PT.TUN-MDN

PUTUSAN Nomor : 30/B/2013/PT.TUN-MDN

-----------------------------------------------------------------------------___Publikasi putusan ini dimaksudkan sebagai informasi kepada publik, sedangkan turunan putusan yang resmi dikeluarkan sesuai mekanisme berdasarkan UU yang berlaku, apabila dalam publikasi ini terdapat kesalahan pengetikan dsb, maka yang berlaku adalah putusan yang bermaterai___

------------------------------------------------------------------------------

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor : 30/B/2013/PT.TUN-MDN

P U T

U

S

A

N

Nomor : 30/B/2013/PT.TUN-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus, dan mengadili sengketa tata usaha negara di tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan tersebut di bawah ini, dalam perkara antara : KEPALA

KANTOR

PERTANAHAN

KABUPATEN

OGAN

KOMERING ILIR, Berkedudukan di Jalan Letnan Darna Jambi No. 115 Kayu Agung. Dalam hal ini diwakili oleh : 1. M. Syahrir, A.Ptnh., S.H., M.M., Jabatan Kabid Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Selatan; 2. F. Syamsudin, S.H., Jabatan Kasi Sengketa Konflik dan Perkara Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir; Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir, Jalan Letnan Darna Jambi No. 115 Kayu Agung baik bersamasama

maupun

masing-masing

atau

sendiri-sendiri,

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 64/600-


14/16/I/2013 tanggal 10 Januari 2013, selanjutnya disebut: TERGUGAT/PEMBANDING I; PT. MUTIARA BUNDA JAYA, Berkedudukan di Jalan Basuki Rahmat No. 788 Palembang. Dalam hal ini diwakili oleh : ACHMAD HADI FAUZAN, Warga Negara Indonesia, Tempat Tinggal di Perum Kebayoran Heights Blok KR 6 No. 5 RT/RW 002/003 Pondok Jaya, Pondok Aren Tangerang Selatan selaku Direktur Utama PT. Mutiara Bunda Jaya. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 871/MBJ/XII/12/RO/CD tertanggal 28 Desember 2012 telah memberikan kuasa untuk mengajukan banding kepada : ARIF LUTVIANSORI, Pekerjaan Karyawan PT. Mutiara Bunda Jaya, Beralamat di Sendangmulyo, RT. 09 RW. 01 Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah; Dalam hal ini Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 004/MBJ/ACC/I/2013 tertanggal 17 Januari 2013 telah memberikan kuasa untuk mengajukan Memori Banding kepada : 1. Dr. Hotman Paris Hutapea, S.H., M. Hum. 2. Anthony L. P. Hutapea, S.H., M.H. 3. Subagio Aridarmo, S.H. 4. Ir. Nurbaini Janah, S.H. 5. Mien Hermini, S.H.


6. Rian Wicaksana, S.H. 7. Haryo Kusumobroto, S.H. 8. Iman Nul Islam N, S.H. Masing-masing Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat HOTMAN PARIS & PARTNERS, Beralamat

di

Gedung

Summitmas

I,

Lantai

18,

Jalan Jenderal Sudirman Kav. 61-62 Jakarta 12069, selanjutnya

disebut

:

TERGUGAT

II

INTERVENSI/PEMBANDING II;

M E L A W A N

Ir. DEDEK PRANATA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Komplek Sukarami Patra Permai A/52 Rt.06 Rw.03 Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama : 1. AFRIZAL FUTRA SILA, S.H. 2. SUGIARTO, S.H. Masing-masing Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara, Alamat Jalan Kapten A. Rivai No. 796/84 RT.11 RW.03 Palembang, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Januari 2013, selanjutnya disebut : PENGGUGAT/TERBANDING;


Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut; Telah membaca : 1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 30/B/2013/PT.TUN-MDN tanggal 25 Maret 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa sengketa ini; 2. Penetapan Ketua Majelis Nomor : 30/PEN.HS/2013/PT.TUN-MDN tanggal 09 April 2013 tentang Penetapan Hari Sidang; 3. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 15/G/2012/PTUN-PLG tanggal 26 Desember 2012; 4. Berkas perkara, surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak, dan suratsurat yang berkenaan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, mengambilalih duduk sengketa seperti yang diuraikan dalam salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 15/G/2012/PTUN-PLG, tanggal 26 Desember 2012, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut; M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi -

Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;


2. Menyatakan batal Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 19 Tahun 2005 tanggal 29 Juli 2005, Luas 2.790,3 hektar, Surat Ukur No. 01/OKI/2005 tanggal 27-07-2005 Desa Sungai Menang Dahulu Kecamatan Pematang Panggang sekarang Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir atas nama PT. Mutiara Bunda Jaya (PT. MBJ); 3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 19 Tahun 2005 tanggal 29 Juli 2005, Luas 2.790,3 hektar, Surat Ukur No. 01/OKI/2005 tanggal 27-07-2005 Desa Sungai Menang Dahulu Kecamatan Pematang Panggang sekarang Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir atas nama PT. Mutiara Bunda Jaya (PT. MBJ); 4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 4.927.000,- (empat juta sembilan ratus dua puluh tujuhn ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal

26

Desember

2012

yang

dihadiri

oleh

Kuasa

Hukum

Penggugat/Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Pembanding II, serta tidak dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding I; Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat/Pembanding I tidak hadir di persidangan pada saat pembacaan putusan, maka Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang telah memberitahukan isi putusan kepadanya dengan Surat Pemberitahuan Putusan Nomor : 15/G/2012/ PTUN-PLG tertanggal 26 Desember 2012;


Menimbang,

bahwa

terhadap

putusan

tersebut,

pihak

Tergugat/Pembanding I telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 14 Januari 2013, untuk Tergugat/Pembading I tanggal 28 Desember 2012 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : 15/G/2012/PTUN-PLG yang ditandatangani oleh Kuasa Hukumnya dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, serta telah diberitahukan secara seksama oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 15/G/2012/PTUN-PLG masingmasing tertanggal 28 Desember 2012 dan pada tanggal 25 Januari 2013; Menimbang, bahwa pihak Tergugat/Pembanding I melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Memori Banding tertanggal 28 Januari 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada hari itu juga dan telah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 15/G/2012/PTUN-PLG tertanggal 28 Januari 2013, yang pada pokoknya keberatan atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut, dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan agar memutuskan perkara aquo tersebut dengan amar sebagai berikut : 1. Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding I utnuk seluruhnya; 2. Menyatakan batal Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 15/G/2012/PTUN-PLG tanggal 26 Desember 2012; 3. Menyatakan sah Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 19 Tahun 2005 tanggal 29 Juli 2005, Luas 2.790,3 Ha, Surat Ukur No. 01/OKI/2005 tanggal 27 Juli 2005 Desa Sungai Menang dahulu Kecamatan Pematang


Panggang sekarang Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir atas nama PT. Mutiara Bunda Jaya (PT. MBJ); 4. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar semua biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini; Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi/Pembanding II melalui kuasa hukumnya juga telah mengajukan Memori Banding tertanggal 22 Februari 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada hari itu juga dan telah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 15/G/2012/PTUN-PLG tertanggal 22 Februari 2013, yang pada pokoknya keberatan atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut, dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan agar memutuskan perkara aquo tersebut dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/PT. Mutiara Bunda Jaya untuk seluruhnya; 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 15/G/2012/PTUN-PLG tanggal 26 Desember 2012;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI 1. Menerima eksepsi Pembanding/PT. Mutiara Bunda Jaya;


2. Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding/Ir. Dedek Pranata tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard); DALAM POKOK PERKARA 1. Menolak

gugatan

Penggugat/Terbanding/Ir.

