PT.BDG

PUTUSAN

Nomor 95/PDT/2016/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA. Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata

dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : ------------------------------------------------------------------------------------

1. H. MUHAMMAD GUNTUR SUKARNO PUTRA, alamat Jalan Cempaka Putih Barat

½ Kelurahan Cempaka Putih Barat, Kecamatan Cempaka Putih, Kotamadya Jakarta Pusat ; ------------------------------------------------

2. Hj. DYAH PERMATA MEGAWATI SETYAWATI SUKARNO PUTRI, alamat Kebagusan

IV

Nomor

48

RT.010

RW.004,

Kelurahan

Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan ; ---------

3. Hj. DYAH PRAMANA RACHMAWATI SUKARNO PUTRI, alamat Jalan Cilandak

V/10 RT.002 RW.003 Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kotamadya Jakarta Selatan ; ---------------------------------

4. DIAH MUTIARA SUKMAWATI SUKARNO PUTRI, alamat Gang Mesjid Nomor 17 Jalan Benda, Kelurahan Cilandak, Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan ; ----------------------------------------------

5. MUHAMMAD GURUH SUKARNO PUTRA, alamat Jalan Sriwijaya Raya Nomor 26 RT.004 RW.001 Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Kotamadya Jakarta Selatan ; --------------------------------------

yang dalam tingkat banding ini telah memberikan kuasanya

kepada Syamsu Anwar, S.H., ST Mahmud Syaukat, S.H. dan

Rosi Sukamajaya Syamsu, S.H. Pengacara/Advokat/Asisten Pengacara, berkantor di Kantor Hukum Syamsu Anwar, S.H. &

Assocoate, alamat di Jalan Baladewa Nomor 26, Kelurahan Tanah Tinggi, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Juni 2013, selanjutnya disebut sebagai : -------------

PARA PEMBANDING, semula Para Penggugat ------------LAWAN

1. M. RULLY ROMANTIKA, selaku ahliwaris dari Djaih, pekerjaan Karyawan Swasta,

warhanegara

Citalingkup

Kecamatan

RT.03

Mega

Indonesia,

RW.03

Desa

Mendung,

alamat Mega

Kabupaten

Kampung

Mendung,

Bogor,

selanjutnya disebut sebagai : --------------------------------------TERBANDING I, semula Tergugat I; ----------------------------

Putusan Nomor 95/PDT/2016/PT.BDG, Halaman 1 dari 36

2. YUSMAN EFFENDIE, pekerjaan dagang, warganegara Indonesia, alamat Blok G RT.002 RW.003 Kelurahan Kebonbaru, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, dalam tingkat banding ini telah

memberikan kuasanya kepada : DR. An-An Sylviana, S.H.,

MBL, Ph.D Advokat dan Pengacara, berkedudukan di Jakarta, Wisma An-An II Jalan Pondok Bambu Asri Raya

No.4 Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal

04

September

2015

selanjutnya

disebut

sebagai ; ---------------------------------------------------------------

TERBANDING II, semula Tergugat II ; -----------------------

DAN

3. KEPALA DESA CILEMBER, Kecamatan Mega Mendung, Kabupaten Bogor,

selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING I semula Turut Tergugat I ; -------------------------------------------------------------

4. MIRANTI TRESNANING TIMUR, S.H., alamat Jalan Raya Puncak RT.006/006 Cisarua Bogor, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris, Kabupaten

Bogor,

selanjutnya

disebut

sebagai

TURUT

TERBANDING II semula Turut Tergugat II ; ---------------------------

Pengadilan Tinggi tersebut : ------------------------------------------------------------------

Setelah membaca meneliti surat-surat sebagai berikut : -------------------------------1.

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, 03 Maret 2016 Nomor 95/PEN/PDT/2016/PT.BDG, tentang penunjukan Majelis Hakim

yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut 2.

di atas ; ----------------------------------------------------------------------------------------

Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Cibinong, tanggal 08 Juli 2015, Nomor 191/Pdt.G/2014/PN.Cbi. ; -----------------------Membaca,

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

bahwa

Para

Penggugat

dalam

surat

gugatannya

tertanggal 23 Oktober 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Cibinong tanggal 24 Oktober 2014 dibawah register Nomor 191/Pdt.G/2014/PN Cbi telah mengajukan gugatan kepada Para Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut : --------------------------------------------------------------------------------1. Hubungan Para Penggugat dengan tanah objek Perkara :


1.1. Bahwa Para Penggugat adalah selaku Ahliwaris dari Almarhum Haji

DR Ir Soekarno (Bung Karno) dan Almarhumah Hajjah Fatmawati Soekarno sesuai dengan Surat Keterangan Ahliwaris tanggal 10

Oktober 2005 yang diketahui oleh Lurah Selong yang terdaftar dengan

Nomor 101/1.711.1 tanggal 14 Oktober 2005 dan diketahui oleh Camat

Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang terdaftar dengan Nomor 298/1.711.1, (bukti P – 1) ;

1.2. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Haji DR Ir Soekarno (Bung Karno) atau Pewaris

Para Penggugat memiliki sebidang tanah

sebagai dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 1/Desa Tjilember tanggal 31 Oktober 1961 yang tercatat atas nama Haji Dr Ir

Soekarno, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 118/1961

tanggal 31 Oktober 1961, seluas 13.080 M², terletak di Desa Tjilember (sekarang Desa Cilember), Kecamatan Tjisarua (sekarang Kecamatan Megamendung), Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, yang mana

tanah tersebut terdaftar pada Kantor Pendaftaran Tanah Kabupaten Bogor (sekarang Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor) ; (bukti P – 2 )

1.3. Bahwa fungsi Sertipikat Hak Milik Nomor 1/Desa Tjilember yang

terdaftar pada Kantor Pendaftaran Tanah Kabupaten Bogor (sekarang Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor) tersebut, sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dimaksud dalam : 1.3.1.

Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan

Dasar Pokok Pokok Agraria, sebagaimana dimaksud dalam : Pasal 19 yang berbunyi : (1) Untuk menjamin

kepastian hukum oleh Pemerintah

diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia

menurut

ketentuan-ketentuan

dengan Peraturan Pemerintah.

yang

diatur

(2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi : a. pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah ;

b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut ;


c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku 1.3.2.

sebagai alat pembuktian yang kuat.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang

Pendaftaran Tanah sebagai dimaksud dalam : Pasal 1 angka 20 yang berbunyi :

Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud

dalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah

susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah 1.4. Bahwa

dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan. penerbitan

sertipikat

adalah

merupakan

pelaksanaan

pendaftaran tanah sebagai dimaksud dalam Pasal 19 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria

Juncto Peraturan Pemerintan Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, antara lain sebagai dimaksud dalam : Pasal 3 yang berbunyi :

Pendaftaran tanah bertujuan :

a. untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada

pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak

lain

yang

terdaftar

agar

dengan

mudah

dapat

pihak-pihak

yang

membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan ;

b. untuk

menyediakan

informasi

kepada

berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat

memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar ;

c. untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.

Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi “Untuk memberikan kepastian dan

perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a kepada pemegang hak yang bersangkutan diberikan hak atas tanah.

Maka dengan demikian Sertipikat Hak Milik Nomor 1 / Desa Tjilember tanggal 31 Oktober 1961 yang tercatat atas nama Haji Dr Ir Soekarno,

sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 118/1961 tanggal 31

Oktober 1961, seluas 13.080 M², terletak di Desa Tjilember (sekarang Putusan Nomor 95/PDT/2016/PT.BDG, Halaman 4 dari 36

Desa Cilember), Kecamatan Tjisarua (Cisarua), Kabupaten Bogor,

Provinsi Jawa Barat tersebut adalah merupakan jaminan kepastian hukum bagi pemilik tanahnya dalam hal ini Para Penggugat atas kepemilikan tanah yang dimilikinya tersebut adalah merupakan alat perlindungan hukum bagi Para Penggugat ;

2. Hubungan hukum antara Tergugat I dengan objek sengketa ;

2.1. Bahwa orang tua / paman Tergugat I yang bernama Almarhum Djaih

sejak tahun 1961 adalah orang yang dipercaya oleh Almarhum Haji DR Ir Soekarno (Bung Karno) dan kemudian oleh Para Penggugat

untuk menjaga dan memelihara tanah milik Para Penggugat

sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 1 / Desa Tjilember tanggal 31 Oktober 1961 yang tercatat atas nama Haji Dr Ir


tanggal 31 Oktober 1961, seluas 13.080 M², terletak di Desa Tjilember (sekarang Desa Cilember), Kecamatan Tjisarua (Cisarua), Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat tersebut ;

2.2. Bahwa dengan meninggalnya Djaih maka yang menjaga tanah

sebagai dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 1 / Desa

Tjilember tanggal 31 Oktober 1961 yang tercatat atas nama Haji Dr Ir Soekarno,

Tergugat I ;

penjagaan

dan

pemeliharaan

tanah

tersebut

oleh

2.3. Bahwa sesuai dengan keterangan lisan dari Tergugat I antara lain

menerangkan bahwa tanah dimaksud sebagai dalam Sertipikat Hak

Milik Nomor 1 / Desa Tjilember tanggal 31 Oktober 1961 yang tercatat atas nama Haji Dr Ir Soekarno telah dijual sebagian oleh Almarhum Djaih kepada Tergugat II, maka dengan demikian dengan Almarhum

Djaih yang mana Almarhum Djaih meninggal tanpa meninggalkan

anak dan isterinya pun sudah meninggal dunia juga, sedangkan

Tergugat I adalah kemenakan dari Djaih yang diangkat secara dibawah tangan sebagai anak oleh Djaih, maka dengan demikian

Tergugat I harus bertanggung jawab atas perbuatan Almarhun Djaih tersebut khususnya in casu dalam rangka membuat Akta Jual Beli No. 1.117/109/ Cisarua tanggal 9 Juni 1998 oleh Turut Tergugat II

