PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

P U T U S A N Nomor 463/PDT/2016/PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA. Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara : -------------------------------------------1.

Janner H. Sidabutar, Laki-laki, Wiraswasta, Warganegara Indonesia, alamat Jl inpres Raya No. 1 RT. 004 RW. 010, Kelurahan

Tengah,Kramat

Jati,

Jakarta

Timur, untuk selanjutnya disebut----------------PENGGUGAT-1; 2.

Nurmaini Bakara, Perempuan, Warganegara Indonesia, beralamat di Jalan Perintis

No.

100,

RT.

003

RW.

024,

Kelurahan Kaliabang Tengah, Bekasi Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai -------------PENGGUGAT -2; 3.

Gold Karyanto Sidabutar, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Perintis II Blok Mangseng No. 100 RT. 003 RW. 024, Kelurahan Kaliabang Tengah, Bekasi Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai-------------------------------------------------PENGGUGAT-3;

4.

Yenny Berdikari, Perempuan, Warga Negara Indonesia, beralamat di jalan Inpres Raya No. 1, RT. 004 RW. 010, Kelurahan

Tengah,

Kramat

Jati Jakarta

Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai-----PENGGUGAT-4; 5.

Netty Siagian, Perempuan, Warga Negara Indonesia, beralamat di jalan Inpres Raya No. 1, RT. 004 RW. 010, Kelurahan

Tengah,

Kramat

Jati Jakarta

Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai-----PENGGUGAT-5;

halaman 1 dari 62 halaman putusan Nomor 463/Pdt/2016/PT.Bdg.

6.

Hansen Ricardo Putra, S.H, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, beralamat di jalan Inpres Raya No. 1, RT. 004 RW. 010, Kelurahan

Tengah,

Kramat

Jati Jakarta

Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai-----PENGGUGAT-6; 7.

Anik Wulandari, Perempuan, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kp Rawa Bambu, RT. 004 RW. 009, Kelurahan Kalibaru, Medan Satria, Kota Bekasi, untuk selanjutnya disebut sebagai----------------------PENGGUGAT-7;

8.

Sunarno, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kp Rawa Bambu, RT. 004 RW. 009, Kelurahan Kali Baru, Medan Satria, Kota Bekasi, untuk selanjutnya disebut sebagai--------------------------------------PENGGUGAT-8;

9.

Tiurma Romaulina Purba, Perempuan, Warga Negara Indonesia, beralamat Vila Mutiara Gading Blok D6/11 , RT. 003 RW. 013, Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, untuk selanjutnya disebut sebagai-------------PENGGUGAT-9;

10. Marwaty, Perempuan, Warga Negara Indonesia, beralamat di jalan Merah Astra, RT. 003 RW. 006, Kelurahan Kalibaru, Medan Satria, Kota Bekasi, untuk selanjutnya disebut

sebagai-----------------------------------

PENGGUGAT-10; 11. Sadiwan Slamet Rochiman, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kp

Rawabambu,

RT.

003

RW.

006,

Kelurahan Kali Baru, Medan Satria, Kota Bekasi, untuk selanjutnya disebut sebagai----PENGGUGAT-11; 12. Lasmaria,

Perempuan,

Warga

Negara

Indonesia,

beralamat

di

Kp

Rawapasung, RT. 005 RW. 004, Kelurahan Kali Baru, Medan Satria, Kota Bekasi, untuk


selanjutnya disebut sebagai----------------------PENGGUGAT-12 ; 13. Yanto, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kp Rawabambu, RT. 003 RW. 006, Kelurahan Kali Baru, Medan Satria,

Kota

Bekasi,

untuk

selanjutnya

disebut sebaga---------------------------------------PENGGUGAT-13; 14. Pamungkas,

Laki-laki,

Warga

Negara

Indonesia,

beralamat

di

Kp.

Rawabambu, RT. 003 RW. 006, Kelurahan Kali Baru, Medan Satria, Kota Bekasi, untuk selanjutnya disebut sebagai-----------------------PENGGUGAT-14; 15. Rian Utomo, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kp Poncol Atas, RT. 017 RW. 005, Kelurahan Jati, Kecamatan Pulogadung,

Jakarta

Timur,

untuk

selanjutnya disebut sebagai----------------------PENGGUGAT-15; 16. Bertha R.E.Harianja, Perempuan, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kp Rawabambu, RT. 003 RW. 006, Kelurahan Kali Baru, Medan Satria, Kota Bekasi, untuk selanjutnya disebut sebagai----------------------PENGGUGAT-16; 17. Rudi Hartono, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kp. Rawa Pasung, RT. 005 RW. 004, Kelurahan Kali Baru, Medan Satria, Kota Bekasi, untuk selanjutnya disebut sebagai----------------------PENGGUGAT-17; 18. Ainun Maryamah, Perempuan, Warga Negara Indonesia, beralamat di jalan Sultan Agung No. 51, Rawapasung, RT. 002 RW. 004, Kelurahan Kali Baru, Medan Satria, Kota

Bekasi,

untuk

selanjutnya

disebut

sebagai-------------------------------------------------PENGGUGAT-18;


19. Hambali, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kp. Rawabambu, RT. 003 RW. 006, Kelurahan Kali Baru, Medan

Satria,

Kota

Bekasi,

untuk

selanjutnya disebut sebagai-----------------PENGGUGAT-19; 20. Casman, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kp Rawabambu, RT. 003 RW. 006, Kelurahan Kali Baru, Medan

Satria,

Kota

Bekasi,

untuk

selanjutnya disebut sebagai-----------------PENGGUGAT-20; 21. Hendi Mulyadi, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kp Rawabambu,

RT.

005

RW.

004,

Kelurahan Kali Baru, Medan Satria, Kota Bekasi,

untuk

selanjutnya

disebut

sebagaiPENGGUGAT-21; 22. Bintang Marpaung, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kp Poncol, RT. 007 RW. 016, Kelurahan Kayuringin Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi,

untuk

selanjutnya

disebut

sebagai------------------------PENGGUGAT22; 23. Dewi Sitanggang, Perempuan, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kp Rawabadung, Kelurahan

RT.

011

Jatinegara,

RW.

C,

007,

Kotakung,

Jakarta Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai------------------------PENGGUGAT-23; 24. Heri Junaedi, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kp. Rawabambu,

RT.

003

RW.

006,


untuk

selanjutnya

disebut

sebagai------------------------PENGGUGAT24;


25. Faridah, Perempuan, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kp Rawabugel, RT. 002 RW. 003, Kelurahan Marga Mulya, Bekasi Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai-------------------------------PENGGUGAT-25; 26. Mastum Bin Anwarsali, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, beralamat di jalan Bahagia Kp Baru, RT. 007 RW. 011, Kelurahan Jakasampurna, Bekasi Barat, Kota Bekasi, untuk selanjutnya disebut sebagai

--------

PENGGUGAT-26; 27. Djiwan, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kp. Rawabambu, RT. 002 RW. 004, Kelurahan Kali Baru, Medan

Satria,

Kota

Bekasi,

untuk

selanjutnya disebut sebagai---------------PENGGUGAT-27; 28. Maniur Samosir, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kp. Rawabambu,

RT.

003

RW.

006,

Kelurahan Kali Baru, Medan Satria, Kota Bekasi, untuk selanjutnya disebut sebagai-----------------------PENGGUGAT-28; 29. Agus Rianja Damanik, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kp Rawabambu,

RT.

005

RW.

004,

Kelurahan Kali Baru, Medan Satria, Kota Bekasi, untuk selanjutnya disebut sebagai-----------------------PENGGUGAT-39; 30. Tri Setia Ningsih, Perempuan, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kp Rawabambu,

RT.

001

RW.

008,

Kelurahan Kali Baru, Medan Satria, Kota Bekasi, untuk selanjutnya disebut sebagai-----------------------PENGGUGAT-30;


31. Karsini, Perempuan, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kp Poncol Atas, RT. 017

RW. 005, Kelurahan

Pulogadung,

Jakarta

Timur,

Jati, untuk

selanjutnya disebut sebagai-----------------PENGGUGAT-31; 32. Joko Retno, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kp Poncol Atas, RT. 017

RW. 005, Kelurahan

Pulogadung,

Jakarta

Timur,

Jati, untuk

selanjutnya disebut sebagai-----------------PENGGUGAT-32; 33. Odih, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kp Rawabambu, RT. 003 RW. 006, Kelurahan Kali Baru, Medan

Satria,

Kota

Bekasi,

untuk

selanjutnya disebut sebagai-----------------PENGGUGAT-33; 34. Ita Herlina Simanjuntak, Perempuan, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kp Rawabambu, RT. 005 RW. 004, Kelurahan Kali Baru, Medan Satria, Kota Bekasi,

untuk

selanjutnya

disebut

sebagai PENGGUGAT-34; 35. Drs. Efendi Sinaga, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, beralamat di Villa Mutiara Gading2 Blok F 03 No. 11, RT. 006

RW.

016,

Desa

Karangsatria,

Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, untuk selanjutnya disebut sebagai-----------------PENGGUGAT-35; 36. Marlyn Sanipar, Perempuan, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kp Rawabambu,

RT.

003

RW.

007,


untuk

selanjutnya

disebut

sebagai PENGGUGAT-36; 37. Otoh, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kp Rawabambu, RT. 003 RW. 006, Kelurahan Kali Baru, Medan

Satria,

Kota

Bekasi,

untuk


selanjutnya disebut sebagai-----------------PENGGUGAT-37; 38. Rohim, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, beralamat di jalan M. Hasibuan No. 14, RT. 004 RW. 004, Kelurahan Margahayu, Bekasi Timur, Kota Bekasi, untuk selanjutnya disebut sebagai---------PENGGUGAT-38; 39. Puji Murti, Perempuan, Warga Negara Indonesia, beralamat di Rawa Kuning, RT.

008

Pulogebang,

RW.

007,

Cakung,

Kelurahan

Jakarta

Timur,

untuk selanjutnya disebut sebagai---------PENGGUGAT-39; 40. Karmiati, Perempuan, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kp Buaran, RT. 005 RW. 001, Kelurahan Harapan Mulya, Medan

Satria,

Kota

Bekasi,

untuk

selanjutnya disebut sebagai-----------------PENGGUGAT-40; 41. Arif Samsudin, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, beralamat di Tanah Merah Astra, RT. 003 RW. 006, Kelurahan Kali Baru, Medan Satria, Kota Bekasi, untuk selanjutnya disebut sebagai-----------------PENGGUGAT-41; 42. Kwatno, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kp Buaran, RT. 005 RW. 001, Kelurahan Harapan Mulya, Medan

Satria,

Kota

Bekasi,

untuk

selanjutnya disebut sebagai-----------------PENGGUGAT-42; 43. Lilis Suryani, Perempuan, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kp Rawabambu,

RT.

003

RW.

006,


untuk

selanjutnya

disebut

sebagai-PENGGUGAT-43; 44. Gatot, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kp Rawabugel, RT. 002 RW. 003, Kelurahan Marga Mulya,


Bekasi

Utara,

Kabupaten

Bekasi,

untuk selanjutnya disebut sebagai-----PENGGUGAT-44; 45. Budiati Sihombing, Perempuan, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kp Poncol, RT. 007 RW. 016, Kelurahan Kayuringin Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi,

untuk

selanjutnya

disebut

sebagai PENGGUGAT-45; 46. Rospita Sidabutar, Perempuan, Warga Negara Indonesia, beralamat di Villa Mutiara Gading 2 Blok F 3 No. 11, RT. 006

RW. 015,

Satria,

Tambun

Bekasi,

untuk

Kelurahan Utara,

Karans

Kabupaten

selanjutnya

disebut

sebagai----------------------------------------PENGGUGAT-46; 47. Fredi Holong Bagana S, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, beralamat di jalan Remaja II No. 90, RT. 004 RW. 010, Kelurahan Tengah, Kramatjati, Jakarta

Timur,

untuk

selanjutnya

disebut sebagai PENGGUGAT -47; 48. Evilina Christina, Perempuan, Warga Negara Indonesia, beralamat di jalan Inpres Raya No.1, RT. 004 RW. 010, Kelurahan

Tengah,

Jakarta

Timur,

untuk selanjutnya disebut sebagai-----PENGGUGAT-48; 49. Hotmangasi Tua Sidabutar, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, beralamat di jalan Tali VII No.40, RT. 007 RW. 009, Kotabambu Selatan, Jakarta Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai-----PENGGUGAT-49; 50. Purwanti, Perempuan, Warga Negara Indonesia,

beralamat

di

Dusun

Jamantri II, RT. 010 RW. 004, Desa Sabajaya,

Kecamatan

Tirta,


Kabupaten

Karawang,

untuk

selanjutnya disebut sebagai--------------PENGGUGAT-50; 51. Nerkim, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, beralamat di Dusun Sadawarna, RT.

007

RW.

003,

Sadawarna,

Cibogo, Kabupaten Subang, untuk selanjutnya disebut sebagai--------------PENGGUGAT-51; 52. Bambang Suyanto, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, beralamat di Dusun Karangasem, RT.003/RW.007, Sobo, Kecamatan

Geyer,

Kabupaten

Grobogan, untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT-52; 53. Ropi’i, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, beralamat di Bogares Kidul, RT. 20 RW.

03,

Kecamatan

Pangkah,

Kabupaten Tegal, Kota Bekasi, untuk selanjutnya disebut sebagai--------------PENGGUGAT-53; 54. Nasikan,

Laki-laki,

Warga

Negara

Indonesia,

beralamat

di

Dusun

Karangasem, RT. 002 RW. 007, Desa Sobo, Kecamatan Geyer, Kabupaten Grobogan, untuk selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT-54; 55. Endi Bin Kali, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kp Ciranggon, RT. 001 RW. 001, Desa Cipayung, Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, untuk selanjutnya disebut sebagai-----PENGGUGAT-55; 56. Mastono, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, beralamat di Dusun Kroya, RT. 003

RW.

003,

Desa

Limbangan,

Wanareja, Kabupaten Cilacap, untuk selanjutnya disebut sebagai--------------PENGGUGAT-56;


57. Budi Susanti, Perempuan, Warga Negara Indonesia, beralamat di Dusun Karangasem, RT. 002 RW. 007, Sobo, Geyer,

Kabupaten

Grobogan,

untuk

selanjutnya disebut sebagai-----------------PENGGUGAT-57; 58. Maya Yulia, Perempuan, Warga Negara Indonesia, beralamat di jalan Inpres Raya No. 1, RT. 004 RW. 010, Kelurahan Tengah, Kramat Jati, Jakarta Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai---------PENGGUGAT-58; 59. Suwarti, Perempuan, Warga Negara Indonesia, beralamat di Karangasem, RT.

002

RW.

007,

Sobo,

Geyer,

Kabupaten Grobogan, untuk selanjutnya disebut sebagai---------------------------------PENGGUGAT-59; 60. Suharyanto, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, beralamat di Rawa Kuning, RT.

008

RW.

Pulogebang,

007,

Cakung,

Kelurahan

Jakarta

Timur,

untuk selanjutnya disebut sebagai---------PENGGUGAT-60; 61. Agus Budiyanto, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, beralamat di Dusun Wates Wetan, RT. 002 RW. 006, Bangsri, Purwantoro, Kabupaten Wonogiri, untuk selanjutnya disebut sebagai-----------------PENGGUGAT-61; 62. Ponco Wolo, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, beralamat di Desa Bangsari, RT.

002

RW.

006,

Desa

Bangsri,

Purwantoro, Kabupaten Wonogiri, untuk selanjutnya disebut sebagai-----------------PENGGUGAT-62; 63. Kemis, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kalangan, RT. 01 RW. 01, Kalangan, Klego, Boyolali, untuk selanjutnya disebut sebagai ----------------PENGGUGAT-63;


64. Jadi, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, beralamat di Grasak, RT. 003 RW. 005,

Scobo,

Geyer,

Grobogan,

untuk

Kabupaten selanjutnya

disebut sebagai--------------------------PENGGUGAT-64; 65. Jaja, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, beralamat di Dusun Cinara, RT. 006 RW.

002,

Tirtajaya,

Desa

Tambak

Kabupaten

Sari,

Karawang,

untuk selanjutnya disebut sebagai--PENGGUGAT-65; 66. Sri Sulastri, Perempuan, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kalangan, RT.

01

Klangan,

RW.

