RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2010 - 2015

Place Photo Here, Otherwise Delete Box

Rencana Strategis (RENSTRA)

KATA PENGANTAR Dalam rangka pelaksanaan program tahun 2010 – 2015 Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Musi Rawas telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang didalamnya memuat langkah-langkah sistematis dalam proses perencanaan sektoral Bidang Kepegawaian. Namun, seiring dengan perkembangan pembangunan daerah yang menuntut berbagai perubahan ke arah yang lebih positif, dirasa perlu mengambil kebijakan merevisi Rencana Strategis Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Musi Rawas dimaksud. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karuniaNya. Rancangan Perencanaan Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Musi Rawas akhirnya selesai kami susun dengan segala keterbatasan yang ada pada kami. Perencanaan Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan berbagai kekuatan/potensi, hambatan dan peluang yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis didalamnya mengandung visi, misi, tujuan dan sasaran serta program yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diharapkan. Dalam penyusunan Renstra dilingkungan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) didasarkan pada hasil pembahasan Perencanaan Strategis masing-masing Bidang yang selanjutnya dijadikan dasar renstra organisasi sesuai dengan kewenangan dan tugas pokok dan fungsi. Dalam menyusunan visi, misi dan nilai-nilai organisasi masih perlu dimatangkan lagi melalui berbagai kegiatan antar seluruh komponen organisasi agar penyusunan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan merupakan komitmen bersama yang pada akhirnya akan memudahkan mencapai tujuan.

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Musi Rawas

Rencana Strategis (RENSTRA)

Kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Musi Rawas ini masih jauh dari sempurna dikarenakan keterbatasan kemampuan maupun pengetahuan kami. Untuk itu atas segala kekurangannya agar dapat dijadikan bahan penyempurnaan lebih lanjut. Renstra BKPP ini agar dijadikan pedoman pelaksanaan kegiatan oleh stakeholders untuk rentang waktu 5 (lima) tahun kedepan. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi segala usaha dan upaya kita. Amin.

Lubuk Linggau,

2011

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN MUSI RAWAS,

HJ. RITA MARDIAH, S.Sos, MM NIP.19601002 198609 2 001


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR....................................................................................... i DAFTAR ISI .................................................................................................. ii BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang ............................................................................... 1 1.2. Landasan Hukum ........................................................................... 2 1.3. Maksud dan Tujuan ........................................................................ 5 1.4. Sistematika Penulisan ..................................................................... 6 BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi ........................................... 8 2.2. Sumber Daya dan Pelayanan Kinerja Pelayanan…………………..18 2.3. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.......................23 BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok Fungsi Pelayanan SKPD ............................................................................. 25 3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih ................................................................... 28 3.3. Telaah Renstra Kementerian/Lembaga Renstra Provinsi/Kabupaten ........................................................................ 29 3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis..............................................................34 BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN BKPP 4.1. Visi dan Misi SKPD ......................................................................... 39 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD .............................. 40 4.3. Strategi dan Kebijakan ................................................................... 41 BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF 5.1. Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja......................................... 44 5.2. Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif ................................. 49 BAB VI INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD 6.1. Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD .............................................................................. 52 BAB VII PENUTUP..........................................................................................53 LAMPIRAN ii

Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2010 - 2015

BAB I PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang

Dengan terpilihnya kepala daerah dan wakil kepala daerah yang baru, Pemerintah Kabupaten Musi Rawas memiliki pemerintahan yang baru untuk periode 2010 s.d 2015. Pada awal pemerintahan yang baru, Pemerintah Kabupaten Musi Rawas telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2010 – 2015 untuk melanjutkan pembangunan di Kabupaten Musi Rawas. RPJM 2010–2015 selanjutnya digunakan sebagai landasan penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 2010–2015, sehingga rencana yang disusun selaras dengan sasaran program prioritas. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Musi Rawas berkewajiban menyusun Rencana Strategis 2010-2015 sebagai dokumen perencanaan berjangka menengah, renstra periode lima tahunan tersebut merupakan penjabaran dari RPJM 2010-2015 khususnya program pembangunan bidang sesuai dengan tugas dan fungsi inti masing-masing SKPD sebagaimana telah ditentukan dalam RPJM Pemerintah Kabupaten Musi Rawas 2010-2015. Keberhasilan suatu instansi pemerintah selama ini lebih ditekankan kepada kemampuan instansi menyerap atau menghabiskan jumlah dana anggaran yang telah disediakan melalui pengukuran lainnya. Seharusnya keberhasilan pemerintah akan dilihat dari kemampuan instansi tersebut berdasarkan sumberdaya yang dikelolanya untuk mencapai hasil sesuai dengan rencana yang telah dituangkan dalam perencanaan strategis. Didasari sepenuhnya bahwa selama ini pengukuran keberhasilan maupun keunggulan dari instansi pemerintah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sulit untuk dilakukan secara objektif, kesulitan ini disebabkan belum pernah disusunnya suatu sistem pengukuran kinerja yang dapat menginformasikan tingkat keberhasilan suatu organisasi.