Juncto Surat Keterangan Kepala Desa Cilember Nomor 593.2/03/Clb/ V/1998 tanggal 6 Mei 1998 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat I ;--


2.4. Bahwa Tergugat I in casu Almarhum Djaih dengan cara melawan hukum

memberikan

keterangan

palsu

kepada

Pejabat

yang

berwenang dalam hal ini kepada Turut Tergugat I, sehingga

Tergugat I in casu Almarhum Djaih menyatakan bahwa sebagian

tanah milik Para Penggugat sebagai dimaksud dalam Sertipikat Hak

Milik Nomor 1 / Desa Tjilember tanggal 31 Oktober 1961 yang tercatat atas nama Haji Dr Ir Soekarno, sebagaimana diuraikan dalam Surat

Ukur No. 118/1961 tanggal 31 Oktober 1961, seluas 13.080 M², terletak di Desa Tjilember (sekarang Desa Cilember), Kecamatan Tjisarua (Cisarua), Kabupaten Bogor tersebut adalah milik Tergugat I

in casu Almarhum Djaih sebagai dimaksud dalam C. 149 Persil 250 S. II, seluas 2.000 M² dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah utara berbatas dengan tanah milik Usman ; Sebelah timur berbatas dengan tanah mili Usman ;

Sebelah selatan berbatas dengan tanah milik Guntur ; Sebelah barat berbatas dengan tanah milik Mamad ;

Sesuai dengan Surat Keterangan Kepala Desa Cilember Nomor

593.2/03/Clb/V/1998 tanggal 6 Mei 1998 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat I - - - - - - - - - - - - (Bukti P – 3)

2.5. Bahwa memperhatikan batas-batas tanah sebagaimana diuraikan dalam dalam C. 149 Persil 250 S. II, seluas 2.000 M² tersebut ternyata

disebelah Selatan tanah tersebut tidak terdapat tanah milik Guntur, sedangkan disebelah Utara adalah tanah milik dari Para Penggugat

sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 1 / Desa Tjilember tanggal 31 Oktober 1961 yang tercatat atas nama Haji Dr Ir

Soekarno, maka dengan disimpulkan bahwa keterangan mengenai batas-batas tanah sebagai dimaksud dalam C. 149 Persil 250 S. II,

seluas 2.000 M² adalah merupakan keterangan palsu ynag dimasukan kedalam Aktha Authentik atau diduga melanggar Pasal 266 KUHP ;

2.6. Bahwa memperhatikan pengakuan Tergugat I in casu Djaih yang dikuatkan oleh Turut Tergugat I sebagai dimaksud dalam Bukti P – 3

tersebut serta dikaitkan dengan keadaan senyatanya dilapangan yaitu tanah yang menjadi objek sengketa adalah sebagaimana diuraikan dalam gambar / peta lokasi dibawah ini :


Batas tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 1 / Tjilember An H Dr Ir Soekarno Tanah objek sengketa sebagai dimaksud dalam Akta Jual Beli

No. 1.117/109/Cisarua tanggal 9 Juni 1998 Juncto Surat

Keterangan Kepala Desa Cilember Nomor 593.2/03/Clb/V/1998 tanggal 6 Mei 1998 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat I,

ternyata tumpang tindih dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1 / Tjilember ;


Maka disimpulkan Tergugat I yang dikuatkan oleh Turut Tergugat II telah memberikan keterangan palsu karena sampai saat ini Guntur tidak pernah

memiliki tanah di lokasi tersebut apalagi Tergugat I menyatakan bahwa disebelah Selatan tanah sebagai dimaksud dalam Akta Jual Beli No.

1.117/109/Cisarua tanggal 9 Juni 1998 Juncto Surat Keterangan Kepala

Desa Cilember Nomor 593.2/03/Clb/V/1998 tanggal 6 Mei 1998 berbatas dengan tanah milik Guntur ;

3. Bahwa Tergugat I bersama-sama dengan Tergugat II dengan dibantu oleh

Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II memasukkan keterangan palsu kedalam Akta Authentik sebagai dimaksud dalam Akta Jual Beli No.

1.117/109/Cisarua tanggal 9 Juni 1998 dengan cara melawan hukum yaitu sebagai berikut : - - - - - - - - (Bukti P – 4)

3.1. Bahwa berhubung tanah sebagai dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik

Nomor 1 / Desa Tjilember tanggal 31 Oktober 1961 yang tercatat atas nama Haji Dr Ir Soekarno, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur

No. 118/1961 tanggal 31 Oktober 1961, seluas 13.080 M², terletak di

Desa Tjilember (sekarang Desa Cilember), Kecamatan Tjisarua (Cisarua), Kabupaten Bogor tersebut adalah merupakan tanah yang

telah terdaftar pada Kantor Pertanahan maka seharusnya tata-cara membuat

Akta

Jual Beli sesuai dengan

ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku sebagai dimaksud dalam : 3.1.1.


Pendaftaran Tanah sebagai dimaksud dalam : Pasal 22 yang berbunyi :

(1) Mengenai tanah yang sudah dibukukan, maka Penjabat dapat menolak permintaan untuk membuat akta sebagai yang dimaksud dalam Pasal 19, jika :

(2) permintaan itu tidak disertai dengan sertifikat tanah yang bersangkutan ;

a. tanah yang menjadi obyek perjanjian ternyata masih b.

dalam perselisihan ;

tidak disertai surat-tanda bukti pembayaran biaya

pendaftarannya.


(3) Jika Penjabat menganggapnya perlu maka ia dapat minta

supaya pembuatan akta disaksikan oleh Kepala Desa dan

3.1.2.

seorang anggota Pemerintah Desa yang bersangkutan ;


Pendaftaran Tanah sebagai dimaksud dalam : Pasal

39 ayat (1) huruf a yang berbunyi : PPAT menolak

untuk membuat akta, jika mengenai bidang tanah yang sudah terdaftar atau hak milik atas satuan rumah susun, kepadanya

tidak disampaikan sertipikat asli hak yang bersangkutan atau

sertipikat yang diserahkan tidak sesuai dengan daftar-daftar yang ada di Kantor Pertanahan ;

Maka seharusnya Turut Tergugat II menolak untuk membuat Akta Jual Beli atas tanah yang diakui oleh Tergugat I, karena tanah

tersebut telah terdaftar dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1 / Desa Tjilember tanggal 31 Oktober 1961 yang tercatat atas nama Haji Dr Ir


tanggal 31 Oktober 1961, seluas 13.080 M², terletak di Desa Tjilember (sekarang Desa Cilember), Kecamatan Tjisarua (Cisarua), Kabupaten

Bogor adalah merupakan tanah yang telah terdaftar pada Kantor Pertanahan, tetapi dengan sengaja Tergugat I bersama-sama dengan Turut Tergugat I dengan cara melawan hukum menyatakan bahwa

tanah tersebut belum terdaftar sebagai-mana dimaksud dalam Bukti P

– 3, sehingga Tergugat I bersama-sama dengan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II membuat Akta Jual Beli No. 1.117/109/ Cisarua tanggal 9 Juni 1998 (Bukti P – 4), yang seharusnya dengan

mempedomani Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961

Juncto Pasal 39 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 sebagaimana diuraikan di atas, maka pembuatan Akta Jual Beli tersebut harus ditolak, maka dengan demikian Tergugat I,

Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II terindikasi secara bersama-

sama memasukan keterangan palsu ke dalam akta Authentik maka dengan demikian Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut

Tergugat II melanggar Pasal 266 ayat (1) KUHP, oleh karena itu Akta

Jual Beli No. 1.117/109/ Cisarua tanggal 9 Juni 1998 (Bukti P – 4) cacat hukum dan batal demi hukum ;


3.2. Tergugat II dengan sengaja menggunakan Akta Jual Beli No.

1.117/109/ Cisarua tanggal 9 Juni 1998 (Bukti P – 4) yang berisi keterangan palsu dalam Akta Authentik guna menguasai tanah milik Para Penggugat ; 3.2.1.

Bahwa Para Penggugat sangat keberatan atas sikap tindak

Tergugat

II

menguasai

tanah

milik

Para

Penggugat

sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 1 / Desa Tjilember tanggal 31 Oktober 1961 yang tercatat atas

nama Haji Dr Ir Soekarno, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 118/1961 tanggal 31 Oktober 1961, seluas 13.080

M², terletak di Desa Tjilember (sekarang Desa Cilember), Kecamatan Tjisarua (Cisarua), Kabupaten Bogor (Bukti P – 2) tersebut dengan menggunakan Akta Jual Beli No. 1.117/109/ Cisarua tanggal 9 Juni 1998 (Bukti P – 4) Juncto Surat Keterangan

Kepala

Desa

Cilember

Nomor

593.2/03/Clb/V/1998 tanggal 6 Mei 1998 (Bukti P – 3) karena

Bukti P – 3 maupun Bukti P – 4 adalah Akta Authentik yang 3.2.2.

berisi keterangan Palsu (melanggar Pasal 266 ayat (2) KUHP) Bahwa

Para

Penggugat

melalui

Kuasa

Hukum

Para

Penggugat telah mengingatkan agar Tergugat II segera

mengosongkan dan menyerahkan tanah yang menjadi objek sengketa tersebut kepada Para Penggugat sesuai dengan

Surat tanggal 07 April 2014 Nomor 029/KHS/IV/2015, Perihal Mohon Pengosongan Tanah sebagai dimaksud dalam Akta

Jual Beli No. 1.117/109/Cisarua Atas Nama Yusman

Effendie, karena diduga memasukan keterangan palsu ke dalam Akta Autentik (Pasal 266 KUHP) yang ditujukan kepada Tergugat II, (Bukti P – 5) serta Surat tanggal 19 Mei

2014 Nomor 061/KHS/V/2014, Perihal Mohon Pengosongan

Tanah sebagai dimaksud dalam Akta Jual Beli No. 1.117/109/Cisarua Atas Nama

Yusman Effendie, karena

diduga memasukan keterangan palsu ke dalam Akta

Autentik (Pasal 266 KUHP) yang ditujukan kepada Tergugat II, (Bukti P – 6), tetapi Tergugat II tidak pernah menanggapi dan memperhatikan Surat Para Tergugat tersebut ;


3.2.3.

