PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
‘
RENCANA STRATEGIS BPMKB TAHUN 2011-2015
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PASAMAN BARAT
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah maka daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Konsekuensi dari pelaksanaan Undang-Undang tersebut adalah bahwa Pemerintah Daerah harus dapat lebih meningkatkan kinerjanya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Kinerja pemerintahan yang diharapkan tentunya adalah kinerja yang mencerminkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Pemerintahan yang baik merupakan isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Tuntutan gencar yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat, disamping adanya globalisasi. Pola-pola lama dalam penyelenggaraaan pemerintahan telah tidak sesuai lagi bagi tatanan masyarakat yang saat ini berubah. Oleh karenanya, tuntutan itu merupakan hal yang wajar dan telah seharusnya direspon oleh Pemerintah dengan melakukan perubahan yang terarah, pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang baik tercermin dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Akuntabilitas
merupakan
perwujudan
kewajiban
instansi
untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (LAKIP). Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana (BPMKB) Kabupaten Pasaman Barat sebagai salah satu instansi pemerintah daerah sesuai dengan bidang tugasnya membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah di bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana, berkewajiban juga menyusun rencana strategis. Dengan demikian diharapkan agar dapat menentukan arah perkembangan dalam meningkatkan kinerjanya, yang mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal regional, nasional, maupun global. Rencana Strategis adalah dokumen yang memuat serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan daerah. Renstra ini bersifat jangka pendek dan menengah namun tetap diletakkan pada jangkauan jangka panjang dan 1
mengacu pada visi, misi pemerintah daerah. Tujuannya agar rumusan visi, misi dan arah kebijakan pembangunan SKPD untuk lima tahun dapat saling bersinergi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun dengan Rencana Tahunan (Renja). Rencana Strategis juga digunakan sebagai pedoman dan acuan SKPD dalam proses penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang didalamnya memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan SKPD. Selain itu Renstra juga sebagai alat untuk mengantisipasi tantangan dan tuntuan yang akan dihadapi oleh SKPD di masa mendatang, disamping untuk memberikan masukan bagi penyusunan RPJMD. Dengan demikian Renstra menjadi
penting
karena
dalam
masa
lima
tahun,
SKPD
berkewajiban
untuk
mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai dengan renstra yang dibuat dan pemerintah daerah dapat mengukur kinerja SKPD dan kepala SKPD dari dokumen renstra tersebut. Selanjutnya Renstra juga digunakan sebagai acuan untuk menyusun Renja SKPD. Rencana strategis yang disusun oleh BPMKB merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat tersebut di atas, yang dalam penyusunannya perlu melaksanakan analisis terhadap lingkungan baik internal maupun eksternal yang merupakan langkah yang penting dengan memperhitungan kekuatan (strenghts), kelemahan (weakness), peluang (opportunities), dan tantangan (threats) yang ada. Rencana ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun, dengan tetap memperhatikan potensi yang ada baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam, kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi. Rencana strategis disusun untuk jangka waktu lima tahun, dan diimplementasikan ke dalam rencana kerja (Renja) tahunan. Dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Pasaman Barat Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 41 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasaman Barat, yang akan mengaju pada RPJMD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2011-2015 maka Rencana Strategis BPMKB Kab.Pasaman Barat perlu disusun sesuai dengan perkembangan kebutuhan.
B. Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Rencana Strategis Badan Pemberdayaan dan Keluarga Berencana adalah : 1. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang pemberdayaan masyarakat dan
2
keluarga berencana, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2011- 2015 dapat tercapai. 2. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang program pemberdayaan masyarakat dan keluarga berencana. 3. Menjadi kerangka dasar bagi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana dalam upaya meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat, dan lancarnya pelaksanaan program keluarga berencana. 4. Menjabarkan
kebijakan
pembangunan
jangka
panjang
daerah
di
bidang
Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana. 5. Menjabarkan visi, misi dan program Kepala Daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasaman Barat ke dalam rencana pembangunan 5 (lima) tahun yang bersifat indikatif. 6. Menyerasikan
dan
menyelaraskan
kebijakan
dan
program
pembangunan
Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana baik di tingkat pusat, daerah serta aspirasi masyarakat.
Tujuan penyusunan dari Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat, dan Keluarga Berencana tahun 2011-2015 adalah : a.
Merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks.
b.
Mengelola keberhasilan organisasi secara sistemik.
c.
Memanfaatkan
perangkat
manajerial
dalam
pengelolaan
pemerintahan
dan
pembangunan. d.
Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi pada masa depan.
e.
Memudahkan para pemangku kepentingan (stakeholders) untuk menghadapi masa depan.
f.
Meningkatkan komunikasi antar pemangku kepentingan (stakeholders).
g.
Menetapkan visi dan misi sebagai citra masa depan yang hendak dicapai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pemberdayaan masyarakat dan Keluarga Berencana.
h.
Menetapkan strategi dan arah kebijakan sebagai landasan pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai visi dan misi.
i.
Menetapkan tujuan dan sasaran sebagai penjabaran visi dan misi dan merupakan keadaan
yang
ingin
dicapai
dalam
pelaksanaan
tugas
dan
fungsi
Badan
Pemberdayaan masyarakat dan Keluarga Berencana. 3
j.
Menetapkan program dan kegiatan prioritas sebagai rencana aksi (action plan) dalam rangka mencapai sasaran, tujuan, visi dan misi.
k.
Menyediakan acuan resmi bagi penyusunan Rencana Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasaman Barat.
l.
Terciptanya
integrasi,
sinkronisasi
dan
sinergi
pembangunan
Pemberdayaan
Masyarakat dan dan Keluarga Berencana baik antar pusat dan daerah, antar provinsi dan Kabupaten, antar waktu maupun antar fungsi . m. Terjadinya keterkaitan dan konsistensi antar perencana, penyelenggara, pelaksana dan pengawasan. n.
Memudahkan jajaran aparatur pemerintah yang terkait di daerah untuk memahami dalam menentukan program-program pembangunan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana yang ditindaklanjuti dengan kegiatan-kegiatan yang nantinya diukur dengan indikator-indikator.
o.
Tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkualitas dan berkelanjutan.
C. Landasan Hukum Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Badan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana adalah : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah 8. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2011 – 2015. 9. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).
4
10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2011. 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor ....... Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2011 – 2015. 12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pasaman Barat. 13. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 41 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Badan Pemberdayaan
Masyarakat,
Pemberdayaan
Perempuan
dan
Keluarga
Masyarakat
dan
Keluarga
BerencanaKabupaten Pasaman Barat.
D.
Hubungan
Renstra
Badan
Pemberdayaan
BerencanaDengan Dokumen Perencanaan Lainnya Hubungan dokumen Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Tahun 2011- 2015 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2011 – 2015 adalah bahwa Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana merupakan salah satu dokumen teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011 – 2015 yang memuat visi, misi, tujuan , sasaran, strategi, kebijakan, dan indikasi rencana program lima tahunan meliputi program internal maupun eksternal yang merupakan program SKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana, program lintas SKPD, dan program lintas wilayah. E. Sistematika Penulisan Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2011-2015 disusun menurut sistematika sebagai berikut : Bab I : Pendahuluan A. B. C. D.
Latar Belakang Maksud dan Tujuan Landasan Hukum Hubungan Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Dengan Dokumen Lainnya E. Sistematika Penulisan BAB II : TUGAS DAN FUNGSI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA A. B. C. D.
