PT.MDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA. Selatan; jalan Silaen, Desa Huta Namore;

PUTUSAN Nomor : 118/PDT/ 2014/PT.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam

N A

perkara gugatan antara :

D E alamat jalan Bangka VIII/ 36, RT 07/ RW 012, Jakarta M Selatan; I G 2. BUSISA PANJAITAN, umur 72, pekerjaan pensiunan POLRI, alamat G jalan Silaen, Desa Huta Namore; IN 3. ALBERT PANJAITAN, Tumur 64 tahun, pekerjaan petani, alamat jalan Silaen, Desa Huta Namora; N A 4. BAKTIAR PANJAITAN, umur 37 tahun, pekerjaan petani, alamat IL jalan Desa Natolu Tali; D A 5. HENDRI H. PANJAITAN, umur 44 tahun, pekerjaan petani, alamat

1. Ir. WILFRED PANJAITAN, umur 48 tahun, pekerjaan wiraswasta,

N

P

E

G

jalan Sibide; 6. HITLER PANJAITAN, umur 60 tahun, pekerjaan wiraswasta, alamat di Medan; 7. TURMAN PANJAITAN, umur 20 tahun, pekerjaan petani, alamat jalan Lumban Silondut, Desa Sitorang; 8. Ir.

PANDAPOTAN

PANJAITAN,

umur

65

tahun,

pekerjaan

wiraswasta, alamat jalan Turi nomor : 166 Medan; Putusan nomor : 118/PDT/2014/PT.MDN Halaman 1 dari 23 Halaman

Selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding semula Para penggugat; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada F. M. Sianipar, SH., H. Panjaitan, SH., dan T. P. Panjaitan, SH., Advokat/ Pengacara pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Keadilan dan Kebenaran, beralamat di jalan Mandala By Pass nomor : 72 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

N A

tanggal 31 Juli 2012, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

D E

Negeri Balige pada tanggal 6 Agustus 2012;

Lawan :

I

M

G

1. Drs. DJUNDJUNGAN PANJAITAN, umur 72 tahun, pekerjaan

G

wiraswasta, alamat jalan Cendana nomor : 18 RT 002 RW

IN Pusat, selanjutnya T disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I; N A 2. PULO PANJAITAN, umur 55 tahun, pekerjaan bertani, alamat jalan IL Lumban Tor, Desa Sitolu Tali, Kecamatan Silaen, D kabupaten Toba Samosir, selanjutnya disebut sebagai A 001, kelurahan Gondangdia, kecamatan Menteng, Jakarta

N

P

E

G

Terbanding II semula Tergugat II;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Baginda Bosar Panjaitan, S.H., dan Exsaudi R. Simanulang, SH., Advokat/ Pengacara - Cunsultan Hukum dari Law Office Baginda Bosar Panjaitan, S.H., beralamat di jalan Prof. Dr. Latuconsina Raya nomor : 17 C Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2012, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 13 September 2012;

Putusan nomor : 118/PDT/2014/PT.MDN Halaman 2 dari 23 Halaman

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara nomor : 118/PDT/2014/PT.MDN dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat Gugatan tanggal 6

N A Nomor :

Agustus 2012 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

D 23/Pdt.G/2012/PN.Blg, dan telah diperbaiki dipersidangan E tanggal 27 September 2012 telah mengajukan gugatan sebagai berikut M: I 1. Bahwa Penggugat-penggugat adalah sebagai keturunan Raja Sijorat Siopat G Ina yang pada dasarnya berasal dari Lumban Tor Desa Sitolu Tali Kec. Silaen G Kab. Toba Samosir. IN 2. Bahwa Sipungka Huta atas THuta Lumban Tor adalah Raja Sijorat I yang kemudian diteruskan keturunannya yaitu Penggugat-penggugat yaitu kakek N (opung) dari Penggugat-penggugat dan kemudian pindah dari Lumban Tor A yang pindahL I ke beberapa kampung (huta) Sitorang yaitu Lumban Silondut, Huta D Namora, Lumban Silambi, dan di tempat lainnya. A 3. Bahwa luas tanah yang dikuasai atau dimiliki oleh Raja Sijorat I, dengan luas G3726 m dengan batas-batas antara lain : Negeri Balige pada tanggal 6 Agustus 2012 dalam Register

N

P

E



Sebelah utara dengan tanah milik SALMAN ARUAN



Sebelah selatan berbatas dengan jalan Desa Sitolu Tali



Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik DI. PANJAITAN



Sebelah barat dengan tanah milik BULOTAN PANJAITAN

4. Bahwa

tergugat-tergugat

sebagai

keturunan

dari

PATOEGARAN

PANJAITAN adalah tidak termasuk dari keturunan Raja Sijorat I dan


bukanlah termasuk Sipungka Huta atas Lumban Tor, hanya kedudukan PATOEGARAN PANJAITAN di Lumban Tor adalah sebagai penumpang saja yang sekali-kali dapat disuruh pindah oleh keturunan Raja Sijorat I apabila tanah yang ditempati oleh Tergugat-tergugat atau keturunan PATOEGARAN PANJAITAN lainnya, akan diperlukan oleh ahli waris atau keturunan Raja Sijorat I Panjaitan.