Bahwa

Para

Penggugat

melalui

Kuasa

Hukum

Para

Penggugat sesuai dengan Surat tanggal 31 Juni 2014 Nomor 070/KHS/VII/2014,

Perihal

Laporan

Memasukan

Kete-

rangan Palsu Kedalam Akta Authentik Sebagai Dimaksud Dalam Akta Jual Beli No. 1.117/109/Cisarua An Yusman

Effendie, (Pasal 266 KUHP) yang dditujukan kepada Kepala Kepolisian Resort Bogor Up. Kasat Reskrim, tetapi pihak petugas kepolisian menyarankan agar menggugat langsung saja secara perdata ;

4. Bahwa apabila dalam persidangan Tergugat II tetap mendalilkan bahwa tanah yang dikuasai/dimilikinya adalah berdasarkan Akta Jual Beli No.

1.117/109/ Cisarua tanggal 9 Juni 1998 (Bukti P – 4) Juncto Surat

Keterangan Kepala Desa Cilember Nomor 593.2/03/Clb/V/1998 tanggal 6 Mei 1998 (Bukti P – 3) yang berarti menggunakan Akta Authentik yang berisi keterangan palsu, maka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagai dimaksud dalam :

4.1. Burgerlijk Wetboek (KUH Perdata) antara lain menyatakan : Pasal 1872 yang berbunyi :

Jika suatu akta authentic, yang berupa apa saja, yang dipersangkakan

palsu maka pelaksanaannya dapat ditangguhkan menurut ketentuanketentuan Reglemen Acara Perdata.

Pasal 1918 yang berbunyi :

Suatu putusan hakim yang yang telah memperoleh kekuatan mutlak,

dengan mana seorang telah dijatuhkan hukuman karena suatu kejahatan maupun pelanggaran, di dalam suatu perkara perdata dapat diterima suatu bukti tentang perbuatan yang telah dilakukan, kecuali jika dapat dibuktikan sebaliknya.

4.2. Reglemen of de Rechtverordering, antara lain menyatakan : Pasal 165 yang berbunyi :

Bila di dalam pemeriksaan di persidangan timbul dugaan telah dilakukan pemalsuan oleh orang yang masih hidup, maka oleh Hakim

karena jabatan atau atas permintaan penuntut umum diperintahkan agar surat-surat itu diserahkan kepada penuntut umum untuk dilakukan pemeriksaan oleh hakim pidana.



Jika hakim perdata dalam putusannya mengenai tuduhan pemalsuan memerintah-kan

agar

surat-surat

yang

dinyatakan

palsu

atau

dipalsukan dikesampingkan, disobek atau dicoret seluruhnya atau

sebagian, ataupun agar diperbaiki dan dirapikan, maka bagian putusan

itu ditunda pelaksanaannya selama bagi terhukum belum lewat waktu untuk banding, peninjauan kembali atau kasasi atau ia tidak dapat menerima putusan.


Penuntut Umum dapat menuntut agar kepadanya diberitahukan semua perkara yang dipandang perlu berhubungan dengan pekerjaannya itu.

Hakim karena jabatan dapat juga memerintahkan agar ha-hal semacam itu diberitahukan kepada penuntut umum.

4.3. Herzien Inlansdsch Reglemen (HIR/RIB) antara lain menyatakan: Pasal 138 yang berbunyi : (7)

menimbulkan dugaan bahwa surat itu dipalsukan oleh orang

yang

masih

hidup,

maka

pengadilan

negeri

akan

menjalankan segala surat perkara kepada pejabat yang (8)

berkuasa menuntut kejahatan itu.

Perkara yang diajukan ke pengadilan negeri, ditangguhkan

dulu Jika pemeriksaan tentang surat yang diajukan itu sampai diambil keputusan mengenai perkara pidana itu.

4.4. Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (Rbg) Pasal 167 yang berbunyi : (7)

Jikalau

penyelidikan

mengenai

kebenaran

surat

yang

bersangkutan menimbulkan dugaan adanya pemalsuan surat terhadap seseorang yang masih hidup, maka pengadilan negeri

(8)

manyampaikan surat-surat itu ke penuntut umum ;

Perkara yang ada pada pengadilan negeri yang bersangkutan dengan begitu, ditunda sampai perkara pidananya diputus ; -

4.5. Mutatis mutandis dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 174 yang berbunyi : (1)

Apabila keterangan saksi di sidang disangka palsu, hakim ketua

sidang memperingatkan dengan sungguh-sungguh kepadanya Putusan Nomor 95/PDT/2016/PT.BDG, Halaman 12 dari 36

supaya

memberikan

mengemukakan (2)

keterangan

ancaman

pidana

yang

yang

sebenarnya

dapat

dan

dikenakan

kepadanya apabila ia tetap memberikan keterangan palsu. -

Apabila saksi tetap pada keterangannya itu, hakim ketua sidang

karena jabatannya atau atas permintaan penuntut umum'atau terdakwa dapat memberi perintah supaya saksi itu ditahan untuk

(3)

selanjutnya dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu.

Dalam hal yang demikian oleh panitera segera dibuat berita

acara pememeriksaan sidang yang memuat keterangan saksi dengan menyebutkan alasan persangkaan, bahwa keterangan

saksi itu adalah palsu dan berita acara tersebut ditandatangani

oleh hakim ketua sidang serta panitera dan segera diserahkan kapada penuntut umum untuk diselesaikan menurut ketentuan (4)

undang-undang ini.

Jika perlu hakim ketua sidang menangguhkan sidang dalam

perkara semula sampai pemeriksaan perkara pidana terhadap saksi itu selesai.

Maka dengan demikian bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat II yaitu berupa Bukti P – 3 dan Bukti P – 4 tidak dapat langsung diperimbangkan oleh Majelis

Hakim sebagai bukti dalam perkara aquo, karena bukti Bukti P – 3 dan Bukti P – 4 diduga merupakan Akta Authentik yang berisi keterangan palsu dan Tergugat II

menggunakan Akta Authentik yang berisi keterangan palsu (melanggar Pasal 266 ayat (1) dan ayat (2) KUHP) ;

5. Bahwa Para Penggugat sesuai dengan ketentuan Reglemen Indonesia

Yang Diperbarui (Het Herziene Indonesisch Reglement.) Pasal 163. Yang berbunyi “Barangsiapa mengaku mempunyai suatu hak, atau menyebutkan

suatu kejadian untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu. Juncto

Burgerlijk Wetboek (KUH Perdata) Pasal 1865 yang berbunyi “Setiap orang

yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu. Maka

dengan demikian gugatan Para Penggugat mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan jelas ;

6. Bahwa guna mencegah agar objek perkara aquo atau tanah sengketa jangan sampai dialihkan kepada pihak lain oleh Para Tergugat atau pihak


manapun, serta menjamin agar gugatan aquo tidak sia-sia maka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku maka Para Penggugat bersama ini

memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara aquo untuk meletakan sita jaminan atas objek perkara aquo (Conservatoir beslag) sesuai dengan ketentuan pasal 227 HIR ;

7. Bahwa sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie) antara lain pada Pasal 1365 yang

berbunyi “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian

kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut. Untuk itu Para

Penggugat menuntut ganti rugi terhadap Tergugat I, Tergugat II secara material maupun secara in material dengan uraian sebagai berikut : ---7.1. Kerugian Meterial : 7.1.1.

Bahwa sebaimana diuraikan di atas Tergugat II telah

menguasai tanah Para Penggugat sejak tanggal 9 Juni 1998, maka Para Penggugat tidak dapat lagi memanfaatkan tanah

yang menjadi objek perkara sampai dengan saat ini maka Para

Penggugat telah mengalami kerugian 16 x Rp. 5.000.000 = 7.1.2.

Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ;

Bahwa guna mengajukan gugatan perkara aquo Para

Penggugat harus mengeluarkan anggaran sebesar 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;

Maka kerugian secara material adalah Rp. 80.000.000,- +

Rp.

Rp.

200.000.000,- = Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) ;

7.2. Kerugian In Material :

Bahwa secara in material kerugian yangdialami oleh Para Penggugat

tidak dapat dinilai dengan uang tetapi dalam perkara ini Para Penggugat sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ;

Maka dengan demikian jumlah kerugian Para Penggugat baik kerugian

secara material maupun kerugian secara material berjumlah Rp. 80.000.000,- + Rp 10.000.000.000,- =

Rp. 10.280.000.000,-

(sepuluh milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah) ;

-------------------------------------------- PETITUM --------------------------------------Putusan Nomor 95/PDT/2016/PT.BDG, Halaman 14 dari 36

Sesuai dengan duduk perkara sebagaimana diuraikan di atas, maka bersama

ini Para Penggugat, bersama ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk memutuskan perkara aquo dengan amaarnya yang berbunyi : Dalam Provisi :

- Mengabulkan peletakan sita jaminan Para Penggugat atas tanah yang menjadi objek perkara ;

- Melarang Para Tergugat atau siapa saja melakukan kegiatan atau menduduki tanah yang menjadi objek perkara ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ;

2. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 1 / Desa Tjilember tanggal

31

Oktober 1961 yang tercatat atas nama Haji Dr Ir Soekarno, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 118/1961 tanggal

31 Oktober 1961,

seluas 13.080 M², terletak di Desa Tjilember (sekarang Desa Cilember), Kecamatan Tjisarua (Cisarua), Kabupaten Bogor adalah sah menurut hukum sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok

Pokok Agraria Juncto Peraturan

Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah, Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ;

3. Menyatakan penguasaan Tanah Para Penggugat oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah penguasaan dengan tidak beitikat baik dan melawan hukum ;

4. Menyatakan Akta Jual Beli No. 1.117/109/ Cisarua tanggal 9 Juni 1998

(Bukti P – 4) Juncto Surat Keterangan Kepala Desa Cilember Nomor

593.2/03/Clb/V/1998 tanggal 6 Mei 1998 (Bukti P – 3) adalah Akta Authentik yang beriisi keterangan palsu, karenanya batal demi hukum ;

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan tanah yang menjadi objek perkara kepada Para Penggugat dalam keadaan baik dan kosong ;

6. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat secara bersama-sama membayar kerugian kepada Para Penggugat yaitu :

-

Kerugian material sebesar

Rp.