Struktur Organisasi Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan Tugas dan Fungsi Hal-hal Lain yang Dianggap Penting 5
BAB III : GAMBARAN UMUM KONDISI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA DI KABUPATEN PASAMAN BARAT A. Kondisi Umum Perencanaan Saat Ini B. Kondisi yang Diinginkan dan Proyeksi ke Depan BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN A. Visi dan Misi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasaman Barat B. Tujuan C. Sasaran D. Strategi E. Kebijakan BAB V : PROGRAM DAN KEGIATAN A. Program SKPD B. Program Lintas SKPD BAB VI : PENUTUP LAMPIRAN
6
BAB II TUGAS DAN FUNGSI BADAN PEMBERDAYAAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA
A. Struktur Organisasi
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasaman Barat merupakan unsur pelaksana tugas pemerintah daerah di bidang Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana yang dibentuk berdasarkan Perda Kabupaten Pasaman Barat Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pasaman Barat. Dan menurut Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 41 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas Badan Pemberdayaan Masyarakat
dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasaman Barat,
BPMKB yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang urusan pemberdayaan masyarakat dan keluarga berencana. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut BPMKB mempunyai fungsi : a.
Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan keluarga berencana;
b.
Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang urusan pemberdayaan masyarakat dan keluarga berencana;
c.
Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pemberdayaan masyarakat dan keluarga berencana;
d.
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang
Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Susunan organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat
dan Keluarga Berencana
Kabupaten Pasaman Barat terdiri dari : 1. Kepala Badan; 2. Sekretariat, membawahi : a)
Sub Bagian Umum;
b)
Sub Bagian Keuangan;
c)
Sub Bagian Kepegawaian.
3. Bidang Ketahanan Masyarakat : a) Sub Bidang Kelembagaan dan Perencaan Partisifatif b) Sub Bidang Pengembangan potensi dan kawasan 4. Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi, membawahi : a) Sub Bidang Pemberdayaan ekonomi masyarakat 7
b) Sub Bidang Pemberdayaan Teknologi Tepat Guna 5. Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan reproduksi membawahi : a) Sub Bidang Jaminan Pelayanan KB/KR b) Sub Bidang advokasi pengembangan informasi 7. Bidang Keluarga Sejahtera membawahi: a) Sub Bidang Pembinaan ketahatan keluarga b) Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan KB/KS
B. Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan Untuk mendukung operasional Badan Pemberdayaan Masyarakat
dan Keluarga
Berencana Kabupaten Pasaman Barat tersedia Sumber Daya Aparatur dan Prasarana Mobilitas serta fasilitas yang dimiliki. Gambaran Kondisi Sumber Daya Aparatur Badan Pemberdayaan Masyarakat
dan
Keluarga Berencana pada tahun Anggaran 2013 berjumlah 46 orang pegawai tetap (PNS) dan sebagaimana terlihat dalam tabel sebagai berikut : Tabel 1.1 : Jumlah Pegawai pada Badan Pemberdayaan Masyarakat
dan Keluarga
Berencana Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2013 NO
UNIT KERJA
JUMLAH
1
Kepala Badan
1
2
Sekretariat
18
3
Bidang Ketahanan Masyarakat
9
4
Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat dan TTG
4
5
Bidang Keluarga Berencana
8
6
Bidang Keluarga Sejahtera
6
Tabel 1.2 : Jumlah Pegawai PNS menurut Golongan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010 NO
GOLONGAN
JUMLAH PEGAWAI
Iv b
-
2.
Iv a
3
3.
III d
6
4.
III c
5
5.
III b
1
1.
8
6.
III a
7
7.
II d
-
8.
II c
-
9.
II b
1
10.
II a
1
Tabel 1.3 : Jumlah PNS menurut tingkat Pendidikan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010
NO
TINGKAT PENDIDIKAN
JUMLAH PEGAWAI (orang)
1
S2
1
2
S1
21
3.
D4
-
4.
D3
2
5.
SLTA
20
6
SLTP
-
Tabel 1.4 : Jumlah PNS menurut Eselon pada Badan Pemberdayaan masyarakat dan keluarga berencana Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2013 NO
JABATAN
JUMLAH (orang)
1
Eselon II
1
2
Eselon III
5
3.
Eselon IV
7
4.
Staf
9
Tabel 1.5 : Jumlah PNS menurut tingkat Pelatihan Kepemimpinan yang telah diikuti pada Badan Pemberdayaan masyarakat dan keluarga berencana Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2013 NO
JABATAN
1
Diklat PIM Tk. II
2
Diklat PIM Tk. III
3
Diklat PIM Tk. IV
JUMLAH (orang)
9
Badan Pemberdayaan Masyarakat
dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasaman
Barat menempati sebuah gedung yang terletak pada Kampung Cubadak Simpang Ampek dengan jenis Bangunan Permanen yang sifatnya masih menyewa dari pihak ketiga dalam hal ini Kecamatan Pasaman. Untuk sarana dan Prasarana Mobilitas dan Fasilitas Kantor yang dimiliki oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat
dan Keluarga Berencana Kabupaten
Pasaman Barat berdasarkan hasil Infentarisasi tahun 2012 yang terlihat pada Tabel di bawah ini: Tabel 1.6 : Daftar Inventaris Perlengkapan Kantor Badan Pemerdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagari Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2013 NO
PERLENGKAPAN
JUMLAH
A.
Alat-alat besar • Soil stabilizer • Electric Generating set lain-lain
3 2 1
B
Alat-alat Angkutan • Mobil unit penerangan • Sepeda motor • Scooter
26 3 22 1
C
Alat Bengkel dan Alat Ukur • Batrei charger
1 1
D
Alat Kantor dan Rumah Tangga • Mesin ketik manual portable (11-13) • Mesin hitung manual • Lemari besi • Filling besi/ metal • Lemari kayu • Papan pengumuman • White board • Lemari kayu • Meja kayu/rotan • Kursi besi/metal • Meja rapat • Kursi rapat • Kursi tamu • Kursi putar • Kursi biasa • Kursi lipat • Meja komputer • Tikar • Tenda • Meja biro • Kursi plastik • Jam elektronik • AC unit • Kipas angin • Televisi • Loudspeaker • Camkera video
KETERANGAN
287 7 13 7 6 1 1 10 6 4 2 1 20 4 15 30 5 2 1 2 5 3 5 2 5 1 1 10
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
Dispenser Handy cam Alat rumah tangga lainnya PC unit Laptop Note book Printer Printer Peralatan personal komputer Peralatan jaringan lain-lain Meja kerja pejabat esselon II Meja kerja pejabat esselon IV Meja kerja pegawai non- esselon Meja kerja pegawai non-struktural Kursi kerja pejabat esselon IV Kursi kerja pegawai non struktural Kursi rapat ruangan rapat staf Kursi tamu di ruangan pejabat esselon III
3 2 1 6 13 9 7 26 5 1 1 1 15 14 10 6 7 1
E
Alat Studio dan Alat Komunikasi • Camera + attachement • Proyektor + attachement • Intercom unit • Microphone/wireless mic • Unitemuptible power supply (UPS) • Camera elektronik • Pesawat telepon • Handy talky • Faximile • Alat komunikasi sosial lain-lain • Peralatan antena SHF/parabola dll
17 2 2 1 1 4 1 1 1 2 1 1
F
Alat –alat Kedokteran • Sterilisator • Geneacologie tafel • Alat kedokteran KB lain-lain
171 52 4 115
C. Tugas dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasaman Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 07 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pasaman Barat. Menindak lanjuti Peraturan Daerah tersebut diatas, maka dikeluarkan Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 41 tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta uraian tugas Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasaman Barat.