N peninggalan Raja Sijorat I dan rumah yang didirikan oleh RajaA Sijorat I D masih berdiri diatas tanah terperkara sampai sekarang. E 6. Bahwa kampung Lumban Tor sebagai pemilik adalah Penggugat-penggugat M atau seluruh keturunan Raja Sijorat I dan Tergugat-tergugat atau keturunan I PATOEGARAN PANJAITAN tidak ada G mempunyai hak atas kampung Lumban Tor karena secara jelas danG fakta dan silsilah dari PenggugatN penggugat dari keturunan RajaISijorat I cukup jelas dan Tergugat-tergugat T maupun keturunan dari PATOEGARAN PANJAITAN tidak termasuk dari keturunan Raja Sijorat NI, otomatis hak dari Tergugat-tergugat maupun A keturunan dari PATOEGARAN PANJAITAN lain tidak ada mempunyai hak sama sekali, ILwalaupun rumah Tergugat II ataupun pihak lain yang ada diatasD tanah terperkara adalah sebagai penompang saja. A 7. Bahwa Tergugat II bertempat tinggal di Huta Lumban Tor adalah karena G 5. Bahwa diatas tanah perkara masih terdapat tambak Raja Sijorat I dan rumah

N

P

E

diwariskan kepada Tergugat II sampai sekarang akan tetapi Tergugat I selalu mengakui bahwa Huta Lumban Tor adalah milik dari PATOEGARAN PANJAITAN dan keterangan Tergugat I tersebut yang mengatakan tanah terperkara adalah milik dari keturunan PATOEGARAN PANJAITAN adalah bohong belaka. 8. Bahwa Tergugat II ada membangun atau mendirikan kandang babi di belakang rumah bangunan rumah Raja Sijorat I dan kandang babi tersebut


adalah tidak disukai oleh keturunan Raja Sijorat I Panjaitan karena Raja Sjiorat I ataupun keturunannya termasuk Penggugat-penggugat tidak berkenan terhadap kandang babi yang dimaksud di tempat itu, karena kepercayaan Raja Sijorat I Panjaitan memantangkan daging babi. 9. Bahwa walaupun beberapa kali Penggugat-penggugat sudah melarang Tergugat II supaya membongkar kandang babi milik Tergugat II tersebut

N Tergugat II tersebut tetap dibiarkan dibelakang rumah peninggalan A Raja D Sijorat Panjaitan yang tersebut. E 10. Bahwa Tergugat II tidak menghormati kepercayaan Raja Sijorat I Panjaitan M sedangkan Tergugat II mengetahui tentang kepercayaan Raja Sijorat I I G kepercayaan Raja Sijorat I Panjaitan tersebut maka Tergugat II menentang G II adalah melawan hukum. Panjaitan sehingga perbuatan dari Tergugat N 11. Bahwa seluruh keturunan RajaISijorat I Panjaitan merasa keberatan atas T pengakuan dari Tergugat-tergugat sebagai keturunan dari PATOEGARAN PANJAITAN yang N mengaku bahwa Huta Lumban Tor adalah milik A kepunyaan dari Tergugat-tergugat maupun seluruh keturunan dari L I PATOEGARAN PANJAITAN adalah isapan jempol belaka tanpa dasar D hukum; A 12. Bahwa akibat pengakuan dari Tergugat I dan Tergugat II maupun G akan tetapi Tergugat II tidak mengindahkannya sehingga kandang babi

N

P

E

keturunan PATOEGARAN PANJAITAN yang mengatakan bahwa Huta Lumban Tor adalah hak miliknya, sehingga PENGGUGAT maupun keturunan Raja Sijorat I Panjaitan merasa dihina dan dicemohkan serta menginjak-injak harga diri keturunan Raja Sijorat I Panjaitan. 13. Bahwa wajarlah kalau Tergugat I dan Tergugat II maupun keturunan Raja PATOEGARAN PANJAITAN untuk membayar ganti kerugian immaterial kepada Penggugat-penggugat sebesar 1 Milyar (rupiah).


14. Bahwa untuk jaminan gugatan Penggugat atas ganti-rugi yang dimohonkan agar terhadap harta Tergugat-tergugat diletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag). 15. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan kepada fakta-fakta dan buktibukti yang tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat-tergugat maka sangat adalah beralasan terhadap putusan dalam perkara ini dapat

N A

dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding, atau kasasi (uitvoerbar bijvoorraad).

