RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERSEKUTUAN PERDATA, PERSEKUTUAN FIRMA, DAN PERSEKUTUAN KOMANDITER

RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR … TAHUN … TENTANG PERSEKUTUAN PERDATA, PERSEKUTUAN FIRMA, DAN PERSEKUTUAN KOMANDITER DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang

: a.

bahwa badan usaha dalam bentuk Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Komanditer bagian integral dari kegiatan ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi yang strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang semakin seimbang berdasarkan demokrasi ekonomi;

b.

bahwa peraturan tentang Persekutuan Perdata, yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan tentang Persekutuan Firma dan Persekutuan Komanditer yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dan kebutuhan dunia usaha, sehingga perlu diatur kembali;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk UndangUndang tentang Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Komanditer; 1

www.djpp.kemenkumham.go.id

Mengingat

: Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 33 UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN: Menetapkan

: UNDANG-UNDANG TENTANG PERSEKUTUAN PERDATA, PERSEKUTUAN

FIRMA,

DAN

PERSEKUTUAN

KOMANDITER. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Persekutuan Perdata adalah persekutuan yang didirikan berdasarkan perjanjian antara dua orang atau lebih yang mengikatkan diri untuk bekerja sama secara terus menerus dan setiap sekutunya bertindak atas nama sendiri serta bertanggung jawab sendiri terhadap pihak ketiga. 2. Persekutuan Firma adalah persekutuan yang didirikan berdasarkan perjanjian untuk menjalankan badan usaha dengan memakai nama bersama dan setiap sekutunya berhak bertindak untuk dan atas nama badan usaha serta bertanggung jawab terhadap pihak ketiga secara tanggung renteng sampai harta kekayaan pribadi. 3. Persekutuan Komanditer adalah persekutuan yang didirikan berdasarkan perjanjian antara satu orang atau lebih yang akan bertindak sebagai sekutu Komplementer dengan satu orang atau lebih yang akan bertindak sebagai sekutu Komanditer untuk menjalankan badan usaha dan setiap sekutu Komplementer berhak bertindak untuk dan atas nama badan usaha serta bertanggung jawab terhadap pihak ketiga secara tanggung renteng sampai harta kekayaan pribadi.

2


4. Sekutu Komplementer adalah sekutu yang berhak bertindak untuk dan atas nama badan usaha dan bertanggung jawab terhadap pihak ketiga secara tanggung renteng sampai harta kekayaan pribadi. 5. Sekutu Komanditer adalah sekutu yang tidak berhak bertindak untuk dan atas nama badan usaha dan tidak bertanggung jawab melebihi pemasukannya. 6. Orang adalah orang perseorangan dan/atau badan hukum. 7. Barang adalah barang bergerak dan tidak bergerak, barang berwujud dan tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang. 8. Hari adalah hari kalender. 9. Menteri adalah Menteri yang menjalankan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Pasal 2 Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Komanditer merupakan persekutuan bukan badan hukum. Disepakati Penjelasan Yang dimaksud dengan “persekutuan bukan badan hukum”adalah persekutuan yang pertanggungjawabannya tidak hanya dibebankan pada persekutuan melainkan juga pada sekutunya, yakni sekutu Firma dalam Persekutuan Firma dan sekutu Komplementer dalam Persekutuan Komanditer.

BAB II PERSEKUTUAN PERDATA Bagian Kesatu Pendirian Pasal 3 (1) Persekutuan Perdata didirikan berdasarkan perjanjian Persekutuan Perdata. (2) Perjanjian Persekutuan Perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia. (3) Persekutuan Perdata mulai berlaku sejak tanggal akta notaris atau tanggal kemudian yang ditentukan dalam akta notaris tersebut.

Pasal 4 Setiap Persekutuan Perdata harus mempunyai nama dan tempat kedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia. 3


Pasal 5 Persekutuan Perdata dilarang memakai nama yang: a. sama atau mirip dengan nama Persekutuan Perdata yang telah di daftarkan terlebih dahulu; b. bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan.

Pasal 6 Terhadap Persekutuan Perdata berlaku ketentuan dalam Undang-Undang ini, ketentuan perjanjian Persekutuan yang dibuat para sekutu dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 7 (1)

Persekutuan Perdata harus mempunyai

alamat lengkap di tempat

kedudukannya. (2)

Dalam surat-menyurat, pengumuman yang diterbitkan, barang cetakan, dan akta dalam hal Persekutuan Perdata menjadi pihak harus disebutkan nama dan alamat lengkap.

Pasal 8 Kegiatan Persekutuan Perdata dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan.

Pasal 9 Persekutuan Perdata dapat didirikan untuk jangka waktu terbatas atau tidak terbatas sebagaimana ditentukan dalam Akta Perjanjian Persekutuan Perdata tersebut.

4


Pasal 10 (1) Akta Persekutuan Perdata paling sedikit harus memuat : a. nama lengkap, tempat tinggal, kewarganegaraan, dan pekerjaan

sekutu

perseorangan atau nama, tempat kedudukan, dan status badan hukum bagi sekutu yang berstatus badan hukum; b. nama Persekutuan Perdata; c. tempat kedudukan Persekutuan Perdata; d. saat dimulai dan berakhirnya Persekutuan Perdata; e. kegiatan usaha Persekutuan Perdata; f. pemasukan dari sekutu; g. cara pembagian laba dan beban kerugian Persekutuan Perdata; h. hak, kewajiban, dan tanggung jawab sekutu. (2) Dalam hal Akta Perjanjian Persekutuan Perdata tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Akta Perjanjian Persekutuan Perdata tidak dapat didaftarkan.

Pasal 11 Setiap perubahan ketentuan dalam Akta Persekutuan Perdata harus dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan didaftarkan pada organisasi profesi.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Sekutu Pasal 12 (1) Setiap sekutu wajib memberikan pemasukan berupa uang, barang, tenaga, keahlian, dan/atau klien/pelanggan. (2) Dalam hal pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa barang, harus disebutkan dengan jelas rincian dan nilainya. (3) Pemasukan berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dengan cara penyerahan: 5


a. kepemilikan atas barang kepada semua sekutu dalam ikatan Persekutuan Perdata; atau b. pemanfaatan atas barang kepada Persekutuan Perdata. (4) Penyerahan kepemilikan atas barang kepada semua sekutu dalam ikatan persekutuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mengakibatkan barang tersebut menjadi milik bersama dari semua sekutu yang tidak dapat dibagi dan tidak menyebabkan barang tersebut menjadi bagian dari kekayaan pribadi sekutu. (5) Dalam hal penyerahan kepemilikan atas barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa barang bergerak terdaftar dan barang tidak bergerak harus didaftar atas nama Persekutuan Perdata. (6) Dalam hal penyerahan kepemilikan atas barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tidak dapat didaftarkan atas nama persekutuan maka didaftarkan atas nama sekutu bersama-sama dalam ikatan Persekutuan Perdata. (7) Penyerahan kepemilikan atas barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, tidak mengakibatkan barang tersebut menjadi jaminan bagi perikatan pribadi sekutu. (8) Dalam hal pemasukan berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, sekutu yang memberikan pemasukan berupa barang wajib menjamin tidak adanya tuntutan berupa apa pun berkenaan dengan kepemilikan barang tersebut. (9) Dalam hal pemasukan berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, maka setelah penyerahan dilakukan, risiko selanjutnya atas kepemilikan dan pemakaian barang menjadi tanggung jawab persekutuan. (10) Dalam hal pemasukan berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, maka risiko atas : a. kepemilikan barang tersebut tetap menjadi tanggung jawab sekutu yang memberikan pemasukan; dan b. pemanfaatan barang tersebut menjadi tanggung jawab persekutuan, kecuali ditentukan lain dalam Akta Perjanjian Persekutuan Perdata. 6


Pasal 13 (1) Sekutu yang menyanggupi untuk memberikan pemasukan berupa sejumlah uang dan/atau barang dan tidak melakukannya pada tanggal yang diperjanjikan, dapat dibebani bunga sesuai dengan yang diperjanjikan dalam akta perjanjian persekutuan. (2) Selain pembebanan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekutu dapat dikenakan tambahan penggantian biaya dan/atau ganti kerugian.

