PUTUSAN Nomor : 16/G/2014/PTUN-Pbr ”DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, yang dilangsungkan digedung yang telah ditentukan untuk itu di jalan H.R Soebrantas Km. 9 Pekanbaru, telah mengambil putusan sebagai berikut, dalam perkara antara : ----------------------A M R I ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan
Pangeran
Hidayat
Gang
RT.004/RW.005 Kelurahan Kota Baru,
Irsad
No.41
Kecamatan Pekanbaru
Kota, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : ----------------------------1. EKA WANTI, S.H.; --------------------------------------------------------2. ALIF BESTARI, S.H.,M.H.; ---------------------------------------------3. PANJI ILHAM, S.H. -------------------------------------------------------4. IQBAL BESTARI, S.H, ---------------------------------------------------Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advocat/ Calon Advocat dan Advocat Magang dari Law Office “ EL TOPO & ASSOCIATES”, beralamat
di
Jalan
Kamboja
No.70
Sukajadi Pekanbaru, bertindak secara sendiri sendiri atau bersama sama, berdasarkan surat kuasa khusus
No
:
008/ET/VI/2014 tertanggal 07 Juni 2014; -------------------------------Selanjutnya
disebut..........................................PENGGUGAT ; MELAWAN :
1.KEPALA
KANTOR
PERTANAHAN
KABUPATEN
KAMPAR,
berkedudukan di Jalan Letnan Boyak No. 18 Bangkinang; ---------Halaman 1 dari 98 halaman.Putusan Nomor : 16/G/2014/PTUN-Pbr.
Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada ; -----------------------------1. Nama
: ADLI MUKHTAR LUTFI; ----------------------------------
NIP
: 19591213 198203 1 001; ---------------------------------
Jabatan : Plh. Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara; 2. Nama
: MEILISA FITRIAH, S.H.; ---------------------------------
NIP
: 19860508 200912 2 004; ---------------------------------
Jabatan : Kepala Sub Seksi Penanganan Perkara; ------------Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, berkedudukan di Jalan Letnan Boyak No. 18 Bangkinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 584/SK-14.01/VI/2014 tertanggal 30 Juni 2014;; selanjutnya disebut sebagai……..............…..TERGUGAT ; 2. SURYADI ;Kewarganegaraan
Indonesia,
pekerjaan
Perdagangan,
beralamat di Jalan Diponegoro RT.002 RW.01 Kelurahan Parit Muko Aie, Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Kota Paya Kumbuh Provinsi Sumatera Barat ; ---------------------------------------------------Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : 1.DIEN ZHURINDAH, SH 2. RAFNI NARTI, SH 3. ERITHA INDAH FAUZIYANE, SH.,MH, kesemuanya advocate/Advocat
Warga Magang
Negara pada
Indonesia,pekerjaan Kantor
Hukum
DIEN
ZHURINDAH, SH – RAFNI NARTI, SH & REKAN Beralamat dii Jalan Gelora/HR.Subrantas No.1 RT.02 RW.12 Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan, Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.31/D-R/VII/2014 tanggal 20 Agustus 2014;
selanjutnya
disebut
sebagai……………………..TERGUGAT II INTERVENSI; --------Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut; ------------------
Halaman 2 dari 98 halaman.Putusan Nomor : 16/G/2014/PTUN-Pbr.
Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 16/PEN-MH/2014/PTUN-Pbr tanggal 01 Juli 2014. tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim; ------------------------------------Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 16/PEN-PP/2014/PTUN-Pbr tanggal 3 Juli 2014 tentang penetapan hari Pemeriksaan Persiapan; ----------------------Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 16/PEN-HS/2014/PTUN-Pbr tanggal 13 Agustus 2014 tentang Penetapan Hari Sidang ; --------------------------------------Telah membaca Putusan Sela Majelis Hakim No.16/G/2014/PTUNPbr tanggal 03 September 2014 tentang diterimanya Permohonan Pihak Ketiga SURYADI sebagai Tergugat II Intervensi ; ----------------------------------Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 30 Juni 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tanggal 1 Juli 2014 dan telah diperbaiki tanggal 13 Agustus 2014 ; ------------Telah membaca dan meneliti surat-surat bukti para pihak; ----------Telah mendengarkan keterangan saksi dari para pihak; -------------Telah
memperhatikan
segala
sesuatu
yang
terjadi
dalam
pemeriksaan persidangan ; --------------------------------------------------------------------------------------------- TENTANG DUDUKNYA PERKARA -----------------------Bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 4 April 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 4 April 2014 dan telah diperbaiki tanggal 30 April 2014 dibawah Register perkara Nomor : 11/G/2014/PTUN-Pbr yang mengemukakan alasan dan hal-hal sebagai berikut : --------------------------------Bahwa yang menjadi Objek Gugatan Tata Usaha Negara ini adalah : -----I.
OBJEK SENGKETA : ----------------------------------------------------------------Halaman 3 dari 98 halaman.Putusan Nomor : 16/G/2014/PTUN-Pbr.
Sertifikat Hak Milik dengan Nomor : 9006 yang telah diterbitkan pada tanggal 13 Agustus 2012 sebagaimana Surat Ukur tertanggal 10 Agustus 2012 Nomor : 08229/Rimbo Panjang/2012 seluas 2116 M2 dahulunya atas nama Pemegang Hak Dra. Aisyah dan sekarang atas nama Pemegang Hak SURYADI yang terletak di Provinsi
Riau,
Kabupaten
Kampar,
Kecamatan
Tambang,
Kelurahan Rimbo Panjang. --------------------------------------------II.
GUGATAN
MASIH
DALAM
TENGGANG
WAKTU
YANG
DIBENARKAN MENURUT UNDANG-UNDANG: ----------------------------- Bahwa Penggugat menduga objek sengketa a quo telah diterbitkan oleh Tergugat pada sebagian diatas lokasi tanah yang sama milik Penggugat yakni karena adanya keberatan-keberatan atas tanah milik Penggugat oleh Pihak Ketiga pada saat Penggugat ingin melakukan pemasangan pagar sekitar bulan Maret 2014, sehingga Penggugat menduga dan berasumsi kalau ada alas hak lain yang juga telah terbit diatas tanah milik Penggugat; ---------------------------- Bahwa berdasarkan keberatan-keberatan dari Pihak ketiga tersebut maka Penggugat melakukan penelusuran untuk mengetahui secara pasti kebenarannya pada sekitar tanggal 15 Juni 2014 atas alas hak baru lainnya yang juga telah diterbitkan oleh Pihak Tergugat diatas sebagian tanah milik Penggugat; -------------------------------------------- Bahwa dengan diterbitkannya Objek Sengketa tersebut tentunya ada kerugian yang timbul bagi Penggugat namun dalam Gugatan ini Penggugat belum bisa mendefenisikan besarnya kerugian yang dialami Penggugat dikarenakan Penggugat tidak mengetahui secara pasti berapa luas tanah yang ditumpangi oleh Objek Sengketa diatas
tanah
milik
Penggugat
sehingga
dengan
setelah
Halaman 4 dari 98 halaman.Putusan Nomor : 16/G/2014/PTUN-Pbr.
dilakukannya Pemeriksaan setempat nantinya, diharapkan riilnya dari kerugian yang timbul bagi Penggugat dapat diketahui. ----------- Bahwa gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang diperkenankan oleh Undang-undang karena keputusan obyek sengketa baru diketahui oleh Penggugat pada tanggal 15 Juni 2014 dan diajukan kepada Pengadilan tata Usaha Negara yang berwenang, yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat. ---------------------------------------------------------------------------- Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.” juncto angka V (3) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: “Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut.” ------------------------------------------------------------- Bahwa dengan demikian perhitungan tenggang waktu sebagaimana diatas juga diatur menurut SEMA No. 2 tahun 1991 yang berbunyi “dimana perhitungan waktu untuk diajukan Gugatan Pembatalan ini bisa dihitung secara kasuistis sejak saat PENGGUGAT merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut…dst…”, sehingga sudahlah Halaman 5 dari 98 halaman.Putusan Nomor : 16/G/2014/PTUN-Pbr.
tepat kiranya tenggang waktu dalam perkara ini akan dihitung sejak PENGGUGAT baru mengetahui secara yuridis formal keberadaan atas keaslian sertifikat yang telah diterbitkan oleh Tergugat yang menjadi obyek sengketa yakni tepatnya pada tanggal 15 Juni 2014; III.
TENTANG DUDUK PERSOALAN (POSITA): ---------------------------------1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah seluas 17.300M² (Tujuh Belas Ribu Tiga Ratus Meter Persegi) yang terletak di Desa Rimbo Panjang, dahulu Kec. Kampar, namun kini termasuk wilayah Kec. Tambang, Kabupaten Kampar, Prov. Riau berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.3186 Desa Rimbo Panjang yang diterbitkan oleh Tergugat tertanggal 17 Mei 1991 dengan batasbatas sebagai berikut: ------------------------------------------------------------ Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah DEFITRI SANTI ----70 Meter--------------------------------------------------------------------------- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Raya Bangkinang --70 Meter -------------------------------------------------------------------------- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Basri Ondok --------247 Meter ------------------------------------------------------------------------- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah rencana Jalan --------247 Meter-------------------------------------------------------------------------2. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2013 telah terjadi perubahan nomor Sertifikat Hak Milik Penggugat yang sebelumnya dari sistem manual ke sistem komputerisasi dimana Sertifikat Hak Milik Penggugat awalnya terdaftar secara manual dengan No. 3186/Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Kampar namun dengan adanya sistem komputerisasi maka terjadi perubahan nomor Sertifikat Hak Milik Penggugat
menjadi
Nomor
:
10481/Desa
Rimbo
Panjang
Halaman 6 dari 98 halaman.Putusan Nomor : 16/G/2014/PTUN-Pbr.
Kecamatan Tambang. (Perubahan nomor Sertifikat Hak Milik ini telah didasarkan pada Berita Acara Ganti Hak Milik/Kelebihan Konter yang dikeluarkan oleh Tergugat dikarenakan melebihi konter pada KKP) --------------------------------------------------------------------------3. Bahwa penguasaan sebidang tanah seluas 17.300 M2 milik Penggugat, secara yuridis formalnya dimana perolehan awalnya berdasarkan kwitansi pembelian dari hasil tebang tebasnya milik dari pada Saudara Basri Als Ondok oleh H. Jamalis (Ayah Kandung Penggugat) dengan luas tanah ± 6 (enam) Hektar. ----------------------4. Bahwa pada tahun 1991 dilakukan dan diajukannya peningkatan Hak menjadi Sertifikat Hak Milik oleh H. Jamalis (Ayah Kandung Penggugat), menurut keterangan yang disampaikan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar kepada H. Jamalis (Ayah Kandung Penggugat) tidak seluruh luas tanah yang bisa ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik, karena adanya keterbatasan dari pada Pihak juru ukur pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar untuk menjangkaunya. Sehingga yang bisa dimohonkan dan yang bisa dijangkau oleh petugas juru ukur Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar dari keseluruhan luas 6 (enam) hektar tersebut hanya terhadap tanah seluas 51.950
M2 yang dapat dilakukan
peningkatan menjadi Sertifikat Hak Milik, dan luas tanah 51.950 M2 tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) bagian bidang tanah yang telah terdaftar sebagai Sertifikat Hak Milik yang masing-masingnya atas nama Pemegang Hak AMRI (Penggugat) dengan luas 17.300 M2, atas nama Pemegang Hak DEFITRI SANTI dengan luas 17.350 M2 dan juga atas nama Pemegang Hak MHD. ZEIN dengan luas 17.300 M2, yang notabene keduanya adalah saudara kandung PENGGUGAT; ---------------------------------------------------------------------Halaman 7 dari 98 halaman.Putusan Nomor : 16/G/2014/PTUN-Pbr.
5. Bahwa atas ketiga Sertifikat Hak Milik atas nama ketiga Pemegang Hak tersebut pada point 4 (empat) diatas dapat Penggugat jelaskan, dimana atas tanah tersebut masing-masingnya telah diukur dengan menggunakan posisi koordinat GPS dan telah di Plot ke Peta Indeks Kabupaten Kampar tanggal 03 September 2013 dan juga tanggal 29 Agustus
2013,
yang
dilakukan
oleh
Petugas
ukur
Kantor
Pertanahan Kabupaten Kampar yang bernama Devi M, dengan demikian sudahlah tepat kiranya tanah milik Penggugat juga berada dalam posisi sebagaimana yang telah diuraikan di dalam Surat ukur dan upaya Penggugat dalam penguasaan lahan dilapangan selama ini; -------------------------------------------------------------------------------------6. Bahwa selanjutnya penguasaan atas sebidang tanah seluas 17.300 M2 milik Penggugat tersebut dalam memperoleh kepastian hukum secara fakta dilapangan sesungguhnya sejak tahun 2006 sudah dilakukan pemeliharaan hingga saat sekarang ini dengan cara ditanami dengan tanaman nenas oleh Pak Awaluddin dan juga Pak Agus B. yang telah dipekerjakan dan diberi upah oleh Penggugat; 7. Bahwa mengenai kepastian hukum atas penguasaan kepemilikan tanah yang diupayakan Penggugat selama ini juga telah diperkuat dengan telah berkali-kalinya Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat tersebut sudah dijadikan agunan/jaminan ke-3 Bank yang berbeda-beda dalam rangka mendapatkan fasilitas kredit tanpa mengalami hambatan apapun atas proses keabsahan hingga dikabulkannya permohonan fasilitas kredit oleh H. Jamalis (Ayah Kandung Penggugat) sebagaimana terurai dibawah ini : ----------------
Pada tahun 1993 sampai tahun 1996, Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat sudah dipasang hipotik pada PT. Bank Pembangunan Indonesia (Persero); -------------------------------------Halaman 8 dari 98 halaman.Putusan Nomor : 16/G/2014/PTUN-Pbr.
-
Pada tahun 1996, Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat kembali dipasang hipotik Pertama pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero); ----------------------------------------------------------
-
Pada tahun 2007, Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat kembali dipasang Hak Tanggungan pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk; ----------------------------------------------------
8. Bahwa atas Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat, pada saat ini keasliannya berada dalam penguasaan dari pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Sentra Kredit Kecil Pekanbaru beralamat di Gedung Sentra Bisnis Lt. II Jalan Jenderal Sudirman No. 365, Pekanbaru-Riau, yang dijadikan sebagai agunan/jaminan atas fasilitas kredit atas nama Saudara H. Jamalis (Ayah Kandung Penggugat); ------------------------------------------------------------------------9. Bahwa menurut informasi yang diperoleh Penggugat sekitar pada tanggal 15 Juni 2014, Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar pada tanggal 13 Agustus 2012 telah menerbitkan sertifikat baru atas nama SURYADI selaku Pihak Ketiga, secara ganda menumpang pada sertifikat Hak Milik No.3186 yang telah dirubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor : 10481/Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang milik Penggugat, dengan demikian Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar secara melawan hukum telah memberikan hak baru, sehingga pemberian hak dan penerbitan sertifikat tersebut tidak sah menurut hukum, oleh karena itu harus dibatalkan. ----------10. Bahwa yang dimaksud perbuatan Tergugat dengan menerbitkan sertifikat tanah ganda adalah terjadinya penerbitan lebih dari satu sertifikat pada obyek tanah yang sama, terjadinya penerbitan lebih dari satu sertifikat pada obyek tanah yang sama. Hal ini seharusnya tidak terjadi, karena untuk menerbitkan sebuah sertifikat tanah, Halaman 9 dari 98 halaman.Putusan Nomor : 16/G/2014/PTUN-Pbr.
maka Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar haruslah melihat pada buku induk tanah tersebut apakah tercatat telah diterbitkan sertifikat atau belum. -------------------------------------------------------------------------11. Bahwa
kelalaian
yang
dilakukan
Tergugat
pada
dasarnya
merupakan wujud dari pelanggaran administrasi dan seharusnya tidak diharapkan terjadi, karena untuk menerbitkan sebuah sertifikat tanah sebagaimana yang terjadi dalam perkara in casu, dimana Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar sebelumnya haruslah melakukan pengecekan ulang pada buku induk tanah tersebut, apakah terhadap objek yang akan dimohonkan Haknya menjadi Sertifikat Hak Milik telah terdapat atau belumnya Sertifikat Hak Milik atas nama pemegang hak yang sudah jelas pada objek tersebut. 12. Bahwa ketidaktelitian Tergugat selaku Pejabat Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar dalam menerbitkan sertifikat tanah dalam perkara in casu yaitu dokumen-dokumen yang menjadi dasar bagi penerbitan sertifikat tidak diteliti dengan seksama dan bisa saja dokumen-dokumen
tersebut
belum
memenuhi
persyaratan
sebagaimana ditentukan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku. ------------------------------------------------------------------------------13. Bahwa selanjutnya sebagaimana pula telah ditegaskan dan diamanatkan
berdasarkan
Peraturan
Meteri
Negara
Agraria
(PMNA)/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (KBPN) Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan dimana Pembatalan atas hak tanah dapat diajukan karena salah satu sebabnya yakni memiliki cacat secara administrasi yang termuat dalam Pasal 107 dimana Cacad hukum administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) diantaranya adalah Terdapat tumpang Halaman 10 dari 98 halaman.Putusan Nomor : 16/G/2014/PTUN-Pbr.
tindih hak atas tanah sehingga pengajukan pembatalan tentang sertifikat ini sudah lah tepat kiranya diajukan ke wilayah hukum Peradilan Tata Usaha Negara Pekanbaru; ---------------------------------14. Bahwa Keputusan Tergugat yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara bersifat Konkret, Individual dan Final, yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-undang No. 51 tahun 2009. -----------------------------------------Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: -------------” Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan Hukum Perdata”. -----15. Bahwa
“Objek
Gugatan/Keputusan
Tergugat”
yang
dikeluarkan/diterbitkan oleh Tergugat tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dan bertentangan dengan Peraturan PerundangUndangan yang berlaku, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-undang No. 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ”Objek Gugatan/Keputusan Tergugat dapat dituntut pembatalannya agar dinyatakan batal atau tidak sah. -----------------------------------------------Pasal 53 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 yang berbunyi: --------------------------------------------------------------------------(Ayat 2) :”Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan Halaman 11 dari 98 halaman.Putusan Nomor : 16/G/2014/PTUN-Pbr.
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah : ------a : Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku ”. -----------------------------16. Bahwa Tergugat dalam proses pengukuran tidak mengutamakan situasi dan keadaaan yang sebenarnya baik pemegang hak atas tanah yang bersangkutan oleh karena pada kenyataannya (sesuai fakta) adalah tanah hak milik AMRI (Penggugat), dengan demikian terbukti bahwa Tergugat telah melangggar ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (3) PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah sebagaimana diuraikan dibawah ini. -----------------------------------------Pasal 18 ayat (1) dan (3) PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah---------------------------------------------------------------Ayat (1) : ---------------------------------------------------------------------------“ Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belum
ada
surat
ukur/gambar
situasinya
atau
surat
ukur/gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau Kepala Kantor Pertanahan
dalam
pendaftaran
tanah
secara
sporadik,
berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan”. -------------------------Ayat (3) : -------------------------------------------------------------------------“Dalam menetapkan batas-batas bidang tanah Panitia Ajudikasi atau Kepala Kantor Pertanahan memperhatikan batas-batas
Halaman 12 dari 98 halaman.Putusan Nomor : 16/G/2014/PTUN-Pbr.
bidang atau bidang-bidang tanah yang telah terdaftar dan surat ukur atau gambar situasi yang bersangkutan”. ----------------------17. Bahwa Tergugat dalam menetapkan batas-batas bidang tanah atas nama
Pihak
Ketiga/SURYADI
(Pemohon
Objek
Gugatan/Keputusan Tergugat) tidak memperhatikan surat ukur atau gambar situasi tidak sesuai dengan gambar situasi tanah yang sebenarnya sehingga letak lokasi tanah Objek Gugatan/Keputusan Tergugat tidak sesuai dengan peta /skets lokasi tanah yang sebenarnya dan berdasarkan hal tersebut diatas, tanah yang menjadi objek gugatan adalah milik Penggugat karena batas-batas tanah dan gambar situasi bersesuaian dengan fakta dilapangan, dengan demikian jelas bahwa Tergugat tidak melaksanakan/telah melanggar ketentuan tersebut. ------------------------------------------------18. Bahwa sebagaimana Pasal 30 ayat (1) huruf (a) PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang termuat dibawah ini : ---------Ayat (1) : “Atas dasar alat bukti dan berita acara pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) hak atas bidang tanah: -----------------------------------a. : “ yang data fisik dan data yuridisnya sudah lengkap
dan
tidak
ada
yang
disengketakan, dilakukan pembukuannya dalam buku tanah menurut ketentuan Pasal 29 ayat (1) ”. --------------------------------Pasal 29 ayat (1) PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah: -------------------------------------------------------------------------------Hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf dan hak milik atas satuan rumah susun didaftar dengan membukukannya dalam buku tanah yang memuat data yuridis dan data fisik Halaman 13 dari 98 halaman.Putusan Nomor : 16/G/2014/PTUN-Pbr.
bidang tanah yang bersangkutan dan sepanjang ada surat ukurnya dan dicatat pula pada surat ukur tersebut. ----------------19. Bahwa menunjuk pada ketentuan diatas, Tergugat telah lalai dalam kewajibannya dimana tanah dalam Objek Gugatan/Keputusan Tergugat tersebut telah diterbitkan Sertifikat Hak Miliknya di atas sebidang tanah milik PENGGUGAT sebagaimana Sertifikat Hak Milik yang data fisik dan data yuridisnya sudah lengkap dan telah dilakukan pembukuannya. ------------------------------------------------------20. Bahwa
“Objek
Gugatan/
Keputusan
Tergugat”
yang
dikeluarkan/diterbitkan oleh Tergugat tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 Undang-undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf (b) Undang-undang No. 5 tahun 1986 Jo. Undangundang No. 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ”Objek Gugatan/Keputusan Tergugat dapat dituntut pembatalannya agar dinyatakan batal atau tidak sah . ---------------------------------------Pasal 53 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 yang berbunyi: -------------------------------------------------------------------(Ayat 2) :
”Alasan-alasan
yang
dapat
digunakan
dalam
gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah : ------------------------------------------------------------(b) : Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan
dengan
asas-asas
umum
pemerintahan yang baik ”. -----------------------------
Halaman 14 dari 98 halaman.Putusan Nomor : 16/G/2014/PTUN-Pbr.
