PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi)

PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi) HASIL ASSESSMENT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PT COUNTRY FORM FURNITURE (Pemegang IUI Lanjutan)

PROPINSI JAWA TENGAH Oleh LVLK PT. TUV RHEINLAND INDONESIA

IDENTITAS LV-LK PT. TUV Rheinland Indonesia 1.

Nama Lembaga

:

PT. TÜV Rheinland Indonesia

2.

Nomor Akreditasi

:

LVLK-005-IDN

3.

Alamat

:

PT TUV Rheinland Indonesia Menara Karya 10th Floor, Block X-5 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2 Jakarta

4.

Nomor Telepon/Faks/E-mail

:

Ph 021-579 44 579 Fax 021-579 44 575 e-mail : [email protected]

5.

Pengurus Lembaga VLK

:

Presiden Direktur : Ir. M. Bascharul Asana, MBA Direktur : Heinz-Rudolf Platz, Ralf Scheller, Indaryati Adisuro Motik General Manager Operasi : Yunus Apriyanto Kepala LV-LK dan PHPL : Dian Susanty Soeminta, S.Hut

6.

Standart

7.

Tim Auditor

:

Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Lampiran 2.5 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI 1. Agus Murtiyoso (Lead Auditor) 2. Sapto Hariyono (Auditor)

8.

Tim Pengambil Keputusan

Dian Susanty Soeminta, S.Hut

1.

IDENTITAS PERUSAHAAN PT Country Form Furniture Nama Pemegang Izin / Hak : PT COUNTRY FORM FURNITURE pengelolaan

2.

Nomor & Tanggal SK :

:

IUI : 1. Izin Usaha No. 438/1/IU/I/PMA/ INDUSTRI/2010 dikeluarkan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal di Jakarta tanggal 24 Agustus 2010 2. Izin Usaha Industri No. 443/1/IU/III/PMA/

INDUSTRI/2012 dikeluarkan di tanggal 12 November 2012

Jakarta

3.

Kategori Industri

:

Industri Furniture dari Kayu

4.

Alamat

:

-

Jl. Tugu Industri 1 No. 10, Kawasan Industri Tugu Wijaya Kusuma, Semarang – Kendal KM. 12,5, Randugarut, Tugu, Semarang, Jawa Tengah.

-

Jl. Pulau Tirang No. 9, Taman Lele, Kelurahan Tugurejo, Kecamatan Tugu, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

5.

Nomor Telepon/Faks/E-mail

:

024-

6.

Pengurus

:

Direktur

: Budi Darmono

Komisaris

: Budi Mulyono Hadiwinarto

Tahapan Konsultansi Publik (bila dibutuhkan)

Pertemuan Pembukaan

Waktu dan Tempat -

9 Januari 2013 Ruang Pertemuan Kantor Pabrik PT Country Form Furniture

Ringkasan Catatan Audit Assessment SVLK untuk Industri Lanjutan tidak dipersyarat kan untuk melakukan kegiatan konsultansi publik jika tidak diminta. Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 13 orang, yang terdiri dari Wakil Top Managemen, Management Representative, para Kadep, Para kadiv, staf PT Country Form Furniture dan Lembaga Sertifikasi PT. TUV Rheinland Indonesia. Pada pertemuan pembukaan, Lead Auditor menjelaskan maksud dan

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

9 s/d 10 Januari 2013 - Kantor & Pabrik di PT Country Form Furniture - Supplier - Gudang Bahan Baku - Proses Produksi - Gudang Barang Jadi

Pertemuan Penutupan

10 Januari 2013 Ruang Pertemuan Kantor Pabrik PT Country Form Furniture

Pengambilan Keputusan

24 Januari 2013 Ruang Meeting PT. TUV Rheinland Indonesia

tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, meminta ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data. Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Pembukaan. Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Perdirjen BUK No. P.8/VIBPPHH/ 2012 Lampiran 2.5 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI Pertemuan penutupan dihadiri oleh 13 orang, yang terdiri dari Wakil Top Managemen, Management Representative, para Kadep, Para kadiv, staf PT Country Form Furniture dan Lembaga Sertifikasi PT. TUV Rheinland Indonesia. Lead Auditor memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Lead Auditor dan Auditee menanda tangani Notulensi Pertemuan Penutupan. Dilakukan sesuai dengan ketentuan Perdirjen BUK No. P.8/VIBPPHH/ 2012 Lampiran 3.4 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK Dan IUI.

