PT.BDG

P U T U S A N Nomor 287/PDT/2017/PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ; Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : DEWI KURNIAWATI,

pekerjaan wiraswast, beralamat Komp. Riung

Bandung Permai Jalan Saluyu XI A No.1 Kel. Derwati Kec. Rancasari Kota Bandung, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya, Mula Satria,SH., Advokat pada Kantor Hukum “MULA SATRIA,SH. & REKAN” Rekan

beralamat Jalan

Sukarajin II No.28 Kota Bandung, berdasarkan surat kuasa tertanggal 09 Januari 2017 untuk selanjutnya disebut Sebagai PEMBANDING, semula PENGGUGAT; Melawan: PT. Bank MNC Internasional Tbk KCP Bandung Jalan Ir. H. Djuanda No. 62 Kota Bandung ; Sebagai TERBANDING, semula TERGUGAT ; Dan: 1. Kementerian keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat Kantor

Pelayanan

Kekayaan

Negara

dan

Lelang

Bandung (KPKNL Bandung) di Gedung “N” Lantai 3 Gedung Keuangan Negara Jalan Asia Afrika No. 114 Bandung; Sebagai

TURUT

TERBANDING

I,

semula

TURUT

TERGUGAT I :

halaman 1 dari 15 halaman perkara No287/PDT/2017/PT.BDG.

2. Kantor Pertanahan Kota Bandung (BPN Bandung) beralamat Jalan Soekarno Hatta ; Sebagai TURUT TERBANDING II, semula TURUT TERGUGAT II ; Pengadilan Tinggi tersebut; Telah membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung tanggal 19 Juni 2017, Nomor 287/PEN/PDT/2017/PT.BDG, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dalam tingkat banding ; Telah pula membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan putusan perkara, Nomor

313/PDT.G/2016/PN.BDG, tanggal 29 Desember

2016 tersebut ; TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Agustus 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraaan Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus pada tanggal 18 Agustus 2016 dibawah Register Nomor : 313/PDT.G/2016/ PN.Bdg, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut : 1. Bahwa PENGGUGAT telah membuat Akta Pengakuan hutang dihadapan Notaris Aji Murtidianti, SH Jalan Raya Cimareme No. 250 Kabupaten Bandung tanggal 16 Maret 2016 dengan PT. Bank Bumi Putera Indonesia Tbk, tentang untuk memperoleh suatu Fasilitas Kredit Pemilikan Rumah ( KPR ) SHM No.598 Kelurahan Cipamokolan, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat an. PENGGUGAT Kav. T.45/IL/109 penerbitan sertifikat Tgl. 31/03/1989, Gambar Situasi tanggal 31/03/1989 No. 4334/1989, luas: 108 m2 dengan pinjaman sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dan Penggugat juga telah membuat Perjanjian Kredit dihadapan Notaris yang sama, namun Perjanjian Kredit tersebut tidak pernah diterima salinannya oleh PENGGUGAT. 2. Bahwa PENGGUGAT mendengar kabar bahwasannya PT. Bank Bumi Putera Indonesia Tbk. telah dibekukan (liquidasi), sehingga PENGGUGAT menjadi bingung bagaimana cara menyelesaikan kewajiban pinjaman KPR sebesar Rp.


90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dan selama ini PENGGUGAT lancar dan aman membayar angsuran karena PT. Bank Bumi Putera Indonesia Tbk, selalu memberikan kebijakan apabila mengalami keterlambatan pembayaran angsurannya. 3. Bahwa pada tanggal 20 November 2015 PENGGUGAT dibuat kaget dengan datangnya surat lelang dari Turut Tergugat I Nomor 8722/10KN.8/KNL.0105 /2015 Hal: Penetapan Hari dan tanggal lelang atas permohonan dari TERGUGAT Surat Nomor 085/SK/RC-BDG/2015 tanggal 02 Oktober 2015, Perihal Tanggal Lelang dan Pengantar SKPT. 4. Bahwa PENGGUGAT dengan jelas dan tegas menolak tindakan TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT I dan mendatangi kantor TERGUGAT dan meminta dilakukan penjadwalan ulang Perjanjian Kredit

