Ringkasan Diskusi Publik “Konflik Perkebunan: Kontestasi Bisnis dan Hak Asasi Manusia” Hotel Acacia, Jakarta Pusat Kamis, 28 Juni 2012 Narasumber: 1) Indriaswati D. Saptaningrum 2) Ahmad Surambo 3) Tafiv Julianto 4) Nur Kholis
(Direktur Eksekutif ELSAM) (Direktur Sawit Watch) (Kabag Mitra – Divhumas Mabes Polri) (Waka Komnas HAM)
Diskusi Publik ini diselenggarakan atas kerjasama ELSAM dan Sawit Watch, dan disiarkan secara langsung di Green Radio 89,2 FM di Jabodetabek. Pengantar Industri perkebunan sawit di Indonesia ini mulai sangat tumbuh progresif sekali. Jadi income yang didapat oleh negara dari sektor sawit ini juga cukup besar. Kalau dari sisi produksinya sendiri terus bertambah berdasarkan luasan lahan perkebunan sawit yang terus bertambah. Kalau sumbangan terhadap pendapatan produksi bruto sendiri, produksi bruto itu sekitar 23% dari total produk bruto yang ada setiap tahun. Di tahun 2011 produksi sawit itu mencapai 23 juta ton, dimana 16 juta ton diekspor ke luar negeri dan sisanya dikonsumsi untuk industri produk perkebunan dan juga konsumsi minyak sawit untuk kebutuhan rumah tangga. Seiring dengan tumbuh berkembangnya industri sawit di dalam negeri, bermunculan juga konflik-konflik agraria. Perlu mengingat kembali bahwa peristiwa yang terjadi di Mesuji, Lampung, juga ada beberapa peristiwa lainnya juga tejadi di wilayah Sumatera Utara antara tanah warga adat dengan perusahaan PTPN II dan konflikkonflik yang dilatarbelakangi munculnya perkebunan sawit ini terus tumbuh. Ini adalah soal dan biasanya setiap kali konflik ada korban dari kedua belah pihak baik perusahaan, maupun masyarakat. Selain itu juga perlu melihat bagaimana petugas keamanan dalam dalam rangka menengahi apa yang terjadi di dalam konflik-konflik ini. Dalam diskusi ini bermaksud juga mengaitkan bagaimana perkembangan dunia internasional yang dituntut ikut mengatur atau memberikan pedoman bagi korporasi dalam menjalankan operasinya. Karena dalam banyak peristiwa kekerasan dan pelanggaran HAM di sekitar wilayah operasinya suatu perusahaan, mereka merupakan aktor yang tidak kalah berkontribusi dibanding aktor lainnya, seperti Negara melalui aparatnya. Dunia internasional telah memiliki panduan operasi korporasi agar sejalan dengan penghormatan terhadap HAM. Paparan Indriawati Konflik Lahan Terus Meningkat Selama 10 tahun terakhir dari apa yang ELSAM catat termasuk juga di dalam Laporan TGPF Mesuji. Perkebunan di Indonesia pelaksanaannya rata-rata 8,7% per tahun. Dengan total luasan lahan per 2009 mencapai 7.321 hektar per tahun. Kemudian dari data tersebut sebanyak kasus 50%-nya sekitar 3.501 Ha itu dikuasai oleh perkebunan besar swasta. Lalu 1
sebanyak 40%-nya itu sekitar 2.959 Ha diusahakan melalui sistem perkebunan rakyat. Serta sebanyak 617 Ha merupakan perusahaan besar milik negara. Dari data BPS sendiri per 2010 jumlah produk sawit itu sampai 14.290.054 ton. Diperkirakan akan naik terus sampai mencapai target 9jt juta hektar lahan-lahan yang memang ditargetkan oleh pemerintah akhir tahun 2000. Gambaran mengenai luasan lahan saja, lalu dari luasan lahan itu kita juga melihat bahwa perkembangan konflik itu semakin lama semakin naik. Jadi kami mencatat setidaknya dari data yang ada di BPN itu sepanjang 2009-2011 itu tercatat 14.300 kasus yang melibatkan masyarakat dengan korporasi. Komnas sendiri -ini nanti pak Nurkolis bisa memaparkan lebih jauh- sebanyak 1.500 pengaduan itu persis terkait dengan konflik lahan. Jadi kalau besarannya saya rasa dan melihat trennya terutama sifat dari konflik itu yang terus terjadi menahun, saya meprediksi itu akan terus menaik. Prinsip dan Standar HAM Bagi Korporasi Terkait dengan hal tersebut, apakah ada prinsip dan standar hak asasi manusia yang semestinya berlaku berkaitan dengan operasi perusahaan. Karena dari sekian banyak konflik yang terjadi kurang lebihnya terkait dengan perilaku (behavior), tata cara dan dalam rangka operasi. Dalam konteks ini bahwa sebenarnya standar HAM yang mengatur mengenai perilaku perusahaan dan operasi bisnis itu sudah jauh lebih berkembang dari yang pernah dibayangkan dulu. Pertama, kita mengenal satu mekanisme di bawah apa yang disebut sebagai ISO. Jadi ISO terakhir yang dilaunching tahun 2010 sudah mencakup aspek-aspek yang sebagian elemennya sebenarnya merupakan atau berisi kewajiban berisi dari satu perusahaan untuk menerapkan, mengintegrasikan beberapa prinsip hak asasi di dalamnya. Jadi “ISO 26.000” namanya, memiliki atau terdiri dari tujuh elemen pokok yang beberapa diantaranya terkait dengan hak asasi manusia. Lalu standar hak asasi dalam hubungan kerja perburuhan, terkait juga dengan konsumen, dan partisipasi komunitas dalam proses operasi. Di luar ISO 26.000 sebenarnya juga ada satu panduan yang sudah lahir lebih dahulu dikembangkan oleh Persatuan Negara-Negara OECD. Itu kita menyebutkan “OECD Guidelines for Multinational Enterprises”. Secara khusus panduan ini juga berisi sepenuhnya mengenai standar-standar dari indikator hak asasi manusia yang diharapkan dipatuhi oleh perusahaan. Nah yang lain yang paling dan juga sudah banyak diketahui oleh perusahaan adalah, sebanyak 1.800-an perusahaan menjadi anggota apa yang kita sebuat sebagai UN Global Compact. Suatu Badan PBB yang secara khusus memang dibentuk untuk mengawasi, mendorong, kinerja perusahaan supaya menaati prinsip dan standar Hak Asasi Manusia. Di bawah UN Global Compact juga terdiri dari sekian seri panduan