Pasal 14 Sekutu yang telah menyatakan kesanggupannya untuk memberikan pemasukan berupa tenaga dan/atau keahlian ke dalam Persekutuan Perdata, wajib memberikan pertanggungjawaban kepada Persekutuan Perdata tentang semua hasil yang diperoleh dari tenaga dan/atau keahliannya sesuai dengan yang diperjanjikan.

Pasal 15 (1) Dalam hal Persekutuan Perdata menderita kerugian yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian sekutu, maka sekutu tersebut wajib memberikan ganti kerugian kepada Persekutuan Perdata. (2) Kewajiban memberikan ganti kerugian kepada Persekutuan Perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat diperhitungkan dengan keuntungan yang diperoleh Persekutuan Perdata karena pekerjaan sekutu yang bersangkutan.

Pasal 16 Setiap sekutu mempunyai hak penggantian dari Persekutuan Perdata atas : a.

uang yang dikeluarkannya lebih dahulu untuk Persekutuan Perdata;

b.

biaya yang telah dikeluarkan berkaitan dengan perjanjian yang dibuat dengan itikad baik untuk kepentingan Persekutuan Perdata;dan

7


c.

kerugian yang dideritanya yang tidak dapat dipisahkan dari pengurusan Persekutuan Perdata asalkan kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya. Pasal 17

(1) Bagian dari setiap sekutu atas laba rugi Persekutuan Perdata ditetapkan dalam akta perjanjian Persekutuan Perdata berdasarkan kesepakatan semua sekutu. (2) Bagian dari setiap sekutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap waktu dapat diubah atas kesepakatan semua sekutu dan perubahan tersebut harus dimuat dalam akta perubahan perjanjian Persekutuan Perdata. (3) Perubahan bagian dari setiap sekutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku sejak tanggal akta perubahan perjanjian Persekutuan Perdata dibuat.

Pasal 18 Akta Perjanjian Persekutuan Perdata yang menetapkan bahwa sekutu tertentu tidak memperoleh bagian laba, batal karena hukum.

Pasal 19 Akta Perjanjian Persekutuan Perdata yang menetapkan bahwa semua kerugian Persekutuan Perdata ditanggung oleh sekutu tertentu, adalah sah.

Pasal 20 (1) Dalam Akta Perjanjian Persekutuan Perdata, sekutu tertentu dapat ditetapkan sebagai sekutu pengurus yang berwenang melakukan perbuatan kepengurusan Persekutuan Perdata dan mewakili Persekutuan Perdata di dalam dan di luar pengadilan.(11/10/11) (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat ditarik kembali, kecuali dibuat perubahan atas Akta Perjanjian Persekutuan Perdata.

8


Pasal 21 (1) Sekutu

pengurus

dalam

melakukan

pengurusan

Persekutuan

Perdata

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), harus bertindak dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan Persekutuan Perdata. (2) Dalam hal sekutu pengurus tidak bertindak dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan Persekutuan Perdata, sekutu pengurus tersebut harus bertanggung jawab terhadap sekutu lainnya atas kerugian yang diderita Persekutuan Perdata. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membebaskan sekutu lainnya terhadap perikatan Persekutuan Perdata yang telah dibuat dengan pihak ketiga.

Pasal 22 (1) Sekutu pengurus dapat melimpahkan kewenangan kepada sekutu lain untuk melakukan perbuatan kepengurusan. Penjelasan: Yang dimaksud dengan “sekutu lain” adalah sekutu yang bukan sekutu pengurus yang diberi kewenangan melakukan perbuatan kepengurusan. (2) Pemberian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimuat dalam akta tersendiri. Penjelasan: Yang dimaksud dengan “akta” baik berupa akta di bawah tangan atau akta yang dibuat di hadapan notaris. (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap saat dapat ditarik kembali.

9


Pasal 23 Dalam hal beberapa sekutu dalam Akta Perjanjian Persekutuan Perdata diberi kewenangan melakukan perbuatan kepengurusan Persekutuan Perdata dan tidak ditentukan tugas masing-masing sekutu atau tidak ditentukan harus bertindak bersama-sama, setiap sekutu berwenang melakukan segala perbuatan hukum mengenai kepengurusan Persekutuan Perdata.

Pasal 24

(1) Dalam hal telah diperjanjikan seorang sekutu pengurus harus melakukan perbuatan kepengurusan bersama dengan sekutu pengurus lainnya, sekutu pengurus tersebut tidak dapat bertindak sendiri. (2) Ketentuan untuk melakukan perbuatan kepengurusan bersama sekutu lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku karena jika sekutu tidak melakukan perbuatan sendiri, persekutuan akan menderita kerugian. (3) Terhadap pihak ketiga, tindakan sekutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikat persekutuan.

Pasal 25 (1) Sekutu pengurus wajib memberikan pertanggungjawaban kepada semua sekutu atas perbuatan kepengurusan yang dilakukannya.

Usulan baru: Pasal ... Sekutu pengurus yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau Akta Perjanjian Persekutuan Perdata sehingga mengakibatkan kerugian bagi Persekutuan Perdata dapat di tuntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10


(2) Pertanggungjawaban dalam melakukan perbuatan kepengurusan Persekutuan Perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1)sekutu pengurus wajib menyampaikan laporan tahunan Persekutuan Perdata kepada semua sekutu paling lambat 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun buku Persekutuan Perdata. (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat: a.

laporan kegiatan yang dilakukan oleh Persekutuan Perdata selama 1(satu) tahun; dan

b.

laporan keuangan yang disusun sesuai dengan stándar akuntansi keuangan.

(4) Selain laporan tahunan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), dalam akta Perjanjian Persekutuan Perdata dapat ditentukan pula kewajiban sekutu pengurus untuk menyampaikan laporan kegiatan dan keuangan Persekutuan Perdata secara berkala disertai bukti pendukung. Penjelasan: Yang dimaksud dengan laporan “secara berkala” adalah cara penyampaian laporan yang ditentukan dalam Akta Persekutuan Perdata secara bulanan, triwulan, dan/atau semesteran. (5)

Laporan tahunan Persekutuan Perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus mendapat persetujuan dari para sekutu sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Akta Perjanjian Persekutuan Perdata.

Pasal 26 (1) Setiap sekutu berhak melihat dokumen pendukung yang berkaitan dengan laporan kegiatan dan laporan keuangan Persekutuan Perdata yang disimpan dikantor Persekutuan Perdata.