11
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasaman Barat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang urusan pemberdayaan masyarakat dan keluarga berencana. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut juga mempunyai fungsi sebagai berikut: a) Perumusan kebijakan Teknis di bidang Pemberdayaan masyarakat dan keluarga berencana. b) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang urusan pemberdayaan masyarakat dan Keluarga Berencana. c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan Keluarga Berencana. d) Pengelolaan Urusan Ketata Usahaan Dinas. e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Badan Pemberdayaan Masyarakat
dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasaman
Barat di pimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tugas sebagai berikut: 1. Membantu
Kepala
Daerah
dalam
melaksanakan
kewenangan
di
bidang
Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana, yang meliputi Perumusan Kebijakan Daerah serta penyusunan Program kerja dalam rangka pelaksanaan tugas. 2. Memimpin, Mengkoordinasikan, Mengendalikan serta Mengawasi semua kegiatan dalam Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana. 3. Memberikan Data dan Informasi mengenai Pelayanan Umum di bidang pemberdayaan masyarakat dan Keluarga Berencana, serta memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Daerah sebagai bahan dalam mengambil keputusan. 4. Mempertanggung jawabkan tugas Dinas baik teknis operasional maupun fungsional kepada Kepala Daerah. 5. Melaksanakan Ketatausahaan Kantor 6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas. A). Sekretariat Uraian tugas : 1. Melaksanakan penyusunan rencana program kerja sub bagian umum 2. Menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan atau standar operating prosedure (SOP) 12
3. Menyusun prosedur kerja dalam hala pelaksanaan tata usaha dan ketatalaksanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku 4. Mengendalikan surat masuk, surat keluar dan kearsipan 5. Melaksanakan pengendalian administrasi barang dan perlengkapan kantor 6. Merencanakan keb utuhan barang dan perlengkapan kantor 7. Mempersipakan
bahan
pelaksanaan
pengadaan,penyaluran,
pemakaian,
penggunaan dan penghapusan barang inventaris 8. Menyiapkan bahan pelaksanaan administrasi pengguna dan pemakaian barang inventaris 9. Menyiuapkan administrasi pengatuaran urusan rumah tangga, keamanan kantor dan lingkungan serta rumah tangga. 10. Mengatur pelaksanaan penggunaan dan pemakaian barang inventaris 11. Merencanakan tuga keprotokaln kantor 12. Menyiapkan bahan pembuatan DP-3 setiap pegawai 13. Mengumpulkan, mengelola dan menyiapkan data kepegawaian kantor 14. Mempersiapkan bahan usulan kenaikan pangkat, gaji berkala pegawai 15. M,empersipkan rencana kebutuhan pegawai kantor 16. Mempersiapkan bahan mutasi dan pemberhentian, teguran pelanggrana disiplin, pensiun dan surat cuti pegawai 17. Mempersiapkan bahan dan data pegawai yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan pegawai 18. Melaksanakan bahan rencana kesejahteraan pegawai 19. Mengkoordinir kehadiran pegawai 20. Membuat laporan kepegawaian dan daftar urut kepangkatan (DUK) 21. Menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan 22. Mempertanggung jwabkan kegiatan sub bagian umum yang telah dilaksankan 23. Melaksanakan penyusunan telaah staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan dibagaian umum 24. Melaksankan koordinasi dengan unit kerja terkait 25. Melaksanakan monitoring dan evaluasi tugas dibidang umum., dan 26. Melaksankan tugas lain yang diberikan sesuai dengan bidang tugas 13
a. Sub Bagian Umum Mempunyai uraian tugas sebagai berikut : 1. Menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan atau Standard Operating Procedure ( SOP ); 2. Menyusun prosedur kerja dalam hal pelaksanaan tata usaha dan ketatalaksanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 3. Mengendalikan surat masuk,surat keluar dan kearsipan 4. Melaksanakan pengendalian administrasi barang dan perlengkapan badan; 5. Merencakan kebutuhan barang dan perlengkapan badan; 6. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengadaan, penyaluran, pemakaian, penggunaan dan penghapusan barang inventaris; 7. Menyiapkan bahan pelaksanaan administrasi penggunaan dan pemakaian barang iventaris; 8. Menyiapkan administrasi pengaturan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan lingkungan serta runah tangga badan; 9. Mengatur pelaksanaan penggunaan dan pemakaian barang iventaris; 10. Membuat rencana dan program kerja sub bagian umum; 11. Melaksanakan tugas keprotokolan badan; 12. Menyiapkan bahan pembuatan DP-3 setiap pegawai; 13. Mengumpul,mengelola dan menyiapkan data kepegawaian badan; 14. Mempersiapkan rencana kebutuhan pegawai badan; 15. Mempersiapkan bahan usulan kenaikan pangkat, gaji berkala pegawai; 16. Mempersiapkan bahan mutasi dan pemberhentian, teguran pelanggaran disipli, pensiunan, dan surat cuti pegawai badan; 17. Mempersiapkan bahan dan data pegawai yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan pegawai; 18. Melaksanakan bahan rencana kesejahteraan pegawai; 19. Mengkoordinir kehadiran pegawai; 20. Membuat laporan kepegawaian dan daftar urut Kepangkatan (DUK); 21. Mempertanggungjawabkan kegiatan subag yang telah dilaksanakan; 22. Menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah ditetapkan; 14
23. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan;
b. Sub Bagian Keuangan Mempunyai uraian tugas sebagai berikut : 1. Menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan atau Standard Operating Procedure ( SOP ); 2. Menyusun program dan rencana pengelolaan keuangan berdasarkan ketentuan yang berlaku; 3. Mempelajari dan menelaah peraturan keuangan; 4. Menyusun rencana kegiatan belanja langsung dan tidak langsung; 5. Meproses dokumen pelaksanaan anggaran; 6. Menyusun daftar isian kegiatan (DIK); 7. Menyelenggaraan pelayanan administrasi keuangan; 8. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam pelaksanaan kegiatan; 9. Menyiapkan bahan pertanggungjawaban dan menyiapkan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 10. Menyiapkan dan memelihara dokumen keuangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku; 11. Melaksanakan penatausahaan keuangan; 12. Menyusun laporan bulanan, triwulan dan tahunan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 13. Menyusun laporan bulanan, triwulan dan tahunan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 14. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.
c. Sub Bagian Kepegawaian Mempunyai uraian tugas sebagai berikut : 1. Menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan atau Standard Operating Procedure ( SOP ); 2. Membuat rencana dan program kerja sub bagian kepegawaian; 3. Menyiapkan bahan DP-3 setiap pegawai di lingkungan badan; 15
4. Mengumpulkan, mengelola dan menyiapkan data pegawai di lingkungan badan; 5. Mengkoordinasikanpelaksanaan kenaikan pangkat dengan bidang yang terkai; 6. Mempersiapkan dan memproses bahan usulan kenaikan pangkat PNS; 7. Memberikan pelayanan Administrasi kepegawaian lainnya di jajaran badan; 8. Mempersiapkan bahan usulan kenaikan gaji berkala pegawai badan; 9. Mempersiapkan bahan mutasi pegawai (pindah, pengangkatan, pemberhetian, dan Pensiunan); 10. Mempersiapkan administrasi pemberian sanksi dan penghargaan bagi PNS; 11. Mempersiapkan surat cuti pegawai badan; 12. Mempersiapkan bahan dan data pegawai yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan pegawai; 13. Melaksanakan bahan rencana kesejahteraan pegawai; 14. Mengkoordinir kehadiran pegawai; 15. Membuat laporan kepegawaian dan daftar urut Kepangkatan (DUK); 16. Mempertanggungjawabkan kegiatan sub bagian yang telah dilaksanakan; 17. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.
B). Bidang Ketahanan Masyarakat Uraian tugas sebagai berikut : 1. Melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis dibidang ketahanan masyarakat 2. Melaksanakan pengkajian bahan rencana program kerja dibidang ketahanan masyarakat 3. Melaksnakan koordinasi kegiatan dan tugas penunjang serta tugas yang bersifat rutinitas 4. Menganalisa program dan urusan yang menjadi kewenangan bidang 5. Merencanakan
kegiatan
diruang
lingkup
bidang
ketahanan
masyarakat
berdasarkan skala prioritas 6. Mengatur pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran yang ditetapkan 7. Melaksanakan pengawasan kegiatan sesuai perencanaan 8. Mempasilitasi kelancaran tugas berdasarkan azaz keseimbangan 16
9. Melaksanakan pertanggungjawaban kegiatan dan menyusun laporan 10. Melaksanakan pengkajian bahan pembinaan dibidang ketahanan masyarakat 11. Melaksanakan pengendalian administrasi dan teknis pelaksanaan kebijakan teknis dan program dibidang ketahanan masyarakat 12. Melaksanakan pengkajian bahan kerjasama dibidang ketahanan masyarakat 13. Melaksanakan
penyusunan
telaahan
staf
sebagai
bahan
pertimbangan
pengambilan kebijakan dibidang ketahanan masyarakat 14. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait 15. Melkasnakan pengendalian ketatausahaan dibidang ketahanan masyarakat 16. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas dibidang ketahanan masyarakat 17. Melaksanakan tugas laian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
a. Sub bidang Kelembagaan dan Perencanaan Partisipatif Uraian tugas sebagai berikut : 1. Menyusun rencana kegiatan tahunan sub bidang kelembagaan dan perencanaan partisipatif sesuai progran dan urusan dengan mempedomani kebijakan teknis lembaga pemerintahan terkait 2. Menyiapkan bahan fasilitasi pelaksanaan tugas dan kegiatan 3. Mengkoordinasikan kegiatan- kegiatan dengan satuan kerja perangkat daerah terkait 4. Meyusun program kelembagaan dan perencanaan partisipatif 5. Melakukan pembinaan kelompok- kelompok masyarakat yang menangani aset program nasional dibidang ketahanan masyarakat 6. Melakukan inventarisasi aset program nasional yang dikelola oleh masyarakat 7. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai DPA 8. Melaksnakan penyimpanan berkas kerja, data dan bahan menurut ketentuan yang berlaku 9. Menyusn laporan pelaksanaan tuga dan kegiatan yang telah ditetapkan 10. Mempertanggung jawabkan kegiatan yang telah dilaksnakan sesuai ketentuan yang berlaku 17
11. Melaksanakan tugas penunjang dan tugas yang bersifat rutinitas sesuai kewenangan 12. Melaksanakan
penyusunan
telaahan
staf
sebagai
bahan
pertimbangan
pengambilan kebijakan dibidang Kelembagaan dan perencanaan pertisipatif 13. Melaksanakan tugas operasional teknis dan administratif pelaksanaan kebijakan dibidang kelembagaan dan perencanaan partisipatif 14. Melaksanakan
penyusunan
dan
analisis
data
bahan
fasilitasi
dibidang
kelembagaan dan perencanaan partisipatif 15. Melakasnakan ketatausahaan dibidang kelembagaan dan perencanaan partisipatif 16. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas dibidang kelembagaan dan perencanaan partisipatif 17. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
b. Sub Bidang Pengembangan Potensi dan Kawasan Uraian tugas sebagai berikut : 1. Melaksanakan penyusunan rencana program kerja dibidang pengembangan potensi dan kawasan 2. Mengumpulkan data dan bahan untuk penyusunan kegiatan sub dibidang pengembangan potensi dan kawasan 3. Menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaaan urusan 4. Menyusun rencana kegiatan tahunan dibidang pengembangan potensi dan kawasan sesuai dengan program dan usrusan dengan mempedomani kebijakan teknis lembaga pemerintah terkait 5. Menyiapkan bahan fasilitasi pelaksanaan tugas dan kegiatan 6. Melaksankan dan mengkoordinasikan kegiatan unit kerja terkait 7. Menyiapkan bahan pembinaan kemanunggalan masyarakat untuk meningkatkan pengembangan potensi dan kawasan 8. Menumbuhkan kemanunggalan masyarakat dalam rangka pelaksanaan program pemerintah dan masyarakat 9. Menyusun program dan kegiatan yang berorientasi kepada ketahanan masyarakat 10. Menyiapkan bahan kegiatan motivasi masyarakat untuk berpartisifasi dalam melaksanakan program pemerintah dipedesaan 18
11. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai DPA 12. Melaksanakan penyimpanan berkas kerja, data dan bahan menurut ketentuan yang berlaku 13. Menyusun laporan pelaksanaan tuga dan kegiatan yang telah ditetapkan 14. Mempertanggung jawabkan kegiatan yang telah dilaksnakan sesuai ketentuan yang berlaku 15. Melaksanakan tugas penunjang dan tugas yang bersifat rutinitas sesuai kewenangan 16. Melaksanakan
penyusunan
telaahan
staf
sebagai
bahan
pertimbangan
pengambilan kebijakan dibidang Kelembagaan dan perencanaan pertisipatif 17. Melaksanakan tugas operasional teknis dan administratif pelaksanaan kebijakan dibidang kelembagaan dan perencanaan partisipatif 18. Melaksanakan
penyusunan
dan
analisis
data
bahan
fasilitasi
dibidang
kelembagaan dan perencanaan partisipatif 19. Melakasnakan ketatausahaan dibidang kelembagaan dan perencanaan partisipatif 20. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas dibidang kelembagaan dan perencanaan partisipatif 21. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
C). Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna (TTG) Uraian tugas sebagai berikut : 1. Melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis dibidang Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna 2. Melaksanakan pengkajian bahan rencana program kerja dibidang Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna 3. Melaksanakan pengkajian bahan koordinasi dibidang Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna 4. Melaksanakan pengkajian bahan pembinaan dibidang Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna 5. Melaksanakan pengendalian administrasi dan teknis pelaksanaan kebijakan teknis dan program kerja dibidang Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna
19
6. Melaksanakan pengkajian bahan kerjasama dibidang Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna 7. Melaksanakan kegiatan dan tugas penunjang serta tugas yang bersifat rutinitas 8. Melaksankan pengawasan kegiatan sesuai dengan yang ditetapkan 9. Melaksanakan fasilitasi kelancaran tugas berdasarkan azas keseimbangan 10. Melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbagan pengambilan kebijakan dibidang Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna 11. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait 12. Melaksanakan penyusunan dan analisa data bahan fasilitasi dibidang Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna 13. Melakasnakan ketatausahaan dibidang kelembagaan dan perencanaan partisipatif 14. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas dibidang kelembagaan dan perencanaan partisipatif 15. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
a. Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Uraian tugas sebagai berikut : 1.
Menyusun program pengembangan pemberdayaan ekonomi masyarakat
2.
Mengkoordinasikan program dan pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan satuan perangkat kerja daerah terkait
3.
Melakukan pendataan pemberdayaan ekonomi masyarakat
4.
Menyiapkan bahan pembinaan kelompok- kelompok pemberdayaan ekonomi masyarakat
5.
Menyusun
kebijakan
dalam
rangka
penguatan
pemberdayaan
ekonomi
masyarakat 6.
Menyiapkan bahan fasilitasi pelaksanaan tugas dan kegiatan
7.
Melaksankan dan mengkoordinasikan kegiatan unit kerja terkait
8.
Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai DPA
9.
Melaksanakan penyimpanan berkas kerja, data dan bahan menurut ketentuan yang berlaku
10. Menyusun laporan pelaksanaan tuga dan kegiatan yang telah ditetapkan 20
11. Mempertanggung jawabkan kegiatan yang telah dilaksnakan sesuai ketentuan yang berlaku 12. Melaksanakan tugas penunjang dan tugas yang bersifat rutinitas sesuai kewenangan 13. Melaksanakan
penyusunan
telaahan
staf
sebagai
bahan
pertimbangan
pengambilan kebijakan dibidang Kelembagaan dan perencanaan pertisipatif 14. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
b. Sub Bidang Pemberdayaan Teknologi Tepat Guna 1.
Menyusun rencana kegiatan tahunan sub bidang Pemberdayaan Teknologi Tepat Guna
2.
Menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan
3.
Menyiapkan bahan fasilitasi pelaksanaan tugas dan kegiatan
4.
Melaksankan dan mengkoordinasikan kegiatan unit kerja terkait
5.
Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai DPA
6.
Melaksanakan penyimpanan berkas kerja, data dan bahan menurut ketentuan yang berlaku
7.
Menyusun laporan pelaksanaan tuga dan kegiatan yang telah ditetapkan
8.
Mempertanggung jawabkan kegiatan yang telah dilaksnakan sesuai ketentuan yang berlaku
9.
Melaksanakan tugas penunjang dan tugas yang bersifat rutinitas sesuai kewenangan
10. Melaksanakan
penyusunan
telaahan
staf
sebagai
bahan
pertimbangan
pengambilan kebijakan dibidang pemberdayaan teknologi tepat guna 11. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
D). Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Uraian tugas sebagai berikut : 1. Melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis dibidang jaminan pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, pembinaan ketahanan keluarga berdasarkan skala prioritas
21
2. Melaksanakan pengkajian bahan rencana program dibidang jaminan pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, pembinaan ketahanan keluarga 3. Melaksanakan pengkajian bahan koordinasi dibidang jaminan pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, pembinaan ketahanan keluarga 4. Melaksanakan pengkajian bahan Pembinaan dibidang jaminan pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, pembinaan ketahanan keluarga 5. Melaksanakan pengendalian administrasi dan teknis pelaksanaan kebijakan teknis dan program kerja dibidang jaminan pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, pembinaan ketahanan keluarga 6. Melaksankan pengawasan kegiatan sesuai dengan yang ditetapkan 7. Melaksanakan pengkajian bahan kerjasama dibidang jaminan pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, pembinaan ketahanan keluarga 8. Melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbagan pengambilan kebijakan dibidang jaminan pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, pembinaan ketahanan keluarga 9. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait 10. Melaksanakan penyusunan dan analisa data bahan fasilitasi dibidang jaminan pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, pembinaan ketahanan keluarga 11. Melakasnakan ketatausahaan dibidang jaminan pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, pembinaan ketahanan keluarga 12. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas
dibidang
jaminan
pelayanan
Keluarga
Berencana
dan
Kesehatan
Reproduksi, pembinaan ketahanan keluarga 13. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
a. Sub Bidang Jaminan Pelayanan KB/KR uraian tugas sebagai berikut : 1. Menyusun rencana kegiatan tahunan di bidang jaminan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi 2. Menyusun kalender pelaksanaan pembinaan di bidang jaminan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi
22
3. Menyusun rencana kebutuhan di bidang jaminan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi 4. Merencanakan kegiatan lomba KB/ kesehatan dari tingkat nagari sampai ke tingkat Kabupaten; 5. Mengoordinasikan dengan unit kerja lain dalam merencakan logistik keluarga berencana ; 6. Berkoordinasikan dengan SKPD terkait dalam melaksanakan pembinaan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi; 7. Melaksanakan pemberian jaminan dan perlindungan hak-hak reproduksi; 8. Pelaksanaan pembinaan reproduksi remaja; 9. Pelaksanaan pendaftaran keluarga pasangan usia subur (PUS); 10. Menyiapkan
pedoman
dan
petunjuk
tentang
pelaksanaan
program
perlindungan hak-hak reproduksi; 11. Menyiapkan data peserta keluarga berencana; 12. Mendistribusikan alat kontrasepsi keluarga berencana; 13. Melaksakan kegiatan pelayanan keluarga berencana ; 14. Menyiapkan bahan fasilitasi pelaksanaan tugas dan kegiatan; 15. Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan dengan unit kerja terkait; 16. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan (DPA); 17. Melaksankan penyimpanan berkas kerja, data dan bahan menurut ketentuan yang berlaku; 18. Menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah ditetapkan; 19. Mempertanggungjawabkan kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku; 20. Melaksanakan tugas penunjang dan tugas yang bersifat rutinitis sesuai kewenangan. 21. Melaksankan tugas lain sesuai dengan tugas poko dan fungsinya b. Sub Bidang Advokasi Pengembangan Informasi Uraian tugas sebagai berikut : 1. Menyusun program dan kegiatan yang berorientasi pada penciptaan Ketahahan Keluarga 23
2. Menyusun rencana kegiatan pembinaan ketahanan keluarga 3. Melaksanakan pembinaan agar terciptanya keluarga kecil yang tangguh dan potensial 4. Mengkordinir pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan di DPA 5. Melaksankan penyimpanan berkas kerja, data dan bahan menurut ketentuan yang berlaku; 6. Menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah ditetapkan; 7. Mempertanggungjawabkan kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku; 8. Melaksanakan tugas penunjang dan tugas yang bersifat rutinitis sesuai kewenangan. 9. Melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan dibidang advokasi pengembangan informasi 10. Melaksanakan
tugas
operasional
teknis
dan
administrasi
pelaksanaan
kebijakan dibidang advokasi pengembangan informasi 11. Melaksankan tugas lain sesuai dengan tugas poko dan fungsinya
E). Bidang Keluarga Sejahtera Uraian tugas sebagai berikut : 1. Melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis dibidang pengumpulan, pengolahan dan analisa data, evaluasi dan pelaporan 2. Melaksanakan pengkajian bahan rencana program dibidang pengumpulan, pengolahan dan analisa data, evaluasi dan pelaporan 3. Melaksanakan pengkajian bahan koordinasi dibidang pengumpulan, pengolahan dan analisa data, evaluasi dan pelaporan 4. Melaksanakan pengkajian bahan Pembinaan dibidang pengumpulan, pengolahan dan analisa data, evaluasi dan pelaporan 5. Melaksanakan pengendalian administrasi dan teknis pelaksanaan kebijakan teknis dan program kerja dibidang pengumpulan, pengolahan dan analisa data, evaluasi dan pelaporan 6. Melaksanakan pengkajian bahan kerjasama dibidang pengumpulan, pengolahan dan analisa data, evaluasi dan pelaporan 24
7. Melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbagan pengambilan kebijakan dibidang pengumpulan, pengolahan dan analisa data, evaluasi dan pelaporan 8. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait 9. Melaksanakan
penyusunan
dan
analisa
data
bahan
fasilitasi
dibidang
pengumpulan, pengolahan dan analisa data, evaluasi dan pelaporan 10. Melakasnakan ketatausahaan dibidang pengumpulan, pengolahan dan analisa data, evaluasi dan pelaporan 11. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas dibidang pengumpulan, pengolahan dan analisa data, evaluasi dan pelaporan 12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
a. Sub Bidang Pembinaan Ketahanan Keluarga Uraian tugas sebagai berikut : 1. Mengumpulkan data peserta KB 2. Mengkoordinir petugas pengumpul data 3. Mengolah data menjadi informasi dalam penyusunan rencana kerja ( tahunan,jangka menengah dan jangka panjang) 4. Menganalisa data untuk keperluan evaluasi program 5. Pembinaan petuga yang bertanggung jawab menangani data ditingkat kecamatan dan nagari 6. Mengkordinir pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan di DPA 7. Melaksankan penyimpanan berkas kerja, data dan bahan menurut ketentuan yang berlaku; 8. Menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah ditetapkan; 9. Mempertanggungjawabkan kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku; 10. Melaksanakan tugas penunjang dan tugas yang bersifat rutinitis sesuai kewenangan 11. Melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan dibidang ketahanan keluarga 25
12. Melaksanakan
tugas
operasional
teknis
dan
administrasi
pelaksanaan
kebijakan dibidang ketahanan keluarga 13. Melaksankan tugas lain sesuai dengan tugas poko dan fungsinya
b. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan KB/KS Uraian tugas sebagai berikut : 1. Menyusun rencana kegiatan tahunan bidang evaluasi dan pelaporan KB/KS sesuai program dan urusan dengan mempedomani kebijakan teknis lembaga pemerintah terkait; 2. Menyiapkan bahan fasilitasi pelaksanaan tugas dan kegiatan; 3. Menyiapkan bahan dan data untuk pelaksanaan evaluasi seluruh progran dan kegiatan badan 4. Mengevaluasi seluruh kegiatan 5. Menyusun hasil evaluasi program dan kegiatan yang dilaksankan 6. Menyiapkan laporan hasil evaluasi kegiatan kepada atasan dan stakeholder 7. Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan dengan unit kerja
terkait
8. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan (DPA) 9. Melaksankan penyimpanan berkas kerja, data dan bahan menurut ketentuan yang berlaku 10. Menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah ditetapkan 11. Mempertanggungjawabkan kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku 12. Melaksanakan tugas penunjang dan tugas yang bersifat rutinitis sesuai kewenangan. 13. Melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan dibidang evaluasi dan pelaporan KB/KS 14. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
26
BAB III GAMBARAN UMUM KONDISI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA
A. Kondisi Umum Daerah Masa Kini Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan paradigma Pemberdayaan Masyarakat pemerintahan yang menegaskan dan
dalam penyelenggaraan
mendorong untuk memberdayakan masyarakat,
menumbuhkan prakarsa, swadaya gotong royong, dan kreatifitas, serta meningkatkan pertisipasi dan peran serta masyarakat dalam pembangunan. Oleh Karena itu, Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan upaya pembinaan, perumusan, kebijakan dan memfasilitasi proses pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat yang telah dijalankan dalam bentuk program dan kegiatan pemberdayaan merupakan upaya pemerintah pemerintah daerah dalam rangka mengentaskan kemiskinan masyarakat. Kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan multimensi. Kemiskinan tidak terbatas sekedar pada ketidak mampuan ekonomi, akan tetapi menggambarkan suatu kondisi tidak terpenuhinya hak-hak dasar seseorang untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Dengan menggunakan pendekatan berbasis hak, kemiskinan dapat didefinisikan dari rendahnya akses terhadap berbagai sumberdaya dan aset produktif yang diperlukan untuk pemenuhan suatu kebutuhan hidup dasar. Sumberdaya dan aset produktif tersebut termasuk : barang dan jasa, informasi, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Rendahnya akses ini dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, kondisi geografis, gender, serta kondisi lingkungan. Berdasarkan pendekatan di atas maka kemiskinan dapat didefinisikan dari rendahnya akses terhadap berbagai sumberdaya dan aset produktif yang diperlukan untuk pemenuhan kebutuhan hidup dasar. Untuk itu pemerintah daerah berkewajiban membantu ketidakmampuan masyarakat memenuhi hak-hak dasar melalui serangkaian upaya penanggulangan. Namun, upaya penanggulangan kemiskinan bukanlah hal yang mudah. Hal ini mengingat banyaknya faktor yang melatarbelakangi kemiskinan, luasnya cakupan upaya penanggulangan, serta tingginya ketergantungan pada pelaksanaan dan pencapaian pembangunan diberbagai bidang lain. Persoalan kemiskinan di Kabupaten Pasaman Barat merupakan suatu agenda penting untuk dijadikan salah satu target utama dalam kerangka pembangunan daerah. Berdasarkan hasil pendataan Program Perlindungan Sosial Tahun 2008 (PPLS 08), di kabupaten pasaman barat masih terdapat sekitar 24.179 rumah tangga miskin. Kondisi sebagaimana dikemukakan diatas sekaligus menunjukan bahwa usaha-usaha pemberdayaan masyarakat yang telah 29
dilakukan oleh berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masih perlu ditingkatkan, terutama dalam koordinasi dan keterpaduan program/kegiatan, penentuan sasaran (target group) dan metode pelaksanaannya. Sedangkan usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui upaya pengendalian laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Pasaman Barat, dilaksanakan melalui program Keluarga Berencana (KB), pengarahan mobilitas penduduk dan pemberdayaan keluarga untuk mencapai keluarga sejahtera masih perlu dilanjutkan dan lebih diintensifkan lagi.
Analisis SWOT Keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana, sangat dipengaruhi oleh lingkungan strategis organisasi, berupa lingkungan internal maupun lingkungan eksternal yang saling berinteraksi. Untuk mengetahui permasalahan internal dan eksternal yang dihadapi oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahaan Nagari Kabupaten Pasaman Barat digunakan kajian manajemen stratejik dengan analisis SWOT (Strength, Weakness, Opurtunity dan Treath). Analisis SWOT dimulai dari identifikasi lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Adapun identifikasi terhadap lingkungan internal dan lingkungan eksternal adalah sebagai berikut: Tabel 3. 1 Pencermatan Kondisi Internal dan Eksternal Kondisi Internal Kekuatan (Strengths) 1. Adanya pembagian kerja dan kewenangan yang jelas. 2. Ketersediaan SDM yang memadai dan berpendidikan S1,S2 3. Komitmen pimpinan tinggi. 4. Kerjasama antar staf baik. 5. Fasilitas kerja (komputerisasi) tersedia. 6. Ketersediaan dana penunjang
Kondisi Eksternal Peluang (Opportunities) 1. Kebijakan Otonomi Daerah 2. Dukungan Kepala Daerah 3. Adanya alokasi dana PAD dan DAK. 4. Kemajuan Iptek di bidang informasi 5. meningkatnya sikap kritis masyarakt berpartisipasi dalam pembangunan. 6. hubungan yang sinergis antar stake holder.
30
Kelemahan (Weaknesses) 1. masih rendahnya penguasaan terhadap teknologi Informasi.
Tantangan (Threats) SDM
2. kurangnya koordinasi antar bidang dalam organisasi. 3. Budaya organisasi yang hierarkis. 4. kecenderungan pemborosan anggaran 5. kurangnya pendukung kegiatan
ketersediaan data base pelaksanaan program dan
1. kepentingan stakeholder yang tidak akomodatif dan berpihak pada kepentingan tertentu 2. tuntutan kebijakan yang berkualitas
pemberdayaan
3. beragamnya kepentingan antar stake holder/ politisasi kebijakan 4. Penerapan teknologi informasi 5. Komitmen Pemberantasan KKN 6. adanya kecenderungan intervensi politik terhadap pemerintahan nagari.
B. Kondisi Yang diinginkan Dan Proyeksi Kedepan
Untuk menciptakan kondisi masyarakat yang punya orientasi terhadap masa depan, maka pola pemberdayaan masyarakat yang harus dilaksanakan adalah : 1.
Membangkitkan potensi intelektual dan kemampuan masyarakat nagari dalam mengambil keputusan pada setiap tahapan proses pembangunan.
2.
Selalu memperhitungkan dan menjunjung tinggi sistem nilai yang berlaku, terutama adat istiadat/budaya. Ekonomi dan fisik lingkungan sebagai jaminan terciptanya peranserta masyarakat untuk penunjang kembali ke sistem pemerintahan nagari dalam rangka “ adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah “’.
3.
Menggunakan program/kegiatan yang disepakati oleh masyarakat sehingga tumbuh rasa ingin tahu dan tanggung jawab yang mengarah kepada terwujudnya kemandirian.
Sehubungan dengan itu, pendekatan yang harus dilakukan dalam Pemberdayaan Masyarakat adalah dengan : 1.
Cara Struktural Mencakup perencanaan pembentukan dan evaluasi terhadap lembaga sosial yang ada, meliputi aturan dan mekanisme kerja.
2.
Cara Spiritual Mencakup pembentukan watak dan pendidikan, meliputi cara berfkir ilmiah dan penyesuaian mental terhadap perkembangan di bidang iptek.
3.
Cara Sosio – Kultur Yaitu perkembangan masyarakat berintikan pada interaktif sosial yang berpedoman kepada nilai dan norma yang disepakati. 31
BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
A. Visi dan Misi SKPD Visi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana dirumuskan dengan memperhatikan visi Kepala Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD ) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2011 – 2015 yaitu :
TANGGAP DAN CAKAP UNTUK MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DENGAN MENINGKATKAN PARTISIPASI ANAK NAGARI, PENATAAN KELUARGA DAN PERSAMAAN GENDER.
Dalam rangka mewujudkan Visi yang telah ditetapkan, maka dirumuskanlah Misi yang merupakan pernyataan yang lebih terarah kepada tujuan dan sasaran yang ingin di capai. Misi BPMKB Kabupaten Pasaman Barat adalah mengembangkan kemampuan dan kemandirian masyarakat untuk berpartisipasi dan berperan aktif dalam membangun, agar secara bertahap masyarakat mampu membangun diri, keluarga dan lingkungannya secara mandiri melalui : 1. Meningkatkan peran aktif aparatur dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan penataan keluarga. 2. Meningkatkan peran serta kelembagaan masyarakat dan masyarakat melalui manajemen perencanaan partisipatif untuk kemandirian masyarakat nagari dengan melestarikan nilai nilai keswadayaan dan kegotong-royongan masyarakat berdasarkan nilai adat istiadat minangkabau. 3. Mengembangkan mendayagunakan
usaha potensi
ekonomi ekonomi,
kerakyatan lembaga
di
sektor
ekonomi
dan
informal stimulan
dengan dana
pembangunan sebagai upaya mengentas kemiskinan. 4. Mengembangkan dan memanfaatkan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan Sumber Daya Nagari melalui kerjasama teknologi yang ramah lingkungan. 5. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk perencanaan dan penataan keluarga melalui program keluarga berencana.
33
B. TUJUAN: Tujuan merupakan inplementasi atau pengambaran dari misi dan merupakan suatu (apa) yang akan dicapai pada kurun waktu tertentu yaitu 1 (satu) tahun sampai dengan lima tahun kedepan. Berdasar uraian tersebur diatas Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana menetapkan tujuan sebagai berikut : 1. Terwujudnya apartur yang mampu melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan mengupayakan penataan keluarga dalam masyarakat. 2. Terwujudnya penguatan sistem kelembagaan masyarakat nagari dalam pemberdayaan melalui manajemen perencanaan partisipatif untuk meningkatkan dan mengoptimalkan hasil pembangunan yang berbasis nagari serta melestarikan nilai-nilai keswadayaan dan kegotong-royongan. 3. Terwujudnya produktivitas ekonomi, pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. 4. Terwujudnya produktifitas berusaha dalam upaya peningkatan kualitas hidup melalui pemanfaatan teknologi terapan melalui pengenalan dan pemasyarakatan TTG serta pemanfaatan sumber daya nagari. 5. Terwujudnya keluarga kecil sejahtera dengan penataan keluarga melalui program keluarga berencana untuk peningkatan ekonomi dan kesejahteraan keluarga. C. SASARAN : 1. Meningkatnya
kemampuan
dan
ketrampilan
aparatur
dalam
memberdayakan
masyarakat dan mengupayakan penataan keluarga. 2. Menurunnya angka Rumah Tangga Miskin serta terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat miskin 3. Meningkatnya kinerja lembaga masyarakat anak nagari dalam memberdayakan masyarakat dengan pola perencanaan dan pelaksanaan partisipatif sesuai dengan potensi nagari. 4. Meningkatnya jumlah kelompok ekonomi informal di nagari yang dapat mengarah pada berkembangnya sektor usaha sehingga akan menambah dan membuka lapangan pekerjaan, yang diikuti dengan tersedianya modal dan stimulan secara mudah dan cepat. 5. Meningkatnya kelompok masyarakat pengelola industri kecil dan rumah tangga dalam berproduksi secara kuantitatif dan kualitatif dengan pemanfaatan TTG. 6. Terwujudnya nagari berprestasi tingkat kabupaten, yang diikuti dengan pendataan profil nagari
serta meningkatnya swadaya masyarakat disemua nagari
dalam
pembangunan yang digalang oleh kelompok masyarakat potensial, kader dan tenaga terampil. 34
7. Terwujudnya peningkatan nilai gotong royong atas dasar tradisi dan adat istiadat yang berlaku disemua nagari dan kalangan masyarakat. 8. Meningkatnya jumlah keluarga yang sadar akan upaya penataan keluarga. 9. meningkatnya kesejahteraan masyarakat dengan basis keluarga kecil sejahtera. D. STRATEGI / KEBIJAKAN: 1. Meningkatkan
peran serta masyarakat dalam pelayanan sosial dan memantapkan
menejemen keadilan serta peningkatan kepedulian masyarakat terhadap masalah sosial dan ekonomi melalui pembinaan dan stimulan dalam rangka penanggulangan kemiskinan agar dapat meningkatkan kesejahteraan. 2. Melanjutkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPMMP) kerja sama dengan pemerintah pusat dan
keterpaduan antar sektor untuk
pemantapan peran dan fungsi Komite Penanggulangan Kemiskinan. 3. Pemberdayaan Fungsi Ekonomi Informal dari segi pengelolaan Managemen Produktifitas serta pemasarannya melalui pembinaan, pelatihan maupun penyediaan stimulan dan mendayagunakan potensi ekonomi. 4. Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengelola Industri Kecil dan Rumah Tangga serta meningkatnya kemampuan usaha UKM. 5. Pengembangan TTG untuk nagari sebagai upaya peningkatan akses kelompok masyarakat miskin terhadap TTG untuk peningkatan produktifitas. 6. Peningkatan peranan LPMN serta kelembagaan masyarakat nagari lainnya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
35
BAB V PROGRAM DAN KEGIATAN
Sebagai Implementasi dari kebijakan Badan Ketahanan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasaman Barat yang telah dirumuskan pada Bab IV, maka disusunlah Program yang secara sitematis dan terpadu. Selanjutnya dijabarkan dan dilaksanakan oleh Unit Kerja di lingkungan Badan Ketahanan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasaman Barat sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. A. Program dan Kegiatan lokalitas kewenangan SKPD Program dan kegiatan Badan Ketahanan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2011 – 2015 adalah sebagai berikut :
N O 1.
PROGRAM
KEGIATAN
Program Peningkatan 1. Pemberdayaan Lembaga dan Keberdayaan Organisasi Masyarakat Pedesaan Masyarakat Pedesaan 2. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat 3. Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa
2.
Program peningkatan 1. Pembinaan kelompok masyarakat partisipasi masyarakat pembangunan desa dalam membangun 2. Pelaksanaan musyawarah desa pembangunan desa 3. Pemberian stimulan pembangunan desa/ Program Nasional Ketahanan Masyarakat Mandiri Perdesaan ( PNPM - MP )
3.
Program peningkatan 1. Pelatihan aparatur pemerintah desa kapasitas aparatur dalam bidang manajemen pemerintah desa pemerintahan desa
4.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
5.
1. Penyediaan pelayanan administrasi perkantoran 2. penyediaan pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana perkantoran dan aparatur. 3. Rapat rapat koordinasi dan konsultasi Peningkatan Sarana 1. Pengadaan/ Pembangunan Gedung dan Prasarana Kantor dan Rumah Jabatan/ Dinas Aparatur 2. Pengadaan Peralatan/ Kendaraan dan Mesin 3. Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan dan Kantor
PELAKSANA Bidang Ketahanan Masyarakat
Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna Bidang Ketahanan Masyarakat
Bidang Ketahanan Masyarakat Sekretariat
Sekretariat
37
6.
Peningkatan Aparatur
7.
Peningkatan 1. Pendidikan dan pelatihan formal Kapasitas Sumber Daya Aparatur Keluarga Berencana 1. Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin 2. Pelayanan KIE 3. Pengadaan Sarana Mobilitas KB Keliling. Pelayanan 1. Pelayanan pemasangan kontrasepsi Pemasangan KB Kontrasepsi 2. Pelayanan KB Medis Operasi
9.
10.
Disiplin
1. Pengadaan Pakaian Aparatur
Sekretariat
Sekretariat
Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Bidang Keluarga Sejahtera
11.
Pengembangan Pusat 1. Pendirian pusat pelayanan informasi Pelayanan Informasi dan konseling KRR dan Konseling KRR
Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
12.
Kesehatan Reproduksi 1. Memperkuat dukungan Remaja partisipasi masyarakat
13.
Pengembangan 1. Fasilitasi permodalan bagi usaha lembaga ekonomi mikro kecil dan menengah di perdesaan pedesaan.
Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna
dan
B. Program dan Kegiatan Lintas Sektor Dalam melaksanakan program Ketahanan Masyarakat supaya tercipta satu persepsi di masing-masing SKPD dan berjalan secara sinergi. Program dan kegiatan pada Badan Ketahanan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasaman Barat tahun 2011 – 2015 ada yang bersifat lintas sektoral sebagai berikut : NO
PROGRAM
LINTAS SKPD
1.
Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
2.
Peningkatan Partisipasi Masyarakat Membangun Desa/ Nagari
dalam -
BPMKB Perindagkop Bappeda Bagian Perekonomian BPMKB BPM Propinsi Bappeda BPS Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas PU Dinas Pendidikan Sekretariat Daerah
38
BAB VI PENUTUP
Penyusunan Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2011 – 2015 merupakan Pedoman penyusunan Rencana Kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasaman Barat selama 5 tahun kedepan. Rencana Strategi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana yang telah disusun membutuhkan perhatian yang sangat serius dari seluruh aparatur agar dapat di implementasikan dengan baik sesuai dengan bidang tugas yang diemban dari sini akan dapat dijadikan dasar bahan evaluasi, laporan kinerja tahunan serta lima tahunan. Akhirnya melalui Rencana Strategis ini diharapkan agar penyelenggaraan tugas aparatur Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasaman Barat dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh masyarakat nagari dan masyarakat Pasaman Barat seluruhnya secara umum.
KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA
Drs. HENDRI,MM NIP. 197105201992031003
39
RENCANA STRATEGIS TAHUN 2011 -2015 DINAS/INSTANSI
:
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA KAB. PASAMAN BARAT
VISI
:
Mewujudkan kondisi masyarakat Pasaman Barat yang aman, sehat dan sejahtera berkualitas dan mandiri serta terwujudnya pembangunan secara berkesinambungan
MISI
:1. Peningkatan Kesejateraan Rakyat 2. Memberdayakan masyarakat melalui ketahanan masyarakat,usaha ekonomi dan sosial budaya 3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melaui program Keluarga Berencana SASARAN
NO
TUJUAN
1. Terwujudnya aparatur yang mampu melaksa nakan pemberdayaan masyarakat dan meng upayakan penataan keluarga dalam masya rakat 2. Terwujudnya sistem kelambagaan masya rakat di nagari 3. Terwujudnya produk tfitas ekonomi dan ke sejahteraan rakyat
URAIAN
INDIKATOR
1. Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran 2. Tersedianya fasilitas Telf. internet,bahan baku bangunan serta terpeliharanya kenderaan bermotor 3. Lancarnya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 4. Tersedianya perlengkapan dan
peralatan kantor 1. Tersedianya gedung/kantor yang kondusif 2. Tersedianya rumah jabatan esselon II
CARA PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN Satuan
2011
TARGET 2012 2013
2014
PRORAM
2015
Satuan
2011
TARGET 2012 2013
2014
2015
Pelayanan jasa administrasi Perkantoran Tahun
1
1
1
1
1
Tahun
100
100
100
100
100
Tahun
1
1
1
1
1
Tahun
100
100
100
100
100
Tahun
1
1
1
1
1
Tahun
100
100
100
100
100
Tahun
1
1
1
1
1
Tahun
100
100
100
100
100
1
1
1
1
unit
-
-
100
100
100
Peningkatan sarana dan prasarana aparatur unit unit
1
1
1
1
1
unit
100
100
100
100
100
Paket
1
1
1
-
- Peningkatan disiplin aparatur
stel
100
100
100
100
100
1. Tersedianya PSH,Pakaian 4. Pengenalan dan pemas
olahraga dan daerah
yarakatan teknologi tepat guna (TTG)
1. Tersedianya dana untuk meng ikuti pelatihan dan bintek
Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Tahun
1
1
1
1
Tahun
1
20
20
aksp
60
40
100
20
40
100
5. Terwujudnya keman
dirian keluarga serta penguatan ekonomi keluarga
Keluarga Berencana
1. Terlaksananya pemasangan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin
aksp
8.663
8.663
-
2. Terbentuknya pusat pelayanan 6. Terwujudnya keluarga kecil sejahtera melalui program keluarga berencana
informasi konseling dan kesehatan reproduksi melaui KIE 3. Tersedianya sarana dan parasa rana KB/KS yang memadai 4. Terlaksananya pemasangan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin
kec
11
11
11
11
11
kec
60
40
100
kec
11
11
11
11
11
kec
70
30
100
kec
11
11
11
11
11
kec aksp
50
50
100
kec
40
60
100
5. Terlaksananya Pelayanan KB pria dan wanita (MOP dan MOW)
aksp
75
114
6. Terbentuknya pusat pelayanan informasi konseling
kec
11
11
11
11
11
7. Meningkatnya pengetahuan kader remaja melaui kegiatan jambore KB
kab
1
1
1
1
1
kab
50
50
100
1. Terlaksananya pendataan Keluarga 2. Adanya kader KB dilapangan 3. Tercatatnya data program KB
kk kader kec
9.600 434 11
434 11
Keluarga sejahtera 434 11
11
11
kk
80
20
100
kader kec
60 80
40 20
100 100
kec
60
40
100
operasional BKB-Posyandu-Padu 1. Pengkajian pengembangan model operasional BKB, Posyandu-Padu
kec
11
11
11
11
11
lembaga dan organisasi masyarakat (LPMN)
1. Pemberdayaan Lembaga organi sasi masyarakat nagari (LPMN)
Nag
19
19
19
19
19
Nag
50
50
100
Nag Nag
19 19
2 19
2 19
19
19
Nag Nag
80 25 60
100 100
kec
20 75 40
Nag
50
50
100
60
40
100
2. Penyusunan dan pendayagunaan profil nagari
3. Fasilitas musrenbang nagari 4. PAP PNPM Mandiri Perdesaan 5. Asistensi/pendampingan belanja fisik pemberdaan dalam AND
kec
11
11
11
11
11
Nag
19
19
19
19
19
Nag
19
19
19
19
19
Nag
mikro kecil dan menengah nagari
Nag
19
19
19
19
19
Nag
3. Peningkatan mutu pelayanan dan pengelolaan sarana air bersih (Pamsimas) 4. Sosialisasi manajemen penge lolaan pasar nagari
Nag
19
19
19
19
19
Nag
60
40
100
Nag
19
19
19
19
19
Nag
60
40
100
Pengembangan Lembaga ekonomi pedesaan
1. Pemanfaatan teknologi tepat guna (TTG) 2. Fasilitas permodalan bagi usaha