01,

Klego,

Kecamatan Kabupaten

Boyolali, untuk selanjutnya disebut sebagai-------------------------------------PENGGUGAT-66; 67. Drs. Tonggo Sidabutar, Laki-laki, Wiraswasta, Warganegara Indonesia, alamat Jl Inpres Raya No. 1 RT. 004 RW. 010, Kelurahan Tengah, Kramat Jati, Jakarta Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai

------

-PENGGUGAT- 67; 68. Siti Nurhayati, Perempuan, Warga Negara Indonesia, beralamat di RT. 005 RW. 004, Kelurahan Kali Baru Medan Satria, Kota Bekasi, untuk selanjutnya disebut sebagai----------PENGGUGAT-68; 69. Sertina Simatupang, Perempuan, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kp Rawabambu, RT. 003 RW. 006, Kelurahan Kali Baru, Medan Satria, Kota

Bekasi,

disebut

untuk

selanjutnya

sebagai------------------------

PENGGUGAT-69;


70. Janner Tampubolon, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kp Rawabambu, RT. 003 RW. 006, Kelurahan Kali Baru, Medan Satria, Kota Bekasi, untuk selanjutnya disebut sebagai-----------------------PENGGUGAT-70; 71. Elfrida Sanipar, Perempuan, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kp Rawabambu, RT. 005 RW. 004, Kelurahan Kali Baru, Medan Satria, Kota Bekasi, untuk selanjutnya disebut sebagai----------------------PENGGUGAT-71 Untuk

selanjutnya disebut sebagai PARA

PEMBANDING

semula

PARA

PENGGUGAT;-------------------------------------Dalam hal ini Para Penggugat diwakili Kuasanya

MANOTAR

TAMPUBOLON,

SH.MA.MH, Advokat dan Penasihat Hukum para

LBH

(Lembaga

Bantuan

Hukum)

PATRIOT, beralamat di Jl. Jati Timur Raya Blok A/168, Bekasi – 17117, Jawa Barat Indonesia

Berdasarkan

kekuatan

berlakunya surat Khusus tanggal 9 Januari 2015 ; LAWAN;------------------------------------------------1.

PT. Astra Honda Motor, sebuah perusahaan terbatas yang didirikan menurut hukum Indonesia pada tanggal 31 Oktober 2000 yang merupakan merger antara PT. HONDA

ASTRA ENGINE MANUFACTURING

dengan PT. FEDERAL MOTOR, yang termasuk

dalam GROUP ASTRA, beralamat di Jalan Laksda Yos Sudarso, Sunter I, Jakarta Utara 14350,Indonesia.

Selanjutnya disebut

sebagai-------------------------------------------------TERBANDING I semula TERGUGAT I;


2.

PT. Mitra Makmur Bagya, sebuah perusahaan terbatas, terakhir beralamat di Kantor Pusat Ciputra Group di Jl. Prof. DR. Satrio Kav. 6 Kuningan, Jakarta Selatan 12940, Indonesia. Untuk selanjutnya disebut sebagai--TERBANDING

II

semula

TERGUGAT II; 3.

Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Cq.

Kepala

Daerah

Propinsi Jawa Barat Cq. Bupati Bekasi, yang beralamat di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi,

Kota

Sukamahi, Kabupaten

Delta

Mas,

Cikarang Bekasi

Desa Pusat,

17530,

Jawa

Barat, Indonesia. Untuk selanjutnya disebut sebagai----------------------------TERBANDING III semula TERGUGAT III; 4.

Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cq. Kepala Daerah Propinsi Jawa Barat

Cq.

Kepala

Daerah

Kota

Bekasi Cq Sekretaris Daerah Kota Bekasi, yang beralamat di Kantor Walikota Bekasi, Jl. Ahmad Yani No. 1, Bekasi Selatan 17141, Kota Bekasi, Jawa Barat, Indonesia. Untuk selanjutnya disebut sebagai--TERBANDING

IV

semula

TERGUGAT IV; 5.

Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cq. Kepala Daerah Propinsi Jawa Barat

Cq.

Kepala

Daerah

Kota

Bekasi Cq Camat Medan Satria Cq.


Lurah Kalibaru, yang beralamat di Jl.

Kali

Baru

Timur

No.

17,

Kecamatan Medan Satria 17133, Kota

Bekasi,

Jawa

Barat,

Indonesia. Untuk selanjutnya disebut sebagai---TERBANDING V

Semula TERGUGAT

V;-----------------------------------------------Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya

Yohannes

,SH,Aditirta

Parlindungan,SH.MH.Advokat-Advokat pada Kantor Hukum Siburian &Rekan beralamat di Jalan Tulodong Atas Nomor 10 Senayan Kebayoran Baru, berdasarkan

surat

Kuasa

tertanggal 28 September

Khusus

2015 dan

terdatrar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri bekasi pada tanggal 27 April 2016 Nomor 696/SK/ 2016/PN.Bks DAN ;-----------------------------------------------------------------------------------------------------Kepala

Badan

Pertanahan

Nasional

Cq.Badan

Pertanahan

Provinsi

Jawa Barat Cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Bekasi, beralamat di Jl. Chairil Anwar No. 25 Kota Bekasi, Jawa Barat, Indonesia. Untuk selanjutnya disebut sebagai---TURUT TERBANDING Semula TURUT TERGUGAT

PENGADILAN TINGGI tersebut; -------------------------------------------------------------------Telah membaca : -----------------------------------------------------------------------------------------1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 10 Oktober 2016 Nomor 463/Pen/Pdt/2016/PT.Bdg.

tentang penunjukan Majelis Hakim yang


memeriksa

dan mengadili

perkara

antara

kedua

belah

pihak tersebut

diatas; --------------------------------------------------------------------------------------------------2. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 143/Pdt.G/2015/PN.Bks tanggal 14 Desember 2015 berikut surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara tersebut; TENTANG DUDUKNYA PERKARA : Mengutip dan memperhatikan tentang hal-hal yang Gugatan Penggugat

Nomor 143 /Pdt.G/2015/PN.Bks

tanggal

tercantum dalam 19 Maret

2015

pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : 1. Bahwa PENGGUGAT 1 s/d 71 adalah pihak yang menguasai sebidang Tanah Negara secara fisik masing-masing 1.000 M2 yang merupakan bagian dari total tanah yang diterlantarkan seluas +189.247 M2 yang dikenal dengan Tanah Merah, terletak di Kp Rawapasung, Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi 2. Bahwa adapun batas-batas Tanah yang diterlantarkan adalah sebagai berikut : - Sebelah Timur berbatasan dengan Tempat Pemakaman Umum -

Sebelah Barat berbatasan dengan PT. Alexindo

-

Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Mawar IV

-

Sebelah Selatan berbatasan dengan RT 05 RW 04 Untuk selanjutnya disebut sebagai “Obyek Perkara”

3.

Bahwa obyek perkara yang dikuasai oleh para Penggugat sudah tidak jelas lagi batas-batasnya sejak para Tergugat dan pihak lain melakukan tindakan pengosongan secara paksa terhadap obyek perkara yang dikuasai oleh Penggugat aquo pada tanggal 26 September 2013;

4.

Bahwa hingga pertengahan 2013, Penggugat telah menguasai dan merawat Obyek Perkara yang diterlantarkan serta diyakini sebagai Tanah Negara dan digunakan

sebagai

sumber

nafkah

sehari-hari termasuk

mendirikan

bangunan untuk tempat tinggal (rumah) Penggugat; 5.

Bahwa selama penguasaan obyek perkara hingga tahun 2013, Penggugat tidak pernah menghadapi masalah hukum dengan tanah yang dikuasainya tersebut, atau tidak pernah timbul klaim kepemilikan atau klaim hak-hak tanah lainnya baik dari Tergugat I, II, III, IV, dan V maupun dari pihak lain;


6.

Bahwa selama Penguasaan Penggugat atas obyek Perkara, Penggugat membayar biaya kebersihan atas obyek perkara secara rutin melalui petugas yang ditentukan untuk itu;

7.

Bahwa pada tanggal 26 September 2013, atas inisiatif dan pembiayaan dari Tergugat I, II, Tergugat IV mengerahkan sekitar 1000 orang pihak ketiga (preman) dengan 3 (tiga) unit backhoe (alat berat) memasuki obyek perkara dan merobohkan, membakar, merusak bangunan dan menghancurkan harta benda milik Penggugat yang berada pada Obyek Perkara dan mengusir secara paksa Penggugat dari atas obyek perkara, sehingga Penggugat menderita dan mengalami kerugian baik materil maupun immateril akibat tindakan yang dilakukan Para Tergugat;

8.

Bahwa

berdasarkan

hal-hal

diatas,

Penggugat

memiliki

hak

untuk

mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tergugat I, II III IV V dan kepada Turut Tergugat atas perbuatannya yang dengan sengaja melakukan pengusiran secara paksa serta pengrusakan terhadap harta benda milik Penggugat; Peringatan ke-2 (dua), Surat No. 300/38/Tib.Klb/IX/2013 tertanggal 20 September 2013 perihal: Peringatan ke-3 (tiga) yang inti keseluruhannya untuk pembongkaran dan pengosongan obyek perkara; 9.

Bahwa

berdasarkan

hal-hal

diatas,

Penggugat

memiliki

hak

untuk

mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tergugat I, II III IV V dan kepada Turut Tergugat atas perbuatannya yang dengan sengaja melakukan pengusiran secara paksa serta pengrusakan terhadap harta benda milik Penggugat; I. FAKTA-FAKTA HUKUM 10. Bahwa Penggugat adalah penggarap Obyek Perkara yang telah menguasai, merawat, menggunakan Obyek Perkara hingga tahun 2013 dan tidak pernah ada gangguan dan klaim kepemilikan hak atas obyek perkara baik dari Para Tergugat maupun dari pihak lainnya; 11. Bahwa pada tanggal 3 Juli 2013, Penggugat menerima Surat No. 300/80/Klb/VII/2013 tertanggal 2 Juli 2013 dari Tergugat V atas permintaan Tergugat I, Perihal: Himbauan kepada Penggugat untuk membongkar sendiri bangunannya yang terletak diatas tanah milik Tergugat I;


12. Bahwa pada tanggal 5 Juli 2013, Tergugat I dan Tergugat II memerintahkan pihak ketiga bersama-sama dengan anggota POLRI dan TNI AD, mendatangi Penggugat dirumahnya sembari mengintimidasi Penggugat agar menerima uang kerohiman atau ongkos ganti bongkar bangunan berkisar antara Rp. 2 juta sampai Rp. 3 juta; 13. Bahwa pada tanggal 19 Augustus 2013, atas permintaan Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat V kembali mengirimkan surat No. 300/110/TibKlb/VIII/2013 tertanggal 16 Augustus 2013 kepada Penggugat sebagai Himbauan ke-2 yang isinya antara lain: meminta kepada Penggugat yang belum menerima uang kerohiman atau ongkos bongkar bangunan agar segera mengambil uang sebagaimana dimaksud pada butir 9 paling lambat tanggal 31 Augustus 2013; 14. Bahwa tidak hanya itu, Tergugat Vjuga mengklaim bahwa tanah obyek perkara sebagai Hak Guna Bangunan (HGB No 7393 dan HGB 7396) adalah atas nama Tergugat I; 15. Bahwa

selanjutnya

Tergugat

V

melalui

suratnya

Nomor:

300/121

/Tib.Klb/IX/2013 tertaggal 2 September 2013 mengklaim bahwa Tanah Tergugat I sudah beralih ke Tergugat II, dan lagi-lagi Tergugat V mengancam Penggugat agar dalam tempo 3x24 jam Penggugat mengosongkan obyek perkara yang diklaimnya merupakan hak Tergugat II; 16. Bahwa kemudian Tergugat V kembali mengancam Penggugat melalui Surat Tergugat V Nomor: 300/38/Tib. Klb/IX/2013 tertanggal 20 September 2013 Perihal: Peringatan ke-3 agar Penggugat dalam dalam waktu 1x24 jam mengosongkan obyek perkara dan membongkar sendiri bangunan milik Penggugat; 17. Bahwa Tergugat V juga telah menjadikan Kantor Tergugat V menjadi Pos pembayaran uang kerohiman yang akan dibagi-bagikan kepada Penggugat; 18. Bahwa Tergugat I, II dan Vjuga menghadirkan anggota Kepolisian dari Sektor Medan Satria juga dari Kepolisian Resort Metropolitan Bekasi serta Polisi Pamong Praja untuk mengamankan tindakan eksekusi illegal yang dilakukan oleh Tergugat I bersama-sama dengan Tergugat II dan Tergugat V;


19. Bahwa Turut Tergugat juga mengatakan bahwa Obyek Perkara adalah Hak Guna Bagunan (HGB No.7393 dan HGB 7396) masih atas nama Tergugat I serta masih atas nama Tergugat III; 20. Bahwa berdasarkan keterangan dari Ketua DPRD Kabupaten Bekasi yang pernah di ketahui publik melalui media bahwa Tergugat I hanyalah pihak penyewa/mengontrak obyek perkara aqua, 21. Bahwa Tergugat IV melalui Surat Perintah Tugas Nomor: 800/2922/BIPEM/IX/2013 tertanggal 24 September 2013 yang ditandatangani oleh Tergugat IV, memerintahkan Asisten Pemerintah Setda Kota Bekasi, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi, Kepala Dinas Tata Kota Bekasi, dan unsur aparat dari luar Pemerintah Kota Bekasi; 22. Bahwa keterlibatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bekasi dan Badan Pertanahan Nasional Kota Bekasi dalam tindakan pembongkaran dan pengrusakan harta benda serta pengusiran paksa Penggugat di dan dari obyek perkara adalah merupakan bukti keterlibatan aktif Tergugat III dan Turut Tergugat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan terhadap Penggugat; II.

KUALIFIKASI PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN TERGUGAT URAIAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT I DAN TERGUGAT II: 23. Bahwa tindakan Tergugat I dan II yang menterlantarkan Obyek Perkara lebih kurang 30 tahun lamanya dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum sebab tidak melaksanakan kewajibannya, melanggar undang-undang dan ketentuan hukum lainnya khususnya Surat Perjanjian Penggunaan Tanah Hak Pengelolaan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi Untuk Pembangunan Industri/Pabrik, Pergudangan di Rawa Pasung Kali Baru Kecamatan Bekasi Barat (obyek perkara); 24. Bahwa tindakan Tergugat I dan atau Tergugat II yang meminta bantuan Tergugat III, IV dan V untuk mengosongkan Obyek Perkara dengan menawarkan uang kerohiman kepada Penggugat berkisar antara Rp 2 jutaRp 3 juta, dikategorikan sebagai Tindakan Melawan Hukum sebab hanya dengan membayar sebesar Rp 2 hingga Rp 3 juta maka Tergugat I dan II


sudah menganggap dirinya boleh melakukan pengrusakan harta benda serta pengusiran secara paksa kepada Penggugat. 25. Bahwa selain itu, permintaan Tergugat I dan atau Tergugat II kepada Tergugat III, IV dan V juga tidak dapat dibenarkan dan salah alamat sebab sudah menimbulkan kerugian kepada Penggugat. Permintaan/permohonan pengosongan obyek perkara seharusnya Tergugat I dan II ajukan melalui gugatan ke Pengadilan Perdata di Pengadilan dan atau melaporkan tindakan Penggugat yang dianggap merugikan hak Tergugat I dan Tergugat II di Kepolisian dan bukan meminta Tergugat III, IV dan V melakukan pengosongan obyek perkara; 26. Bahwa

karena

tindakan

permintaan

termasuk

pendanaan

yang

dilakukan/diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II serta disetujui dan dilaksanakan oleh Tergugat III, IV dan V, pada hal Tergugat III, IV dan V mengetahui

bahwa

tindakan

pengosongan

obyek

perkara

bukanlah

wewenangnya, sehingga tanggungjawab hukum Tergugat I dan atau Tergugat II menjadi tidak terbatas; 27. Bahwa tindakan Tergugat I dan atau Tergugat II yang masih mengklaim Obyek Perkara masih haknya adalah sudah tidak berdasar lagi dan jelas sudah dapat dinilai sebagai perbuatan melawan hukum karena tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang menterlantarkan obyek perkara adalah merupakan pelanggaran terhadap ketentuan, peraturan dan perundangundangan yang berlaku dan merupakan kewajiban hukumnya sendiri, yakni menterlantarkan tanah yang berakibat hukum hapusnya hak sebagaimana diatur pada pasal 40 butir e UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria; 28. Bahwa baik Tergugat I dan atau Tergugat II sudah tidak memenuhi syarat lagi menjadi pemegang Hak Guna Bagunan atas obyek perkara karena baik Tergugat I maupun Tergugat II sudah melanggar kewajiban hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yakni: pasal 30 butir b dan c, PPRI No.40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah. Tergugat I atau Tergugat II selaku Pemegang Hak Guna Bangunan (HGB) berkewajiban ; a. Menggunakan tanah sesuai dengan peruntukannya dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan dan perjanjian pemberiannya.


b. memelihara dengan baik tanah dan bangunan yang ada di atasnya serta menjaga kelestarian lingkungan hidup. 29. Bahwa sesuai dengan surat peringatan yang dimintakan oleh Tergugat I kepada Tergugat V (Surat Peringatan ke-1 ke-2 dan ke-3) terbukti bahwa obyek perkara telah dialihkan oleh Tergugat I kepada Tergugat II secara melawan hukum berdasarkan Pengikatan Jual-Beli Nomor. 19 tertanggal 19 Juli 2013 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Edna Hadinito, S.H,Mkn, Notaris di Bekasi tanpa persetujuan Tergugat III selaku pemilik hak; 30. Bahwa tindakan Tergugat I yang mengalihkan Hak Pengelolaan Lahan kepada Tergugat II dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum karena pengalihan hak dimaksud dilakukan tanpa persetujuan tertulis Tergugat III. Perbuatan Tergugat I dan II aquo dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum karena melanggar ketentuan sebagaimana diatur pada pasal 34 ayat 7 PP Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah; 31. Bahwa atas perbuatan Tergugat I dan atau Tergugat II yang melawan hukum sebagaimana dikemukakan diatas, maka selayaknya Tergugat I dan atau Tergugat II dinyatakan oleh Pengadilan Negeri Bekasi telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) URAIAN

PERBUATAN

MELAWAN

HUKUM

OLEH

TERGUGAT

III

A.