11


(2) Dalam hal sekutu meragukan kebenaran laporan kegiatan dan/atau laporan keuangan Persekutuan Perdata

yang telah diterimanya, setelah melihat

dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekutu tersebut sesuai dengan ketentuan dalam akta perjanjian Persekutuan Perdata dapat meminta auditor dan/atau ahli yang mandiri untuk melakukan pemeriksaan.

Pasal 27 Dalam hal tidak diperjanjikan secara khusus mengenai cara pengurusan, kepengurusan Persekutuan Perdata dilakukan secara bersama-sama dengan ketentuan sebagai berikut: a.

setiap sekutu dianggap secara timbal balik telah memberi kuasa kepada sekutu lainnya untuk melakukan kepengurusan;

b.

setiap sekutu berhak mengetahui perbuatan sekutu lainnya dalam melakukan perbuatan kepengurusan;

c.

setiap sekutu berhak menolak perbuatan sekutu lainnya dalam melakukan kepengurusan terhadap perbuatan yang akan dilakukan;

d.

setiap sekutu berhak menggunakan barang milik Persekutuan Perdata sesuai dengan peruntukannya; dan

e.

setiap sekutu dapat mewajibkan sekutu lainnya turut menanggung biaya yang diperlukan untuk pemeliharaan barang milik Persekutuan Perdata.

Pasal 28 Setiap sekutu tanpa persetujuan semua sekutu, dilarang melakukan perbuatan kepemilikan yang meliputi: a. pengubahan bentuk dan/atau peruntukan barang tidak bergerak milik Persekutuan

Perdata,

meskipun

pengubahan

tersebut

menguntungkan

Persekutuan Perdata; b. pengalihan atau pengagunan barang tidak bergerak atas nama semua sekutu dalam ikatan Persekutuan Perdata; dan 12


c. pengalihan, penggadaian, atau pengagunan barang bergerak milik Persekutuan Perdata.

Pasal 29 Setiap sekutu dapat menerima pihak ketiga sebagai peserta dari bagiannya dalam Persekutuan Perdata tanpa persetujuan sekutu lainnya.

Pasal 30 Setiap sekutu tanpa persetujuan sekutu lainnya dilarang menerima pihak ketiga sebagai sekutu dalam Persekutuan Perdata.

Bagian Ketiga Perikatan Sekutu Terhadap Pihak Ketiga Pasal 31 (1) Perikatan yang dibuat oleh sekutu tidak berdasarkan kuasa dari sekutu lainnya hanya mengikat sekutu yang bersangkutan dan tidak mengikat sekutu lainnya. (2) Jika sekutu bertindak berdasarkan kuasa dari semua sekutu lainnya, maka sekutu bertindak atas nama semua sekutu dalam ikatan Persekutuan Perdata, dan masingmasing sekutu dalam ikatan Persekutuan Perdata bertanggung jawab atas perikatan tersebut. (3) Jika perikatan dibuat atas nama Persekutuan Perdata mengenai kewajiban yang dapat dibagi, masing-masing sekutu dapat dituntut oleh kreditor Persekutuan Perdata untuk jumlah dan bagian yang sama, meskipun bagian masing-masing sekutu dalam Persekutuan Perdata tidak sama. (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku apabila pada waktu diadakan perikatan, diperjanjikan dengan kreditor bahwa kewajiban masingmasing sekutu untuk membayar utang Persekutuan Perdata adalah sesuai dengan yang diperjanjikan.

13


(5) Jika perikatan dibuat atas nama persekutuan mengenai kewajiban yang tidak dapat dibagi, masing-masing sekutu bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang diperjanjikan. (6) Jika salah satu atau lebih sekutu telah memenuhi kewajiban terhadap kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (5), sekutu tersebut mempunyai hak berdasarkan subrogasi terhadap sekutu lainnya sesuai dengan perimbangan bagian sekutu lainnya dalam Persekutuan Perdata. (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (6) berlaku mutatis mutandis terhadap perikatan yang dibuat oleh sekutu tidak berdasarkan kuasa dari semua sekutu lainnya, tetapi memberi manfaat bagi Persekutuan Perdata. Pasal 32 Jika sekutu atas nama Persekutuan Perdata membuat perikatan dengan pihak lain, maka setiap sekutu dapat menuntut pihak lain yang membuat perikatan tersebut.

Bagian Keempat Pembubaran Persekutuan dan Likuidasi Pasal 33 Persekutuan Perdata bubar karena: a. jangka waktu berdirinya Persekutuan Perdata sebagaimana ditentukan dalam Akta Perjanjian Persekutuan Perdata berakhir; b. diselesaikannya kegiatan usaha yang menjadi tujuan Persekutuan Perdata; c.

musnahnya barang yang pemanfaatannya dimasukkan dalam Persekutuan Perdata;

d. salah satu sekutu keluar dari Persekutuan Perdata; e. satu atau lebih sekutu meninggal dunia, pailit, atau berada di bawah pengampuan; f. kesepakatan para sekutu; atau g. putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

14


Pasal 34 (1)

Jika terjadi salah satu dari keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d dan e, persekutuan dapat dilanjutkan oleh sekutu yang masih ada dalam Persekutuan Perdata, jika hal tersebut telah diperjanjikan dalam Akta Perjanjian Persekutuan Perdata.

(2)

Jika tidak diperjanjikan dalam Akta Perjanjian Persekutuan Perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekutu yang masih ada dapat mengadakan perjanjian Persekutuan Perdata baru.

(3)

Dalam hal salah satu sekutu keluar, dinyatakan pailit, atau berada di bawah pengampuan, yang bersangkutan berhak memperoleh bagiannya dalam Persekutuan Perdata.

(4)

Dalam hal salah satu sekutu meninggal dunia, ahli warisnya berhak memperoleh bagiannya dalam Persekutuan Perdata.

Pasal 35 Dalam hal Persekutuan Perdata bubar, sekutu pengurus atau sekutu secara bersamasama melakukan pemberesan atas harta Persekutuan Perdata serta menyelesaikan hak dan kewajiban Persekutuan Perdata. Pasal 36 (1) Dalam hal Persekutuan Perdata bubar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, seluruh utang Persekutuan Perdata wajib dibayar lunas. (2) Dalam hal harta Persekutuan Perdata lebih kecil daripada utang Persekutuan Perdata, selisih tersebut merupakan kerugian yang harus ditanggung oleh semua sekutu sesuai dengan perimbangan pemasukan masing-masing sekutu yang ditentukan dalam Akta Perjanjian Persekutuan Perdata.

15


(3) Dalam hal masih terdapat sisa harta Persekutuan Perdata setelah dikurangi semua kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sisa harta tersebut dibagi di antara para sekutu sebanding dengan pemasukan masing-masing sekutu.

BAB III PERSEKUTUAN FIRMA Bagian Kesatu Pendirian

Pasal 37 Ketentuan mengenai Persekutuan Perdata

sebagaimana dimaksud dalam Bab II

mutatis mutandis berlaku terhadap Persekutuan Firma, kecuali ditentukan lain dalam bab ini.

Pasal 38 Setiap Persekutuan Firma harus mempunyai nama dan tempat kedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

Pasal 39 Persekutuan Firma dilarang memakai nama yang: a. sama atau mirip dengan nama Persekutuan Firma yang telah didaftarkan terlebih dahulu. b. bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan.

