RAPBN-P 2010 Paparan Menteri Keuangan Press Conference Senin, 8 Maret 2010
POKOK BAHASAN
Dasar Pertimbangan (Pasal 27 UU 47/2009 tentang APBN 2010) Perkembangan Ekonomi Global dan Regional Serta Asumsi Makro Perubahan APBN 2010 Ringkasan Postur RAPBN-P 2010 Pokok-Pokok Perubahan Pendapatan Negara dan Hibah Pokok-Pokok Perubahan Belanja Negara: Pokok-Pokok Perubahan Belanja Pemerintah Pusat Pokok-Pokok Perubahan Transfer Ke Daerah
Pokok-Pokok Perubahan Defisit dan Pembiayaan 2
DASAR PERTIMBANGAN (PASAL 27 UU 47/2009 TENTANG APBN 2010)
3
DASAR PERTIMBANGAN PERCEPATAN PERUBAHAN ATAS UU NO. 47 TAHUN 2009 TENTANG APBN 2010 APBN TA 2010 APBN Transisi: Baseline Budget Perlu dilakukan Perubahan untuk menampung Prioritas Program KIB II Perkembangan ekonomi makro tidak sesuai dengan asumsi APBN 2010: ICP (US$/Barel): US$65 US$77 Inflasi: 5% 5,7% Kurs: Rp10.000 Rp9.500/US$ Suku bunga SBI 3 Bln: 6,5% 7,0%
4
DASAR PERTIMBANGAN PERCEPATAN PERUBAHAN ATAS UU NO. 47 TAHUN 2009 TENTANG APBN 2010 (LANJUTAN)
Perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal: Pelebaran Defisit APBN: 1,6% PDB 2,1% PDB Program Stabilisasi Harga Program Rehab dan Rekon Padang, Sumbar dan Jambi paska bencana alam gempa bumi Program Dukungan Pembiayaan Infrastruktur dan Pemberdayaan UMKM Program-program Prioritas RPJMN 2010-2014 dan RKP 2010 Inpres No 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010 Tambahan belanja prioritas mendesak lainnya yang belum tertampung dalam APBN 2010 Penggunaan SILPA 2009 (Rp38,3 T) untuk pembiayaan APBN 2010. 5
PERKEMBANGAN EKONOMI GLOBAL DAN REGIONAL SERTA ASUMSI MAKRO PERUBAHAN APBN 2010
6
Pertumbuhan ekonomi global menunjukkan perbaikan Forecast for global growth
USA EU Jepang Negara Berkembang - Asia - China - India - ASEAN 5
2008
2009
0.4 0.6 -1.2 6.1 7.9 9.6 7.3 4.7
-0.25 -3.9 -5.3 2.1 6.5 8.7 5.6 1.3
2010 Okt' 09 Jan '10 1.3 2.1 0.3 1.0 1.7 1.7 5.1 6.0 7.3 8.4 9.0 10.0 6.4 7.7 4.0 4.7
Global leading indicators in 2010 •Global Industrial Production: started to pick up •Global Purchasing Manager Index (JP Morgan): increased from 54.6 Dec ’09 to 56.1 January ’10 •Baltic Dry Index: tend to increase but still volatile 7
PERKEMBANGAN GLOBAL DAN REGIONAL
Pertumbuhan ekonomi di hampir semua negara membaik pada triwulan ke IV 2009. Proyeksi pertumbuhan 2010 diperkirakan lebih baik dari proyeksi awal Sektor manufaktur di AS membaik, retail sales membaik sejak Januari 2010, corporate profit juga mulai membaik. Namun, masih ada kekhawatiran bahwa ini bersifat short lived Dengan kondisi ini permintaan AS terhadap impor dari negara berkembang diperkirakan masih akan meningkat Monetary policy at the cross roads, karena beberapa negara termasuk Australia mulai menaikkan suku bunga dan China menaikkan Reserve Requirement Ratio Exit strategy yang mulai akan dilakukan beberapa negara di dunia tahun 2010, walaupun terbatas akan mempengaruhi likuiditas global 8
NAMUN HARUS TETAP WASPADA DENGAN PERKEMBANGAN DI PIGS (PORTUGA, IRELAND/ITALY, GREECE, SPAIN) DAN CHINA 1.
2.
3.
4.
5.