PELANGGARAN ISI SURAT PERJANJIAN PENGELOLAAN TANAH 32. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat III (Pemerintah Kabupaten Tingkat II Bekasi) yang membuat Surat Perjanjian Pengelolaan obyek perkara berdasarkan Hak Guna Bangunan No. 7393 tertanggal 17 Oktober 1983 diatas HPL No. 1/Kalibaru, untuk pembangunan industri/pabrik atau pergudangan, dan ternyata sejak tahun 1983 hingga tahun 2013 isi perjanjian aquo tidak pernah dilaksanakan oleh Tergugat I; 33. Bahwa tindakan pembiaran yang dilakukan oleh Tergugat III terhadap Tergugat I yang tidak melaksanakan isi perjanjian penggunaan obyek perkara tidak dapat dibenarkan, justru karena tindakan itulah yang menempatkan Tergugat I dalam posisi tetap mengklaim diri sebagai pemilik hak pada obyek perkara;


34. Bahwa tindakan Tergugat III yang tidak membatalkan Perjanjian Hak Pengelolaan Lahan dikarenakan Lahan aquo selama 27 tahun lamanya diterlantarkan oleh Tergugat I, patut dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum sebab Tergugat III sudah lalai untuk melaksanakan kewajiban hukumnya sebagaimana tertera pada isi perjanjian HPL antara Tergugat I dan Tergugat III; 35. Bahwa tindakan Tergugat III yang melakukan pembiaran yang dilakukan baik sengaja ataupun tidak sengaja terhadap Tergugat I yang melanggar isi perjanjian hak pengelolaan obyek perkara yang disyaratkan dalam Surat Perjanjian Pengelolaan obyek perkara dan tidak membatalkan pemberian hak dimaksud, jelas merupakan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat III dan sudah dapat dinilai sebagai perbuatan melawan hukum karena melanggar ketentuan hukum dan perundangan yang menjadi kewajibannya sendiri, yakni : -

Pasal 5 (1) Surat Perjanjian Penggunaan Tanah Hak Pengelolaan Pemerintah Daerah Kabupaten Tingkat II Bekasi untuk pembangunan industri/pabrik, pergudangan di Rawapasung/Kalibaru Kecamatan Bekasi Barat tertanggal 17-10-1983 berbunyi : “Dalam

hal

pihak

kedua

(Tergugat

I)

lalai

untuk

memenuhi

kewajibannyamenurut surat perjanjian ini maka pihak kesatu (Tergugat III) tidak lagi terikat kepada pihak kedua (Tergugat I) dan penggunaan tanah dengan sendirinya batal dan selanjutnya pihak kesatu (Tergugat III) berhak sepenuhnya untuk menetapkan ketentuan-ketentuan dan atau syarat-syarat yang baru mengenai peruntukan dan penggunaan tanah hak pengelolaan Pemerintah Daerah Tingkat II Bekasi (Tergugat III)”; -

Berdasarkan pasal 35 (1) butir b (1) )2) bahwa Hak Guna Bangunan (HGB) dibatalkan oleh pejabat yang berwenang, pemegang Hak Pengelolaan atau pemegang Hak Milik sebelum jangka waktunya berakhir, karena : 1) tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban pemegang hak dan/atau dilanggarnya ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31 dan Pasal 32; atau 2) tidak dipenuhinya syarat-syarat atau kewajiban-kewajiban yang tertuang dalam perjanjian pemberian Hak Guna Bangunan antara


pemegang Hak Guna Bangunan dan pemegang Hak Milik atau perjanjian penggunaan tanah Hak Pengelolaan; 36. Bahwa atas perbuatan Tergugat III yang melawan hukum sebagaimana dikemukakan diatas, maka selayaknya Tergugat III dinyatakan oleh Pengadilan Negeri Bekasi telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad); URAIAN

PERBUATAN

MELAWAN

HUKUM

YANG

DILAKUKAN

OLEH

TERGUGAT IV: 37. Bahwa Surat Perintah Tugas No. 800/2922-BIPEM/IX/2013 tertanggal 24 September 2013 yang ditandatangani oleh Tergugat IV adalah bertentangan dengan fungsi dan tugas pokok Tergugat IV sebagaimana tertuang pada pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, yakni; Tugas Pokok Tergugat IV:Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh Perangkat Daerah. Sementara Fungsi Tergugat IV sesuai Pasal 5: Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud adalah: a. penyusunan program dan kegiatan pemerintahan dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang; b. penyelenggaraan urusan tata usaha perkantoran; c. pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis Pemerintah Daerah; d. perumusan kebijaksanaan umum Pemerintah Daerah; e. perumusan pelaksanaan kebijakan sesuai lingkup tugasnya; f. pengkoordinasian Dinas dan Lembaga Teknis untuk menyerasikan hubungan antar Perangkat Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas; g. pemberdayaan aparatur dalam rangka peningkatan kinerja Pemerintah Daerah; h. pelaksanaan koordinasi staf terhadap pencapaian seluruh program dan kegiatan

yang

dilakukan

oleh

Perangkat

Daerah

dalam

rangka

penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang terpadu; i.

pengkoordinasian dan perumusan rancangan Peraturan Daerah yang menyangkut tugas pokok Pemerintah Daerah;


j.

pembinaan dan penyuluhan hukum, perundang-undangan dan berbagai ketentuan lainnya di Daerah;

k. penyusunan dan penataan kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah; l.

penetapan prosedur tata kerja Perangkat Daerah;

m. pelaksanaan kerjasama antar lembaga, baik di dalam negeri maupun dengan luar negeri; n. pembinaan terhadap penyelenggaraan pembangunan, perekonomian dan kemasyarakatan dalam rangka pelayanan umum di Daerah; o. penyusunan bahan pedoman petunjuk teknis kegiatan promosi investasi di Daerah; p. pemberian fasilitas sarana dan prasarana bagi kegiatan Dinas dan Lembaga Teknis Daerah; q. pengawasan

kebijaksanaan

teknis,

inventarisasi

dan

pengelolaan

administrasi perlengkapan dan kekayaan daerah; r. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas fungsinya; s. penyusunan laporan bulanan, triwulan, tahunan dan atau pada saat diperlukan, termasuk LAKIP. 38. Bahwa Tergugat IV yang menerbitkan surat Surat Perintah Tugas No. 800/2922-BIPEM/IX/2013 tertanggal 24 September 2013, adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan karena bertentangan Fungsi dan Tugas Pokok Tergugat IV, sebagaimana diatur pada Perda Kota Bekasi No. 15 tahun 2012 sehingga seharusnya Tergugat IV tidak menerbitkan surat perintah aquo. 39. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum Tergugat IV masih ditambah lagi dengan tindakan yang melangkahi prosedur sebagaimana diatur pada Peraturan Daerah Kota Bekasi No. 15 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan khususnya pasal 7 yang dengan jelas dan tegas mengatur bahwa tindakan pembongkaran harus didahului penyegelan, yaitu: “Terhadap bangunan yang dibangun oleh perorangan atau badan hukum tanpa dilengkapi Surat Izin Mendirikan Bangunan dari Pemerintah Daerah dapat dikenai tindakan sebagai berikut”: a. Peringatan tertulis berturut-turut maksimal sampai 3 (tiga) kali dan jangka waktusetiap teguran lamanya 7 (tujuh) hari;


b. Apabila setelah tiga kali peringatan tetap belum mengindahkan, maka akan dilakukan penyegelan oleh tim yang di tetapkan oleh walikota. c. Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah penyegelan, tim sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dapat melakukan pembongkaran pada bangunan yang telah disegel; d. Kegiatan pembongkaran dilakukan dengan biaya pembongkaran melalui APBD. 40. Bahwa tindakan Tergugat IV yang mengeluarkan surat perintah tugas aquo jelas melanggar pasal 37 huruf a, b, c PERDA No. 15 Tahun 2012 sebab Penggugat belum pernah menerima surat peringatan dan tindakan penyegelan dari Dinas Tata Kota Bekasi selaku pihak yang berwenang dibidang bangunan, sehingga tindakan Tergugat IV patut dikategorikan Perbuatan Melawan Hukum. 41. Bahwa Surat Perintah Tugas Nomor : 800/2922-BIPEM/IX/2013 tertanggal 24 September 2013 yang ditandatangani Tergugat IV adalah cacat hukum sebab Tergugat IV tidak berwenang untuk mengeluarkan surat perintah pengosongan obyek perkara yang berujung pada pembongkaran dan pengrusakan harta benda dan rumah tinggal Penggugat; 42. Bahwa tindakan Tergugat IV yang menerbitkan Surat Perintah Tugas dimaksud sangat tidak masuk akal dan patut dianggap illegal sebab dasar dikeluarkannya surat perintah aquo hanya berdasarkan produk yang dibuat dan dikeluarkan institusi yang lebih rendah derajat dan kedudukannya dari Tergugat IV, sementara secara hukum dasar untuk mengeluarkan sebuah surat perintah harus merujuk pada aturan yang dibuat oleh institusi yang kedudukannya lebih tinggi dari Tergugat IV; 43. Bahwa

Surat

Perintah

yang

diterbitkan

oleh

Tergugat

IV

yang

memerintahkan serta melibatkan aparat diluar bawahan Tergugat IV termasuk TURUT TERGUGAT yang notabene berada diluar struktural Tergugat IV, adalah suatu hal yang diluar kepatutan sebab surat tugas adalah surat yang dikeluarkan oleh instansi atau pihak yang lebih tinggi dan ditujukan kepada pihak bawahan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu. Surat tugas diperlukan agar pengemban tugas memperoleh pengesahan formal terhadap tugas yang harus dilaksanakan. Surat tugas juga berguna untuk instansi yang dituju untuk memperlancar tugas pegawai atau pejabat


yang berhubungan dengan lembaga atau instansi yang berkaitan dengan tugasnya, bukan untuk dipergunakan untuk merusak hak milik orang lain (Penggugat); 44. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat IV mengeluarkan Surat Perintah Tugas tanpa dasar hukum yang benar dan telah menyalahi prosedur haruslah dianggap telah melakukan willful miconduct” atau sengaja

berbuat

kesalahan

sebagimana

diatur

pada

pasal

1365

KUHPerdata; 45. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, bahwa surat perintah No. Nomor: 800/2922-BIPEM/IX/2013

tertanggal

24

September

2013

yang

ditandatangani Tergugat IV adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum sama sekali; 46. Bahwa atas perbuatan Tergugat IV sebagaimana diuraikan diatas, maka selayaknya Tergugat IV dinyatakan oleh Pengadilan Negeri Bekasi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatigedaad); 47. Bahwa selain itu, sudah sepatutnya pula menurut hukum bahwa Tergugat IV berdasarkan pasal 1365 dan pasal 1367 KUHPerdata harus menanggung beban atas kerugian yang timbul akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukannya; URAIAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN TERGUGAT V 48. Bahwa tindakan Tergugat V yang mengeluarkan Surat Himbauan tertanggal 1 Juli 2013 dan tertanggal 16 Augustus 2013 yang bersandarkan Surat Kuasa dan Penunjukan yang ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat II, serta surat himbauan tertanggal 16 Augustus 2013 yang didasarkan pada surat kuasa Tergugat I dan Surat Peringatan ke-1, ke-2, dan ke-3 yang keseluruhannya disampaikan kepada Penggugat adalah merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan sebab surat himbauan dan peringatan aquo menjadi sebab yang menimbulkan kerugian terhadap Penggugat; 49. Bahwa tindakan Tergugat V yang menerbitkan Surat No. 300/121 /Tib. Klb/IX/2013 Peringatan ke-1 (satu), Surat No. 300/135/Tib.Klb/IX/2013 Perintah ke-2 (dua) dan Surat No. 300/38/Tib. Klb/IX/2013 Perintah ke-3 (tiga), dianggap cacat hukum sebab tidak memiliki nama dan alamat yang dituju

namun

dibagi-

bagikan

kepada

Penggugat,

berisi

ancaman

pengosongan dan pembongkaran bangunan adalah tindakan perbuatan


melawan hukum karena Tergugat V telah bertindak sebagai juru sita di Pengadilan

yang

berhak

untuk

memerintahkan

pengosongan

dan

pembongkaran bangunan diatas lahan sengketa, Tergugat V secara hukum tidak berhak untuk menerbitkan Surat Himbauan dan Surat Perintah Pengosongan obyek perkara dan pembongkaran bangunan, akibatnya Suratsurat aquo adalah cacat hukum ; 50. Bahwa pasal 4 PP No. 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan dengan tegas dan jelas mengatur tugas Lurah sebagai berikut; Tugas Lurah adalah menyelenggarakan

urusan

pemerintahan,

pembangunan

dan

kemasyarakatandan melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota; 51. Bahwa tindakan Tergugat V yang mengeluarkan surat himbauan dan peringatan pengosongan dan pembongkaran bangunan adalah bertentangan dengan tugas dan fungsinya sebagai Lurah sebagaimana diatur pada pasal 10 PERDA KOTA BEKASI No. 07 TAHUN 2008 TENTANG KECAMATAN DAN KELURAHAN KOTA BEKASI yang mengatur bahwa fungsi Kelurahan adalah: i.

Pelaksanaan kewenangan pemerintahan daerah yang dilimpahkan ;

ii. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat; iii. Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; iv. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; v. Pembinaan lembaga kemasyarakatan; vi. Pembinaan dan pengendalian administrasi RW dan RT; vii. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya; viii. Pelaksanaan tugas lainyang diberikan Walikota dan/atau Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya; 52. Karena baik surat Himbauan dan Surat Peringatan (tanpa disebutkan kepada siapa surat tersebut ditujukan), yang diterbitkan oleh Tergugat V selaku Lurah, maka patut dinyatakan bahwa surat aquo adalah cacat hukum sehingga tidak memiliki kekuatan hukum sama sekali; 53. Bahwa atas perbuatan Tergugat V sebagaimana diuraikan diatas, maka selayaknya Tergugat V dinyatakan oleh Pengadilan Negeri Bekasi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatigedaad);


54. Bahwa selain itu, sudah sepatutnya pula menurut hukum bahwa Tergugat V berdasarkan pasal 1365 dan pasal 1367 KUHPerdata harus menanggung beban atas kerugian yang timbul akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukannya; URAIAN KERUGIAN PENGGUGAT 55. Bahwa karena Penggugat sudah menguasai obyek perkara dalam waktu yang cukup lama serta sudah mengeluarkan biaya yang cukup besar termasuk untuk mendirikan rumah tinggal diatas obyek perkara, maka sudah sepatutnya seluruh Penggugat diberi hak untuk mendapatkan hak atas tanah obyek perkara aquo, 56. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat sebagaimana dikemukakan diatas, baik yang dilakukan dengan sengaja ataupun karena kelalaiannya, telah menimbulkan berbagai bentuk kerugian bagi Penggugat yang dapat diperhitungkan secara immateriil (moril) maupun materiil; 57. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat, Penggugat sudah kehilangan rumah tempat tinggal sehingga menimbulkan kerugian materil masing-masing Penggugat sebesar Rp. 50.000.000- (terbilang:

lima puluh juta rupiah), sehingga keseluruhannya

berjumlah Rp. 3.550.000.000-,(terbilang; tiga milyar lima ratus lima puluh juta rupiah); 58. Bahwa kerugian mana secara immateriil tidak terkira, kerugian immateriiel sulit dihitung namun demi memberikan kepastian hukum berkenaan diajukannya gugatan ini, kerugian immateriil yang diderita oleh Penggugat jika dinilai dalam bentuk uang adalah sebesar Rp.50.000.000.000,(terbilang: lima puluh milyar rupiah); 59. Bahwa selain itu menurut hemat Penggugat sudah sepatutnya pula menurut hukum Pengadilan Negeri Bekasi memutuskan bagi Para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini; 60. Bahwa berdasarkan seluruh dalil yang dikemukan oleh Penggugat, jelas dalil-dalil di dalam gugatan ini sudah didasarkan pada hukum yang berlaku dengan dilengkapi bukti-bukti yang cukup serta tidak terbantahkan. Karena itu sudah sepatutnya pula Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan berdasarkan keadilan.