N

P

E

D E tersebut Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan keterangan-keterangan M Majelis Hakim diatas dengan ini Penggugat-penggugat memohon kepada I Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan G memutuskan sebagai berikut : G A. PRIMAIR IN T 1. Menerima gugatan Penggugat-penggugat untuk seluruhnya; N Asah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) 2. Menyatakan dimohonkan IL dalam perkara ini; D 3. Menyatakan demi hukum atas sebidang tanah yang terletak di A G Lumban Tor Desa Sitolu Tali Kec. Silaen, Kab. Toba Samosir seluas lebih kurang 3726 m (tiga ribu tujuh ratus enam meter) adalah milik dari Penggugat-penggugat dan keturunan Raja Sijorat I Panjaitan sebagai Sipuka Huta yang dikenal Lumban Tor dengan batas-batas Sebelah utara dengan tanah milik SALMAN ARUAN Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Desa Sitolu Tali Sebelah timur berbatas dengan tanah milik DI. PANJAITAN Sebelah barat berbatas dengan tanah milik BULOTAN PANJAITAN;


4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II maupun keturunan dari PATOEGARAN PANJAITAN untuk mengosongkan dan membongkar bangunan rumah dari atas tanah terperkara dan menyerahkan tanah seluas lebih kurang 3726 m2 yang dikuasai oleh Tergugat-tergugat

maupun

keturunan

dari

PATOEGARAN

PANJAITAN kepada Penggugat dalam keadaan kosong;

N immaterial kepada Penggugat-penggugat sebesar 1 Milyar (rupiah); A D 6. Menyatakan putusan ini dalam menjalakan terlebih dahulu E (uitvoerbar bij voorraad). M 7. Menghukum Tergugat-tergugat untuk I membayar ongkos-ongkos G perkara yang timbul dalam perkara ini; G B. SUBSIDAIR IN T Atau apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon N putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). A L I Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat D telah mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut : A G Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil5. Menghukum

N

P

E

Tergugat-tergugat

untuk

membayar

ganti-rugi

dalil yang dikemukakan Penggugat dalam Gugatannya, kecuali hal-hal yang tegas diakui Tergugat I dan Tergugat II.

I. DALAM EKSEPSI : 1. EKSEPSI

KOMPETENSI

ABSOLUT

(absolute

competency),

Pengadilan Negeri Balige tidak berwenang untuk mengadili perkara aquo;


Bahwa Pengadilan Negeri Balige tidak berwenang untuk mengadili perkara aquo, karena perkara yang diajukan oleh para Penggugat adalah masalah penguasaan tanah yang terletak di Lumban Tor, Desa Natolu Tali, Kecamatan Silaen, Kabupaten Toba Samosir seluas kurang lebih 3726 m2 (tiga ribu tujuh ratus dua puluh enam meter persegi) yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II. Sementara tanah tersebut sudah diterbitkan

N A

sertifikatnya atas nama Drs. Djungdjungan Panjaitan (ic. Tergugat I) oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Toba Samosir yaitu sebidang tanah

D Edua puluh enam Samosir, seluas kurang lebih 3.726 m² (tiga ribu tujuh ratus M12 Desember 2005, meter persegi), Sertifikat Hak Milik nomor: 9, tanggal I Surat Ukur Nomor 14/Natolutali/2005, atas nama Drs. DJUNDJUNGAN G PANDJAITAN, setempat dikenal dengan nama Kampung Lumban Tor G dengan batas-batas sebagai berikut: IN  Sebelah Timur berbatasan T dengan tanah milik D.I. Panjaitan;  Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Desa Natolutali; N  SebelahA Barat berbatasan dengan tanah milik Bulotan Panjaitan  Sebelah IL Utara berbatasan dengan tanah milik Salmon Aruan. D apabila para Penggugat berkeberatan atas terbitnya Sertifikat Hak Sehingga A Milik tanah terperkara yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional G Kabupaten Samosir atas nama Drs. Djungdjungan Panjaitan (ic. Tergugat yang terletak di Desa Natolutali, Kecamatan Silaen, Kabupaten Toba

N

P

E

I), seharusnya para Penggugat mengajukan gugatan pembatalannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara di Medan. Karena Sertifikat Hak Milik nomor: 9, tanggal 12 Desember 2005 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Toba Samosir merupakan produk Keputusan Tata Usaha Negara, sebagaimana dimaksud dalam UNDANGUNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 Putusan nomor : 118/PDT/2014/PT.MDN Halaman 8 dari 23 Halaman

TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA dan bukan ke Pengadilan Negeri Balige. Berdasarkan hak tersebut di atas, kewenangan memeriksa dan mengadili perkara aqou adalah merupakan kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara di Medan dan bukan kewenangan Pengadilan Negeri Balige untuk memeriksa dan mengadilinya. Oleh karena itu Gugatan Para Penggugat demi hukum harus ditolak atau setidaktidaknya tidak dapat diterima.

D SEBAGAIMANA YANG DIGARISKAN DALAM PASAL E 123 AYAT (1) HIR DAN SEMA NO. 01 TAHUN 1972 TANGGAL M 23 JANUARI I 14 OKTORBER 1994, 1971 JO. SEMA NO 6 TAHUN 1994 TANGGAL G SEHINGGA MENGAKIBATKAN GUGATAN PENGGUGAT TIDAK G DAPAT DITERIMA. N I Bahwa syarat sahnya surat kuasa khusus (bijzondere schriftelijke T machtiging) untuk berperkara di pengadilan diatur dengan tegas dalam pasal N 123 ayat (1) HIR dan SEMA no. 01 tahun 1972 tanggal 23 januari 1971 jo. A SEMA no 6L tahun 1994 tanggal 14 oktorber 1994, diamana Surat Kuasa I tersebut harus dengan tegas dan menyebutkan : D A Menyebutkan secara spesifik kehendak untuk berperkara di G pengadilan tertentu sesuai dengan kompetensi relatif. 2. SURAT

N

P

E

N A FORMIL

KUASA

TIDAK

MEMENUHI

SYARAT



Menyebutkan dengan jelas identitas para pihak yang berperkara.



Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok perkara dan objek yang diperkarakan, serta



Mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa.

Berdasarkan uraian diatas, karena surat kuasa khusus yang diberikan para Penggugat kepada penerima kuasa (kuasa hukum) untuk menandatangani


gugatan aquo mengandung cacat hukum, maka demi hukum gugatan aquo harus dinyatakan tidak dapat diterima. (Yurisprudensi MA putusan MA No. 1712 K/Pdt/1984).

3. Gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (obscuur libel); Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (obscure libels)

N A

karena antara posita (fundamen petendy) dan petitum gugatan tidak saling mendukung, sebab dasar sebuah gugatan dalam berperkara perdata hanya

D Eadalah masalah hukum. Dasar dalil-dalil Para Penggugat dalam positanya M SIOPAT INA, riwayat para Penggugat sebagai keturunan RAJA SIJORAT I namun dalam petitum gugatannya Para Penggugat justeru meminta kepada G Pengadilan Negeri Balige agar menghukum dan memerintahkan Tergugat I G dan Tergugat II maupun keturunan PATOEGARAM PANJAITAN untuk N I mengosongkan dan membongkar bangunan diatas tanah terperkara dan T menjadi milik Penggugat-Penggugat dan KETURUNAN RAJA SIJORAT I N PANJAITAN, tanpa membuktikan apakah Tergugat I dan Tergugat II atau A keturunan L PATOEGARAM PANJAITAN telah melakukan perbuatan I melawan hukum atau wanprestasi terhadap paraPenggugat atau RAJA D SIJORAT A SIOPAT INA atau KETURUNAN RAJA SIJORAT I PANJAITAN; GSehingga gugatan Para Penggugat susah untuk dipahami oleh karena itu didasarkan atas dua alasan yaitu wanprestasi atau perbuatan melawan

N

P

E

demi hukum gugatan Para Penggugat harus ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima karena sangat kabur;

II. DALAM POKOK PERKARA:

Adapun dasar dan alasan Penggugat mengajukan Gugatan ini adalah sebagai berikut :


1. Bahwa dalil Para Penggugat poin 1 gugatannya yang pada pokoknya menyatakan para Penggugat adalah keturunan Raja Sijorat Siopat Ina adalah hak dari para Pengugat, Tergugat I dan Tergugat II mensoomir Para Penggugat untuk membuktikannya nanti pada saat pembuktian perkara aqou. 2. Bahwa dalil Para Penggugat pada poin 2, 3, 4 dan 6 gugatannya yang pada

N perkampungan) Huta (Kampung) Lumban Tor adalah Raja SijoratA I adalah D tidak benar, yang benar adalah bahwa yang membuka perkampungan E Lumban Tor adalah Raja Maleleng Nauli Panjaitan yang merupakan M keturunan dari Raja Sijorat V Pandjaitan dan telah diakui pada jaman I pemerintahan Hinda Belanda dan kemudian Gdiwariskan kepada anaknya PATOEGARAN PANDJAITAN, sebagaimana G telah diakui dalam akta tanggal 25 September 1894 danN I juga berdasarkan Beschikking (vonnis)/ surat putusan keputusan T pemerintah Hindia Belanda tanggal 11 Oktober 1918 No. 14, putusan perkara antara Op. Toemiar Pandjaitan dan Nai N Pindan br. Aroean A melawan PATOEGARAN PANDJAITAN memutuskan bahwa Kampung IL Lumban Tor adalah kepunyaan Alm. Tuan PATOEGARAN PANDJAITAN. Selanjutnya Kampung Lumban Tor D A kemudian diwariskan Tuan PATOEGARAM PANDJAITAN kepada pokoknya menyatakan bahwa sipukka huta (yang pertama membuka

N

P

E

G anaknya yaitu Raja Johannes Panjaitan dan selanjutnya berdasarkan Surat

Kuasa tanggal 25 Pebruari 2003, para keturunan Tuan Patoegram Pandjaitan yaitu cucut dan cicit kandungnya yakni Dra. Ostina Emanuel Pandjaitan, DR. Frederik Pandjaitan, Djongguk Panjaitan, Ukku Saul Pandjaitan dan Pulo Pandjaitan, telah memberikan kuasa kepada Drs. DJUNDJUNGAN PANDJAITAN (i.c. Tergugat I) untuk memohon kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Toba Samosir agar tanah milik

Alm.