untuk mencoba mendorong perusahaan untuk mematuhi standar-standar hak asasi manusia yang lebih spesifik. Kemudian yang mungkin terakhir dari paling banyak sekarang dirujuk dan mulai disosialisasikan terkait dengan operasi perusahaan adalah panduan yang dikeluakan oleh pelapor khusus mengenai visi hak asasi manusia yang diadopsi tahun 2011, biasa disebut sebagai “Ruggie’s Pillar”. Atau prinsip-prinsip dari panduan Ruggie dan untuk bisnis dan hak asasi manusia. Panduan ini sangat penting untuk dipromosikan dan disosialisasikan. Kenapa dia disebut “Prinsip-prinsip Ruggie atau sering disebut Ruggie’s Pillar? Karena untuk pertama kalinya satu prinsip yang diadopsi oleh badan PBB itu mencoba merangkum standard hak asasi manusia dengan mendasarkan pada tiga pilar utama. Pertama, kewajiban negara untuk memproteksi hak asasi manusia; Kedua, secara eksplisit prinsip ini memberikan 2
kewajiban korporasi untuk menghormati hak asasi manusia dan menurunkannya dalam eleman-elaman yang lebih kongkrit. Termasuk misalnya, terkait dengan kewajiban secara internal untuk memiliki satu aturan-aturan yang terkait dengan operasi bisnisnya yang misalnya mencakup juga apa yang disebut dengan “due dilligence of...”. Atau kita mengIndonesiakannya “uji tuntas hak asasi manusia” sebelum perusahaan beroperai. Pilar yang ketiga, yang terpenting adalah adanya jaminan bahwa harus ada yang namanya mekanisme pemulihan bagi mereka yang memang terlanggar haknya. Ketiga pilar tersebut di atas, menyediakan sekian banyak rincian masing-masing, dibagi menjadi prinsip umum dan prinsip operasional. Artinya memang ini prinsip yang didekati dengan cara visioner—dengan cara pelaku. Sehingga –pelaku bisnis– tidak hanya menyediakan format standard dan prinsip umum, tapi menyediakan langkah-langkah operasional yang lebih kongkrit yang disebut sebagai prinsip-prinsip operasional untuk bagaimana mewujudkan prinsip-prinsip ini secara nyata di dalam keseharian. Sebagai langkah lanjut, Badan PBB juga melalui Kantor Komisi Tinggi HAM PBB sudah mengeluarkan panduan lanjutan yang lebih rinci mengenai bagaimana mengintepertasikan prinsip itu dengan lebih jelas. Hal itu baru dilaunching pada 12 April 2012. Sehingga, semua itu menyediakan satu motivasi dan satu dasar pijak yang lebih jelas ke arah mana sebenarnya operasi bisnis itu bisa dikontrol dan dibuat menjadi lebih bertanggung jawab dalam konteks HAM.
Paparan Achmad Surambo Kegagalan Negara Melihat Akar Soal Agraria Kalau secara normative harusnya ada payung hukum yang melindungi masyarakat dalam soal-soal konflik kepemilikan lahan. Karena Republik ini didirikan untuk mensejahteakan warganya. Kita punya UU HAM, UU Lingkungan, UU Perkebunan. Tapi lagi-lagi yang menjadi persoalan, bagaimana dipraktekkannya, implementasinya? Memang kalau kita lihat sampai saat ini tidak ada penyelesaian yang efektif dan efisien untuk penyelesaian agraria. Memang tersedia banyak sekali mekanisme-mekanisme penyelesaian. Tapi temuan Sawit Watch hampir-hampir tidak ada kalau dilihat secara efektif dan lebih efisiennya. Selalu saja konflik agraria itu punya alur yang bisa meledak, kemudian turun, meledak lagi, dan turun lagi. Hal tersebut disebabkan karena negara gagal untuk melihat akar persoalan. Bayangkan, di perkebunan kelapa sawit ekspansi kelapa sawit itu setiap tahun hampir setengah juta Ha (500 ribu hektar). Dari 500.000 Ha, kalau lihat Permentan No. 26 Tahun 2007, berapa konsensi yang bisa dimiliki masyarakat? Hanya 20%. Jadi, melihat praktek di Kalteng dari hampir satu juta setengah hektar itu, berapa kebun rakyat? Hanya kurang dari 100 ribu hektar. Artinya, 900 ribu hektar dikuasai oleh kebun besar. Nah ini pola model yang penting untuk kita cek kembali, sehingga mengapa konflik itu selalu timbul, bisa terjawab. Penting dibicarakan ke depan, mekanisme pemberian HGU harus diperbaiki. Hal ini jika kita mau mengaku bahwa HGU masih penting. Namun pertanyaannya adakah mekanisme pemberian izin selain HGU? Itu juga penting didiskusikan. Jika melihat mekanisme pemberian HGU, hal itu tidak pernah bedasarkan andil. Ini kan soal ketimpangan lahan. Tidak pernah itu. Yang ada adalah, hitungan-hitungannya soal bagaimana sebenarnya 3
penyerahannya sudah sah atau belum, dan itu pun hanya di kertas. Bahasa lebih kerennya adalah “perampokan lahan”, ini sering terjadi di masyarakat. Sangat penting adalah bagaimana sebenarnya secara besama-sama negara harus bisa memfasilitasi penyelesaian agraria ini. Karena jika tidak, Republik ini akan “penuh sesak” dengan konflik. Kemarin Mesuji, habis Mesuji terus apa lagi. Silih berganti. Jadi tontonan lebih ke politik akhirnya, bukan bagaimana menjelaskan itu menjadi solusi integratif, sehingga kesejahteraan masyarakat pembangunan itu menjadi lebih dekat. Ada dua kebijakan yang penting untuk dilihat. Zaman Pak Harto [ini bukan membesarkan Pak Harto], tapi membandingkan. Ada Kepmentan No. 333 tahun ’86, soal PIR Trans. Di sana memberikan komposisi untuk masyarakat paling kecil 60%, bahkan hasil akhir dari PIR Trans itu harus 80 % untuk rakyat, dan 20% untuk perusahaan. Kenapa zaman Reformasi dibalik menjadi 20% untuk masyarakat, 80% untuk perusahaan? Ini Reformasi resiko modal atau reformasi supaya masyarakat lebih cepat dekat dengan kesejahteraan. Ini dari sisi kebijakan, belum praktek. Kalau praktek kan soal tipu menipu –tapi ini soal kebijakan yang jelas-jelas ada di perkebunan. Ini bagaimana ini kok bisa keluar.