21. Bahwa
“Objek
Gugatan/
Keputusan
Tergugat”
yang
dikeluarkan/diterbitkan Tergugat telah bertentangan dengan AsasAsas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 Undang-undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yakni melanggar asas Kepastian Hukum, dimana Tergugat dalam menerbitkan Objek Gugatan/Keputusan Tergugat tidak berdasarkan pada peraturan yang berlaku, khususnya PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang diundangkan sebagai jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan, dan dikuatkan berdasarkan Pasal 3 huruf (a) tentang tujuan dari pendaftaran tanah adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum selain itu PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah peraturan dasar dalam menerbitkan Objek Gugatan, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengakibatkan adanya kepemilikan ganda atas tanah dalam Objek Gugatan/Keputusan Tergugat, dengan demikian jelas telah memenuhi Penjelasan Pasal 3 Angka 1 Undang-undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. -------------------------------------------Penjelasan Pasal 3 Angka 1 Undang-undang No. 28 tahun 1999 yang berbunyi: -------------------------------------------------------------------”yang dimaksud asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara
hukum
yang
mengutamakan
landasan
peraturan
perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan Peyelenggara Negara”. ------------------------------------------
Halaman 15 dari 98 halaman.Putusan Nomor : 16/G/2014/PTUN-Pbr.
22. Bahwa
“Objek
Gugatan/Keputusan
Tergugat”
yang
dikeluarkan/diterbitkan Tergugat telah bertentangan dengan AsasAsas Umum Pemerintahan yang Baik yakni melanggar asas Tertib
Penyelenggaraan
Negara,
dimana
Tergugat
dalam
menerbitkan Objek Gugatan/Keputusan Tergugat tidak berdasarkan pada peraturan yang berlaku, khususnya pada Pasal 3 huruf (c) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi: ”Pendaftaran
tanah
bertujuan
untuk
terselenggaranya
tertib
administrasi pemerintahan”, dengan demikian jelas telah memenuhi Penjelasan Pasal 3 Angka 2 Undang-undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. -------------------------------------Penjelasan Pasal 3 Angka 2 UU No. 28 tahun 1999 yang berbunyi: ---------------------------------------------------------------------------” yang dimaksud asas Tertib Penyelenggaraaan Negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keselarasan dan keseimbangan dalam Pengendalian Penyelenggara Negara”. 23. Bahwa
“Objek
Gugatan/Keputusan
Tergugat”
yang
dikeluarkan/diterbitkan Tergugat telah bertentangan dengan AsasAsas Umum Pemerintahan yang Baik yakni melanggar asas Keterbukaan, dimana Tergugat baik dalam proses pengukuran dan pemetaan tanah, pendaftaran tanah, dan pengumuman pembukuan tanah, Tergugat sama sekali tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku sebagaimana terdapat dalam PP. No. 24 Tahun 1997 Tentang
Pendaftaran
Tanah,
dengan
demikian
jelas
telah
memenuhi Penjelasan Pasal 3 Angka 4 Undang-undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. -----------Halaman 16 dari 98 halaman.Putusan Nomor : 16/G/2014/PTUN-Pbr.
Penjelasan Pasal 3 Angka 4 Undang-undang No. 28 tahun 1999 yang berbunyi: -------------------------------------------------------------------”yang dimaksud asas Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara”. -------------------------24. Bahwa
“Objek
Gugatan/Keputusan
Tergugat”
yang
dikeluarkan/diterbitkan Tergugat telah bertentangan dengan AsasAsas Umum Pemerintahan yang Baik yakni melanggar asas Proporsionalitas,
dimana
seharusnya
Tergugat
sebagai
Penyelenggara Negara harus dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang yaitu melakukan tugas-tugas yang merupakan kewajibannya khususnya dalam hal pengukuran dan pemetaan tanah,
pendaftaran tanah,
dan pengumuman pembukuan tanah harus sesuai dengan PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, karena andaikata quad non Tergugat telah melaksanakan seluruh kewajibannya maka tidak akan menimbulkan kepemilikan ganda atas tanah dalam Objek Gugatan/Keputusan
Tergugat,
dengan
demikian
jelas
telah
memenuhi Penjelasan Pasal 3 Angka 5 Undang-undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. ---------Penjelasan Pasal 3 Angka 5 Undang-undang No. 28 tahun 1999 yang berbunyi: -------------------------------------------------------------------”yang dimaksud dengan asas Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara”. ------------------------------------------------------Halaman 17 dari 98 halaman.Putusan Nomor : 16/G/2014/PTUN-Pbr.
25. Bahwa
“Objek
Gugatan/Keputusan
Tergugat”
yang
dikeluarkan/diterbitkan Tergugat telah bertentangan dengan AsasAsas Umum Pemerintahan yang Baik yakni melanggar asas Profesionalitas, dimana Tergugat tidak menggunakan keahliannya sebagaimana mestinya dalam melakukan pekerjaan dalam proses pengukuran
dan
pemetaan
tanah,
pengumuman pembukuan tanah,
pendaftaran
tanah,
dan
dengan demikian jelas telah
memenuhi Penjelasan Pasal 3 Angka 6 UU No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. -------------------------------------Penjelasan Pasal 3 Angka 6 Undang-undang No. 28 tahun 1999 yang berbunyi: -------------------------------------------------------------------“yang dimaksud dengan asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. ------26. Bahwa
“Objek
Gugatan/Keputusan
Tergugat”
yang
dikeluarkan/diterbitkan Tergugat telah bertentangan dengan AsasAsas Umum Pemerintahan yang Baik yakni melanggar asas Akuntabilitas, dimana Tergugat telah mengabaikan tanggung jawabnya
sebagai
Penyelenggara
Negara
yang
mempunyai
kewenangan dalam hal melakukan proses pengukuran dan pemetaan tanah, pendaftaran tanah, dan pengumuman pembukuan tanah, dengan demikian jelas telah memenuhi Penjelasan Pasal 3 Angka
7
Undang-undang
No.
28
tahun
1999
tentang
Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. -------------------------------------------Penjelasan Pasal 3 Angka 7 Undang-undang No. 28 tahun 1999 yang berbunyi: -------------------------------------------------------------------Halaman 18 dari 98 halaman.Putusan Nomor : 16/G/2014/PTUN-Pbr.
”yang dimaksud dengan asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan
Penyelenggara
dipertanggungjawabkan
kepada
Negara
harus
masyarakat
atau
dapat rakyat
sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentutan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. -----27. Bahwa berdasarkan alasan-alasan serta segala uraian tersebut di atas, dengan disertai bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, sesuai dengan asas kepatutan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, maka penggugat melalui kuasa hukumnya mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----------------------------IV. PETITUM ; ---------------------------------------------------------------------------------1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----------------------2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Hak Milik dengan Nomor : 9006 yang telah diterbitkan pada tanggal 13 Agustus 2012 sebagaimana Surat Ukur tertanggal 10 Agustus 2012 Nomor : 08229/Rimbo Panjang/2012 seluas 2116 M2 dahulunya atas nama Pemegang Hak Dra. Aisyah dan sekarang atas nama Pemegang Hak SURYADI yang terletak di Provinsi Riau Kabupaten Kampar Kecamatan Tambang Kelurahan Rimbo Panjang; ---------------------------3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan tata usaha Negara berupa : Sertifikat Hak Milik dengan Nomor : 9006 yang telah diterbitkan pada tanggal 13 Agustus 2012 sebagaimana Surat Ukur tertanggal 10 Agustus 2012 Nomor : 08229/Rimbo Panjang/2012 seluas 2116 M2 dahulunya atas nama Pemegang Hak Dra. Aisyah dan sekarang atas nama Pemegang Hak SURYADI yang terletak di Halaman 19 dari 98 halaman.Putusan Nomor : 16/G/2014/PTUN-Pbr.
Provinsi Riau Kabupaten Kampar Kecamatan Tambang Kelurahan Rimbo Panjang. -----------------------------------------------------------------------4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini. --------------------------------------------------------------------Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, maka pihak Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Jawabannya dipersidangan tertanggal 20 Agustus 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut : -------------Bahwa tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat, kecuali yang dengan tegas dan jelas diakui oleh tergugat : -------DALAM EKSEPSI-----------------------------------------------------------------------------Tentang Gugatan Telah Lewat Waktu-------------------------------------------------Bahwa Pengadilan Tata usaha Negara Pekanbaru tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa / perkara yang diajukan
Penggugat
dengan
register
gugatan
Nomor
:
16/G.
TUN/G/2014/PTUN-Pbr, karena gugatan yang diajukan tersebut telah lewat tenggang waktu yang diperbolehkan untuk mengajukan gugatan terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal 24 Maret 2014, sebagaimana diatur pada pasal 55 Undang – Undang No. 5 tahun 1986 yang telah direvisi dengan Undang – Undang No. 9 tahun 2004 yang bersifat Imperatif, karena ada laporan dari saudara Suryadi sebagai pelapor kepada saudara Amri sebagai
terlapor
di
Polres
Kampar
dengan
laporan
Nomor
:
STTP/24.B/III/2014/Riau/Res Kampar tanggal 24 Maret 2014 tentang dugaan tindak pidana “Penggelapan hak atas tanah lahan milik saudara Suryadi”, hingga didaftarkannya gugatan ini (tanggal 30 Juni 2014) ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, dengan kata lain bahwa saudara Amri sebagai terlapor telah mengetahui objek sengketa sejak tanggal 24 Maret 2014, maka berdasarkan ketentuan tersebut diatas Halaman 20 dari 98 halaman.Putusan Nomor : 16/G/2014/PTUN-Pbr.
Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru sudah seharusnya menolak gugatan ini demi terciptanya kepastian hukum. --------------------------------Gugatan Kabur--------------------------------------------------------------------------------Bahwa penggugat tidak mengetahui dengan pasti dan belum bisa mendefinisikan secara pasti berapa luas tanah yang ditumpangi oleh objek sengketa yaitu Sertipikat Hak Milik No. 9006 Desa Rimbo Panjang Kecamatan
Tambang
Kabupaten
Kampar,
Surat
Ukur
No
:
08229/Rimbo Panjang/2012 tanggal 10 Agustus 2012 seluas 2.116 M2 dahulu an. Dra. Aisyah sekarang an. Suryadi, yang mana seharusnya penggugat sebagai pemilik tanah Sertipikat Hak Milik No. 3186 (10481) Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, Surat Ukur No : 6364/1990 tanggal 17 Desember 1990 an Amri mengetahui dengan pasti batas-batas tanah miliknya dan dapat mengetahui berapa luas tanah yang menurut penggugat ditumpangi oleh objek sengketa. Oleh karena itu gugatan penggugat haruslah dinyatakan kabur (salah objek). -------------------------------------------------------------------------------------DALAM POKOK PERKARA----------------------------------------------------------------1.
Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui dengan tegas kebenarannya; ------------------
2.
Bahwa mengenai perubahan nomor hak milik atau yang disebut kelebihan
konter
merupakan
cara
yang ditempuh
oleh
Badan
Pertanahan Nasional RI yang mana telah terjadi perubahan sistem pelayanan komputerisasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar yang semula Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP) Dekstop sekarang menjadi KKP web, mengenai perubahan nomor hak milik pada Sertipikat Hak Milik No. 3186 (10481) Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, Surat Ukur No : 6364/1990 tanggal 17 Desember 1990 an. Amri, Berita Acara Ganti Hak Milik/Kelebihan Halaman 21 dari 98 halaman.Putusan Nomor : 16/G/2014/PTUN-Pbr.
Konter pada tanggal 29 Oktober 2013, kami tegaskan disini tidak merubah letak tanah, luas maupun batas-batas tanah Sertipikat Hak Milik No. 3186 yang dirubah menjadi Sertipikat Hak Milik No. 10481 Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, Surat Ukur No : 6364/1990 tanggal 17 Desember 1990 an. Amri; ----------------3.
Bahwa kegiatan pengambilan titik koordinat yang dilakukan oleh petugas ukur dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar yang bernama Devi. M dilakukan berdasarkan penunjukan batas-batas tanah yang ditunjuk oleh penggugat; --------------------------------------------------------------
4.
Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 9006 Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang
Kabupaten
Kampar,
Surat
Ukur
No
:
08229/Rimbo
Panjang/2012 tanggal 10 Agustus 2012 seluas 2.116 M2 dahulu an. Dra. Aisyah sekarang an. Suryadi telah diproses sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 12 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ; --------------a. pengumpulan data fisik (pengukuran) di lapangan dan pengolahan datanya di kantor Pertanahan Kab. Kampar, sehingga dapat diketahui data-data tentang letak/posisi dan luas tanah terperkara ; ---------------b. pembuktian hak dari data-data yuridisnya sehingga diketahui subyek haknya dan pembukuannya; -----------------------------------------------------c. penerbitan sertipikat; ---------------------------------------------------------------d. penyajian data fisik dan yuridis; -------------------------------------------------e. penyimpanan daftar umum dan dokumen. -----------------------------------sehingga tuduhan Penggugat yang menyebut Tergugat tidak pernah meneliti, mengkaji secara benar dan tidak cermat dalam pengumpulan data fisik dan yuridis adalah tidak benar dan tidak berdasar atas hukum; 5.
Bahwa dalil penggugat pada halaman 5 s/d 6 point 9 s/d 12 yang menyatakan bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar telah Halaman 22 dari 98 halaman.Putusan Nomor : 16/G/2014/PTUN-Pbr.
menerbitkan Sertipikat secara ganda menumpang pada Sertipikat penggugat adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar pada hukum. Penggugat sampai dengan diajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dengan jelas mengakui dalam gugatannya pada halaman
2
yang
mana
disebutkan
penggugat
tidak
dapat
mendefinisikan secara jelas dan tidak mengetahui secara pasti berapa luas tanah yang ditumpangi oleh Sertipikat Hak Milik No. 9006 Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang dahulu an. Dra. Aisyah sekarang an. Suryadi hal ini dapat dikatakan bahwa penggugat pada dasarnya tidak mengetahui letak tanahnya dan tidak mengetahui secara pasti batas-batas tanah miliknya; ----------------------------------------------------------6.
Bahwa dalil penggugat pada halaman 7 point 15 yang menyatakan objek gugatan/ keputusan tergugat yang dikeluarkan/diterbitkan oleh tergugat tidak sesuai fakta yang sebenarnya merupakan dalil yang tidak benar
dengan
alasan
dalam
gugatan
Penggugat
tidak
mengkonstruksikan dengan tegas perbuatan apa yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya yang dilakukan Tergugat dalam proses penerbitan objek sengketa; ----------------------------------------------------------7.
Bahwa dalil penggugat pada halaman 7 s/d 12 point 16 s/d 27 yang menyatakan bahwa tergugat dalam menetapkan batas-batas bidang Sertipikat Hak Milik No. 9006 Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang
Kabupaten
Kampar,
Surat
Ukur
No.
08229/Rimbo
Panjang/2012 tanggal 10 Agustus 2012, luas : 2.116 M2 dahulu an. Dra. Aisyah sekarang an. Suryadi tidak memperhatikan surat ukur atau gambar situasi yang sebenarnya adalah dalil yang sangat keliru. Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 9006 Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dahulu an. Dra. Aisyah sekarang an. Suryadi bukanlah Halaman 23 dari 98 halaman.Putusan Nomor : 16/G/2014/PTUN-Pbr.
dikerjakan begitu saja, akan tetapi penerbitan sertipikat tersebut didukung dengan bukti-bukti dari pada penguasaan / dasar surat kepemilikan tanah atas nama Dra. Aisyah, dan juga telah memenuhi persyaratan dan diproses berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 jo Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 jo Peraturan Menteri Negara Agraria No. 3 tahun 1997 jo. Peraturan Menteri Negara Agraria No. 4 tahun 1998 serta peraturan pelaksana lainnya. Adapun bukti-bukti penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 9006 Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut: -------a. Surat
Keterangan
Ganti
Kerugian
No.
Reg
Camat
:
607/SKGR/RP/III/2010 tanggal 11 Maret 2010; -----------------------------b. AJB No. 202/PPAT/1989 tanggal 03 april 1989 yang dibuat dihadapan Camat Wazarsyah; c. Surat Pernyataan Riwayat Tanah tanggal 09 april 2012 an. Dra. Aisyah; ---------------------------------------------------------------------------------d. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 10 April 2012 an. Dra. Aisyah; ----------------------------------------e. SSPD-BPHTB an. Dra. Aisyah; -------------------------------------------------f. Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Rimbo Panjang Nomor : 099/DMS/UP/VI/2012 tanggal 29 Juni 2012; g. SPPT-PBB NOP : 14.06.070.007.003-1236.0 an. Dra. Aisyah; --------h. Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A No : 293/RSL/KR/2012 tanggal 26 Juli 2012; -------------------------------------------------------------------------i. Peta Bidang Tanah No : 356/Rimbo Panjang/2012 tanggal 13 Juni 2012 an. Dra. Aisyah; --------------------------------------------------------------j. Gambar Ukur No : 580/2012 nama pemohon Dra. Aisyah; ---------------
Halaman 24 dari 98 halaman.Putusan Nomor : 16/G/2014/PTUN-Pbr.
k. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar No : 343/HM/BPN-14.01/2012 tanggal 09 Agustus 2012 an. Dra. Aisyah. Dengan demikian sesuai dengan alasan-alasan dan fakta hukum di atas jelas dan terang bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 9006 Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, Surat Ukur No. 08229/Rimbo Panjang/2012 tanggal 10 Agustus 2012, luas : 2.116 M2 dahulu an. Dra. Aisyah sekarang an. Suryadi yang diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan telah mencerminkan Azas-azas Umum pemerintahan yang baik. --------------------Berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum tersebut di atas, mohon kiranya
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar
memberikan keputusan sebagai berikut : ----------------------------------------------- Menerima Eksepsi Tergugat; --------------------------------------------------------- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; ------------------------------- Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Sertipikat Hak Milik No. 9006, Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, Surat Ukur No. 08229/Rimbo Panjang/2012 tanggal 10 Agustus 2012, luas : 2.116 M2 dahulu an. Dra. Aisyah sekarang an. Suryadi; --------------------- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. ----------------------------------------------------------------------Bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 27 Agustus 2014 yang diserahkan pada persidangan tanggal 27 Agustus 2014; ------------------------------------------------Bahwa terhadap Replik Penggugat, Tergugat mengajukan Dupliknya secara tertulis dalam persidangan tanggal 03 September 2014 menyatakan tetap pada Jawaban semula; ----------------------------------------------------------------
Halaman 25 dari 98 halaman.Putusan Nomor : 16/G/2014/PTUN-Pbr.
Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 03 September 2014, Majelis Hakim telah membacakan Putusan Sela Nomor : 16/G/2014/PTUNPbr tanggal 03 September 2014 yang amarnya sebagai berikut : ---------------------------------------------------- M E N G A D I L I --------------------------------------1. Mengabulkan permohonan Pemohon Intervensi ;--------------------------------2. Menyatakan
Pemohon
Intervensi
sebagai
pihak
dalam sengketa
No.16/G/2014/TUN-Pbr dan mendudukkannya sebagai TERGUGAT
II
INTERVENSI ;-----------------------------------------------------------------------------3. Menyatakan
biaya
yang
timbul
dalam
putusan
sela
ini
akan
diperhitungkan bersama-sama pada putusan akhir ;----------------------------Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, maka pihak Tergugat II Intervensi
melalui
Kuasa
Hukumnya
telah
mengajukan
Jawabannya
dipersidangan tertanggal 10 September 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut : ------------------------------------------------------------------------------------------I.
DALAM EKSEPSI------------------------------------------------------------------------
A.
EKSEPSI TEMPORIS (DALUARSA). --------------------------------------------Bahwa, Penggugat menggugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar atas diterbitkannya Sertipikat Hak Milik Nomor : 9006 yang diterbitkan tanggal 13 Agustus 2012, sebagaimana Surat Ukur tertanggal 10 Agustus 2012, Nomor : 08229/Rimbo Panjang/2012, seluas 2116 M2, dulunya atas nama Pemegang Hak Dra. AISYAH dan sekarang atas nama Pemegang hak SURYADI (Tergugat II Intervensi) yang terletak di Provinsi Riau, Kabupaten Kampar, Kecamatan Tambang, Kelurahan Rimbo Panjang. --------------------------------------------Bahwa, Sertipikat Hak Milik Nomor : 9006 (Objek Sengketa) sebagai Keputusan
Kepala
Kantor Pertanahan Kabupaten
Kampar
atas
kepemilikan tanah yang terletak di Kelurahan Rimbo Panjang,
Halaman 26 dari 98 halaman.Putusan Nomor : 16/G/2014/PTUN-Pbr.
Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, telah sah dan berlaku sejak diterbitkan yaitu pada tanggal 13 Agustus 2012; -----------Bahwa, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan: “ Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ”; ----------------Sehingga syarat pengajuan gugatan atas Keputusan Kepala BPN Kab. Kampar atas penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor: 9006 adalah selama 90 hari setelah diterbitkan/disahkan, yakni 90 hari setelah tanggal 13 Agustus 2012 yaitu selama-lamanya tanggal 13 November 2012. Bahwa, pada gugatan perkara No. : 16/G/2014/PTUN.PBR telah diajukan oleh Penggugat, pada tanggal 01 Juli 2014 dan diperbaiki pada tanggal 13 Agustus 2014, dalam artian telah melewati tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang. Dan oleh karenanya sudah sepantasnya yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak Gugatan Penggugat, atau setidak-tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima; Bahwa, dalil Penggugat dalam gugatan point II yang menyatakan baru mengetahui adanya Sertipikat Hak Milik No. 9006 pada tanggal 15 Juni 2014 dengan menggunakan pembenaran melalui SEMA No. 2 Tahun 1991 hanyalah merupakan upaya Penggugat untuk mengaburkan syarat atas jangka (tenggang) waktu dapat digugatnya suatu putusan TUN; Bahwa, dalil Penggugat yang menyatakan baru mengetahui kebenaran adanya alas hak yang dimiliki Pihak Ketiga (Tergugat II Intervensi) pada tanggal 15 Juni 2014 adalah merupakan “kebohongan besar”, karena Penggugat telah mengetahui tentang Sertipikat No. 9006 (Objek Halaman 27 dari 98 halaman.Putusan Nomor : 16/G/2014/PTUN-Pbr.