Tuan

Patoegaran

Pandjaitan

dibuatkan

sertifikat


kepemilikannya atas nama Tergugat I. kemudian berdasarkan pemeriksaan yang seksama dan bukti-bukti yang ada, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Samosir pada tahun 2005 telah menetapkan bahwa Drs. DJUNDJUNGAN PANDJAITAN (i.c. Tergugat I) adalah selaku pemilik atas sebidang tanah yang terletak di Desa Natolutali, Kecamatan Silaen, Kabupaten Toba Samosir, seluas kurang lebih 3.726 m² (tiga ribu tujuh

N A

ratus dua puluh enam meter persegi), Sertifikat Hak Milik nomor: 9, tanggal 12 Desember 2005, Surat Ukur Nomor 14/Natolutali/2005, atas

D nama Kampung Lumban Tor dengan batas-batas sebagaiE berikut: M  Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik D.I. Panjaitan; I  Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan G Desa Natolutali;  Sebelah Barat berbatasan dengan Gtanah milik Bulotan Panjaitan  Sebelah Utara berbatasan N Idengan tanah milik Salmon Aruan. Oleh karena itu dalil paraT Penggugat pada poin 2, 3, 4 dan 6 gugatannya demi hukum harus N ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima. A 3. Bahwa dalil Para Penggugat pada poin 5 gugatannya yang pada pokoknya L I menyatakan terdapat Tambak (kuburan) Raja Sijorat I dan rumah D peninggalan Raja Sijorat I pada tanah terperkara, menurut hemat A G Tergugat I dan Tergugat II, dalil Para Penggugat tersebut sangat diragukan nama Drs. DJUNDJUNGAN PANDJAITAN, setempat dikenal dengan

N

P

E

kebenarannya. Untuk itu Tergugat I dan Tergugat II mensoomir Para Penggugat untuk membuktikannya nanti pada saat pembuktian perkara aquo. 4. Bahwa dalil para Penggugat pada poin 7 gugatannya yang pada pokoknya menyatakan “bahwa Tergugat II bertempat tinggal di Huta Lumban Tor adalah karena diwariskan kepada Tergugat II sampai sekarang akan tetapi Tergugat I selalu mengakui huta Lumban Tor adalah milik


PATOEGARAN PANJAITAN dst……………….” . Dalil Para Penggugat tersebut sangat sulit untuk dipahami oleh Tergugat I dan Tergugat II apa maksudnya. Oleh karena itu demi hukum dalil para Penggugat pada poin 7 gugatannya tersebut harus dikesampingkan atau ditolak atau setidaktidaknya tidak dapat diterima. 5. Bahwa dalil Para Penggugat pada poin 8, 9 dan 10 gugatannya yang pada

N kandang babi dibelakang rumah Raja Sijorat I dan kandang babi tersebut A tidak DI Panjaitan disukai oleh keturunan Raja Sijorat I karena kepercayaan Raja Sijorat E memantangkan (mengharamkan) daging babi, sehingga perbuatan Tergugat II M adalah melawan hukum”. Dalil Para Penggugat tersebut demi hukum harus I ditolak, karena sangat terkesan mengada-ada, G karena tidak ada hubungan antara memelihara babi dan kepercayaan G yang dianut. Sebab hingga saat ini tidak ada satu aturanpun yang IN berlaku di Indonesia dilanggar oleh Tergugat II dalam mendirikan T kandang babi milik Tergugat II. Disamping itu, Tergugat II hingga saat ini tidak pernah merugikan Para Penggugat N sehubungan dengan A adanya kandang babi tersebut. Oleh karena itu dalil para Penggugat IL pada poin 8, 9 dan 10 gugatannya demi hukum harus ditolak Datau setidak-tidaknya tidak dapat diterima. A 6. Bahwa dalil Para Penggugat pada poin 11 dan 12 gugatannya yang pada G pokoknya menyatakan “bahwa seluruh Keturunan Raja Sijorat I Panjaitan pokoknya menyatakan bahwa ”Tergugat II ada membangun atau mendirikan