Masalah budget deficit dan current account deficit di PIGS yang amat serius Dampak trade dan financial channel Percent of GDP (2009) Spain PIGS terhadap Indonesia masih terbatas Resiko: jika contagion meluas ke UK, -6.1 risk averse investors di Eropa dan Current Account Deficit US dapat melepas portoflionya di Emerging Market (EM), maka dampak negatif dapat lebih besar Budget Deficit -11.4 kepada EM termasuk Indonesia Disisi lain, jika dampak PIGS terbatas di Eropa, maka arus modal Public Debt 55.2 masuk ke EM, termasuk Indonesia meningkat Kenaikan reserve requirment di Estimated Public Debt Service (2010) 4.7 China dapat berdampak kepada Indonesia melalui trade channel: menurunnya permintaan terhadap ekspor dan menurunnya harga Source: Finance Ministries, Eurostat, Goldman Sachs komoditi 9
ECONOMIC INDICATORS Italy Greece Portugal Ireland -3.5 -11.9
-10.1
-5.4 -12.7
-9.3 -11.6
113.9 113.4
76.6 64.5
14.1
2.5
11.6
-3.0
6.2
9
Ringkasan Indikator Ekonomi Makro Mutakhir Indikator Ekonomi
Pencapaian
Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi 2009 4,5%, di atas sasaran APBN-P 2009 (4,3%). Pertumbuhan ekonomi Q4-2009 5,4% didukung oleh konsumsi RT 4,0%, pengeluaran pemerintah 17%, dan net ekspor 10,6%.
Nilai Tukar
Penguatan Rupiah pada 2009 sebesar 15,4 persen, tertinggi di Asia. Januari - Februari 2010 mengalami penguatan 1,3% meskipun sektor keuangan global masih mengalami kondisi fluktuatif
Cadangan Devisa
Cadangan Devisa Des '09 USD66,11M. Januari meningkat menjadi USD69.56M atau setara 6 bulan impor. Pencapaian ini adalah tertinggi dalam sejarah RI.
Inflasi
Inflasi 2009 2,78%, terendah dalam 10 tahun terakhir. Inflasi Januari 2010 0,84%, karena faktor musiman dan pengaruh global.
IHSG
Surat Berharga Negara (SBN)
Penguatan IHSG 2009 senilai 87 persen. Posisi 18 Februari IHSG 2581 atau meningkat 1,9%, meskipun terjadi penurunan index pasar modal global. Net Capital Inflow melalui Saham 2009 sebesar Rp13.99 T, Bulan Januari 2010 terjadi inflow saham sebesar 0,43T. Net Capital inflow melalui SBN 2009 sebesar Rp20,39 T, lebih tinggi dari 2008 sebesar Rp9,4 T. Bulan Januari 2010 terjadi inflow SBN sebesar Rp7,02T Yield SBN (domestik) turun sekitar 300 basis poin sepanjang tahun 2009. Sampai dengan Februari 2010 yield SBN masih menurun.
Ekspor, Impor, dan BOP
Hingga Des'09 nilai ekspor mencapai USD116,5M. Net ekspor sebesar USD19,6M. Neraca pembayaran Q4-2009 mencapai surplus USD 4 miliar, sehingga total surplus BOP adalah USD 12 miliar.
Peringkat Utang
Terjadi perbaikan peringkat utang (BB BB+ (Fitch), Ba3 Ba2 (Moody’s), 1 peringkat di bawah investment grade. Alasan upgrade karena RI memiliki daya tahan terhadap krisis global memlalui kebijakan moneter dan fiskal yang efektif dan tepat, pengelolaan utang yang prudent dan perbaikan iklim investasi.