61. Bahwa untuk menghindari itikad tidak baik dari Para Tergugat dalam melaksanakan putusan pengadilan dan gugatan Penggugat tidak sia- sia, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Bekasi untuk dapat melakukan Sita Jaminan terhadap Obyek Perkara; 62. Bahwa gugatan ini didasarkan atas alat-alat bukti sebagaimana dimaksud pasal 180 (1) HIR sehingga putusan dalam perkara ini dapat dinyatakan bisa dijalankan lebih dulu (serta merta) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali; TUNTUTAN 63. Berdasarkan seluruh uraian diatas, maka Penggugat dengan ini memohon (Majelis Hakim) Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan: i.

Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seiuruhnya;

ii. Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat ll.Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, iii. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum Surat Tergugat V masing-masing Nomor: 300/121 /Tib.Klb/IX/2013 tetanggal 2 September

2013,

Nomor:

September

2013,

Nomor:

300/135/Tib.Klb/IX/2013 300/38/Tib.

Klb/IX/2013

tetanggal

17

tetanggal

20

September 2013; iv. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum Surat Tergugat IV Nomor. 800/2922-BIPEM/IX/2013 tertanggal 24 September 2013; v. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum Surat Perjanjian Penggunaan Tanah Hak Pengelolaan Pemerintah Daerah Tingkat II Bekasi tertanggal 17 Oktober 1983 antara PT. Federal Motor dan Bupati Kepala Daerha Tingkat II Bekasi; vi. Menyatakan

tidak sah

serta

tidak mempunyai

kekuatan

hukum

Pengikatan Jual Beli (PJB) Nomor. 18 dan 19 tertanggal 19 Juli 2013 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Notaris Edna Hanindito,S.H., Mkn (Notaris di Bekasi); vii. Menyatakan cacat hukum, tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum masing-masing:

Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor: 1/Kali

Baru tertanggal 1 April 1982 GS Nomor 1749/1982, seluas 103,771 M2


atas nama Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Bekasi; Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor. 7393/Kali Baru, Surat Ukur Nomor: 172/Kali Baru/ 2004, tertanggal 26-2-2004, seluas 103.771 M2 atas nama PT. ASTRA HONDA MOTOR yang haknya akan berakhir pada tanggal 28 Juni 2016; Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor. 7396/Kali Baru, Surat Ukur Nomor. 179/Kali Baru/2004 tertanggal 29-4-2004, luas 85.476M2 atas nama PT. ASTRA HONDA MOTOR yang haknya akan berakhir pada tanggal 28 Juni 2016; viii. Menyatakan hapusnya hak masing-masing; Hak Pengelolaan Nomor 1/Kali Baru tertanggal 1 April 1982 GS Nomor. 1749/1982 seluas 103,771 M2, atas nama Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Bekasi; Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor: 7393/Kali Baru, Surat Ukur Nomor. 172/Kali Baru/2004 tertanggal 26-2-2004 seluas 103,771 M2 atas nama PT Astra Honda Motor; Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor: 7396/Kali Baru, Surat Ukur Nomor 179/Kali Baru/2004 tertanggal 29-4-2004, luas 85,476M2 atas nama PT. Astra Honda Motor; ix. Menyatakan bahwa tanah Eks Hak Pengelolaan Nomor: 1/Kali Baru tertanggal 1 April 1982 GS Nomor: 1749/1982 atas nama Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Bekasi, Eks Hak Guna Bangunan (EksHGB) Nomor: 7393/Kali Baru, Surat Ukur Nomor 172/Kali Baru dan Surat Ukur Nomor : 179/Kali Baru/2004 tertanggal 29-4-2004 atas nama PT. Astra Honda Motor menjadi Tanah yang dikuasai oleh Negara; x. Menyatakan Penggugat sebagai pihak yang berhak untuk mendapatkan hak atas tanah; xi. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala kerugian yang dialami oleh Penggugat, yakni sebesar Rp. 53.650.000.000-, (Terbilang: Lima Puluh Tiga Milyar Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), dengan perincian: a. Immateriil sebesar Rp. 50.000.000.000,b. Materiil sebesar Rp 3.650.000.000,xii. Menyatakan sah dan berharga sita lebih dulu yang telah diletakkan atas obyek perkara aqua, xiii. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini secara tanggung renteng;


xiv. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya verzet, banding, kasasi; perlawanan dan/atau peninjauan kembali (uitvoerbaar bij Voorraad). Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya,

Menimbang, bahwa atas gugatan dari Penggugat, Tergugat I s/d Tergugat VII telah mengajukan jawaban tertulis tertanggal 31 Januari 2012, isinya menyatakan halhal sebagai berikut: Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat maupun Turut Tergugat mengajukan jawaban sekaligus eksepsinya sebagai berikut : Jawaban Tergugat I I. DALAM EKSEPSI 1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dal i 1-dati 1 yang diajukan/dikemukakan oleh Penggugat Penggugat dalam Gugatan PMH Penggugat Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya

TENTANG KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN NEGERI BEKASI CQ. MAJELIS HAKIM PERKARA N O M O R 1 4 3 / P D T.G/2015/PN.BKS.

TIDAK

BERWENANG

MEMERIKSA

DAN

M E N G A D I L I P E R K A R A N O M O R 143/PDT.G72015/PN.BKS 1. Bahwa Gugatan PMH Penggugai Penggugat yang diajukan di PN Bekasi adalah cacat hukum, oleh karena Penggugat Penggugat telah menuntut penghapusan suatu produk/keputusau pejabat tata usaha negara, yang secara hukum bukan kewenangan peradilan umum, dalam hal ini PN Bekasi cq. Majelis Hakim Perkara Nomor !43/Pdt.G/2015/PN.Bks ; 2. Penggugat Penggugat menuntut dihapuskannya produk hukum yang berupa kepulusan pejabat tata usaha negara, yakni : (a) Hak Pengelolaan Nomor 1 /Kali Barn tertanggal 1 April 1982, GS Nomor 1749/1982, seluas 103.771 M2, atas nama Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Bekasi ; (Petitum viii Gugatan PMII Penggugat Penggugat). (b) Hak Guna Bangunan ("HGB") Nomor 7393/Kali Baru, Surat Ukur Nomor 172 Kali Baru/2004 tertanggal 26-2-2004. luas 103.771 M2 atas nama PT. Astra 1 Ionda Motor


(Petitum viii Gugatan PMII Penggugat Penggugat) (c) Hak Guna Bangunan (“HGB”) Nomor 7396/Kali Baru. Surat Ukur Nomor 179/Kali Baru/2004 tertanggal 29-4-2004. luas 85.476 M2 tercatat atas nama PT. Astra Honda Motor ; (Petitum viii Gugatan PMII Penggugat Penggugat); 3. Bahwa Surat Perintah Tugas Nomor 800/2922-B1PEM/1X/2013 tertanggal 23 September 2013 adalah surat yang diterbitkan oleh Tergugat IV, yang secara terang dan jelas adalah surat keputusan pejabat tata usaha negara, sehingga Keberatan serta Tuntutan Penggugat Penggugat pada Petitum iv Gugatan PMII Penggugat Penggugat. terhadap terhadap Surat Perintah Tugas Nomor

800/2922-BIPEM/IX/2013 SEPATUTNYA DILAKUKAN DALAM PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (“PTUN”) karena termasuk dalam kewenangan peradilan

tata

usaha

negara,

dan

BUKAN

TERMASUK

DALAM

KEWLNANGAN PERADILAN UMUM/PENGADILAN NEGERI, dalam ha! ini PN Bekasi cq. Majelis Hakim Perkara Nomor 143/Pdt.G/2015/PN.Bks ; 4. Bahwa Surat Perjanjian Penggunaan Tanah Hak Pengelolaan Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Bekasi tertanggal 17 Oktober 1983 ("SURAT PERJANJIAN") merupakan perjanjian yang terjadi antara PT. Federal Motor Tergugat I dengan Tergugat III. sehubungan dengan diterbitkannya Sertilikat Hak Pengelolaan Nomor l/Kali Baru Tanggal I April 1982. dimana Surat Perjanjian dibuat untuk menjadi landasan bagi Tergugat I menggunakan dan mengelola tanah milik Tergugat III tersebut. Oleh karenanya, Surat Perjanjian tersebut hanya dapat dibatalkan oleh kedua belah pihak, yakni Tergugat I dan Tergugat III. Namun jika Penggugat Penggugat merasa terganggu kepentingan hukum sebagai akibat terbitnva Surat Perjanjian tersebut. dapat mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara ke PTUN, karena Surat Perjanjian tersebut. memiliki keterkaitan dengan Sertilikat Hak Pengelolaan Nomor l/Kali Baru tanggal 1 April 1982 dan Sertilikat HGB Nomor 7393/Kali Baru. yang secara hukum merupakan produk/keputusan pejabat tata usaha negara. Sehingga pembataIan terhadap Sertilikat Hak Pengelolaan Nomor 1/Kali Baru Tanggal 1 April 1982 dan Sertifikat HGB Nomor 7393/Kali Baru merupakan Kepulusan Pejabat Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi/Turut Tergugat menjadi kewenangan PTUN ;


5. Bahwa dengan dilandasi pada hal-hal yang telah Tergugat 1 uraikan tersebut diatas. maka terlihat secara tegas bahwa Gugatan PMH Penggugat Penggugat menjadi cacat hukum, karena diajukan pada peradilan umum. Sementara pembatalan dan penghapusan terhadap Surat Perintah Tugas Nomor : 800/2922/BIPEM/IX/2013 tertanggal 23 September 2013. Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor I/Kalibaru tanggal 1 April 1982, Sertifikat HGB Nomor : 7393/Kali Baru dan Sertifikat HGB Nomor : 7396/Kali Baru, yang merupakan produk/surat/keputusan pejabat tata usaha negara adalah merupakan kewenangan PTUN. Sehingga secara hukum, PN BEKASI, CQ. MAJELIS HAKIM PERKARA NOMOR 143/PDT.G/2015/PN.BKS. II DAK BERWENANG M ENC A DILI PERKARA TENTANG PEMBATALAN DAN PENGIIAPUSAN SI RAT/KEPUTUSAN ; 6. Bahwa oleh karenanya, sudah sepatutnya menurut hukum. apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo. menyatakan bahwa PN BEKASI CQ.

MAJELIS

HAKIM

PERKARA

143/PDT.G/2015/PN.BKS.

TIDAK

BERWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA AQUO ; 7. Bahwa sebagai bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim dalam memeriksa. mengadili dan memutus perkara aquo. dapat mempertimbangkan juga perkara yang tuntutannya serupa/sama, terutama tentang objek perkara dan tuntutannya. yakni perkara nomor 493/Pdt.G/2014/PN.Bks. PN Bekasi yang telah diputus pada langgal 22 Juni 2015, dimana Majelis Hakim Perkara Nomor 493/Pdt,G/2014/PN.Bks. PN Bekasi tersebut telah mengadili dengan “MENYATAKAN TIDAK BERWENANG UNTUK MENGADILI

PERKARA

NOMOR 493/PDT.G/2014/PN.BKS. PN BEKASI” ; 8. Bahwa adapun perkara nomor 493/Pdt.G/2014/PN.Bks. PN Bekasi tidak berbeda dengan perkara aquo, hanya terdapat perbedaan pada Penggugat Penggugat/Para Penggugat saja. sementara objek perkara. pihak Tergugat serta tuntutan dalam petitum adalah sama ; Bahwa

adapun

persamaan

perkara

aquo

dengan

perkara

493

Pdt.C/2014/PN.Bks. adalah sebagai berikut : 1. Objek sengketa/perkara adalah tanah yang terletak di Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Medan Satria, Bekasi. Jawa Barat (“TANAH/OBJEK SENGKETA”) ; 2. Pihak Tergugat adalah PT. Astra Honda Motor/Tergugat I. PT. Mitra


Makmur Bagya. Tergugat II. Bupati Bekasi/Tergugat III. Sekretaris Daerah Kota Bekasi. Tergugat IV. Lurah Kali Baru/Tergugat V dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi/Turut Tergugat ; 3. Tuntutan/Petitum Penggugat Penggugat dalam perkara aquo. terlihat sama dengan Tuntutan/Petitum Penggugat Penggugat/Para Penggugat dalam perkara 493/Pdt.G/2014/PN.Bks., yakni : -

Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

-

Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V melakukan perbuatan melawan hukum ;

-

Menyatakan tidak sah/cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum Sural Tergugat V Nomor 300/121 /Tib-Kib/IX/2013 Tertanggal 2 September 2013.

Nomor 300/135/Tib-Kib/IX/2013 Tertanggal 17

September 2013 dan Nomor 300/38/Tib-Kib/IX/2013 Tertanggal 20 September 2013 ; -

Menyatakan tidak sah/cacat hukum/batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum Surat Tergugat IV Nomor 800/2922BIPEM/IX/2013 Tertanggal 23 September 2013 ;

-

Menyatakan Tidak Sah/Batal Demi Hukum Pengikatan Jual Beli Nomor : 18 dan Nomor 19 Tertanggal 19 Juli 2013 antara Tergugat I dan Tergugat II ;

-

Menyatakan Tidak Sah Surat Perjanjian Penggunaan Tanah Hak Pengelolaan Pemerintah Daerali Tingkat II Bekasi Tertanggal 17 Oktober 1983 antara Tergugat I dengan Tergugat III ;

-

Menyatakan Tidak Sah dan Hapus: Hak Pengelolaan Nomor 1 /Kali Barn tertanggal 1 April 1982, GS Nomor 1749/1982. seluas 103.771 M2, atas nama Tergugat III ; HGB Nomor 7393/Kali Barn. Surat Ukur Nomor 172/Kali Baru/2004 tertanggal 26-2-2004. bias 103.771 M2 atas nama Tergugat I ; HGB Nomor 7396/Kali Barn, Surat Ukur Nomor 179/Kali Baru/2004 tertanggal 29-4-2004, bias 85.476 M2 tercatat atas nama Tergugat I ;

Bahwa perbedaan perkara aquo dengan perkara 493/Pdt.G/2014/PN.Bks., hanya terdapat pada "Penggugat”-nya saja, dimana dalam perkara aquo, Penggugat herjumlah) 71 (tujuh puluh satu) orang. yakni Janner H. Sidabutar/Penggugat-1.

Nurmaini

Bakara/Penggugat-2.

Gold

Karyanto


Sidabutar/Penggugat-3, Siagian/Penggugat-5.

Yenny Hansen

Wulandari/Penggugat-7,

Berdikari/Penggugat-4,

Ricardo

Putra,

SH/Penggugat-6,

Sunarno/Penggugat-8,

Purba/Penggugat-9,

Tiurma

Marwaty/Penggugat-10,

Rochima/Penggugat-11,

Netty Romaulina

Sadiwan

Lasmaria/Penggugat-12,

Anik Slamet

Yanto/Penggugat-13,

Pamungkas/Penggugat-14. Rian Utomo/Penggugat-15, Bertha R.E. I larianja Penggugat-16. Rudi Hartono/Penggugat-17, Ainun Maryanah/Penggugat- 18. Hambali/Penggugat-19, Casma/Penggugat-20, Hendi Mulyadi/Penggugat-21, B intang Marpaung/Penggugat-22, Dewi Sitanggang/Penggugat-23, Heri Junaedi/Penggugat-24,

Faridah/Penggugat-25,

Mastum

Bin

Anwarsali/Penggugat- 26. Djissan/Penggugat-27. Maniur Samosir/Penggugat28, Agus Rianja Damanik Penggugat-29, Tri Setianingsih/Penggugat-30, Karsini/Penggugat-31, Joko Retno/Penggugat-32. Odih/Penggugat-33, Ita Herlina Simanjuntak/Penggugat- 34. Drs. Efendi Sinaga/Penggugat-35, Marlyn Sanipar/Penggugat-36.