280.000.000,-

Kerugian in material sebesar Rp. 10.000.000.000,-


Jumlah keseluruhan Rp.10.280.000.000,- (sepuluh milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah) ;

Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat secara bersama-sama

membayar seluruh biaya yang ditimbulkan akibat perkara aquo ;

Membaca, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I

melalui kuasa hukumnya memberikan Jawaban tanggal 15 Januari 2014, sebagai berikut : --------------------------------------------------------------------------------

Bahwa Tergugat I bukan anak kandung dari Djaih, tetapi adalah sebagai

keponakan, yang sejak kecil ikut Bapak Djaih dan dianggap sebagai anak

angkat, karena Bapak Djaih tidak pernah mempunyai anak kandung semasa hidupnya ;

Bahwa memang benar Almarhum Djaih adalah orang yang dipercaya oleh Almarhum Haji DR Ir Soekarno (Bung Karno) semasa hidupnya dan

kemudian oleh Para Penggugat untuk menjaga dan memelihara tanah milik

Para Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 1 /

Desa Tjilember tanggal 31 Oktober 1961 yang tercatat atas nama Haji Dr Ir Soekarno, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 118/1961 tanggal 31 Oktober 1961, seluas 13.080 M2, terletak di Desa Tjilember (sekarang Desa

Cilember), Kecamatan Tjisarua (Cisarua), Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat tersebut ;

Bahwa tanpa sepengetahuan Tergugat I ternyata Almarhum Djaih pernah

menjual sebidang tanah pada tahun 1998 kepada Yusman Effendie dalam hal ini sebagai Tergugat II, tetapi pada saat itu Tergugat I tidak mengetahui dasar kepemilikan yang dijadikan sebagai dasar transaksi tersebut,

Bahwa setelah meninggalnya Almarhum Djaih, Tergugat I dipercaya

sebagai orang yang memelihara dan tanah sebagai dimaksud dalam

Sertipikat Hak Milik Nomor 1 / Desa Tjilember tanggal 31 Oktober 1961 tersebut, maka perbuatan hukum yang dilakukan oleh Almarhum Djaih, karena Tergugat I baru dipercaya memelihara dan menjaga tanah tersebut setelah Bapak Djaih meninggal dunia ;

Bahwa setelah diteliti ternyata tanah yang menjadi objek jual beli antara

Almarhum Djaih dengan Yusman Effendie adalah sebagian dari Sertipikat Hak Milik Nomor 1 / Desa Tjilember tanggal 31 Oktober 1961, maka dengan

demikian perbuatan transaksi antara Almarhum Dja’ih dengan Yusman Effendie bukan tanggung jawab Tergugat I ;


Bahwa Tergugat I bukan anak kandung dari Almarhum Djaih maka jual beli

atas tanah antara Almarhum Djaih dengan Yusman Effendie, Tergugat I tidak mengetahui sama sekali maka untuk tanggung jawab hukum atas perbuatan

tersebut Tergugat I tidak ikut bertanggung jawab dan Tergugat I sangat

keberatan dengan gugatan tersebut yang menjadikan Tergugat I sebagai pihak dalam perkara tesebut ;

Bahwa berhubung Tergugat I tidak dapat bertanggung jawab atas perbuatan beli tersebut di atas antara Almarhum Djaih dengan Yusman Effendie,

karena Tergugat I baru memelihara dan menjaga tanah tersebut setelah meninggalnya Bapak Djaih, maka untuk itu Tergugat I memohon kepada

Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk memberikan izin kepada Tergugat I untuk tidak menghadiri sidang berikutnya ;

Bahwa sesuai dengan jawaban/bantahan Tergugat I atas Perkara Perdata Nomor 191/Pdt.G/2014/PN.CBN, sebagaimana diuraikan di atas, untuk itu Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II

memberikan Jawaban tanggal 15 Januari 2014, sebagai berikut : -----------------A. Dalam Konpensi. I. Dalam Eksepsi.

1.

Bahwa

pokok

permasalahan

dalam

gugatan

ini

adalah

harta

peninggalan H. DR. Ir.Soekarno (Bung Karno) yaitu tanah SHM No:

1/Desa Tjilember yang diakui sebagai milik almarhum H. DR. Ir.

Soekarno (Bung Karno). Akan tetapi tidak seluruh ahli waris H. DR.

Ir. Soekarno (Bung Karno) sebagai pihak dalam perkara ini. Oleh karena itu gugatan dalam perkara ini kekurangan para pihak.

2. Bahwa gugatan dalam perkara ini kabur sebab : •

Tidak jelas obyek gugatan dalam perkara ini, apakah tanah SHM

No:

1/Desa

Tjilember

seluas

13.080

m²

secara

keseluruhannya, ataukah hanya bagian tanah yang seolah-

olah, quadnon, dialihkan kepada Tergugat II dari ahnarhum Djaih yaitu seluas 1.119 m² (bukan 2000 m² sebagaimana dimaksud •

oleh Para Penggugat).

Tidak disebutkan secara jelas batas-batas tanah yang

dituntut

oleh

para

Penggugat,

padahal

jurisprodensi

menyatakan : batas-batas tanah sengketa tidak jelas berakibat Putusan Nomor 95/PDT/2016/PT.BDG, Halaman 17 dari 36

pada gugatan kabur sehingga gugatan harus dinyatakan tidak

dapat diterima (Jurisprodensi putusan MA No: 1559K/Pdt/1983, Jo No: 1149K/Sip/1975)

3. Bahwa dalam gugatan ini tidak jelas hubungan hukum antara

almarhum Djaih dengan Tergugat I (M Rully Romantika), dimana disebutkan

hanya

sebagai

orang

tua / paman saja sedangkan patut diketahui bahwa paman tidak mewaris harus

terhadap

keponakannya.

jelas

hubungan

Jurisprodensi

hukum

menyatakan: antara

Penggugat dan Tergugat putusan MA No: 294K/Sip/1971).

4. Bahwa gugatan dalam perkara ini bersifat premature / dini, sebab belum ada putusan pidana mengenai sangkaan / dugaan

memberikan atau memasukan keterangan palsu dalam akta

otentik pada akta jual beli No: 1.117/109/Cisarua, padahal dasar utama gugatan dalam perkara ini adalah dugaan memberikan atau memasukkan keterangan palsu ini.

5. Bahwa berdasarkan fakta bukum diatas, maka cukup alasan untuk

menyatakan gugatan para Penggugat dalam perkara ini dinyatakan tidak dapat diterima.

Bila majelis hakim berpendapat lain akan diajukan jawaban dalam pokok perkara seperti tersebut dibawah ini.

II. Dalam Pokok Perkara.

6. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil para Penggugat dalam

gugatannya, khususnya dalil yang ditujukan terhadap Tergugat II,

kecuali

hal-hal

yang kebenarnya diakui dengan tegas oleh

Tergugat II. Mohon agar hal-hal yang telah diuraikan pada bagian eksepsi diatas dianggap telah masuk dalam pokok perkara ini.

7. Bahwa tidak jelas tuntutan para Penggugat dalam perkara ini sebab disatu sisi dalam petitum gugatan ini dimohonkan untuk menyatakan SHM No: Soekarno

seluas

1/Desa Tjilember atas nama Haji DR. Ir.

13.080

m²

adalah

sah

menurut

hukum, tetapi disisi lain dalam petitum lainnya dimohonkan untuk menyatakan akta jual beli No: 1.117/109/Cisarua dengan mas tanah 1.119 m² (bukan 2000 m²) batal demi hukum serta memohon agar Tergugat

I

dan

II

mengembalikan

tanah

itu.

Karenanya tidak jelas yang dituntut para Penggugat, apakah tanah seluas 13.080 m² (SHM No: 1/Desa Tjilember) ataukah tanah


seluas 1.119 m² (bukan 2000 m²) sebagaimana dimaksud dalam akta jual beli No: 1.117/109/Cisarua.

Dengan demikian gugatan

ini harus ditolak atau setidak tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

8. Bila yang dimaksud adalah tanah seluas 1.119 m² (bukan 2000 m²) dalam akta jual beli No: 1.117/109/Cisarua, keabsahan kepemikan tanah itu dapat dijelaskan sebagaimana tersebut dibawah ini.

Bahwa berdasarkan akta jual beli No: 1.117/109/Cisarua/l998 tanggal 9 Juni 1998 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris / PPAT Miranti

Treshaning Timur, SH , Tergugat II pembeli) dengan itikad baik telah membeli

tanah

dari

Djaih

(Penjual)

yang telah disetujui istrinya (Siti Binti Panut) yakni sebidang tanah hak milik adat Kohir No: C. 149 persil No: 250 S.II seluas 1.119 m²

(bukan 2000 M²) yang terletak di Desa Cibeber, Kec. Cisarua, Kab. Bogor - Jawa Barat , dengan batas sebagai berikut : •

Utara : Tanah milik Bpk. Usman.

•

Selatan: Tanah milik Bpk. Guntur.

• •

Timur: Tanah milik Bpk. Usman. Barat: Tanah milik Bpk. Namad.

9. Bahwa selaku pembeli yang beritikad baik, Tergugat II telah

melaksanakan kewajibannya yaitu membayar lunas harga tanah

itu kepada penjual (Djaih) dan penjual telah mengakui telah menerima pembayaran tersebut.

Disamping itu dalam akta jual beli No: 1.117/109/Cisarua/l998 ini,

pihak penjual (Djaih) menjamin bahwa obyek jual beli tersebut tidak tersangkut suatu sengketa, bebas dari suatu sitaan dan tidak terikat

sebagai jaminan untuk suatu hutang dan bebas dari beban-beban lainnya berupa apapun.