Paparan Tavip Julianto [Kepolisian] Peran Polisi Dalam Beragam Konflik Agraria Konflik berkaitan dengan masalah agraria [perkebunan] memang banyak terjadi di beberapa tempat khususnya di era demokrasi ini makin muncul di sana sini. Karena masyarakat makin tahu akan hak-haknya. Tentunya patut dilihat dulu bahwa sumber-sumber konflik itu bisa diidentifikasi, adanya beberapa peraturan perusahaan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Mungkin satu dengan yang lain masih banyak belum sinkron atau masih bersifat sektoral. Kemudian juga sumber yang menjadi pesoalan juga adalah belum terdaftarnya tanah-tanah masyarakat. Dalam hal ini untuk mendapatkan kepastian pemegang hak atas tanah itu belum semuanya terdaftar. Sehingga hal ini tidak hanya dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat pemilik tanah. Kemudian ketiga, perusahaan-perusahaan yang memiliki izin, kelihatannya hanya memiliki izin lokasi maupun izin usaha saja. Bahkan kadang-kadang izin sudah dipegang dia manfaatkan hanya untuk mencari kredit dari bank. Tapi bantuan ini tidak diinvestasikan dimana harusnya dilakukan tetapi di tempat lain. Ini juga menjadikan persoalan. Sebenarnya yang juga menjadi soal adalah kurangnya koordinasi instansi terkait, dalam hal ini Pemda, DPR, dan juga aparat setempat. Sehingga isu-isu terkait dengan potensi timbulnya konflik ini kadang-kadang sering terlambat dalam penanganannya. Akhirnya timbullah persoalan-persoalan muncul di masyarakat dalam bentuk unjuk rasa, atau bahkan berkembang berakumulasi menjadi kelihatannya anarkis, kemudian terjadinya perlawanan bentrokan dengan petugas keamanan. Inilah kadang-kadang yang sering di-blow-up seolah polisi kurang pro kepada masyarakat. Padahal tidak. Kemudian lebih dari itu buntutnya terjadi pelanggaran HAM. Kalau dalam penanganannya tidak tepat, maka itu akan bisa apa saja yang terjadi. Dalam hal ini peran polisi dalam menangani konflik berkaitan dengan agraria perkebunan kita mengacu pada Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Khususnya di pasal 5 menyebutkan bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban 4
masyarakat menegakan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dan ketertiban”. Ini adalah tugas pokok Polisi. Dan tugas pokok Polri khususnya dalam pasal 13 tadi disebutkan bahwa memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; kemudian menegakan hukum; dan ketiga memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat. Jadi kalau ada konflik di masyarakat, kehadiran polisi di situ adalah dalam rangka memberikan rasa aman, rasa tenteram pada masyarakat. Tapi dalam hal ini, Polisi juga tidak akan meninggalkan peran dan tugas dalam rangka penegakan hukum. Kalau terjadi pihak-pihak tertentu yang di dalam persoalan tersebut melakukan tindak pidana, tidak mungkin Polri akan diam. Pasti polisi akan melakukan upaya-upaya tindakan kepolisian yang dilaksanakan dalam rangka penegakan hukum. Hal ini karena negara kita negara hukum. Jadi tidak boleh – masyarakat juga dalam suasana yang masih belum kondusif dalam arti bahwa persoalannya belum selesai kemudian semaunya melakukan tindakan semaunya sendiri. Itu tidak boleh. Tetap kita melakukan upaya-upaya persuasif lebih dulu kemudian kalau sampai terjadi hal-hal yang sudah membahayakan orang lain, membahayakan harta benda orang lain dan itu tentunya bisa merugikan orang lain polisi harus betindak. Dan saya kira pimpinan Polri sudah mengeluarkan kebijakan-kebijakan dalam rangka penanganan konflik agraria, perkebunan, tentunya dengan langkah-langkah meningkatkan deteksi dini. Dari awal Polisi mesti siap. Jadi di sana kita harus bisa mengidentivikasi potensi-potensi di wilayah yang berkaitan dengan agraria yang dapat memicu timbulnya konflik meluas di masyarakat. Hal ini sejak dini Polisi harus secara intens melakukan upaya-upaya kosulting bersama masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, pemerintah daerah dan instansi terkait. Kemudian Polisi juga mengedepankan instansi yang lebih berwenang, dalam hal ini Pemda atau BPN. Kalau harus dilakukan tindakan represif, itu tindakan yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum. Dan tentunya dalam rangka penegakan hukum itu Polisi berlandaskan menghormati hak asasi manusia. Polisi dalam konflik agraria tetap berdiri di semua pihak. Polisi akan secara jernih melihat persoalan itu dan tidak ada maksud dari kepolisian yang berpihak kepada pengusaha. Polisi melakukan segala hal dalam rangka penegakan hukum. Artinya, persoalan ini harus dimusyawarahkan bersama. Kalau itu memang harus diselesaikan, ada jalur hukum, dan masyarakat bisa melalui jaur hukum. Artinya jangan sampai terjadi tindakan-tindakan yang sifatnya anarkis atau membahayakan. Kalau sampai toh masyarakat ada yang dikenakan tindakan kepolisian saya kira anggota polisi di lapangan sudah bisa menilai di sana, karena Polisi mempunyai prinsip-prinsip diskresi di lapangan. Kalau memang ada masyarakat yang sudah membahayakan keselamatan orang lain itu harus ditindak. Tentunya tidak semua dimasukkan penjara, karena tindakan polisi itu bisa juga mengamankan untuk diberikan pengertian, kemduian dikembalikan kepada keluarganya. Kemudian apa yang Polisi sampaikan kepada tokoh-tokoh atau kelompoknya itu bisa mengendalikan masyarakat yang lainnya.
Paparan Nur Kholis [Komnas HAM] Penegakan HAM Terkait Konflik Agraria [perkebunan] Ada dua hal saya yang disampaikan: Petama, faktanya seperti apa; kemudian, Kedua, hukumnya - hukum HAM Internasional dan Nasional, terkait dengan human rights and bussines- terutama yang mengatur tanggung jawab HAM korporasi. 5
Fakta bahwa apa yang disampaikan oleh narasumber saya juga setuju. Bahwa tanah di Indonesia secara faktual sebelum kemerdekaan maupun setelah kemerdekaan telah terkapling sebenarnya. Sederhananya oleh kelompok-kelompok, suku-suku atau kerajaan. Misal, yang paling detail kampung saya, Palembang-Sumatera Selatan. Di sana sebelum merdeka sudah ada pembagian wilayah di bawah suku-suku yang ada. Sehingga sebelum munculnya Kabupaten itu sudah terbagi habis wilayah Sumatera Selatan sampai ke Babel. Dulu Sumatera Selatan termasuk Bengkulu, Lampung. Setelah Komnas amati, ini terjadi juga di tempattempat lain. Suatu hari saya ketemu seorang Gubernur bilang, “Pak Nur Kholis, kalau kita mengundang sawit kalau kita lihat dari atas karena masih banyak yang kosong”. Nah saya menyangkal paradigma itu, agak beresiko menurut saya. Karena sejarah Indonesia seperti itu. Kedua, muncullah hukum nasional di belakang hari. Itulah perdebatan UUPA luar biasa. Karena mengingat bagaimana fakta yang ada di lapangan. Akhirnya munculah kompromi UUPA. Tapi menurut saya, itu tidak akan menyelesaikan masalah karena satu pasal yang tidak diimplementasikan sampai dengan sekarang. Bahwa hukum nasional itu dibentuk berdasarkan hukum Adat, khususnya untuk tanah. Fakta itu kemudian tertinggal. Satu masalah. Masalah yang kedua, kemudian muncul kepentingan bisnis. Ketika atas nama kepentingan bisnis karena pertimbangan ekonomi maka semua harus diakomodir. Ini menambah keruwetan lagi. Lebih spesifik lagi belakangan, jangankan untuk kepentingan bisnis, aparat menteri pun bisa berkelahi di lapangan. Ini punya menteri Pertambangan di dalam wilayahnya menteri Kehutanan. Oleh karena, kita tidak bisa secara partikelir mengurusi tanah di Indonesia. Jadi memang harus hati-hati betul dan melihat aspek sejarah, dan kemudian mencari jalan keluar. Mudahmudahan penggantian pak Hendarman Supandji akan lebih baik -setidak-tidaknya secara administrasi- barangkali. Tetapi Komnas HAM memberikan banyak masukan kepada Hendarman betapa menjadi Kepala BPN itu bukan masalah administrasi, tetapi ada masalah yang sangat krusial yang harus dihadapi. Kemudian, apa yang dialami oleh Polisi adalah buntutnya, bahwa kemudian ada penyimpangan-penyimpangan beberapa anggota di lapangan saya tidak menampik itu. Tapi itu memang harus diambil tindakan. Muaranya itulah yang harus diselesaikan dalam sebuah forum nasional yang memang sangat intelektual. Bukan hanya intelektual, tetapi sangat mendalam dan sangat serius oleh seluruh komponen yang ingin menyelesaikan masalah pertanahan di Indonesia. Inilah kenapa masalah pertanahan di Indonesia tidak bisa diselesaikan secara partikelir. Rakyat pun rela mengupayakan apa saja. Oleh MK, oleh Hakim [kalau diajukan ke Pengadilan], yang pertama ditanya adalah “mana sertifikatmu?”. Ini orang-orang kampung mana ada sertifikatnya. Jadi tradisinya sudah begitu. Itu fakta di lapangan. Korporasi Bukan Subjek Hukum Internasional Dalam konteks hukum internasional HAM-nya, masih menjadi perdebatan luar biasa dan ada usulan-usulan tarus muncul. Bahwa subyek hukum HAM Internasonal itu adalah state -ini sudah isu lama- bukan korporasi. Konsekwensinya jika kita anggap kejahatan korporasi sama dengan kejahatan Rwanda ini tidak bisa. Tidak ada tradisinya kita bisa membawa, maaf misalnya pemilik BP [red-British Petroleum], atau perusahaan besar yang melakukan pelanggaran HAM itu sederajat dengan presiden yang dianggap diktator, yang melakukan 6
genosida. Harapannya adalah kita mau mendapatkan penilaian yang obyektif. Apakah kejahatan yang dilakukan oleh State misalnya berdasarkan jurisprudensi yang ada dari peradilan Nuremberg -peradilan terhadap Nazi- sampai peradilan terakhir yang belum selesai di Kamboja, itu bisa juga kita diibaratkan dengan kejahatan yang dilakukan oleh perusahaan. Tetapi hukum internasionalnya menyatakan bahwa subyek hukum HAM internasional adalah state bukan perusahaan. Jadi sampai kapan pun tidak akan pernah bisa membawa pemilikpemilik modal korporasi ke dalam peradilan pidana internasional, [Mahkamah Pidana Internasional]. Walaupun banyak gagasan dari NGO menyatakan pelanggaran yang dilakukan oleh korporasi tidak kalah sadis dengan yang dilakukan oleh Negara dalam konteks misalnya genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, agresi maupun kejahatan perang. Ada persamaan tafsir hukum seperti itu. Jadi menurut saya masih menjadi kendala di internasional. Sebagian negara-negara dunia ketiga yang diwakili oleh Human Rights Commiision-nya, termasuk Indonesia sangat ingin mempertimbangkan bahwa Dewan Ham mengkajinya. Setelah proposal Ruggie disetujui, apakah kita tidak bisa menengok walaupun kejahatan yang dilakukan oleh perusahaan itu juga bisa kita samakan dengan state. Ini satu agenda ke depan. Hukum Nasional kita memang bisa mengadili baik perdata maupun pidana kejahatankejahatan yang dilakukan oleh korporasi. Tetapi kenapa hukum HAM Internasional lahir, karena ada satu prinsip, bahwa diyakini beberapa kebijakan nasional sebenarnya tidak efektif untuk masalah-masalah tertentu. Saya menduga bahwa sebenarnya kekuatan korporasi yang dekat dengan negara, karena negara memang membutuhkan, ini juga yang menghambat proses-proses penegakan hukum atas korporasi. Lantas kalau kondisi negara nasional seperti itu kita tidak bisa menerapkan mekanisme internasional, pasti macet. Di sana menurut Komnas HAM problem bukum dari apa mekanisme-mekanisme yang kita punyai. Posisi Komnas HAM Komnas Ham di nasional tentu mengawal UU No. 39 tahun 1999. Walaupun kita misalnya akan menggunakan UU No. 26 tahun 2000 itu sangat sulit untuk korporasi. Kemudian di ASEAN Komnas HAM bersama dengan 5 negara anggota -mungkin akhir tahun ini akan menerima Myanmar- juga mendorong tentang bussines and human rights. Ini menjadi isu sentral di kawasan ASEAN, karena di Indonesia, Filipina, Thaliland, Malaysia, kemudian di Myanmar yang dikhawatirkan baru membuka diri kemudian investasi mulai masuk akan mengalami hal yang sama dengan Negara ASEAN lainnya dalam kapitalisasi. Kemudian di Asia Pasifik Komnas HAM juga bersama dengan Australia dan negara lain menjadikan isu [bussines and human rights] penting. Komnas HAM secara spesifik di organisasi Komnas HAM sedunia menjadi salah satu dari tujuh negara yang menjadi panitia kerja, yang diketuai Kanada, untuk melakukan evaluasi atas kerja-kerja korporasi di seluruh dunia. Memiliki mandat membuat, mengawasi atau membuat catatan Korporasi di seluruh dunia dengan membagi wilayah-wilayah. Itu sebagai tindak lanjut dari Deklarasi Eidenberg yang disetujui Oktober 2010. Saat itu, kami berkumpul membuat deklarasi dan berkomitmen untuk membuat satu tekanan yang lebih keras atas prektek-praktek bisnis di negara, terutama di negara-negara dunia ketiga.
Pertanyaan-Pertanyaan Sa’at, dari JKLPK-Indonesia 7
Belajar dari pengalaman, saya pernah mengikuti konflik perusahaan dan perkebunan dari tahun 1991, tidak ada sejarahnya Polisi itu berada di pihak masyarakat. Nah itu pak kita harus bicara jujur, karena kejujuran itu membuat kita tahu apakah kita benar atau tidak benar. Saya mau memberikan tawaran. Artinya ini adalah kondisi real, seperti sekarang di Sumatera. Konflik di Sumatera teorinya dibalik, dibenturkan dulu masyarakat dengan Pamswakarsa, baru masuk polisi. Tidak ada sejarahnya polisi masuk dulu sebelum unjuk rasa. Pamswakasa itu siapa yang membentuk?. Kemudian kalau ditanya berapa kali penembakan, berapa kali Polisi bisa menentukan siapa penembaknya? bahkan sampai dengan kasus yang terakhir di Padang Halaban, tidak ketahuan siapa penembaknya. Padahal mudah mencarinya, misalnya saja, dikumpulkan semua Polisi yang hadir, periksa pelurunya, jadi ketahuan siapa yang menembak. Tapi ini tidak terjadi. Artinya ini kenapa? Karena kita merasa institusi polisi itu benar, hanya oknum mungkin didalamnya. Nah terakhir, tidak pernah ada negara ini megutamakan kepentingan untuk rakyatnya. Tapi ini persoalannya adalah – kalau kita baca – konflik perkebunan itu adalah bisnis negara. Saya pernah baca buku Komnas HAM itu ada tulisannya “Kejahatan Negara” atau “negara adalah Penjahatnya sendiri” [buku terjemahan]. Hal ini yang menyebabkan juga mendorong Komnas HAM bisa melihat atau mengembalikan pemahaman dasar, bahwa ini manusia, bukan binantang yang bisa dihitung dengan kali-kali uang walaupun kepentingan negara. Kepentingan negara itu untuk kesejahteraan kita. Tapi coba lihat sekarang Perkebunan kita milik siapa? Mereka [perusahaan] hadir di situ sudah ada masyarakat. Tapi yang satu hal adalah yang kesalahan –bukan kesalahan– tapi ketidak mauan. Sebenarnya masyarakat itu punya bukti, tapi bukti itu dihilangkan sendiri oleh DPR, Pemerintah atau Kepala daerah dll. Kenapa tidak mungkin berikan solusi lebih canggih, perkebunan rakyat ini yang dipakai oleh perkebunan [besar] atau yang diambil hanya hasilnya, bukan diekspansi. Karena itu [ekspansi] sama dengan membunuh semua domba yang ada didepannya. Lihat kasus di Deli, Sumatera. Usulan juga adalah kita bagaimana Sawit Watch juga bisa menahan seperti saya baca itu bahwa, “siapa bilang public campaign di bawah sawit itu salah mengatakan kalau sawit itu adalah sesuatu hal yang tidak baik. Ada yang baiknya tapi ada juga buruknya”. Kita di sini lebih banyak mana. Sumatera itu dengan konsesi Bapeda 2010 sampai 2019 ada seperempat hutan, hutan lindung menjadi hutan produksi. Itu adlaah pekerjaan pemerintah. Selain itu, kita lihat sekarang mulai banyak NGO yang mulai tidak konsisten. Walhi juga hanya melemparkan isu. Kenapa? mungkin ketidakmapanan dan kita mulai berubah atau karena kita diubah oleh uang itu sendiri, kita juga nggak tahu. Sekian dan terima kasih. Sumardi [Balitbang HAM Kemenkumham] Assalamu’alaikum Warahmatullah Wabarakatuh Ada dua hal yang bisa saya sampaikan. Pertama, saya sangat setuju sekali dan perlu digaris bawahi bahwa apa yang dibilang oleh Prof. Ahmad Sodiki tadi betul. Saya sangat mendukung. Karena untuk menaikan bargaining position terutama petani plasma -karena saya sering bergaul dengan transmigran- di dareah Riau. Setiap kali penentuan harga dasar TBS [tandan buah segar] sama sekali petani plasma itu tidak pernah diikutsertakan. Jadi berapa pun harga ataupun turunnya harga TBS itu petani sangat pasif sekali. Jadi mohon ini digaris bawahi. Pertanyaan saya yang kedua, kira-kira ending conclution-nya apa dari pertemuan ini? Sekian dan terima kasih. 8
Jawaban-Jawaban Tafiv Julianto [Kepolisian] Terima kasih pertanyaan dari mas Sa’at tadi tentang bagaimana peran polisi di lapangan. Saya kira dalam melaksanakan tugas, Polisi tentu selalu beroreintasi pada produktivitas masyarakat agar meningkat. Artinya kita menjaga produktivitas masyarakat jangan sampai terganggu. Ini tugas dari kepolisian secara umum. Dan kalau di lapangan terjadi hal seperti yang disampaikan, kekerasan, penembakan dari aparat kepada masyarakat dan terkesan bahwa polisi tidak pernah berpihak kepada masyarakat atau orang kecil. Saya kira ini tidak benar. Artinya kita tetap mempunyai fungsi-fungsi pengawasan di wilayah, maupun di pusat. Prosedur Tetap [Protap] kita sudah kita tetapakan pelaksanaan tugas-tugas di lapangan, bagaimana SOP-SOP itu dilaksanakan dalam menghadapi unjuk rasa dari eskalasi rendah sampai tinggi itu sudah ada. Bahkan sampai dengan penggunaan senjata api pun saya kira peraturan kepolisian sedunia itu pun ada. Namun dalam pelaksanaannya kita selalu mengedepankan upaya-upaya preventif dan persuasif agar tidak terjadi kekerasan maupun penggunaan senjata. Ada asas-asas dalam kepolisian yang harus selalu ada pedoman pelaksanaan tugas. Ada asas tujuan ada azas pelaporan, ada asas keseimbangan. Artinya dalam asas tugas kegiatan kepolisian harus bisa mencapai tujuan. Tujuan yang bagaimana? Agar tujuan Kamtibmas itu bisa tercapai, ketertiban masyarakat, ketenteraman masyarakat, keselamatan warga agar tercapai. Itu tujuannya. Mafaatnya: dari pada tindakan kepolisian sudah ada. Kalau petugas polisi bekerja, tapi manfaatnya yang utama itu tidak tercapai itu juga harus dievaluasi. Ada asas-asas keseimbangan. Keseimbangan artinya kalau masyarakat atau pelaku tidak menggunakan senjata hanya tangan kosong kemudian polisi dengan serta merta lalu menembak saya kira itu juga akan menjadikan evaluasi, apakah benar tindakan polisi lapangan. Makanya kalau terjadi hal-hal kasus di lapangan dalam rangka penanganan konflik-konflik masalah agraria, perkebunan khususnya itu saya kira pelaksana lapangan sudah mendapatkan SOP, mereka sudah miliki pedoman. Kalau terjadi hal-hal dirasa tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, saya kira kita dari pengawasan internal dalam hal ini Propam bisa turun. Misalnya kasus di Mesuji, kasus di Lompok, pengawasan internal kita turun ke sana. Bahkan hasil dari pengawasan ini kita tindak lanjuti dengan proses pemeriksaan kalau memang terjadi kesalahan prosedur di lapangan. Sepanjang prosedur di lapangan sudah dilalui dan itu asas-asas tadi yang sudah dilaksanakan saya kira tugas kepolisian dalam rangka untuk memberikan rasa aman, tenteram dan tentunya lebih besar dari itu bagaimana produksi masyarakat itu tetap kita jaga bersama. Sekian, dan Terimakasih. Nur Kholis [Komnas HAM] Menurut saya endingnya semua instansi, elemen, kelompok, individu terus saja berjuang menurut saya. Saya di Komnas HAM terus saja memeriksa teman-teman kepolisian kalau salah, seperti di Bima, di Mesuji itu kita lakukan. Tetapi di sisi lain saya juga berkoordinasi dengan teman-teman kepolisian bagaimana membangun mekanisme yang lebih baik ke depan. Kemudian perkebunan saat ini yang menurut saya yang baik juga yang ini terlambat kedengarannya, izin masyarakat setempat. Jadi sekarang ini kita stoplah sudah berhenti dulu, kita berhentikan dulu semua ini [moratorium-red]. Kita melihat dari sisi pengaduan, apalagi Komnas HAM, karena Komnas HAM berdasarkan pengaduan. 9
Ada 6000 kasusnya setiap tahun yang kita berikan. Menurut saya ini yang perlu, sebaiknya memang kita buktikan dulu. Kita evaluasai yang ada dulu, mau kita apakan, kemudian kalau kita nggak bisa kompromi, hentikan, yaitu caranya tekankan ijin, supaya konsen ini segera kita implementasikan. Jadi semua instansi didorong untuk mengawal ini. Jadi kalau tidak ada izin masyarakat lokal, kegiatan apapun jangan dilakukan di sana, dan jangan ada manipulasi dalam proses itu. Kan biasanya ada proses manipulasi yang diberikan oleh government, baik di pusat maupun di daerah. Kemudian yang lama dievaluasi, kemudian konflik diselesaikan. Saya mau tanya sebenarnya di Indonesia ini, lembaga mana yang paling siap menyelesaikan konflik? Seluruh institusi negara. Kita cek BPN punya itu badan penyelesaian, Kejaksaan punya, Kehutanan punya, Komnas HAM punya dengan anggaran yang minim itu. Kemudian seluruh institusi diberi keewenangan, tetapi laporan akhir tahunnya mana? Berapa yang diselesaikan dan tingkat kepuasan masyarakat berapa? Nah kalau itu kita mau jujur menurut saya itu akan berubah bagi Republik ini. Tapi kalau kita mau bekerja asal-asalan mengelola negara ini ya mari kita tunggu teman lain melakukan lempar saja kasus-kasus dari satu instansi ke instansi lainnya. Menurut saya ini yang rugi bukan hanya masyarakat paling bawah, tapi negara ini yang tidak akan maju-maju. Jadi menurut saya diperlukan satu semangat baru bagi penyelenggara negara, memang ini ada masalah mari kita berkompetisi kalau memang lembaga negara mana lembaga negara yang paling banyak mampu menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat, selain fungsi-fungsi utamanya. Karena memang diamanatkan semua dan dianggarkan semua itu di instansi dikasih semua, anggaran pelatihan, anggaran dikasih semua. Menurut saya itu baru kita akan fair, jadi tidak akan ada saling salahkan, tapi setiap akhir tahun kita punya alat ukur yang jelas seluruh instansi negara termasuk Komisi-komisi negara. Termasuk teman-teman di KPK, berapa yang selesai, kemudian kita minta berapa indek penurunan korupsi di Indonesia dsb. Kalau Agenda menurut saya tergantung komitmen kita, menurut saya challenge, kalau perlu pakai indikator kerja mengelola negara ini. Karena indikatornya lebih jelas, kemudian fokusnya juga harus lebih jelas. Kalau nggak kita ya seminar, seminar, dan seminar, penting tapi untuk dibicarakan. Tetapi kalau tidak ada yang bisa kita tindak lanjuti itu menurut saya sulit. Kemudian yang menyangkut nasib masyarakat. Ada satu parameter rezim bahwa hak itu tidak pernah diberikan oleh Negara. Lalu apa? Hak itu harus direbut. Itu satu aliran gerakan HAM di dunia. Apakah itu harus terjadi di Indonesia. Ini yang menurut saya, dalam peristiwa Mesuji, dan peristiwa lain, dalam peristiwa di Medan orang menanyakan “negara hadir tidak sebagai pemangku kewajiban HAM berdasarkan UU 39 pasal 71 untuk protect, fulfill dan promote”. Ada tiga poin penghormatan terhadap hak asasi manusia, mestinya negara hadir. Akan makin sulit ketika nanti sudah tidak menjadi sorotan media. Sudah tidak ada yang peduli lagi. Ini yang paling berat. Nah di situlah sebetulnya teruji siapa yang paling ingin menyelesaikan masalah bangsa ini. “Nah itu negara hadir nggak?” Teman-teman [instansi lain] saya kritik kadang-kadang ya, “wah SPPD-nya belum selesai dari Pemda”. Kemudian saya bilang, “orang sudah mati”. Apa yang dipersoalkan oleh masyarakat itu adalah hadir dalam masalah-masalah yang mereka hadapi. Dan itu mereka 10
tidak minta, itu dideklarasikan di dalam konstitusi, dideklarasikan dalam ajaran HAM: Hadir! Nah mulai dari awal, kalau tidak sampai dari awal, di akhir itu yang penting. Setelah korbankorban meninggal ini bagaimana menyantuni keluarganya, pertama-tama bagaimana yang dibuktikan kita kembalikan – konsistensi ini tidak nampak di Indonesia. Itu menurut saya apa yang harus kita lakukan itu yang harus kita lakukan dalam konteks konflik di Indonesia. Mengkritisi masalah HAM tadi, saya masih berharap di Indonesia bahwa hal itu tidak direbut. Tetapi hak itu memang sesuai konstitusi dan kesepakatan nasional kita, negara hadir dalam setiap masalah yang ada ditengah-tengah masyarakat. Tapi berdasarkan sejarah di negara lain bahwa kalau memang “hak” itu tidak pernah dinikmati oleh masyarakat dari perubahan sosial berlaku. Bahwa perubahan sosial ada dua; Pertama, perubahan dengan cepat; Kedua, perubahan dengan semi cepat – barangkali. Nah tapi prasyarat di Indonesia menurut saya tidak mau lagi. Jadi – sorry bicara yang terakhir – karena menurut saya memang ada banyak keberanian-keberanian untuk tugas pemerintah menurut saya tidak hak yang bisa mempersatukan mereka secara kuat. Nah ini masalah di Indonesia. Jadi masih ada harapan di Indonesia, dan tidak selalu pesimis saya, di Komnas HAM sebagai Waka mengurus internasional, juga mengurusi dalam negeri begini-begini apa yang saya dapat dengan segala kekurangannya mohon koreksinya. Kemudian yang terpenting adalah rekomendasi-rekomendsai harus ke pemerintahanya menurut saya. Dan pemerintah itu jangan hanya Kepolisian. Kepolisian ini menurut saya memang salah, sudah sering saya periksa, sudah sering kita rekomendasikan, tapi di konflik pertanahan itu ada menteri pertanaian, menteri kehutanan, dirjen perkebunan, menteri sosial, bahkan kadang-kadang terkait menteri agama dalam konteks pembinaan masyarakatnya. Jadi menurut saya mari kita melihat pemerintah dari juga tanggung jawab dari masing-masing kementerian. Sehingga memang kita tidak terjebak ke dalam -tapi sekaligus di sini juga tidak membenarkan tindakan kepolisian yang brutal misalnya nembak, nangkap sewenang-wenang orang sudah nyerah masih dipukuli itu salahIndriaswati Dyah Saptaningrum [ELSAM] Kalau saya sederhana saja. Pertama, mengingat besar dan karakteristik sifat konflik pertanahan. Saya rasa sebenarnya sudah saatnya barangkali hal yang luar biasa perlu dilakukan. Artinya bukan memperlakukan konflik tanah sebagai “kejahatan luar biasa”. Persoalannya tadi diceritakan pak Nur Kholis, tiap institusi negara punya kecenderungan membuat model sendiri untuk penyelesaian konflik. Karena merasa bahwa itu menjadi wilayah dan menjadi persoalan masing-masing unit kerja. Persoalannya kalau melihat kecenderungan meningkatnya dari besaran konflik termasuk kompleksitas konflik lahan yang ada khususnya terkait dengan perkebunan itu menurut saya seperti diindikasikan di laporan TGPF Mesuji, tidak akan bisa menyelesaikan persoalan. Karena, pertama ego sektoral itu membuat institusi yang lain yang juga terkait dengan itu tidak mau duduk bersama menyelesaikan. Misalnya BPN, Komnas HAM memanggil tingkat menteri yang lain menterinya nggak datang. Saya menggarisbawahi, di lapangan TGPF, ada dua hal penting yang harus dilakukan oleh pemerintah dengan segera. Ada satu teman dari UKP4, Harimudin, selamat datang. Mungkin nanti bisa ser kalau ada waktu, apa yang dilakukan dan follow up terkait dengan rekomendasirekomendasi strategis itu dan saya dengar sudah sampai di tangan Presiden sebenarnya. Yang jelas ada dua hal penting yang harus dilakukan pemerintah: 11
Petama, yang diusulkan waktu itu adalah karena proses peningkatan konflik terkait dengan proses pemberian izin yang tidak terkontrol yang sekarang tempatnya ada di pemerintah daerah. Laju percepatan pemberian izin ini tidak bisa dikontrol karena terkait pada banyak kasus dengan local electoral di lokasi tertentu yang terkait juga dengan money politic yang terkait dengan situasi itu. Dengan demikian langkah yang segera harus diambil, pertama-tama adalah presiden mestinya berani mengeluarkan instruksi moratorium pemberian izin. Mengingat –sekali lagi saya ingin mengingatkan– target pencapaian perluasan lahan itu sekarang sudah totalnya sembilan juta, sekarang sudah 10 juta. Berarti akan ada 1000 hektar tanah yang akan segera dibuka dan kalau situasinya seperti sekarang, saya merasa konflik itu akan segera muncul lagi. Karena dua hari yang lalu saya dihubungi teman dari yang menggeluti persoalan di Pulau Padang, 10 petani sudah bersedia membakar diri di sana karena terkatung-katungnya proses penyelesaian dan mediasi konflik lahan di Pulau Padang. Tentu kita tidak akan ingin mendengar hal serupa itu terjadi betul. Saya rasa secara positif kita melihat ini sebagai refleksi rasa frustasi masyarakat mencari keadilan atas kemandegan badan-badan birokrasi dalam merespon persoalan-persoalan yang urgensinya tinggi. Sehingga menurut saya, satu langkah itu juga mau tidak mau harus ada langkah untuk menyetop dan menghentikan bertambahnya izin secara tidak urgen, tidak hati-hati, yang akan menambah daftar panjang aksi-aksi masyarakat yang muncul sebagai respon terhadap konflik yang terjadi. Kedua, mau tidak mau pemerintah harus tunduk kepada kelambanan birokrasi semestinya ada yang bisa dilakukan oleh presiden untuk mengumpulkan, entah melalui Menkopolhukam. Karena Menkopolhukam kan coordination body atau menteri yang tupoksinya mengkoordinasi beberapa departemen terkait. Dan kita sama-sama tahu semua itu terkait dengan departemen-departemen yang berbeda, mulai dari departemen PU sampai dengan Departemen Pertanian dan Kehutanan. Semestinya harus dilakukan langkah segera untuk membuat suatu badan ad hoc, yang langsung berada di bawah Presiden atau Wakil Presiden yang bisa mengatasi ego sektoral Kementerian. Dan badan ad hoc itu mempunyai standar yang sangat jelas, karena berdasarkan jumlah data yang terkumpul, sekali lagi data yang sifatnya krusial karena sampai saat ini tidak ada satu jenis data yang sama dan jumlah data yang sama yang dikeluarkan oleh masing-masing departemen. Komnas HAM punya data sendiri mengenai konflik lahan, jumlahnya berbeda dengan BPN, berbeda dengan Kemeterian Pertanian. Saya dengar Kementerian Pertanian membentuk satu unit khusus untuk menyelesaikan konflik-konflik lahan terkait dengan perkebunan di bawah Direktorat Perkebunan. Saya rasa dengan seluruh situasi seperti ini kalau tetap diserahkan kepada mekanisme regular tidak akan membawa kemana-mana. Yang jelas harus dilakukan adalah segera membentuk komite ad hoc, atau apapun namanya diberikan mandat khusus untuk memverifikasi, melakukan pendataan, menyelesaikan memberikan rekomendasi bagaimana konflik-konflik itu harus diselesaikan. Itu hanya mungkin kalau secara bersamaan langsung dari daerah memberikan izin perkebunan saat itu juga harus distop. Karena kalau tidak itu seperti pemadam kebakaran. Dengan demikian baru kemudian proses pemetaan yang lebih sistematik itu diterapkan. Misalnya rekomendasi mengenai pengetatan sanksi terhadap pemilik izin. Sampai saat ini kita boleh cek sama-sama di masing-masing Kementerian itu tidak ada sanksi yang cukup tegas bagi mereka yang melanggar izin. Termasuk mekanisme monitoring atas pelaksanaan atas izin. Jadi itu adalah salah satu titik lemah yang, kebetulan kami anggota TGPF yang punya kontribusi terhadap akutnya perilaku penyimpangan oleh perusahaan. Karena pada dasarnya secara alamiah perusahaan punya kepentingan untuk mengakumulasi keuntungan. Dan semakin lemah pemerintahnya semakin senang karena 12
pertama dia tidak pernah dianggap melanggar hukum, dia akan tetap mengakumulasi dengan lebih banyak. Itu tiga hal yang menurut saya penting dilakukan. Dua hal pertama itu yang paling utama. Achmad Surambo [Sawit Watch] Untuk membagikan agenda mendesak dan tolak ukur sebenarnya saya sudah siapkan ada di presentasi mungkin bisa ditunjukkan. Jadi ada beberapa, tapi saya akan berkomentar secara umum saja. Menurut saya yang penting melihat kembali ke belakang. Kalau tidak salah kita punya Tap MPR No. 09 Tahun 2001. Bahwa sebenarnya semua kebijakan ada di Republik ini, harus direview dan disinkronkan. Sehingga pencapaian terhadap pembukaan UUD 45 itu akan semakin dekat. Karena hampir semua UU yang ada tumpang tindih tidak singkron, yang terjadi ada ego sektoral. Itu menurut saya harus dituntaskan oleh negara ini. Karena sudah ada Tap MPR No. 9 Tahun 2001. Pertanyaannya adalah: Kenapa itu tidak dilakukan? Saat ini adalah bagaimana sebenarnya semua orang di sini itu terbentur hutang legislsi, Undang-undang. Ini kan menurut saya menjadi sangat problem. Ada satu PR yang harus diselesaikan, tetapi tidak diselesaikan. Kalau kita sekolah saja, tidak mengerjakan PR itu kita di-strap. Itu ada satu PR yang besar yang namanya sinkronisasi perundang-undangan sumber daya alam dan agraria, semua tidak dilakukan sampai saat ini. Berikutnya yang penting juga untuk dilihat. Sebenarnya Repulik ini tahu konflik itu ada dimana-mana. Dan semua lembaga tahu masing-masing punya data konflik. Pertanyaannya kenapa itu tidak diselesaikan? Apakah dengan konflik itu menjadi satu amunisi itu juga hal penting untuk dibaca. Dengan adanya konflik itu ada dana, ada segala macam itu juga untuk dicek. Apakah memang demikain? Kalau menurut saya memang tahu tapi dibiarkan. Ada proses pembiaran negara supaya warga ini berkonflik. Sehingga lewat konflik itulah sebenarnya ada banyak kepentingan yang bisa dimainkan. Kalau tidak salah dulu kawankawan ada namanya Komisi Nasional Untuk Penyelesaian Konflik Agraria. Zaman itu sudah masuk di ibu Mega, waktu presidnenya itu ibu Mega. Kemudian kalau kita lihat semakin pesimis kita. Coba Anda baca MP3EI. Itu ada satu road map sumber daya alam ini dijual “digadai” begitu. Kalau ngecek itu semua, dengan kondisi penyelesaian agraria tidak diurus tapi tiba-tiba muncul MP3EI, proses apa ini?. Menurut saya penting untuk dilihat. Sehingga menurut saya kalau tetap ini diterus-teruskan begitu – saya termasuk kelompok yang pesimis di Repulik ini dibanding pak Nur Kholis dibilang tadi optimis – Kenapa? Karena tahu tapi tidak mau melakukaan apa-apa ini. Yang terjadi adalah bisnis tidak jujur.
Tanggapan Harimudin [UKP4] Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya sebetulnya hadir di sini lebih mau mendengar. Tapi mbak Indri berbagi cerita apa yang dilakukan oleh UKP4 untuk menyelesaikan konflik secara keseluruhan maupun rekomendasi TGPF Mesuji. Pertama, dari sisi substansi sebetulnya apa yang dibicarakan oleh bapak ibu sekalian, termasuk Prof. Sodiki sesuai dengan apa yang hasil kajian UKP4 dalam menyelesaikan konflik lahan. Lampung sudah selesai dan saya sudah selesaikan masalah itu kepada Presiden. Namun, sampai hari ini kami juga masih harus menunggu, dalam pengertian 13
rekomendasi apa yang harus dilakukan oleh lembaga-lembaga terkait ini yang belum dilakukan. Tetapi kami pun tidak menunggu saja, karena juga melakukan dengan cara lain. Pertama, adalah terkait dengan kasus Mesuji, yang kurang lebih itu hampir sama dengan kajian UKP4 dengan beberapa Ahli. Saya tahu tentang pembentukan tim yang diamanatkan oleh Tap MPR No. 9 Tahun 2001, itu kita lakukan dan itu sama dengan di rekomendasi TGPF Mesuji. Kedua, betul apa kata mbak Indri dan pembicara-pembicara yang lainnya bahwa memang problemnya adalah tidak adanya koordinasi antara sektor. Antar sector dalam kaitannya, semua lembaga punya mekanisme. Bahkan di Menkopolhukam sekarang dalam rangka merekomendasikan TGPF itu meskipun sudah terlambat dan disusun dengan aksi dan besok kami akan rapat akan mendengarkan paparan dari masing-masing lembaga terkait, di dalamnya ada BPN, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, Kepolisian Daerah, dan semua kita libatkan. Itu untuk menjembatani terputusnya komunikasi diantara lembaga. Itu sebagai contoh. Sebetulnya kelemahan-kelemahan yang selama ini ada diakui oleh Kemenkopolhukam. Terus terang ini juga akan dilakukan assesment sebagai salah satu contoh atau model pemerintah, dan Kemenko yang mengkoordinasikan semua hal-hal yang berkaitan dengan konflik itu. Model penyelesaian konflik di kemudian hari. Mudah-mudahan itu tidak ada. Ini menunjukan bahwa selama ini yang ada terkait dengan yang memang pernah disampaikan oleh presiden SBY. Tetapi presiden itu lebih memilih untuk memberdayakan sebetulnya. Tapi ternyata presien sendiri dalam diskusi kami mungkin bahwa memang ada persoalan strategis yang tidak bisa di BPN. Terutama kasus-kasus yang melibatkan semua pihak terutama Kepolisian, berkaitan dengan status tanah, membuat putusan pengadilan yang membutuhkan uang. Eksekusi misalnya, itu memang hal-hal yang sangat sulit penyelesaiannya oleh BPN. Kasus Mesuji ini yang akan dijadikan model penyelesaiannya. Kami berusaha mendorong untuk agar ada lembaga khusus yang ikut menyelesaikan. Karena sebelumnya saya juga aktif di Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, dari 5000 kasus ada 2000 kasus tanah. Dan kebanyakan yang dilampirkan oleh pengadu kadang-kadang suratnya ke Komnas HAM, suratnya ke BPN, suratnya ke Menteri Pertanian. Jadi masyarakat memang bingung ini mau kemana mengadu? UKP4 untuk mencoba mudah-mudahan dalama jangka watu satu dua bulan ke depan ini akan muncul lagi tim baru. Kalau rencana yang disusun tim kemarin itu adalah untuk menyelesaikan kasus, merekomendasikan TGPF. Meskipun itu adanya sudah dilakukan tapi kita akan mencoba lihat dari itu. Mungkin itu saja sebagai informasi. Jadi tidak ada pertanyaan, karena substansi itu yang sudah, sebenarnya kita prihatin. Karena mungkin sumbernya jangan-jangan kita pesimis. Kita masih muda, kalau pesimis mungkin kita tidak akan hadir di forum ini. Tapi memang kenyataan bangsa kita begini, tetapi juga harus maju terus, kalau pesimis sudah nggak ada lagi kita di sini kan. Kita tahu Polisi disoroti banyak orang, tapi kita juga subyektif niat polisi juga digebukin orang yang terjadi di komunitas Bima. Itu bagaimana kalau masyarakat membakar ke Bupati. Jadi kita tetap tidak ingin Polisi juga anarkis, tapi di sisi lain paling tidak kita melihat masyarakat, tapi mungkin mereka sudah terlalu ditindas oleh siapapun karena itu mereka anarkis. Mungkin itu saja mudah-mudahan bermanfaat. Perhatian: Ceramah ini merupakan bentuk tertulis yang dibuat ELSAM dari rekaman suara pada diskusi yang diselenggarakan, sangat memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.
14