Pasal 40 Terhadap Persekutuan Firma berlaku ketentuan dalam Undang-Undang ini, ketentuan perjanjian Persekutuan yang dibuat para sekutu dan ketentuan peraturan perundangundangan lainnya. 16


Pasal 41 (1)

Persekutuan Firma harus mempunyai alamat lengkap di tempat usahanya.

(2)

Dalam surat-menyurat, pengumuman yang diterbitkan, barang cetakan, dan akta dalam hal Persekutuan Firma menjadi pihak harus disebutkan nama dan alamat lengkap.

Pasal 42 Kegiatan Persekutuan Firma dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan.

Pasal 43 Persekutuan Firma dapat didirikan untuk jangka waktu terbatas atau tidak terbatas sebagaimana ditentukan dalam akta perjanjian Persekutuan Firma tersebut.

Pasal 44 (1)

Persekutuan Firma memakai nama bersama yang telah disepakati untuk menjalankan suatu usaha.

(2)

Kata ”Firma” atau disingkat ”Fa” harus dicantumkan didepan nama Persekutuan Firma.

Pasal 45 (1) Nama Persekutuan Firma yang telah bubar dapat dipakai oleh sekutu yang akan melanjutkan usaha persekutuan jika ditentukan dalam akta perjanjian Persekutuan Firma. (2) Dalam hal akta perjanjian Persekutuan Firma tidak mengatur pemakaian nama Persekutuan Firma yang telah bubar, nama firma hanya dapat dipakai oleh sekutu yang hendak akan melanjutkan usaha persekutuan, dengan persetujuan dari: a.

seluruh sekutu dari Persekutuan Firma yang telah bubar; atau 17


b.

ahli waris sekutu dalam hal nama firma yang bubar tersebut memakai nama sekutu yang telah meninggal dunia.

Pasal 46 Dalam surat menyurat, pengumuman yang diterbitkan, barang cetakan, dan akta dalam hal Persekutuan Firma menjadi pihak, harus menyebutkan nama dan alamat lengkap Persekutuan Firma.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Sekutu Firma Pasal 47 (1) Setiap sekutu berhak untuk mengurus, mewakili, dan menandatangani untuk dan atas nama Persekutuan Firma kecuali ditentukan lain. (2) Hak setiap sekutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku bagi tindakan yang sesuai dengan maksud dan tujuan Persekutuan Firma.

Pasal 48 Setiap sekutu firma bertanggung jawab secara tanggung renteng dengan Persekutuan Firma untuk semua perikatan Persekutuan Firma terhadap pihak ketiga.

Pasal 49 (1) Setiap sekutu baru yang akan masuk dalam Persekutuan Firma harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari seluruh sekutu yang ada. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kemungkinan dalam akta Persekutuan Firma menetapkan pemberian kewenangan atau kuasa kepada beberapa sekutu tertentu untuk menyetujui sekutu baru yang akan masuk. (3) Sekutu firma yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab secara tanggung renteng dengan sekutu firma lainnya dan Persekutuan Firma terhadap semua perikatan Persekutuan Firma. 18


Pasal 50 Dalam hal seorang sekutu firma keluar dari Persekutuan Firma dan Persekutuan Firma dilanjutkan maka sekutu yang bersangkutan tetap bertanggungjawab atas kewajiban Persekutuan Firma sebelum sekutu yang bersangkutan keluar.

Bagian Ketiga Pembubaran Persekutuan Firma dan Likuidasi Pasal 51 Persekutuan Firma bubar karena: a. hal-hal yang diatur dalam perjanjian; b. musnahnya barang atau diselesaikannya usaha yang menjadi tujuan persekutuan; c. kesepakatan para sekutu; d. keluarnya satu sekutu atau lebih, sehingga persekutuan hanya tinggal satu sekutu; e. satu sekutu meninggal dunia, ditaruh dibawah pengampuan atau dinyatakan pailit sehingga persekutuan hanya tinggal satu sekutu; atau f. putusan pengadilan yang membubarkan Persekutuan Firma dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 52 (1) Pembubaran Persekutuan Firma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, wajib : a. dibuat oleh para sekutu dengan akta otentik dihadapan notaris; dan b.

diumumkan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional.

(2)

Dalam hal sekutu firma lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembubaran tidak berlaku bagi pihak ketiga.

19


Pasal 53 (1)

Dalam hal Persekutuan Firma bubar, para sekutu firma harus melakukan likuidasi atas nama Persekutuan Firma yang bubar kecuali ditentukan lain dalam akta perjanjian persekutuan.

(2)

Para sekutu firma dapat mengangkat pihak ketiga sebagai likuidator dengan persetujuan para sekutu.

(3)

Likuidator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam menjalankan tugasnya bertindak sebagai sekutu firma yang berkuasa penuh.

Pasal 54 Dalam hal Persekutuan Firma bubar, para sekutu tidak dapat melakukan tindakan hukum baru atas nama persekutuan, kecuali untuk keperluan pemberesan kekayaan persekutuan.

Pasal 55 (1) Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak Persekutuan Firma bubar Likuidator wajib: a. memberitahukan kepada semua kreditor yang diketahui identitas dan alamatnya mengenai pembubaran Persekutuan Firma dengan surat tercatat; dan b. mengumumkan pembubaran dalam surat kabar. (2)

Surat pemberitahuan dan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :

(3)

a.

pembubaran persekutuan dan dasar hukumnya;

b.

nama dan alamat likuidator;

c.

tata cara pengajuan tagihan; dan

d.

jangka waktu pengajuan tagihan.

Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan dan pengumuman. 20


(4)

Tagihan yang diterima dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dinyatakan diterima atau ditolak oleh Likuidator dalam jangka waktu paling lambat … sejak tanggal diterimanya …

(5)

Kreditor yang mengajukan tagihan sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan kemudian ditolak oleh likuidator, dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal penolakan.

Pasal 56 (1)

Kewajiban likuidator dalam proses likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, meliputi: a.

pencatatan dan pengumpulan kekayaan Persekutuan Firma;

b.

penentuan tata cara pembagian kekayaan;

c.

pembayaran kepada kreditor;

d.

pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada sekutu firma; dan

e.

tindakan lain yang dianggap perlu dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan.

(2)

Dalam semua surat keluar, pada nama Persekutuan Firma harus ditambah katakata “dalam likuidasi”.

Pasal 57 (1)

Likuidator dapat meminta kekurangan dari sekutu firma seimbang dengan bagian masing-masing dalam Persekutuan Firma, jika kekayaan persekutuan tidak mencukupi untuk membayar semua utang persekutuan.

(2)

Apabila setelah selesainya perhitungan likuidasi terdapat sisa lebih kekayaan Persekutuan Firma, sisa tersebut dibagi seimbang antara para sekutu dengan pemasukan sekutu.

21


Pasal 58 (1)

Dalam hal tidak diperjanjikan lain, setelah likuidasi dan pembagian, semua dokumen Persekutuan Firma yang berhubungan dengan pemberesan disimpan oleh sekutu firma yang dipilih dengan suara terbanyak dalam rapat Persekutuan Firma yang dihadiri oleh para sekutu firma atau yang ditunjuk oleh pengadilan negeri apabila tidak tercapai suara terbanyak.

(2)

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi hak setiap sekutu firma untuk memeriksa dokumen tersebut.

Pasal 59 (1)

Kreditor yang tidak diketahui identitas dan alamatnya pada saat proses likuidasi berlangsung atau kreditor yang tidak menerima surat pemberitahuan pembubaran persekutuan dapat mengajukan tagihannya melalui pengadilan negeri dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak pembubaran persekutuan diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57.

(2)

Tagihan yang dilakukan kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam hal terdapat sisa kekayaan hasil likuidasi yang belum dibagikan kepada sekutu.

(3)

Dalam hal sisa kekayaan hasil likuidasi telah dibagikan kepada sekutu dan terdapat tagihan kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekutu wajib membayarnya secara tanggung renteng.

Pasal 60 (1)

Dalam hal tidak diperjanjikan lain, maka setelah likuidasi dan pembagian sisa harta kekayaan, buku-buku dan surat-surat Persekutuan Firma disimpan oleh sekutu yang dipilih oleh para sekutu dalam rapat persekutuan yang dihadiri oleh para sekutu atau yang ditunjuk oleh pengadilan negeri apabila tidak tercapai persetujuan.

(2)

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi hak sekutu untuk memeriksa buku-buku dan surat-surat Persekutuan Firma. 22


BAB IV PERSEKUTUAN KOMANDITER Bagian Kesatu Pendirian Pasal 61 Ketentuan mengenai Persekutuan Perdata sebagaimana dimaksud dalam Bab II dan ketentuan mengenai Persekutuan Firma sebagaimana dimaksud dalam Bab III mutatis mutandis berlaku terhadap Persekutuan Komanditer, kecuali ditentukan lain dalam bab ini.

Pasal 62 Setiap Persekutuan Komanditer harus mempunyai nama dan tempat kedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

Pasal 63 Persekutuan Komanditer dilarang memakai nama yang: a. sama atau mirip dengan nama Persekutuan Komanditer yang telah di daftarkan terlebih dahulu; b. bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan.

Pasal 64 Terhadap Persekutuan Komanditer berlaku ketentuan dalam Undang-Undang ini, ketentuan perjanjian Persekutuan yang dibuat para sekutu dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 65 (1)

Persekutuan Komanditer harus mempunyai

alamat lengkap di tempat

usahanya.

23


(2)

Dalam surat-menyurat, pengumuman yang diterbitkan, barang cetakan, dan akta dalam hal Persekutuan Perdata menjadi pihak harus disebutkan nama dan alamat lengkap.

Pasal 66 Kegiatan Persekutuan Komanditer dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan

Pasal 67 Persekutuan Komanditer dapat didirikan untuk jangka waktu terbatas atau tidak terbatas sebagaimana ditentukan dalam akta perjanjian Persekutuan badan usaha tersebut. Pasal 68 (1)

Persekutuan Komanditer didirikan berdasarkan perjanjian persekutuan yang dituangkan dalam akta notaris dalam bahasa Indonesia.

(2)

Persekutuan Komanditer mulai berlaku sejak tanggal akta notaris atau pada tanggal yang ditentukan dalam akta tersebut.

Pasal 69 (1)

Persekutuan Komanditer memakai satu nama yang telah disepakati bersama untuk menjalankan suatu usaha.

(2)

Nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3)

Nama Persekutuan Komanditer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh memuat nama sekutu komanditer, kecuali nama tersebut merupakan nama marga atau keluarga sekutu komplementer.

(4)

Nama Persekutuan Komanditer harus didahului dengan frase ”Persekutuan Komanditer” atau ”CV”.

24


(5)

Dalam surat menyurat, pengumuman yang diterbitkan, barang cetakan, dan akta dalam hal Persekutuan Komanditer menjadi pihak, harus menyebutkan nama dan alamat lengkap Persekutuan Komanditer.

(6)

Pihak lain dapat memakai nama dari suatu Persekutuan Komanditer yang bubar, jika ditentukan dalam akta Persekutuan Komanditer.

(7)

Dalam hal akta Persekutuan Komanditer tidak mengatur pemakaian nama Persekutuan Komanditer yang telah bubar, nama Persekutuan Komanditer boleh dipakai oleh pihak lain jika disetujui: a. seluruh sekutu dari Persekutuan Komanditer yang bubar; atau b. ahli waris sekutu komplementer, dalam hal nama Persekutuan Komanditer yang bubar tersebut memakai nama sekutu komplementer yang telah meninggal dunia.

(8)

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemakaian Nama Persekutuan Komanditer diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 70 Akta Perjanjian Persekutuan Komanditer memuat sekurang-kurangnya : a.

nama lengkap, tempat tinggal, kewarganegaraan, dan pekerjaan para sekutu perseorangan atau nama, tempat kedudukan, dan status badan hukum bagi sekutu yang berbadan hukum;

b.

nama Persekutuan Komanditer;

c.

tempat kedudukan Persekutuan Komanditer;

d.

kegiatan usaha Persekutuan Komanditer;

e.

saat dimulai dan berakhirnya;

f.

pemasukan sekutu;

g.

cara pembagian laba dan beban kerugian Persekutuan Komanditer; dan

h.

hak, kewajiban, dan tanggung jawab sekutu.

25


Pasal 71 Setiap perubahan ketentuan dalam akta Persekutuan Komanditer harus dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Pasal 72 Dalam hal seorang sekutu komplementer keluar dari Persekutuan Komanditer dan Persekutuan Komanditer dilanjutkan, maka sekutu yang bersangkutan tetap bertanggung jawab atas kewajiban Persekutuan Komanditer sebelum sekutu yang bersangkutan keluar.

Pasal 73 (1)

Setiap masuknya sekutu baru harus disetujui oleh para sekutu yang ada dan dinyatakan dalam akta perubahan yang dibuat secara notariil.

(2)

Sekutu baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya bertanggung jawab atas perikatan yang dibuat setelah yang bersangkutan menjadi sekutu.

(3)

Dalam hal masuknya sekutu komplementer ke dalam persekutuan komanditer, maka yang bersangkutan bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng.

Pasal 74 Sekutu komanditer bertanggung jawab tidak melebihi bagian pemasukannya dalam persekutuan atas kerugian persekutuan dan tidak berkewajiban untuk mengembalikan bagian keuntungan yang pernah diterimanya.

Pasal 75 (1)

Sekutu komanditer tidak berwenang melakukan pengurusan persekutuan terhadap pihak ketiga.

26


(2)

Dalam hal sekutu komanditer melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara pribadi, maka sekutu komanditer bertanggung jawab penuh terhadap pihak ketiga sebagaimana sekutu komplementer.

Pasal 76 (1)

Dalam akta Persekutuan Komanditer dapat ditentukan bahwa sekutu komanditer ditugaskan sebagai pengawas persekutuan.

(2)

Dalam akta persekutuan komanditer dapat ditentukan bahwa sekutu komplementer dapat melakukan tindakan pengurusan tertentu setelah mendapat persetujuan lebih dahulu dari sekutu komanditer.

(3)

Penugasan sekutu komanditer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengikat perikatan yang dibuat oleh sekutu komplementer.

(4)

Perikatan yang buat oleh sekutu komplementer tanpa mengindahkan pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap sah dan mengikat persekutuan komanditer.

(5)

Perikatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan tanggung jawab dari sekutu komplementer.