N

P

E

merasa keberatan atas pengakuan keturunan PATOEGARAM PANJAITAN yang mengaku

Huta

Lumban

Tor

adalah

milik

dan

kepunyaan

keturunan

PATOEGARAN PANJAITANadalah isapan jempol belaka tanpa dasar hukum sehingga PENGGUGAT

maupun keturunan Raja Sijorat I

Panjaitan merasa dihina dan dicemohkan serta menginjak-injak harga diri keturunan Raja Sijorat I Panjaitan”. Dalil Para Penggugat tersebut haruslah ditolak, karena sesuai dengan jawaban Tergugat I dan Tergugat II Putusan nomor : 118/PDT/2014/PT.MDN Halaman 13 dari 23 Halaman

pada poin 2 Jawaban Para Tergugat di atas, telah ditegaskan dengan jelas riwayat dan dasar hukum Tergugat I dan Tergugat II selaku pemilik Huta Lumban Tor dan tidak ada satupun pernyataan dari Tergugat I dan Tergugat II yang menghina atau mencemohkan keturunan Raja Sijorat I Panjaitan. Oleh karena itu dalil para Penggugat pada poin 11 dan 12 gugatannya demi hukum harus ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat

N 7. Bahwa dalil Para Penggugat pada poin 13 gugatannya yang A pada DTergugat II pokoknya menyatakan “ bahwa wajarlah kalau Tergugat I dan E maupun keturunan PATOEGARAN PANJAITAN untuk membayar ganti rugi M immaterial kepada pengugat-penggugat sebesar 1 Milyar (rupiah)”. Dalil Para I Penggugat tersebut haruslah ditolak, karena Gperbuatan hukum Tergugat I dan Tergugat II yang bersifat melawan G hukum yang menyebabkan kerugian kerugian immaterial kepada IN Para Penggugat. Oleh karena itu dalil para Penggugat padaT poin 13 gugatannya demi hukum harus ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima. N 8. Bahwa dalil A Para Penggugat pada poin 14 gugatannya yang pada pokoknya menyatakan “ bahwa untuk jamin gugatan penggugat atas ganti IL rugiD yang dimohonkan agar terhadap harta Tergugat-tergugat diletakkan sita A jaminan (conservatoir beslag)”. Dalil Para Penggugat tersebut haruslah G ditolak, karena tidak ada satupun perbuatan hukum Tergugat I dan diterima.

N

P

E

Tergugat II terhadap Para Penggugat yang bersifat melawan hukum yang menyebabkan kerugian pada Para Penggugat. Oleh karena itu dalil para Penggugat pada poin 14 gugatannya demi hukum harus ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima. 9. Bahwa dalil Para Penggugat pada poin 15 gugatannya yang pada pokoknya menyatakan “bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan kepada fakta-


fakta dan bukti-bukti yang tidak dapat dibantah kebenarannya, maka sangat beralasan terhadap putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu ……dst..”. Dalil Para Penggugat tersebut haruslah ditolak, karena jelas dan tegas, tidak ada fakta dan bukti apapun yang diajukan oleh Para Penggugat untuk mendukung dalil-dalilnya. Oleh karena itu dalil para Penggugat pada poin 14 gugatannya demi hukum harus ditolak atau setidak-tidaknya

N A Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini Para Tergugat D memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri BaligeE yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut : M I DALAM EKSEPSI: G G - Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya; N I - Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Balige tidak berwenang untuk T mengadili perkara aquo karena bukan merupakan kewenangannya N berdasarkan KOMPETENSI ABSOLUT (absolute competency); atau A - Menyatakan IL menolak gugatan Para Penggugat karena surat kuasa tidak memenuhi syarat formil sebagaimana yang digariskan dalam pasal 123 D Aayat (1) hir dan sema no. 01 tahun 1972 tanggal 23 januari 1971 jo. sema G no 6 tahun 1994 tanggal 14 oktorber 1994, sehingga mengakibatkan tidak dapat diterima.

N

P

E

gugatan penggugat tidak dapat diterima; atau -

Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, karena gugatan kabur (obscure libels);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima Jawaban Tergugat I dan Tergugar II untuk seluruhnya;


2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; 3. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri

N A

Balige telah menjatuhkan putusan tanggal 11 Februari 2014 Nomor :

D E

23/Pdt.G/2012/PN.Blg yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

-

I

M

G

Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

G

IN Onvenkelijk Verklaard);T - Menghukum ParaN Penggugat untuk membayar biaya – biaya yang timbul Aini, yang hingga hari ini ditaksir sebesar Rp1.246.000; dalam perkara L I (Satu juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah); D AMenimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding nomor : G 02/Bdg/Pdt/2014/PN.Blg, tanggal 17 Februari 2014 yang dibuat oleh H. T. -

N Boyke H. P. Husny, SH., Wakil Panitera Pengadilan Negeri Balige yang

E

P

Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet

menerangkan bahwa Kuasa Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Balige nomor : 23/Pdt.G/2012/PN.Blg tanggal 11 Februari 2014 dan telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 5 Maret 2014;


Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 8 April 2014 telah memberitahukan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat dan pada tanggal 5 April 2014 kepada Para Terbanding semula Para Tergugat untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

N Asemula Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding D Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta E memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena M itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; I G Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat tidak G mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui apa yang menjadi N I keberatan dari Para Pembanding semula Para Penggugat, namun Pengadilan T tingkat banding sesuai dengan fungsinya sebagai Pengadilan ulangan akan N memutuskan berdasarkan seluruh fakta-fakta yang terdapat dalam berkas A perkara dan surat-surat IL dalam perkara ini; D Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan A mempelajari dengan seksama berita acara sidang beserta surat-surat yang G

N tersebut dalam berkas perkara nomor : 118/PDT/2014/PT.MDN dan turunan

P

E

resmi putusan Pengadilan Negeri Balige nomor : 23/Pdt.G/2012/PN.Blg tanggal 11 Februari 2014, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI : Menimbang, bahwa setelah mencermati putusan Pengadilan Tingkat pertama dalam mempertimbangkan eksepsi maka Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan uraian pertimbangan tersebut karena telah tepat dan benar, Putusan nomor : 118/PDT/2014/PT.MDN Halaman 17 dari 23 Halaman

sehingga segala pertimbangannya diambil alih dan dijadikan pertimbangan putusan dalam tingkat banding ini;

DALAM POKOK PERKARA : Menimbang, bahwa dalam pertimbangannya Pengadilan Tingkat Pertama menyatakan pada pokoknya pemeriksaan setempat ditanah obyek

N A

perkara yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 20 September 2013 tanpa ada hasil,karena kuasa Para Penggugat tidak dapat menunjukkan batas-batas

D E Para Tergugat menunjukkan batas-batas tanah obyek perkara, kemudian Kuasa Mmenunjukan batasmengatakan Kuasa Penggugatlah yang pertama sekali harus I batas tanah perkara, selanjutnya dipertimbangkan pula berdasarkan hasil G pemeriksaan setempat tersebut juga diperoleh fakta yuridis terdapat ketidak G jelasan mengenai batas-batas tanah obyek perkara, oleh karena batas-batas N I tanah yang menjadi obyek perkara tidak jelas, maka gugatan Para penggugat T menjadi kabur dan dikualifikasikan sebagai Obsccur Libellum sehingga perkara N aquo haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard); A L I Menimbang, bahwa pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut D menurut Pengadilan Tingkat Banding kurang tepat karena dalam A mengkonklusi fakta maka fakta yuridis tersebut haruslah dirangkaikan dengan G tanah obyek perkara dan meminta agar Kuasa Para Tergugat yang

N fakta-fakta yuridis lainnya yang diperoleh dari proses jawab jinawab dan

P

E

pembuktian dari kedua belah pihak di persidangan secara konprehensif;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan jawab jinawab kedua belah pihak dapat disimpulkan gugatan Para Penggugat telah disangkal oleh Para Tergugat maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBG Para Penggugat terlebih dahulu harus membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut diatas;


Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat, Jawaban, Replik dan duplik Para Pihak Pengadilan Tingkat Banding berpendapat masalah yang harus terlebih dahulu di pertimbangkan adalah apakah benar tanah perkara seluas 3.726 M2 yang terletak di Lumban Tor, Desa Natolu Tali, Kecamatan Silaen, Kabupaten Toba Samosir adalah tanah seluruh keturunan Raja Sijorat I;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Para

N A sampai dengan P-31 dan 4 (empat) orang saksi yaitu saksi Lubuk D Simangonsong, saksi Tumpal Panjaitan, saksi Osman Ferdinan EPanjaitan, dan saksi Sahat Hotman Panjaitan; M I Menimbang, bahwa Para Tergugat G untuk membuktikan dalil-dalil Gyang diberi tanda bukti T1 sampai sangkalannya telah mengajukan bukti surat dengan T19, dan 2 (dua) orang saksiN I yaitu saksi Djongguk Panjaitan dan saksi T Raja Musa Panjaitan; N Menimbang, bahwa apabila dicermati bukti-bukti yang diajukan oleh A Para Pembanding IL semula Para Penggugat yaitu bukti P-1, P-3,P-7,P-11A,P11B,P-17,P-20A,P-21,P-22,P-23,P-24,P-25,P-26,P-27,P-28,P-29,P-30dan P-31 tidak D ada A satu buktipun yang dapat membuktikan obyek sengketa berupa tanah G seluas 3.726 M2 yang terletak di Lumban Tor,Desa Natolu Tali, Kecamatan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti P1