Sengketa) sejak Tahun 2013, dan ada beberapa fakta yang disembunyikan Penggugat, yaitu sebagai berikut : -------------------------a) Bahwa, pada tanggal 09 September 2013, Penggugat ada mengirimkan
surat
ke
Tergugat
(Kepala
Kantor
Pertanahan
Kabupaten Kampar), prihal permohonan pemblokiran Sertipikat No. 9006 (Objek Sengketa), atas Nama Tergugat II Intervensi. Hal ini menegaskan bahwa, bagaimana mungkin Penggugat menyatakan baru mengetahui tentang Sertipikat No. 9006 (Objek Sengketa) sejak tanggal 15 Juni 2014, sedangkan pada bulan September Tahun 2013 Penggugat telah mengetahui tentang Sertipikat No. 9006 (Objek Sengketa), sehingga Penggugat telah mengambil langkah hukum dengan mengajukan surat pemblokiran atas Sertipikat No. 9006 (Objek Sengketa). ----------------------------------------------------------b) Bahwa, selanjutnya pada bulan Februari 2014, Penggugat telah memagar dan memasang Plang Pengumuman Kepemilikan Tanah yang berada di bawah pengawasan PANJI ILHAM, SH di atas tanah Tergugat II intervensi (Objek Sengketa). Bahwa, atas tindakan Penggugat
memagar
dan
memasang
Plang
Pengumuman
Kepemilikan Tanah di atas tanah Tergugat II intervensi berdasarkan alas hak Sertipikat No. 9006 (Objek Sengketa) tersebut Istri Tergugat II Intervensi telah menghubungi PANJI ILHAM, SH melalui handphone dan mempertanyakan kenapa plang pengumuman kepemilikan tanah tersebut dipasang di atas tanah Tergugat II Intervensi, sedangkan Tergugat II Intervensi memiliki hak atas tanah berdasarkan Sertipikat No. 9006, namun PANJI ILHAM, SH menyatakan bahwa ia bukan kuasa hukum dari AMRI (Penggugat) dan tidak ada hubungan dan tidak mengetahui tentang pemasangan plang tersebut, padahal jelas di Plang Pengumuman Kepemilikan Halaman 28 dari 98 halaman.Putusan Nomor : 16/G/2014/PTUN-Pbr.
Tanah tertera bahwa tanah tersebut di bawah pengawasan PANJI ILHAM, SH (Bukti foto Plang Pengumuman Kepemilikan Tanah akan diajukan dalam bukti Surat), dan kemudian terbukti bahwa PANJI ILHAM, SH adalah memang benar Kuasa Hukum dari Penggugat dan tidak hanya Penggugat/ PANJI ILHAM, SH pada bulan Februari 2014 pun telah mengetahui di tanah objek sengketa adalah milik Tergugat II intervensi. -------------------------------------------------------------c) Bahwa, pada tanggal 21 Maret 2014, Tergugat II Intervensi bersama H. EDI DAN AGUS /Saksi sempadan tanah objek sengketa (Saksi akan dihadirkan pada persidangan agenda keterangan saksi) bertemu Penggugat di rumah Penggugat yang beralamat di Jl. Pangeran Hidayat Gg. Irsad No. 41, RT. 004 / RW.005, Pekanbaru dan
pada
pertemuan
tersebut
Tergugat
II
Intervensi
mempertanyakan apa alasan Penggugat memagar tanah Tergugat II Intervensi, dan Tergugat II Intervensi telah memperlihatkan bukti Sertipikat No. 9006 (Objek Sengketa), namun Penggugat malah bersikap kasar kepada Tergugat II Intervensi dan mengatakan bahwa Sertipikat No. 9006 tersebut tidak asli. Bahwa, dalil Penggugat
yang
menyatakan
:
“mengetahui
secara
pasti
kebenarannya pada sekitar tanggal 15 Juni 2014 atas alas hak baru lainnya yang juga telah diterbitkan oleh Pihak Tergugat diatas sebagian tanah milik Tergugat”, jelas adalah “keterangan bohong”. d) Bahwa, selanjutnya atas perbuatan Penggugat memagar dan memasang Plang Pengumuman Kepemilikan Tanah di atas tanah Tergugat II Intervensi
berdasarkan Sertipikat No. 9006 (Objek
Sengketa) tersebut, maka Tergugat I Intervensi pada tanggal 24 Maret 2014 melaporkan Penggugat ke POLRES KAMPAR dengan “dugaan tindak pidana penyerobotan lahan”, sebagaimana Surat Halaman 29 dari 98 halaman.Putusan Nomor : 16/G/2014/PTUN-Pbr.
Tanda Penerimaan Pengaduan No. : STTP/ 24.B / III / 2014 / RIAU / RES KAMPAR,
kemudian atas laporan tersebut Tergugat II
Intervensi telah mempertanyakan tentang perkembangan atas laporan tersebut ke Penyidik Polres Kampar, dan Tergugat II Intervensi memperoleh informasi dari Penyidik Polres Kampar bahwa Penggugat telah diminta keterangannya pada tanggal 01 April 2014. ----------------------------------------------------------------------------------Bahwa, dari serangkaian uraian tersebut di atas terungkap fakta bahwa Penggugat telah mengetahui tentang alas hak milik Tergugat II Intervensi berupa Sertipikat No. 9006, sejak bulan September 2013 dan karena gugatan diajukan Penggugat melebihi (lewat) dari tenggang waktu yang diatur oleh ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1991, sehingga berakibat gugatan Penggugat “cacat formal” karena tidak terpenuhinya syarat formal untuk mengajukan gugatan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, dengan demikian AMRI tidak mempunyai hak dan kualitas sebagai PENGGUGAT, dan tidak mempunyai “legitima persona standi in judicio”, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima dan tidak berdasar hukum (hijk de blote waarheid) dan dinyatakan batal demi hukum (Niet aanvankelijk en nictgegrond van rechswegeene nietg). -------------------------------B.
EKSEPSI DISKUALIFIKASI (GEMIS AANHOEDANIGHEID) ------------Bahwa, sesuai dengan surat gugatan Penggugat yang teregister di Pengadilan
Tata
Usaha
Negara
Pekanbaru
Nomor
:
16/G/2014/PTUN.PBR, dimana Penggugat memberikan Kuasa kepada, Halaman 30 dari 98 halaman.Putusan Nomor : 16/G/2014/PTUN-Pbr.
Eka Wanti, SH (Advokat), Alif Bestari, SH.,MH (Advokat) Panji Ilham, SH (Calon Advokat) Iqbal Bestari, SH (Advokat Magang); -----------------------Bahwa, menjadi membingungkan, terdapat 2 (dua) orang Penerima Kuasa dengan catatan berbeda, yang satu “Calon Advokat” dan yang lainnya “Advokat Magang”, yang dalam artian 2 (dua) orang Penerima Kuasa tersebut memiliki “status”
yang berbeda, apakah keduanya
adalah Calon Advokat Pemegang Izin Sementara Praktik Advokat yang dapat diikutsertakan di dalam surat kuasa sebagaimana Peraturan PERADI Nomor 2 Tahun 2006, ataukah hanya salah satunya, sehingga diberikan catatan yang berbeda; ----------------------------------------------------Bahwa, demi tertib administrasi, dan sebagaimana ketentuan Pasal 7 B Peraturan PERADI Nomor 2 Tahun 2006 bahwa yang dapat diikutsertakan dalam surat kuasa adalah hanya Advokat dan Calon Advokat Pemegang Izin Sementara. Dan oleh karenanya, kami mohonkan kepada Majelis Hakim agar menyatakan gugatan tidak dapat diterima atau setidaknya memerintahkan Penggugat untuk memperbaiki gugatannya; ------------------------------------------------------------------------------C.
GUGATAN PENGGUGAT SALAH OBJEK (ERROR IN OBJECTO) Bahwa, uraian Penggugat pada posita gugatan poin 1 pada halaman 3 (tiga), yang pada intinya sebagai berikut: ----------------------------------------“ Bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah seluas 17.300 M2 (Tujuh belas ribu tiga ratus meter persegi) yang terletak di Desa Rimbo Panjang, dahulu Kec. Kampar, namun kini termsuk wilayah Kec. Tambang, Kab. Kampar, Prov. Riau berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. : 3186 Desa Rimbo Panjang yang diterbitkan oleh Tergugat tertanggal 17 Mei 1991 dengan batasbatas sebagai berikut : ---------------------------------------------------------Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Defitri Santi …….…. 70 M Halaman 31 dari 98 halaman.Putusan Nomor : 16/G/2014/PTUN-Pbr.
Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah raya Bangkinang . 70 M Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Basri Ondok …….. 247 M Sebelah Barat berbatasan dengan tanah rencana jalan …... 247 M Bahwa, Tergugat II Intervensi memiliki tanah dengan luas 2.116 M2 berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 9006, Desa Rimbo Panjang, tanggal 10 Agustus 2012, namun berdasarkan SKGR Reg. Camat no.: 607/SKGR/RP/III/2010, tanggal 11 Maret 2010, tanah awalnya seluas 2.190
M2
pengukuran
dan ulang
setelah
pengurusan
berdasarkan
Surat
sertipikat Ukur
No.
dan
dilakukan
08229/Rimbo
Panjang/2012, tanggal 10 Agustus 2012, tanah tersebut menjadi seluas 2.116 M2 (Dua ribu seratus enam belas meter persegi), dengan batas-batas: ----------------------------------------------------------------------------Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Bahasan ……… 30 Meter Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan……………….. 30 Meter Sebelah Barat berbatasan dengan Nabaho………………… 73 Meter Sebelah Timur berbatasan dengan Hafakis ……………… 73 Meter Bahwa, tanah Tergugat II Intervensi berdasarkan Sertipikat No. 9006 (Objek Sengketa) tersebut tidak tumpang tindih dengan tanah milik Penggugat berdasarkan Sertipikat hak Milik No. : 3186 yang telah dirubah menjadi Sertipikat hak Milik No. : 10481 / Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang sebagaimana fakta di lapangan yang dirincikan sebagai berikut : --------------------------------a). PERBEDAAN BATAS – BATAS SEMPADAN TANAH----------------Bahwa, dari batas-batas sempadan tanah Penggugat dan Tergugat II Intervensi, tidak ada batas-batas sempadan yang sama, dengan kata lain tidak ada keberadaan tanah yang tumpang tindih pada kedua Sertipikat tersebut; -------------------------------------b). PERBEDAAN POSISI LETAK TANAH-------------------------------------Halaman 32 dari 98 halaman.Putusan Nomor : 16/G/2014/PTUN-Pbr.
Bahwa, berdasarkan peta sketsa tanah pada buku tanah Penggugat Sertipikat hak Milik No. : 3186 yang telah dirubah menjadi Sertipikat hak Milik No. : 10481 / Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang letak tanah berada di tengah – tengah seberang jalan sarana utama desa rimbo panjang, namun fakta di lapangan Penggugat malah memagar tanah yang berbeda dengan peta sketsa tanah yaitu Penggugat memagar tanah pas di seberang jalan sarana utama dan melebar ke kanan jika dilihat dari seberang jalan sarana utama yang merupakan tanah milik Tergugat II Intervensi. ----------------------c). PERBEDAAN TITIK KORDINAT --------------------------------------------Posisi titik Koordinat GPS pada Sertipikat hak Milik Penggugat No. : 3186 yang telah dirubah menjadi Sertipikat hak Milik No. : 10481 / Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang yang diambil pada tanggal 3 September 2013 dan telah diplot ke Peta indeks Kabupaten Kampar sebagai berikut : ----------------------------------------N : 00°26’25.7 --------------------------------------------------------------------E : 101’19’ 20.2” ------------------------------------------------------------------Posisi titik Koordinat GPS pada sertipikat milik Dra. Aisyah yang sekarang tercatat atas nama Tergugat II Intervensi No. 9006 yang diambil pada tanggal 10 Agustus 2012 adalah : --------------------------N : 00°26’ 25,2’---------------------------------------------------------------------E : 101°19’ 19.6” ------------------------------------------------------------------Faktanya, tanah milik Penggugat dan tanah milik Tergugat II Intervensi tidak tumpang tindih dimana perbedaan titik Koordinat GPS untuk 1 detik adalah 30 meter di Bumi perbedaan titik koordinat yang ada adalah 0,5 detik jadi berbeda sekitar 15 meter posisi tanah Penggugat dengan tanah Tergugat II Intervensi. --------Halaman 33 dari 98 halaman.Putusan Nomor : 16/G/2014/PTUN-Pbr.
d). NOMOR PETA PENDAFTARAN----------------------------------------------Pada Sertipikat hak Milik No. : 3186 yang telah dirubah menjadi Sertipikat hak Milik No. : 10481 / Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang, Nomor peta Pendaftaran : 47.2.44.212.01, sedangkan pada Sertipikat Tergugat II Intervensi No. 9006 Tahun 2012 nomor peta pendaftaran : 47.2.44.212.02. Bahwa, ini berarti tidak ada penerbitan sertipikat ganda di atas tanah yang sama, karena faktanya tanah milik Penggugat dan Tergugat II Intervensi jelas tidak tumpang tindih. -----------------------------------------------------------------------------------e) LETAK TANAH BERDASARKAN SANDI DARI BPN YANG TERCANTUM PADA BUKU TANAH (SERTIPIKAT HAK MILIK). Sesuai dengan keterangan pada Sertipikat Hak Milik No. : 3186 yang telah dirubah menjadi Sertipikat Hak Milik No. : 10481, posisi tanah Penggugat berada pada posisi 157 Meter dari KM 20. Bahwa, kenyataan dilapangan setelah Tergugat II Intervensi melakukan pengecekan ulang sendiri ke lapangan secara manual posisi tanah sekarang yang dipagar Penggugat adalah berbeda tidak berada pada posisi 157 Meter dari KM 20, namun berada pada posisi 230 Meter dari KM 20. ---------------------------------------------------------------------------Bahwa, dari uraian tersebut di atas telah jelas dan terang tanah milik Penggugat dan tanah milik Tergugat II Intervensi tidak tumpang tindih. Hal ini dikuatkan dengan laporan pengaduan Tergugat II Intervensi
pada tanggal 24 Maret 2014 ke POLRES KAMPAR
dengan “dugaan tindak pidana penyerobotan lahan”, kemudian atas laporan tersebut Kapolres Kampar melalui Kasat reskrim telah mengeluarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Nomor : SP2HP/165/VIII/2014/Reskrim, tanggal 01 Agustus 2014, yang isinya sebagai berikut : -----------------------------------------------------Halaman 34 dari 98 halaman.Putusan Nomor : 16/G/2014/PTUN-Pbr.
Bahwa, Penyidik dari Polres Kampar bersama pihak kantor Pertanahan Kab. Kampar (Tergugat) cek tinjau kejadian perkara dengan hasil : ----------------------------------------------------------------------a) Berdasarkan SHM Nomor : 9006 tahun 2012 an. SURYADI, posisi lahan sdr SURYADI (Tergugat II Intervensi) berada di kordinat
00’26’25.2”
/101’19’6”
maka
setelah
dilakukan
pengecekan oleh petugas kantor pertanahan Bangkinang (M.FAJRI) posisi lahan yang dikuasai oleh sdr SURYADI (Tergugat II Intervensi) benar berada di 00’26’25.2” /101’19’6”. b) Berdasarkan SHM nomor : 10481 tahun 1991 maka posisi lahan sdr AMRI (Penggugat) sebenarnya terletak di posisi 157 meter setelah patok 20 (arah Pekanbaru), dikarenakan patok 20 tidak ditemukan lagi maka pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar Sdr. M. FAJRI dan rekan mencari patok lain dan akhirnya menemukan patok 21. Selanjutnya dari patok 21 maka pihak Kantor pertanahan Kab. Kampar mengukur menggunakan meteran manual (Panjang 100 meter) dari patok 21 (ke arah Pekanbaru) sejauh 1.000 Meter / 1 Km dan didapat posisi diduga patok 20 . selanjutnya dari posisi diduga patok 20 maka diukur dengan menggunakan meteran manual (panjang 100 meter) sejauh 157 meter, maka didapat posisi lahan sdr. AMRI (Penggugat) berada di posisi sebelum jalan samping rumah Sdri RAMUNI / ERIZAL dengan lebar 70,7 meter yang didapat berbatas sebelah barat lahan Sdr, J. Naibaho. --------------------------------------------------------------------------Bahwa, dari serangkaian uraian tersebut di atas terungkap fakta bahwa letak objek/tanah yang diakui dimiliki oleh Penggugat tidak berada di lokasi yang sama dengan tanah milik Tergugat II Halaman 35 dari 98 halaman.Putusan Nomor : 16/G/2014/PTUN-Pbr.
Intervensi, dan Penggugat telah keliru dalam menentukan dimana lokasi tanah yang diakuinya sebagai miliknya, dan oleh karena Penggugat telah salah / keliru dalam menentukan lokasi objek tanahnya mengakibatkan GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN OBJECTO, dan ini berarti
PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI
ALASAN DAN DASAR HUKUM untuk memohon pada PETITUM gugatannya pada point 2 untuk menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik No. 9006 yang diterbitkan tanggal 13 Agustus 2012 atas nama Pemegang hak SURYADI (Tergugat II Intervensi); --------------------------------------------------------------------------Bahwa, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979 yang menyatakan : --------------------------------------------------“bahwa terhadap objek gugatan yang tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima.” -----------------------------------------------------------II. TENTANG POKOK PERKARA-------------------------------------------------------1. Bahwa, apa yang telah diuraikan dalam eksepsi di atas, mohon dianggap telah diulangi serta menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam jawaban pokok perkara ini; --------------------------------2. Bahwa, Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas, seluruh argument/dalil-dalil yang diajukan Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang Tergugat II Intervensi akui kebenarannya. ------------------3. Bahwa,
Penggugat telah mengajukan sebagai objek gugatannya
Sertipikat Hak Milik Nomor: 9006 yang diterbitkan tanggal 13 Agustus 2012 sebagaimana surat ukur tertanggal 10 Agustus 2012 Nomor: 08229/Rimbo Panjang/2012 seluas 2116 M2 yang terletak di kelurahan Halaman 36 dari 98 halaman.Putusan Nomor : 16/G/2014/PTUN-Pbr.
Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, yang benar sebagai pemegang hak dan penguasaannya ada di tangan Tergugat II Intervensi; ---------------------------------------------------------------4. Bahwa, pada pokoknya Penggugat menggugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar sebagai Tergugat karena merasa telah menerbitkan Sertipikat baru (atas nama pemegang hak Tergugat II Intervensi) yang secara ganda menumpang diatas Sertipikat milik Penggugat,
yang
dengan
kata
lain
terdapat
tumpang
tindih
kepemilikan atas suatu objek tanah yang sama; -----------------------------5. Bahwa, sebelum Penggugat mengklaim telah terjadi penerbitan Sertipikat
ganda tentunya harus dibuktikan terlebih dahulu letak
kepemilikan tanah milik Penggugat dan juga letak kepemilikan tanah Tergugat
Intervensi,
sehingga
dapat
diketahui
letak
objek
sesungguhnya yang dimiliki masing-masing pihak (Penggugat dan Tergugat Intervensi) dan apakah benar telah dilakukan penerbitan Sertipikat ganda pada objek lokasi tanah yang sama; ---------------------6. Bahwa Penggugat mendalilkan memiliki tanah seluas 17.300 M2 berdasarkan Sertipikat
Hak Milik No. 3186 Desa Rimbo Panjang
tanggal 17 Mei 1991, dengan batas-batas: ------------------------------------- Utara
: Tanah Defitri Santi ………..… 70 Meter
- Selatan
: Tanah Raya Bangkinang……. 70 Meter
- Barat
: Tanah Rencana Jalan ………. 247 Meter
- Timur
: Tanah Basri Ondok …….…….. 247 Meter
7. Bahwa, asal – usul kepemilikan tanah Tergugat II Intervensi yang terletak di Desa Rimbo Panjang, dahulu Kec. Kampar, namun kini termsuk wilayah Kec. Tambang, Kab. Kampar, Prov. Riau berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. : 9006 yang diterbitkan oleh Tergugat tertanggal 13 Agustus 2012 adalah sebagai berikut : -----------------------Halaman 37 dari 98 halaman.Putusan Nomor : 16/G/2014/PTUN-Pbr.
a) Awalnya, tanah
dikuasai secara fisik dan dikelola oleh Bapak
BASRI ONDOK. Pada tanggal 3 April 1989, di hadapan Camat Kampar bapak Wazarsyah sebagai Kepala Wilayah Kecamatan Kampar, telah terjadi jual beli tanah seluas 2.590 M2 antara Basri Ondok sebagai Pihak Penjual dan M. Nursin sebagai Pihak Pembeli sebagaimana Akta Jual Beli No. : 202 / PPAT / 1989. ------b) Bahwa, oleh M. Nursin tanah tersebut dikuasai Fisik serta ada aktifitas Jual beli minyak dan usaha tersebut berlangsung cukup lama. --------------------------------------------------------------------------------c) Kemudian Bapak M. Nursin kemudian menjual kembali tanahnya tersebut ke pada Dra. AISYAH, berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor : 607/SKGR/RP/III/2010, tertanggal 11 Maret 2010, seluas 2.190 M2, yang telah teregistrasi di Kantor Camat Tambang, dengan batas-batas sebagai berikut : --------------o Sebelah Utara
: Tanah Bahasan …………….… 30 M
o Sebelah Selatan
: Tanah Jalan ………………….. 30 M
o Sebelah Barat
: Tanah Nabaho ……………….. 73 M
o Sebelah Timur
: Tanah Hafakis ………………… 73 M
Bahwa, oleh Dra. AISYAH, tanah tersebut dikuasai secara fisik dan dikelola oleh Dra. AISYAH dan Suaminya dengan bercocok tanam nenas.