Bagian Ketiga Pembubaran Persekutuan Komanditer dan Likuidasi Pasal 77 Persekutuan Komanditer bubar karena : a.

hal-hal yang diatur dalam perjanjian;

b.

dengan musnahnya barang atau diselesaikannya usaha yang menjadi tujuan persekutuan;

c.

kesepakatan para sekutu;

d.

keluarnya seorang sekutu atau lebih, sehingga persekutuan hanya tinggal seorang sekutu ;

e.

meninggalnya seorang sekutu, sehingga persekutuan tinggal seorang sekutu ; 27


f.

kepailitan seorang atau beberapa orang sekutu, sehingga persekutuan hanya tinggal seorang sekutu;

g.

seorang sekutu berada di bawah pengampuan; atau

h.

putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 78 (1)

Persekutuan Komanditer yang didirikan untuk jangka waktu tertentu, sebelum jangka waktu tersebut lewat, tidak dapat dituntut pembubarannya oleh seorang Sekutu Komanditer atau Sekutu Komplementer kecuali dengan alasan yang sah.

(2)

Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain : a. seorang Sekutu Komanditer atau Sekutu Komplementer tidak memenuhi kewajibannya; b. karena sakit terus menerus dan tidak mampu melaksanakan pekerjaannya; dan c. alasan lain yang didasarkan atas putusan hakim.

Pasal 79 (1)

Dalam hal Persekutuan Komanditer bubar, Sekutu Komplementer yang berwenang mengurus harus melakukan likuidasi atas nama persekutuan, kecuali jika ditentukan lain dalam anggaran dasar atau jika rapat Sekutu Komplementer yang dihadiri oleh para Sekutu Komplementer sepakat memutuskan mengangkat pihak ketiga sebagai likuidator.

(2)

Dalam hal kata sepakat tidak tercapai diantara para Sekutu Komplementer, maka Pengadilan Negeri dapat menentukan likuidator, dengan mengindahkan kepentingan para sekutu dari persekutuan.

(3)

Dalam hal likuidator bukan sekutu komplementer, maka likuidator itu menjalankan tugasnya bertindak sebagai Sekutu Komplementer yang berkuasa penuh untuk mengurus persekutuan. 28


Pasal 80 (1)

Likuidator dapat meminta kekayaan Sekutu Komplementer, jika kekayaan persekutuan tidak mencukupi untuk membayar semua utang persekutuan.

(2)

Dalam hal setelah likuidasi terdapat sisa kekayaan persekutuan, maka sisa tersebut dibagikan kepada para sekutu seimbang dengan pemasukan masingmasing.

Pasal 81 (1)

Apabila tidak diperjanjikan lain, setelah likuidasi dan pembagian, buku-buku dan surat-surat persekutuan komanditer disimpan oleh sekutu komplementer yang dipilih dengan kesepakatan dalam rapat yang dihadiri oleh para sekutu komplementer, atau yang ditunjuk oleh pengadilan negeri jika tidak tercapai kata sepakat.

(2)

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi hak para sekutu untuk memeriksa buku dan surat tersebut.

BAB V KEWAJIBAN PENDAFTARAN

Pasal 82 (1) Para sekutu firma wajib mendaftarkan akta perjanjian Persekutuan Firma dalam Daftar yang disediakan untuk itu di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan Persekutuan Firma. (2) Pendaftaran

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(1)

wajib

diajukan

permohonannya oleh Sekutu Firma atau kuasanya dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pendirian.

29


(3) Daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuka untuk umum. (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan biaya yang besarnya diatur dengan Peraturan Pemerintah. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Persyaratan, Tata Cara Pendaftaran, Bentuk dan Isi Daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 83 Sekutu Firma wajib mendaftarkan akta perjanjian Persekutuan Firma dalam daftar perusahaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

Pasal 84 Dalam hal pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 belum dilakukan, maka Persekutuan Firma oleh pihak ketiga dianggap: a.

menjalankan segala jenis usaha;

b.

didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan jangka waktunya; dan

c.

para sekutu firma berwenang melakukan perbuatan hukum dan dapat mewakili atas nama Persekutuan Firma.

Pasal 85 Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dan Pasal 83 berlaku juga bagi setiap perubahan dalam Akta Perjanjian Persekutuan Firma dan perpanjangan jangka waktu Persekutuan Firma.

Pasal 86 (1) Para Sekutu Komplementer wajib mendaftarkan Akta Perjanjian Persekutuan Komanditer dalam Daftar yang disediakan untuk itu di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan Persekutuan Komanditer. 30


(2) Pendaftaran

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(1)

wajib

diajukan

permohonannya oleh sekutu komplementer atau kuasanya dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pendirian. (3) Daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuka untuk umum. (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan biaya yang besarnya diatur dengan Peraturan Pemerintah. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Persyaratan, Tata Cara Pendaftaran, Bentuk, dan Isi Daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 87 Sekutu Komplementer wajib mendaftarkan akta Persekutuan Komanditer dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

Pasal 88 Dalam hal pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 belum dilakukan, maka Persekutuan Komanditer oleh pihak ketiga dianggap : a.

menjalankan segala jenis usaha;

b.

didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan jangka waktunya; dan

c.

para sekutu komplementer berwenang melakukan perbuatan hukum dan dapat mewakili atas nama Persekutuan Komanditer.

Pasal 89 Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dan Pasal 88 berlaku juga bagi setiap perubahan dalam perjanjian dan perpanjangan jangka waktu Persekutuan Komanditer.

31


BAB VI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 90 (1)

Akta pendirian Persekutuan Firma dan Persekutuan Komanditer yang telah disahkan atau anggaran dasar yang perubahannya telah disetujui sebelum Undang-Undang ini berlaku, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

(2)

Akta pendirian Persekutuan Firma dan Persekutuan Komanditer yang belum disahkan atau anggaran dasar yang perubahannya belum disetujui pada saat berlakunya Undang-Undang ini, harus disesuaikan dengan ketentuan UndangUndang ini.

(3)

Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku, semua persekutuan yang didirikan dan telah disahkan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, harus telah disesuaikan dengan Undang-Undang ini. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 91

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku: a.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek, Staatsblad 1847: 23) yang mengatur Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Komanditer;

b.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel voor Indonesie, Staatsblad 1847: 23) yang mengatur Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Komanditer;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

32


Pasal 92 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang mengatur mengenai Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Komanditer dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 93 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDDIN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN …

NOMOR …

33


RANCANGAN PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR … TAHUN … TENTANG PERSEKUTUAN PERDATA, PERSEKUTUAN FIRMA, DAN PERSEKUTUAN KOMANDITER ` I.