RINGKASAN HASIL PENILAIAN

Prinsip

Kriteria

Indikator

Verifier

Nilai

Ringkasan Justifikasi

P1

K1.1

1.1.1

a.

Memenuhi

Kelengkapan dan keabsahan Akta perusahaan terpenuhi

b.

Memenuhi

Tersedia SIUP yang berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.

c.

Memenuhi

Tersedia Izin HO sebagai dasar pengurusan izin dan kelengkapan lainnya.

d.

Memenuhi

TDP yang sah tersedia.

Memenuhi

NPWP, SKT dan SPPKP unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya (9 digit awal).

Memenuhi

Tersedia Dokumen Lingkungan berupa UKL-UPL yang telah mendapat rekomendasi beserta laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungannya.

Memenuhi

Terdapat dokumen Izin Usaha yang diterbitkan oleh instansi berwenang, dengan jenis usaha sesuai kegiatan usahanya.

Tidak Diterapkan

Perusahaan adalah IUI Lanjutan produk Furniture dengan bahan baku papan dan mebel setengah jadi, perusahaan tidak diwajibkan membuat dan melaporkan dokumen RPBBI

Memenuhi

Terdapat dokumen ETPIK yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan telah sesuai dengan produk yang di ekspor, serta informasi dalam dokumen ETPIK telah sesuai dengan dokumen lainnya.

a

Tidak Diterapkan

Perusahaan bukan pedagang ekspor atau eksportir non produsen

b

Tidak

e.

f.

g.

h.

1.1.2

1.1.3

Perusahaan

bukan

pedagang

K1.2

P2

K2.1

1.2.1

2.1.1

Diterapkan

ekspor atau eksportir non produsen

a.

Tidak Diterapkan

Organisasi bukan unit usaha dalam bentuk kelompok pengrajin/industri rumah tangga.

b.

Tidak Diterapkan

Organisasi bukan unit usaha dalam bentuk kelompok pengrajin/industri rumah tangga.

Memenuhi

Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen jual beli dan/atau kontrak suplai yang sah

Memenuhi

Seluruh penerimaan bahan baku telah dilengkapi dengan dokumen legalis kayu sesuai peruntukannya

Memenuhi

Seluruh bahan baku impor telah dilengkapi dengan dokumen impor serta pendukungnya.

Memenuhi

Seluruh penerimaan bahan baku didukung dengan dokumen angkutan kayu yang sah sesuai peruntukannya..

a.

b.

c.

d.

Organisasi tidak pernah melakukan e.

Tidak Diterapkan

f.

Tidak Diterapkan

g.

Tidak Diterapkan

h.

Tidak Diterapkan

pembelian kayu bekas hasil bongkaran, kayu galian dan kayu pendam. Organisasi tidak pernah melakukan pembelian kayu bekas/hasil bongkaran, kayu hanyut atau hasil memungut dari sungai/dan/atau pantai Organisasi tidak pernah melakukan pembelian limbah industri Perusahaan adalah IUI Lanjutan Produk Furniture yang berbahan baku papan dan mebel setengah jadi tidak berkewajiban membuat dan melaporkan LMHHOK/ LMHHKO yang sesuai dengan data dan dokumen pendukung lainnya.

Tidak Diterapkan

Perusahaan adalah IUI Lanjutan produk furniture dari kayu dengan bahan baku dalam bentuk papan dan mebel setengah jadi, perusahaan tidak berkewajiban membuat dan melaporkan RPBBI yang dilengkapi SK RKT yang dikeluarkan oleh instansi berwenang.