10. Bahwa untuk menguatkan status tanah itu semula adalah milik

Djaih (penjual), telah diterbitkan Surat Keterangan Riwayat Tanah No: 593/18/TVY1998 tanggal 28 Maret 1998 dari lurah / kepala desa Cilember

yang

menerangkan

tanah

milik

adat

diatas tercantum dalam kekitir/girik No: 149 persil 250. II atas nama Djaih dengan batas batas tanah seperti yang tercantum dalam Surat Keterangan Riwayat Tanah tersebut.

Patut dicatat disini, batas-batas tanah itu tercantum dalam Surat

Keterangan Riwayat Tanah yang diterbitkan oleh Lurah / kepala desa Putusan Nomor 95/PDT/2016/PT.BDG, Halaman 19 dari 36

Cilember, dimana aparat kelurahan / desa setempat yang paling

tahu dan memahami keberadaan dan kepemilikan atas tanah didesanya sehingga secara hukum harus dianggap bahwa batas batas tanah itu yang tercantum dalam surat keterangan riwayat tanah itu adalah akurat dan benar.

Tanah milik adat kohir No: 149 persil 250 S.II ini atas nama Djaih

dan telah dimiliki Djaih sejak tahun 1957. Tanah ini menurut daftar

buku C dikantor Lurah / kepala Desa Cibeber tanggal 24 September 1960 tercatat atas nama Djaih.

11. Bahwa

yang

paling

mengetahui

khususnya tanah milik adat

adalah

status

aparat

kepemilikan

tanah

kelurahan/kepala

desa setempat dan keberadaan serta kepemilikan tanah adat itu

tercacat

dibuku

C

(kekitir)

yang

ada

kelurahan/kepala desa dimana tanah milik adat itu berada.

pada

Dengan demikian bukti buku letter C / kekitir ini merupakan bukti

yang kuat atas kepemilikan suatu bidang tanah, dimana nama yang

tercantum dalam buku letter C / kekitir ini merupakan pemilik tanah milik adat yang bersangkutan.

In Casu, dalam buku letter C / kekitir / Kohir No: 149 persil 250 S.II

seluas 1.119 m² (bukan 2000 m²) dengan batas batas tanah seperti tersebut diatas adalah atas nama Djaih, sehingga secara hukum tanah milik adat itu adalah milik sah Djaih, tanah mana kemudian dijual

kepada

Tergugat

1.117/109/Cisarua/l998.

II

sesuai

akta

jual

beli

No:

12. Bahwa tanah itu secara fisik semula sebelum dijual kepada

Tergugat II telah dikuasai oleh Djaih sehingga sesuai dengan fakta

hukum diatas, baik secara de facto maupun de Juri tanah itu adalah

milik yang sah Djaih sejak tahun 1957, yang kemudian dijual kepada Tergugat II seperti tersebut diatas.

13. Bahwa oleh karena tanah itu milik sah Djaih, maka Djaih (yang

disetujui oleh istrinya Siti Binti Panut) mempunyai legasitas selaku

penjual untuk menjual tanah itu kepada Tergugat II (selaku pembeli) sesuai akta jual beli No: 1.117/109/Cisarua/1998. Akta jual beli No:

1.117/109/Cisarua/l998 ini telah dibuat sesuai dengan prosedur

hukum yang berlaku dalam ketentuan jual beli tanah dan yang membuat akta jual beli ini adalah pejabat yang berwenang yakni notaris

/

PPAT.

Dengan

demikian

akta

jual

beli

No:


1.117/109/Cisarua/1998

ini

adalah

mempunyai kekuatan hukum mengikat.

sah

dan

berharga

serta

14. Bahwa dengan demikian dalil para Penggugat yang menyatakan

seolah-olah telah terjadi peristiwa memberikan keterangan palsu atau memasukan keterangan palsu kedalam akta otentik (akta No:

1.117/109/Cisarua/1998) adalah dalil yang tidak benar dan harus ditolak.

15. Bahwa

disamping

alasan

tersebut

diatas

yang

menunjukkan

bahwasanya akta jual beli No: 1.117/109/Cisarua/l 998 adalah sah dan berharga serta mengikat secara hukum, tuduhan para Penggugat

mengenai

pemberian

keterangan

palsu

atau

memasukkan keterangan palsu dalam akta otentik adalah tidak

terbukti sebab sampai saat ini tidak ada putusan pidana yang telah

mempunyai kekuatan hukum tetap yang dapat membuktikan hal tersebut.

16. Bahwa untuk membuktikan tidak adanya dugaan tindak pidana

diatas, sesuai dengana dalil para Penggugat dalam gugatannya, para Penggugat telah melaporkan kepada

kepolisian setempat

mengenai dugaan tindak pidana memberikan keterangan palsu atau memasukan keterangan palsu dalam akta otentik, akan tetapi Polisi justru menyarankan dipengadilan.

agar permasalahan tanah tersebut digugat saja

Hal ini membuktikan bahwa tidak ada indikasi adanya unsur unsur tindak pidana memberikan keterangan palsu ataupun memasukkan

keterangan palsu dalam akta otentik seperti yang didalilkan oleh para Penggugat, sebab kalau ada indikasi telah terjadi tindak pidana

tersebut, pasti dilakukan pemrosesan atas laporan para Penggugat tersebut.

17. Bahwa khusus terhadap status Tergugat II selaku pembeli, secara logikapun

selaku

pembeli

tidak

punya

kepentingan

untuk

memberikan keterangan palsu ataupun memasukkan keterangan

palsu dalam akta otentik terhadap tanah diatas sebab selaku

pembeli apabila dokumen-dokumen / surat-surat tanah lengkap

dan sah khususnya mengenai kepemilikan tanah, maka pembeli i.c

Tergugat II baru akan melakukan proses pembelian atas tanah itu, apalagi sebelum melakukan transaksi atas tanah tersebut, Tergugat

II selaku Pembeli telah meminta Turut Tergugat II selaku Notaris / Putusan Nomor 95/PDT/2016/PT.BDG, Halaman 21 dari 36

PPAT untuk terlebih dahulu meneliti keabsahan surat-surat kepemilikan

atas tanah tersebut. Demikian juga pada saat jual-beli dilakukan dan cara pembayarannya, Tergugat II selaku pembeli sepenuhnya menyerahkan kepada Turut Tergugat II.

18. Bahwa mengenai pengakuan para Penggugat bahwasanya tanah C. 149 seluas 1.119 m2 (bukan 2000 m2) adalah termasuk tanah dalam SHM No:

1/Cilember atas nama Haji DR. Ir. Soekamo, patut menjadi perhatian dan pertimbangan mengenai riwayat tanah SHM No: 1 ini.

Dalam sertifikat HM No: 1 ini, kolom asal persil dicoret semuanya,

sedangkan dalam kolom surat keputusan tercantum: Pengesahan Kab. Bogor tanggal 27-10-1961 No: l/SK/Kagd.C/62, hal mana menunjukan bahwa terbitnya SHM No: 1 ini berdasarkan Surat Keputusan Pengesahan Kagda Bogor No: l/SK/Kagd.C/62 tertanggal 27-10-1961.

Dengan demikian kepemilikan tanah SHM No: 1 ini diakui secara hukum

pada pada saat diterbitkan nya SHM No: 1 yaiotu pada tanggal 31 Oktober 1961 atau setidak-tidaknya pada saat pengesahan Kagda Bogor No: 1/SK/Lakd. C/62 yaitu pada tanggal 27 Oktober 1961.

19. Bahwa dibandingkan dengan kepemilikan tanah milik adat Kohir No: 146

persil 250 S II seluas 1.119 m2 (bukan 2000 m2) oleh Djaih, tanah mana

telah menjadi milik sah Djaih sejak tahun 1957, maka terbukti sebelum terbitnya SHM No: 1 ini atas nama Haji DR. Ir. Soekamo, tanah diatas telah

menjadi milik Djaih baik secara de juri maupun de facto (fisiknya dikuasai Djaih).

20. Bahwa berkaitan dengan hal ini, penjelasan resmi pasal 32 ayat (1) PP No: 24 tahun 1997 menyatakan: sertifikat merupakan tanda bukti hak yang paling kuat, dalam arti bahwa selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya

data fisik dan data juridis yang tercantum didalamnya haras diterima sebagai data yang benar.

21. Bahwa in casu, sesuai dengan fakta hukum diatas, baik secara de juri (data juridis) yakni kepemilikan tanah milik adat Kohir no: 1. 149 persil 250 S II atas nama Djaih, maupun de facto (data fisik) tanah itu

dikuasai secara fisik oleh Djaih, dimana kepemilikan dan penguasan

secara fisik atas tanah itu oleh Djaih sejak tahun 1957 atau jauh dari sebelum terbitnya SHM No: 1 pada tanggal

31 Oktober 1961, maka

dari fakta hukum ini terbukti bahwa data fisik dan data juridis atas tanah sertifikat HM No: 1/Cilember, khususnya terhadap tanah C 149 persil 250 S .II seluas 1.119 m² (bukan 2000 m²) diatas, tidak dapat dipertahankan


lagi karena telah dapat dibuktikan sebaliknya tanah C 149 persil 250 S II seluas 1.119 m² (bukan 2000 m²) itu adalah milik sah Djaih sejak tahun 1957 atau jauh dari sebelum terbitnya SHM No: 1/Cilember.

Dengan demikian sertifikat SHM No: 1 tidak dapat dipertahankan lagi

sehingga sertifikat SHM No: 1 ini harus dinyatakan tidak mempunyai

kekuatan hukum mengikat, paling tidak terhadap tanah hak milik adat

Kohir No: C 149 persil No: 250 S.II seluas 1.119 m² (bukan 2000 m²) yang semula

atas

nama

Djaih

dan

sesuai

akta

jual

beli

No:

1.117/109/Cisarua/l998, tanah iu telah dialihkan dan menjadi milik sah

Tergugat II. Selaku pembeli yang beritikad baik Tergugat II dilindungi Undang-undang (Jurisprodensi putusan MA No: 799K/Sip/1970).

22. Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas terbukti bahwasanya dalil para Penggugat yang menyatakan : •

Almarhum Djaih Cq Tergugat I (kemenakan Djaih) dipercaya Haji

DR. Ir. Soekarno (Bung Karno) yakni ayah para Penggugat menjaga dan memelihara tanah milik Haji DR. Ir. Soekarno Cq para Penggugat termasuk tanah C 149 persil 250 . S II seluas 1.119 m² (bukan

2000 m²) yang menurut para Penggugat termasuk dalam tanah •

SHM No: 1/Cilember.

Tergugat I secara lisan menjelaskan tanah SHM No: 1 sebagian

telah dijual oleh almarhum Djaih kepada Tergugat II, adalah dalil-dalil

yang tidak benar sebab tanah C 149 seluas 1.119 m² (bukan 2000 m²) diatas adalah milik Djaih yang kemudian dijual kepada Tergugat II sesuai akta jual beli No: 1.117/109/Cisarua/l 998.

23. Bahwa tidak benar dan ditolak dalil para Penggugat yang menyatakan seolah-olah Tergugat II menguasai tanah milik para Pengugat sebab tanah yang

dibeli

Tergugat

II

dari

Djaih

dengan

akta

No:

1.117/109/Cusarua/1998 seluas 1.119 m² (bukan 2000 m²) itu adalah

milik sah Djaih dan dialihkan kepada Tergugat II sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan dihadapan pejabat yang sah (PPAT).

Oleh karena itu Tergugat II adalah pemilik yang sah atas tanah C 149

persil 250 S.II seluas 1.119 m² (bukan 2000 m²) dengan batas batas seperti tersebut diatas.

Dengan demikian sangat tidak berdasar tindakan para Penggugat Cq Kuasa hukumnya memperingatkan kepada Tergugat

II

mengosongkan dan menyerahkan tanah itu kepada para Penggugat.

untuk

24. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, terbukti Tergugat II tidak Putusan Nomor 95/PDT/2016/PT.BDG, Halaman 23 dari 36

melakukan perbuatan melawan hukum seperti yang didalilkan oleh para

Penggugat sehingga tuntutan ganti rugi baik materil maupun inmateril haruslah ditolak untuk seluruhnya karena tidak berdasar.

25. Bahwa tuntutan para Pengugat pada bagian provisi harus ditolak untuk seluruhnya karena : • • •

Tuntutan provisi itu tidak berdasar sebab tanah yang dimohonkan

sita tersebut adalah milik sah Tergugat II.

Tuntutan provisi itu telah menyangkut materi pokok perkara

(jurusprodensi putusan MA No: 512K/Sip/1972).

Tuntutan tersebut telah melanggar SEMA No: 3 tahun 2001,

sebab tidak ada alasan mendesak sebagaimana dimaksud SEMA tersebut.

B. Dalam Rekonpensi.

26. Bahwa motion agar hal-hal yang telah diuraikan pada bagian

konpensi diatas, dianggap telah termasuk pada bagian rekonpensi ini.

27. Bahwa telah dibuktikan diatas, tanah C 149 persil 250 S.II seluas 1.119 m² (bukan 2000 m²) adalah milik Djaih sejak tahun 1957 dan dikuasai secara fisik oleh Djaih sehingga baik de facto (fisiknya)

maupun de Juri (secara hukum) tanah itu adalah milik sah Djaih. 28. Bahwa tanah C. 149 persil 250 S.II seluas 1.119 m² (bukan 2000 m²) dengan batas batas Utara: tanah milik Bpk. Usman, Timur: tanah

milik Bpk. Usman, Selatan: tanah milik Bpk. Guntur, Barat: tanah milik

Bpk.

Mamad,

dimana

berdasarkan

akta

jual

beli

No:

l/117/109/Cisarua/1998 tanggal 9 Juni 1998 yang dibuat oleh dan

dihadapan Notaris / PPAT Miranti Treshaning Timur, SH, tanah itu oleh Djaih telah dialihkan/dijual kepada Penggugat Rekonpensi.

Akta jual beli No: 1.117/109/Cisarua/1998 ini telah dibuat sesuai

dengan prosedur hukum yang berlaku dan dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang berwenang yaitu PPAT. Oleh karena itu akta jual beli No:

1.117/109/Cisarua/l998

adalah

mempunyai kekuatan hukum mengikat.

sah

dan

berharga

serta

29. Bahwa Penggugat Rekonpensi selaku pembeli yang beritikad baik telah melunasi harga tanah itu dan telah diakui oleh Djaih

selaku penjual telah menerima pembayaran harga tanah itu.

Tanah itu sejak saat jual beli tersebut dan sampai saat ini secara fisik Putusan Nomor 95/PDT/2016/PT.BDG, Halaman 24 dari 36

dikuasai oleh Penggugat Rekonpensi. Dengan demikian Penggugat

Rekonpensi adalah pemilik yang sah atas tanah C. 149 persil 250 S.II

seluas 1.119 m² (bukan 2000 m²) dengan batas batas seperti tersebut diatas.

30. Bahwa para Tergugat rekonpensi telah mengakui tanah C 149 persil 250 S.II seluas 1.119 m² (bukan 2000 m²) ini termasuk bagian tanah

SHM No: 1/Cilember atas nama Haji DR. Ir. Soekamo Cq ara

Tergugat Rekonpensi, padahal telah dibuktikan diatas tanah itu adalah milik sah Penggugat Rekonpensi.

Oleh karena itu sertifikat HM No: 1/Cilember telah mengandung

cacad hukum sebab ada tanah milik Penggugat Rekonpensi (Cq Djaih) seluas 1.119 m² (bukan 2000 m²) yang tidak pernah dialihkan

kepada pihak lain termasuk Haji DR. Ir. Soekamo Cq para Tergugat Kasasi, masuk dan menjadi bagian tanah SHM No: 1.

31. Bahwa sesuai dengan fakta ini terbukti bahwasanya sertifikat HM No: 1/Cilember telah diterbitkan dengan tidak sesuai dengan data

fisik maupun data juridis sebagaimana dimaksud pasal 32 PP No:

24 tahun 1997 sehingga sesuai dengan penjelasan resmi pasal ini,

sertifikat HM No: 1 bukan lagi sebagai dokumen yang dapat membuktikan kepermilikan atas tanah.

32. Bahwa dengan demikian sertifikat HM No: 1/Cilember ini harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat,

setidak tidaknya terhadap bagian tanah SHM No: 1/Cilember seluas 1.119 m² (bukan 2000 m²) yang merupakan tanah Kohir No

C 149 persil 250 S.II dengan batas-batas seperti tersebut diatas, dimana tanah itu adalah milik sah Penggugat rekonpensi.

33. Bahwa tindakan para Tergugat Rekonpensi mengakui tanah Kohir C

149 Persil 250 S.II seluas 1.119 m² (bukan 2000 m²) ini sebagai miliknya, tindakan para Tergugat Rekonpensi ini telah melanggar

hak subyektif Penggugat Rekonpensi selaku pemilik sah tanah itu, dimana

perbuatan

para

Tergugat

ini

dikatagorikan

sebagai

perbuatan melawan hukum (Setiawan, Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata, Alumni, Bandung, 1992, hal. 251,260 - 261).

34. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan para Tergugat Rekonpensi ini telah merugikan Penggugat Rekonpensi baik

materil maupun moril / inmateril sehingga sesuai pasal 1365 KUHPerdata,

baik

sendiri-sendiri

maupun

tanggung

renteng


merupakan tanggung jawab para Tergugat Rekonopensi.

35. Bahwa kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonpensi ini dapat diperinci sbb : •

Kerugian materil berupa :

o

o •

Tidak dapat mengalihkan tanah itu kepada pihak lain,

kerugian mana setara dengan harga tanah itu yaitu sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)

Biaya yang dikeluarkan untuk mengurus perkara ini

sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Kerugian moril / inmateril yaitu tekanan bathin dan tercemarnya

nama baik Penggugat Rekonpensi sebab timbul sangkaan dimasyarakat

seolah-olah

Penggugat

Rekonpensi

secara

melawan hukum menguasai / memiliki tanah milik orang lain, kerugian mana sulit diperinci, tetapi mencapai jumlah Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).

Jumlah Kerugian Materil dan Moril ini adalah sebesar Rp. 50.950.000.000,- (lima puluh milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah)

36. Bahwa Penggugat Rekonpensi

merasa khawatir para

Tergugat

Rekonpensi menghindari diri dari kewajibannya membayar ganti rugi

dan karenanya harus diletakan sita jaminan atas harta kekayaan para Tergugat Rekonpensi, antara lain berupa : -

Sebidang tanah sebagai dimaksud dalam SHM No: 1/Cilember

tanggal 31 Oktober 1961 yang tercatat atas nama Haji DR. Ir. Soekarno, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 118/1961

tanggal 31 Oktober 1961, seluas 13.080 M², terletak di Desa Tjilmber (sekarang

Desa

Cilember),

Kecamatan

Tjisarua

(sekarang

Kecamatan Megamendung), Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat.

37. Bahwa gugatan ini didasarkan pada bukti bukti yang bersifat otentik dan

karenanya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun para Tergugat Rekonpensi naik banding, kasasi ataupun verzet.

Maka berdasarkan hal hal tersebut diatas, mohon agar Mejelis Hakim dalam perkara ini memutuskan sebagai berikut :

A. Dalam Konpensi I. Dalam provisi

- Menolak permohonan Provis para Penggugat untuk seluruhnya.

II. Dalam Eksepsi


- Mengabulkan eksepsi Tergugat II untuk sekuruhnya.

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima.

III. Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya.

B. Dalam Rekonpensi 1.

Mengabulkan gugatan rekonpensi untuk seluruhnya.

2. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan terhadap harta kekayaaan para Tergugat Rerkonpensi seperti tersebut diatas.