N Silaen, Kabupaten Toba Samosir adalah tanah seluruh keturunan Raja Sijorat I,

P

E

sedangkan bukti

P-4,P-5,P-6,P-8,P-9,P-9A,P-9B,P-10,P-11,P-11C,P-11D,P-12,P-

13,P-14,P-15,P-16,P-18,P-19 dan P-20 karena tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan tidak mempunyai nilai pembuktian demikian juga saksi-saksi yang diajukan dipersidangan tidak secara jelas mengetahui perihal tanah yang disengketakan, dengan demikian fakta yuridis ketidakjelasan atau kaburnya tanah obyek sengketa yang disebabkan Para Penggugat dalam pemeriksaan


setempat tidak bisa menunjukkan obyek tanah sengketa haruslah diartikan memperkuat pendapat Pengadilan Tingkat Banding bahwa Para Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sebaliknya Para Tergugat berdasarkan bukti T-1 sampai dengan T-19 dan keterangan saksi Djongguk Panjaitan dan saksi Raja Musa Panjaitan telah dapat membuktikan dalil sangkalannya tanah obyek

N A sengketa oleh Para Tergugat bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum; D E Menimbang, bahwa dengan demikian petitum pokok gugatan Para M Penggugat point 3 yang mohon agar dinyatakan demi hukum atas sebidang I tanah yang terletak di Lumban Tor Desa G Sitolu Tali, Kecamatan Silaen, G3.726 M (Tiga ribu tujuh ratus dua Kabupaten Toba Samosir seluas lebih kurang puluh enam meter) adalah milik dari N I Penggugat-Penggugat dan Keturunan Raja THuta yang dikenal Lumban Tor dengan batasSijorat I Panjaitan sebagai Sipuka batas sebelah utara dengan Ntanah milik Salman Aruan, sebelah selatan berbatas dengan jalan Desa A Sitolu Tali, sebelah Timur berbatas dengan tanah milik DI Panjaitan, sebelah ILbarat berbatas dengan tanah milik bulotan Panjaitan adalah D hukum sehingga harus ditolak; tidak beralasan A G Menimbang, bahwa dengan telah ditolaknya petitum pokok gugatan sengketa adalah menjadi hak Para Tergugat sehingga penguasaan tanah

N Para Penggugat tersebut maka petitum lainnya yang asessoir dengan petitum

P

E

pokok tersebut yaitu petitum gugatan point 4 yang mohon untuk menghukum dan memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II maupun keturunan Patoegaran Panjaitan untuk mengosongkan dan membongkar bangunan rumah atas tanah terperkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan petitum point 5 yang mohon menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar ganti rugi immaterial kepada Penggugat-Penggugat serta petitum point 6 yang mohon dinyatakan


putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu adalah juga tidak beralasan sehingga harus ditolak pula;

Menimbang, bahwa demikian juga petitum point 2 yang mohon dinyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) oleh karena dalam perkara ini tidak pernah dilakukan sita jaminan dan pokok gugatan Para Penggugat telah ditolak maka petitum ini juga tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

N A

D E tersebut diatas maka gugatan Para Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya; M I Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding G tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim G Tingkat Pertama tersebut; IN T Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan N Pengadilan Negeri Balige Nomor 23/Pdt.G/2012/PN A Blg tanggal 11 Februari 2014 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, L I selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dengan amar putusan D sebagaimana tersebut di bawah ini; A G Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan

N

P

E

dibatalkan, maka Para Pembanding semula Para Penggugat berada dipihak yang kalah, sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang


Peradilan

Umum,

RBGdan

peraturan

perundang-undangan

lain

yang

bersangkutan; MENGADILI : Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para

-

Penggugat tersebut; Membatalkan

-

Putusan

Pengadilan

Negeri

Balige

nomor

:

N A

23/Pdt.G/2012/PN.Blg tanggal 11 Februari 2014, yang dimohonkan

D E

banding; MENGADILI SENDIRI :

I

DALAM EKSEPSI : -

M

G

Menolak Eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

G

N I - Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; T - Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar N biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding A ditetapkanL I sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). D ADemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim G Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Senin, tanggal 21 Juli 2014, oleh kami, DALAM POKOK PERKARA :

N RIDWAN S. DAMANIK, S.H., sebagai Hakim Ketua, EDHI SUDARMUHONO,

P

E

S.H., dan HERU PRAMONO, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan nomor : 118/PDT/2014/PT.MDN, tanggal 22 Mei 2014, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 Juli 2014, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota,


serta AGUS IBNU SUTARNO, S.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak. HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

ttd.-

ttd.-

N A

1. EDHI SUDARMUHONO, S.H.

RIDWAN S. DAMANIK, S.H.

D E

ttd.2. HERU PRAMONO, S.H.M.Hum.

I

M

G

PANITERA PENGGANTI,

G

Perincian biaya:

N A

IN T

ttd.AGUS IBNU SUTARNO, S.H.

1. Materai ……………… Rp 6.000,2. Redaksi…….............. Rp 5.000,3. Pemberkasan ……… Rp 139.000,-

N

L I Jumlah …………….... D A G

Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

E

P


PT.MDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA. Selatan; jalan Silaen, Desa Huta Namore;

Recommend Documents