10
TARGET MAKRO EKONOMI DAN KEBIJAKAN FISKAL 2010 Pertumbuhan ekonomi 5,5% Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga
5,0
Konsumsi Pemerintah
7,6
Inv estasi/PMTB
7,8
Ekspor
13,2
Impor
16,4 PDB
SEKT OR
2010
5,5
2010*
1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan
4,2
2. Pertambangan dan Penggalian
2,3
3. Industri Pengolahan
3,7
4. Listrik, Gas, dan Air Bersih
14,0
5. Konstruksi
7 ,2
6. Perdagangan, Hotel, dan Restoran
4,4
7 . Pengangkutan dan Komunikasi
14,8
8. Keuangan, Real Estat, dan Jasa Perusahaan
5,5
9. Jasa-jasa
6,5
PRODUK DOMEST IK BRUT O
5,5
• Inflasi : 5,5% 5,7% • Pengangguran : 7,5% – 8% • Kemiskinan : 12% – 13,5% 11
ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO 2010 Uraian
APBN
RAPBN-P
Pertumbuhan ekonomi (%)
5,5
5,5
Inflasi (%) y -o-y
5,0
5,7
Tingkat bunga SBI 3 bulan (%)
6,5
7 ,0
Nilai tukar (Rp/USD) Harga miny ak (USD/barel) Lifting miny ak (ribu barel/hari)
1 0.000
9.500
65,0
7 7 ,0
965,0
965,0
Sumber: Kementerian Keuangan
12
RINGKASAN POSTUR RAPBN-P 2010
13
RAPBN-P 2010 (dalam triliun rupiah)
URAIAN
A. PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH I.
II.
PENERIMAAN DALAM NEGERI
II.
949.7
974.8
25.2
948.1 742.7
973.2 733.2
25.0 (9.5)
2.
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
205.4
239.9
34.5
1.5
1.7
0.2
1,047.7
1,104.6
57.0
BELANJA PEMERINTAH PUSAT (K/L & Non K/L)
725.2
770.4
45.1
A. B.
340.1 385.1
355.6 414.8
15.4 29.7
322.4 306.0 16.4
334.3 310.5 16.4
11.8 4.5 0.0
0.0
7.3
7.3
HIBAH
Belanja K/L Belanja Non K/L
TRANSFER KE DAERAH 1. Dana Perimbangan 2. Dana Otonomi Khusus dan Peny. Hibah ke daerah
C. SURPLUS DEFISIT ANGGARAN (A - B)
(98.0) (1.6)
(129.8) (2.1)
(31.8) (0.4)
98.0
129.8
31.8
PEMBIAYAAN DALAM NEGERI
107.9
130.3
22.4
1. 2.
7.1 100.8
45.5 84.8
% Defisit Terhadap PDB
D. PEMBIAYAAN (I + II)
II.
Selisih thd APBN
PENERIMAAN PERPAJAKAN
3.
I.
RAPBN-P
1.
B. BELANJA NEGARA I
APBN
Perbankan dalam negeri Non-perbankan dalam negeri
PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (neto) 1. 2.
Penarikan Pinjaman LN (bruto) Pembyr. Cicilan Pokok Utang LN
38.3 (15.9)
(9.9)
(0.5)
9.4
57.6 (58.8)
72.3 (55.9)
14.7 2.9
14
PERUBAHAN POSTUR PENDAPATAN NEGARA RAPBN-P 2010 PENERIMAAN PERPAJAKAN
Triliun Rp 800
Persen 13,5
700
13,0
600
Triliun Rp
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
Persen
350
40,0
300 35,0 250
12,5
500
30,0
200
400
12,0 150
300
11,5
200 100 0 2005
2006
PPh (LHS) Lainnya (LHS)
2007
2008
2009 (Real)
PPN (LHS) Tax Ratio (RHS)
2010 APBN
2010 RAPBN-P
Cukai (LHS)
25,0
100 20,0
11,0
50
10,5
0
15,0 2005
2006
2007
2008
2009 (Real)
2010 APBN
2010 RAPBN-P
Penerim aan SDA (LHS)
Bagian Laba BUMN (LHS)
PNBP Lainnya (LHS)
Pendapatan BLU (LHS)
Proporsi PNBP thd PDN (RHS)
• Pendapatan negara dalam RAPBN-P 2010 diperkirakan sebesar Rp973,2 T, lebih tinggi Rp25,0 T atau 2,6% dari APBN 2010 • Penerimaan perpajakan diperkirakan Rp733,2 T, lebih rendah Rp9,5 T atau 1,3 % dari APBN 2010 • Tax ratio dalam RAPBN-P 2010 sekitar 11,7%, lebih rendah dibandingkan Tax ratio APBN 2010 sekitar 12,4% • PNBP diperkirakan sebesar Rp239,9 T, lebih tinggi Rp34,5 T atau 16,8 % dari APBN 2010 • Proporsi PNBP terhadap penerimaan dalam negeri sekitar 24,7% atau lebih tinggi dibanding dengan APBN 2010 sekitar 21,7% 15
KEBIJAKAN FISKAL UNTUK MENDUKUNG SEKTOR RIIL 2010 1.