Memenuhi

Tally sheet/rekaman/laporan dari awal produksi sampai dengan output produksi dapat dipenuhi informasi ketelusuran asal usul bahan baku

b.

Memenuhi

Laporan hasil produksi sesuai dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dengan rendemen.

c.

Memenuhi

Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.

i.

2.1.2

2.1.3

a.

a.

Tidak Diterapkan

Organisasi tidak pernah melakukan kerjasama atau kontrak proses pengolahan produk melalui jasa industry lain atau pengrajin/industri rumah tangga.

b.

c.

d.

Tidak Diterapkan

Organisasi tidak pernah melakukan kerjasama atau kontrak proses pengolahan produk melalui jasa industry lain atau pengrajin/industri rumah tangga.

Tidak Diterapkan

Organisasi tidak pernah melakukan kerjasama atau kontrak proses pengolahan produk melalui jasa industry lain atau pengrajin/industri rumah tangga.

Tidak Diterapkan

Organisasi tidak pernah melakukan kerjasama atau kontrak proses pengolahan produk melalui jasa industry lain atau pengrajin/industri rumah tangga.

P3

K3.1

3.1.1

Tidak Diterapkan

Perusahaan tidak melakukan penjualan kayu antar pulau dan tidak terdaftar sebagai PKAPT.

Tidak Diterapkan

Perusahaan tidak melakukan penjualan kayu antar pulau dan tidak terdaftar sebagai PKAPT, sehingga perusahaan tidak wajib membuat laporan PKAPT.

Tidak Diterapkan

Perusahaan tidak melakukan penjualan kayu antar pulau dan tidak terdaftar sebagai PKAPT. Sehingga tidak diwajibkan menunjukkan identitas kapal berbendera Indonesia

Tidak Diterapkan

Perusahaan tidak melakukan penjualan kayu antar pulau dan tidak terdaftar sebagai PKAPT, sehingga tidak diwajibkan menunjukkan identitas kapal sesuai dengan SKSKB.

Tidak Diterapkan

Perusahaan tidak melakukan penjualan kayu antar pulau dan tidak terdaftar sebagai PKAPT, sehingga tidak dapat diverifikasi terkait dokumen angkutan kayunya..

Tidak Diterapkan

Perusahaan tidak melakukan penjualan kayu antar pulau dan tidak terdaftar sebagai PKAPT. Identitas identitas permanen batang tidak dapat diverifikasi

a.

Memenuhi

Dokumen PEB untuk ekspor sudah memenuhi kesesuaian dengan dokumen ekpor lainnya.

b.

Memenuh

Dokumen P/L untuk ekspor sudah memenuhi kesesuaian dengan dokumen ekpor lainnya.

c.

Memenuh

Dokumen Invoice untuk ekspor sudah memenuhi kesesuaian dengan dokumen ekpor lainnya.

d.

Memenuh

Dokumen B/L untuk ekspor sudah

a.

b.

3.1.2

a.

b.

3.1.3

a.

b.

K3.2

3.2.1

memenuhi kesesuaian dokumen ekpor lainnya.

e.

Tidak Diterapkan

Penggunaan dokumen lisensi ekspor (V-Legal) belum diterapkan, sehingga dokumen V-Legal tidak dapat diverifikasi.

f.

Tidak Diterapkan

Produk barang yang diekspor tidak termasuk produk yang harus diverifikasi teknis.

Tidak Berlaku

Produk jadi berupa furniture yang diekspor tidak termasuk produk yang harus dikenai pembayaran bea keluar.

h.

Tidak Berlaku

Organisasi tidak melakukan penjualan produk kayu yang termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.

a.

Memenuhi

Tersedia prosedur K3 dalam kegiatan operasional lapangan.

Memenuhi

Tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan serta berfungsi baik.

Memenuhi

Tersedia catatan setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3.

Memenuhi

Tidak terdapat serikat pekerja, terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

4.2.2

Memenuhi

Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan yang telah disahkan oleh intansi yang berwenang.

4.2.3

Memenuhi

Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.

g.

P4

K4.1

dengan

4.1.1

b.

c.

4.2.1