Kemudian
Dra.
AISYAH
mengajukan
permohonan
Sertipikat atas tanah tersebut kepada Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar), berdasarkan SKGR Reg. Camat no.: 607/SKGR/RP/III/2010, tanggal 11 Maret 2010.
Kemudian,
Pada, tanggal 13 Agustus 2012, Tergugat menerbitkan Sertipikat No. 9006 (Objek Sengketa), dan berdasarkan Surat Ukur No. 08229/Rimbo Panjang/2012, tanggal 10 Agustus 2012, tanah
Halaman 38 dari 98 halaman.Putusan Nomor : 16/G/2014/PTUN-Pbr.
tersebut menjadi seluas 2.116 M2 (Dua ribu seratus enam belas meter persegi). -------------------------------------------------------------------d) Bahwa, Pada tanggal 13 Desember 2012, Dra. AISYAH menjual tanah tersebut kepada Tergugat II Intervensi, berdasarkan Akta Jual Beli No. 432/2012, yang dibuat Pejabat PPAT, Cecep Sukandar, SH., M.Kn. selanjutnya
Sertipikat No. 9006
(Objek
Sengketa) dibalik namakan dan tercatat Pemegang Hak adalah Tergugat II Intervensi. ----------------------------------------------------------8. Bahwa, terhitung sejak awal kepemilikan Tanah oleh BASRI ONDOK Tahun 1989, dan selanjutnya di jual kepada M.Nursin, dan dijual kembali ke Dra. AISYAH, dan pada Tanggal 13 Desember 2012, Tergugat II Intervensi beli dari Dra. AISYAH tidak pernah ada klaim / complain dari pihak manapun, begitupun ketika Tergugat II Intervensi kuasai dan kelola secara fisik dengan jalan menimbun tanah tersebut dan tidak ada pihak – pihak yang mengklaim atas tanah tersebut. Namun, ketika tanah tersebut telah rata dan bersih, pada Bulan februari 2014, Penggugat telah memasang Plang Pengumuman Kepemilikan Tanah di bawah pengawasan PANJI ILHAM, SH di atas tanah Tergugat II Intervensi berdasarkan alas hak Sertipikat No. 9006 (Objek Sengketa). --------------------------------------------------------------------9. Bahwa, terhadap posita gugatan Penggugat pada Point 7 dan 8, dengan tegas Tergugat II Intervensi tolak, karena penggunaan Sertipikat sebagai agunan/jaminan ke – Bank oleh pihak Penggugat tidak serta merta membuktikan adanya kesalahan administrasi pada Sertipikat Hak Milik Tergugat No. 9006 (Objek Sengketa). ----------------10. Bahwa, terhadap posita gugatan Penggugat pada Point 9, yang intinya menyatakan : ---------------------------------------------------------------------------
Halaman 39 dari 98 halaman.Putusan Nomor : 16/G/2014/PTUN-Pbr.
“Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar pada tanggal 13 Agustus 2012 telah menerbitkan sertipikat baru atas nama SURYADI selaku Pihak Ketiga secara ganda menumpang pada Sertipikat hak Milik No. : 3186 yang telah dirubah menjadi Sertipikat hak Milik No. : 10481 / Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang milik Penggugat, dengan demikian Kantor Pertanahan Kabupaten Kamparsecara melawan hukum telah memberikan hak baru, sehingga pemberian hak dan penerbitan sertipikat tersebut tidak sah menurut hukum, oleh karenanya harus dibatalkan “------------------------------------------------------Dengan tegas Tergugat II Intervensi tolak. Bahwa, istilah menumpang sangat keliru Penggugat dalilkan, hal ini tidak berdasar dan tidak beralasan
hukum.
Bahwa,
jelas
tanah
Tergugat
II
Intervensi
berdasarkan Sertipikat No. 9006 (Objek Sengketa) tidak tumpang tindih dengan tanah milik Penggugat berdasarkan Sertipikat hak Milik No. : 3186 yang telah dirubah menjadi Sertipikat hak Milik No. : 10481 / Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang sebagaimana fakta di lapangan yang dirincikan sebagai berikut : ------------------------------------a). PERBEDAAN BATAS – BATAS SEMPADAN TANAH----------------Bahwa, dari batas-batas sempadan tanah Penggugat dan Tergugat II Intervensi, tidak ada batas-batas sempadan yang sama, dengan kata lain tidak ada keberadaan tanah yang tumpang tindih pada kedua Sertipikat tersebut; -------------------------------------b). PERBEDAAN POSISI LETAK TANAH-------------------------------------Bahwa, berdasarkan peta sketsa tanah pada buku tanah Penggugat Sertipikat hak Milik No. : 3186 yang telah dirubah menjadi Sertipikat hak Milik No. : 10481 / Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang letak tanah berada di tengah – tengah seberang jalan sarana utama desa rimbo panjang, namun Halaman 40 dari 98 halaman.Putusan Nomor : 16/G/2014/PTUN-Pbr.
fakta di lapangan Penggugat malah memagar tanah yang berbeda dengan peta sketsa tanah yaitu Penggugat memagar tanah pas di seberang jalan sarana utama dan melebar ke kanan jika dilihat dari seberang jalan sarana utama yang merupakan tanah milik Tergugat II Intervensi. ----------------------c). PERBEDAAN TITIK KORDINAT --------------------------------------------Posisi titik Koordinat GPS pada Sertipikat hak Milik Penggugat No. : 3186 yang telah dirubah menjadi Sertipikat hak Milik No. : 10481 / Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang yang diambil pada tanggal 3 September 2013 dan telah diplot ke Peta indeks Kabupaten Kampar sebagai berikut : --------------------------------------N : 00°26’25.7 --------------------------------------------------------------------E : 101’19’ 20.2” ------------------------------------------------------------------Posisi titik Koordinat GPS pada sertipikat milik Dra. Aisyah yang sekarang tercatat atas nama Tergugat II Intervensi No. 9006 yang diambil pada tanggal 10 Agustus 2012 adalah : --------------------------N : 00°26’ 25,2’---------------------------------------------------------------------E : 101°19’ 19.6” ------------------------------------------------------------------Faktanya, tanah milik Penggugat dan tanah milik Tergugat II Intervensi tidak tumpang tindih dimana perbedaan titik Koordinat GPS untuk 1 detik adalah 30 meter di Bumi perbedaan titik koordinat yang ada adalah 0,5 detik jadi berbeda sekitar 15 meter posisi tanah Penggugat dengan tanah Tergugat II Intervensi. --------d). NOMOR PETA PENDAFTARAN------------------------------------------------Pada Sertipikat hak Milik No. : 3186 yang telah dirubah menjadi Sertipikat hak Milik No. : 10481 / Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang, Nomor peta Pendaftaran : 47.2.44.212.01, sedangkan pada Sertipikat Tergugat II Intervensi No. 9006 Tahun 2012 nomor Halaman 41 dari 98 halaman.Putusan Nomor : 16/G/2014/PTUN-Pbr.
peta pendaftaran : 47.2.44.212.02. Bahwa, ini berarti tidak ada penerbitan sertipikat ganda di atas tanah yang sama, karena faktanya tanah milik Penggugat dan Tergugat II Intervensi jelas tidak tumpang tindih. -----------------------------------------------------------------------------------e). LETAK TANAH BERDASARKAN SANDI DARI BPN YANG TERCANTUM PADA BUKU TANAH (SERTIPIKAT HAK MILIK). Sesuai dengan keterangan pada Sertipikat Hak Milik No. : 3186 yang telah dirubah menjadi Sertipikat Hak Milik No. : 10481, posisi tanah Penggugat berada pada posisi 157 Meter dari KM 20. Bahwa, kenyataan dilapangan setelah Tergugat II Intervensi melakukan pengecekan ulang sendiri ke lapangan secara manual posisi tanah sekarang yang dipagar Penggugat adalah berbeda tidak berada pada posisi 157 Meter dari KM 20, namun berada pada posisi 230 Meter dari KM 20. ---------------------------------------------------------------------------Bahwa, dari uraian tersebut di atas telah jelas dan terang tanah milik Penggugat dan tanah milik Tergugat II Intervensi tidak tumpang tindih. Hal ini dikuatkan dengan laporan pengaduan Tergugat II Intervensi
pada tanggal 24 Maret 2014 ke POLRES KAMPAR
dengan “dugaan tindak pidana penyerobotan lahan”, kemudian atas laporan tersebut Kapolres Kampar melalui Kasat reskrim telah mengeluarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Nomor : SP2HP/165/VIII/2014/Reskrim, tanggal 01 Agustus 2014, yang isinya sebagai berikut : -----------------------------------------------------Bahwa, Penyidik dari Polres Kampar bersama pihak kantor Pertanahan Kab. Kampar (Tergugat) cek tinjau kejadian perkara dengan hasil : ----------------------------------------------------------------------a). Berdasarkan SHM Nomor : 9006 tahun 2012 an. SURYADI, posisi lahan sdr SURYADI (Tergugat II Intervensi) berada di Halaman 42 dari 98 halaman.Putusan Nomor : 16/G/2014/PTUN-Pbr.
kordinat
00’26’25.2”
/101’19’6”
maka
setelah
dilakukan
pengecekan oleh petugas kantor pertanahan Bangkinang (M.FAJRI) posisi lahan yang dikuasai oleh sdr SURYADI (Tergugat II Intervensi) benar berada di 00’26’25.2” /101’19’6”. b). Berdasarkan SHM nomor : 10481 tahun 1991 maka posisi lahan sdr AMRI (Penggugat) sebenarnya terletak di posisi 157 meter setelah patok 20 (arah Pekanbaru), dikarenakan patok 20 tidak ditemukan lagi maka pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar Sdr. M. FAJRI dan rekan mencari patok lain dan akhirnya menemukan patok 21. Selanjutnya dari patok 21 maka pihak Kantor pertanahan Kab. Kampar mengukur menggunakan meteran manual (Panjang 100 meter) dari patok 21 (ke arah Pekanbaru) sejauh 1.000 Meter / 1 Km dan didapat posisi diduga patok 20 . selanjutnya dari posisi diduga patok 20 maka diukur dengan menggunakan meteran manual (panjang 100 meter) sejauh 157 meter, maka didapat posisi lahan sdr. AMRI (Penggugat) berada di posisi sebelum jalan samping rumah Sdri RAMUNI / ERIZAL dengan lebar 70,7 meter yang didapat berbatas sebelah barat lahan Sdr, J. Naibaho. --------------------------------------------------------------------------11. Bahwa, dari uraian jawaban Tergugat II Intervensi pada point 10 di atas membuktikan Penggugat telah salah dalam menentukan lokasi tanah miliknya, yang mana sama sekali tidak ada tumpang tindih pada kepemilikan tanah tersebut; -------------------------------------------------------12. Bahwa, oleh karena “tidak adanya tumpang tindih atau tidak adanya penerbitan lebih dari satu Sertipikat pada objek tanah yang sama” yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana Gugatan Penggugat, maka sudah sepantasnyalah Majelis Hakim menyatakan Tergugat Halaman 43 dari 98 halaman.Putusan Nomor : 16/G/2014/PTUN-Pbr.
tidak terbukti melanggar ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria (PMNA) / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara; ---------------------------------------------------------------------------------13. Bahwa, Tergugat juga tidak terbukti melanggar Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, karena Tergugat II Intervensi memperoleh hak atas objek sengketa aquo (Sertifikat Hak Milik Nomor: 9006 yang diterbitkan tanggal 13 Agustus 2012) telah melalui prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diatur pada Pasal 12 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. ------------------------------------------------------14. Bahwa, apa yang didalilkan penggugat pada poin 20 s/d 26 juga sudah sepantasnya ditolak oleh Majelis Hakim Aquo, oleh karena tidak adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Tergugat terhadap objek perkara; -------------------------------------------------------------------------Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberi putusan sebagai berikut : ------------------------------------------------------------------------------------------I Dalam Eksepsi------------------------------------------------------------------------------ Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat II Intervensi
untuk
seluruhnya. -------------------------------------------------------------------------------II. Dalam Pokok Perkara--------------------------------------------------------------------1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya. -----------------------------2. Menyatakan SAH dan BERHARGA Sertipikat Hak Milik Nomor: 9006 yang diterbitkan tanggal 13 Agustus 2012 sebagaimana Surat Ukur tertanggal 10 Agustus 2012 Nomor : 08229/Rimbo Panjang/2012 seluas 2116 M2 dulunya atas nama Pemegang Hak Dra. Aisyah dan
Halaman 44 dari 98 halaman.Putusan Nomor : 16/G/2014/PTUN-Pbr.
sekarang atas nama Pemegang hak SURYADI (Tergugat II Intervensi). ----------------------------------------------------------------------------3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya pada semua tingkatan; -------------------------------------------------------------------------------Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah pula mengajukan surat bukti berupa foto copy yang telah bermaterai cukup yang diberi tanda P –1 sampai dengan P – 23 dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali P-6 (dipending) atau foto copynya, sebagai berikut : ------1. Bukti P-1 : Foto copy Sertifikat Hak Milik No:9006 atas nama Pemegang Hak dahulunya Dra. Aisyah dan sekarang Suryadi yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar pada tanggal 13 Agustus 2012 ;--------2. Bukti P-2 : Foto copy Surat keterangan Nomor :PBC/5/992 tertanggal 14 Juli 2014 yang dikeluarkan oleh PT.Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil Pekanbaru yang ditujukan kepada H.Jamalis Bdn Toko Mas
Sumbar
perihal : Keterangan Jaminan atas Sertifikat Hak Milik (SHM) No.10481(3186) tanggal 17 Mei Tahun 1991 atas nama AMRI;--------------------------------------------------------------3. Bukti P-3 : Foto copy Sertifikat Hak Milik No.10481 (3186) atas nama AMRI,yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 17 Mei 1991;------------------------4. Bukti P-4 : Foto copy Sertifikat Hak Tanggungan No:1543/2007 atas nama Pemegang Hak Tanggungan adalah PT.Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar pada tanggal 20 Agustus 2007 ;--------------------------------------------------------
Halaman 45 dari 98 halaman.Putusan Nomor : 16/G/2014/PTUN-Pbr.
5. Bukti P-5 : Foto copy Surat Tanda Pelunasan Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan terhadap objek pajak jl.Raya Pekanbaru Bangkinang Rt.001/Rw.01 atas nama AMRI dan alamat wajib pajak AMRI yang Jl.Pangeran Hidayat dengan
SPPT
beralamat
No.94 Rt.004/Rw.05 Kota Pekanbaru
(NOP):14.06.070.007.004-0324.0
tahun
2006-2013 ;---------------------------------------------------------------6. Bukti P-6 : Foto copy Sertifikat Hak Milik No.10480 (3185) atas nama DEFITRI SANTI yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Kampar pada tanggal 17 Mei 1991; 7. Bukti P-7
: Foto
copy
Kartu
:1471022311070005
Keluarga
dengan
Nomor
yang dikeluarkan pada tanggal 23
November 2007 oleh Pemerintah Kota Camat Pekanbaru Kota ; ----------------------------------------------------------------------8. Bukti P-8
: Foto copy Surat Perihal Permohonan Pengukuran Bidang tanah untuk keperluan penembalian batas yang ditujukan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kampar oleh ECHIN pada tanggal 21 Oktober 2013;------------------------------------------------------------------------
9. Bukti P-9
: Foto copy Surat Kuasa yang dibuat AMRI,DEPITRI SANTI dan
M.ZEIN
dan
H.JAMALIS
sebagai
pihak
Pertama/Pemberi Kuasa dibrikan kepada ECHIN sebagai PihakKedua/Penerima Kuasa ditanda tangani di Pekanbaru pada tanggal 19 Agustus 2013 ; ------------------------------------10. Bukti P-10 a : Foto copy Daftar Nominasi Ganti Rugi Pemilik/Penggarap Tanah, Tanaman dan Bangunan yang terkena perluasan jalan
Negara
Pekanbaru-Bangkinang
Desa
Rimbo
Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar atas Halaman 46 dari 98 halaman.Putusan Nomor : 16/G/2014/PTUN-Pbr.
nama AMRI yang dikeluarkan oleh Kabag Pemerintah Kabupaten Kampar Sekretariat Daerah Kampar tanggal 3 Juni 2008 ; ---------------------------------------------------------11. Bukti P-10 b : Foto copy Surat Pernyataan pelepasan Hak atas nama AMRI
selaku yang melepaskan hak yang dikeluarkan
oleh Kabag Pemerintah Kabupaten Kampar Sekretariat Daerah Kampar selaku Pengguga Anggaran pada tanggal 3 Juni 2008 ;------------------------------------------------12. Bukti P-10 c : Foto copy Surat Pernyataan atas nama AMRI yang dibuat pada tanggal 3 Juni 2008 diketahuai oleh Bapak ZALKA PUTRA selaku Kepala Desa Rimbo Panjang ;----13. Bukti P-10 d : Foto copy Surat Keterangan Nomor : 100/TAPEM/227 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar Sekretariat Daerah Kampar atas nama Kepala Bagian Tata Pemerintahan u.b Kaubag Pertanahan TANGKAS MARISI, SH ;----------------------------------------------------------14. Bukti P-11 : Foto copy Tanda Terima Dokumen dengan Nomor berkas Permohonan : 20109/2013 sehubungan dengan kegiatan Pencatatan Pemblokiran (BPNRI.III.1a) yang dimohon oleh AMRI pada tanggal 10 September 2013 ;-15. Bukti P-12 a : Foto copy Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Resor Kampar tertanggal 05 Juni 2014 dengan
Nomor
ditujukan kepada
:SP2HP/698/VI/2014/Reskrim
yang
sdr AMRI perihal pemberitahuan
Perkembangan Hasil Penelitian ;--------------------------------16. Bukti P-12 b : Foto copy Surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau resor Kampar tertanggal 05 Juni 2014 dengan Nomor : B/731/VI/2014 yang ditujukan Halaman 47 dari 98 halaman.Putusan Nomor : 16/G/2014/PTUN-Pbr.
kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar Prihal Bantuan Tenaga teknis an. Bustami untuk melakukan tinjau tempat kejadian perkara atas batas lahan milik AMRI dengan SHM No.10481 ;-------------------17. Bukti P-13
: Foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor Reg Camat :189/KT/1990 atas sebidang tanah yang terletak di Provinsi Riau, Kabupaten Kampar KecamatanTambang Desa/Kelurahan Rimbo Panjang, atas nama Pemegang hak RAMUNI, yang dikeluarkan oleh Kepala Wilayah Kabupaten Kampar pada tanggal 13 Mei 1990 ;-------------
18. Bukti P-14 a : Foto copy Peta Pengadaan Tanah Untuk Pelebaran Jalan Nasional Pekanbaru Bangkinang Desa Rimbo Panjang dan Kuala Nenas yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan pada tahun 2007 ; 19. Bukti P-14b : Foto
copy
Revisi
Peta
Pengadaan
tanah
untuk
pelebaranJalan Nasional Pekanbaru Bangkinang Desa Rimbo Panjang berdasarkan hasil inventarisasi dan identifikasi
ulang
yang
dikeluarkan
oleh
Kepala
SeksiSurvei Pengukuran dan Pemetaan pada tanggal 15 Juli 2010 ;--------------------------------------------------------------20. Bukti P-15
: Foto copy Peta Blok Prona Tahun 1992-1993 Provinsi Riau Kabupaten Kampar Kecamatan Kampar Desa Rimbo Panjang yang diukur dan digambar oleh Bustami Syani selaku Petugas ukur dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar yang dibuat pada tanggal 28 Desember 1992 ;-----------------------------------------------------
Halaman 48 dari 98 halaman.Putusan Nomor : 16/G/2014/PTUN-Pbr.
21. Bukti P- 16 : Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 1856 atas sebidangtanah yang terletak di Provinsi Riau , Kabupaten Kampar Kecamatan Tambang Desa/Kelurahan Rimbo Panjang,atas nama Pemegang Hak terdahulunya adalah Hapokis dan Sekarang Agustian, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Kampar pada tanggal 27 Februari 2003 ;-------------------------------------------------------22. Bukti P- 17 : Foto copy Surat Keterangan Nomor : PBC/5/1274 tertanggal 10 September 2014 yang dikeluarkan oleh PT.Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil Pekanbaru yang ditujukan kepada H. Jamalis Bdn Toko Mas Sumbar Prihal : Jaminan Fasilitas Kredit Modal Kerja an. JAMALIS ;------------------------------------------------23. Bukti P-18 a : Foto
copy
Tanda
Terima
Nomor
;
025/ET/IX/2014tertanggal 29 September 2014 yang ditujukan
kepada
Kepala
Kantor
Wilayah
Badan
Pertanahan Nasional Provinsi Riau Perihal Permohonan Pemberitahuan
informasi
terkait
keberadaan
dari
dokumen asli (Warkah) atas terbitnya Sertifikat Hak Milik atas nama AMRI ;---------------------------------------------------24. Bukti P-18 b : Foto copy Tanda Terima Surat Nomor : 025/ET/IX/2014 tertanggal 29 September 2014 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi
Riau
Perihal
Permohonan
Pemberitahuan
informasi terkait keberadaan dari dokumen Asli (Warkah) atas terbitnya Sertifikat Hak Milik atas nama AMRI dari Kantor
Pertanahan
Kabupaten
Kampar
sebagai
tembusan;-------------------------------------------------------------Halaman 49 dari 98 halaman.Putusan Nomor : 16/G/2014/PTUN-Pbr.