Insentif pajak
2.
Penurunan tarif PPh badan 3% dan tarif 5% lebih rendah untuk perusahaan masuk pasar modal Pembebasan PPN untuk komoditi pertanian Pembebasan/penurunan PPN barang mewah untuk beberapa komoditi Insentif PPh untuk industri tertentu Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
Energi
Geothermal: Insentif PPh & PPN, serta pembiayaan APBN Eksplorasi migas: Insentif PPN Bio-Energi: Subsidi dan insentif PPN Penjaminan pemerintah untuk proyek 10 ribu MW (I & II)
3.
Infrastruktur: Pendanaan BLU: Land Capping dan belanja modal Pendanaan dari PT. SMI, IIF, PT. PII Penjaminan PDAM dan subsidi air bersih Pembiayaan perumahan Penyelesaian pembangunan jalan lintas Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, NTB, NTT dan Papua Pengendalian banjir Pembangunan Bandar Udara
4.
Perdagangan dan Industri Implementasi NSW, pelayanan 24 jam di beberapa pelabuhan utama, EWS impor DTP Bea Masuk untuk industri tertentu Bea Masuk 0% untuk barang modal
5.
Sektor lain – Daerah Insentif untuk Pemda yang dinilai berhasil dalam pembangunan dan pengelolaan keuangan Reformasi birokrasi di 11 K/L Penambahan modal untuk LPEI dan KUR
16
POKOK-POKOK PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA NEGARA
17
KEBUTUHAN BELANJA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN PRIORITAS SERTA SUMBER PEMBIAYAANNYA, RAPBN-P 2010 (miliar rupiah) KEBUTUHAN TAMBAHAN BELANJA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN PRIORITAS
RAPBN-P
BELANJA PRIRORITAS A Program Stabilisasi Harga B Subsidi Lainnya C Tambahan Belanja Prioritas
85,059.3 44,792.5 406.7 28,014.8
TAMBAHAN TRANSFER KE DAERAH
11,845.3
PENGELUARAN PEMBIAYAAN PRIORITAS A Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan B PMN untuk Askrindo dan Jamkrindo C PMN untuk Penerbit SBSN D Dukungan Proyek Infrastruktur E Dana Bergulir Pendidikan
18,683.3 2,683.1 1,800.0 0.2 11,800.0 2,400.0
Total Kebutuhan Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan Prioritas SUMBER PEMBIAYAAN A Tambahan Pendapatan Negara dan Hibah B Penghematan dan Realokasi Belanja C Tambahan Pembiayaan Total Pembiayaan
103,742.6 RAPBN-P 25,163.7 28,088.8 50,490.2 103,742.6
18
BELANJA PEMERINTAH PUSAT, 2010 (dalam triliun rupiah)
URAIAN
APBN
RAPBN-P
Selisih thd APBN
1.
Belanja Pegawai
160.4
162.4
2.0
2. 3.
Belanja Barang Belanja Modal
107.1 82.2
110.7 88.1
3.6 5.9
4.
Pembayaran Bunga Utang i. Utang Dalam Negeri ii. Utang Luar Negeri
115.6 77.4 38.2
112.5 74.1 38.3
(3.1) (3.3) 0.2
5.
Subsidi
157.8
199.3
41.5
a
106.5
143.8
37.3
b Subsidi Non Energi
51.3
55.5
4.2
Belanja Hibah Bantuan Sosial Belanja Lain-Lain
7.2 64.3 30.7
0.0 67.9 29.5
(7.2) 3.6 (1.2)
725.2
770.4
45.1
6. 7. 8.