Otoh/Penggugat-37,

Rohim/Penggugat-38.

Puji

Murti/Penggugat-39, Karmiati/Penggugat-40, Arif Samsudin/Penggugat-41, Kwatno/Penggugat-42, Lilis Sun ani/Penggugat-43, Gatot/Penggugat-44, Budiati Sihombing/Penggugat-45, Rospita Sidabutar/Penggugat-46, Fredi Holong Bagana S/Penggugat-47, Evilina Christina/Penggugat-48. Hotrnangasi Tua Sidabutar/Penggugat-49, Purwanti/Penggugat-50, Nerkim/Penggugat-51, Bambang Suyanto/Penggugat-52, Ropi'i/Penggugat-53, Nasikan/Penggugat54,

Endi

Bin

Kali/Penggugat-55,

Susanti/Penggugat-57.

Maya

Suharyanto/Penggugat-60,

Yulia/Penggugat-58, Agus

Wolo/Penggugat-62,

Mastopo

Penggugat-56,

Suwarti/Penggugat-59,

Budiyanto/Penggugat-61,

Kemis/Penggugat-63,

Jaja/Penggugat-65.

Sri

Sidabutar/Penggugat-

Siti

Ponco

Jadi/Penggugat-64.

Sulastri/Penggugat-66,

67.

Budi

Drs.

Nurhayati/Penggugat-68,

Tonggo Sertina

Simatupang/Penggugat-69, Janner Tampubolon/Penggugat-70 dan Elfrida Sanipar/Penggugat-71. sementara dalam perkara 493/Pdt.C/2014/PN.Bks. Pcnggugat

terdiri

dari

Supriyanto/Penggugat-1.

89

(delapan

puluh

Sembilan)

Mortando/Penggugat-2,

orang,

yakni

Yanto/Penggugat-3.

Sudilah/Penggugat-4, Ade Purwanto/Penggugat-5, Mashudi/Penggugat-6, Umi Farida/Penggugat-7, Fajar P./Penggugat-8. Rosmaida Nainggolan/Penggugat9, Aminah/Penggugat-10, Risma Turnip/Penggugat-11. Esmerina Idawathy


Siboro/Penggugat-12, Mastin Silitonga/Penggugat-13, Fatimah S./Penggugat14, Lisma Gultom/Penggugat-15, Henry Rony Parulian Simarmata/Penggugat16, Tetty Elis Septiana/Penggugat 17, Bandar Simbolon/Penggugat-18, Eti R. Pandiangan/Penggugat-19,

Sarma

L.

Tobing/Penggugat-20,

Restina

Br.Sihombing/Penggugat-21, Sri Ramayani/Penggugat-22, Lamhot Parasian Sianipar/Penggugat-23,

Arlina

Gultom/Penggugat-24,

Rinto

Butar

Butar/Penggugat-25, Horas Parulian Sianipar/Penggugat-26, Christy Natalia Silalahi/Penggugat-27,

Santi

Ernita

Marbun/Penggugat-29,

Lina

Maria

SircgaCPenggugat-28.

Juanto

Sitinjak/Penggugat-30,

Indah

Nainggolan/Penggugat-31, Ivan Pakpahan/Penggugat- 32. Santi Hermita Manalu/Penggugat-33, Tiamsa S./Penggugat-34, Kolo Ria Sitinjak/Penggugat35, Widyo Gunjoyo Siambaton/Penggugat-36, Hotmail Harianja/Penggugat-37, Longsu

Simangunsong/Penggugat-38,

Sitinjak/Penggugat-40, SE/Penggugat-42,

Eko

Maridja

Sitorus/Penggugat-44,

Richard

Handoko

S./Penggugat-39,

S./Penggugat-41.

Pardede/Penggugat-43,

Yunita

Rafael Labora.

Hilber

Sudiaman

Pardede/Penggugat-45,

Hendry

Siagian/'Penggugat- 46. Tuti. SH/Penggngat-47, Wilda Wulandari/Penggugat48, AB Siniatupang/Penggugat-49. Frindsen Simatupang/Penggugat-50, Elton Mayo

Siagian/Penggugat-51,

Riris

VL/Penggugat-52,

Binton

Pakpahan/Penggugat-54,

Harlem

Simanungkalit/Penggugat-56,

Hendry

Simanjuntak/Penggugat-53,

Wilson

M./Penggugat-55,

Lia

Risma

Sihaloho/Penggugat-57.

Fidelia

Siahaan/Penggugat-59,

Rosinta

Apriyani/Penggugat-58, Veronika/Penggugat-60,

Delima Rita

Melati/Penggugat-61, Marlina Nainggolan/Penggugat-62, Mulya/Penggugat63,

Terkeiin

Abduloh

Munthe/Penggugat-64,

B.

Merki

Sahid/Penggugat-66,

Junita

Pinem/Penggugat-65,

Christian/Penggugat-67,

Rita

Manalu/Penggugat-68, Raja Daniel Barus Sidabutar/Penggugat-69, Ahmad K.usairi/Penggugat-70, Mat Hasan/Penggugat-71, Siti Khodijah/Penggugat-72. Dahlia

Sidabutar/Penggugat-73,

Mientje

Paraeng/Penggugat-74.

Musder/Penggugat-75, Hatmah/Penggugat-76, Ahmad Tautik//Penggugat-77, Hernawita

Sihombing/Penggugat-78, Murni I .umbantoruan/Penggugat-79,

Adindas Malau/Penggugat-80, Jamaludin/Penggugat-81, Sadiwan Slamet Rochiman/Penggugat-82, Warsikem/Penggugat-83, Rokhimah/Penggugat-84,


Ropi.i/Penggugat-85, Nitaria Mana!u/Penggugat-86, Sarlinaido/Penggugat-87. Parulian Manalu/Penggugat-88, Jelita Manalu/Penggugat-89 ; 9 . Bahwa mengacu pada hal-hal yang Tergugat I uraikan tentang adanya kesamaan dalam hal objek sengketa, pihak Tergugat, serta tuntutan dalam perkara aquo dengan perkara nomor 493/Pdt.G/2014/PN.Bks tersebut. maka sudah sepatutnya dan sewajarnya apabila Yang Mulia Majelis Hakim perkara aquo

dapat

mempertimbangkan

Putusan

PN

Bekasi

Nomor

493/Pdt.G/2014/PN.Bks. dalam memutus perkara aquo. dan selanjutnya “MENYATAKAN BAHWA PN BEKASI CQ. MAJELIS HAKIM PERKARA NOMOR

143/PDT.G/2015/PN.BKS

MENGADILI

PERKARA

NOMOR

TIDAK

BERWENANG

UNTUK

493/PDT.G/2014/PN.BKS.,

KARENA

PERKARA AQUO TELAH MEMASUKI KEWENANGAN PTUN” ; GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM PENGGUGAT PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL) 10. Bahwa Penggugat Penggugat kabur dan tidak jelas (obscuur libel) karena dalam Gugatan PMH yang diajukan oleh Penggugat Penggugat dalam sengketa perdata

tentang

perbuatan

melawan

hukum,

namun

dalam

tuntutan/petitumnya, Penggugat Penggugat juga menuntut pembatalan dan penghapusan terhadap suatu produk hukum tata usaha negara. Sehingga Gugatan PMH Penggugat Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (obscuur libel), karena secara hukum, Gugatan PMH dalam sengketa keperdataan dan

tuntutan pembatalan produk/surat/keputusan pejabat tata usaha negara adalah suatu permasaiahan luikum yang berbeda dalam proses pemeriksaan dan pembuktian, yang secara hukum memiliki konsekuensi luikum yang berbeda pula ; 11. Bahwa Gugatan PMH Penggugat Penggugat semakin nyata terlihat kabur dan tidak jelas. dimana dalam beberapa dali 1 Gugatan PMH Penggugat Penggugat menyatakan bahwa Tergugat 1 adalah pemilik hak atas TANAH, sebagaimana terlihat pada angka 28 29 dan 30 Gugatan PMH Penggugat Penggugat, artinya Penggugat Penggugat mengakui kedudukan hukum Tergugat I sebagai pemilik

hak atas TANAH. Sementara dalam Perubahan Gugatan Penggugat Penggugat Tertanggal 12 Oktober 2015, Penggugat Penggugat menyatakan bahwa Penggugat Penggugat sebagai pemilik TANAH;


Bahwa dalil Penggugat Penggugat sebelumnya tidak mengakui sebagai pemilik. hanva sebagai orang-orang yang menduduki tanah terlantar/tanah negara, namun setelah adanya perubahan gugatan yang diajukan Penggugat Penggugat sebagaimana Perubahan Gugatan Tertanggal 12 Oktober 2015, Penggugat Penggugat menjadi pemilik TANAH. Namun kepemilikan Penggugat Penggugat

tersebut tanpa didasari fakta

hukum yang dapat dipertanggungjawabkan

secara hukum pula ; 12. Bahwa dengan ketidakjelasan kedudukan/status hukum Penggugat Penggugat lerhadap TANAH sebagaimana pada angka 12 diatas, maka Gugatan PMH TANAH menjadi kabur dan tidak jelas (obscuur libel). Sehingga sudah sepatutnya menurut Yang Mulia Majelis Hakim perkara aquo menolak Gugatan PMH Penggugat Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima. Oleh karenanya sudah sepatutnya menurut hukum. apabiia Yang Mulia Majelis Hakim perkara aquo menolak Gugatan Perbuatan Mela wan Hukum Penggugat Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM PENGGUGAT PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONVANKELIJKVERKLAARK) DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal dan alasan-alasan yang telah Tergugat I uraikan dalam Eksepsi diatas sudah termasuk juga Dalam Pokok Perkara ini. 2. Bahwa Tergugat 1 menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat Penggugat

kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Penggugat Penggugat. 3. Bahwa Tergugat I juga menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat Penggugat pada angka I sampai dengan 4 Tentang KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT. pada halaman 11 dan 12 Gugatan PMH Penggugat Penggugat, dimana Penggugat Penggugat mendalilkan bahwa tanah seluas

189.247 M2 yang dikenal dengan Tanah Merah yang lerletak di Kelurahan Kali Bunt, Kecamatan Medan Satria, Bekasi. Jawa Baral merupakan tanah milik Penggugat Penggugat. sebagaimana telah dirubah dalam Perubahan Gugatan

Tertanggal 12 Oktober 2015 ; 4. Bahwa pernyataan kepemilikan hak atas TANAH oleh Penggugat Penggugat adalah tidak benar dan mengada-ada, bahkan tidak didukung dengan bukti kepemilikan yang sah, oleh karena itu diatas tanah tersebut telah terbit


Sertifikat HGB Nomor 7393 atas nama Tergugat III dan Sertifikat HGB Nomor 7396 atas nama Tergugat II ; MOHON AKTA/BUKTI dasar kepemilikan Penggugat Penggugat atas TANAH. 5. Bahwa sebelumnya Sertifikat HGB Nomor 7393 tercatat atas nama Tergugat I, dimana hak atas TANAH tersebut diberikan dengan Hak Pengelolaan oleh Tergugat

III

berdasarkan

Surat

Perjanjian

Penggunaan

Tanah

Hak

Pengelolaan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi Untuk Pembangunan Industri/Pabrik.

Pergudangan

Di Rawa Pasung/Kalibaru

Kecamatan Bekasi Barat Nomor I 14 A/H K-SK/HG. 120/V111/1983 Tertanggal 17 Oktober 1983. yang penggunaan hak tersebut berakhir pada anggal 28 Juni 2016. Namun terhitung sejak Pebruari 2015, hak atas tanah tersebut tidak lagi menjadi atas nama Tergugat I dan telah beralih kepada Tergugat III, dikarenakan Tergugat I tidak mengajukan permohonan perpanjangan Hak Pengelolaan yang diberikan Tergugat III tersebut ; Balnva sebelumnya TANAH adalah milik Tergugat I berdasarkan Sertifikat HUB Samar 7396. yang sejak diterbitkannya oleh Turut Tergugat. tidak pernah

diajukan pembatalan maupun penghapusan atas kepemilikan hak/sertifikat tersebut ke PTUN. oleh karenanya Sertifikat HGB Nomor 7396 atas nama Fergugat I. yang saat ini telah menjadi atas nama Tergugat II. masih berlaku dan salt menurut hukum ; Bahwa peralihan hak atas tanah dari Tergugat I kepada Tergugat II telah terjadi dengan bails, sehingga perlihan hak tersebut menjadi sah secara hukum. Dimana segala bentuk peralihan tersebut telah tercatat secara sah pada Kantor Pertanahan Kota Bekasi I Unit Tergugat. Dan pencatatan tersebut dapat dilakukan oleh Turut Tergugat, oleh karena peristiwa hukum jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat II sah ; 6. Balnva dengan didasarkan pada hal-hal yang telah Tergugat 1 uraikan pada angka 5 tersebut diatas, nyata dan jelas Penggugat Penggugat bukanlah pemilik yang sah atas TANAH, karena telah terbit Sertifikat HGB Nomor 7393 dan 7396. Sehingga sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim perkara aquo menolak

seltiruh

dalil-dalil

Penggugat

Penggugat

tentang

pengakuan

kepemilikan hak atas TANAH tersebut ; 7. Balnva pada sekitar tahun 2010 - 2011, saat Sertifikat HGB Nomor 7393 dan

7396 masih atas nama Tergugat I pernah memasang papan pengumunian


diatas tanah tersebut untuk memberikan pengumuman secara terbuka dan sekaligus mengingat kepada siapapun yang memasuki, menduduki dan menempati tanpa ijin tanah milik Tergugat I. Namun pengumuman atau peringatan yang dibuat oleh Tergugat I tersebut tidak digubris dan diindahkan Penggugat Penggugat ;

8. Balnva peringatan tersebut, tidaklah membuat Penggugat Penggugat berbenah untuk meninggalkan tanah milik Tergugat I tersebut, bahkan tidak ada juga upaya dari Penggugat Penggugat untuk mencoba menghubungi ataupun meminta ijin atas penggunaan tanah tersebut. Bahkan papan pengumuman tersebut. tidak bertahun lama berdiri dilokasi itu, selanjutnya papan pengumuman

tersebut

tidak

diketahui

keberadaannya,

karena

telah

diturunkan/dicabut/dibuang oleh penghuni liar diatas TANAH sampai saat ini masih milik Tergugat 1 tersebut. Adapun pengumuman tersebut berbunyi sebagai berikut : TANAH PT. ASTRA HONDA MOTOR BARANG SIAPA MEMDUDUKI / MENGERJAKAN / MEMPUNYAI BANGUNAN DlATAS TANAH INI TANPA SEIZIN PT. ASTRA HONDA MOTOR DAPAT DIKENAI ANCAMAN PIDANA PASAL 167 AYAT (1) JUNCTO PASAL 389 KUHP 9. Bahwa peringatan tersebut. tidaklah membuat Penggugat Penggugat berbenah untuk meninggalkan tanah milik Tergugat I tersebut, bahkan tidak ada juga upaya dari Penggugat Penggugat untuk mencoba menghubungi ataupun meminta ijin atas penggunaan tanah tersebut. Bahkan papan pengumuman tersebut. tidak bertahan lama berdiri dilokasi itu. selanjutnya papan pengumuman

tersebut

tidak

diketahui

keberadaannya,

karena

telah

diturunkan/dicabut/dibuang oleh penghuni liar diatas TANAH sampai saat ini masih milik Tergugat I tersebut ; 10. Bahwa Tergugat I juga menolak dalil-daliI Penggugat Penggugat yang menyatakan telah menguasai dan merawat objek perkara yang diterlantarkan serta diyakini sebagai Tanah Negara”. Terlihat secara terang dan jelas dalildalil Penggugat Penggugat saling bertentangan satu dengan yang lainnya, dimana pada dalil tersebut Penggugat Penggugat menyatakan bahwa tanah tersebut adalah tanah terlantar yang sebagai Tanah Negara, namun pada dalil


lainnya. sebagaimana terlihat pada Perubahan Gugatan Tertanggal 12 Oktober 2015 secara tegas Penggugat Penggugat menyatakan bahwa tanah tersebut adalah milik Penggugat Penggugat. Sehingga dalil-dalil tentang pengakuan pemilikan hak atas TANAH menjadi kabur. tidak jelas, bahkan jelas sangat membingungkan, apalagi tidak jelas kedudukan hukum Penggugat Penggugat terhadap TANAH. Oleh karenanya sudah sepatutnya secara hukum,

jika Yang Mulia Majelis Hakim perkara aquo menolak Gugatan PMII Penggugat Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima; 11. Bahwa Tergugat l menolak dalil Penggugat Penggugat yang menyatakan "tidak

ada klaim dari piliak manapun atas penguasaan TANAH". karena Tergugat I telah memberikan pengumuman secara terbuka dan sekaligus mengingatkan kepada siapapun yang memasuki, menduduki dan menempati tanpa ijin tanah milik Fergugat 1. Namun pengumuman atau peringatan yang dibuat oleh Fergugat I tersebut tidak digubris dan diindahkan Penggugat Penggugat ; 12. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat Penggugat tentang URAIAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT I DAN TERGUGAT II. oleh karena dalil Penggugat Penggugat tidak berdasar dan tidak didasarkan pada fakta hukum ; 13. Bahwa dalil Penggugat Penggugat pada angka 23 halaman 15 dan angka 28 halaman 16 menunjukkan adanya pengakuan bahwa TANAH adalah milik Tergugat I. yang saat ini telah beralih menjadi milik Tergugat II dan Tergugat III. sehingga dalil pengakuan tersebut jelas sangat bertentangan dengan dalil Penggugat Penggugat sebagaimana terlihat dalam Perubahan Gugatan yang

menyatakan Penggugat Penggugat adalah pemilik TANAH ; Bahwa namun demikian, terlepas dari ketidak-konsistenannya dalil Penggugat Penggugat tersebut, Tergugat I menolak dalil Penggugat Penggugat yang

menyatakan Tergugat I menelantarkan TANAH tersebut, karena Tergugat I masih tetap melaksanakan kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan tanah tersebut, membuat pengumuman, serta lainnya untuk melindungi tanah milik Tergugat I tersebut ; 14. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat Penggugat

tersebut, MOTION AKTA/BUKTI atas dalil-dalil Penggugat Penggugat yang telah dituduhkan kepada Tergugat I tersebut. oleh karena Tergugat I tidak pernah melakukan pengosongan dan pengusiran terhadap Penggugat Penggugat ;