UMUM Pembangunan nasional merupakan pencerminan kehendak untuk terusmenerus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara adil

dan

merata,

serta

mengembangkan

kehidupan

masyarakat

dan

penyelenggaraan negara yang maju dan demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional diperlukan berbagai sarana penunjang, antara lain berupa tatanan hukum yang mendorong, menggerakkan, dan mengendalikan berbagai kegiatan pembangunan di bidang ekonomi. Salah satu tatanan hukum yang diperlukan dalam menunjang pembangunan ekonomi adalah ketentuan di bidang Usaha Perseorangan dan Badan Usaha Bukan Badan Hukum yang pada saat ini Usaha Perseorangan belum ada pengaturannya sedangkan Badan Usaha Bukan Badan Hukum masih didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

yang mengatur Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, dan

Persekutuan Komanditer. Dengan lahirnya Undang-Undang tentang Usaha Perseorangan dan Badan Usaha Bukan Badan Hukum sebagai bagian integral 34


dari dunia usaha nasional diharapkan Usaha Perseorangan dan Badan Usaha Bukan Badan Hukum dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam pembangunan sehingga tujuan pembangunan nasional pada umumnya dan tujuan pembangunan ekonomi pada khususnya dapat tercapai. Usaha Perseorangan dan Badan Usaha Bukan Badan Hukum merupakan badan usaha yang tidak mempunyai kedudukan sebagai badan hukum yang dipergunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhannya dengan mengadopsi peraturan-peraturan yang mengaturnya yaitu berdasarkan sistem hukum perdata barat sebagaimana tercantum dalam dua kodifikasi yang sampai sekarang masih berlaku yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Oleh karena itu sesuai dengan sistem hukum perdata yang berlaku serta asas hukum yang diakui yaitu adanya kebebasan berkontrak para pihak tetap mempunyai kebebasan mengatur tentang apa yang berlaku bagi mereka para pendiri baik secara internal maupun eksternal. Meskipun demikian kebebasan mengatur sendiri tetap dalam batasbatas tidak bertentangan dengan undang-undang, tidak melanggar norma kesopanan dan kesusilaan, dan tidak melanggar ketertiban umum. Ketentuan yang mengatur tentang kegiatan Usaha Perseorangan dan Badan Usaha Bukan Badan Hukum yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tersebut dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada pada saat ini oleh karena ketentuan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab UndangUndang Hukum Dagang tidak mengatur hal-hal yang sangat penting dalam kegiatan Usaha Perseorangan dan Badan Usaha Bukan Badan Hukum, antara lain yaitu ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang Usaha Perseorangan, hak dan kewajiban para sekutu, serta kewajiban pendaftaran dan kewajiban memberitahukan kegiatan usaha berakhir. Selain itu, dengan perkembangan yang sangat pesat di bidang ekonomi, maka sudah saatnya apabila ketentuanketentuan tentang Usaha Perseorangan dan Badan Usaha Bukan Badan Hukum 35


diatur dalam suatu undang-undang yang baru, dengan tetap mengacu pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945. Di dalam Undang-Undang ini diatur tentang Usaha Perseorangan dan persekutuan yang bertujuan mencari keuntungan bersama dan mendayagunakan pemasukan para sekutu yaitu Persekutuan Perdata (Maatschap), Persekutuan Firma (Fa), dan Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennootschap). Di dalam Persekutuan Komanditer terdapat dua jenis sekutu yang berlainan sifat dan tugasnya, yaitu: sekutu komplementer atau yang lazimnya disebut sekutu aktif atau sekutu pengurus/kerja dan sekutu komanditer atau lazimnya disebut sekutu diam atau sekutu pasif. Di dalam Undang-Undang ini juga diatur pembagian kewenangan antara para sekutu berkenaan dengan pengurusan persekutuan (beheren) secara intern. Adapun yang dimaksud pengurusan adalah kewenangan melakukan segala macam perbuatan yang lazimnya termasuk kegiatan persekutuan sehari-hari, dengan memperhatikan maksud dan tujuan persekutuan yang bersangkutan. Dengan demikian ruang lingkup kewenangan pengurusan tersebut dibatasi oleh jenis persekutuan yang bersangkutan. II.

PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Ayat (1) Cukup jelas. 36


Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan “tanggal kemudian yang ditentukan dalam akta Notaris” adalah tanggal sebelum atau setelah akta perjanjian persekutuan ditandatangani. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Ayat (1) Huruf a 37


Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Yang dimaksud dengan “hak, kewajiban, dan tanggung jawab sekutu” adalah baik intern antar para sekutu maupun ekstern terhadap pihak ketiga. Ayat (2) Cukup jelas

38


Pasal 11 Yang

dimaksud

dengan

“setiap

perubahan”

adalah

termasuk

perpanjangan jangka waktu Persekutuan Perdata. Pasal 12 Ayat (1) Mengingat bahwa ”pemasukan” (inbreng) merupakan sifat hakiki dari Persekutuan, maka orang yang tidak memasukkan uang, barang, tenaga, Keahlian, dan/atau klien/langganan bukan merupakan sekutu. Dalam hal hanya terdapat 2 (dua) orang pendiri dan salah satu pendiri tidak memasukkan uang, barang, tenaga, keahlian, dan/atau klien/langganan maka tidak ada persekutuan.

Dalam pengertian klien/langganan termasuk juga keuntungan tambahan yang diperoleh karena nama baik (goodwill).

Ayat (2) Yang dimaksud dengan ”rincian” adalah uraian yang menerangkan mengenai jenis atau macam, jumlah, status, tempat kedudukan apabila barang tidak bergerak, dan lain-lain yang dianggap perlu demi kejelasan mengenai penyetoran tersebut dengan demikian tidak boleh disebut secara umum, misalnya sekutu menyatakan memasukkan seluruh barang bergerak miliknya.

Ayat (3) Huruf a Cukup Jelas 39


Huruf b Yang dimaksud dengan ”pemanfaatan atas barang” adalah pemanfaatan atas barang secara langsung dan/atau hasil yang diperoleh dari pemanfaatan barang tersebut. Ayat (4) Yang dimaksud dengan ”milik bersama dari semua sekutu yang tidak dapat dibagi ” (gebonden mede eigendom) adalah bahwa semua sekutu tidak dapat menuntut agar barang milik bersama tersebut dibagi di antara para sekutu. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Yang dimaksud dengan barang yang ”tidak dapat didaftarkan atas nama persekutuan” misalnya hak atas tanah yang tunduk pada hukum agraria yang berlaku, walaupun barang tersebut dicatat atas nama para sekutu, tetapi barang tersebut adalah untuk kepentingan persekutuan. Ayat (7) Oleh karena penyerahan hak milik yang dimaksud pada ayat ini adalah untuk kepentingan persekutuan guna mencapai maksud dan tujuan persekutuan, maka barang tersebut sekalipun tercatat atas nama para sekutu tetapi tidak karena hukum menjadi jaminan bagi perikatan pribadi sekutu sehingga tidak dapat disita oleh kreditor pribadi sekutu.

40


Ayat (8) Cukup jelas. Ayat (9) Cukup jelas. Ayat (10) Cukup jelas. Pasal 13 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 14 Yang dimaksud dengan ”sesuai yang diperjanjikan” adalah para sekutu dapat memperjanjikan dalam akta perjanjian Persekutuan Perdata, bahwa tidak semua hasil yang diperoleh dari tenaga dan/atau keahliannya dimasukkan ke dalam Persekutuan Perdata untuk dibagi. Pasal 15 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas Pasal 16 Cukup jelas. 41


Pasal 17 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “ Akta Perjanjian Persekutuan Perdata” termasuk juga perubahan atas akta persekutuan yang dibuat secara sah. Yang dimaksud dengan “pemasukan masing-masing sekutu” adalah pemasukan awal maupun pemasukan kemudian. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Perubahan bagian dari setiap sekutu dapat terjadi antara lain karena adanya pemasukan kemudian yang dihasilkan sekutu berdasarkan peniaian terhadap kualitas kinerja sekutu, keahlian, kepuasan pelanggan, dan kerjasama dengan sekutu lainnya, atau karena tambahan pemasukan dan/atau perubahan jumlah sekutu. Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas.

42


Pasal 20 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “Akta Perjanjian Persekutuan Perdata” termasuk juga perubahan atas akta persekutuan yang dibuat secara sah. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 21 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “pengurusan Persekutuan Perdata” adalah pengurusan dalam rangka mengelola persekutuan sehari-hari (beheersdaden) dan tidak mencakup wewenang melakukan perbuatan kepemilikan (beschikkingsdaden). Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk melindungi sekutu lainnya terhadap sekutu yang tidak bertindak dengan beritikad baik dan penuh tanggung jawab.

43


Pasal 22 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “sekutu lain” adalah sekutu yang bukan pengurus

yang

diberi

kewenangan

melakukan

perbuatan

kepengurusan. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “akta” baik berupa akta di bawah tangan atau akta yang dibuat di hadapan notaris. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 23 Cukup jelas. Pasal 24 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Ketentuan pada ayat ini dimaksudkan sebagai perwujudan asas praduga itikad tidak baik yang berlaku dalam hukum perdata.

44


Pasal 25 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 26 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “dokumen lain yang berkaitan dengan Persekutuan Perdata”, adalah antara lain perjanjian yang dibuat oleh persekutuan dengan pihak lain. Ayat (2) Cukup jelas.

45


Pasal 27 Huruf a Yang dimaksud dengan “secara timbal balik telah memberi kuasa kepada sekutu lainnya untuk melakukan pengurusan” adalah apa yang dilakukan oleh masing-masing sekutu juga mengikat sekutu lain untuk bagiannya, meskipun sekutu tersebut tidak meminta persetujuan para sekutu lain. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Yang dimaksud dengan “menggunakan barang milik Persekutuan Perdata sesuai dengan peruntukannya” adalah memakai barang sesuai dengan kepentingan persekutuan dan tidak menghalangi sekutu lain untuk memakai barang tersebut sesuai hak para sekutu. Huruf e Cukup jelas. Pasal 28 Cukup jelas. Pasal 29 Cukup jelas. 46


Pasal 30 Cukup jelas. Pasal 31 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Yang dimaksud dengan “sesuai dengan yang diperjanjikan” adalah dalam perjanjian dapat ditentukan bahwa: 1. besarnya kewajiban masing-masing sekutu sesuai dengan perimbangan pemasukan modal dalam persekutuan; atau 2. besarnya kewajiban masing-masing sekutu ditentukan dengan tegas dalam perjanjian dengan kreditor. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Pasal 32 Cukup jelas. 47


Pasal 33 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Yang dimaksud dengan “musnahnya barang”, adalah barang tersebut hilang atau rusak sama sekali sehingga tidak dapat dimanfaatkan lagi. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Pasal 34 Ayat (1) Cukup jelas.

48


Ayat (2) “Akta Perjanjian Persekutuan Perdata baru” dimaksud dapat dibuat dengan ahli waris dari sekutu yang meninggal dunia dan/atau pihak lain. Ayat (3) Yang dimaksud dengan “yang bersangkutan” adalah : - ahli waris dalam hal sekutu meninggal dunia; - kurator dalam hal sekutu dinyatakan pailit; dan - pengampu dalam hal sekutu dibawah pengampunan. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 35 Cukup jelas. Pasal 36 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 37 Cukup jelas.

49


Pasal 38 Cukup jelas. Pasal 39 Cukup jelas. Pasal 40 Cukup jelas. Pasal 41 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 42 Cukup jelas. Pasal 43 Cukup jelas. Pasal 44 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. 50


Pasal 45 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 46 Cukup jelas. Pasal 47 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “kecuali ditentukan lain” misalnya menurut akta perjanjian persekutuan tindakan sekutu yang bersangkutan harus terlebih dahulu memerlukan persetujuan sekutu lainnya. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 48 Walaupun setiap sekutu bertanggung jawab secara tanggung renteng dengan Persekutuan Firma, akan tetapi kreditor Persekutuan Firma dapat memilih untuk melaksanakan hak tagihnya terlebih dahulu atau langsung kepada Persekutuan Firma atau kepada satu sekutu atau lebih.

51


Pasal 49 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 50 Cukup jelas. Pasal 51 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. 52


Huruf f Yang dimaksud dengan “putusan pengadilan” antara lain : karena Persekutuan

Firma

melakukan

tindak

pidana

korporasi

sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau tuntutan Jaksa berdasarakan alasan yang sah dan terbukti bahwa Persekutuan Firma melanggar ketertiban umum atau kesusilaan. Pasal 52 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 53 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “ditentukan lain dalam akta perjanjian persekutuan”

adalah

dalam

hal

akta

Persekutuan

Firma

memberikan wewenang kepada sekutu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2). Ayat (2) 53


Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 54 Cukup jelas. Pasal 55 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 56 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 57 Ayat (1) Cukup jelas.

54


Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 58 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 59 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 60 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 61 Cukup jelas. 55


Pasal 62 Cukup jelas. Pasal 63 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas, Pasal 64 Cukup jelas. Pasal 65 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 66 Cukup jelas. Pasal 67 Cukup jelas. Pasal 68

56


Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 69 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “satu nama yang telah disepakati” dapat berupa nama dari salah seorang sekutu komplementer, para sekutu bersama-sama atau satu nama lainnya yang disepakati bersama. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Larangan pada ayat ini dimaksudkan untuk menghindarkan terjadinya kesan yang keliru pada pihak ketiga tentang kedudukan sekutu komanditer. Ayat (4) Yang dimaksud dengan “CV” adalah singkatan dari Commaditaire Vennootschap yang lazim dipakai dalam masyarakat untuk Persekutuan Komanditer. Ayat (5) Cukup jelas.

57


Ayat (6) Yang dimaksud dengan “pihak lain” adalah para sekutu komanditer maupun sekutu komplementer yang akan melanjutkan usaha dari persekutuan yang telah bubar. Ayat (7) Huruf a Yang dimaksud dengan “seluruh sekutu” adalah baik sekutu komanditer maupun sekutu komplementer yang ada maupun yang bukan menjadi sekutu lagi. Huruf b Cukup jelas. Ayat (8) Cukup jelas. Pasal 69 Cukup jelas. Pasal 70 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas.

58


Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Cukup jelas.

Pasal 71 Cukup jelas. Pasal 72 Cukup jelas. Pasal 73 Ayat (1) Cukup jelas. 59


Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 74 Cukup jelas. Pasal 75 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 76 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. 60


Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 77 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Yang dimaksud dengan “putusan hakim” antara lain : karena Persekutuan

Firma

melakukan

tindak

pidana

korporasi

sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau tuntutan Jaksa berdasarkan alasan yang sah dan terbukti bahwa Persekutuan Firma melanggar ketertiban umum atau kesusilaan.

61


Pasal 78 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 79 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “ditentukan lain dalam anggaran dasar” adalah dalam hal Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 80 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 81 Ayat (1) 62


Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 82 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 83 Cukup jelas. Pasal 84 Huruf a Cukup jelas. Huruf b 63


Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Pasal 85 Yang

dimaksud

dengan

“setiap

perubahan”

adalah

termasuk

perpanjangan jangka waktu Perseketuan Komanditer. Pasal 86 Ayat (1) Cukup jelas. Ayar (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 87 Cukup jelas.

64


Pasal 88 Cukup jelas. Pasal 89 Cukup jelas. Pasal 90 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 91 Cukup jelas. Pasal 92 Cukup jelas. Pasal 93 Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ….

65


RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERSEKUTUAN PERDATA, PERSEKUTUAN FIRMA, DAN PERSEKUTUAN KOMANDITER

Recommend Documents