25. Bukti P-19 a : Foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi nomor Reg Camat
: 607/SKGR/RP/III/2010 atas sebidang tanah
yang terletak di
Provinsi
Riau,
Kabupaten
Kampar
Kecamatan Tambang Desa/Kelurahan Rimbo Panjang, atas nama Pemegang Hak Dra, Aisyah, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kecamatan Tambang Desa rimbo Panjang pada tanggal 11 Maret 2010 ;----------------26. Bukti P-19 b : Foto copy Sceets Kaart (Peta Situasi Tanah) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Setempat pada tqanggal 22 Juli 2009 sebagai Lampiran dalam Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor Reg Camat : 607/SKGR/RP/III/2010 atas sebidang tanah yang terletak di Provinsi Riau, Kabupaten
Kampar
Kecamatan
Tambang
Desa/Kelurahan Rimbo Panjang, atas nama Pemegang Hak Dra. Aisyah ;----------------------------------------------------27. Bukti P-20 a : Foto copy Akte Jual Beli No.202/PPAT/1989 antara Basri Ondok selaku penjual dengan M. Nursin selaku Pembeli yang dibuat dihadapan Jana Ketua RK I Rimbo Panjang dan
Abd Rifai selaku Pegawai Camat Kampar pada
tanggal 3 April 1989 ;-----------------------------------------------28. Bukti P-20 b : Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Basri Ondok atas sebidang tanah seluas 2.590 yang terletak dalam kawasan RK II yang dibuat pada bulan Maret 1989 yang diketahui oleh Ketua RT/RK IV, Kepala Desa Rimbo Panjang dan Kepala Kecamatan Kampar ;----------29. Bukti P- 20 c : Foto
copy
Sceets
Kaart
yang
dikeluarkan
oleh
Pemerintah Setempat sebagai Lampiran dalam akte Jual Beli
antara
Basri
Ondok
selaku
Penjual
dengan
Halaman 50 dari 98 halaman.Putusan Nomor : 16/G/2014/PTUN-Pbr.
M.Nursyin selaku Pembeli atas sebidang tanah yang terletak
di
Provinsi
Riau,
Kabupaten
Kampar
Kecamatan Tambang Desa/Kelurahan Rimbo Panjang ;-30. Bukti P- 21
: Foto copy Surat Tanda Penerimaan Pengaduan dari Sdr. AMRI selaku Pelapor tertanggal 01 April 2014 dengan Nomor :STTP/29.B/IV/2014/RIAU/RES KAMPAR yang dikeluarkan oleh Kepolisiian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Resor Kampar ;--------------------------------------
31. Bukti P- 22
: Foto copy Surat Keterangan Nomor :100/TAPEM/259 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar Sekretariat Daerah Kampar atas nama Kepala Bagian Tata Pemerintahan u.b Kasubag Pertanahan TANGKAS MARISI, SH ;-----------------------------------------------------------
32. Bukti P- 23
: Foto copy Tanda Terima Surat Nomor :030/ET/X/2014 tertanggal 14 Oktober 2014 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Kampar Perihal Permohonan Pemberitahuan Informasi ;-----------------------------------------
Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya maka Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah pula mengajukan surat bukti berupa foto copy yang telah bermaterai cukup yang diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 15 dan telah disesuaikan dengan aslinya atau foto copynya sebagai berikut : ----1. Bukti T-1
: Foto copy Buku Tanah Hak Milik Nomor :9006/Kelurahan Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar tanggal 13 Agustus 2012 dahulu an.Dra.Aisyah sekarang An.Suryadi ;--------------------------------------------------------------
2.
Bukti T-2 :
Foto copy Buku Tanah Hak Milik Nomor : 3186 menjadi nomor : 1048 Kelurahan Rimbo Panjang Kecamatan
Halaman 51 dari 98 halaman.Putusan Nomor : 16/G/2014/PTUN-Pbr.
Tambang Kabupaten Kampar, tanggal 17 Mei 1991 an. AMRI;---------------------------------------------------------------------3. Bukti T-3
: Foto copy Gambar Ukur Nomor :580/2012 DI.302 No :2068 tanggal 11 Mei 2012 Petugas Ukur M.Syofyan, Fot Copy Peta Bidang Tanah Nomor : 356/Desa Rimbo Panjang/2012 tanggal 13 Juni 2012 An. Dra. Aisyah, Surat Keterangan
Berdomisili
Nomor
:099/DMS/UP/VI/2012
tanggal 29 Juni 2012 An.Dra. Aisyah,Surat Keterangan Berdomisili
No
Desember
2012
(Lampiran13)
:025/DMS/RP/XII/2012 An.Suryadi,
An.
NIK:1471085209560001 Penguasan Fisik
Dra.
tanggal
Surat Aisyah,
06
Permohonan Fotocopy
An.Aisyah, Surat Pernyataan
Bidang Tanah (Sporadik) Reg Nomor
:074/STK/RP/IV/2012/29 tanggal 10 April Aisyah, Surat Pernyataan tanggal
2012 An.
April 2012 An,
Dra.Aisyah, Surat Pernyataan Riwayat Tanah tanggal April 2012 An.Dra Aisyah, Surat Pernyataan tanggal April 2012, Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas An.Dra Aisyah, Kuitansi Pengukuran dan Pemetaan Kadastral No.DI.306 :8591/2012, Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan :8758/2012 tanggal 03 Mei 2012, Surat Tugas Pengukuran Nomor :540/2012 tanggal 11 Mei 2012.------------------------------------------------------------4. Bukti T-4 :
Foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar Nomor : 343/HM/BPN-14.01/2012 tanggal 09 Agustus 2012 An.Dra Aisyah ;-----------------------
5. Bukti T-5
: Foto
copy
Peta
Bidang
Tana
Nomor
:356/Desa
RimboPanjang/2012 tanggal 13 juni 2012 An.Dra Aisyah ;Halaman 52 dari 98 halaman.Putusan Nomor : 16/G/2014/PTUN-Pbr.
6. Bukti T-6
: Foto Nomor
copy
Risalah
Panitia
Pemeriksaan
Tanah
A
:293/RSL/KR/2012 tanggal 26 Juli 2012, SPPT
PBB NOP:14.06.070.007.003-1236.0 Nama Wajib Pajak Dra.Aisyah, Foto copy KTP NIK :1471085209560001 An.Dra Aisyah, Surat Keterangan Domisili Nomor : 099/DMS/UP/VI/2012 tanggal 29 Juni An.Dra Aisyah, SSPD BPHTB Nama Wajib Pajak Dra Aisya tanggal 10 Agustus 2012, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Reg Nomor : STK/RP/IV/2012/29 tanggal 10 April 2012 An.Dra Aisyah, Surat Pernyataan Riwayat Tanah tanggal 29 April 2012 An.Dra Aisyah ;------7. Bukti T-7
: Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian No.Reg : 607/SKGR/RP/III/2010 tanggal 11 Maret 2010, Foto copy Akta Jual Beli Nomor :202/PPAT/1989 tanggal 03 April 1989 yang dibuat dihadapan Camat Wazarsyah , Kuitansi Pembayaran Pemberian Hak Berdasarkan SK No. DI 306 :15184/2012,
Surat
Perintah
Permohonan : 15638/2012
tanggal
10
Nomor
Berkas
tanggal 10 Agustus 2012,
Tanda Terima dokumen Nomor :15638/2012
Setor
Berkas Permohonan
Agustus
2012,
Kuitansi
Permohonan SK (Panitia A) dengan Peta Bidang No.DI 30 :1174/2012,
Surat
Perintah
Setor
Nomor
Berkas
Permohonan
:11815/2012 tanggal 20 Juni 2012, Kartu
Kendali Pelayanan Pertanahan Nomor 8758, 11815 tanggal 03 Mei 2012 An.Dra
Aisyah, Berita Acara
Pemeriksaan Lapangan oleh Anggota Panitia Pemeriksaan A.;--------------------------------------------------------------------------
Halaman 53 dari 98 halaman.Putusan Nomor : 16/G/2014/PTUN-Pbr.
8. Bukti T-8
: Foto copy Akta Jual Beli No.432/2012 tanggal 13 Desember 2012 dibuat dihadapan Cecep Sukandar, SH, Foto
copy
Surat
Keterangan
:025/DMS/RP/XII/2012 An.Suryadi, An.Aisyah,
Foto Foto
tanggal
copy copy
Berdomisili 06
KTP
KTP
Desember
Nomor 2012
:1471085209560001
NIK
:147108507570001
An.M.Amin, Foto copy Buku Nikah No :14/14/IV/1984 tanggal 10 April 1984, Foto copy Kartu Keluarga No : 1471081403090015, SPPT PBB NOP :14.06.070.007.0031236.0 Nama Wajib Pajak Dra Aisyah, Foto copy STTS NOP :14.06.070.007.003-1236.0 Nama Wajib Pajak Dra Aisyah, SSP NPWP No:00-000-000-0 211-000 An.Dra Aisyah, tanggal 12 Desember 2012, Bukti Penerimaan Negara SSPD BPHTB An. Suryadi tanggal 11 Desember 2012, Surat Pengantar Permohonan Peralihan Hak Jual Beli Nomo:033/PPAT/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012, San.Surat
Permohonan
(Lampiran
13)
An.Suryadi,
Kuitansi Peralihan Hak Jual Beli No.DI.306 :23446/2012, Tanda
Terima
Dokumen
Nomor
Berkas
Permohonan:23883/2012 tanggal 14 Desember 2012 An.Dra Aisyah, Kartu Kendali
Pelayanan Pertanahan
Nomor :23883 tanggal 14 Desenmber 2012 An.Dra Aisyah;-------------------------------------------------------------------9.
Bukti T-9 : Foto copy Peta Manual ;----------------------------------------------
10. Bukti T-10 : Foto copy Surat dari Kepolisian Resor Kampar tanggal 13 Agustus 2014 dan Surat dari Kepala Kepolisian Resor Kampar tanggal 01 Mei 2014 ;--------------------------------------
Halaman 54 dari 98 halaman.Putusan Nomor : 16/G/2014/PTUN-Pbr.
11. Bukti T-11 : Foto copy Kartu Kendali Pelayanan Pertanahan Jenis Kegiatan Pemblokiran tanggal 09 September 2013, Kuitansi Pembayaran Pencatatan Pemblokiran No.DI.306 19732/2013
nama
pemohon
AMRI,
Tanda
Terima
Dokumen Nomor Berkas Permohonan :20109/2013 Nama pemohon AMRI, Surat Kuasa tanggal 19 Austus 2013, Foto copy KTP NIK :14710210041an.AMRI, Lampiran 13, Foto copy Sertifikat Hak Milik No.3186 tanggal 17 Mei 1991 Desa Rimbo Panjang Kecamatan Kampar An. AMRI, Surat Mohon Pemblokiran Sertifikat an.Dra Aisyah dan an.Kartini Sitanggang tanggal 09 September 2013, Surat Mohon Pemblokiran Sertifikat No.9006 Tahun 2012 an.Suryadi tanggal 09 September 2013, Surat Mohon Pencabutan Blokir tanggal 10 September 2013 SHM No.3186, SHM No.3185 dan SHM No.3177 sesusai dengan surat permohonan tertanggal 09 September 2013 tanggal 24 Oktober 2013;-------------------------------------------12. Bukti T-12 : Foto copy Kartu Kendali Pelayanan Pertanahan Jenis Kegiatan Blokir Nomor : 22695 tanggal 11 Oktober 2013, Surat
Mohon
Perpanjangan
Pemblokiran
Sertifikat
No.9006 Tahun 2012 an. Suryadi tanggal 23 Juni 2014, Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar kepada Sdr Echin tanggal 23 Mei 2014, Surat dari Kepala Kantor Pertanahan tanggal
23
Mei
1471010712560001
Kabupaten Kampar kepada Suryadi 2014 an.
,
Foto
Echin,
copy
KTP
Lampiran
13,
NIK
:
Surat
Permohonan Permohonan Pemblokiran tanggal 0 Oktober 2013, Foto copy KTP NIK :1401032607690001 an. Halaman 55 dari 98 halaman.Putusan Nomor : 16/G/2014/PTUN-Pbr.
Suryadi, Foto copy SPPT-PBB NOP : 14.06.070.007.0081236.0, Foto copy Sertifikat Hak Milik No.9006 tanggal 13 Agustus 2012 Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang dahulu an. Dra Aisyah sekarang an. Suryadi, Surat dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi
Riau
tanggal
18
Oktober
2013,
Kuitansi
Pembayaran Blokir No.DI 30622180/2013, Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas permohonan :22696/2013 nama pemohon Suryadi,
Surat Perintah Setor Nomor berkas
permohonan :22696/2013 nama pemohon Suryadi, Lampiran 13 Surat Permohonan Pemblokiran tanggal 01 Oktober 2013,Foto copy KTP NIK :1401032607690001 an.Suryadi,
Foto
copy
SPPT-PBB
NOP
:
14.06.070.007.008-1236.0, Foto copy Sertifikat Hak Milik No.9006 tanggal 13 Agustus 2012 Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang dahulu an. Dra Aisyah sekarang an. Suryadi ;-----------------------------------------------------------------13. Bukti T-13
: Foto copy Peta Situasi Tanah Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar ;-------------------
14. Bukti T-14
: Foto
copy
KTP
an.
04.01.20.04.1.05909,
Dra. Daftar
Aisyah
Nomor
nominasi
Ganti
KTP
:
Rugi
Pemilik/Penggarap tanah, tanaman dan bangunan yang terkena perluasan jalan Negara Pekanbaru- Bangkinang Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar an. Dra Aisyah, Surat Pernyaan Penyerahan dan melepaskan Hak atas Tanah, Bangunan, Tanaman dan kolam Ikan serta yang ada diatasnya dengan ganti rugi yang
terkena
perluasan
jalan
Negara
Pekanbaru
Halaman 56 dari 98 halaman.Putusan Nomor : 16/G/2014/PTUN-Pbr.
Bangkinang Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar an. Dra Aisyah, Surat Pernyataan an.Dra Aisyah ;--------------------------------------------------------15. Bukti T- 15 : Foto copy Peta Pengadaan Tanah untuk Pelebaran Jalan Nasional Pekanbaru- Bangkinang Desa rimbo Panjang dan Desa Kualu Nenas ;--------------------------------------------------Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya maka Tergugat II Intervensi melalui Kuasa Hukumnya telah pula mengajukan surat bukti berupa foto copy yang telah bermaterai cukup yang diberi tanda T.II.Int – 1 sampai dengan T.II.Int -13.b dan telah disesuaikan dengan aslinya atau foto copynya sebagai berikut : -------------------------------------------------------------------1. Bukti T.II Int-1,a : Foto copy Sertifikat Hak Milik No.9006/Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar tanggal 13 Agustus 2012, dahulu an.Dra Aisyah sekarang an.Suryadi (Tergugat II Intervensi );--------2. Bukti T.II Int-1,b
: Foto
copy
Surat
Ukur
No.08229/Desa
RimboPanjang/2012, tanggal 10 Agustus 2012 ;-----3. BuktiT.II Int-2
: Foto
copy
Surat
Keterangan
Ganti
Rugi
No:607/SKGR/RP/III/2010 atas nama Dra. Aisyah tanggal 11 Maret 2010;-------------------------------------4. Bukti T.II Int-3
: Foto copy Akta Jual Beli Nomor :432/2012, tanggal 13 Desember 2012, dibuat dihadapan Pejabat PPAT Cece Sukandar, SH.,M.Kn antara Dra Aisyah dengan Suryadi (Tergugat II Intervensi) ;---------------
5. Bukti T.II Int-4.a
: Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap letak objek pajak jl.Raya Pekanbaru-Bangkinang
RT.003,
RW.001, Desa
Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Halaman 57 dari 98 halaman.Putusan Nomor : 16/G/2014/PTUN-Pbr.
Kampar atas nama dan alamat wajib Aisyah,
alamat
Jl.Karyawan
pajak Dra
Rt.002
RW.08
Kelurahan Sidomulyo Barat Pekanbaru dengan NOP 6. Bukti T.II Int-4.b
: 14.06.070.007.003-1236.0, tahun 2012 ;---
: Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan terhadap letak objek pajak
Jl.Raya
Pekanbaru-Bangkinang
RT.003,
Rw.001 Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar atas nama dan alamat wajib pajak Suryadi, alamat RT.003, RW.001 Desa Rimbo Panjang
Kabupaten
Kampar
dengan
NOP
:
14.06.070.007.003-1236.0 Tahun 2013 ;--------------7. Bukti T.II Int-5.a
: Foto copy Sertifikat Hak Milik No :3186 menjadi No : 1048 Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar tanggal 17 Mei 1991, atas nama AMRI ;------------------------------------------------------------
8. Bukti T.II Int.5.b
: Foto copySurat Ukur No : 6364/1990, tanggal 17 Desember 1990 ;----------------------------------------------
9. Bukti T.II Int- 6
: Foto
foto
Plang
Pengumuman
yang
dibuat
Penggugat diatas tanah Tergugat II Intervensi :------10. Bukti T.II Int-7
: Foto copy Surat Permohonan Blokir Sertifikat Hak Milik No.9006 tanggal 09 September 2013, yang dibuat Penggugat melaluikuasanya ECHIN ditujukan ke
pada Tergugat (Kepala
Kantor Pertanhan
Kabupaten Kampar) ;---------------------------------------11. Bukti T.II Int-8
: Foto copy Surat Tanda Penerimaan Pengaduan No :STTP/24.B/III/2014/RIAU/RES KAMPAR, tanggal 24 Maret 2014 ;------------------------------------------------
Halaman 58 dari 98 halaman.Putusan Nomor : 16/G/2014/PTUN-Pbr.
12. Bukti T.II Int-9
: Foto copy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil
penyidikan
:SP2HP/165/VIII/2014/RESKRIM,
No tanggal
01
Agustus 2014 ;------------------------------------------------13. Bukti T. II – 10
: Fotocopy
Sket
Gambar
/
TKP
Perbuatan
Penggelapan Hak atas lahan atau penyerobotan lahan milik sdr. Suryadi (Tergugat II Intervensi), tertanggal 26 Mei 2014.;---------------------------------14. Bukti T. II – 11
: Fotocopy Akta Jual Beli No. : 202 / PPAT / 1989, tanggal 3 April 1989, antara BASRI ONDOK sebagai Pihak Penjual dan M. NURSIN sebagai Pihak Pembeli.;------------------------------------------------
15. Bukti T. II – 12
: Fotokcopy SKGR Reg. No. : 1503/SKGR/RP/X/2001 atas nama HAFOKIS, tanggal 22 Oktober 2001;---.
16. Bukti T. II – 13.a : Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. : 1856, Kelurahan Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, tanggal 27 Februari 2003 atas nama AGUSTIAN.;---------------------------------------------------17. Bukti T.II – 13. b : Fotocopy Surat Ukur No. : 837/17.07/R/2003, tanggal 27 Februari 2003;----------------------------------. Bahwa selain mengajukan alat-alat bukti tertulis, pihak Penggugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi bernama :------------------------------1. E C H I N : yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : ----------------------------------- Bahwa benar saksi pernah mendapat kuasa dari saudara AMRI untuk mengurus masalah tanah di Desa Rimbo Panjang ke Kantor Pertanhan Kabupaten Kampar ;--------------------------------------------------------------------
Halaman 59 dari 98 halaman.Putusan Nomor : 16/G/2014/PTUN-Pbr.
- Bahwa benar setelah saksi mendapat kuasa menyuruh orang lain untuk membersihkan tanah itu kepada Awaludin dan Agus ;---------------------- Bahwa benar saksi ada menunjukkan batas batas tanah milik AMRI pada saat pengembalian batas yang dilakukan petuga ukur dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar ;---------------------------------------------------
Bahwa benar saksi mengetahui ada penimbunan diatas tanah AMRI pada bulan September sampai dengan bulan Nopember 2013 ;--------
- Bahwa benar saksi mengetahui ada penimbunan diatas tanah AMRI sebelum saksi menerima surat kuasa untuk melakukan pengurusan di Kantor Pertanhan Kabupaten Kampar ;------------------------------------------- Bahwa benar saksi kelokasi melihat tanah AMRI bersama sama dengan orangtuanya Bapak H. Jamalis ;----------------------------------------------------- Bahwa benar sebelum melakukan pengukuran pengembalian tapal batas saksi terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar untuk melakukan pemblokiran terhadap SHM yang diterbitkan diatas tanah milik Penggugat yang diketahui secara lisan dari Devi, Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, ;----------------------------------------------------------------------------------- Bahwa benar saksi lupa kira kira tanggal pastinya ;--------------------------
Bahwa benar pengukuran oleh Staf Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar ada dilakukan pada malam hari dan tidak menggunakan meteran ;-----------------------------------------------------------------------------------
- Bahwa benar saksi bersama AMRI diperiksa di Polres Kampar dikarenakan adanya laporan dari SURYADI tentang penyerobotan tanah - Bahwa benar sampai sekarang saksi tidak mengetahui hasil dari pengembalian batas tersebut dalam bentuk apa ;----------------------------
Halaman 60 dari 98 halaman.Putusan Nomor : 16/G/2014/PTUN-Pbr.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui riwayat kepemilikan dari tanah pak AMRI tersebut ;---------------------------------------------------------------------------
Bahwa benar saksi ada bertemu dengan Pak Suryadi di Kantor Polres Kampar pada bulan Juni 2014;------------------------------------------------------
2. A G U S.
B : yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada
pokoknya menerangkan sebagai berikut : ------------------------------------------ Bahwa benar saksi tinggal di Desa Rimbo Panjang sejak Tahun 1979 sampai dengan sekarang ;------------------------------------------------------------- Bahwa benar saksi ada mengerjakan tanah pak AMRI atas perintah dari Buyung Ahmad ;-------------------------------------------------------------------------- Bahwa benar saksi membersihkan tanah itu bersama sama dengan kawan kawan atas perintah dari pak Ahmad ;---------------------------------- Bahwa benar saksi mengetahui tanah itu dibeli dari pak Basri Ondo oleh pak H. Jamalis orang tua dari pak AMRI ;---------------------------------------- Bahwa benar pada saat membersihkan tanah itu saksi tidak ada mendapat komplain dari Keluarga M. Ali ;--------------------------------------- Bahwa benar saksi membersihkan tanah itu panjangnya 300 meter dan kebelakangnya sepanjang 600 meter ;---------------------------------------------
Bahwa benar saksi membersihkan tanah itu bersama sama kawan selama 1 bulan lamanya ;--------------------------------------------------------------
- Bahwa benar jarak rumah saksi dengan tanah yang saksi kerjakan ini berkisar 2 KM ;---------------------------------------------------------------------------- Bahwa benar pada tahun 1989 saksi pernah mengerjakan tanah Pak Basri Ondok dengan bertanan nenas ;--------------------------------------------- Bahwa benar diatas tanah yang ditimbun ini belum pernah ditanam pohon nenas ;-----------------------------------------------------------------------------
Halaman 61 dari 98 halaman.Putusan Nomor : 16/G/2014/PTUN-Pbr.