15. Bahwa adalah tidak benar telah terjadi “tindakan pengusiran secara paksa atas pengosongan TANAH", karena fakta luikum yang terjadi adalah dimana proses

pengosongan tidak dilakukan pengusiran secara paksa, dimana sebelum pengosongan dilakukan Tergugat V telah memberikan teguran dan peringatan kepada

Penggugat

menduduki

dan

Penggugat

ataupun

menguasasi

orang-orang

tanpa

hak

yang TANAH,

menempati, dengan

mengeluarkan/menerbitkan Surat Nomor: 300/121 /Tib-Klb/IX/2013 Tertanggal 2 September 2013. Surat Nomor 300/135/Tib-Klb/IX/2013 Tertanggal 17 September 2013 dan Surat Nomor 300/38/Tib-KIb/IX/2013 Tertanggal 20 September 2013 ; 16. Bahwa sehingga tidak terbukti adanya tindakan pengusiran secara paksa sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat Penggugat, karena pada faktanya Penggugat Penggugat juga telah menerima dan mengakui adanya peringatan

atau teguran yang telah ditujukan kepada Penggugat Penggugat sehubungan dengan tindakan Penggugat Penggugat yang menduduki, memasuki dan menempati tanpa hak TANAH, milik Tergugat I, yang saat ini telah menjadi milik Tergugat II dan Tergugat III ; 17. Bahwa Tergugat I juga menolak dalil Penggugat Penggugat yang menyatakan adanya tindakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum atas peralihan hak atas TANAH, karena peralihan hak atas tanah dari Tergugat I

kepada Tergugat II telah terjadi dengan baik, sehingga peralihan hak tersebut menjadi sah secara hukum. Dan segala bentuk peralihan tersebut telah tercatat secara sah pada Kantor Pertanahan Kota Bekasi/Turut Tergugat. Dan pencatatan tersebut dapat dilakukan oleh Turut Tergugat, telah berdasarkan hukum yang sah, karena dilandasi pada suatu peristiwa hukum jual beli antara Tergugat I dengan lergugat II. Sehingga Turut Tergugat dalam menerbitkan HGB kepada Tergugat II adalah benar dan sah, sehingga Turut Tergugat juga telah menjalankan fungsinya sebagai pejabat tata usaha negara dalam bidang pertanahan ; Bahwa jual beli TANAH yang dilakukan antara Tergugat I dan Tergugat II, tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat III, oleh karena tidak ada kepentingan hukum Tergugat III diatas tanah Sertifikat HGB 7396 ; 18. Bahwa Tergugat I juga menolak dalil Penggugat Penggugat yang menyatakan Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum karena telah mengalihakn


Hak Pengelolaan kepada Tergugat II, karena fakta hukum tidak terjadi jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat II diatas tanah yang diberikan dengan Hak Pengelolaan Tergugat III. Oleh karena pada faktanya, Hak Pengelolaan telah tidak dimohonkan perpanjangan kepada Tergugat III, sehingga kepemilikan atas TANAH berdasarkan Sertigikat HGB Nomor 7393 yang selama ini dipegang oleh Tergugat I dikembalikan kepada Tergugat III. Oleh karenanya tidak ada peralihan hak atas TANAH diatas Sertifikat HGB Nomor 7393 dari Tergugat I kepada Tergugat II. Sehingga sudah sepatutnya menurut hukum. apabila Yang Mulia Majelis Hakim perkara aquo menolak dalil-dalil Penggugat Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima ;

19. Bahwa dengan didasari pada uraian yang telah Tergugat I sampaikan diatas, maka sudah sepatutnya apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo menolak seluruh dalil-dalil Penggugat Penggugat tentang adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II. oleh karena pada faktanya. Penggugat Penggugat-lah yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menduduki TANAH Milik Tergugat I. tanpa meminta izin terlebih dahulu dari Tergugat I ; Maka berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat I sampaikan diatas, maka Tergugat I mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara aquo pada PN Bekasi. berkenan memutuskan sebagai berikut : DALAM EKSEPSI 1. Menyatakan

Pengadilan

Neger1

Bekasi

Cq.

Majelis

Hakim

Perkara

143/Pdt.G/2015/Pn. Bks. Tidak Berwenang Mengadili Perkara Ini 2. Menyatakan

gugatan

penggugat

tidak

dapat

diterima

(Niet

Onvankelijverklaark) DALAM POKOK PERKARA 1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya ; 2. Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara aquo berpendapat lain, mohon agar kiranya dapat memberikankan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ; Jawaban Tergugat II


I. DALAM EKSEPSI -

EKSEPSI KEWENANGAN ABSOLUT

Pengajuan Eksepsi Kewenangan Absolut diatur dalam Pasal 134 HIR dan Pasal 132 Rv, dalam kedua pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa, Eksepsi Kewenangan Absolut dapat diajukan oleh Tergugat setiap saat selama proses pemeriksaan berlangsung di persidangan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri), dengan kata lain Tergugat berhak mengajukan Eksepsi Kewenangan Absolut sejak proses persidangan dimulai sampai dengan sebelum putusan dijatuhkan. Apabila dilihat dari “pokok sengketa”, maka apabila pokok sengketanya terletak di dalam lapangan hukum privat, maka sudah tentu yang berkompetensi

adalah

hakim

pengadilan

umum

dan

apabila

pokok

sengketanya terletak dalam lapangan hukum publik, maka sudah tentu yang berkompetensi adalah hakim peradilan tata usaha (administrasi) neqara Dalam perkara ini TERGUGAT II, berdasarkan dalil-dalil yang diajukan dan petitum gugatan PARA PENGGUGAT yang menuntut pembatalan (tidak sah) dan/atau penghapusan produk keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, mengajukan Eksepsi Kewenangan Absolut. TERGUGAT II menyatakan secara tegas bahwa petitum gugatan yang bukan menjadi kewenangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri (khususnya Pengadilan Neqeri Bekasi). antara lain sebagai berikut : 1. Menyatakan tidak sah dan berkekuatan hukum (i) surat TERGUGAT V (Lurah Kalibaru) Nomor: 300/121/Tib.Kib/IX/2013, tertanggal 2 September 2013, (ii) surat Nomor: 300/135/Tib. Kib/IX/2013, tertanggal 17 September 2013 dan (iii) surat Nomor: 300/38/Tib.Kib/IX/2013, tertanggal 20 September 2013; 2. Menyatakan tidak sah dan berkekuatan hukum surat TERGUGAT IV (Sekda Kota Bekasi) Nomor: 800/2922 - BIPEM/IX/2013, tertanggal 24 September 2013; 3. Menyatakan tidak sah dan berkekuatan hukum serta meminta hapusnya hak dan (i) Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor: 1/Kalibaru tertanggal 1 April 1982, GS Nomor: 1749/1982, seluas 103.771 m2 (seratus tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh satu meter persegi) atas nama Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Bekasi,(ii) Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor: 7393/Kali Baru, luas 103.771 m2 (seratus tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh satu meter persegi) atas nama PT. Astra Honda Motor dan (ii) Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB)


Nomor: 7396/Kali Baru, luas 85.476 M2 (delapan puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh enam meter persegi) atas nama PT. Astra Honda Motor. Berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta hukum di atas dalam petitum surat gugatannya PARA PENGGUGAT memohonkan tuntutan pembatalan (tidak sah) dan/atau penghapusan produk keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (PTUN) kepada/di Pengadilan Negeri Bekasi. Berdasarkan hukum, perkara No.143/Pdt.G/ 2015/ PN.BKS, harus dinyatakan pokok sengketanya terletak dalam lapangan hukum publik (permohonan pembatalan 7 produk hukum Tata Usaha Negara), sehingga yang berhak mengadilinya adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. Mohon perhatian MAJELIS HAKIM YANG TERHORMAT untuk memeriksa Eksepsi Kewenangan Absolut dan menyatakan Pengadilan Negeri Bekasi tidak berwenang

memeriksa dan mengadili perkara a quo serta berkenan menjatuhkan PUTUSAN SELA sebagai Putusan Akhir. -

Exeptio Obscurum Libelum (Obsccur Libel/Gugatan Tidak Jelas)

TERGUGAT II mengajukan Exeptio Obscurum Libelum oleh karena kedudukan hukum dari PARA PENGGUGAT dalam Gugatan tidak jelas. Dalam Gugatan pemberian kuasa dinyatakan dilakukan untuk kepentingan 71 orang/pihak kepada kuasa hukumnya, namun kedudukan hukum dari pemberi kuasa tidak dinyatakan dalam Gugatan PARA PENGGUGAT. Dengan tidak terpenuhinya identitas dan kedudukan hukum pemberi kuasa dalam Gugatan. maka syarat formil dari pemberian kuasa khusus di pengadilan tidak dapat terpenuhi ; Sesuai dengan ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No. 6 Tahun 1994 (pengganti SEMA No. 2 Tahun 1959) bahwa syarat sahnya kuasa khusus yaitu: I. Menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di pengadilan II. Menyebut kompetensi relative ; III. Menyebut identitas dan kedudukan para pihak IV. Menyebutkan secara ringkas dan kongkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan ; Syarat tersebut di atas bersifat kumulatif sehingga apabila salah satu syarat tidak terpenuhi maka kuasa dinyatakan tidak sah


Dalam buku Hukum Acara Perdata karanqan M. Yahva Harahap SH. Cetakan ke 2, penerbit Sinar Grafika. 2005, halaman 14. dinyatakan [ kutipan ]: Salah satu syarat tidak dipenuhi mengakibatkan : -

Surat kuasa khusus cacat formil

-

Dengan sendirinya kedudukan kuasa sebagai pihak formil mewakili pemberi kuasa, tidak sah, sehingga gugatan yang ditandatangani kuasa tidak sah. Bahkan semua tindakan yang dilakukannya tidak sah dan tidak mengikat,k dan gugatan yang diajukan tidak dapat diterima ;

Hal lain yang dapat membuktikan Gugatan PARA PENGGUGAT tidak jelas atau Obscurum Libelum adalah Posita Gugatan yang mengabungkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan gugatan terhadap tindakan administratif dari TERGUGAT i, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V dan TURUT TERGUGAT ; Berdasarkan doktrin hukum yang dikemukakan oleh Ny. Retnowulan Sutantio SH. dan Iskandar Oeripkartawinata SH., dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, cetakan ke-9, penerbit CV. Mandar Maiu, 2002, halaman 17. dinyatakan [ kutipan ]: “Suatu gugatan harus memuat gambaran yang jelas mengenai duduk persoalan, dengan lain perkataan dasar gugatan harus dikemukakan dengan jelas. Dalam hukum acara perdata bagian dari gugat ini disebut Fundamentum Petendi atau Posita. Suatu posita terdiri dan dua bagian, yaitu bagian yang memuat alasan- alasan berdasarkan keadaan dan bagian yang memuat alasan-alasan yang berdasarkan hukum. ” Berdasarkan penjelasan terdahulu di atas, maka dasar hukum (rechtelijke grond) dan materi Gugatan PARA PENGGUGAT dapat dinyatakan tidak jelas

dan sudah seharusnya berdasarkan hukum Gugatan PARA PENGGUGAT dinyatakan “Obscuur Libel”. Mohon perhatian MAJELIS HAKIM YANG TERHORMAT bahwa dalil-dalil, faktafakta, bukti-bukti dan dasar hukum yang disampaikan oleh TERGUGAT II dalam Eksepsi dinyatakan sebagai suatu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil, fakta-fakta, bukti-bukti dan dasar hukum yang disampaikan Dalam Pokok Perkara ; II. DALAM POKOK PERKARA


-

Bahwa, pada pokoknya TERGUGAT II dengan tegas “Menolak” dan “Membantah” dalil-dalil, fakta-fakta, bukti-bukti dan dasar hukum yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT, kecuali hal-hal yang dinyatakan dan diakui secara tegas ;

-

Bahwa, bahwa dalil-dalil, fakta-fakta, bukti-bukti dan dasar hukum yang disampaikan oleh TERGUGAT II dalam Eksepsi terdahulu di atas dianggap pula sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil, fakta-fakta, bukti-bukti dan dasar hukum yang disampaikan TERGUGAT II dalam Pokok Perkara ini

A. KEPEMILIKAN ATAS TANAH HAK GUNA BANGUNAN NOMOR: BARU DAN TANAH HAK GUNA BANGUNAN NOMOR: 7396/KALI BARU 1. . Bahwa, TERGUGAT I (PT. Astra Honda Motor) adalah pihak yang berhak hak atas persil tanah di daerah yang dikenal dengan nama Tanah Merah, Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat, sebagaimana tercatat dalam Tanah HGB Nomor: 7393/Kali Baru, sejak tahun 1987. Persil Tanah dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor: 7393/ Kali Baru, luas 103.771 m2 (seratus tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh satu meter persegi), yang terletak di Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat, merupakan Tanah Hak Guna Bangunan (HGB) yang terletak di atas tanah Hak Pengelolaan Nomor 1/ Kali Baru aras nama TERGUGAT III. Persil tanah dimaksud (Tanah HGB Nomor: 7393/ Kali Baru) merupakan Penggabungan dari Sertipikat Tanah HGB 618/ Kali Baru dan Sertipikat Tanah HGB 7391/ Kali Baru ; 2. Bahwa, TERGUGAT I (PT. Astra Honda Motor) awalnya adalah pihak yang berhak hak atas persil tanah di daerah yang dikenal dengan nama Tanah Merah, Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat, sebagaimana tercatat dalam Tanah HGB Nomor: 7396/Kali Baru ; Persil Tanah dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor: 7396/ Kali Baru, luas 85.476 m2 (delapan puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh enam meter persegi), awalnya tercatat atas nama TERGUGAT I (PT. Astra Honda Motor) yang kemudian dialihkan dan/atau dijual kepada TERGUGAT II (PT. Mitra Makmur Bagya) berdasarkan Akta Jual Beli No. 415, yang


dibuat dihadapan Edna Hanindito, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kota Bekasi pada tanggal 3 Nopember tahun 2014 Saat ini TERGUGAT II (PT. Mitra Makmur Bagya) adalah pemilik sah dari Persil Tanah dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor: 7396/ Kali Baru, luas 85.476 m2 (delapan puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh enam meter persegi), yang terletak di Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat ; 3. Bahwa, Persil Tanah HGB Nomor: 7393/ Kali Baru (seluas 103.771 m2) dan Tanah HGB Nomor: 7396/ Kali Baru (seluas 85.476 m2) bukan tanah terlantar dan/atau tanah yang diterlantarkan sebagaimana di dalilkan oleh PARA PENGGUGAT. Secara tegas TERGUGAT II menyatakan bahwa tidak ada bukti dan/atau dokumen penguasaan dan/atau kepemilikan tanah apapun yang dapat menunjukan PARA PENGGUGAT atau pihak ketiga manapun (selain TERGUGAT I. TERGUGAT II dan TERGUGAT III) merupakan pihak yang menguasai dan/atau memiliki hak-hak di atas tanah Tanah HGB Nomor: 7333/ Kali Baru dan Tanah HGB Nomor: 7336/ Kali Baru. TERGUGAT II mensomir kepada PARA PENGGUGAT untuk membuktikan

adanya hak PARA PENGGUGAT atas Tanah HGB Nomor: 7393/Kali Baru dan Tanah HGB Nomor: 7396/Kali Baru Sebagaimana telah diuraikan bahwa PARA PENGGUGAT tidak memiliki hak apapun untuk menggugat haknya quod non atas Tanah HGB Nomor: 7393/Kali Baru dan Tanah HGB Nomor 7396/Kali Baru, oleh karena harus dinyatakan secara tegas PARA PENGGUGAT adalah pihak yang tidak bertanggung jawab dan secara melawan hak “mengaku” sebagai orangorang yang pernah tinggal dan “pemilik” di atas persil Tanah HGB Nomor: 7393/Kali Baru dan Tanah HGB Nomor: 7396/Kali Baru 4. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 (“PP 24/1997”) disebutkan [ kutipan ] “Sertifikat merupakan surat

tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.” ; Sesuai dengan Pasal 32 ayat 1 PP 24/1997 berdasarkan hukum TERGUGAT II yang namanya tercantum dalam sertipikat Tanah HGB


Nomor: 7393/Kali Baru dan Tanah HGB Nomor 7396/Kali Baru, merupakan pemilik persil tanah yang sah dan dokumen sertipikat Tanah HGB Nomor: 7393/Kali Baru dan Tanah HGB Nomor 7396/Kali Baru. Asli dari sertipikatnya akan dibuktikan dalam persidanqan pembuktian oleh TERGUGAT II.