dan Akta Pengakuan

Hutang yang dikenal di Perbankan Rescheduling, Restrukturing dan Reconditioning dengan alasan PENGGUGAT ingin tahu tentang kepastian sisa kewajibannya

atau

apakah

mau

mengundurkan

diri

atau

meneruskan

kewajibannya dengan TERGUGAT masalah KPR (Kredit Kepemilikan Rumah) karena PENGGUGAT sama sekali tidak pernah mendapat surat pemberitahuan dari TERGUGAT bahwasannya kewajibannya membayar KPR secara angsuran yang tadinya kepada PT. Bank Bumi Putera Indonesia Tbk. beralih kepada TERGUGAT. Namun permintaan PENGGUGAT tersebut di atas ditolak oleh TERGUGAT

dan

sampai

saat

ini

tetap

melakukan

penekanan

kepada

PENGGUGAT harus melunasi hutangnya dan akan dilakukan lelang melalui TURUT TERGUGAT I. 5. Bahwa tindakan TERGUGAT menolak permintaan PENGGUGAT tersebut di atas (point 4)

adalah

melanggar

pasal

1320

KUHPerdata

ayat

(J)

dimana

PENGGUGAT mengikatkan dirinya hanya dengan PT. Bank Bumi Putera Indonesia Tbk. bukan dengan TERGUGAT. Maka tindakan TERGUGAT memaksa PENGGUGAT untuk mematuhi Perjanjian KPR dan pengakuan hutang dengan PT. Bank Bumi Putera Indonesia Tbk, yang bukan wewenang TERGUGAT adalah tindakan paksaan dan penipuan sebagaimana bunyi pasal 1321 KUHPerdata “Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.” 6. Bahwa TERGUGAT yang telah melanggar pasal 1320 KUHPerdata ayat (J) dan

terpenuhi

unsur-unsur

pasal

1321

KUHPerdata,

maka

tindakan


TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT I termasuk dalam kategori perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata. 7. Bahwa PENGGUGAT saat ini sangat tertekan lahir batinnya (stress) akibat perbuatan TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT I dan menuntut ganti rugi material dan immaterial kepada TERGUGAT sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar

rupiah)

dan

juga

meminta

sertifikat SHM

No.

5989

Kelurahan

Cipamokolan, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat an. PENGGUGAT letak tanah: Kav. T45/I.L/109 Penerbitan sertifikat tanggal 31/03/1989, Gambar Situasi tanggal 31/03/1989/No 4334/1989 Luas: 108 m2 untuk

diserahkan

kepada PENGGUGAT,

sebagai

akibat dari

perbuatan

TERGUGAT yang secara sah melakukan perbuatan melawan hukum. 8. Bahwa pula untuk menjamin dilaksanakannya putusan perkara ini secara sukarela nanti oleh TERGUGAT, PENGGUGAT juga memohon agar Pengadilan Negeri Klas IA Kota Bandung untuk TERGUGAT dihukum membayar uang paksa kepada PENGGUGAT sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sehari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan. 9. Bahwa PENGGUGAT juga memohon kepada TURUT TERGUGAT II untuk memblokir Sertifikat milik PENGGUGAT SHM No. 5989 Kelurahan Cipamokolan, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat an. PENGGUGAT letak tanah: Kav. T45/I.L/109 Penerbitan sertifikat tanggal 31/03/1989, Gambar Situasi tanggal 31/03/1989/No 4334/1989 Luas: 108 m2 agar tidak dialihkan kepada pihak lain sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap. 10. Bahwa Mengingat pula tuntutan PENGGUGAT ini adalah mengenai hal yang pasti serta didukung oleh alat bukti yang kuat serta adanya keperluan mendesak dari PENGGUGAT, kiranya Pengadilan Negeri Klas IA Kota Bandung berkenan pula menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walau ada verzet, banding atau kasasi dari TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II. Berdasar alasan-alasan tersebut di atas, PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Klas IA Kota Bandung berkenan memberikan putusan sebagai berikut : 1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya


2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan PENGGUGAT dalam perkara ini. 3. Menyatakan TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. 4. Menghukum TERGUGAT untuk menyerahkan sertifikat milik PENGGUGAT SHM No. 5989 Kelurahan Cipamokolan, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat letak tanah: Kav. T45/I.L/109 Penerbitan sertifikat tanggal 31/03/1989, Gambar Situasi tanggal 31/03/1989/No 4334/1989 Luas: 108 m2 sebagai kompensasi atas perbuatan melawan hukum kepada PENGGUGAT yang telah dirugikan secara material dan immaterial. 5. Menghukum TERGUGAT membayar ganti rugi sebagai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada PENGGUGAT. 6. Menghukum TURUT TERGUGAT I untuk tidak melakukan lelang atas SHM No. 5989 Kelurahan Cipamokolan, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat letak tanah: Kav. T45/I.L/109 Penerbitan sertifikat tanggal 31/03/ 1989, Gambar Situasi tanggal 31/03/1989/No 4334/1989 Luas : 108 m2 atas namaPENGGUGAT. 7. Menghukum TURUT TERGUGAT II untuk memblokir sertifikat SHM No. 5989 Kelurahan Cipamokolan, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat letak tanah: Kav. T45/I.L/109 Penerbitan sertifikat tanggal 31/03/1989, Gambar Situasi tanggal 31/03/1989/No 4334/1989 Luas: 108 m2 atas nama PENGGUGAT agar tidak bisa dialihkan kepada pihak lain sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap. 8. Menghukum TERGUGAT membayar uang paksa kepada PENGGUGAT sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sehari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan. 9. Menghukum putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walau ada verzet, banding atau kasasi dari TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II. 10. Menghukum TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II mentaati isi putusan perkara ini. 11. Menghukum TERGUGAT membayar biaya perkara ini. Apabila Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Kota Bandung berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).


Menimbang bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat telah mengajukan jawaban yang disertai dengan gugatan rekonpensi tertulisnya tanggal 3 Nopember 2016 yang isinya sebagai berikut : DALAM POKOK PERKARA. 1.

Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang dengan tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.

2.

Bahwa DIAKUI oleh Penggugat memiliki hutang kepada Tergugat berdasarkan posits butir 1 Gugatan, yang telah ditandatangani berdasarkan Akta Pengakuan Hutang No. 16 tanggal 16 Maret 2006 dengan jumlah pinjaman Rp. 90.000.000,( Sembilan puluh juta rupiah ) untuk pembiayaan pembelian rumah terletak di kelurahan Cipamokolan, kecamatan Rancasari Kota Bandung, Jawa Barat Sertipikat Hak Milik No. 5989 Gambar Situasi No. 4334/1989 tanggal 31 Maret 1989 luas 108 M2. /

3.

Bahwa DIAKUI oleh Penggugat telah menjaminkan sebagai pelunasan pinjaman sebesar Rp. 90.000.0001,- ( Sembilan

puluh juta rupiah ) tersebut,

menyerahkan kepada Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik No. 5989 Gambar Situasi No. 4334/1989 tanggal 31 Maret 1989 luas 108 M2 yang telah dipasang Hak Tanggungan berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan No. 6870/2008 Peringkat I sebesar Rp. 135.000.000,- ( seratus tiga puluh lima juta rupiah ). 4.

Bahwa dalil Penggugat sesuai butir 2, 4 dan butir 5 Gugatan pads pokoknya menyebutkan

bahwa

:

"Penggugat

menjadi

bingung

bagaimana

cars

menyelesaikan kewajiban KPR sebesar Rp. 90.000.000 ( Sembilan puluh juta rupiah ) karena mendengar kabar PT Bank Bumi Putera Indonesia telah dibekukan f likuidasi )", kemudian berdalih karena Penggugat merasa tidak mengikatkan dirinya dengan PT Bank Bumi Putera Indonesia Tbk yang bukan wewenang Tergugat... " adalah alasan yang yang tidak berdasar sebab 4.1. Penggugat telah lalai (wanprestasi) tidak lagi melaksanakan pembayaran sesuai Akta Pengakuan Hutang tersebut di atas, sehingga Tergugat menempuh langkah dengan mengirimkan surat peringatan agar Penggugat segera

membayar

pinjamannya

dimana

penagihan

ataupun

Surat

Peringatan yang dikirimkan oleh Tergugat juga menyebutkan identitas Tergugat dahulu bernama PT Bank Bumiputera Indonesia Tbk sbb : a. Mengirimkan Surat Peringatan ke-2 No. 1576/SP/C&C-BDG/III/11 tanggal 07 April 2011 ( saat dikeluarkan surat Peringatan II Tergugat


telah berganti nama dari PT. Bank Bumi Putera Indonesia Tbk berubah nama menjadi PT. Bank ICB Bumiputera Tbk ). b. Tergugat

I

telah

mengirimkan

Surat

Peringatan

ke-3

No.

275/SK/CRG/BDG/2014 tanggal 05 November 2014, (di dalam surat peringatan tersebut menunjukkan pergantian nama dasi PT. Bank ICB Bumiputera Indonesia Tbk menjadi nama PT. Bank MNC Internasional Tbk ). Dari surat - surat yang telah diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat, membuktikan bahwa Tergugat telah memberitahukan secara patut tentang status perubahan nama perusahaan Tergugat selaku kreditur, sehingga Tergugat mempunyai itikad baik supaya Penggugat yang telah lalai membayar kewajiban yang tertunggak dapat mengetahui dan segera, membayar kewajibanya kepada Tergugat, dimana sampai dengan saat ini Tergugat tetap beralamat sebagaimana yang tertuang di Akta Pengakuan Hutang No. 16 tgl 16 Maret 2016 menyebutkan alamat di JL. Insinyur H. Juanda No. 62 Bandung ( Tidak pernah pindah Oleh karena itu Tergugat telah menjalankan upaya penagihan sesuai dengan ketentuan kredit dan tidak ada yang membingungkan bagi Penggugat, apalagi tindakan Tergugat menempuh pelaksanaan lelang jaminan karena terjadinya kelalaian pembayaran Penggugat/ debitur. 5. Bahwa SEKALI LAGI menanggapi butir 5 dan 6 Gugatan Penggugat yang menyebutkan : "Tindakan Tergugat memaksa Penggugat untuk mematuhi Perjanjian KPR dan pengakuan hutang dengan PT. Bank Bumiputera Indonesia, Tbk yang

bukan wewenang Tergugat adalah tindakan paksaan dan penipuan

sebagaimana bunyi pasal 1321 KUHPerdata karena Penggugat mengikatkan dirinya hanya kepada PT. Bank Bumiputera Indonesia Tbk bukan dengan Tergugat dst adalah TIDAK BERDASAR sebab : 5.1 PT. BANK BUMIPUTERA INDONESIA TBK BERUBAH NAMA MENJADI PT. BANK ICB BUMIPUTERA TBK. a. PT. Bank Bumiputera Indonesia Tbk telah berganti nama menjadi PT. Bank ICB Bumiputera Tbk sebagaimana dalam Tambahan Berita Negara R.I. tanggal 14 Juli 2009 No. 56

•

b. Perubahan nama PT. Bank Bumiputera Indonesia Tbk menjadi PT. Bank ICB Bumiputera Tbk tersebut telah mendapat persetujuan Bank Indonesia sebagaimana dalam Salinan Keputusan Gubernur Bank


Indonesia tanggal 11 September 2009 Nomor : 11/45/KEP.GBI/2009 tentang Perubahan Penggunaan Izin Usaha Atas Nama PT. Bank Bumiputera Indonesia, Tbk Menjadi Izin Usaha Atas Nama PT. Bank ICB Bumiputera, Tbk. c.

Selanjutnya perubahan nama dari PT. Bank Bumiputera Indonesia Tbk menjadi PT. Bank ICB Bumiputera Tbk tersebut diumumkan di koran Koran Bisnis Indonesia tanggal 30 Sept 2009 agar khalayak ramai mengetahui.

5.2. PT. BANK ICB BUMIPUTERA TBK BERUBAH NAMA MENJADI PT. BANK MNC INTERNASIONAL TBK. a. Kemudian PT. Bank ICB Bumiputera Tbk berubah nama menjadi PT. Bank MNC Internasional Tbk sebagaimana dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT. Bank ICB Bumiputera, Tbk No. 57 tanggal 16 Juli 2014 yang dibuat dihadapan Aryanti Artisari, SH., MKn Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU06038.40.20.2014 tanggal 24 Juh 2014 b. Perubahan nama PT. Bank ICB Bumiputera Tbk tersebut telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dalam Salinan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan tanggal 15 Oktober

2014

Nomor

:

18/KDK.03/2014

Tentang

Penetapan

Penggunaan Izin Usaha Atas Nama PT. Bank ICB Bumiputera Tbk Menjadi Izin Usaha Atas Nama PT. BANK MNC INTERNASIONAL, Tbk c.

Selanjutnya perubahan nama dari PT. Bank ICB 13umiputera Tbk menjadi PT. Bank MNC Internasional Tbk tersebut diumumkan di koran Koran Sindo tanggal 22 Oktober 2014 agar public/ khalayak mengetahui tentang adanya perubahan nama tersebut. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka menurut hukum telah terjadi perubahan nama perseroan terbatas sebelumnya PT. Bank Bumiputera Indonesia, Tbk berubah nama menjadi PT. Bank ICB Bumiputera Tbk dan terakhir berubah nama menjadi perseroan PT. Bank MNC Internasional Tbk (In Casu Tergugat ). Karena itu secara hukum yang terjadi ialah perubahan nama PERSEROAN yang disebut sekarang PT Bank MNC Internasional Tbk atau Tergugat, sehingga telah berakibat hukum terhadap segenap


perikatan hukum berupa segenap perikatan termasuk perikatan kredit, jaminan yang telah dibuat untuk dan atas nama Tergugat, TETAP BERLAKU dan MENGIKAT. Dengan demikian perubahan name perseroan terbatas telah memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum. 6. Bahwa menanggapi dalil butir 3 dan 7 Gugatan, bahwa secara nyata keberadaan Penggugat telah melakukan wanprestasi, sehingga Bank in casu Tergugat berwenang melakukan eksekusi penjualan lelang terhadap jaminan debitur in casu Penggugat karena pinjaman Penggugat telah macet dengan menempuh langkah penagihan sebagai berikut : 6.1. Kewajiban debitur/Penggugat kepada Tergugat telah mengalami tunggakan pembayaran, oleh karenanya Tergugat mengirimkan surat peringatan kepada Penggugat agar segera melakukan pembayaran atas kewajibannya, masing - masing : Surat Peringatan I No. 1662/SP/C&.C/BBP-BDG/VI/2011 tanggal 13 Juni 2011. Surat Peringatan II No. 1576/SP/C&C-BDG/III/ 11 tanggal 07 April 2011. Surat Peringatan III dan Wanprestasi No. 275/SK/CRG/BDG/2014 tanggal 05 November 2014. sehingga Penggugat seketika menjadi wanprestasi terhadap Tergugat. 6.2. Bahwa meskipun telah dikirimkan Surat Peringatan, Penggugat tidak juga melakukan pembayaran tunggakan sampai dengan saat ini, dan karenanya Penggugat telah nyata-nyata melakukan cidera janji/ Wanprestasi 6.3. Bahwa karena Tergugat masih memiliki toleransi kepada Penggugat maka Tergugat telah cukup memberikan waktu agar Penggugat dapat melakukan pembayaran sesuai Akta Pengakuan Hutang No. 16 namun nyatanya Tergugat terns terusan menunggak, kemudian Tergugat, melalui Kuasa Hukum telah memperingatkan Penggugat untuk membayar kewajibannya dengan mengirimkan surat peringatan/somasi sbb :  Surat Peringatan I Nomor : 035/KHDRA-MNC/Som/IV/2016 tanggal 14 April 2016, perihal : Somasi  Somasi No. 041/KHDR/Som/VIII/2016 tgl 3 Agustus 2016, perihal somasi Kedua;


Debitur secara nyata berhutang dengan tunggakan sesuai surat somasi per tgl 04 Maret 2016 adalah sebesar Rp. 110.526.581,217,- (terbilang seratus sepuluh juta lima ratus duapuluh enam ribu lima ratus delapan puluh satu, koma duaratus tujuh belas rupiah ) dengan rincian sebagai berikut : Sisa Pokok

Rp. 59.565.915,98

Bunga Rp. 15.908.784,24 Denda Rp. 35.051.882,95 7. Bahwa sebagai akibat Penggugat gagal bayar (wanprestasi) tidak melaksanakan pembayaran kewajiban angsurannya sesuai dengan Akta Pengakuan Hutang dan meskipun Penggugat telah berulang kali diberikan tegoran-tegoran dan atau peringatan-peringatan

agar

menyelesaikan

kewajiban

hutangnya,

namun

Penggugat tetap saja melalaikan kewajibannya, sehingga Tergugat berwenang melakukan penjualan lelang Hak Tanggungan atas jaminan tersebut di atas. 8. Bahwa Penggugat terikat dengan semua perikatan yang dibuatnya antara Penggugat dan Tergugat yang timbul dari Akta Pengakuan Hutang dan Perjanjian Jarninan in casu Akta Pemberian Hak Tanggungan atas jaminan tersebut di atas, yang memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata dan berlaku mengikat sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya (Pasal 1338 KUHPerdata). Oleh karena itu semua pembebanan Hak Tanggungan adalah sah mengikat pads Tergugat yang mengikat sampai terjadinya pelunasan kewajiban hutang

Penggugat

kepada

Tergugat.

Dengan

demikian

tujuan

gugatan

Penggugat tidak lain adalah tuntutan debitur yang beritikad tidak back yang melakukan hambatan untuk tidak melakukan penyelesdian hutangnya pads Tergugat. 9. Bahwa dalih tuntutan Penggugat di dalam butir 7 Gugatan yang meminta agar Tergugat mengembalikan jaminan SHM No. 5989/ Cipamokolan kepada Penggugat adalah kehendak tidak berdasar sebab keberadaan debitur (in casu Penggugat ) masih tertunggak hutangnya dan telah dinyatakan wanprestasi. Selain itu dana kredit, yang dipinjamkan kreditur dimaksud adalah dana masyarakat dan dimana Tergugat sebagai Lembaga Keuangan Perbankan harus mempertanggungjawabkan dana pihak ketiga yang telah mempercayakannya kepada Tergugat. Oleh karenanya tuntutan tersebut tidak berdasarkan hukum dan haruslah DITOLAK.


10. Bahwa permintaan Penggugat butir 7 dan butir 8 yang menuntut berupa ganti rugi material dan immaterial sebesar Rp. 1.000.000.000,- akibat sangat tertekan lahir batin stress) dan permohonan uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah) per hari apabila lalai memenuhi isi putusan, adalah tidak berdasar sebab Tergugatlah yang dirugikan oleh Penggugat, karena akibat Penggugat yang terus - terusan menunggak, Tergugat kehilangan waktu dan tenaga bahkan biaya karena harus terus - terusan menagih baik secara lisan maupun tulisan. Berdasarkan seluruh uraian diatas, maka Tergugat selanjutnya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut : Dalam Pokok Perkara -

Menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

-

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara; atau :

-

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono). Menimbang bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut Kuasa Turut

Tergugat I telah mengajukan jawaban tertulisnya tertanggal 3 Nopember 2016 yang isinya sebagai berikut : DALAM POKOK PERKARA : 1. Bahwa Turut Tergugat I dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya. 2. Bahwa benar Turut Tergugat I pada Rabu 6 Januari 2016 telah melaksanakan lelang atas objek berupa Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya sesuai Sebidang tanah seluas 108 m2 berikut bangunan terletak di kay.T.45/1,L/109 (setempat dikenal dengan JI. Saluyu XI A no. 1) Kelurahan Cipamokolan, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, sesuai dengan SHM No. 5989/Cipamokolan, atas nama Ny. Dewi Kurniawati, atas permintaan Tergugat I,


3. sebagaimanan tersebut dalam suratnya nomor: 085/SK/RC-BDG/2015 tanggal 2 Oktober 2015; 4. Bahwa lelang yang dimohonkan oleh Tergugat I merupakan Lelang ekskusi Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan; 5. Bahwa kemudian pelaksanaan lelang tersebut berdasarkan pasal 27 huruf a Peraturan Menteri Keuangan No. 106/PMK.06/2013, dibatalkan oleh Pejabat lelang Turut Tergugat I, mengingat Tergugat I (Pemohon Lelang) pada saat pelaksanaan lelang tidak dapat melampirkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah sebagaiman yang disyaratkan oleh ketentuan Lelang". 6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Turut Tergugat I dalam perkara a quo tidak melakukan perbuatan hukum apapun dan tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat/ gugatan a quo. Dengan demikian sudah seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo mengeluarkan Tergugat II sebagai pihak. 7. Bahwa Turut Tergugat I tidak akan menanggapi Gugatan Penggugat untuk selebihnya. 8. Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Turut Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut: DALAM POKOK PERKARA: 1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidak tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard); 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul. Terima kasih. Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Bandung telah menjatuhkan putusannya tertanggal 29 Desember 2016, Nomor 313/Pdt.G/2016/PN.BDG, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : 1.

Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2.

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 1.411.000,- ( satu juta empat ratus sebelas ribu rupiah )


Menimbang,

bahwa

akta

pernyataan

permohonan

banding

Nomor

03/PDT.B/2017/PN.BDG, yang dibuat oleh SUGENG WAHYUDI,S.H.,M.H., Panitera Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan bahwa MULA SATRIA,S.H., Kuasa Pembanding, semula Penggugat telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bandung tertanggal 29 Desember 2016, Nomor : 313/Pdt.G/2016 /PN.BDG, pada tanggal 11 Januari 2017, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding semula Tergugat dan kepada Turut Terbanding I dan II, semula Turut Tergugat I dan II masing-masing pada 8 Februari 2017 dan tanggal 6 Februari 2017 secara patut dan seksama ; Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Nomor 313/PDT.G/2016/PN.PN.BDG Jo. Nomor 03/PDT/B/2017 /PN.BDG, yang ditanda tangani oleh VENI STP SIMANJUNTAK,S.H., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus telah memberi tahukan kepada para pihak yang berperkara dalam perkara a quo masing-masing pada tanggal 27 Maret 2017, tanggal 3 April 2017, dan tanggal 12 April 2017, secara patut dan seksama di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung ; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA : Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding, semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, beserta surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara a quo tersebut, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 29 Desember 2016, Nomor 313/Pdt.G/2016/PN.BDG, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo, oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo ditingkat banding, dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ini ;


Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 29 Desember 2016, Nomor 313/Pdt.G/2016/PN.BDG, berdasarkan hukum harus dikuatkan dan dipertahankan ; Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dikuatkan, sehingga Pembanding semula Penggugat berada di pihak yang kalah, maka kepadanya harus dihukum untuk membayar ongkos perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ; Memperhatikan, Undang-undangan yang berlaku khususnya Undangundang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, dan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan; MENGADILI: 1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ; 2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 29 Desember 2016, Nomor : 313/Pdt.G/2016/PN.BDG, yang dimohonkan banding tersebut ; 3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2017 oleh kami MUCHTADI RIVAIE,S.H.,M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung selaku Hakim Ketua, dengan SUBARYANTO,S.H.,M.H., dan EDDY PANGARIBUAN,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 2 Agustus 2017 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim


Anggota dan dibantu oleh SOETJIPTO Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara ; Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

SUBARYANTO,S.H.,M.H.

MUCHTADI RIVAIE,S.H.,M.H.

Ttd. EDDY PANGARIBUAN,S.H.,M.H. Panitera Pengganti, Ttd. S O E T J I P T O. Perincian biaya perkara : 1. Biaya Materai

Rp.

6.000,-

2. Biaya Redaksi putusan

Rp.

5.000,-

3. Biaya Pemberkasan

Rp 139.000,-

Jumlah

Rp 150.000,-


PT.BDG

Recommend Documents