- Bahwa benar saksi pada tahun 1989 pernah membersihkan tanah yang 300 meter dengan menanam nenas dibagian belekangnya saja, kemudian pada tahun 2006 baru tahu tanah itu miliknya pak H.Jamalis;- Bahwa benar saksi tidak mengetahui siapa yang menimbun tanah itu dan diatas tanah itu tidak pernah ditanam pohon nenas ;-----------------3. AWALUDIN : yang memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; --------------------------------------------------------- Bahwa benar saksi kenal denga pak Jamalis dan saksi bertempat tinggal di Desa Rimbo Panjang, sekitar 3 KM dari lokasi tanah yang disengketakan ini;------------------------------------------------------------------------ Bahwa benar saksi pada tahun 2006 saksi pernah mengerjakan pembuatan paret keliling dengan lebanya 75 meter dan panjangnya 700 meter ;--------------------------------------------------------------------------------------- Bahwa benar saksi bekerja membuat paret mendapatkan upah melalui Buyung Elok ;----------------------------------------------------------------------------- Bahwa benar saksi yang membuat jalan antara tanah Ramuni dengan Pondok dengan upahnya diberi tanah 0,5 Ha;----------------------------------- Bahwa benar saksi kenal dengan Basri Ondok,tetapi saksi tidak tahu mereka ada hubungan keluarga atau tidak ;------------------------------------ Bahwa benar saksi mengetahui ada sengketa diatas tanah ini dan sejak tahun 2006 baru dibuka jalan diatasnya ;------------------------------------------ Bahwa
benar
saksi
menggali
paret
diatas
tanah
ini
dengan
menggunakan escavator atas perintah Pak Darul yang luasnya 75 X 700 meter selama 1 minggu ;--------------------------------------------------------- Bahwa benar saksi tidak mengetahui siapa yang menanam pohon sawit disebelah tanah Ramuni ;-------------------------------------------------------------- Bahwa benar saksi bersama pak Agus sama sama menanam nenas diatas tanah ini dengan mendapat upahan saja ;-------------------------------Halaman 62 dari 98 halaman.Putusan Nomor : 16/G/2014/PTUN-Pbr.
Bahwa selain mengajukan alat-alat bukti tertulis, pihak Tergugat II Intervensi telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi bernama : ---------------1. MUHAMMAD ALI : yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan pada pokoknya sebagai berikut : ------------------------------------------------ Bahwa benar saksi adalah anak Basri Ondok yang ke 6 dari 10 bersaudara dan orangtua saya ada mempunya tanah pada waktu itu seluas 6 tiang telepon ;-----------------------------------------------------------------
Bahwa saksi mengetahui Orangtua mempunyai tanah pada masa itu karena saksi sejak kecil sering ikut membersihkannya ;--------------------
-
Bahwa saksi mengetahui pada masa itu ada beberapa alas hak yang dimiliki oleh Orangtua saksi ;----------------------------------------------------------
-
Bahwa benar saat ini saksi bertempat tinggal di Desa Rimbo Panjang dan saksi mengetahui bahwa tanah itu dikuasai oleh Orangtua saksi sejak tahun 1960 ;-----------------------------------------------------------------------
-
Bahwa benar saksi mengetahui orang tua saksi ada menjualkan tanah kepada M. Nursin pada tahun 1989, dan selanjutnya M.Nursin mendirikan Kios dengan berjualan Benzin diatas tanah tersebut ;------
- Bahwa benar pada saat tanah itu dijual Orangtua saya kepada M.Nursin saksi baru berusia 17 Tahun, dan saksi tidak mengetahui kepada siapa tanah itu dijual oleh M.Nursin selanjutnya ;-------------------------------------- Bahwa benar saksi mengetahui apabila orangtua akan menjual tanahnya terlebih diberitahukan kepada anak anaknya ;---------------------- Bahwa benar saksi mengetahui lokasi tanah orangtua saksi terletak di RK 4 bukan di RK 3 ;-------------------------------------------------------------------- Bahwa benar antara Ibu saksi dengan Ramuni ada hubungan Keluarga, dimana ibuk saksi dengan neneknya bersaudara ;------------------------------
Bahwa benar saksi mengetahui bahwaIbu saksi ada menjual tanah kepada Ramuni ;------------------------------------------------------------------------Halaman 63 dari 98 halaman.Putusan Nomor : 16/G/2014/PTUN-Pbr.
2. M. A M I N ; yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah
dan
pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -------------------------------- Bahwa benar saksi adalah suami dari Dra. Aisyah yang telah membeli tanah dari M. Nursin pada tahun 1997 ;------------------------------------------ Bahw benar saksi bersama istri sejak dibeli pada Tahun 1997 terus menerus fisik tanah dikuasai dan tidak pernah ditelantarkan sampai dialihkan kepada Suryadi ;------------------------------------------------------------ Bahwa benar saksi ada menanam nenas diatas tanah ini dengan dibantu orang tempatan untuk mengerjakannya ;----------------------------- Bahwa benar selama 15 Tahun saksi bersama istri menguasai tanah ini tidak ada seorangpun yang komplain ketika itu saya ada memasang plank tanah mau dijual ;---------------------------------------------------------------- Bahwa benar saksi ada menanam nenas dengan dibantu orang tempatan sekitar tahun 200an keatas, kemudian terjadi kebakaran di daerah rimbo panjang pohon nenas rusak semua ;-------------------------- Bahwa benar saksi tidak mengetahui kalau tanah saksi pernah dilakukan pemblokiran oleh orang lain dan saksi juga tidak pernah melakukan penimbunan diatas tanah tersebut ;------------------------------- Bahwa benar sepengetahuan saksi tidak pernah melihat orang Kantor Pertanahan ada mengukur tanah pak Hapokis dan melihat surat tanah dari Pak Naibaho selaku sempadan tanah saksi ;------------------------------ Bahwa benar saksi membeli tanah dari M. Nursin pada tahun 1997 baru pada tahun 2010 diajukan permohonan Sertifikat ke Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar ;-------------------------------------------------------------------- Bahwa benar pada tahun 2012 tanah ini dialihkan kepada bapak Suryadi di Kantor Notaris Cecep Sukandar, SH, M.Kn. di Bangkinang ; Halaman 64 dari 98 halaman.Putusan Nomor : 16/G/2014/PTUN-Pbr.
3 S AL M A H : yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; ------------------------------------ Bahwa benar saksi adalah istri dari Hapokis yang mempunyai tanah bersempadan dengan Tanah Dra. Aisyah yang telah dialihkannya kepada pak Suryadi ;-------------------------------------------------------------------- Bahwa benar suami saksi memperoleh tanah itu dari Hj Eliwati dengan cara jual beli pada tahun 2001;------------------------------------------------------ Bahwa benar setelah tanah itu dibeli oleh suami, saksi dan suami sering pergi ke tanah itu untuk membersihkannya ;------------------------------------ Bahwa benar benar sepengetahuan saksi setelah kami membeli tanah itu saksi tidak pernah ada orang yang komplain sampai adanya pemagaran tanah itu ;------------------------------------------------------------------- Bahwa benar suami saksi sudah meninggal dunia, dan tanah itu sudah saksi jual pada bulan Pebruari 2014 yang lalu ;-------------------------------- Bahwa benar luas tanah saksi itu adalah lebarnya 10 meter dan kebelakang sepanjang 60 meter persegi, dan telah disertifikatkan pada tahun 2003 yang lalu ;------------------------------------------------------------------ Bahwa benar pada waktu pelebaran jalan Pekanbaru- Bangkinang suami saksi ada mendapat ganti rugi dari Pemerintah Kabupaten Kampar ;------------------------------------------------------------------------------------ Bahwa benar diatas tanah itu tidak bisa tumbuh tanaman, saksi bersama suami hanya membersihkan tanah itu paling lama sekali dalam sebulan ;------------------------------------------------------------------------------------ Bahwa benar saksi tidak mengetahui disekitar tanah saksi pada tahun 2006 ada orang yang membuat paret disekelilingnya ;---------------------- Bahwa benar saksi mendatangi tanah itu pada saat tanah ini akan dijual pada bulan Pebruari 2014 yang lalu ;---------------------------------------------Halaman 65 dari 98 halaman.Putusan Nomor : 16/G/2014/PTUN-Pbr.
- Bahwa benar saksi mencari tahu bahwa yang melakukan pemagaran dengan kawat itu adalah Pak Echin ;---------------------------------------------- Bahwa benar saksi mengetahui pemagaran itu dilakukan atas perintah dari Pak Jamalis ;-----------------------------------------------------------------------Bahwa dalam perkara ini pihak Tergugat tidak mengajukan alat bukti saksi dipersidangan ;--------------------------------------------------------------------------Bahwa dalam perkara ini telah dilakukan pemeriksaan setempat dilokasi objek sengketa yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 17 September 2014 ;-----------------------------------------------------------------------------Bahwa dalam persidangan perkara tersebut baik Penggugat, Tergugat maupun Tergugat II Intervensi yang masing-masing melalui kuasanya telah mengajukan Kesimpulannya Oktober
secara tertulis tertanggal 20
2014 dipersidangan dan akhirnya masing-masing pihak mohon
Putusan;------------------------------------------------------------------------------------------Bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan segala sesuatu dalam pemeriksaan Persidangan ini dan untuk mempersingkat Putusan ini semuanya termuat dalam berita acara persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ; ----------------------------------------------------- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM : ------------------------Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ; --------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah: -------------------- Sertipikat Hak Milik Nomor : 9006/Rimbo Panjang dahulu atas nama Dra. Aisyah sekarang atas nama Suryadi tanggal 13 Agustus 2012, Surat Ukur tertanggal 10 Agustus 2012 Nomor: 08229/Rimbo Halaman 66 dari 98 halaman.Putusan Nomor : 16/G/2014/PTUN-Pbr.
Panjang/2012 seluas 2116 M2 terletak di Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau; ----------------DALAM EKSEPSI : ---------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat
telah
mengajukan eksepsi sebagaimana termuat dalam Surat Jawabannya tertanggal 20 Agustus 2014, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut : 1. Gugatan Telah Lewat Waktu-----------------------------------------------------Bahwa gugatan Penggugat telah lewat tenggang waktu sebagaimana diatur pada pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, dimana Penggugat sudah mengetahui objek sengketa sejak tanggal 24 Maret 2014, berdasarkan surat laporan sdr. Suryadi selaku pelapor kepada sdr. Amri selaku terlapor di Polres Kampar dengan surat laporan Nomor: STTP/24.B/III/2014/Riau/Res Kampar; -------------------------------2. Gugatan Kabur-----------------------------------------------------------------------Bahwa Penggugat tidak mengetahui secara pasti berapa luas tanah yang tumpang tindih dengan objek sengketa dan Penggugat juga tidak mengetahui secara pasti batas-batas tanah milik Penggugat; ------------Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat tersebut dibantah oleh Penggugat, sebagaimana termuat dalam Repliknya tertanggal 27 Agustus 2014; ----------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Penggugat, Tergugat mengajukan Dupliknya tertanggal 03 September 2014;-----------------------------Menimbang, bahwa terhadap gugatan Tergugat
Penggugat tersebut Pihak
II Intervensi telah mengajukan eksepsi sebagaimana termuat
dalam Surat Jawaban tertanggal 10 September 2014, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut : -----------------------------------------------------------------------Halaman 67 dari 98 halaman.Putusan Nomor : 16/G/2014/PTUN-Pbr.
A. Eksepsi Temporis (Daluarsa) ---------------------------------------------------Bahwa objek sengketa diterbitkan pada tanggal 13 Agustus 2012 dan gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 01 Juli 2014, sehingga gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari dan
dalil Penggugat yang baru mengetahui
objek sengketa tanggal 15 Juni 2014 adalah merupakan “kebohongan besar”, dimana pada tanggal 09 September 2013 Penggugat ada mengirimkan surat kepada Tergugat untuk melakukan pemblokiran objek sengketa dan sekitar bulan Februari 2014 Penggugat telah memagar dan memasang plang pengumuman diatas tanah objek sengketa; -------------------------------------------------------------------------------B. Eksepsi Diskualifikasi (Gemis Aanhoedanigheid) -----------------------Bahwa Penggugat memberikan kuasa kepada Eka Wanti (Advokat), Alif Bestari, SH.,MH (Advokat), Panji Ilham, SH (Calon Advokat) dan Iqbal Bestari, SH (Advokat Magang), dimana berdasarkan Peraturan Peradi Nomor 2 Tahun 2006 bahwa yang dapat diikutsertakan dalam surat kuasa hanyalah Advokat dan calon Advokat pemegang izin sementara; -----------------------------------------------------------------------------C. Gugatan Penggugat Salah Objek (Error In Objecto) --------------------Bahwa adanya perbedaan batas-batas sempadan, perbedaan posisi letak tanah, nomor peta pendaftaran dan letak tanah berdasarkan sandi dari BPN
yang tercantum pada buku tanah (Sertipikat Hak
Milik); ------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa eksespi-eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut dibantah Penggugat
dalam repliknya secara lisan dalam persidangan
tanggal 10 September 2014 yang pada pokoknya tidak sependapat dengan
Halaman 68 dari 98 halaman.Putusan Nomor : 16/G/2014/PTUN-Pbr.
eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi dan tetap pada dalil-dalil gugatannya; -------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dengan pertimbangan hukum sebagai berikut : ----------------------------Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi
mengenai
gugatan
lewat
waktu,
Majelis
Hakim
akan
mempertimbangkannya secara bersama-sama sebagai berikut : ----------------Menimbang, bahwa tenggang waktu mengajukan gugatan di peradilan tata usaha negara diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:---------“gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari (sembilan puluh hari) terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”; ----------------------------------------------Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti objek sengketa, Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum bahwa objek sengketa diterbitkan dahulu atas nama Dra. Aisyah yang kemudian beralih atas nama Suryadi in casu Tergugat II Intervensi, sehingga dapat disimpulkan bahwa Penggugat adalah pihak yang tidak dituju secara langsung oleh keputusan tata usaha negara objek sengketa; ----------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat adalah pihak yang tidak dituju secara langsung oleh obyek sengketa a quo, maka tenggang waktu mengajukan gugatan dihitung secara kasuistis dengan mengikuti kaidah yang tertuang dalam Yurisprudensi
Mahkamah Agung
Republik Indonesia
21
jo.Yurisprudensi
Nomor
5.K/TUN/1992
tanggal
Januari
1993
Nomor 41.K/TUN/1994 tanggal 10 Nopember 1994
Halaman 69 dari 98 halaman.Putusan Nomor : 16/G/2014/PTUN-Pbr.
jo.Yurisprudensi Nomor 270.K/TUN/2001, tanggal 4 Maret 2002, yang pada pokoknya berbunyi: “..Tenggang waktu pengajuan gugatan bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan itu”; ----------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum yang tertuang dalam Yurisprudensi -Yurisprudensi
Mahkamah Agung sebagaimana
disebutkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara dan unsur mengetahui adanya keputusan tata usaha negara itu merupakan dua unsur yang bersifat imperatif sehingga keduanya harus terpenuhi dalam rangka menentukan
dimulainya
tenggang
waktu
90
(sembilan
puluh)
hari
mengajukan gugatan; ------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 yang diperkuat dengan Yurisprudensi Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut di atas, Majelis Hakim selanjutnya akan
mempertimbangkan
kapan
Penggugat
merasa
kepentingannya
dirugikan dan mengetahui objek sengketa a quo, apakah sejak tanggal 24 Maret 2014, berdasarkan surat laporan sdr. Suryadi selaku pelapor kepada sdr. Amri selaku terlapor di Polres Kampar dengan surat laporan Nomor: STTP/24.B/III/2014/Riau/Res Kampar sebagaimana didalilkan Tergugat, ataukah sejak tanggal 9 September 2013 ketika Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan blokir, atau sejak bulan Februari 2014 saat Penggugat memagar dan memasang plang nama di atas objek sengketa sebagaimana didalilkan oleh Tergugat II Intervensi, ataukah sejak tanggal 15 Juni 2014 sebagaimana didalilkan Penggugat; -----------------------------------------
Halaman 70 dari 98 halaman.Putusan Nomor : 16/G/2014/PTUN-Pbr.
Menimbang,
bahwa
selanjutnya
Majelis
Hakim
akan
mempertimbangkan masing-masing dalil tersebut dengan pertimbangan hukum sebagai berikut: ----------------------------------------------------------------------Menimbang, terhadap dalil Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat telah merasa dirugikan dan mengetahui objek sengketa sejak Suryadi in casu Tergugat II Intervensi melaporkan Amri in casu Penggugat kepada pihak kepolisian tanggal 24 Maret 2014 dengan surat laporan Nomor: STTP/24.B/III/2014/Riau/Res Kampar (vide bukti T II.Intv-8), Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat II Intervensi melaporkan Penggugat tidak dengan sendirinya mengakibatkan terlapor in casu Penggugat mengetahui seluruh dokumen legalitas yang mendasari laporan yang dibuat oleh pelapor in casu Tergugat II Intervensi, meskipun Tergugat II Intervensi telah menyerahkan semua dokumen legalitasnya kepada Penyidik namun tidak dapat dibuktikan bahwa dokumen legalitas itu telah diterima atau diketahui Penggugat, sehingga dengan sendirinya tidak dapat dibuktikan bahwa Penggugat telah merasa kepentingannya dirugikan dan mengetahui objek sengketa a quo; ------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa oleh karena tidak terbukti Penggugat telah merasa kepentingannya dirugikan dan mengetahui objek sengketa a quo pada tanggal 24 Maret 2014 saat Suryadi in casu Tergugat II Intervensi membuat laporan polisi Nomor: STTP/24.B/III/2014/Riau/Res Kampar, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tanggal 24 Maret 2014 tidak dapat dijadikan dasar untuk menghitung tenggang waktu 90 hari mengajukan gugatan, dan oleh karenanya dalil eksepsi Tergugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak; ----------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat II Intervensi yang menyatakan Penggugat telah merasa kepentingannya dirugikan dan Halaman 71 dari 98 halaman.Putusan Nomor : 16/G/2014/PTUN-Pbr.
mengetahui objek sengketa a quo sejak tanggal 09 September 2014 sejak Penggugat melalui kuasa hukumnya yang bernama Echin mengajukan permohonan blokir kepada Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut: --------------------------------------------------------------------------------Menimbang,
bahwa
untuk
mempertimbangkan
dalil
eksepsi
Tergugat II Intervensi tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut: --------------------------------------------------------------------------------- Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2013, Penggugat bersama-sama dengan Defitri Santi, Mhd Zein dan H. Jamalis memberikan kuasa kepada Echin secara khusus menandatangani surat-surat permohonan penerbitan SPPT, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar dan berhadapan Pejabat
Badan
Pertanahan
Nasional
guna
untuk
mengajukan
permohonan pengukuran ulang atau pengembalian batas kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar di Bangkinang, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik atas nama pemberi kuasa menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide: bukti T11); ---------------------------------------------------------------------------------------- Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2013, Penggugat bersama-sama dengan Defitri Santi, Mhd Zein dan H. Jamalis telah pula memberikan kuasa kepada Echin secara khusus untuk menandatangani surat-surat di hadapan notaris atau di hadapan Pejabat Badan Pertanahan Nasional guna untuk mengajukan permohonan pengukuran ulang atau pengembalian batas kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar di Bangkinang, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik atas nama pemberi kuasa, menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku (vide bukti P-9); -----------------------------------------------------------------------Halaman 72 dari 98 halaman.Putusan Nomor : 16/G/2014/PTUN-Pbr.