Dedek

Pranata

untuk

seluruhnya; 2. Menyatakan sah dan berharga Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 19 Tahun 2005 tanggal 29 Juli 2005, Luas 2.790,3 Ha, Surat Ukur No. 01/OKI/2005 tanggal 27 Juli 2005 Desa Sungai Menang dahulu Kecamatan Pematang Panggang sekarang Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir atas nama PT. Mutiara Bunda Jaya (Tergugat II Intervensi/Pembanding); 4. Menghukum Penggugat/Terbanding/Ir. Dedek Pranata untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini; Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding terhadap Memori Banding yang diajukan oleh pihak Tergugat/Pembanding I tertanggal 07 Februari 2013 dan tanggal 26 Februari 2013 terhadap Memori Banding dari Tergugat II Intervensi/Pembanding II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada 07 Februari 2013 dan tanggal 26 Februari 2013, serta telah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 15/G/2012/PTUN-PLG masingmasing tertanggal 07 Februari 2013 dan pada tanggal 26 Februari 2013, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan menjatuhkan putusan sebagai berikut :


-

Menolak permohonan banding dari Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding untuk seluruhnya;

-

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 15/G/2012/PTUN-PLG tanggal 26 Desember 2012;

-

Menghukum Pembanding untuk membayar semua biaya perkara di tingkat pertama dan di tingkat banding; Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan

Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada masing-masing pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan Melihat Berkas Perkara Nomor : 15/G/2012/PTUN-PLG masing-masing tertanggal 31 Januari 2013;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang

diucapkan

di

persidangan

yang

terbuka

untuk

umum

pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2012 yang dihadiri oleh Kuasa Hukum

Penggugat/Terbanding,

Kuasa

Hukum

Tergugat

II

Intervensi/Pembanding II, tanpa dihadiri Tergugat/Pembanding I ataupun Kuasa Hukumnya; Menimbang, bahwa amar putusan tersebut diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding I pada tanggal 26 Desember 2012 sesuai Surat Pemberitahuan Putusan Nomor : 15/G/2012/PTUN-PLG; Menimbang, bahwa terhadap putusan diatas, Tergugat/Pembanding I mengajukan permohonan banding pada tanggal 14 Januari 2013, sesuai


dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 15/G/2012/PTUN-PLG, sedangkan Tergugat II Intervensi/Pembanding II mengajukan permohonan banding pada tanggal 26 Desember sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 15/G/2012/PTUN-PLG; Menimbang, bahwa Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa “permohonan pemeriksaan banding diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya yang khusus dikuasakan untuk itu kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjatuhkan putusan tersebut dalam tenggang waktu empat belas hari setelah putusan pengadilan itu diberitahukan kepadanya secara sah; Menimbang, bahwa oleh karena kuasa Tergugat/Pembanding I tidak hadir pada saat pengucapan putusan tanggal 26 Desember 2012, maka tenggang waktu pengajuan permohonan banding dihitung empat belas hari setelah pemberitahuan putusan pada tanggal 26 Desember 2012, sehingga permohonan banding harus diajukan paling lambat pada tanggal 09 Januari 2013; Menimbang,

bahwa

permohonan

banding

dari

kuasa

Tergugat/Pembanding I diajukan pada tanggal 14 Januari 2013 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : 15/G/2012/PTUN-PLG, oleh karena itu permohonan banding tersebut telah lewat empat belas hari, sehingga telah melewati tenggang waktu pengajuan banding sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang


Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian secara formal permohonan bandingnya dinyatakan tidak dapat diterima; Menimbang,

bahwa

selanjutnya

oleh

karena

Tergugat

II

Intervensi/Pembanding II hadir pada saat pengucapan putusan pada tanggal 26 Desember 2012, maka tenggang waktu pengajuan permohonan banding dihitung empat belas hari setelah pengucapan putusan, sehingga permohonan banding harus diajukan paling lambat pada tanggal 09 Januari 2013; Menimbang,

bahwa

permohonan

banding

dari

Tergugat

II

Intervensi/Pembanding II diajukan pada tanggal 28 Desember 2012, sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : 15/G/2012/PTUN-PLG, oleh karena itu permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan banding sebagaimana ditentukan Pasal 123 ayat (1) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga secara formal permohonan banding tersebut harus diterima; Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut pada pokoknya “Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya”, dengan amar selengkapnya dinyatakan dalam Bab Duduknya Sengketa; Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah memperhatikan dan mempelajari memori banding dari Tergugat II Intervensi/Pembanding II tanggal 22 Pebruari 2013, yang pada pokoknya keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata

Usaha

Negara

Palembang,

mengenai

eksepsi

Tergugat

II

Intervensi/Pembanding II tentang gugatan Penggugat/Terbanding telah


lewat waktu (daluwarsa), dan mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan agar membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut dengan mengadili sendiri, demikian sebaliknya kontra memori banding dari Penggugat/Terbanding tanggal 26 Februari 2013, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pertimbangan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut sudah tepat dan benar dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan menguatkan putusan tersebut; Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan memeriksa secara seksama dan memperhatikan/meneliti bukti-bukti, keterangan saksi-saksi para pihak yang diajukan di persidangan, serta putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada dasarnya tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut, mengenai pertimbangan tentang eksepsi maupun pertimbangan pokok perkara, dengan alasan dan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Dalam Eksepsi : Menimbang, bahwa memperhatikan dan mencermati pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada halaman 152 sampai dengan halaman 159, ternyata Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang telah memperluas makna kapan seseorang atau badan hukum perdata itu merasa kepentingannya dirugikan, pada halaman 158 alinea kedua dengan kalimat “terhitung sejak yang bersangkutan merasakan adanya kemungkinan kerugian dan dapat memahami dengan jelas duduk

permasalahan

yang

dihadapi

berdasarkan

pengetahuan

yang


bersangkutan tentang apakah objek sengketa harus digugat, kalimat tersebut sangat membingungkan apa maksudnya ? dan akhirnya dalam pertimbangan tersebut tersimpul bahwa kehadiran Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 19 Tahun 2005, dalam persidangan perkara Nomor : 141/PDT.g/2011/PN.Plg (Bukti P-26) sebagai awal Penggugat/Terbanding “Mengetahui” sejak tanggal 10 Mei 2012 pada saat pembacaan putusan, sehingga apabila dihitung dari pengajuan gugatan Penggugat/Terbanding pada tanggal 15 Juni 2012 gugatan Penggugat/Terbanding diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, akhirnya eksepsi Tergugat II Intervensi/Pembanding II ditolak; Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berpendapat bahwa pertimbangan tersebut kurang tepat dan berlebihan, bahwa tanggal 10 Mei 2012 itu merupakan tanggal Putusan Pengadilan Negeri Palembang dalam perkara Nomor : 141/Pdt.g/2011/PN.Plg antara PT. Mutiara Bunda Jaya sebagai Penggugat lawan Ir. Dedek Pranata sebagai Tergugat (putusan akhir) (bukti P-26) sebagaimana dimaklumi, berdasarkan Hukum Acara (formal) sebelum pembacaan putusan akhir, tentu ada proses/persidangan yang akan dilalui, antara lain sidang yang memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang berperkara untuk mengajukan bukti-bukti dan pada sidang tanggal 28 Februari 2012 di Pengadilan Negeri Palembang, ternyata Tergugat (Ir. Dedek Pranata) mengajukan daftar bukti Tergugat (T.II.Int.14) yang notabene dalam daftar bukti tersebut, 8B code T.VIII.B,


tercantum objek sengketa (Sertipikat Hak Guna Usaha No. 19 tanggal 29 juli 2005 Surat Ukur No. 01/OKI/2005 (Areal Desa Sungai Menang) luas 2790,3 hektar, Pemegang Hak PT. Mutiara Bunda Jaya, dalam perkara perdata No. 141/Pdt.G/2011/PN.Plg (bukti P.26), yang kemudian dijadikan objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang oleh Penggugat/Terbanding (bukti P.4/T.8/T.II.Int.20); Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berpendapat bahwa pada dasarnya Penggugat/Terbanding incasu (Ir. Dedek Pranata) sudah mengetahui dan melihat adanya objek sengketa aquo (walaupun berupa fotocopy), maka sejak saat itu ia telah merasa kepentingannya dirugikan yaitu pada tanggal 28 Februari 2012, oleh karena itu seharusnya Penggugat/Terbanding (Ir. Dedek Pranata) sudah berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dengan objek sengketa berupa Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 19 Tahun 2005 Surat Ukur No. 01/OKI/2005 atas nama PT. Mutiara Bunda Jaya, akan tetapi fakta hukumnya Penggugat/Terbanding mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 15 Juni 2012 yang terdaftar dalam register Nomor : 15/G/2012/PTUN-PLG; Menimbang, bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 5K/Tun/1992 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 menegaskan “Bagi mereka yang tidak disetujui oleh suatu keputusan tata usaha negara, tetapi merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun


2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut, bukan sejak kapan disadari adanya kerugian; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berpendapat bahwa berdasarkan bukti T.II.Int.14 8B code T.VIII.B serta memperhatikan yurisprudensi Mahkamah Agung

dan Surat Edaran Mahkamah Agung

tersebut diatas, sehingga gugatan Penggugat/Terbanding apabila dihitung dari “Merasa kepentingannya dirugikan dan mengetahui adanya objek sengketa pada tanggal 28 Februari 2012, maka sudah cukup jelas terbukti bahwa gugatan Penggugat/Terbanding telah lewat waktu (daluwarsa) sebagaimana dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berpendapat bahwa eksepsi Tergugat II Intervensi/Pembanding II tentang gugatan Penggugat/Terbanding telah lewat waktu (daluwarsa) harus diterima, dan konsekuensi yuridisnya gugatan Penggugat/Terbanding harus dinyatakan tidak diterima; Menimbang,

bahwa

oleh

karena

eksepsi

Tergugat

II

Intervensi/Pembanding II tentang gugatan Penggugat/Terbanding telah lewat waktu (daluwarsa) diterima, maka terhadap eksepsi lain dan pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi;


Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 15/G/2012/PTUN-PLG tanggal 26 Desember 2012 tidak dapat dipertahankan lagi harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini; Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan dianggap dikesampingkan, akan tetapi tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini; Menimbang, bahwa karena Pengugat/Terbanding berada di pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan; Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

-

Menyatakan permohonan banding Tergugat/Pembanding I tidak dapat diterima;

-

Menerima

permohonan

banding

Tergugat

II

Intervensi/

Pembanding II;


-

Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 15/G/2012/PTUN-PLG tanggal 26 Desember 2012 yang dimohonkan banding; dan

MENGADILI

SENDIRI

DALAM EKSEPSI : -

Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi/Pembanding II tentang gugatan Penggugat/Terbanding telah lewat waktu (daluwarsa);

DALAM POKOK PERKARA: -

Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

-

Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, pada hari RABU, tanggal 17 APRIL 2013 oleh kami : H. ZAINUL ABIDIN MADJID, SH. selaku Ketua Majelis, R I Y A N T O, SH. dan MASKURI, SH., M. Si., masing- masing sebagai Hakim Anggota,

putusan

tersebut dibacakan

pada hari itu juga dalam sidang yang

terbuka

untuk umum, oleh

Ketua Majelis tersebut didampingi oleh kedua Hakim Anggota, dibantu oleh RIANO GINTING, SH., Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara


Medan, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

dto,

dto,

R I Y A N T O, SH.

H. ZAINUL ABIDIN MADJID, SH.

dto,

MASKURI, SH., M.Si.

PANITERA

dto, RIANO GINTING, SH.

Perincian Biaya Perkara : 1. Biaya Materai Putusan …….…..…

Rp.

6.000,-

2. Biaya Redaksi Putusan ………….

Rp.

5.000,-

3. Biaya Proses Perkara .………........

Rp. 239.000,-

J u m l a h ……………………. Rp. 250.000,(dua ratus lima puluh ribu rupiah)


PT.TUN-MDN

Recommend Documents