Subsidi Energi
JUMLAH
19
PERUBAHAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT, 2010 200
APBN
RAPBN-P
Rp Triliun
150
100
50
0
Belanja Pegawai
Belanja Barang
Belanja Modal
Bunga Utang
Subsidi
Belanja Hibah
Bantuan Sosial
Belanja Lain-lain
Belanja Pegawai : Rp160,4 T Rp162,4 T adanya tambahan anggaran untuk remunerasi K/L, tunjangan tenaga bidan dan dokter/dokter gigi PTT, dan tunjangan khusus bagi prajurit TNI dan PNS Kementerian Pertahanan yang bertugas di wilayah pulau kecil terluar dan wilayah perbatasan. Belanja Barang : Rp107,1 T Rp110,7 T adanya tambahan anggaran untuk tanggap perubahan iklim, ketahanan pangan, dan tambahan anggaran pendidikan (a.l. manajemen BOS, bantuan operasional madrasah). Belanja Modal : Rp82,2 T Rp88,1 T adanya tambahan anggaran untuk pembangunan infrastruktur, pembangunan rutan, penyelesaian pembangunan bandara kualanamu, penerapan SIAK, dan eksplorasi geothermal. Pembayaran bunga utang : Rp115,6 T Rp112,5 T penurunan asumsi yield SBN dan perubahan target penerbitan SBN 2009 dari jangka pendek ke instrumen jangka yang lebih panjang yang berimbas ke tahun 2010. Subsidi : Rp157,8 T Rp199,3 T tambahan subsidi Energi Rp37,3T (BBM dan listrik), dan subsidi non-energi (pupuk Rp4,4T, pangan Rp2,9T). Belanja hibah : Rp7,2 T nihil realokasi ke transfer ke daerah Bantuan Sosial : Rp64,3 T Rp67,9 T tambahan untuk anggaran pendidikan (Rp4,2 T), dan luncuran PNPM (Rp379,9 M). Belanja Lain-lain : Rp30,7 T Rp29,5 T turunnya cadangan risiko fiskal (Rp6,6 T), tambahan anggaran untuk rehab rekon Sumbar dan Jabar (Rp3,0 T), dan Banjir Kanal Timur.
20
BELANJA SUBSIDI, 2010 (miliar rupiah) APBN
A. ENERGI
RAPBN-P
Selisih thd APBN
106.526,7
143.793,7
37.267,0
1. Subsidi BBM
68.726,7
89.291,3
20.564,6
2. Subsidi Listrik
37.800,0
54.502,4
16.702,4
B. NON ENERGI
51.293,6
55.542,8
4.249,1
1 Subsidi Pangan
11.387,3
14.252,8
2.865,5
2 Subsidi Pupuk
14.757,3
19.176,5
4.419,2
3 Subsidi Benih
1.563,5
1.563,5
-
4 PSO
1.375,0
1.375,0
-
5 Subsidi Kredit Program a. KPRSh dan Rusunami b. Imbal Jasa Penjaminan KUR
5.337,7 3.099,0 375,0
2.856,4 416,0 576,7
(2.481,3) (2.683,0) 201,7
16.872,8 3.624,3 10.248,5
16.318,6 3.929,3 10.389,3
(554,2) 305,0 140,8
3.000,0
2.000,0
(1.000,0)
157.820,3
199.336,5
6 Subsidi Pajak a. Subsidi Pajak Penghasilan b. Subsidi PPN c. Fasilitas Bea Masuk JUMLAH
1. 2. 3. 4.
41.516,2
Subsidi Listrik : Margin 5% 8%; dan TDL naik 15% per Juli 2010; Subsidi Pangan : Perubahan volume Raskin dari 13 kg 15 kg/RTS per April 2010; dan Perubahan HPB dari Rp5.775/kg Rp6.285/kg Subsidi Pupuk: Penundaan kenaikan HET Pupuk s.d April 2010 Subsidi Kredit Program: Imbal Jasa Penjaminan mengantisipasi ekspansi KUR; Subsidi KPRSh Realokasi ke Pembiayaan sebagai Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan Rakyat
21
PERUBAHAN BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA Persentase Tambahan Belanja K/L per jenis Belanja
400
Triliun Rp
300
314,7
340,1
355,6
304,0
Bansos 30,1%
Belanja Pegawai 8,4%
Total Tambahan Belanja K/L Rp15,4 T
200
100
0 APBN 1 2009
Real 2009
APBN 2 2010
RAPBN-P 2010
Belanja Barang 23,1%
Belanja Modal 38,4%
Bel€ anja K/L : dari Rp340,1 T Rp355,6 T, untuk : Mengakomodir program/kegiatan baru (new initiative program)Kabinet Indonesia Bersatu II Rp5,7 T Tambahan pinjaman luar negeri Rp36,7 M Luncuran BLM PNPM Rp379,9 M 22 Tambahan Anggaran Pendidikan Rp9,4 T 22
ANGGARAN INFRASTRUKTUR K/L
120
Non K/L
100
Rp Triliun
80 60 40
20 0
APBN-P 2009
Real. 2009
APBN 2010
RAPBN-P 2010
Anggaran infrastruktur : Rp93,7 T Rp105,6 T, peningkatan terbesar bersumber dari belanja non K/L terkait dengan meningkatnya dukungan Pemerintah terhadap pembangunan infrastruktur. Peningkatan anggaran infrastruktur akan digunakan antara lain untuk : penyelesaian pembangunan bandara Kualanamu; Pembangunan jalan lintas Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, NTB, dan NTT, serta Papua; Pelaksanaan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan dan jembatan nasional; Peningkatan sarana dan prasarana perdesaan. Infrastruktur pengendalian banjir 23
ANGGARAN PENDIDIKAN, 2010 (MILIAR RUPIAH) 2010 Komponen Anggaran Pendidikan APBN
I.
RAPBN-P
Selisih
Anggaran Pendidikan Pada Kementerian Negara / Lembaga
83.170,0
92.520,4
9.350,4
a. Kementerian Pendidikan Nasional b. Kementerian Agama c. Kementerian Negara/Lembaga lainnya al : 1 Kementerian Perhubungan 2 Kementerian Kesehatan
54.704,3 23.663,6 4.802,1
60.993,3 25.726,6 5.800,5
6.289,0 2.063,0 998,4
1.123,0 1.590,0
1.821,4 1.890,0
126.367,6 617,0 9.334,9 95.923,1 5.800,0 10.994,9 2.309,9 1.387,8
126.486,9 736,4 9.334,9 95.923,1 5.800,0 10.994,9 2.309,9 1.387,8
698,4 300,0 119,3 119,3 -
2.400,0
2.400,0
209.537,6
221.407,3
11.869,7
1.047.666,0
1.104.636,6
56.970,5
II.
Anggaran Pendidikan Melalui Transfer ke daerah i. DBH Pendidikan ii. DAK Pendidikan iii. Bagian DAU Yang Diperkirakan Untuk Pendidikan iv. DAU Tambahan (Tunjangan Perbaikan Penghasilan Guru PNSD) v. Tunjangan Profesi Guru vi. Bagian Dana otsus yang diperkirakan untuk Pendidikan vii. Dana insentif daerah
III.
Dana Abadi Anggaran Pendidikan
IV.
TOTAL ANGGARAN PENDIDIKAN
V.
Total Belanja Negara
RASIO ANGGARAN PENDIDIKAN TERHADAP TOTAL BELANJA NEGARA, APBN
-
20,00
20,04
-
24
ARAH KEBIJAKAN DAN KRITERIA TEKNIS PEMANFAATAN TAMBAHAN ANGGARAN PENDIDIKAN RAPBN-P 2010 Kebijakan 1. Mendukung Program prioritas nasional RPJMN 2010 – 2014 2. Memperkuat pencapaian sasaran prioritas pembangunan pendidikan dalam RKP tahun 2010 3. Mendukung pelaksanaan Inpres 1 Tahun 2010 Tentang Percepatan Prioritas Pembangunan Nasional Kriteria Teknis 1. Membayar kekurangan/tunggakan-tunggakan yang sudah committed (termasuk tunggakan pembayaran tunjangan profesi guru, tambahan penghasilan guru PNS, Pendidikan Tinggi Kementerian Perhubungan). 2. Program/kegiatan harus dapat diselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran (8 bulan). 3. Program/kegiatan harus dapat menunjukkan adanya output/outcome. 4. Desain program/kegiatan harus sudah ada.
25
PRIORITAS PEMANFAATAN TAMBAHAN ANGGARAN PENDIDIKAN RAPBN-P 2010 1. Program-program yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat
Bantuan Operasional Sekolah Beasiswa Pemberian makanan tambahan anak sekolah TK/RA dan SD/MI Rehabilitasi sarana dan prasarana pasca bencana Peningkatan program pemagangan bagi siswa/ mahasiswa dengan dunia usaha Pendidikan anak terlantar melalui pesantren terpadu Program peningkatan kapasitas kepala sekolah dan pengajar Penjaminan mutu untuk pendidikan perguruan tinggi dan Sekolah Menengah Kejuruan Percepatan Program MDGs Percepatan penyelesaian rumah sakit pendidikan
2. Program-program yang memerlukan perhatian khusus (daerah terpencil, terdepan,dan terluar) 26
POKOK-POKOK PERUBAHAN ANGGARAN TRANSFER KE DAERAH RAPBN-P 2010
DBH +Rp4,5 T:
DBH Pajak (PBB dan BPHTB): -Rp2,3 T
DBH SDA (Migas dan Kehutanan): +Rp6,8 T
Menampung kurang bayar tahun-tahun sebelumnya:
Kurang bayar DBH Pajak Tahun 2003 – 2009 Rp5,8 M; Tambahan anggaran untuk pembayaran cicilan kurang salur DBH SDA Migas Tahun 2008 Rp1,9 T Rp3,9 T Kurang salur DBH SDA kehutanan Dana Reboisasi TA 2004-2005 Rp235,8 M.
Hibah ke Daerah sebesar Rp7,3 T:
Realokasi belanja hibah belanja pemerintah pusat (hasil optimalisasi) Rp7,1 T
Realokasi Hibah untuk MRT dari Belanja Pemerintah Pusat Rp34,4 M;
Realokasi Hibah Program Local Basic Education (L-BEC) Rp57,6 M.
Luncuran hibah program L-BEC tahun 2009 ke tahun 2010 Rp22,5 M.
Hibah baru tahun 2010 Rp 128,8 M ▬
Program air minum Rp106,2 M
▬
Program air limbah terpusat Rp10,0 M;
▬
Water and Sanitation Program-sub Program D (WASAP-D) Rp12,6 M.
27
POKOK-POKOK KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO APBN 2010
28
Pokok-Pokok Perubahan Pembiayaan RAPBN-P 2010 (miliar rupiah) A. Peningkatan Kebutuhan Pembiayaan
50,490.2
1 Peningkatan Defisit Anggaran
31,806.9
2 Peningkatan Pengeluaran Pembiayaan
18,683.2
- Investasi Pemerintah
2,683.0
- Penyertaan Modal Negara
3,800.2
- Dana bergulir
4,700.0
- Pinjaman untuk PT PLN
7,500.0
B. Pemenuhan pembiayaan
50,490.2
1 SAL dan SILPA 2009
38,347.9
2 Surat Berharga Negara (neto)
1,849.1
3 Pembiayaan Luar Negeri (neto)
9,378.9
4 Realokasi cadangan pembiayaan infrastruktur
914.3 29
RINCIAN TAMBAHAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN Investasi Pemerintah
Penyertaan Modal Negara
• Rp2,7 T, berasal dari realokasi dana subsidi KPRSh Kebijakan Likuiditas Pembangunan Perumahan • PT PII (Rp1,0 T) meningkatkan kredibilitas penjaminan • PT SMI (Rp1,0 T) mengatasi financing gap pembangunan infrastruktur • PT Askrindo dan Perum Jamkrindo(Rp1,8 T) menaikan tingkat penyaluran KUR pada debitur UMKM • Perusahaan penerbit SBSN II dan III (Rp0,2 M) mendukung penerbitan SBSN di pasar perdana internasional
Dana Bergulir untuk Pengadaan Tanah
• Rp2,3 T Pengadaan tanah untuk 22 ruas jalan tol
Pinjaman untuk PT PLN (Persero)
• Rp7,5 T Menutup Financing Gap akibat pengadaan dan penggantian trafo, penguatan instalasi, transmisi, dan distribusi serta investasi lainnya.
30
RASIO UTANG INDONESIA TETAP MENURUN SEJALAN DENGAN SEMAKIN MENINGKATNYA LAJU PEREKONOMIAN NASIONAL [ triliun rupiah ]
[%]
7.000
120%
6.000
100% 89%
5.000
77%
80% 67%
4.000
61%
57%
60% 47%
3.000
39%
35%
2.000
33%
40% 28,3%
27,7% 20%
1.000 0
0% 2000
* sangat-sangat sementara ** proyeksi
2001
2002
Outstanding Utang
2003
2004
2005 PDB
2006
2007
2008
2009*
2010**
Rasio Utang thd. PDB (RHS)
Hal ini mengindikasikan bahwa jumlah utang yang ditarik oleh Pemerintah setiap tahun telah dilakukan secara hati-hati, terencana, dan tepat sasaran sehingga kontribusinya terhadap perekonomian nasional telah mendorong peningkatan ekonomi dalam jumlah yang lebih besar dibandingkan peningkatan utang itu sendiri.
31
TERIMA KASIH