- Bahwa pada tanggal 9 September 2013 Echin mengatasnamakan selaku kuasa dari Penggugat mengajukan permohonan blokir atas Sertipikat Hak Milik Dra. Aisyah dan Kartini Sitanggang tanpa disertai Nomor sertipikat dan tanggal terbitnya (vide bukti T-11); ------------------- Bahwa pada tanggal 9 September 2013 Echin mengatasnamakan selaku kuasa dari Penggugat diberitahu secara lisan oleh salah seorang pegawai di kantor Tergugat yang bernama Devi bahwa sertipikat yang seharusnya diajukan blokir bukan atas nama Dra. Aisyah dan Kartini Sitanggang melainkan atas nama Suryadi dengan nomor Seripikat 9006 tahun 2012 (vide bukti: T-11, T II-7, keterangan saksi Echin); ---------------------------------------------------------------------------- Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2013 Penggugat melalui kuasa hukumnya bernama Echin
telah mengajukan surat permohonan
Pengukuran Bidang Tanah untuk keperluan Pengembalian Batas kepada Tergugat (vide bukti P-8); ------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang tidak dibantah oleh para pihak tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat telah merasa kepentingannya dirugikan dan telah mengetahui objek sengketa a quo sejak tanggal 9 September 2013 sebagaimana didalilkan oleh Tergugat II Intervensi sebagai berikut: -------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti T-11 berupa surat permohonan pemblokiran sertipikat atas nama Dra. Aisyah dan atas nama Kartini Sitanggang, serta bukti T-11 dan T II-7 berupa surat permohonan pemblokiran sertipikat No. 9006 Thn 2012 atas nama Suriadi dan saksi Echin yang didengar keterangannya di bawah sumpah, Majelis Hakim berpendapat bahwa perubahan permohonan blokir yang semula diajukan terhadap Halaman 73 dari 98 halaman.Putusan Nomor : 16/G/2014/PTUN-Pbr.
sertipikat atas nama Dra. Aisyah dan Kartini Sitanggang menjadi atas nama Suriadi terjadi karena adanya informasi yang diberikan secara lisan oleh salah seorang pegawai di kantor Tergugat yang bernama Devi tanpa memperlihatkan atau memberikan dokumen tertulis yang berkaitan dengan sertipikat nomor 9006 objek sengketa tersebut; ---------------------------------------Menimbang, bahwa oleh karena informasi yang diterima oleh Echin mengatasnamakan selaku kuasa Penggugat hanya merupakan informasi lisan tanpa diperlihatkan atau diberikan dokumen tertulis sebagaimana disimpulkan dari kesalahan penulisan nama dari Suriadi yang seharusnya tertulis Suryadi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun Echin mengatasnamakan selaku kuasa Penggugat telah mengetahui adanya sertipikat No. 9006 yang diketahuinya atas nama Suriadi, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa kerugian yang ditimbulkan akibat terbitnya objek sengketa a quo belum benar-benar terjadi; ---------------------------------------------Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan bukti P-8a dan bukti P8b berupa Permohonan Pengukuran Bidang Tanah untuk keperluan pengembalian batas yang diajukan oleh Echin selaku kuasa Penggugat, pada angka 2 disebutkan: “bahwa
di atas tanah milik pemberi kuasa tersebut
diduga telah terbit Sertipikat Nomor 9006 tahun 2012 atas nama Suriadi...” Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Echin selaku kuasa Penggugat secara nyata baru sebatas menduga, belum secara tegas mengetahui bahwa di atas tanah milik Pemberi Kuasa in casu Penggugat telah terbit sertipikat objek sengketa sehingga belum pula secara materiil telah mengalami kerugian akibat terbitnya objek sengketa a quo; ---------------Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim meneliti bukti T-11 berupa Surat Kuasa yang diberikan oleh Amri, Defitri Santi, Mhd Zein dan H. Jamalis kepada Echin tertanggal 19 Agustus 2013 maupun bukti Halaman 74 dari 98 halaman.Putusan Nomor : 16/G/2014/PTUN-Pbr.
P-9 berupa Surat Kuasa yang diberikan oleh Amri, Defitri Santi, Mhd Zein dan H. Jamalis kepada Echin tertanggal 19 Agustus 2013, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa kedua surat kuasa tersebut khusus diperuntukkan
bagi
penerima
kuasa
untuk
melakukan
permohonan
penerbitan SPPT dan PBB pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar dan mengajukan permohonan pengukuran ulang atau pengembalian batas Sertipikat Hak Milik para pemberi kuasa kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, tanpa secara khusus memberikan kuasa kepada saudara Echin untuk mengajukan permohonan blokir atas sertipikat objek sengketa; --------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 9 September 2013 Echin berdasarkan surat kuasa tertanggal 19 Agustus 2013 tersebut telah mengajukan permohonan blokir atas objek sengketa; -------------------------------Menimbang, bahwa atas permohonan blokir yang diajukan oleh Echin tersebut, Tergugat telah menerbitkan Surat Perintah Setor dan Tanda Terima Dokumen untuk kegiatan Pencatatan Blokir kepada Amri in casu Penggugat (vide bukti T-11); ---------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa meskipun Surat
Perintah Setor dan Tanda
Terima Dokumen untuk kegiatan Pencatatan Pemblokiran diterbitkan oleh Tergugat atas nama Amri in casu Penggugat, namun berdasarkan bukti P-11 meskipun tanda terima dokumen tersebut atas nama Amri namun ditandatangani oleh Echin sebagaimana secara nyata terlihat dari bentuk tandatangan Amri dan Echin yang satu sama lain saling berbeda sebagaimana
bukti P-8b tentang
tanda
terima
dokumen
atas
nama
Echin; ---------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa meskipun Echin mengatasnamakan pemberi kuasa telah melakukan permohonan blokir atas objek sengketa dan telah Halaman 75 dari 98 halaman.Putusan Nomor : 16/G/2014/PTUN-Pbr.
menandatangani tanda terima dokumen di atas nama Amri in casu penggugat, namun oleh karena dalam surat kuasa tidak disebutkan secara khusus dan tegas tentang pemberian kuasa untuk melakukan pemblokiran tersebut,
maka
Majelis
Hakim
berpendapat
bahwa
tindakan
Echin
mengajukan permohonan blokir tersebut merupakan tindakan yang melebihi atau diluar kekuasaan yang secara khusus diberikan oleh pemberi kuasa kepadanya, sehingga tindakannya tersebut tidak dapat dinisbatkan kepada pemberi
kuasa
baik
perbuatannya
maupun
akibat-akibat
hukumnya
melainkan merupakan tindakan Echin secara sepihak atas namanya sendiri bukan atas nama pemberi-pemberi kuasa; ---------------------------------------------Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan pemblokiran tanggal 9 September 2013 diajukan oleh Echin secara sepihak diluar kekuasaan yang diberikan Penggugat kepadanya, serta berdasarkan pertimbangan bahwa Echin atas nama Penggugat pada tanggal 21 Oktober 2013 telah mengajukan permohonan pengukuran ulang kepada Tergugat dikarenakan adanya dugaan bahwa diatas tanah pemberi kuasa telah terbit sertipikat objek sengketa yang diinformasikan secara lisan oleh salah seorang pegawai di kantor Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa
tanggal
9
September
2013
tidaklah
dapat
dijadikan
dasar
penghitungan 90 (sembilan puluh) hari bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan; -----------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa oleh karena tanggal 9 September 2013 tidak dapat dijadikan sebagai dasar penghitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan, maka dalil eksepsi Tergugat II Intervensi yang menyatakan tenggang waktu pengajuan gugatan Penggugat dihitung sejak tanggal 9 September 2013 haruslah dinyatakan ditolak; ---------------------------------------------------------------------------------------------
Halaman 76 dari 98 halaman.Putusan Nomor : 16/G/2014/PTUN-Pbr.
Menimbang,
bahwa
selanjutnya
Majelis
Hakim
akan
mempertimbangkan dalil eksepsi Tergugat II Intervensi yang menyatakan bahwa Penggugat telah merasa kepentingannya dirugikan dan telah mengetahui objek sengketa a quo sejak bulan Februari 2014 saat Penggugat melakukan pemagaran dan pemasangan plang (vide bukti T II Intv-6), sebagi berikut: -------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Penggugat memagar dan memasang plang nama tidak dapat dijadikan sebagai bukti yang menegaskan bahwa Penggugat telah mengetahui objek sengketa a quo dikarenakan melakukan pemagaran dan pemasangan plang nama dengan merasa kepentingannya dirugikan dan mengetahui objek sengketa a quo keduanya merupakan peristiwa hukum yang berdiri sendiri dan tidak saling membuktikan satu sama lainnya; ---------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil eksepsi Tergugat II Intervensi yang menyatakan bahwa bulan Februari 2014 merupakan dasar penghitungan tenggang waktu 90 (semblan puluh) hari bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan haruslah dinyatakan ditolak; ----------------------------------------------------Menimbang,
bahwa
selanjutnya
Majelis
Hakim
akan
mempertimbangkan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat baru mengetahui objek sengketa a quo sejak tanggal 15 Juni 2014, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut: ------------------------------------Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat tersebut sematamata merupakan pengakuan Penggugat tanpa didukung oleh bukti-bukti yang mendukung dan menguatkan pengakuan tersebut serta pengakuan tersebut telah pula dibantah oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi, maka Majelis Halaman 77 dari 98 halaman.Putusan Nomor : 16/G/2014/PTUN-Pbr.
Hakim berpendapat bahwa tanggal 15 Juni 2014 tidaklah dapat digunakan sebagai dasar penghitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan; -------------------------------------------------Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-12 a berupa Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) dari Kepolisian Resort Kampar Nomor: SP2HP/698/VI/2014/Reskrim, Perihal: Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian yang ditujukan kepada sdr. Amri (Penggugat) tanggal 05 Juni 2014 serta bukti P-12 b berupa Surat Kepala Kepolisian Resor Kampar Nomor: B/731/VI/2014 tanggal 5 Juni 2014 yang ditujukan kepada Tergugat, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa pada
poin
3
di
dalam Surat
Pemberitahuan
Perkembangan
Hasil
Penyelidikan tersebut menyatakan: “Penyidik masih mengalami hambatan dalam mengungkap kasus yang Saudara laporkan tersebut, dikarenakan keberadaan pagar tersebut diatas lahan yang sama-sama memiliki Sertipikat Hak Milik” ;------------------------------------------------------------------- -------------------Menimbang,
bahwa
oleh
karena
surat
pemberitahuan
perkembangan hasil penyelidikan tersebut secara tegas telah menyatakan bahwa pagar yang dimaksud berada di atas lahan yang sama-sama memiliki sertipikat hak milik, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan surat tersebut Penggugat telah merasa
kepentingannya dirugikan karena di lahan
Penggugat yang sama ternyata telah terbit sertipikat lain in casu objek sengketa; ----------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada tanggal 5 Juni 2014 Penggugat telah merasa kepentingannya dirugikan dan mengetahui objek sengketa a quo, sehingga tanggal 5 Juni 2014 tersebut dapat digunakan sebagai dasar
Halaman 78 dari 98 halaman.Putusan Nomor : 16/G/2014/PTUN-Pbr.
penghitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan; ------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa apabila dihitung sejak tanggal 5 Juni 2014 sampai dengan tanggal 1 Juli 2014 saat Penggugat mendaftarkan gugatannya di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari mengajukan gugatan belumlah terlampaui; -------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang tenggang waktu tidak terbukti dan oleh karena gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor
5.K/TUN/1992
tanggal
21
Januari
1993
jo.Yurisprudensi
Nomor 41.K/TUN/1994 tanggal 10 Nopember 1994
jo.Yurisprudensi
Nomor 270.K/TUN/2001, tanggal 4 Maret 2002, maka
eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang tenggang waktu haruslah ditolak; --------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang,
bahwa
selanjutnya
Majelis
Hakim
akan
mempertimbangkan eksepsi Tergugat Tentang Gugatan kabur dengan pertimbangan hukum sebagai berikut : --------------------------------------------------Menimbang, bahwa syarat-syarat formal gugatan diatur dalam pasal 56 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: -----------------------------------------------------------------------Pasal 56------------------------------------------------------------------------------------------(1) Gugatan harus memuat : -----------------------------------------------------------a. nama,
kewarganegaraan,
tempat
tinggal,
dan
pekerjaan
penggugat, atau kuasanya; ---------------------------------------------------Halaman 79 dari 98 halaman.Putusan Nomor : 16/G/2014/PTUN-Pbr.
b. nama, jabatan, dan tempat kedudukan tergugat; -----------------------c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan. -----------------------------------------------------------------------(2) Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah; -----(3) Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara. yang disengketakan oleh penggugat. --------------------------------Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memuat identitas Penggugat maupun Tergugat atau kuasanya serta telah pula jelas apa yang menjadi dasar gugatan serta apa yang dimohon untuk diputus oleh pengadilan, serta oleh karena terhadap perkara a quo telah dilakukan pemeriksaan persiapan oleh Majelis Hakim sesuai ketentuan Pasal 63 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tentang gugatan kabur haruslah dinyatakan ditolak; --------------------------------------------------------Menimbang,
bahwa
selanjutnya
Majelis
Hakim
akan
mempertimbangkan eksepsi diskualifikasi (Gemis Aanhoedanigheid) yang diajukan Tergugat II Intervensi sebagai berikut: ---------------------------------------Menimbang, bahwa pada prinsipnya pemberian kuasa untuk beracara di pengadilan hanya diperbolehkan bagi advokat atau bukan advokat untuk keluarga sedarah dalam hal kuasa insidentil, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pemberian kuasa bagi calon advokat atau advokat magang sepanjang didampingi oleh advokat dan ditujukan sebagai sarana pendidikan dan pelatihan beracara bagi yang bersangkutan, maka calon advokat atau advokat magang tersebut dipersilahkan untuk menghadiri persidangan dan mendampingi advokat yang sedang beracara di sidang pengadilan; --------------------------------------------------------------------------------------Halaman 80 dari 98 halaman.Putusan Nomor : 16/G/2014/PTUN-Pbr.
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemberian kuasa dengan menyertakan calon advokat atau advokat magang tidaklah mengakibatkan pemberian kuasa menjadi batal, oleh karenanya eksepsi Tergugat II Intervensi tentang diskualifikasi haruslah dinyatakan ditolak; ----------------------------------------------Menimbang, mempertimbangkan
bahwa
eksepsi
selanjutnya
Tergugat
II
Majelis
Intervensi
Hakim tentang
akan
Gugatan
Penggugat Salah Objek (Error In Objecto) dengan pertimbangan hukum sebagai berikut : -------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tergugat II Intervensi tentang gugatan Penggugat salah objek sudah berkaitan dengan pembuktian dalam pokok perkara, maka eksepsi tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dalam pokok perkara; ---------------------------------------------------Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang tenggang waktu dan gugatan kabur dan eksepsi Tergugat II Intervensi tentang tenggang waktu dan diskualifikasi
telah dinyatakan ditolak serta
eksepsi Tergugat II Intervensi tentang gugatan Penggugat salah objek akan dipertimbangkan bersama-sama dalam pokok perkara, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pokok perkaranya sebagai berikut: -------------------------------------------------------------------------------------------DALAM POKOK PERKARA ; ------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa gugatan Penggugat sepanjang berkaitan dengan pokok perkaranya adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara; ------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa objek sengketa yang dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat dalam perkara ini adalah: ---------------------------------- Sertipikat Hak Milik Nomor : 9006/Rimbo Panjang dahulu atas nama Dra. Aisyah sekarang atas nama Suryadi tanggal 13 Agustus 2012, Halaman 81 dari 98 halaman.Putusan Nomor : 16/G/2014/PTUN-Pbr.
Surat Ukur tertanggal 10 Agustus 2012 Nomor: 08229/Rimbo Panjang/2012 seluas 2116 M2 terletak di Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau; ----------------Menimbang, bahwa gugatan Penggugat a quo pada pokoknya didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut : ---------------------------------------------1. Bahwa Penggugat adalah pemegang Sertipikat Hak Milik No. 3186 dan diubah dengan No. 10481 tanggal 17 Mei 1991 atas sebidang tanah seluas 17.300 M2 yang terletak di Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang
Kabupaten
Kampar,
sesuai
Gambar
Situasi/Surat
Ukur
No.6364/1990 tanggal 17 Desember 1990 dengan batas-batas : -------------- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Defitri Santi; ----------------------- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Raya Bangkinang; ------------- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Basri Ondo; ----------------------- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah rencana jalan; -------------------2. Bahwa mengenai kepastian hukum atas penguasaan kepemilikan tanah milik Penggugat, dimana Sertipikat milik Penggugat sudah tiga kali diagunkan ke bank guna mendapatkan fasilitas kredit dan hal tersebut tidak mendapat hambatan; --------------------------------------------------------------3. Bahwa diatas tanah Penggugat tersebut ada juga Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar (Tergugat) yaitu : Sertipikat Hak Milik Nomor : 9006 yang telah diterbitkan pada tanggal 13 Agustus 2012 sebagaimana Surat Ukur tertanggal 10 Agustus 2012 Nomor: 08229/Rimbo Panjang/2012 seluas 2116 M2 dahulunya atas nama pemegang hak Dra. Aisyah dan sekarang atas nama pemegang hak Suryadi yang terletak di Provinsi Riau, Kabupaten Kampar, Kecamatan Tambang, Kelurahan Rimbo Panjang. (vide bukti P-1, T-1 dan T.II.Intv1A); ---------------------------------------------------------------------------------------------
Halaman 82 dari 98 halaman.Putusan Nomor : 16/G/2014/PTUN-Pbr.
4. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. ---------------------------------------Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan tersebut dibantah oleh Tergugat sebagaimana termuat dalam Surat Jawaban Tergugat tertanggal 20 Agustus 2014 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut: -------------------1. Bahwa mengenai perubahan nomor pada Sertipikat Hak Milik No. 3186 mmenjadi 10481 tidak merubah letak tanah, luas maupun batas-batas tanah Sertipikat Hak Milik No. 3186 yang dirubah menjadi Sertipikat Hak Milik No. 10481Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar surat ukur no. 6364/1990 tanggal 17 Desember 1990 atas nama Amri (Penggugat); -----------------------------------------------------------------------2. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 9006 yang telah diterbitkan pada tanggal 13 Agustus 2012 sebagaimana Surat Ukur tertanggal 10 Agustus 2012 Nomor: 08229/Rimbo Panjang/2012 seluas 2116 M2 dahulunya atas nama pemegang hak Dra. Aisyah dan sekarang atas nama pemegang hak Suryadi yang terletak di Provinsi Riau, Kabupaten Kampar, Kecamatan Tambang, Kelurahan Rimbo Panjang, telah diproses sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.; --------------------------------------------------------------------------------------3. Bahwa dasar penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 9006 yang telah diterbitkan
pada tanggal 13 Agustus 2012 sebagaimana Surat Ukur
tertanggal 10 Agustus 2012 Nomor: 08229/Rimbo Panjang/2012 seluas 2116 M2 dahulunya atas nama pemegang hak Dra. Aisyah dan sekarang atas nama pemegang hak Suryadi yang terletak di Provinsi Riau, Kabupaten
Kampar,
Kecamatan
Tambang,
Kelurahan
Rimbo
Panjang.adalah sebagai berikut : ----------------------------------------------------Halaman 83 dari 98 halaman.Putusan Nomor : 16/G/2014/PTUN-Pbr.
a. Surat
Keterangan
Ganti
Kerugian
No.
Reg
Camat
:
607/SKGR/RP/III/2010 tanggal 11 Maret 2010; ------------------------------b. AJB No. 202/PPAT/1989 tanggal 03 April 1989 yang dibuat dihadapan Camat Wazarsyah; -------------------------------------------------------------------c. Surat Pernyataan Riwayat Tanah tanggal 09 April 2012 atas nama Dra. Aisyah; ----------------------------------------------------------------------------d. Surat Pernyataan Penguasaan fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 10 April 2012 atas nama Dra. Aisyah; -------------------------------------------e. SSPD-BPHTB atas nama Dra. Aisyah; -----------------------------------------f. Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Rimbo Panjang Nomor: 099/DMS/UP/VI/2012 tanggal 29 Juni 2012; g. SPPT-PBB NOP: 14.06.070.007.003-1236.0 atas nama Dra. Aisyah; h. Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A No: 293/RSL/KR/2012 tanggal 26 Juli 2012; ---------------------------------------------------------------------------i. Peta Bidang Tanah No: 356/Rimbo Panjang/2012 tanggal 13 Juni 2012 atas nama Dra. Aisyah; ------------------------------------------------------j. Gambar Ukur No : 580/2012 nama pemohon Dra. Aisyah; ----------------k. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar No: 343/HM/BPN-14.01/2012 tanggal 09 Agustus 2012 atas nama Dra. Aisyah; ----------------------------------------------------------------------------------4. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa sudah sesuai dengan prosedur berdasarkan peraturan perundang-undangan dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik; ------------------------Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan tersebut dibantah oleh Tergugat II Intervensi sebagaimana termuat dalam Surat Jawaban Tergugat II Intervensi tertanggal 10 September 2014 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut : --------------------------------------------------------------------------------
Halaman 84 dari 98 halaman.Putusan Nomor : 16/G/2014/PTUN-Pbr.
1. Bahwa Tergugat II Intervensi adalah pemegang hak yang menjadi objek sengketa yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor : 9006 yang telah diterbitkan pada tanggal 13 Agustus 2012 sebagaimana Surat Ukur tertanggal 10 Agustus 2012 Nomor: 08229/Rimbo Panjang/2012 seluas 2116 M2 dahulunya atas nama pemegang hak Dra. Aisyah dan sekarang atas nama pemegang hak Suryadi yang terletak di Provinsi Riau, Kabupaten Kampar, Kecamatan Tambang, Kelurahan Rimbo Panjang; -------------------------------2. Bahwa tanah milik Tergugat II Intervensi pada awalnya berasal dari Basri Ondok yang dijual kepada M. Nursin berdasarkan Akta Jual Beli No. 202/PPAT/1989 dihadapan Camat Kampar bapak Wazarsyah tanggal 3 April 1989; -----------------------------------------------------------------------------------3. Bahwa M. Nursin menjual tanahnya kepada Dra. Aisyah berdasarkan SKGR No. 607/SKGR/RP/III/2010 tanggal 11 Maret 2010; ---------------------4. Bahwa selanjutnya tanah tersebut dibuat Sertipikat Hak Miliknya oleh Dra. Aisyah dengan Sertipikat Hak Milik No. 9006 tanggal 13 Agustus 2012; 5. Bahwa Dra. Aisyah menjual tanahnya kepada Suryadi (Tergugat II Intervensi) berdasarkan Akta Jual Beli No. 432/2012 yang dibuat Pejabat PPAT Cecep Sukandar, SH., M.Kn tanggal 13 Desember 2012; -------------6. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa sudah sesuai dengan prosedur
berdasarkan
peraturan
perundang-undangan
dan
tidak
melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik; --------------------------Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dibantah
Tergugat dan Tergugat II Intervensi, maka Majelis Hakim akan
menguji apakah dari perspektif hukum administrasi penerbitan keputusan Tergugat mengandung cacat hukum berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana
diubah dengan
Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
Halaman 85 dari 98 halaman.Putusan Nomor : 16/G/2014/PTUN-Pbr.