3. Menyatakan akta jual beli No: 1.117/109/Cisarua/l998 tanggal

6

Juni 1998 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris / PPAT Miranti

Treshaning Timur, SH adalah sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum mengikat.

4. Menyatakan tanah C. 149 persil 250 S.II seluas 1.119 m2 (bukan

2000 m2) dengan batas batas Utara: tanah milik Bpk. Usman, Timur: tanah

milik

Bpk.

Usman,

Selatan:

tanah milik Bpk. Guntur, Barat: tanah milik Bpk. Mamad adalah milik sah Penggugat Rekonpensi.

5. Menyatakan sertifikat Hak Milik No: 1/Cilember atas nama Haji DR. Ir. Soekamo Cq para Tergugat Rekonpensi adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau setidak-tidaknya

terhadap bagian tanah sertifikat HM No: 1/Cilember yang masuk didalamnya tanah Kohir No: 146 persil 250.S.II tersebut diatas.

6. Menyatakan para Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum.

7. Menghukum para Tergugat Rekonpensi baik sendiri-sendiri maupun tanggung

Rekonpensi

renteng

membayar

sebesar

ganti

Rp.

rugi

kepada

50.950.000.000,-

Penggugat (lima

puluh milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah). Pembayaran ganti rugi ini harus dilakukan seketika dan sekaligus selambat lambatnya

perkara ini.

8

hari

setelah

putusan

dalam

8. Menyatakan putusan dalam gugatan rekonpensi ini dapat dijalan

9. kan terlebih dahulu walaupun para Tergugat Rekonpensi naik banding, kasasi ataupun verzet.

10. Biaya perkara menurut hukum.

11. Bila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya berdasarkan peraturan yang berlaku.


Membaca, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat

II memberikan Jawaban tanggal 15 Januari 2014, sebagai berikut : ----------------

1. Bahwa TURUT TERGUGAT II menegaskan menyangkal dan menolak

dengan keras seluruh dalil dan tuntutan PARA PENGGUGAT dalam surat gugatannya kecuali yang secara tegas dan nyata-nyata diakui kebenarannya oleh TURUT TERGUGAT II ;---------------------------------------------------------------

2. Bahwa apabila dilihat dari kronologis riwayat terbitnya Akta Jual Beli

No.1.117/109/Cisarua/1998 tertanggal 9 Juni 1998 adalah berdasarkan : -----a. Surat

Keterangan

Pernyataan

Kepemilikan

No

.593/18/IV/1998

tertanggal 28 April 1998 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh

Kepala Desa terletak di desa Citernber, Kohir/C/ No 149, Persil No. 250 S II, luas 1119 M² adalah benar milik DJAIH . (Bukti T.T II A) ----------------

b. Surat Persetujuan dari ibu SITI bt PANUT (istri) DJAIH, tertanggal 5 Mei

1998, yang rnenerangkan bahwa ibu SITI bt PANUT selaku Isteri DJAIH menyetujui tanah yang terletak di desa Cilember, luas 1119 M², untuk

c.

dijual oleh DJAIH. (Bukti T.T II B)------------------------------------------------------Surat Keterangan Riwayat Tanah No 593/18/IV/1998 tertanggal

28

April 1998 yang dikeluarkan dan ditanda tangan oleh Kepala Desa/Lurah

Cilember SUTIKNO. yang menerangkan bahwa tanah adat yang tercantum dalam Kohir/C/No 149. Persil No. 250 S II, telah dimiliki DJAIH

sejak tahun 1957. (Bukti T.T II C)-------------------------------------------------------

d. Surat Keterangan Tidak Sengketa No.593/18/IV/1998 tertanggal 28 April

1998. yang diketuartean dan ditanda tangani oleh Kepala Desa/ Lurah SUTIKNO. yang rnenyatakan bahwa tanah yang terletak di desa

Cilember, luas 1119 M² . Kohir/C/No 149 Persil No. 250 S II, tidak dalam keadaan sengketa. (Bukti T T I I D ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

e. L e t e r C/kekitir/Kohir No. 149 oersi 250 S.ll, wajib ipeda atas nama f.

DJAIH (Bukti T.T II E) ----------------------------------------------------------------------

Surat Pernyataan Bersama tertanggal 9 - 6 - 1998 yang ditanda tangani oleh TERGUGAT II selaku Penerima Hak dan DJAIH selaku Pemegang Hak. ( Bukti T.T II F) -----------------------------------------------------

Berdasarkan uraian tersebut diatas TURUT TERGUGAT II selaku Pejabat

Pembuat Akta Tanah adalah benar dan tidak menyalahi tugas dan wewenangnya selaku PPAT karena telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ----------------------------------------------------------

Maka berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas. kiranya Majelis Hakim yang

memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan agar menolak Gugatan Putusan Nomor 95/PDT/2016/PT.BDG, Halaman 28 dari 36

Penggugat seluruhnya atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat

diterima (Niet Ontvantklijk van Gewijsde) -----------------------------------------------------

Membaca, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah

mengajukan Replik tertanggal 25 Pebruari 2014, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat II telah mengajukan Duplik tertanggal 04 Maret 2014,

sedangkan Para Tergugat lainnya tidak mengajukan Duplik sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan Pengadilan Negeri Cibinong ; ------------

Membaca, bahwa setelah mengutip dan mempelajari uraian-uraian

tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan

resmi putusan Pengadilan

Negeri Cibinong, tanggal, 08 Juli 2015, Nomor 191/Pdt.G/2014/PN.Cbi. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -------------------------------------------

DALAM KONPENSI :---------------------------------------------------------------------------------DALAM PROVISI : -------------------------------------------------------------------------------------

Menolak tuntutan provisi dari Para Penggugat ; -------------------------------------

-

Menerima Eksepsi Tergugat II ; -----------------------------------------------------------

-

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvankelijke

DALAM EKSEPSI : -----------------------------------------------------------------------------------DALAM POKOK PERKARA : ----------------------------------------------------------------------verklaard) ; --------------------------------------------------------------------------------------

DALAM REKONPESI : -------------------------------------------------------------------------------

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima (Niet

onvankelijke verklaard) ; --------------------------------------------------------------------

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI : ----------------------------------------------------Menghukum Para Penggugat

Konpensi/Tergugat Rekonpensi

untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sejumlah

Rp. 2.726.000,00 (Dua juta tujuh ratus dua puluh

enam ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 191/Pdt.G/2014/PN.Cbi

dibuat oleh Coriana Julvida Saragih, S.H. M.H., Panitera Pengadilan Negeri Cibinong yang menerangkan Syamsu Anwar, S.H., Kuasa Hukum

Para

Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 15 Juli 2015 telah mengajukan permohonan

banding terhadap putusan Pengadilan Negeri

Cibinong tanggal 08 Juli 2015 Nomor 191/Pdt.G/2014/PN.Cbi. selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama yaitu masing-masing kepada ; ---------------------------------------------------------------


1. 2. 3. 4.

Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 24 Juli 2015 ; --------------------Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 03 September 2015 ; ----------Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 24 Juli 2015 ; ------Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 4 Agustus 2015 ; -

Membaca memori banding dari kuasa hukum Para Pembanding

semula Para Penggugat pada tanggal 24 Agustus 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong

pada tanggal 24 Agustus 2015,

selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama yaitu masing-masing kepada : -----------------------------------------------------

1. Terbanding I semula Tergugat I, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Terggat II masing-masing pada tanggal 26 Nopember 2015 ; ----------------------------------------------------------------------2. Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 03 September 2015 ; ---------

Membaca kontra memori banding dari kuasa hukum Terbanding II

semula Tergugat II pada tanggal 08 September 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 08 September 2015,

selanjutnya kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama yaitu kepada : -------------------------------------------------------------------1. Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal

13 Nopember

2015 ; -----------------------------------------------------------------------------------------

2. Terbanding I semula Tergugat I dan Turut Terbanding I semula Turut tergugat I masing-masing pada tanggal 08 Oktober 2015 ; ----------------------

3. Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 07 Oktober 2015;

Membaca kontra memori banding dari kuasa hukum Turut Terbanding

II semula Turut Tergugat II, pada tanggal 09 September 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 01 Oktober 2015,

selanjutnya kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama yaitu kepada : --------------------------------------------------------------------

1. Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 13 Nopember 2015 ; ---------------------------------------------------------------------------------------2. Terbanding I semula Tergugat I dan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I masing-masing pada tanggal 08 Oktober 2015 ; ----------------------

3. Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 03 Nopember 2015 ; ---------------------------------------------------------------------------------------Membaca relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage)

Nomor 191/Pdt.G/2014/PN.Cbi., yang dibuat oleh Romansyah, Jumiati, S.H.,

dan Edwin Komarudin, S.H. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, bahwa kepada para pihak yang berperkara telah diberitahukan adanya kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung secara patut dan seksama yaitu kepada : -------------


1. Para Pembanding

semula Para Penggugat pada tanggal

13 Nopember

2015 ; -----------------------------------------------------------------------------------------

2. Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 08 Oktober 2015 ; ---------------3. Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 03 Nopember 2015 ; ----------

4. Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 08 Oktober 2015 ; 5. Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 07 Oktober 2015 ; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh kuasa

hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu

dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan undangundang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; --------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa kuasa Para Pembanding / Para Penggugat telah

mengajukan memori banding tertanggal 24 Agustus 2015 yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut : ---------------------------------------------------------

Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap baik dala persidangan

maupun di siding lapangan sangat jelas sekali bahwa tanah sengketa

adalah bagian dari Sertifikat Hak Milik Nomor 1/Desa Tjilember tanggal 31 Oktober 1961 yang tercatat atas nama Haji Dr. Ir. Soekarno, sedangkan Terugat II/Terbanding II dengan sengaja

menggunakan Akta Autentik yang berisi keterangan palsu in casu

sesuai dengan fakta persidangan sebagai dimaksud dalam bukti -

Tergugat I ; ------------------------------------------------------------------------

Bahwa apabila Terugat I in casu penjual benar memiliki tanah tetapi tidak memegang Girik sebagai bukti kepemilikan tanah maka instansi

yang berwenang membuat riwayat kepemilikan tanah tersebut adalah Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (Peraturan Pemerintah

Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah sebagai dimaksud dalam pasal 24) jadi Kepala Desa in casu Turut Tergugat II tidak berwenang membuatnya, maka dengan demikian bukti T.II-1 maupun -

bukti T.T.II-1.c terindikasikan mengandung unsur cacat hukum ; -------

Bahwa luas tanah sesuai bukti T.II-2 maupun bukti T.T.II-1.E adalah

seluas 2.000 M2, sedangkan luas tanah yang menjadi objek jual beli sebagai dimaksud dalam bukti T.II-7 adalah seluas 1.119 M2, maka

dengan demikian apabila bukti T.II-2 tersebut benar, maka tentu Putusan Nomor 95/PDT/2016/PT.BDG, Halaman 31 dari 36

dilapangan masih terdapat sisa tanah milik Djaih (in casu Tergugat I)

olah karena itu perlu dibuktikan secara fisik dilapangan dan sesuai dengan siding lapangan yang dilakukan oleh Majelis Hakim ternyata Tergugat I tidak ada memiliki tanah sisa Girik No.149 sebagai

dimaksud dalam Bukti T.II-2 tersebut karenanya keberadaan Bukti -

T.II-2 sebagai bukti dipersidangan tidak dapat dipergunakan ; ----------

Bahwa Tergugat I in casu Djaih adalah orang yang dipercaya menjaga dan merawat tanah milik Dr.Ir. Soekarno bukan pemilik

tanah sebagai dimaksud dalam tanah sengketa tersebut hal ini

diperkuat dengan keterangan saksi Para Penggugat maupun saksi -

Tergugat II ; -----------------------------------------------------------------------

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan,

maka terindikasi Terugat II/Terbanding II menggunakan akta autentik yang berisi keterangan palsu, maka pada tanggal 13 Agustus 2015 Sukmawati Sokarno Putri (salah seorang Penggugat/Pembanding)

membuat laporan Polisi No.Pol LP/949/VII/2015/Bareskrim tanggal

13 Agustus 2015 atas dugaan menggunakan akta autentik yang berisi keterangan palsu sebagai dimaksud dalam pasal 266 ayat (2)

KUHPidana, maka dengan demikian Majelis Hakim tingkat banding wajib menunda memutuskan perkara aquo sampai adanya putusan

atas dugaan tindak pidana yang menggunakan akta autentik yang -

berisi keterangan palsu tersebut ; ---------------------------------------------

Bahwa sesuai dengan dalil-dalilPara Pembanding/Para Penggugat

didukung dengan fakta-fakta perisdangan dengan mempedomani ketentuan hukum yang berlaku, maka Para Pembanding/Para

Penggugat dengan segala kerendahan hati memohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa perkara a quo menunda

memberikan putusan sambil menunggu putusan pengadilan pidana

sesuai denga laporan Polisi No.Pol LP/949/VII/2015/Bareskrim

tanggal 13 Agustus 2015 atas dugaan menggunakan akta autentik yang berisi keterangan palsu ; -------------------------------------------------

Menimbang, bahwa kuasa hukum Terbanding II semula Tergugat II

telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 08 September 2015 yang pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut : -------------------------------------

Berdasarkan fakta terbukti tanah girik/kikitir C149 persil 250 SII luas semula 2000 M2 dan setelah diukur menjadi luas 1119 M2 adalah Putusan Nomor 95/PDT/2016/PT.BDG, Halaman 32 dari 36

milik sah Djaih dan dengan akta jual beli No.1.117/109/Cisarua/1998 tanah tersebut telah dialihkan dan menjadi milik sah Terbanding II.

Bila benar tanah itu tumpang tindih dengan bagia tanah sertifikat hak milik No.1/Cilember yang diakui milik para Pembanding, maka telah

terjadi prosedur pengukuran yang salah terhadap penerbitan sertifikat

hak milik No.1 sebab tanah C149 tersebut telah dimiliki Djaih sejak tahun 1957 atau jauh hari sebelum terbitnya sertifikat hak milik No.1 (yang terbit pada tanggal 3 Oktober 1961). Sebagai konsekwensinya

sertifikat hak milik No.1 dapat dibalakan atau dinyatakan tidak

mempunyai kekuatan hukum mengikat paling tidak terhadap bidang -

-

tanah C149 persil 250 SII seluas 1119M2 ; -----------------------------------

Fakta diatas juga menunjukan bahwa tidak terbukti adanya

memberikan atau memasukan keterangan palsu dalam akta autentik seperti yang didalilkan oleh para Pembanding ; -----------------------------

Bila benar Para Pembanding telah melaporkan adanya tindak pidana menggunakan akat otentik yang berisi keterangan palsu, sampai saat ini tidak ada putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum

tetap mengenai hal tersebut dan sangat tepat pertimbangan hukum

Pengadilan Negeri yang menyatakan gugatan ini bersifat premature -

sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima ; ---------------------------

Bahwa tindakan Para Pembanding yang mengakui tanah C149 persil

250 SII seluas 1119 M2 sebagai miliknya telah melanggar hak subyektif Terbanding II selaku pemilik sah tanah itu, perbuatan mana merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan

Terbanding II. Oleh karena itu sangat beralasan tuntutan ganti rugi yang dimohonkan Terbanding II ; -----------------------------------------------

Menimbang, bahwa kuasa hukum Turut Terbanding II, semula Turut

Tergugat II, telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal

09

September 2015, yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut : ---

Bahwa putusan judex factie Pengadilan tingkat pertama telah tepat dan benar baik dalam pertimbangan maupun dalam diktumnya.

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik berdasarkan -

keterangan saksi maupun bukti-bukti surat ; ---------------------------------

Bahwa Turut Terbanding II/Turut Tergugat II selaku Pejabat Pembuat Akta

Tanah

adalah benar dan

tidak menyalahi tugas dan


wewenangnya selaku PPAT karena telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----------------------------

Menimbang, bahwa kepentingan pemeriksaan pada tingkat banding baik Terbanding I semula Tergugat I maupun Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, namun demikian karena kontra memori banding bukanlah merupakan keharusan dalam perkara banding, maka pemeriksaan perkara ini haruslah dilanjutkan dan Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut ; -------Menimbang, bahwa mengenai memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Para Pembanding semula Para Penggugat dan kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Terbanding II semula Tergugat II dan kuasa hukum Turut Terbanding II, semula Turut Tergugat II, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi apa yang diajukan dalam memori banding maupun dalam kontra memori banding telah dipertimbangkan dalam putusan Hakim Tingkat Pertama dan tidak terdapat hal-hal yang baru, maka memori banding dan kontra memori banding tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan ; ------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim tingkat pertama, dalam Dalam Konpensi Dalam Provisi dan Dalam Eksepsi Tergugat II yang mengabulkan eksepsi TERBANDING II semula Tergugat II, serta menyatakan Dalam Pokok Perkara Pengugat tidak dapat diterima dan gugatan Dalam Rekonpensi dinyatakan gugatan rekonpensi tidak dapat diterima, bahwa pertimbangan dan alasan-alasan serta kesimpulan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya dalam Eksepsi sudah sesuai dengan fakta-fakta

hukum

dan

pertimbangan

hukumnya

telah

memuat

serta

menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan sehingga dianggap pula telah tercantum dalam putusan ditingkat banding ; ---------------------------------------------------------------------


Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan

Tinggi Bandung memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Cibinong, tertanggal

08 Juli 2015, Nomor 191/Pdt.G/2014/PN.Cbi. serta memori banding dari kuasa

hukum Para Pembanding semula Para Penggugat tertanggal 24 Agustus 2015

dan kontra memori banding dari kuasa hukum Terbanding II, semula Tergugat II

tertanggal 08 September 2015 serta dari kuasa hukum Turut Terbanding II, semula Turut Tergugat II tertanggal 09 September 2015, Pengadilan Tinggi

berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar menurut hukum, oleh karenanya diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri dalam mengadili perkara a quo dalam ditingkat banding ; -

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, maka putusan

Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 08 Juli 2015 Nomor. 191/Pdt.G/2014/ PN.Cbi., dapat dipertahankan dan dikuatkan ; -------------------------------------------

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para

Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; ---------------------------------------------------Mengingat

HIR, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-

Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan : ---------------------------------------------------------- Menerima

MENGADILI :

permohonan

banding

dari

kuasa

hukum

Para

Pembanding semula Para Penggugat ; --------------------------------------

 Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cibinong, tanggal 08 Juli

2015, Nomor 191/Pdt.G/2014/PN.Cbi., yang dimohonkan banding tersebut ;---------------------------------------------------------------------------

 Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat

untuk

membayar biaya dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-

Demikianlah

diputus

dalam

rapat

musyawarah

majelis

hakim

Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Jum’at, tanggal 13 Mei 2016 oleh Kami : DJERNIH SITANGGANG, Bc.Ip, S.H., M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung, sebagai Hakim Ketua Majelis dengan DR (HC)

SATRIA U.S. GUMAY, S.H., dan HENDRIK PARDEDE, S.H., M.H., masing-


masing

sebagai

Hakim

Anggota,

putusan

tersebut

diucapkan

dalam

persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal

19 MEI 2016 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu YUNTHA DHARMANSYAH S., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara. HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ttd

ttd

DR (HC) SATRIA U.S. GUMAY, S.H.

DJERNIH SITANGGANG, Bc.Ip, S.H., M.H.

ttd HENDRIK PARDEDE, S.H., M.H.,

PANITERA PENGGANTI, ttd

YUNTHA DHARMANSYAH S., S.H. Perincian biaya perkara : 1. Biaya Materai 2. Biaya Redaksi putusan 3. Biaya Pemberkasan Jumlah

Rp. 6.000,Rp. 5.000,Rp. 139.000,Rp. 150.000,(seratus lima puluh ribu rupiah)


PT.BDG

Recommend Documents