1


Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Musi Rawas merupakan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas yang memiliki urusan dibidang kepegawaian untuk membantu kepala daerah dalam memanajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas. Manajemen kepegawaian pada dasarnya adalah pembinaan, penertiban dan penyempurnaan aparatur negara baik dari aspek kelembagaan, sumberdaya manusia aparatur, tatalaksana, dan pengawasan. Percepatan pendayagunaan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi dengan sasaran mengubah pola pikir (mindset), budaya kerja (culture-set) dan sistem manajemen pemerintahan, sehingga peningkatan kualitas pelayanan publik lebih cepat tercapai. Upaya tersebut dilaksanakan secara berkelanjutan dan berkesinambungan yang berujung pada pelayanan publik yang prima. Masyarakat saat ini menuntut adanya peningkatan pelayanan prima atas kinerja pemerintah serta berbagai kebijakan yang dilakukannya. Sebagai upaya untuk menjawab tuntutan masyarakat tersebut, pemerintah telah menetapkan beberapa aturan yang diharapkan dapat memperbaiki segala kekurangan yang ada antara lain dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintah yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sedangkan untuk pembinaan kepegawaian pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Sehubungan dengan hal tersebut Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Musi Rawas menyusun Perencanaan Strategis yang merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun kedepan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

1.2

Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai ( Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 42);


2


2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1994 tentang Tanda Kehormatan dan Satyalencana Karya Satya; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4910); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil


3


(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4193); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) ; 15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4332); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal; 18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelanggaraan Pemerintahan Daerah ; 19. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4561), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4743); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 21. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;


4


22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pedoman Penilaian Calon Sekretaris Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kabupaten serta Pejabat Struktural Eselon II di lingkungan Pemerintah Kota/Kabupaten 23. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2006 tentang Perpindahan Menjadi PNS Pusat dan PNS Daerah ; 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 25. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2008

Nomor 3);

26. Peraturan Bupati Musi Rawas Tentang Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Musi Rawas.

1.3

Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud.

Maksud disusunnya Renstra BKPP Kabupaten Musi Rawas Tahun

2010 -

2015 adalah : a.

Sebagai bahan penyusunan rancangan RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 – 2015.

b.

Perumusan isu-isu strategis yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi BKPP Kabupaten Musi Rawas.

c.

Perumusan visi, misi, tujuan BKPP Kabupaten Musi Rawas dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD.

d.

Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah BKPP Kabupaten Musi Rawas.

e.

Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah.

f.

Perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah, guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD Kabupaten Musi Rawas yang menjadi tugas dan fungsi BKPP Kabupaten Musi Rawas.


5


g.

Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan.

h.

Perumusan indikator kinerja BKPP Kabupaten Musi Rawas yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Musi Rawas.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis BKPP 2010 - 2015 adalah terjabarkannya visi, misi bupati dan wakil bupati serta program kerja kepala daerah melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BKPP selama 5 (lima) tahun ke depan yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010-2015.

1.4

Sistematika Penulisan.

Untuk memperoleh hasil penyusunan yang sistematis, maka Renstra Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Musi Rawas disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Maksud dan Tujuan 1.3. Landasan Hukum 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 2.2. Sumber Daya 2.3. Kinerja Pelayanan 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan


6


BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BKPP 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota 3.4. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV VISI, MISI,TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1. Visi Misi 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah 4.3. Strategi dan Kebijakan 4.4. Strategi 4.5. Kebijakan

BAB. V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB. VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

LAMPIRAN:


7

Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2010 – 2015

BAB VII

PENUTUP Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kepegwaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Musi Rawas 2010-2015 yang merupakan Dokumen Perencanaan di SKPD yang mengacu dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 sebagai penjabaran, pelaksanaan dan penerjemahan dari Program dan Prioritas serta Pelaksanaan Visi dan Misi dalam RPJMD Kabupaten Musi Rawas 2010-2015. Rencana Strategis Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 – 2015 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pelayanan Kepegawaian kepada stakeholders /PNS dilingkungan Pemkab Musi Rawas. Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari visi dan misi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Rawas. Dalam melaksanakan Rencana Strategis ini sangat diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Baadan Kepegawaain, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Musi Rawas, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Strategis ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai. Diharapkan Rencana Strategis Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010-2015 dapat dijadikan acuan dalam Penyusunan Rencana Kerja SKPD Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Musi Rawas setiap tahunnya mulai dari tahun 2011 sampai 2015. Demikianlah kami mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang telah memberikan masukkan ,saran dan kritik sehingga Rencana Strategis Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Musi Rawas tahun 2010 – 2015 menjadi lebih baik. Lubuklinggau,

2011

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN MUSI RAWAS

HJ. RITA MARDIAH, MM NIP. 19601002 198609 2 001


53

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Recommend Documents