Menimbang, bahwa dari dalil gugatan, jawaban dalam sengketa a quo, menurut Majelis Hakim permasalahan hukum administrasi yang harus dipertimbangkan dalam sengketa a quo adalah,
apakah dari aspek
kewenangan, prosedur dan/atau substansi objek sengketa telah diterbitkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan telah pula menerapkan Azas-azas umum pemerintahan yang baik ?; ---------------------------------------------------------Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-.23, kecuali bukti P-6 tidak jadi diajukan sebagai bukti surat dan mengajukan 3 (tiga) orang saksi sedangkan Tergugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda T1 s/d T-15
dan tidak ada mengajukan saksi, sedangkan Tergugat II
Intervensi mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.II.Intv-1A s/d T.II.Intv13B dan mengajukan 3 (tiga) orang saksi; ----------------------------------------------Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan alat bukti surat yang diajukan oleh pihak Penggugat dan Tergugat serta Tergugat II Intervensi di persidangan, dan keterangan saksi-saksi serta Berita Acara sidang pemeriksaan setempat, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang relevan dan tidak dibantah oleh para pihak dalam perkara ini sebagai berikut: --------------------------------------------------------------------------------------------
Bahwa Penggugat adalah pemegang Sertipikat Hak Milik No. 3186 dan diubah dengan No. 10481 tanggal 17 Mei 1991 atas sebidang tanah seluas 17.300 M2 yang terletak di Desa Rimbo Panjang, Kecamatan
Tambang
Kabupaten
Kampar,
sesuai
Gambar
Situasi/Surat Ukur No.6364/1990 tanggal 17 Desember 1990 (vide bukti P-3, T- 2 dan T.II.Intv-5A); ---------------------------------------------------
Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Penggugat berdasarkan Peta Manual/Peta Blok Prona tahun 1992 (vide bukti T-9) dimana Amri (Penggugat) berada pada no. 13; ------------------------------------------------Halaman 86 dari 98 halaman.Putusan Nomor : 16/G/2014/PTUN-Pbr.
-
Bahwa Penggugat melakukan kewajibannya dengan melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan tahun 2010 s/d 2013 (vide bukti P-5); -------------------------------------------------------------------------------
-
Bahwa Sertipikat Hak Milik Penggugat di pasang hak tanggungan pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk berdasarkan Hak Tanggungan No. 1543/2007 tanggal 20 Agustus 2007 (vide bukti P-4);
-
Bahwa tanah objek sengketa yang diterbitkan Sertipikatnya oleh Tergugat berdasarkan: --------------------------------------------------------------a. Surat
Keterangan
Ganti
Kerugian
No.
Reg
Camat
:
607/SKGR/RP/III/2010 tanggal 11 Maret 2010 (vide bukti T-7 dan T.II.Intv-2); -------------------------------------------------------------------------b. AJB No. 202/PPAT/1989 tanggal 03 April 1989 yang dibuat dihadapan Camat Wazarsyah (vide bukti T-7 lampiran) ; -------------c. Surat Pernyataan Riwayat Tanah tanggal 09 April 2012 atas nama Dra. Aisyah (vide bukti T-7 lampiran); --------------------------------------d. Surat Pernyataan Penguasaan fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 10 April 2012 atas nama Dra. Aisyah (vide bukti T-7 lampiran); --------------------------------------------------------------------------e. SSPD-BPHTB atas nama Dra. Aisyah; ------------------------------------f. Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Rimbo Panjang Nomor: 099/DMS/UP/VI/2012 tanggal 29 Juni 2012 (vide bukti T-3); -----------------------------------------------------------g. SPPT-PBB NOP: 14.06.070.007.003-1236.0 atas nama Dra. Aisyah; ------------------------------------------------------------------------------h. Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A No: 293/RSL/KR/2012 tanggal 26 Juli 2012 (vide bukti T-6); ---------------------------------------i. Peta Bidang Tanah No: 356/Rimbo Panjang/2012 tanggal 13 Juni 2012 atas nama Dra. Aisyah (vide bukti T-5); ----------------------------Halaman 87 dari 98 halaman.Putusan Nomor : 16/G/2014/PTUN-Pbr.
j.
Gambar Ukur No : 580/2012 nama pemohon Dra. Aisyah (vide bukti T-3); ---------------------------------------------------------------------------
k. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar No: 343/HM/BPN-14.01/2012 tanggal 09 Agustus 2012 atas nama Dra. Aisyah (vide bukti T-4); ---------------------------------------------------
Bahwa Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa beralih ke atas nama Suryadi (Tergugat II Intervensi) berdasarkan Akta Jual Beli No. 432/2012 dihadapan Pejabat Pembuat Akte Tanah
Cecep
Sukandar, SH.,M.Kn tanggal 13 Desember 2012 (vide bukti T-8 dan T.II.Intv-3); -------------------------------------------------------------------------------
Bahwa
Tergugat II Intervensi melakukan kewajibannya dengan
melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan tahun 2013 (vide bukti T.II.Intv-4A dan 4B); -----------------------------------------------------------
Bahwa berdasarkan sidang Pemeriksaan Setempat pada tanggal 17 September 2014 diatas tanah Penggugat tersebut terbit pula Sertipikat Hak Milik Nomor : 9006/Rimbo Panjang dahulu atas nama Dra. Aisyah sekarang atas nama Suryadi tanggal tanggal 13 Agustus 2012, Surat Ukur tertanggal 10 Agustus 2012 Nomor: 08229/Rimbo Panjang/2012 seluas 2116 M2 terletak di Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau yang menjadi objek sengketa (vide bukti P-1, T-1 dan T.II Intv-1A); --------------------------------
-
Bahwa berdasarkan Peta Pengadaan Tanah Untuk Pelebaran Jalan Nasional Pekanbaru Bangkinang Desa Rimbo Panjang dan Desa Kualu Nenas tahun 2007 (vide bukti P-14A dan T-15) pada kolom 286 tertulis nama Dra. Aisyah selaku pemegang sertipikat hak milik; ---------
-
Bahwa berdasarkan Peta Pengadaan Tanah Untuk Pelebaran Jalan Nasional Pekanbaru Bangkinang Desa Rimbo Panjang berdasarkan hasil Inventarisasi dan Identifikasi Ulang tahun 2010 hasil revisi Halaman 88 dari 98 halaman.Putusan Nomor : 16/G/2014/PTUN-Pbr.
tanggal 15 Juli 2010 (vide bukti P-14B) pada kolom 286 tertulis nama Amri selaku pemegang Sertipikat Hak Milik; -----------------------------------
Bahwa
berdasarkan
keterangan
dari
kuasa
hukum
Tergugat
dipersidangan terhadap warkah Sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat tidak ditemukan baik di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, maupun di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Riau; -------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim selanjutya akan mempertimbangkan apakah dari aspek kewenangan, keputusan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku; ---------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yaitu “ Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur meliputi pengumpulan, pengelolaan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya”; -----------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 ayat 23 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yaitu : “Kantor Pertanahan adalah unit kerja Badan Pertanahan Nasional di wilayah kabupaten atau kotamadya, yang melakukan pendaftaran hak atas tanah dan pemeliharaan daftar umum pendaftaran tanah”; ------------Menimbang,
bahwa
dengan
mengacu
pada
ketentuan
sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat mengenai Halaman 89 dari 98 halaman.Putusan Nomor : 16/G/2014/PTUN-Pbr.
Pendaftaran hak atas tanah kewenangan atributifnya dimiliki oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar untuk menerbitkan objek sengketa a quo, sehingga penerbitan objek sengketa memang benar merupakan kewenangan Tergugat; ----------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah dari aspek prosedural Keputusan in litis diterbitkan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan telah cukup menerapkan Azas-azas Umum Pemerintahan yang baik ; ---------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa dari dalil jawaban Tergugat sebagaimana termuat dalam Surat Jawaban Tergugat tertanggal 20 Agustus 2014 dan surat jawaban Tergugat II Intervensi tanggal 10 September 2014 yang pada pokoknya menyatakan bahwa terbitnya objek sengketa didasarkan pada: 1. Data yuridis dan data fisik sebagai dasar penerbitan sertipikat objek sengketa: -------------------------------------------------------------------------------a. Surat
Keterangan
Ganti
Kerugian
No.
Reg
Camat
:
607/SKGR/RP/III/2010 tanggal 11 Maret 2010 (vide bukti T-7 dan T.II.Intv-2); ---------------------------------------------------------------b. AJB No. 202/PPAT/1989 tanggal 03 April 1989 yang dibuat dihadapan Camat Wazarsyah (vide bukti T-7 lampiran) ; ---------c. Surat Pernyataan Riwayat Tanah tanggal 09 April 2012 atas nama Dra. Aisyah (vide bukti T-7 lampiran); -------------------------d. Surat Pernyataan Penguasaan fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 10 April 2012 atas nama Dra. Aisyah (vide bukti T-7 lampiran); ----------------------------------------------------------------------e. SSPD-BPHTB atas nama Dra. Aisyah; --------------------------------f. Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Rimbo Panjang Nomor: 099/DMS/UP/VI/2012 tanggal 29 Juni 2012 (vide bukti T-3); ------------------------------------------------Halaman 90 dari 98 halaman.Putusan Nomor : 16/G/2014/PTUN-Pbr.
g. SPPT-PBB NOP: 14.06.070.007.003-1236.0 atas nama Dra. Aisyah; -------------------------------------------------------------------------h. Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A No: 293/RSL/KR/2012 tanggal 26 Juli 2012 (vide bukti T-6); -----------------------------------i. Peta Bidang Tanah No: 356/Rimbo Panjang/2012 tanggal 13 Juni 2012 atas nama Dra. Aisyah (vide bukti T-5); -----------------j.
Gambar Ukur No : 580/2012 nama pemohon Dra. Aisyah (vide bukti T-3); -----------------------------------------------------------------------
k. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar No: 343/HM/BPN-14.01/2012 tanggal 09 agustus 2012 atas nama Dra. Aisyah (vide bukti T-4); --------------------------------------2. Bahwa Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa beralih ke atas nama Suryadi (Tergugat II Intervensi) berdasarkan Akta Jual Beli No. 432/2012 dihadapan Pejabat Pembuat Akte Tanah
Cecep
Sukandar, SH.,M.Kn tanggal 13 Desember 2012 (vide bukti T-8 dan T.II.Intv-3); ------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut diatas maka yang perlu diuji kebenarannya adalah : -------1. Apakah benar data yuridis dan data fisik tanah yang ditunjuk dalam objek sengketa adalah milik Penggugat; --------------------------------------2. Apakah benar tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tersebut telah menyimpang dari Prosedural yang ditentukan oleh Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan Azas-azas Umum Pemerintahan yang baik? ----------------------------------Menimbang, bahwa Penggugat adalah pemegang Sertipikat Hak Milik No. 3186 dan diubah dengan No. 10481 tanggal 17 Mei 1991 atas sebidang tanah seluas 17.300 M2 yang terletak di Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, sesuai Gambar Situasi/Surat Ukur Halaman 91 dari 98 halaman.Putusan Nomor : 16/G/2014/PTUN-Pbr.
No.6364/1990 tanggal 17 Desember 1990 (vide bukti P-3, T- 2 dan T.II.Intv5A); ------------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Penggugat berdasarkan Peta Manual/Peta Blok Prona (vide bukti T-9) dimana Amri (Penggugat) berada pada no. 13 sebagaimana diperkuat dengan Peta Manual/Peta Blok Prona Tahun 1992-1993 tanggal 29 Desember 1992 (vide: bukti P-15) ---------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa Sertipikat Hak Milik Penggugat di pasang hak tanggungan pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk berdasarkan Hak Tanggungan No. 1543/2007 tanggal 20 Agustus 2007 (vide bukti P-4); Menimbang, bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa yaitu : Sertipikat Hak Milik Nomor : 9006/Rimbo Panjang dahulu atas nama Dra. Aisyah sekarang atas nama Suryadi tanggal 13 Agustus 2012, Surat Ukur tertanggal 10 Agustus 2012 Nomor: 08229/Rimbo Panjang/2012 seluas 2116 M2 terletak di Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau (vide bukti P-1, T-1 dan T.II.Intv-1A); ----------------------Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap bukti T-9, dan bukti P-15, serta penilaian terhadap bukti T-15, P-14a dan bukti P-14b serta berdasarkan Berita Acara sidang Pemeriksaan Setempat pada tanggal 17 September 2014 dan bukti T-13 berupa peta situasi tanah hasil pemeriksaan setempat yang diterbitkan Tergugat tanggal 29 September 2014, diatas tanah yang disebutkan dalam Sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat tersebut terbit pula Sertipikat Hak Milik Nomor : 9006/Rimbo Panjang dahulu atas nama Dra. Aisyah sekarang atas nama Suryadi tanggal tanggal 13 Agustus 2012, Surat Ukur tertanggal 10 Agustus 2012 Nomor: 08229/Rimbo Panjang/2012 seluas 2116 M2 terletak di Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau yang menjadi objek sengketa (vide bukti P-1, T-1 dan T.II Intv-1A); -----------------------------------------------------Halaman 92 dari 98 halaman.Putusan Nomor : 16/G/2014/PTUN-Pbr.
Menimbang,
bahwa
berdasarkan
rangkaian
fakta-fakta
dan
pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa objek sengketa diterbitkan secara tumpang tindih dengan tanah yang terlebih dahulu telah didaftarkan hak miliknya atas nama Penggugat pada tahun 1991; ----------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang,
bahwa
selanjutnya
Majelis
Hakim
akan
mempertimbangkan Apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek sengketa secara Prosedural telah sesuai dengan Peraturan perundangundangan yang berlaku dan sesuai dengan Asas-Asas umum Pemerintahan yang baik? ---------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa dari bukti-bukti dan uraian pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim mendapat fakta alasan yang dimaksud oleh Penggugat intinya penerbitan objek sengketa tidak cermat karena Sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat tumpang tindih dengan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat; -------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi permasalahan apakah sesuai atau bertentangan dengan hukum yang berlaku, dimana dalam satu lokasi tanah terbit 2 (dua) sertipikat, dalam hal ini Sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat dengan Sertipikat Hak Milik dahulu atas nama Dra. Aisyah sekarang atas nama Suryadi yang menjadi objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat; -------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 12 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi : ----------------------------------------------------------------------------------------(1) Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi : ------------a. Pengumpulan dan pengolahan data fisik; -----------------------------b. Pembuktian hak dan pembukuannya; ----------------------------------c. Penerbitan sertifikat; --------------------------------------------------------Halaman 93 dari 98 halaman.Putusan Nomor : 16/G/2014/PTUN-Pbr.
d. Penyajian data fisik dan data yuridis; ----------------------------------e. Penyimpanan daftar umum dan dokumen; ---------------------------(2) Kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah meliputi : ------------a. Pendaftran peralihan dan pembebanan hak; ----------------------b. Pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah lainnya; ---------Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi : ----------------------------------------------------------------------------------------(1) Untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan; ---------------------------------------(2) Kegiatan pengukuran dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : -----------------------------------------------------------------a. Pembuatan peta dasar pendaftaran; -----------------------------------b. Penetapan batas bidang-bidang tanah; -------------------------------c. Pengukuran
dan
pemetaan
bidang-bidang
tanah
dan
pembuatan peta pendaftaran; --------------------------------------------d. Pembuatan daftar tanah; --------------------------------------------------e. Pembuatan surat ukur; -----------------------------------------------------Menimbang,
bahwa
kemudian
sesuai
dengan
Peraturan
Pemerintah No. 10 Tahun 1961 yang telah disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 10 ayat (2) PP 10/1961 yang berbunyi : “Satu buku tanah hanya dipergunakan untuk mendaftar satu hak atas tanah jo PP No. 24 Tahun 1997 khususnya pasal 1 angka 19 yang berbunyi “Buku tanah adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat data yuridis dan data fisik suatu objek pendaftaran tanah yang sudah ada haknya” jo Pasal 31 ayat (1) yang berbunyi : “Sertipikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai data fisik dan
Halaman 94 dari 98 halaman.Putusan Nomor : 16/G/2014/PTUN-Pbr.
data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 30 ayat (1); ---------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa dengan demikian sertipikat diberikan kepada yang berkepentingan setelah adanya Buku Tanah dan Buku Tanah sendiri memuat kebenaran data yuridis dan data fisik suatu objek pendaftaran tanah; Menimbang, bahwa di dalam Undang-undang No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria jo Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 yang merupakan penyempurnaan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah tidak ada konstruksi yuridis yang memberikan kewenangan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota ataupun Kabupaten dalam suatu lokasi tanah terbit 2 (dua) Sertipikat dalam arti tumpang tindih; ---------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa karena Sertipikat Hak Milik No. 3186 dan diubah dengan No. 10481 tanggal 17 Mei 1991 atas sebidang tanah seluas 17.300 M2 yang terletak di Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, sesuai Gambar Situasi/Surat Ukur No.6364/1990 tanggal 17 Desember 1990 (vide bukti P-3, T- 2 dan T.II.Intv-5A) diterbitkan terlebih dahulu oleh Tergugat, maka seharusnya Tergugat tidak menerbitkan kembali Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa di atas tanah yang sama sepanjang sertipikat yang terlebih dahulu terbit tersebut belum dibatalkan dan/atau dicabut; ------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Tergugat dalam menjalankan kewenangannya tersebut harus disertai dengan alasan-alasan yang benar sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku dan bukan berarti dalam melaksanakan peraturan tersebut tanpa memperhatikan rasa keadilan, kepastian hukum dan kecermatan dalam bertindak, akan tetapi juga harus memperhatikan juga hak-hak
Penggugat sebagai pihak yang
sebelumnya telah memiliki sertipikat hak milik di atas tanah yang disebutkan Halaman 95 dari 98 halaman.Putusan Nomor : 16/G/2014/PTUN-Pbr.
dalam objek sengketa a quo, agar
setiap keputusan yang diambil atau
diterbitkan Tergugat telah benar-benar memperhatikan kepentingan semua pihak dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim sampai pada keyakinan bahwa objek sengketa a quo yang diterbitkan Tergugat secara prosedural telah melanggar peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum Pemerintahan yang baik (AUPB) khususnya asas kecermatan dan asas kepastian hukum; --------------------------Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa penerbitan objek sengketa a quo dari segi prosedur mengandung cacat hukum dikarenakan diterbitkan di atas tanah yang sebelumnya telah didaftarkan dan telah pula terbit sertipikat hak milik di atasnya, maka eksepsi Tergugat II Intervensi tentang gugatan Penggugat salah objek (error in objecto) haruslah ditolak dan selanjutnya permohonan Penggugat agar keputusan objek sengketa a quo dinyatakan batal beralasan hukum untuk dikabulkan dan kepada Tergugat diperintahkan untuk mencabutnya; ----------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dan Tergugat II Intervensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; ---------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 107 UndangUndang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka bukti-bukti selebihnya setelah dipertimbangkan ternyata tidak relevan untuk dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam putusan ini, namun alat bukti tersebut tetap dilampirkan dalam berkas perkara ; ----------------------------------Halaman 96 dari 98 halaman.Putusan Nomor : 16/G/2014/PTUN-Pbr.
Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-undang No.51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ; -------------------------------MENGADILI I. Dalam Eksepsi : -----------------------------------------------------------------------------
Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi seluruhnya ; -------
II. Dalam Pokok Perkara : -----------------------------------------------------------------1.
Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; --------------------------
2.
Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik Nomor : 9006/Rimbo Panjang dahulu atas nama Dra. Aisyah sekarang atas nama Suryadi tanggal 13 Agustus 2012, Surat Ukur tertanggal 10 Agustus 2012 Nomor: 08229/Rimbo Panjang/2012 seluas 2116 M2 terletak di Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;--------
3.
Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor : 9006/Rimbo Panjang dahulu atas nama Dra. Aisyah sekarang atas nama Suryadi tanggal
13 Agustus 2012, Surat Ukur tertanggal 10 Agustus
2012 Nomor: 08229/Rimbo Panjang/2012 seluas 2116 M2 terletak di Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau; -----------------------------------------------------------------------------4.
Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 3.314.500.- (tiga juta tiga ratus empat belas ribu lima ratus rupiah); -------Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada hari SENIN, tanggal 27 Oktober 2014, oleh kami A. TIRTA IRAWAN, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua
Majelis,
POPPY
PRASTIANY,S.H.,
dan
DWIKA
HENDRA
KURNIAWAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan Halaman 97 dari 98 halaman.Putusan Nomor : 16/G/2014/PTUN-Pbr.
tersebut diucapkan dalam sidang yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari SENIN, tanggal 3 Nopember 2014, oleh Majelis Hakim A.TIRTA IRAWAN, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, DWIKA HENDRA KURNIAWAN, S.H., dan JIMMY RIYANT NATAREZA, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh SYAIFUDDIN ANSARI, S.H. M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dengan dihadiri oleh : kuasa Penggugat, kuasa Tergugat, dan kuasa Tergugat II Intervensi; ----------------------------------------------------------------
HAKIM ANGGOTA I,
HAKIM KETUA MAJELIS.
ttd
ttd
DWIKA HENDRA KURNIAWAN, S.H.
A. TIRTA IRAWAN, S.H.,M.H.
HAKIM ANGGOTA II, ttd
JIMMY RIYANT NATAREZA, S.H.,M.H. PANITERA PENGGANTI, ttd
SYAIFUDDIN ANSARI, S.H.,M.H.
Perincian Biaya Perkara : -
Pendataran Gugatan : Rp. 30.000,ATK Perkara : Rp. 50.000,Pemeriksaan Setempat : Rp. 3.100.000,Surat Panggilan : Rp. 117.500,Materai : Rp 12.000,Redaksi : Rp. 5.000,Jumlah : Rp. 3.314.500,(tiga juta tiga ratus empat belas ribu lima ratus rupiah)
Halaman 98 dari 98 halaman.Putusan Nomor : 16/G/2014/PTUN-Pbr.