Sertifikat Tanah HGB Nomor 7393/Kali Baru dan Tanah HGB Nomor: 7396/Kali Baru, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bekasi merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat dimana data fisik dan data yuridis yang tercantum didalamnya harus diterima sebagai data yang benar, baik dalam melakukan perbuatan hukum sehari-hari maupun dalam berperkara di Pengadilan ; 5. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat 2 huruf c Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria (“UUPA”) disebutkan [kutipan] “(2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi: a

;b

; c. pemberian surat-surat tanda bukti hak,

yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat” . ; Pasal 19 ayat 2 huruf c UUPA pada dasarnya sama dengan Pasal 32 ayat 1 PP 24/1997, dimana pada pokoknya sertipikat tanah sebagai surat tanda bukti hak merupakan alat bukti yang kuat ; 6. Bahwa, dalam Pasal 32 ayat 2 PP 24/1997 disebutkan [ kutipan ] “(2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secaranyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila

dalam

waktu 5(lima) tahun sejak diterbitkannya

sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanahatau penerbitan sertifikat tersebut;Terkait dengan ketentuan Pasal 32 ayat 2 PP 24/1997 tersebut di atas dan fakta dalam 5 (lima) tahun sejak diterbitkannnya sertipikat Tanah HGB Nomor 7393/KaliBaru dan sertipikat Tanah HGB Nomor: 7396/Kali Baru tidak pernah ada pengajuan tertulis yang dialamatkan baik kepada TERGUGAT I atau TURUT TERGUGAT, maka secara tegas hams dinyatakan TERGUGAT I (sebelum dialihkan


kepada TERGUGAT II) adalah pemilik yang sah atas Tanah HGB Nomor: 7393/Kali

Baru dan Tanah HGB Nomor: 7396/Kali Baru ; 7. Bahwa, PARA PENGGUGAT “bukan pemilik” hak atas tanah baik sebagian mapun keseluruhan hak atas Tanah HGB Nomor: 7393/ Kali Baru dan Tanah HGB Nomor 7396/Kali Baru dan PARA PENGGUGAT adalah pihak yang tidak bertanggung jawab dan secara melawan hak “mengaku” sebagai orang-orang yang pernah tinggai di atas persil Tanah HGB Nomor: 7393/Kali Baru dan Tanah HGB Nomor: 7396/Kali Baru; Sebagaimana telah disampaikan terdahulu di atas, mengenai pembuktian atas suatu kepemilikan hak atas tanah, maka secara tegas harus dinyatakan dasar gugatan PARA PENGGUGAT tidak jelas dan harus ditolak oleh karena hak PARA PENGGUGAT dalam tanah sengketa (Tanah HGB Nomor 7393/ Kali Baru dan Tanah HGB Nomor: 7396/ Kali Baru) tidak ada ; Vide : Putusan MA-RI No.565.K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1974; Isi Surat Gugatan. Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempuma, dalam hal ini karena hak Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas ; 8. Bahwa,

sehubungan

dengan

dalil-dalil

PARA

PENGGUGAT

yang

menyatakan berhak atas Tanah HGB Nomon 7393 dan Tanah HGB Nomor: 7396, TERGUGAT lI menyatakan hal-hal sebagai berikut : a. Berdasarkan Sertifikat HGB Nomor: 7393 secara sah dinyatakan pemegang hak adalah PT. Astra Honda Motor (TERGUGAT I) dan Sertifikat HGB Nomor: 7396 pemegang hak adaiah PT. Mitra Makmur Bagya (TERGUGAT II) (yang akan dibuktikan dalam sidanq pembuktian): b. Tidak ada satupun bukti-bukti atau dokumen-dokumen apapun yang menunjukan PARA PENGGUGAT pemilik atas persii tanah di lokasi Tanah HGB Nomor: 7393 dan Tanah HGB Nomor: 7396; dan c. PARA PENGGUGAT bukan dan/atau tidak pemah memiliki hak atas persii tanah di lokasi Tanah HGB Nomor: 7393 yang luasnya kurang lebih 103.771 m2 dan Tanah HGB Nomor: 7396 yang luasnya kurang lebih 85.476 m2;


B. PENYELESAIAN

PERMASALAHAN

DI

ATAS

TANAH

HAK

GUNA

BANGUNAN NOMOR: 7393/KALI BARU DAN TANAH HAK GUNA BANGUNAN NOMOR: 7396/KALI BARU 9. Bahwa, pada pertengahan tahun 2013 pemah dilakukan pelaksanaan penertiban bangunan liar di atas Tanah HGB Nomor: 7393/Kali Baru dan Tanah HGB Nomor: 7396/Kali Baru, dilakukan oleh Perangkat Daerah Kota Bekasi yang memang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan dan penertiban (Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Medan Satria. Kota Bekasi). Namun, keqiatan tersebut tidak ada hubunqannva denaan PARA PENGGUGAT oleh karena PARA PENGGUGAT adalah pihak yang tidak bertanggung jawab dan secara melawan hak “mengaku” sebagai orang-orang yang pernah tinggal di atas persii Tanah HGB Nomor: 7393/Kali Baru dan Tanah HGB Nomor: 7396/Kali Baru ;

Pelaksanaan penertiban dimaksud sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, dimana pada saat itu sebagian besar “penghuni liar” yang mendirikan “bangunan liar” di atas tanah Tanah HGB Nomor 7393/Kali Baru dan Tanah HGB Nomor: 7396/Kali Baru, secara sukarela membongkar bangunannya dan dengan alasan kemanusiaan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah memberikan “uang kerohiman” kepada “penghuni liar”. TERGUGAT II akan membuktikan hal ini dalam persidanqan

pembuktian; 10. Bahwa, pada tanggal 23 September 2013 pemah ada gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri Bekasi dengan Nomor Perkara 392/Pdt.G/2013/PN.Bks, oieh pihak yang mengatasnamakan 270 orang quod non yang menyatakan sebagai “penghuni” di atas persil Tanah HGB Nomor: 7393/Kali Baru dan Tanah HGB Nomor: 7396/Kali Baru, terhadap Lurah Kalibaru. PT. Astra Honda Motor. PT. Mitra Makmur Baova, Bupati Kabupaten Bekasi dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi (selanjutnya disebut “Perkara No. 392/2013”). Pada tanggal 5 Maret 2014 Perkara No. 392/2013 dimaksud dicabut oleh kuasa hukumnya dari Kantor Hukum B.M.S. Situmorang &

Partners ; Pada tanggal 12 Desember 2013 ada gugatan lain yang didaftarkan di Pengadilan

Negeri

Bekasi

dengan

Nomor

Perkara

543/Pdt.G/2013/PN.BKS, dengan para pihak tergugat dan turut tergugat


(PT. Astra Honda Motor. PT. Mitra Makmur Baova, Bupati Kabupaten Bekasi. Lurah Kalibaru. Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi dan Sekda Kota Bekasi) hampirsama dengan Perkara No. 392/2013, namun jumlah pihak quod non yang menyatakan sebagai penghuni di atas persil Tanah HGB Nomor: 7393/Kali Baru dan Tanah HGB Nomor: 7396/Kali Baru adalah 150 orang (selanjutnya disebut “Perkara No. 543/2013”) ; 11. Bahwa, untuk mengakhiri perkara dan berdasarkan alasan kemanusiaan pihak para tergugat khususnya TERGUGAT I (PT. Astra Honda Motor) dan TERGUGAT

II

(PT.

Mitra

Makmur

Bagya)

membuat

kesepakatan

perdamaian dengan para penggugat dalam Perkara No. 543/2013. Perdamaian dimaksud dilaksanakan pada tanggal 3 Juli 2014 dan dituangkan dalam bentuk Akta Perdamaian No. 02, tertanggal 3 Juli 2014, yang ditandatangani (oleh seluruh pihak yang berperkara dalam perkara Perkara No. 543/2013) dihadapan Notaris Savitri Irma Mulia,SH di Kota Bekasi ; Akta Perdamaian No. 02 tertanggal 3 Juli 2014 kemudian dyadikan dasar Putusan No. 392/Pdt.G/2013/PN.Bks. yang pada pokoknya pada tanggal 14 Juli 2014 Majelis Hakim Perkara No. 392/Pdt.G/2013/PN.Bks. memutuskan perkara dimaksud sesuai dengan Akta Perdamaian No. 02 tertanggal 3 Juli 2014 12. Bahwa, pada tanggal 23 Oktober 2014 kembali ada gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri Bekasi dengan Nomor Perkara 493/Pdt.G/2014/PN.Bks, oleh pihak yang mengatasnamakan 89 orang quod non yang menyatakan sebagai “penghuni” di atas persil Tanah HGB Nomor: 7393/Kali Baru dan Tanah HGB Nomor: 7396/Kali Baru, terhadap PT. Astra Honda Motor (T1), PT. Mitra Makmur Bagya (T2). Bupati Kabupaten Bekasi (T3). Sekertaris Daerah Kota Bekasi (T4) Lurah Kalibaru, Kota Bekasi (T5) dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi (TT) (selanjutnya disebut “Perkara No. 493/2014”) ;

Pada tanggal 22 Juni 2015 Perkara No. 493/2014, telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi dengan keputusan yang pada pokoknya menyatakan Pengadilan Negeri Bekasi tidak berwenang mengadili Perkara No. 493/2014. Karena tidak ada upaya hukum yang dilakukan para pihak maka Perkara 493/Pdt.G/2014/PN.Bks. telah


dinyatakan memiliki kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan beriaku mengikat para pihak yang berperkara ; C. TERGUGAT II, TERGUGAT I, TERGUGAT Ill, TERGUGAT IV, TERGUGAT V DAN TURUT TERGUGAT TIDAK PERNAH MELAKUKAN TINDAKAN ME LA WAN 13. Bahwa, pada dasamya gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT tidak memiliki dasar hukum apapun dan tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan baik oleh TERGUGAT II, TERGUGAT I, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V maupun TURUT TERGUGAT tertiadap PARA PENGGUGAT. PARA PENGGUGAT bukan merupakan pihak terkait dan/atau bukan pihak yang yang memiliki hak apapun untuk menggugat haknya quod non atas Tanah HGB Nomor: 7393/ Kali Baru dan Tanah HGB Nomor: 7396/Kali Barus ; 14. Bahwa, walaupun tidak relevan mengkaitkan PARA PENGGUGAT dengan proses pembongkaran dan pengosongan, TERGUGAT II menyatakan secara tegas proses pelaksanaan pembongkaran dan pengosongan bangunan liar di atas Tanah HGB Nomor: 7393/ Kali Baru dan Tanah HGB Nomor. 7396/ Kali Baru oleh TERGUGAT IV dan TERGUGAT V bukan suatu Perbuatan Melawan Hukum oleh karena dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ; Pembongkaran dan pengosongan bangunan liar pada pertengahan tahun 2013 dimaksud di atas Tanah HGB Nomor: 7393/Kali Baru dan Tanah HGB Nomor 7396/ Kali Baru berdasarkan ketentuan pemndangan antara lain “Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2012 tentanq Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Perda No. 15/2012)”. Dimana dinyatakan setiap orang atau badan hukum yang hendak mendirikan bangunan wajib memiliki Izin

Mendirikan

Bangunan/IMB,

sehingga

TERGUGAT

V

memiliki

kewenangan untuk melakukan pembongkaran bangunan yang tidak memiliki IMB ; 15. Bahwa, pada dasamya TERGUGAT II tidak akan memperdebatkan ketentuan hukum yang sudah diketahui secara umum oleh para penegak hukum, dan TERGUGAT II berpendapat MAJELIS HAKIM YANG TERHORMAT sangat mengetahui dasar hukum maupun pasal yang disampaikan oleh PARA PENGGUGAT. Dalam Jawaban ini TERGUGAT II lebih mencari


kebenaran hakiki yang berasal dari fakta-fakta dan bukti-bukti hukum terkait perkara ini. 16. Bahwa, sehubungan dengan tuntutan PARA PENGGUGAT dalam gugatan untuk meminta pembayaran kerugian Materiil dan Immateriil, TERGUGAT II secara tegas menyatakan harus ditolak, oleh karena berdasarkan faktafakta yang ada para tengugat, baik TERGUGAT I dan TERGUGAT II maupun TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan, TERGUGAT V tidak pemah merugikan

PARA

PENGGUGAT,

sehingga

tidaklah

wajar

untuk

memperinci dan/atau memperhitungkan suatu ganti rugi ; Yurisprudensi/Putusan Mahkamah Aqunq Rl No. 459 K/Sip/1975 dalam perkara Maartha Waworuntus Lempov melawan Wellem Taroreh dan Jahva Taroreh - tanqqal 18 September 1975 ; “Penuntutan ganti rugi Baru dapat dikabulkan apabila penuntut dapat membuktikan secara terperinci adanya kerugian dan besamya kerugian” TERGUGAT II memohon kepada MAJELIS HAKIM YANG TERHORMAT

berkenan untuk dapat mempertimbangkan dasar hukum dari Yurisprudensi sebagaimana dimaksud di atas ; III. PERMOHONAN Maka berdasarkan dalil-dalil dan dasar hukum yang telah disampaikan oleh TERGUGAT II dalam Jawaban ini, maka TERGUGAT II memohon kepada MAJELIS HAKIM YANG TERHORMAT berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi : -

Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT II untuk selumhnya

-

Menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima

Dalam Pokok Perkara : -

Menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya, karena tidak tepat, tidak relevan dan tidak memiliki alasan juridis yang jelas

-

Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara ;

Apabila sekiranya MAJELIS HAKIM YANG TERHORMAT berpendapat lain, kami mohon keputusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku (ex aquo et bono).

