan) prioritas pembangunan, yaitu: 1. Penanggulangan Kemiskinan; 2. Peningkatan Kesempatan Kerja, Investasi, dan Ekspor; 3. Revitalisasi Pertanian dalam arti luas dan Pembangunan Perdesaan; 4. Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan; 5. Penegakan Hukum dan HAM, Pemberantasan Korupsi, dan Reformasi Birokrasi; 6. Penguatan Kemampuan Pertahanan, Pemantapan Keamanan dan Ketertiban, serta Penyelesaian Konflik; 7. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Nias (Sumatera Utara), Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah, serta Mitigasi dan Penanggulangan Bencana; 8. Percepatan Pembangunan Infrastruktur; 9. Pembangunan Daerah Perbatasan dan Wilayah Terisolir

13


Pemilihan prioritas ini didasarkan pada pertimbangan antara lain memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan, mendesak dan penting untuk segera dilaksanakan; merupakan tugas Pemerintah, serta realistis untuk dilaksanakan. Pelaksanaan berbagai prioritas pembangunan tersebut menggunakan kerangka regulasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan kerangka pelayanan investasi Pemerintah dan pelayanan umum. Dengan adanya prioritas dan fokus prioritas pembangunan, segenap aparatur negara dan seluruh lapisan masyarakat diharapkan mempunyai kesamaan arah dan pandangan dalam membangun negeri ini. Arah Kebijakan Fiskal Pokok-pokok kebijakan fiskal dalam RAPBN 2007 dapat dijelaskan berdasarkan arah kebijakan, strategi kebijakan, dan garis besar postur RAPBN 2007. Berdasarkan arah kebijakan, pertama, kebijakan fiskal dalam RAPBN 2007 diarahkan untuk dapat membiayai pengeluaran dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara yang efektif, efisien dan bebas dari pemborosan maupun korupsi. Kedua, kebijakan fiskal diarahkan untuk dapat turut serta dalam memelihara dan memantapkan stabilitas perekonomian, dan berperan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi. Ketiga, kebijakan fiskal diarahkan untuk dapat mengatasi masalah mendasar yang menjadi prioritas pembangunan, yaitu: (a) Penanggulangan kemiskinan; (b) Peningkatan kesempatan kerja, investasi dan ekspor; (c) Revitalisasi pertanian dan pembangunan perdesaan; (d) Peningkatan kualitas dan aksesibilitas terhadap pendidikan dan pelayanan kesehatan; (e) Penegakan hukum dan HAM, pemberantasan korupsi, dan reformasi birokrasi; (f) Penguatan kemampuan pertahanan, pemantapan keamanan dan ketertiban, serta penyelesaian konflik; (g) Mitigasi dan penanggulangan bencana; (h) Percepatan pembangunan infrastruktur; dan (i) Pembangunan daerah perbatasan dan wilayah terisolir. Keempat, kebijakan fiskal diarahkan untuk mendukung keberlanjutan proses konsolidasi desentralisasi fiskal dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dengan tujuan antara

14

Ringkasan Eksekutif

lain untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah, serta antar daerah, dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antar daerah. Asumsi Ekonomi Makro (i) Pertumbuhan ekonomi tahun 2007 diperkirakan sebesar 6,3 persen; sedikit lebih tinggi dibandingkan asumsi APBN maupun Proyeksi 2006. (ii) Nilai Tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat diperkirakan sebesar Rp 9.300/US$. (iii) Laju inflasi sebesar 6,5 persen, membaik dibanding tahun sebelumnya. (iv) Rata-rata suku bunga SBI 3 bulan diperkirakan sebesar 8,5 persen. (v) Rata-rata harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude oil Price, ICP) di pasar internasional diperkirakan sebesar US$ 63 per barel, sedangkan rata-rata tingkat produksi (lifting) minyak mentah Indonesia sebesar 1,0 juta barel per hari. Postur APBN Besarnya beban pengeluaran negara antara lain pada pos pengeluaran pembayaran hutang luar negeri termasuk pembayaran pokok dan bunga, serta subsidi yang secara keseluruhan merupakan 36,5 persen dari belanja pemerintah pusat atau 24,2 persen dari belanja negara di tahun 2007. Kondisi ini memberikan keterbatasan pada anggaran negara. Namun demikian, selaras dengan semangat otonomi daerah, bagian anggaran yang diserahkan kepada daerah mengalami peningkatan. Untuk tahun 2007, dari seluruh belanja negara dianggarkan sebanyak 33,9 persen diserahkan kepada daerah, angka ini meningkat dibanding tahun sebelumnya yaitu sebesar 31,6 persen dari seluruh belanja negara (APBN-P 2006) sebagaimana digambarkan dalam Tabel 1.

15


Tabel 1 APBN-P 2006 dan APBN 2007 dalam triliun rupiah 2006

2007

APBN-P

% PDB

APBN

% PDB

A. Pendapatan Negara dan Hibah I. Penerimaan Dalam Negeri 1. Penerimaan Perpajakan 2. Penerimaan Bukan Pajak II. Hibah

659,1 654,9 425,1 229,8 4,2

21,1 21,0 13,6 7,4 0,1

723,1 720,4 509,5 210,9 2,7

20,5 20,4 14,4 6,0 0,1

B. Belanja Negara I. Belanja Pemerintah Pusat - Pembayaran Bunga Utang - Subsidi

699,1 478,2 82,5 107,6

22,4 15,3 2,6 3,5

763,6 504,8 85,1 103,0

21,6 14,3 2,4 2,9

II. Belanja Ke Daerah 1. Dana Perimbangan a. Dana Bagi Hasil b. Dana Alokasi Umum c. Dana Alokasi Khusus 2. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian a. Dana Otonomi Khusus b. Dana Penyesuaian C. Keseimbangan Primer

220,8 216,8 59,6 145,7 11,6 4,1

7,1 7,0 1,9 4,7 0,4 0,1

258,8 250,3 68,5 164,8 17,1 8,5

7,3 7,1 1,9 4,7 0,5 0,2

3,5 0,6

0,1 0,0

4,0 4,4

0,1 0,1

42,5

1,4

44,6

1,3

D. Surplus / Defisit Anggaran

-40,0

-1,3

-40,5

-1,1

E. Pembiayaan I. Pembiayaan Dalam Negeri II. Pembiayaan Luar Negeri (netto)

40,0 55,3 -15,3

1,3 1,8 -0,5

40,5 55,1 -14,6

1,1 1,6 -0,4

Memorandum Items Rasio Pembayaran Bunga Utang terhadap Belanja Pemerintah Pusat 17,3 16,9 Rasio Subsidi thd Belanja Pemerintah Pusat 22,5 20,4 Rasio Belanja Daerah thd Belanja Negara 31,6 33,9

16

Ringkasan Eksekutif

Belanja Negara Anggaran Belanja Negara TA 2007 direncanakan sebesar Rp 763,6 triliun terdiri dari: (1) Anggaran belanja pemerintah pusat direncanakan sebesar Rp 504,8 triliun; dan (2) Anggaran belanja daerah direncanakan sebesar Rp 258,8 triliun.

Belanja Pemerintah Pusat Kebijakan alokasi anggaran belanja pemerintah pusat dalam RAPBN tahun 2007 lebih diarahkan pada langkah-langkah strategis dalam memperbaiki kualitas pengeluaran, antara lain dengan mempertajam prioritas alokasi anggaran, untuk: (i) perbaikan pendapatan aparatur negara dan pensiunan; (ii) pemenuhan kewajiban pembayaran bunga utang; (iii) peningkatan kualitas, efisiensi dan efektivitas pelayanan dan penye lenggaraan kegiatan operasional pemerintahan, serta pemeliharaan aset negara; (iv) peningkatan investasi pemerintah, terutama di bidang infrastruktur dasar untuk mendukung kegiatan ekonomi nasional; (v) pemberian subsidi untuk membantu menstabilkan harga barang dan jasa yang berdampak luas kepada masyarakat; (vi) peningkatan anggaran pendidikan sejalan dengan amanat UUD 1945; serta (vii) kesinambungan bantuan langsung kepada masyarakat di bidang pendidikan dan kesehatan.

Belanja Daerah Kebijakan belanja daerah dalam tahun 2007 diarahkan untuk mendukung keberlanjutan konsolidasi desentralisasi fiskal guna

17


menunjang pelaksanaan otonomi daerah, sebagai upaya meningkatkan peran dan kemandirian daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerah. Kebijakan tersebut, antara lain diarahkan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah, antardaerah, serta untuk mengurangi kesenjangan pelayanan publik antardaerah (public service provision gap). 

18

Ringkasan Eksekutif PELAKSANAAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH... 4 PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENINGKATAN INVESTASI... 5

Recommend Documents