-

Jawaban Tergugat III


Perlu dicatat disini jawaban Tergugat III telah ditolak oleh Kuasa Para Penggugat karena diajukan pada waktu acara Replik, karena itu tidak perlu dikutip dan dipertimbangkan lagi dalam perkara aquo ; -

Jawaban Tergugat IV dan V Juga menjadi catatan, bahwa Jawaban Tergugat IV dan V diajukan Pada

waktu acara Duplik sehingga ditolak oleh kuasa Para Penggugat dan karena itu tidak dikutip dan di pertimbangkan dalam perkara aquo ; Jawaban Turut Tergugat : I. DALAM EKSEPSI A. KOMPETENSI ABSOLUTE Bahwa membaca dalil Para Penggugat pada halaman 15 angka 23, halaman 16 angka 27 dan angka 28, halaman 18 sampai dengan halaman 19 angka 32, 33, 34 dan angka 35, dan halaman 20 sampai dengan halaman 23 angka 37 sampai dengan angka 47, seharusnya Para Penggugat memohon pembatalan surat-surat yang dikeluarkan oleh Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat

V

yang

didalilkan

Para

Penggugat

yang

menjadi

pokok

permasalahan dari gugatan Para Penggugat, dan Petitum Para Penggugat halaman 27sampai dengan halaman 28, angka iii, iv, v, vii, viii, ix, adalah keputusan dari Pejabat Administrasi Negara yang dimohon dibatalkan, dan kewenangan mengadilinya adalah kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, oleh karena itu kopentensi Absolute yang diajukan Turut Tergugat harus dikabulkan, sehingga Gugatan Para Penggugat harus ditolak atau tidak dapat diterima; B. GUGATAN PARA PENGGUGAT SALAH ALAMAT (ERROR IN PERSONA) : Dalam Perkara ini Turut Tergugat memohon Kepada Majelis untuk mengeluarkan Turut Tergugat, dari Para Pihak dalam perkara ini, karena yang digugat adalah kepemilikan dari tanah aquo, sedangkan Turut Tergugat tidak punya kepentingan secara hukum perdata dengan tanah aquo, seharusnya Turut Tergugat kedudukannya hanya sebagai saksi untuk menunjukan warkah terhadap : -

Penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 7396/Kali Baru, Surat Ukur Tanggal 29 April 2004 Nomor 179/Kalibaru/2004, luas 85.476 ma, atas nama PT. MITRA MAKMUR BAGYA, berkedudukan di Jakarta;


-

Penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 7393/Kali Baru, Surat Ukur Tanggal 26 Februari 2004 Nomor 172/Kalibaru/2004, luas 103.771 m2, atas nama PT. ASTRA HONDA MOTOR, berkedudukan di Jakarta;

Oleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak atau tidak dapat diterima; C. GUGATAN PENGGUGAT KABUR ATAU TIDAK JELAS : Bahwa Para Penggugat dengan jelas mendalilkan pada halaman 12 angka 3 yang mendalilkan “Bahwa batas-batas tanah yang dikuasai Para Penggugat sudah tidak jelas lagi batas-batas,” dengan demikian tanah dan bangunan yang didalilkan tidak dapat ditunjukan oleh Para Penggugat, dengan demikian terbukti bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas atau kabur, dengan demikian gugatan Para Penggugat harus ditolak atau tidak dapat diterima; II. DALAM POKOK PERKARA 1. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Para Penggugat dalam Surat Gugatan, yang ditujukan kepada Turut Tergugat, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat, dan hal-hal yang dikemukan dalam Eksepsi haruslah dianggap selengkapnya termasuk dalam Pokok Perkara 2. Bahwa Turut Tergugat tidak menemukan satupun dalil dalam gugatan yang ditujukan kepada Turut Tergugat, maka dengan demikian Turut Tergugat hanya akan menerangkan akan keberadaan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor

7396/Kali Baru,

Surat

Ukur

Tanggal

29

April

2004

Nomor

2

179/Kalibaru/2004, luas 85.476 m , atas nama PT. MITRA MAKMUR BAGYA, berkedudukan di Jakarta dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 7393/Kali Baru, Surat Ukur Tanggal 26 Februari 2004 Nomor 172/Kalibaru/2004, luas 103.771 m2, atas nama PT. ASTRA HONDA MOTOR, berkedudukan di Jakarta; 3. Bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 7396/Kali Baru, Surat Ukur Tanggal 29 April 2004 Nomor 179/Kalibaru/2004, luas 85.476 m2, atas nama PT. MITRA MAKMUR BAGYA, berkedudukan di Jakarta dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 7393/Kali Baru, Surat Ukur Tanggal 26 Februari 2004 Nomor 172/Kalibaru/2004, luas 103.771 m2, atas nama PT. ASTRA HONDA MOTOR, berkedudukan di Jakarta, terdaftar di Kantor Pertanahan Kota Bekasi;


4. Bahwa penerbit Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 7396/Kali Baru, Surat Ukur Tanggal 29 April 2004 Nomor 179/Kalibaru/2004, luas 85.476 m2, atas nama PT. MITRA MAKMUR BAGYA, berkedudukan di Jakarta dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 7393/Kali Baru, Surat Ukur Tanggal 26 Februari 2004 Nomor 172/Kalibaru/2004, luas 103.771 m2, atas nama PT. ASTRA HONDA MOTOR, berkedudukan di Jakarta, dan pencatatan peralihan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu : -

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960;

-

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

-

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor

3 Tahun

1997

tentang

Peraturan

Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; 5. Dengan demikian Turut Tergugat, telah melaksanakan semua ketentuan dan sesuai peraturan yang berlaku yang mengatur tentang Penetapan Hak sebagaimana diuraikan di atas, dengan demikian gugatan Para Penggugat harus ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima. Bahwa berdasarkan hal-hal yang yang telah diuraikan di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar berkenan memeriksa dan memutus perkara a quo dengan amar putusan sebagai berikut : 1. DALAM EKSEPSI 1. Menerima dalil Eksepsi Turut Tergugat. 2. Menolak dalil-dalil yang disampaikan Para Penggugat. 2. DALAM POKOK PERKARA a. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya b. Menyatakan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 7396/Kali Baru, Surat Ukur Tanggal 29 April 2004 Nomor 179/Kalibaru/2004, luas 85.476 m2, atas nama PT. MITRA MAKMUR BAGYA, berkedudukan di Jakarta dan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 7393/Kali Baru, Surat Ukur Tanggal 26 Februari 2004 Nomor 172/Kalibaru/2004, luas 103.771 m2, atas nama PT. ASTRA HONDA MOTOR, berkedudukan di Jakarta, adalah sah sabagai Tanda Bukti Hak; c. Menyatakan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 7396/Kali Baru, Surat Ukur Tanggal 29 April 2004 Nomor 179/Kalibaru/2004, luas 85476 m2, atas nama PT. MITRA MAKMUR BAGYA, berkedudkan di Jakarta dan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 7393/Kali Baru, Surat Ukur Tanggal 26 Februari 2004


Nomor 172/Kalibaru/2004, luas 103.771 m2, atas nama PT. ASTRA HONDA MOTOR, berkedudukan di Jakarta, pencatatannya telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan undangan yang berlaku pada saat itu; d. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara; Mengutip dan memperhatikan uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam

turunan

resmi

putusan

143/Pdt.G/2015/PN.Bks tanggal

14

Pengadilan Desember

Negeri

2015

Bekasi

Nomor

yang amarnya berbunyi

sebagai berikut :------------------------------------------------------------------------------------------1. Manyatakan menerima Eksepsi Tergugat I, Eksepsi Tergugat II dan Eksepsi Turut Tergugat ; 2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bekasi tidak berwenang untuk mengadili perkara nomor : 143/Pdt.G/2015/PN.Bks ; 3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar ongkos yang ditaksir sebesar Rp2.296.000,- (dua juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 143/Pdt. G/2015/PN.Bks Jo.No.87/Bdg/2015/PN Bks yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi , pada hari Senin tanggal 28 Desember 2015, Para Pembanding semula Para Penggugat banding terhadap putusan Pengadilan Negeri

telah mengajukan permintaan

Bekasi

Nomor 143/Pdt.G/ 2015

/PN.Bks . Menimbang, bahwa berdasarkan Pemberitahuan Pernyataan Banding yang ditanda

tangani oleh

permohonan banding oleh

Jurusita

Pengadilan Negeri Bekasi ,

pengajuan

Para Pembanding/ Para Penggugat tersebut diatas

telah diberitahukan secara patut kepada Para Terbanding I s/d Terbanding V / Para Tergugat I s/d Tergugat V dan Turut Tergugat masing-masing pada tanggal

11

Januari 2016, 14 Januari 2016, 20 Januari 2016, 12 Februari 2016, 16 Februari 2016, 25 Februari2016, Menimbang, dalam perkara ini Para Pembanding / Para Penggugat mengajukan memori banding Bekasi pada tanggal 19

yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Februari 2016

, dan diberitahukan dengan sah dan


saksama kepada Terbanding I s/d V dan Turut Tergugat

masing-masing pada

tanggal 01 Maret 2016, 02 Maret 2016, 31 Maret 2016, 18 Mei 2016 ;------------------Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut,

Tterbanding I

,/Tergugat II melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Kontra memori banding yang telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 27 April 2016 , dan selanjutnya diberitahukan dengan sah dan seksama kepada Para Pembanding / Para Penggugat pada tanggal 14 September 2016; Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 143/Pdt.G/2015/PN.Bks kepada Para Pembanding / Para Penggugat dan kepada Para Terbanding III,IV dan V tidak menggunakan haknya untuk melakukan Pemeriksaan berkas perkara ( Inzage ) berdasarkan surat keterangan yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Bekasi Terbanding I dan II/ Tergugat I dan II

kecuali

melakukan Pemeriksaan berkas perkara

(Inzage ) masinmg-masing pada tanggal 13 Mei 2016, 18 Mei 2016, 30 Mei 2016 dan 14 September 2016 sebelum berkas tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Bandung untuk diperiksa dalam tingkat banding; ------------------------------------------------TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA : Menimbang, bahwa

permohonan

semula Para Penggugat , telah diajukan

banding dari

dalam

Para Pembanding.

tenggang waktu dan menurut

tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;--------Menimbang bahwa, memori banding Para Pembanding / Para Penggugat pada pokoknya menyampaikan hal hal sebagai berikut :----------------------------------------

Bahwa yang menjadi objek perkara dalam sengketa tersebut bukanlah mengenai keputusan Tata Usaha

Negara melainkan perbuatan melawan hukum yang

dilakukan Para Terbanding kepada Para Pembanding yakni penrusakan dan pengosongan secara paksa sehingga merugikan hak-hak Para Pembanding yang dilakukan oleh Para Terbanding Bahwa sanagat tidak beralasan bagi Majelis Hakim untuk menjadikan putusan perkara Nomor 493/ Pdt.G/ 2014/PN.Bks sebagai dasar hukum untuk memutus perkara aquo, sementara perkara Nomor 493/Pdt.G/ 2014/PN.Bks belum memiliki kekuatan hukum tetap/ masih dalam


tahap banding di Pengadilan Tinggi Jawa Barat sehingga belum bisa dijadikan sebagai sumber hukum/Yurisprudensi. Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka Para Pembanding memohon kepada ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan: 1. Menerima permohonan banding Para pembanding 2. Membatalkan

putusan

Pengadilan

2015/PN.Bks tertanggal 07 Desember

Negeri

Bekasi

Nomor

143/Pdt.G/

2015, serta dengan wewenangnya

memeriksa sendiri perkara Aquo 3. Mengabulkan permohonan banding Para pembanding seluruhnya 4. Menghukum Para Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbil dalam banding ini Atas

memori

banding

yang

diajukan

oleh

Para

Pembanding/Penggugat, Tergugat I, mengajukan Kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan bahwa : -

Bahwa apa yang diuraikan oleh Pembanding

secara tegas di tolak oleh

Terbanding I sebagaimana yang diuraikan Pembanding pada halaman 10 dan 11, oleh karena tuntutan/petitum Pembanding dalam gugatan perbuatan melawan hukum bukan merupakan sengketa keperdataan yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Bekasi, namun merupakan sengketa Tata Usaha Negara yang merupakan kewenanagan Pengadilan Tata Usaha Negara; -

Bahwa Dalil Pembanding . tersebut tidak benar dan tidak berdasar, karena putusan Hakim Nomor 493/Pdt.G/ 2014/ PN.Bks.pada faktanaya tel;ah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena Para Pihak yang bersengketa dalam perkara tersebut tidak tidak mengajukan upaya hukum, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bahwa Judex Factie juga telah menjadikan putusan Nomor 493/Pdt.G/ 2014/ PN.Bks sebagai dasar pertimbangan hukum dari Judex Factie dikarenakan adanya persamaan pokok perkara, persamaan tuntutan , dan persamaan


pihak tergugat, dan hanya beda pada Penggugat saja sehingga Judex Factie telah memebrikan pertimbangan hukum yang benar dan telah berlandaskan pada hukum dan

keadilan

Berdasarkan hal-hal yang telah Terbanding I sampaikan diatas, maka Terbanding I, yang

mohon

memeriksa

kepada

Yth

perkara

Hakim

untuk

Pengadilan Tinggi Jawa Barat berkenan

memutuskan

:

- Menolak permohonan banding dan memori banding dari pembanding dahulu

Penggugat untuk seluruhnya;

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri bekasi Nomor 143/Pdt.G/ 2015/PN. Bks tanggal 14 Desember

2015

Atas memori banding tersebut, Terbanding II/ Tergugat II, mengajukan Kontra memori

banding

yang

pada pokoknya

menyatakan

bahwa: :

- Bahwa pertimbangan Judex Factie tersebut diatas ,Terbanding II menyatakan sepakat oleh karena pada dasarnya Majelis Hakim dalam membuat suatu keputusan dapat mendasarkan pada suatu perkara yang mirip atau sama terlebih

dalam

perkara

yang

objeknya

sama;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Bandung setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, termasuk di dalamnnya salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 14 Desember 2015 Nomor 143/Pdt.G/2015/PN.Bks, secara jelas telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, sehingga oleh karena di dalam pertimbangan pertimbangan hukumnya Pengadilan tingkat pertama tersebut telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan yang harus dianggap sebagaimana tercantum pula dalam putusan tingkat banding;-----------------------------------------------------------Menimbang,bahwa telah membaca pula dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding/ Penggugat , Kontra memori banding ,ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang perlu untuk dipertimbangkan secara lebih mendasar, karena sifatnya

hanyalah pengulangan saja terhadap

hal-hal yang pernah disampaikan dalam persidangan tingkat pertama, dan yang segalanya telah dipertimbangkan secara jelas oleh

Majelis Hakim tingkat

pertama tersebut, sehingga oleh karena di dalam pertimbangan pertimbangan hukumnya Pengadilan tingkat

pertama tersebut

telah

memuat

dan

menguraikan dengan tepat dan benar semua;


keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan yang harus dianggap sebagaimana tercantum pula dalam putusan dalam tingkat banding;-----Menimbang, bahwa dengan demikian maka segala pertimbangan hukum dari Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dapat disetujui, selanjutnya diambil alih oleh Pengadilan Tinggi untuk dijadikan dasar dan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini, sehingga dengan demikian

terhadap putusan Pengadilan

Negeri Bekasi tanggal tanggal 14 Desember 2015 Nomor 143/Pdt.G/2015/PN.Bks , tersebut haruslah dikuatkan;---------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat

Para Pembanding semula

Para

tetap berada di pihak yang kalah oleh karenanya ia dihukum untuk

membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan;-------------------------------------Mengingat Pasal-pasal dalam HIR dan ketentuan-ketentuan dari Undang undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, Undang-undang Nomor 48

Tahun 2009

tentang

Kekuasaan

Kehakiman dan ketentuan lain yang

bersangkutan ;--------------------------------------------------------------------------------------------M E N G A D I L I : -

Menerima permohonan banding

dari

Para Pembanding

semula

Para Penggugat ;-----------------------------------------------------------------------------

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri

Bekasi

tanggal

Desember 2015 Nomo 143 /Pdt.G /2015/PN.Bks , yang

di

14 mohonkan

banding tersebut;-----------------------------------------------------------------------------

Menghukum Para Pembanding semula membayar dalam

biaya

Tingkat

perkara

banding

dalam

sebesar

Para Penggugat

kedua Rp.

tingkat

150.000

(

Peradilan, Seratus

untuk yang lima

|

puluh ribu rupiah );---------------------------------------------------------------------------Demikianlah diputuskan dalam

rapat

permusyawaratan

pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2016 Majelis Hakim

Pengadilan

Tinggi Bandung


oleh

kami

:

HARTONO

ABDUL

MURAD

SH.MH sebagai

Hakim

H.YULIUSMAN,SH. dan H. EDWARMAN,SH masing- masing sebagai Anggota

putusan

tersebut pada

hari

Senin

tanggal

28 Nopember

diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum Ketua dengan

dihadiri

para

Hakim

Hj. NURMADIAH NURDIN, SH.MH Panitera

oleh

Anggota dengan dibantu Pengganti

Ketua, Hakim 2016 Hakim oleh

pada Pengadilan Tinggi

Bandung, tanpa hadirnya kedua belah pihak yang berperkara.--------------=------------

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

Ttd

Ttd

H.YULIUSMAN,SH

HARTONO ABDUL MURAD SH.MH

Ttd

H. EDWARMAN,S

PANITERA PENGGANTI Ttd Hj.NURMADIAH NURDIN,SH.M H

Perincian biaya perkara : 1. Biaya Materai ..............…….. Rp.

6.000,-

2. Biaya Redaksi putusan ...….

Rp.

5.000,-

3. Biaya Pemberkasan ..……..

Rp. 139.000,-

Jumlah …………………………

Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)


PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents