PT.BDG DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN

Nomor 186/PDT/2016/PT.BDG DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-

perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : ------------------------------------------------------------------

THERESIA MARIA (Ahli waris Aria M Kendatu), beralamat di Perumahan

Pondok Lakah Permai Blok I/19 Rt.002 Rw.016, Desa

Paninggilan, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama 1. Ibrahim Azis, S.H, 2. Ari

Fitriana,S.H., para Advokat dari Kantor PATRIOT BANGSA Law Office, beralamat di Jalan Sultan Hasanudin No 344A Perumda

Tambun Kabupaten Bekasi 17510 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Oktober 2015, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat; --------------------------1. PT. WAHANA INDRA GRIYA, Kampung

Raden,

MELAWAN:

beralamat di Jl. Raya Jati Ranggong

Kelurahan

Jati

Ranggon,

Kecamatan

Jatisampurna, Kota Bekasi, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama 1. Syamsul Huda Yudha, S.H, 2. Muhammad Ridwan

Saleh, S.H., 3. Achmad Chaidir, S.H,LL.M 4. Riza Sukri Arief,

S.H., 5. RosdionoSaka, S.E, S.H., 6. Hawit Guritno,S.H. dan 7. Ofis Ricardo, S.H.,M.H Advokat dan Penasihat Hukum pada kantor Hukum YAR Law Firm Attorneys at Law, yang beralamat di YARNATI Building 3rd Floor Suite 305 Jalan Proklamasi No 44

Jakarta Pusat 13320 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal

26 Januari 2016 selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I; ------------------------------------------------------------

2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BEKASI, beralamat di Jl. Chairil

Anwar No. 25, Kota Bekasi selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II; ---------------------------------------

3. PEMERINTAH KOTA BEKASI, KECAMATAN PONDOK GEDE, beralamat

di Jl. Jatiwaringin No. 53, Kota Bekasi, selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Tergugat III; --------------------------

Halaman 1 dari 31 halaman putusan Nomor 186/PDT/2016/PT BDG.

4. PEMERINTAH

KOTA

BEKASI,

KECAMATAN

PONDOK

GEDE,KELURAHAN JATISARI beralamat di Jl. Wibawamukti 2,

Km 25 Jatisari Pondok Gede, Kota Bekasi, selanjutnya disebut Dan :

sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV; -------------------------

5. DJAYA CAHYADI, SELAKU DIRI SENDIRI DAN DIREKTUR PT. TANGGA MAJU, beralamat di Jl. Pademangan III/Gg.20 Rt.008 Rw.007,

Kelurahan Pademangan Timur, Jakarta Pusat selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat; ----------------

Pengadilan Tinggi tersebut; -------------------------------------------------------

Membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 29

April 2016, No. 186/PEN.PDT/2016/PT.BDG tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini; ------------------------------------------------

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan

dengan perkara ini ; ------------------------------------------------------------------------------TENTANG DUDUK PERKARANYA

2014

Membaca, gugatan Penggugat/Pembanding tertanggal 15 September

yang terdaftar di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Bekasi

dibawah register Nomor 428/Pen.Pdt.G/2014/PN.Bks yang uraian gugatan selengkapnya sebagai berikut : ----------------------------------------------------------------

1. Bahwa, Penggugat adalah isteri dari alm. Aria kendatu sebagaimana yang

tersurat dalam Buku Nikah No.4/1973 tertanggal 26 Juli 1973 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kotabumi; -----------------------------------

2. Bahwa, Aria M Kendatu telah meninggal dunia tahun 2008 berdasarkan

Surat Keterangan Kematian No.05/1.755.02/2008 tertanggal 23 Januari 2014, yang dikeluarkan Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan DKI Jakarta; ------------------------------------------------------------------------------------------

3. Bahwa, dengan demikian Theresia Maria adalah ahli waris sah dari Aria M Kendatu sebagaimana Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh

Kelurahan Penggilingan melalui Surat bernomor : 593/27/Tapem/2013 tertanggal 20 September 2013; -----------------------------------------------------------

4. Bahwa, setelah almarhum Aria M Kendatu meninggal pada tahun 2008,

Penggugat menemukan ada surat pernyataan yang dibuat oleh Turut Tergugat dan Akta Jual Beli yang dikeluarkan oleh Tergugat III (Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi); -----------------------------------------------------------------------


5. Bahwa, sepengetahuan Penggugat pada tahun 1983 semasa almarhum

Aria M Kendatu masih hidup telah melakukan kerja sama dengan Turut

Tergugat (Djaya Cahyadi) untuk melakukan pembebasan tanah yang terletak di Kelurahan Jatisari Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi dan sampai saat ini tanah tersebut dijaga oleh orang kepercayaan Penggugat; -------------

6. Bahwa, berdasarkan pernyataan tertanggal 14 April 1992 yang dibuat Turut Tergugat menyatakan bahwa Akta Jual Beli yang tersebut dibawah ini : ------

1. No 3685/ES/HJ/Va/177/XII/1986, Penjual Biah Biran, seluas 992 m2 dengan batas-batas : Utara

: Tanah Matalih H Neman ;

Selatan

: Tanah Darus ;

Timur Barat

: Tanah Sanip Oton ; : Tanah H Sekul ;

2. No 3689/ES/HJ/Va/181/XII/1986, Penjual Acimblo, seluas 1749 m2 dengan batas-batas : Utara

: kali Cakung ;

Selatan

: H. Jala ;

Timur Barat

: Tanah Selokan ; : pak Joged ;

3. No 3688/ES/HJ/Va/180/XII/1986, Penjual Omit, seluas 2900 m2 dengan batas-batas : Utara

: Sawah Nibah ;

Selatan

: Sawah Hakim ;

Timur Barat

: Sawah Muchtar ; : kali Cakung ;

4. No 3699/ES/HJ/Va/151/XII/1986, Penjual Buang Iming, seluas 1877 m2 dengan batas-batas : Utara

: Tanah Subur Maan ;

Selatan

: Tanah Buang Iming ;

Timur Barat

: Tanah Buang Iming ; : Tanah Mini Maan ;

5. No 3697/ES/HJ/Va/189/XII/1986, Penjual Saimah, seluas 2605 m2 dengan batas-batas : Utara

: Tanah Nyian Inyun ;

Selatan

: H. Neman ;

Timur Barat

: Saluran Air ;

: Kali Cakung ;


6. No 3707/ES/HJ/Va/199/XII/1986, Penjual Nibah, seluas 1950 m2 dengan batas-batas : Utara

: Tanah Muchtar ;

Selatan

: Tanah Hakim ;

Timur Barat

: Tanah Omit ;

: Tanah Kali Cikaran ;

7. No 3691/ES/HJ/Va/183/XII/1986, Penjual Sakim Bisin, seluas 4262 m2 dengan batas-batas : Utara

: Bana ;

Selatan

: Tanah Goge ;

Timur Barat

: Kebon Karet ; : Kebon Karet ;

8. No 3684/ES/HJ/Va/176/XII/1986, Penjual Darus, seluas 2963 m2 dengan batas-batas : Utara

: H Sekul dan Biah Biran ;

Selatan

: Sawah Murbiran ;

Timur Barat

: Sawah Murbiran ; : Sanip Oton ;

9. No 3701/ES/HJ/Va/193/XII/1986, Penjual Nyian Inyun, seluas 1.129 m2 dengan batas-batas : Utara

: H Jabot dan Sawah Ijo Sain ;

Selatan

: Inyun Niin ;

Timur Barat

: Sawah Enon Sain ; : Mitra Inyun ;

10. No 3708/ES/HJ/Va/200/XII/1986, Penjual Jamin Kana, seluas 14.520 m2 dengan batas-batas : Utara

: Omit ;

Selatan

: Drs Kadin ;

Timur Barat

: Suki ;

: Maan ;

11. No 3681/ES/HJ/Va/173/XII/1986, Penjual H Jasin, seluas 2.020 m2 dengan batas-batas : Utara

: Sawah Maan Slamet ;

Selatan

: Sawah H Sueb ;

Timur Barat

: Kali Cakung ;



12. No 3687/ES/HJ/Va/179/XII/1986, Penjual H Sabul, seluas 1.363 m2 dengan batas-batas : Utara

: H Nasam ;

Selatan

: Osa H Gerut ;

Timur

: H Sueb ;

Barat

: Osa H Gerut ;

13. No 3501/ES/HJ/Va/350/XII/1986, Penjual Sair H Gerut, seluas 3.410 m2 dengan batas-batas : Utara

: Tanah Goah dan Endeh Sair ;

Selatan

: Kali Cakung dan Tanah H Sabul ;

Timur

: Kali Cakung ;

Barat

: Osa H Gerut ;

14. No 3702/ES/HJ/Va/194/XII/1986, Penjual Mitra Inyun, seluas 1736 m2 dengan batas-batas : Utara

: Sawah H Jebot ;

Selatan

: Sawah Sainah ;

Timur

: Sawah Nyian Inyun dan Inyun Niing ;

Barat

: Kali Cakung ;

7. Bahwa tanah tersebut dalam poin 6 diatas terletak di Kelurahan Jatisari, Kec. Jatiasih Kota Bekasi yang dibeli oleh almarhum Aria M Kendatu yang

merupakan satu hamparan yang keseluruhannya batas-batas tanah sebagai berikut : -----------------------------------------------------------------------------------------Timur

: Tanah warga ;

Utara

: Kali Cakung ;

Barat

: Kali ;

Selatan : Jalan Bagol/batas Jatiluhur

8. Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli tersebut Penggugat mengajukan

permohonan sertifikasi kepada Tergugat II dalam hal ini Badan Pertanahan

Nasional Kota Bekasi. Pada saat itu Penggugat mendapatkan informasi dari Tergugat II bahwa diatas obyek tanah yang dimohonkan Penggugat

tumpang tindih dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.6255 atas nama Tergugat I, pada hal alm. Aria M Kendatu maupun seluruh ahli

warisnya tidak pernah menjual obyek tanah tersebut kepada siapapun

termasuk Tergugat I, oleh sebab itu data fisik dan yuridis dari dasar terbitnya SHGB tersebut sangat diragukan; -------------------------------------------

9. Bahwa akhirnya Penggugat memastikan tentang keberadaan obyek

sengketa di Kantor Desa setempat guna melihat dan mencocokkan Letter C Halaman 5 dari 31 halaman putusan Nomor 186/PDT/2016/PT BDG.

langsung di Buku Desa akan tetapi Tergugat IV keberatan dan menolak permintaan Penggugat dengan alasan yang tidak jelas dan meminta

Penggugat untuk langsung menemui Tergugat III untuk menanyakan dan mengecek Akta-akta Jual Beli tersebut; ------------------------------------------------

10. Bahwa akibat

perbuatan Tergugat IV tersebut

dipermainkan dan dipersulit saat melakukan

Penggugat

merasa

pengecekan sehingga

Penggugat merasa sangat dirugikan atas perbuatan tersebut; -------------------

11. Bahwa karena sangat menginginkan kejelasan dan kepastian atas akta-akta jual beli milik Penggugat maka Penggugat menemui Tergugat III dan

Penggugat diberikan data mengenai Akta Jual Beli atas nama Turut Tergugat dimaksud yang tercatat didalam register di Kantor Tergugat III dengan kondisi yang penuh coretan tanpa ada keterangan pencoretan dalam register tersebut hanya dibubuhi tulisan batal; -------------------------------

12. Bahwa Penggugat merasa sangat terkejut dan tidak mengerti bahwa aktaakta jual beli yang tertera atas nama Djaya Tjayadi dan tercantum didalam

register di Kantor Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi (Tergugat III) yang ternyata dalam kondisi terdapat coretan dan tanpa keterangan yang jelas.

Atas kondisi tersebut Penggugat telah menanyakan kepada Tergugat III akan tetapi Tergugat III juga tidak bisa menjelaskan mengenai alasan pencoretan tersebut; -------------------------------------------------------------------------

13. Bahwa perbuatan Tergugat III yang menghalangi Penggugat untuk mencocokan akta jual beli di letter C tentang keberadaan obyek sengketa

milik alm. Aria M Kendatu dan Tergugat IV yang telah melakukan

pencoretan dalam register tersebut haruslah dianggap sebagai perbuatan melawan hukum; ------------------------------------------------------------------------------

14. Bahwa Penggugat mendapat informasi dari orang kepercayaan Penggugat

yang memberitahukan kepada penggugat bahwa tanah Penggugat yang

terletak di Kelurahan Jatisari Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi dikuasai oleh

Tergugat I, Penggugat langsung menuju lokasi tersebut untuk melakukan pengecekan ke lokasi tanah milik Pengguat yang terletak di Kelurahan Jatisari, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi dan memang benar adanya bahwa tanah milik Penggugat dikuasai Tergugat I; ----------------------------------

15. Bahwa tindakan Tergugat I yang telah menguasai tanah milik Penggugat

secara tanpa dasar alas hukum yang sah dan perbuatan Tergugat I sangat merugikan

Penggugat untuk itu atas perbuatan Tergugat I haruslah

dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum; --------------------------------------


16. Bahwa penerbitan SHGB No.6255 oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Bekasi atas nama Tergugat I oleh Tergugat II senyatanya telah merugikan

Penggugat selaku pemilik tanah tersebut berdasarkan surat pernyataan yang dibuat Turut Tergugat tertanggal 14 April 1992, oleh karena itu

perbuatan Tergugat I dan Tergugat II harus dinyatakan sebagai Perbuatan

Melawan Hukum dan SHGB No. 6255 atas nama Tergugat I dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum. Untuk itu sudah sepatutnya Tergugat II

mengeluarkan tanah milik Penggugat dari sertifikasi SHGB No. 6255 dan melanjutkan proses sertifikasi agar diproses kembali; ------------------------------

17. Bahwa agar gugatan Penggugat tidak sia-sia dan obyek sengketa beralih kepada pihak lain maka Penggugat mohon sita jaminan terhadap SHGB No.

6255 Nib 1026.10.02.09255 atas nama PT. Wahana Indragriya yang terletak di Kelurahan Jatisari, Kecamatan Jatisih, kota Bekasi; -----------------------------

18. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I, II, III, IV terhadap tanah milik Penggugat yang terletak di Kelurahan Jatisari, Kecamatan Jatiasih, Kota

Bekasi, Penggugat menderita kerugian materiil sebesar Rp. 500.000.000,(lima ratus juta rupiah) dan akibat perbuatan Tergugat I, Penggugat juga

menderita kerugian imateriil sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta

rupiah) dan Tergugat I,II, III, IV harus membayar kerugian baik materiil maupun imateriil secara tanggung renteng; -------------------------------------------

19. Bahwa dalam hal ini Para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan dalam

perkara ini, maka adalah wajar apabila Para Tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu) perhari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti (inkracht van gewisjde); ------------------

20. Bahwa gugatan Penggugat diajukan berdasarkan bukti-bukti yang kuat yang tidak dapat disangkal keabsahannya oleh Tergugat, maka Penggugat

mohon agar dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi (Uit voorbar bij Vooraad); ------------------------------

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada

bapak Ketua Pengadilan Negeri Bekasi agar berkenan kiranya untuk memeriksa perkara ini dan selanjutnya memutus sebagai berikut : ---------------------------------1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; ------------------------------

2. Menyatakan sah bukti-bukti yang diajukan Penggugat; -----------------------------

3. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik sah dari tanah yang terletak di Kelurahan Jatisari, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 14 April 1992; ----------------------------------------------------


4. Menyatakan Penggugat sebagai ahli waris dari Aria M Kendatu; -----------------

5. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, II, III ,IV kepada Penggugat adalah perbuatan melawan hukum; ---------------------------------------

6. Menyatakan

tanah

sengketa

dengan

bukti

kepemilikan

No.

3685/ES/HJ/Va/177/XII/1986,No.3689/ES/HJ/Va/181/XII/1986,No.3688/ES/H

J/Va/180/XII/1986,No.3699/ES/HJ/Va/151/XII/1986,No.3697/ES/HJ/Va/189/X II/1986,No.3707/ES/HJ/Va/199/XII/1986,No.3691/ES/HJ/Va/183/XII/1986,No. 3684/ES/HJ/Va/176/XII/1986,No.3701/ES/HJ/Va/193/XII/1986,No.3708/ES/H

J/Va/200/XII/1986,No.3681/ES/HJ/Va/173/XII/1986,No.3687/ES/HJ/Va/179/X

II/1986,No.3501/ES/HJ/Va/350/XII/1986, No. 3702/ES/HJ/Va/194/XII/1986, adalah milik Penggugat dari peninggalan almarhum Aria M Kendatu; ----------

7. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum SHGB No. 6255 Nib. 1026.10.02.09255 atas nama PT. Wahana Indragriya yang terletak di kelurahan Jatisari Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi; ---------------------------------

8. Menghukum Tergugat II untuk mengeluarkan tanah milik Penggugat

berdasarkan pernyataan tanggal 14 April yang dibuat Turut Tergugat dari SHGB No.6255 Nib.1026.10.02.09255 atas nama PT. Wahana Indragriya yang terletak di Kelurahan Jatisari, Kecamatan Jatiasih , Kota Bekasi; ---------

9. Memerintahkan Tergugat II untuk memproses sertifikasi tanah yang terletak di Kelurahan Jatisari, Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi yang diajukan Penggugat; --------------------------------------------------------------------------------------

10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini berupa SHGB No.6255 Nib 1026.10.02.09255 atas nama PT. Wahana Indragriya yang terletak di Kelurahan Jatisari Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi; -------------------

11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar : a. Kerugian Materiil Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

b. Kerugian Imateriil Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom)

sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), setiap ia lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti (inkracht van gewisjde); -------------------------------------------------

13. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat untuk memenuhi isi putusan dalam perkara ini; --------------------------

14. Menyatakan putusan perkara ini secara serta merta dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada verzet, banding ataupun kasasi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV; ----------------------------------------------


SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi berpendapat lai memohon putusan keadilan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono); ----------------------------

Membaca, jawaban Tergugat I pada tanggal 11 Februari 2015, yang

pada pokoknya sebagai berikut : --------------------------------------------------------------

DALAM EKSEPSI : --------------------------------------------------------------------------------

Mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar dalil-dalil yang disampaikan oleh TERGUGAT I dalam Eksepsi ini dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara dibawah ini.

TERGUGAT I dengan ini membantah sepenuhnya dan seluruhnya atas Gugatan PENGGUGAT, berdasarkan eksepsi-eksepsi yang diajukan sebagai berikut: ------------------------------------------------------------------------------------------------

I. Pengadilan Negeri Bekasi tidak berwenang mengadili Gugatan PENGGUGAT (Eksepsi Kompetensi Absolut); -------------------------------------------------------------

1. Bahwa sebagaimana termaktub dalam Perihal Gugatan PENGGUGAT

maupun dalam dalil-dalil Gugatannya, PENGGUGAT menyatakan Gugatan yang PENGGUGAT ajukan adalah GUGATAN PERBUATAN

MELAWAN HUKUM yang dilakukan oleh Para Tergugat secara umum dan TERGUGAT I secara khusus; ---------------------------------------------------------

2. Bahwa sebagaimana dapat dengan jelas terlihat dalam Dalil Gugatan PENGGUGAT angka 16 (enam belas) sangat jelas terlihat bahwasanya

Gugatan PENGGUGAT menitik beratkan kepada penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (untuk selanjutnya disebut “SHGB”) Nomor 6255 oleh Badan Pertanahan Nasional Bekasi; ------------------------------------------

3. Bahwa penitik beratan Gugatan PENGGUGAT terhadap SHGB Nomor 6255 oleh Badan Pertanahan Nasional Bekasi dapat juga terlihat dalam

Petitum Gugatan PENGGUGAT yang meminta agar Kekuatan Hukum SHGB Nomor 6255 NIB 1026.10.02.09255 yang sebagaimana didalilkan

PENGGUGAT merupakan milik TERGUGAT I atau dengan kata lain PENGGUGAT meminta SHGB Nomor 6255 NIB 1026.10.02.09255 yang

sebagaimana didalilkan PENGGUGAT merupakan milik TERGUGAT I dibatalkan; ----------------------------------------------------------------------------------

4. Bahwa dikarenakan Gugatan PENGGUGAT sudah sangat jelas menitik beratkan kepada penerbitan SHGB Nomor 6255 oleh Badan Pertanahan Nasional Bekasi yang merupakan Suatu Keputusan Tata Usaha Negara (beschiking)

serta

pembatalannya,

maka

Gugatan

PENGGUGAT


bukanlah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum melainkan Permohonan

Pembatalan SHGB Nomor 6255 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Bekasi; --------------------------------------------------------------------------

5. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, terbukti bahwa Objek Gugatan PENGGUGATbukanlah Perbuatan Melawan

Hukum dari

TERGUGAT IInamun Gugatan atas penerbitan suatu Surat Keputusan

Tata Usaha Negara berupa SHGB Nomor 6255, sehingga dikarenakan Objek Gugatan PENGGUGAT adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa SHGB Nomor 6255 untuk itu maka MAJELIS HAKIM

PERKARA 428/PDT.G/2014/PN.BKSPengadilan Negeri Bekasi setidaktidaknya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Bekasi tidak berwenang mengadili Gugatan PENGGUGAT; ---------------------------------------------------

II. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (EKSEPSI OBSCUUR LIBEL)

6. Bahwa sebagaimana termaktub dalam Perihal Gugatan PENGGUGAT

maupun dalam dalil-dalil Gugatannya, PENGGUGAT menyatakan Gugatan yang PENGGUGAT ajukan adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat secara umum dan TERGUGAT I secara khusus; ---------------------------------------------------------

7. Bahwa PENGGUGAT mendalilkan Gugatan PENGGUGAT adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum. Di dalam perbuatan melawan

hukum, unsur kesalahan, dan hubungan sebab akibat antara kesalahan

dengan kerugian, perbuatan yang melanggar hukum merupakan unsur yang mutlak harus ada, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, sebagaimana Tegugat I kutip sebagai berikut: ------------------

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian

kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

8. Bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum menurut ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah: --------------------------a) Adanya perbuatan;

b) Perbuatan tersebut melanggar hukum; c) Adanya kesalahan dari pihak pelaku; d) Adanya kerugian;

e) Adanya hubungan antara perbuatan dengan kerugian (Causalitas).

9. Bahwa berdasarkan dalil Gugatan PENGGUGAT angka 5 (lima), PENGGUGAT mendalilkan mengetahui bahwa almarhum Aria M Kendatu telah

melakukan

kerjasama

dengan

TURUT

TERGUGAT

untuk


melakukan Pembebasan tanah, namun PENGGUGAT tidak dapat

mendalilkan pada tanggal, bulan, dan tahun berapa dibuatnya kerjasama dimaksud karena suatu hal yang tidak mungkin kerjasama Pembebasan tanah dilakukan secara lisan dan tidak tertulis; -----------------------------------

10. Bahwa apabila PENGGUGAT sama sekali tidak mengetahui pada tanggal, bulan, dan tahun berapa dibuatnya kerjasama dimaksud maka dapat dikatakan PENGGUGAT tidak mengetahui mengenai kebenaran

adanya kerjasama dimaksud serta pengetahuan PENGGUGAT dimaksud tidak dapat dipertanggung-jawabkan dan merupakan angan-angan

PENGGUGAT belaka yang akibatnya dalil-dalil PENGGUGAT didalam Gugatan PENGGUGAT hanyalah Gugatan yang berisi hal-hal yang menyesatkan; ------------------------------------------------------------------------------

11. Bahwa berdasarkan dalil Gugatan PENGGUGAT angka 5 (lima),

PENGGUGAT mendalilkan berdasarkan Pernyataan tanggal 14 April 1992 yang dibuat TURUT TERGUGAT, Akta-akta Jual Beli sebagaimana

diterangkan dalam Gugatan PENGGUGAT merupakan milik sah dari Almarhum Aria M Kendatu, hal mana menurut TERGUGAT I merupakan

suatu hal yang sangat aneh bagaimana bisa Pernyataan sepihak dari

TURUT TERGUGAT dijadikan dasar oleh PENGGUGAT mengenai adanya peralihan hak-hak atas tanah dari TURUT TERGUGAT kepada PENGGUGAT, bukan hanya itu saja PENGGUGAT di dalam dalil Gugatan PENGGUGAT hanya menyebutkan siapa penjual tanahnya tanpa menyebutkan siapa pembeli tanahnya hal mana menjadikan Gugatan PENGGUGAT menjadi kabur dan membingungkan TERGUGAT I; -----------------------------------------------------------------------------------------------

12. Bahwa dalil Gugatan PENGGUGAT sebagaimana PENGGUGAT dalilkan

dalam angka 11 (sebelas) sangatlah rancu dan membingungkan

TERGUGAT I disatu sisi PENGGUGAT dalam dalil GUGATAN PENGGUGAT mempergunakan kalimat “Akta-Akta Jual Beli milik

PENGGUGAT” namun disisi lain PENGGUGAT mendalilkan Gugatannya mempergunakan kalimat sebagaimana kami kutip dibawah ini; -------------“Akta-Akta Jual Beli atas nama TURUT TERGUGAT dimaksud”

Kalimat sebagaimana dimaksud diatas membuat dalil PENGGUGAT

menjadi kabur dan menyesatkan mengenai atas nama siapa sebenarnya Akta-Akta Jual Beli yang didalilkan oleh PENGGUGAT;

13. Bahwa PENGGUGAT dalam angka 14 (empat belas) dan 15 (lima belas) Gugatan mendalilkan bahwasanya tindakan TERGUGAT I yang telah Halaman 11 dari 31 halaman putusan Nomor 186/PDT/2016/PT BDG.

menguasai tanah milik PENGGUGAT dilakukan tanpa dasar alas hukum yang sah namun dalam angka 16 (enam belas) Gugatan, PENGGUGAT

mendalilkan bahwasannya terdapat SHGB No. 6255 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bekasi atas nama TERGUGAT I, hal mana

secara tidak langsung PENGGUGAT sebenarnya tahu apa alas hukum yang membuat TERGUGAT I dapat menguasai tanah yang terletak di Kelurahan Jatisari, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi dimaksud, sehingga dalil

Gugatan

PENGGUGAT

dimaksud

merupakan

dalil

yang

menyesatkan belaka serta kabur; -----------------------------------------------------

14. Bahwa dalil Gugatan PENGGUGAT sebagaimana PENGGUGAT dalilkan

dalam angka 8 (delapan) sangatlah rancu dan menyesatkan hal mana dikarenakan PENGGUGAT mendalilkan bahwasanya PENGGUGAT

mendalilkan dirinya adalah sebagai Pemilik Tanah yang didasarkan atas Surat Pernyataan tanggal 14 April 1992 dan Akta Jual Beli yang hanya dijelaskan siapa Penjualnya sedangkan siapa Pembelinya sama sekali tidak dijelaskan oleh PENGGUGAT, hal mana sepatutnya PENGGUGAT

juga menggugat Pihak-Pihak yang menjual tanah-tanah sebagaimana

didalilkan oleh PENGGUGAT dalam GUGATAN, apabila peralihan hak antara Penjual dan PENGGUGAT benar-benar sudah sah dan benar, namun yang terjadi adalah GUGATAN PENGGUGAT sama sekali tidak

menggugat para Penjual yang apabila diasumsikan oleh TERGUGAT I berdasarkan GUGATAN PENGGUGAT maka akan ada kemungkinan Penjual

yang

menjual

15. Bahwa

dalam

Gugatan

tanah

kepada

Pembeli

yang

didalilkan

PENGGUGAT juga mengalihkan hak atas tanahnya kepada pihak lain; --PENGGUGAT

didalilkan

atas

tindakan

TERGUGAT I yang telah menguasai tanah yang terletak di Kelurahan Jatisari, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi membuat PENGGUGAT mengalami kerugian Materiil namun PENGGUGAT tidak merinci kerugian

Materiil dalam bentuk apa yang dimaksud oleh PENGGUGAT atau dengan kata lain sesungguhnya PENGGUGAT tidak mengetahui dirinya apakah mengalami kerugian atas tindakan TERGUGAT I atau tidak; -------

16. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 117K/Sip/1971 tanggal 2 Juni 1971, yang kaidah hukumnya sebagai berikut: ----------------

“Suatu gugatan baik dalam positanya maupun dalam petitumnya, pihak PENGGUGAT tidak menjelaskan dengan lengkap dan

sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya. Dan PENGGUGAT tidak dapat membuktikan mengenai jumlah/besarnya kerugian Halaman 12 dari 31 halaman putusan Nomor 186/PDT/2016/PT BDG.

yang dituntut dan harus dibayarkan kepadanya oleh Tergugat, maka gugatan yang menuntut ganti rugi ini, tidak dapat dikabulkan atau ditolak oleh Hakim.”

Berdasarkan Yurisprudensi Tetap Putusan Mahkamah Agung diatas sangat jelas bahwasanya PENGGUGAT sepatutnya merinci kerugian

materiil dalam bentuk apa yang dialami PENGGUGAT dan bukannya secara tiba-tiba PENGGUGAT mencantumkan besaran angka ganti kerugian tanpa mampu merinci jenis kerugian materiil yang diderita PENGGUGAT; -----------------------------------------------------------------------------

17. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas dan yurisprudensi sebagaimana TERGUGAT I petik diatas, terbukti bahwa Gugatan PENGGUGAT

obscuur

libel

dimana

PENGGUGAT

tidak

dapat

menunjukkan hubungan antara tindakan TERGUGAT I dengan kerugian

yang diderita oleh PENGGUGAT secara rinci dan saling bertentangannya antara

dalil-dalil

Gugatan

PENGGUGAT,

sehingga

Gugatan

PENGGUGAT harus ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard); ----------------------------------------------

DALAM POKOK PERKARA : -------------------------------------------------------------------

1. Bahwa TERGUGAT I mohon hal-hal yang telah disampaikan dalam bagian Eksepsi tersebut di atas secara mutatis mutandis dianggap termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara ini;

2. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas setiap, semua dan seluruh dalil-dalil PENGGUGAT yang menyatakan bahwa TERGUGAT I telah melakukan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum; ----------------------------

3. Bahwa dalil PENGGUGAT pada angka 4, 5 dan 6 yang pada intinya

menyatakan 14 (empat belas) Akta Jual Beli adalah milik sah dari Almarhum

Aria M. Kendatu adalah sangat terburu-buru dan tidak beralasan, karena ke 14 (empat belas) Akta Jual Beli tersebut telah dibatalkan oleh Camat

(PPAT) Jatiasih, Endang Soekardi BA pada tanggal 11 Juni 1986, yang diperkuat oleh Surat Pernyataan tertanggal 17 Agustus 1990, dimana yang

membuat pernyataan adalah Almarhum Aria Kendatu dan Dudung, sedangkan pihak yang menerima pernyataan adalah M.Saman, Kepala Desa Jatisari (Bukti T I-1); ------------------------------------------------------------------

4. Bahwa fakta dibatalkannya ke 14 (empat belas) Akta Jual Beli tersebut di atas sekaligus menjawab fakta yang disebutkan pada angka 11 oleh

PENGGUGAT di dalam Gugatannya, yang antara lain menyebutkan: “………….PENGGUGAT diberikan data mengenai Akta Jual Beli atas nama Halaman 13 dari 31 halaman putusan Nomor 186/PDT/2016/PT BDG.

Turut Tergugat dimaksud yang tercatat didalam register di Kantor Tergugat

III dengan kondisi yang penuh coretan tanpa ada keterangan pencoretan dalam register tersebut hanya dibubuhi tulisan batal.” ------------------------------

Sehingga hal ini merupakan hal atau fakta yang saling mendukung satu

sama lain dan tidak terbantahkan lagi seperti yang dinyatakan sendiri oleh PENGGUGAT bahwa Akta Jual Beli tersebut oleh pihak Kecamatan Jatiasih (sekarang Kecamatan

Pondok Gede)/ Tergugat

III

memang telah

dibatalkan. -------------------------------------------------------------------------------------

5. Bahwa konsekuensi dari telah dibatalkannya Akta Jual Beli tersebut dengan sendirinya Surat Pernyataan tertanggal 14 April 1992 dari TURUT

TERGUGAT kepada Almarhum Aria Kendatu adalah tidak sah dan Almarhum Aria Kendatu termasuk ahli warisnya dalam hal ini PENGGUGAT

tidak mempunyai hak apapun atas tanah pada Akta Jual Beli yang telah dibatalkan tersebut; --------------------------------------------------------------------------

6. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas dalil Gugatan PENGGUGAT

angka 7 dan angka 8 yang pada intinya menyatakan batas-batas tanah yang dibeli oleh Almarhum Aria M Kedatu adalah sebagai berikut: Timur Barat

Utara

: Tanah Warga

: Kali

: Kali Cakung

Selatan : Jalan Bagol/batas jatiluhur

Yang mana berdasarkan batas-batas tanah tersebut di atas jelas terlihat

tanah yang di klaim oleh PENGGUGAT sebagai miliknya tanah milik

TERGUGAT I, sepanjang batas-batas tanah dimaksud berada di luarterkait dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 6255 atas nama TERGUGAT I (Bukti T I – 2); --------------------------------------------------------------------------------

7. Bahwa berdasarkan Peta Bidang Tanah pada Sertifikat HGB Nomor 6255 atas nama TERGUGAT I, maka dapat diuraikan sebagai berikut: -------------Timur Barat

Utara

: Tanah Warga

: Kali Cakung

: Jalan Desa (Jalan Sadar, terusan Jalan Bagol)

Selatan : Tanah Warga

8. Bahwa keadaan sebagaimana TERGUGAT I maksudkan di atas, yaitu

tanah TERGUGAT I tidak tumpang tindih melainkan berada di luar dari tanah yang di klaim PENGGUGAT adalah terlihat dengan jelas pada batas

sebelah Selatan tanah yang di klaim PENGGUGAT yaitu Jalan Bagol/Batas Jatiluhur. Sedangkan batas tanah TERGUGAT I di bagian Utara adalah


Jalan Desa (Jalan Sadar, terusan Jalan Bagol), batas desa Jatiluhur. Hal ini

jelas menunjukkan tanah yang di klaim PENGGUGAT letak batas tanahnya

saling bertolak belakang satu sama lain dengan tanah milik TERGUGAT I karena antara batas di Selatan tanah yang di klaim PENGGUGAT adalah batas Utara tanah TERGUGAT I, sehingga tidak mungkin terjadi tumpang tindih; --------------------------------------------------------------------------------------------

9. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas dalil Gugatan PENGGUGAT

angka 8 (delapan) yang menyatakan TERGUGAT I menguasai tanah yang

letaknya sesuai dengan SHGB Nomor 6255 atas nama TERGUGAT I dilakukan secara tidak sah (yang didalilkan PENGGUGAT: “….data fisik dan yuridis dari dasarnya terbitnya SHGB tersebut sangat diragukan.”) dan

angka 15 yang menyatakan “Bahwa tindakan Tergugat I yang telah

menguasai tanah milik PENGGUGAT secara tanpa dasar alas hukum yang

sah dan perbuatan Tergugat I sangat merugikan PENGGUGAT untuk itu atas perbuatan Tergugat I haruslah dikatakan sebagai Perbuatan Melawan

Hukum.”, hal mana dalil tersebut merupakan suatu hal yang sangat tidak mendasar. Perlu PENGGUGAT ketahui bahwasanya tidak mungkin PENGGUGAT melakukan penguasaan atas tanah tanpa ada dasar yang

jelas dan pasti sehingga dalil PENGGUGAT hanyalah dalil yang sangat mengada-ada; ---------------------------------------------------------------------------------

10. Bahwa dasar penguasaan tanah oleh TERGUGAT I telah melalui tahapantahapan proses administrasi dan telah memperoleh izin penguasaan tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga

akhirnya salah satunya terbit Sertipikat HGB Nomor 6255 atas nama TERGUGAT I, yaitu sebagai berikut: ---------------------------------------------------a. Persetujuan

prinsip

pembangunan

perumahan

PT.WAHANA

INDRAGRIYA dari BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BEKASI No. 593.82/76/Tib/1994, tanggal 9 Agustus 1994 seluas 750.000 m2 (75 Ha). (Bukti T I – 3)

b. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kabupaten Bekasi No.460168-05-1994 tanggal 17 September 1994 tentang Pemberian Izin Lokasi

untuk Keperluan Pembangunan Perumahan terletak di Desa Jatisari, Jatiluhur

Kecamatan

Jatiasih

dan

desa

Jatiranggon,

Jatimurni

Kecamatan Pondok Gede, Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi, seluas 750.000 m2 (75 Ha) atas nama PT.WAHANA INDRAGRIYA. (Bukti T I – 4)


c. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi No.460-55605-1996 tanggal 10 April 1996, tentang Perpanjangan Masa Berlaku

Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kabupaten Bekasi No.460-168-05-1994 tanggal 17 September 1994 tentang Pemberian

Izin Lokasi untuk Keperluan Pembangunan Perumahan terletak di Desa

Jatisari, Jatiluhur Kecamatan Jatiasih dan desa Jatiranggon, Jatimurni

Kecamatan Pondok Gede, Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi, seluas 750.000 m2 (75 Ha) atas nama PT.WAHANA INDRAGRIYA. I – 5)

d. Surat

Keterangan

Kepala

Kantor

Pertanahan

Kota

(Bukti T

Bekasi

No.460/019/Ket.Kantah/2005, tanggal 24 Maret 2005 menerangkan

bahwa PT.Wahana Indragriya dapat melaksanakan rencana perolehan dan penggunaan tanahnya untuk selanjutnya dapat mengajukan

Permohonan Hak Atas Tanah dan Perizinan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. (Bukti T I – 6)

e. Pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2008 PT. Wahana Indragriya

melaksanakan pembelian tanah atau pembebasan tanah yang terdiri atas 55 (lima puluh lima) petak bidang tanah dari para pemilik asli girik

atau pihak pembeli girik seluas seluruhnya 103.783 M2 berdasarkan

bukti Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan

Swasta, Riwayat Tanah, Girik, Surat Ketetapan Iuran Pembangunan f.

Daerah. (Bukti T I – 7) Izin

peruntukan

penggunaan

tanah

dari

Walikota

Bekasi

Bekasi

Nomor:

No.653/918/BPPT/XI/2009, tanggal 9 November 2009, atas tanah seluas 106.009 m2. (Bukti T I – 8)

g. Pengesahan

Revisi

Rencana

Tapak

Walikota

653/99/BPPT/XII/2009, tanggal 4 Desember 2009. (Bukti T I – 9)

h. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi

Jawa Barat No.209/HGB/BPN.32/2010, tanggal 8 Juni 2010 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Tanah Seluas 82.780 M2 terletak di Kelurahan Jatisari, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Atas Nama PT.WAHANA INDRAGRIYA, berkedudukan di Bekasi. Selama 30

i.

Tahun. (Bukti T I – 10)

Penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan No : 6255 seluas 103.783 M2

atas nama PT. Wahana Indragriya, Sertifikat Hak Guna Bangunan

tersebut merupakan Penggabungan Sertifikat Hak Guna Bangunan


Nomor 13,14,15,17,18,1266,1268,1269.1272,6240 dan 6241/ jatisari atas nama PT. WAHANA INDRAGRIYA. (Vide Bukti T I – 2)

11. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas dalil gugatan PENGGUGAT

angka 17 (tujuh belas) yang pada intinya meminta agar SHGB Nomor 6255 NIB 10.26.10.02.09255 atas nama TERGUGAT I diletakkan Sita Jaminan

dikarenakan untuk dilakukannya hal dimaksud maka PENGGUGAT harus mampu membuktikan terlebih dahulu bahwasanya Penjual tanah-tanah

yang ada pada SHGB Nomor 6255 adalah sama dengan yang didalilkan

oleh PENGGUGAT dalam Gugatannya termasuk namun tidak terbatas pada

batas-batas tanah yang dimiliki oleh masing-masing Penjual tanah dimaksud; ---------------------------------------------------------------------------------------

12. Bahwa untuk itu, Tergugat I mensomir PENGGUGATuntuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya sepanjang Penjual tanah-tanah yang ada pada

SHGB Nomor 6255 adalah sama secara keseluruhan dengan yang didalilkan oleh PENGGUGAT dalam GUGATANNYA termasuk namun tidak terbatas pada batas-batas tanah yang dimiliki oleh masing-masing Penjual tanah dimaksud; ------------------------------------------------------------------------------

13. Bahwa Gugatan PENGGUGAT banyak memuat suatu hal yang sangat aneh dan diluar logika, seperti pernyataan yang saling bertentangan satu sama

lain, yaitu pada angka 5 (lima) Gugatan PENGGUGAT menyatakan: “……dan sampai saat ini tanah tersebut dijagaoleh orang kepercayaan

PENGGUGAT.” Sedangkan pada angka 14 (empat belas) Gugatan PENGGUGAT menyatakan: “Bahwa PENGGUGAT mendapat informasi dari

orang kepercayaan PENGGUGAT………….dan memang benar adanya bahwa tanah milik PENGGUGAT dikuasai Tergugat I.” Bagaimana mungkin tanah yang diklaim milik PENGGUGAT, yang menurut dalil PENGGUGAT

sampai saat ini dijaga oleh orang kepercayaan PENGGUGAT, kemudian

tiba-tiba dikatakan telah dikuasai oleh TERGUGAT I? PENGGUGAT dalam

hal ini juga tidak pernah menjelaskan sejak kapan TERGUGAT I menguasai tanah yang dijaga oleh orang kepercayaan PENGGUGAT tersebut; -----------

14. Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada angka 10 butir e di atas

pengerjaan pembebasan tanah dilakukan secara bertahap selama 2 (dua) tahun yaitu tahun 2006 - 2008, sehingga dalil PENGGUGAT pada angka 5 dan 14 Gugatannya sangatlah mengada-ada dan tidak masuk akal; -----------

15. Bahwa

terlebih

lagi

untuk

dilakukannya

Penggunaan

tanah

guna

kepentingan TERGUGAT I maka TERGUGAT I harus melakukan hal-hal teknis yang dapat dan bisa dilihat oleh orang banyak salah satunya adalah Halaman 17 dari 31 halaman putusan Nomor 186/PDT/2016/PT BDG.

kegiatan Land Clearing yang memerlukan alat berat dalam pengerjaannya dan apabila benar tanah-tanah sebagaimana yang didalilkan PENGGUGAT adalah milik PENGGUGAT dengan proses Pengalihan yang sesuai dengan

hukum maka PENGGUGAT pastinya sudah mempermasalahkan tindakan TERGUGAT I ataupun Pihak Pemilik asal tanah yang menjual kepada

TERGUGAT I atas tanah PENGGUGAT jika dapat dibuktikan peralihannya adalah sah menurut hukum, namun fakta yang terjadi adalah PENGGUGAT

baru mempermasalahkan hal dimaksud saat ini ketika TERGUGAT I telah

selesai melakukan proses pembebasan tanah atau bahkan pada saat Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama TERGUGAT I telah terbit dan

TERGUGAT I telah melakukan pembangunan pada tanah yang dimaksud dalam SHGB Nomor 6255 tersebut; -----------------------------------------------------

16. Bahwa adalah merupakan hal yang sangat ganjil, mengapa Almarhum Aria

Kendatu yang meninggal tahun 2008 maupun PENGGUGAT atau Pihak Ahli Warisnya tidak pernah mempermasalahkan tindakan TERGUGAT I yang

dilakukan sejak tahun 1995 sampai dengan sekarang yang dilakukan secara bertahap, seperti pembebasan dan penguasaan tanah, proses peralihan

hak atas tanah, land clearing, proses penerbitan sertipikat Hak Guna bangunan dan penawaran serta penjualan rumah di Perumahan milik

TERGUGAT I, kalau memang Almarhum Aria Kendatu merasa memiliki atau menjaga tanah seperti yang di klaim PENGGUGAT tersebut; -------------------

17. Bahwa PENGGUGAT dalam Gugatannya sama sekali tidak menyinggung secara rinci besarnya kerugian yang dideritanya akibat adanya Perbuatan TERGUGAT I. Gugatan PENGGUGAT ini jelas tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, yang berbunyi: --------------------------------

“tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang-orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;

18. Bahwa Frasa “karena salahnya” dalam pasal tersebut berarti harus ada kesalahan yang nyata yang dilakukan oleh TERGUGAT I sehingga PENGGUGAT menjadi rugi; ---------------------------------------------------------------

19. Bahwa dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang telah disinggung di atas jelas mensyaratkan barang siapa melanggar hukum dituntut ganti kerugian

karena perbuatannya. Akan tetapi dalam Gugatan PENGGUGAT tidak satu pun dari dalil PENGGUGAT yang dapat menerangkan dimana kesalahan TERGUGAT I yang secara langsung membuat PENGGUGAT menjadi rugi,


serta kerugian dalam bentuk apa yang dialami oleh PENGGUGAT akibat perbuatan TERGUGAT I dimaksud; -----------------------------------------------------

20. Bahwa dalam dalil-dalil PENGGUGAT juga sangat tidak jelas ketentuan

hukum yang mana atau Ketentuan Perundang-Undangan mana yang telah dilanggar

oleh

TERGUGAT

I

sehingga

PENGGUGAT

mendalilkan

bahwasanya TERGUGAT I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum; ---

21. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 117K/Sip/1971 tanggal 2 Juni 1971, yang kaidah hukumnya sebagai berikut: ------------------------------

“Suatu gugatan baik dalam positanya maupun dalam petitumnya, pihak

PENGGUGAT tidak menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya. Dan PENGGUGAT tidak dapat membuktikan

mengenai jumlah/besarnya kerugian yang dituntut dan harus dibayarkan kepadanya oleh Tergugat, maka gugatan yang menuntut ganti rugi ini, tidak dapat dikabulkan atau ditolak oleh Hakim.”

22. Bahwa Berdasarkan hal tersebut jelas terbukti Gugatan PENGGUGAT tidak memenuhi unsur Pasal 1365 KUHPerdata dan Gugatan PENGGUGAT telah dapat dikatakan sangat mengada-ada dan sangat tidak berdasar; -------------

23. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas dalil Gugatan PENGGUGAT angka 20 (dua puluh) yang menyatakan: -----------------------------------------------

20. “Bahwa karena gugatan PENGGUGAT didukung oleh alat-alat bukti yang kuat yang tidak dapat disangkal keabsahannya oleh

TERGUGAT, maka PENGGUGAT mohon agar dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi (uitvoorbaar bij voorraad)”

24. Bahwa permintaan agar putusan dalam perkara dapat diputus serta merta (uitvoorbaar bij voorraad) adalah putusan terhadap permohonan provisi yang diatur dalam Pasal 180 ayat (1) HIR, yang berbunyi: ------------------------

“Ketua pengadilan negeri dapat memerintahkan supaya keputusan itu dijalankan dulu biarpun ada perlawanan atau bandingan, jika ada surat yang

syah, suatu surat tulisan yang menurut aturan yang berlaku dapat diterima sebagai bukti atau jika ada hukuman lebih dahulu dengan keputusan yang

sudah mendapat kekuatan kekuasaan pasti, demikian juga jika dikabulkan tuntutan dahulu, lagipula di dalam perselisihan tentang hak kepunyaan”.

25. Bahwa dalam Gugatan PENGGUGAT, tidak jelas apa yang dimintakan oleh PENGGUGAT kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara agar dapat diputus secara serta merta (uitvoorbaar bij voorraad). Jika yang dimaksud


oleh PENGGUGAT adalah posita gugatan nomor 16 (enam belas) yang berisi: --------------------------------------------------------------------------------------------

“…. Dan SHGB Nomor 6255 atas nama TERGUGAT I dinyatakan tidak mempunyai

hukum.

Untuk

itu

sudah

sepatutnya

TERGUGAT

II

mengeluarkan tanah milik PENGGUGAT dari Sertifikat SHGB No. 6255 dan melanjutkan proses sertifikasi agar diproses kembali”

26. Bahwa permohonan PENGGUGAT tersebut sudah menyangkut pokok perkara yang dipermasalahkan oleh PENGGUGAT dalam gugatannya dan serta merupakan Permohonan yang berkaitan dengan tindakan TERGUGAT

II selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang untuk dilakukannya hal dimaksud maka diperlukan adanya Putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara yang bukan kewenangan dari Pengadilan Negeri Bekasi; --------------------------------

27. Bahwa dalam prakteknya, penerapan Pasal 180 HIR ayat (1) ini hanya

menyangkut hal-hal yang diluar pokok perkara dan dengan sifat yang sangat mendesak. Oleh karenanya maka Permohonan Provisi yang

menyangkut pokok perkara haruslah ditolak. Hal ini diatur dalam Pasal 180

ayat (1) HIR/191 ayat (1) RBg, Pasal 53Rv/51 BRv (stb 1847-52 jo Stb184963, Pasal 24 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Pasal 77, 78 Undang-undang No. 50 Tahun 2009, Pasal 190, 212 dstnya, 246, 457, 561

dan 1738 KUHPerdata, dan diperkuat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, diantaranya: ----------------------------------------------------------------------

Putusan Mahkamah Agung RI No. 1070K/Sip/1972, tanggal 14 Mei 1973, yang dikutip sebagai berikut: ------------------------------------------------------------

“Makna dari Pasal 180 HIR tentang “tuntutan provisionil (provisioneeleeis) adalah suatu permohonan yang diajukan oleh PENGGUGAT untuk memperoleh tindakan sementara dari Majelis Hakim selama Proses persidangan

gugatan

sedang

berlangsung.

Sifat/isi

dari

“tindakan

sementara” tersebut, bukan mengenai”materi pokok sengketa” atau (bodemgeschil) justru akan ditentukan dalam “Putusan Akhir” oleh Majelis Hakim, nantinya jika tuntutan provisionil tersebut menyangkut tentang

“materi pokok perkara”, maka tuntutan ini harus dinyatakan ‘tidak dapat diterima’.”

Putusan Mahkamah Agung RI No. 279K/Sip/1976, tanggal 5 Juli 1976, yang dikutip sebagai berikut:

“Permohonan provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan hakim yang

mengenai pokok perkara; permohonan provisi yangberisikan pokok perkara harus ditolak”.


28. Bahwa oleh karena permohonan provisi yang diajukan oleh PENGGUGAT

tidak memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Pasal 180 ayat (1) HIR,

dan juga bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik

Indonesia, maka sudah sewajarnyalah apabila dalil PENGGUGAT yang meminta putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta haruslah ditolak; -------------------------------------------------------------------------------

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas TERGUGAT I dengan hormat

mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili untuk berkenan memutus sebagai berikut: ----------------------------------------------------------------------DALAM EKSEPSI : -------------------------------------------------------------------------------

Menerima dan mengabulkan Eksepsi Kompetensi Absolut TERGUGAT I.

Mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa perkara a quo berkenan menjatuhkan PUTUSAN SELA sebagai Putusan Akhir, sebagai berikut: -----------------------------------------------------------------------

 Menyatakan menerima dan mengabulkan Eksepsi Kompetensi Absolut TERGUGAT I untuk seluruhnya.

 Menyatakan Pengadilan Negeri Bekasi tidak berwenang memeriksa dan -

mengadili perkara a quo nomer: 428/Pdt.G/2014/PN.BKS.

Menolak Gugatan PENGGUGAT tertanggal 15 September 2014 untuk

seluruhnya, atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard); ------------------------------------------

DALAM POKOK PERKARA : -------------------------------------------------------------------

Menolak Gugatan PENGGUGAT tertanggal 15 September 2014 untuk

seluruhnya; -------------------------------------------------------------------------------------

Menerima dan mengabulkan dalil-dalil TERGUGAT I pada bagian Pokok

Perkara dalam perkara ini untuk seluruhnya; -----------------------------------------\

Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang

timbul dalam perkara ini; --------------------------------------------------------------------

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono); ------------------------------------------------------------------

Membaca jawaban Tergugat II pada tanggal 18 Februari 2015

yang pada pokoknya sebagai berikut : ------------------------------------------------------I. DALAM EKSEPSI : ----------------------------------------------------------------------------

A. GUGATAN PENGGUGAT SALAH ALAMAT (ERROR IN PERSONA); ----

1. Bahwa dalam perkara ini Tergugat II memohon kepada Majelis untuk mengeluarkan Tergugat II, dari para pihak dalam perkara ini, karena yang digugat adala kepemilikan dari tanah aquo, sedangkan Tergugat


II tidak mempunyai kepentingan dengan tanah aquo, seharusnya

Tergugat II kedudukannya hanya sebagai saksi untuk menunjukkan

warkah Sertifikat HGB No.6255/Jatisari tanggal 29-11-2010 Surat Ukur

Nomor 343/Jatisari/2010 tanggal 23-11-2010, NIB.10.26.10.02.09255 seluas 103783 m2 atas nama PT. Wahana Indragriya berkedudukan di Bekasi, akta pendirian tanggal 21-10-2010; ------------------------------------

B. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK CERMAT; --------------------------------------

1. Seharusnya Penggugat meletakkan Djayadi Cahyadi (selaku diri

sendiri dan Direktur PT. Sinar Tangga Maju) dalam perkara ini sebagai

Tergugat I, karena seharusnya bertanggungjawab atas tanah yang dijualnya kepada Aria M Kendatu (alm) sesuai pasal-pasal dalam akta

jual beli antara lain dalam pasal tersebut berbunyi: Pihak pertama menjamin bahwa objek jual beli tersebut diatas dalam keadaan

kosong, tidak tersangkut dalam suatu sengketa, bebas dari suatu

sitaan dan tidak terkait sebagai jaminan untuk suatu barang dan bebas dari beban-beban lainnya berupa apapun; --------------------------------------

2. Bahwa tanah

aquo a.n Tergugat I yaitu PT. Wahana Indragriya

berkedudukan di Bekasi, beralamat di Jl. Raya Jati Ranggon, Kp.

Raden, Kelurahan Jati Ranggon, Kecamatan Jati Sampurna, Kota Bekasi yang diakui Penggugat berada diatas tanah Penggugat seluas 43476 m2 dan menurut Penggugat NIB 1026.10.02.09255 yang diperoleh berdasarkan : --------------------------------------------------------------

a. Akta Jual beli No 3685/ES/HJ/Va/177/XII/1986, Penjual Biah Biran, seluas 992 m2 dengan batas-batas : Utara

: Tanah Matalih H Neman ;

Selatan

: Tanah Darus ;

Timur Barat

: Tanah Sanip Oton ; : Tanah H Sekul ;

b. Akta Jual beli No 3689/ES/HJ/Va/181/XII/1986, Penjual Acimblo, seluas 1749 m2 dengan batas-batas :

Utara

: kali Cakung ;

Selatan

: H. Jala ;

Timur Barat

: Tanah Selokan ; : pak Joged ;

c. Akta Jual Beli No 3688/ES/HJ/Va/180/XII/1986, Penjual Omit, seluas 2900 m2 dengan batas-batas :

Utara

: Sawah Nibah ;


Timur

Selatan Barat

: Sawah Muchtar ;

: Sawah Hakim ; : kali Cakung ;

d. Akta Jual beli No 3699/ES/HJ/Va/151/XII/1986, Penjual Buang Iming, seluas 1877 m2 dengan batas-batas :

Utara

: Tanah Subur Maan ;

Selatan

: Tanah Buang Iming ;

Timur Barat

: Tanah Buang Iming ; : Tanah Mini Maan ;

e. Akta Jual beli No 3697/ES/HJ/Va/189/XII/1986, Penjual Saimah, seluas 2605 m2 dengan batas-batas :

Utara

: Tanah Nyian Inyun ;

Selatan

: H. Neman ;

Timur Barat

: Saluran Air ;

: Kali Cakung ;

f. Akta Jual beli No 3707/ES/HJ/Va/199/XII/1986, Penjual Nibah, seluas 1950 m2 dengan batas-batas :

Utara

: Tanah Muchtar ;

Selatan

: Tanah Hakim ;

Timur Barat

: Tanah Omit ;

: Tanah Kali Cikaran ;

g. Akta Jual beli No 3691/ES/HJ/Va/183/XII/1986, Penjual Sakim Bisin, seluas 4262 m2 dengan batas-batas :

Utara

: Bana ;

Selatan

: Tanah Goge ;

Timur Barat

: Kebon Karet ; : Kebon Karet ;

h. Akta Jual beli No 3684/ES/HJ/Va/176/XII/1986, Penjual Darus, seluas 2963 m2 dengan batas-batas :

Utara

: H Sekul dan Biah Biran ;

Selatan

: Sawah Murbiran ;

Timur Barat

: Sawah Murbiran ; : Sanip Oton ;

I. Akta Jual beli No 3701/ES/HJ/Va/193/XII/1986, Penjual Nyian Inyun, seluas 1.129 m2 dengan batas-batas : Utara

Timur

: H Jabot dan Sawah Ijo Sain ; : Sawah Enon Sain ;


Selatan Barat

: Inyun Niin ;

: Mitra Inyun ;

J. Akta Jual beli No 3708/ES/HJ/Va/200/XII/1986, Penjual Jamin Kana, seluas 14.520 m2 dengan batas-batas : Utara

: Omit ;

Selatan

: Drs Kadin ;

Timur Barat

: Suki ;

: Maan ;

K. Akta Jual beli No 3681/ES/HJ/Va/173/XII/1986, Penjual H Jasin, seluas 2.020 m2 dengan batas-batas : Utara


Selatan

: Sawah H Sueb ;

Timur Barat

: Kali Cakung ;


L. Akta Jual beli No 3687/ES/HJ/Va/179/XII/1986, Penjual H Sabul, seluas 1.363 m2 dengan batas-batas : Utara

: H Nasam ;

Selatan

: Osa H Gerut ;

Timur Barat

: H Sueb ;

: Osa H Gerut ;

M. Akta Jual beli No 3501/ES/HJ/Va/350/XII/1986, Penjual Sair H Gerut, seluas 3.410 m2 dengan batas-batas : Utara

: Tanah Goah dan Endeh Sair ;

Selatan

: Kali Cakung dan Tanah H Sabul ;

Timur Barat

: Kali Cakung ;

: Osa H Gerut ;

N.Akta Jual beli No 3702/ES/HJ/Va/194/XII/1986, Penjual Mitra Inyun, seluas 1736 m2 dengan batas-batas : Utara

: Sawah H Jebot ;

Selatan

: Sawah Sainah ;

Timur Barat

: Sawah Nyian Inyun dan Inyun Niing ; : Kali Cakung ;

Point a s/d n seluruhnya dibeli oleh DJaya Cahyadi dan ( menurut

Penggugat Djaya cahyadi bertindak selaku diri sendiri dan Direktur PT. Sinar Tangga Maju dahulu beralamat di Jl. Pademangan III/Gg.20 Rt.008 Rw.007 Kelurahan Mademangan Timur, Jakarta Timur, secara factual saat ini tidak diketahui keberadaanya di wilayah


Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Turut Tergugat), tanah

aquo tersebut diakui Penggugat milik sah dari alm. Aria M kendatu yang semasa hidup telah melakukan kerjasama dengan Turut

Tergugat melakukan pembebasan tanah yang terletak di Kelurahan Jatisari, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi; ------------------------------------

3. Bahwa

berdasarkan

hal-hal

tersebut

diatas

selayaknya

gugatan

Penggugat dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA ; -------------------------------------------------------------------

1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dalam

surat gugatan yang ditujukan kepada Tergugat II, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II, dan hal-hal yang dikemukakan

dalam eksepsi haruslah dianggap selengkapnya termasuk dalam pokok perkara; -------------------------------------------------------------------------------------------

2. Bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan No.6255/Jatisari tanggal 29-11-2010 Surat

Ukur

Nomor

343/Jatisari/2010

tanggal

23-11-2010,

NIB.

10.26.10.02.09255 seluas 103783 m2 atas nama PT. Wahana Indragriya berkedudukan di Bekasi, berasal dari penggabungan Sertifikat Hak Guna

Bangunan Nomor 13,14,15,17,18,1266,1268,1269,1272,6240,6241/Jatisari dan terakir tercatat Sertifikat Hak Guna Bangunan No.6255/Jatisari (sisa)

dengan sisa luas 41589 m2, yang telah di splitzing menjadi beberapa

sertifikat ke atas nama PT. Wahana Indragriya berkedudukan di Bekasi, adalah benar terdaftar di Kantor Pertanahan Kota Bekasi; --------------------------

3. Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.6255/Jatisari tanggal

29-11-2010 Surat Ukur Nomor 343/Jatisari/2010 tanggal 23-11-2010, NIB.10.26.10.02.09255 seluas 103783 m2 atas nama PT. Wahana Indragriya

berkedudukan di Bekasi dan terakhir tercatat Sertifikat Hak Guna Bangunan No.6255/Jatisari (sisa) dengan sisa luas 41589 m2, telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu : ----------- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 ;

- Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah ;

- Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas tanah

4. Bahwa Tergugat II telah melaksanakan semua ketentuan yang mengatur

tentang pencatatan dan pendaftaran Sertifikat Hak Guna Bangunan No.6255/Jatisari tanggal 29-11-2010 Surat Ukur Nomor 343/Jatisari/2010 tanggal 23-11-2010, NIB.10.26.10.02.09255 seluas 103783 m2 atas nama


PT. Wahana Indragriya berkedudukan di Bekasi, akta pendirian tanggal 2101-2010, berasal dari penggabungan bidang beberapa Sertifikat yaitu : --------

Hak Guna Bangunan No.13,14,15,17,18,1266,1268,1269, 1272,6240,6241/

Jatisari dan terakir tercatat Sertifikat Hak Guna Bangunan No.6255/Jatisari (sisa) dengan sisa luas 41589 m2 (12-07-2013) atas nama PT. Wahana

Indragriya berkedudukan di Bekasi dan telah sesuai dengan peraturan yang

berlaku, dengan demikian gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaktidaknya tidak dapat diterima; ---------------------------------------------------------------

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar berkenan memeriksa dan memutus perkara aquo dengan amar putusan sebagai berikut : -------------------------------1. DALAM EKSEPSI ; -----------------------------------------------------------------------

1.Bahwa apa yang telah diuraikan dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara; -------------------------------------------------------------------------

2.Menerima dalil Eksepsi Tergugat II; -----------------------------------------------

3.Menolak dalil-dalil yang disampaikan Penggugat; -----------------------------

2. DALAM POKOK PERKARA ; ---------------------------------------------------------a. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; ---------------------------

b. Menyatakan sah penerbitan dan pencatatan Sertifikat Hak Guna

Bangunan No.6255/Jatisari tanggal 29-11-2010 Surat Ukur Nomor

343/Jatisari/2010 tanggal 23-11-2010, NIB.10.26.10.02.09255 seluas 103783 m2 atas nama PT. Wahana Indragriya berkedudukan di Bekasi, akta pendirian tanggal 21-01-2010, telah sesuai dengan

ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 jo

Pasal 103 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan

Pertanahan

Nasional

Nomor

3

tahun

1997

tentang

Pendaftaran Tanah; -----------------------------------------------------------------

c. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara; ----------------Mengutip Serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum

dan

terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 15

Oktober 2015, Nomor 428/Pdt.G/2014/PN.Bks yang Amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : ----------------------------------------------------------------------DALAM EKSEPSI : -------------------------------------------------------------------------------

Menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk sebahagian; ---------------


-

Menyatakan gugatan Penggugat kabur (Obscuur libel); ---------------------------

Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk selain dan selebihnya; ----

DALAM POKOK PERKARA : ------------------------------------------------------------------

Menyatakan

gugatan

Penggugat

tidak

dapat

diterima(Niet

OntvankelijkVerklaard); ---------------------------------------------------------------------

Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp4.331.000,00

(empat juta tigaratus tiga puluh satu ribu rupiah); -----------------------------------Membaca,

surat

pernyataan

permohonan

banding

Nomor

:

428/Pdt.G/2014/PN.Bks. jo. Nomor : 61/Bdg/2015/PN.Bks. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi yang menyatakan bahwa pada tanggal 27 Oktober 2015 Kuasa Penggugat

telah mengajukan permohonan

agar

perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 15 Oktober 2015, Nomor 428/Pdt.G/2014/PN.Bks diperiksa dan diputus dalam peradilan

tingkat banding, permohonan banding mana telah diberitahukan secara

seksama kepada Terbanding I, II, III dan IV semula Tergugat I, II, III dan IV

masing-masing pada tanggal 4 Nopember 2015 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 29 Februari 2016; ---------------------------------

Membaca, memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding

semula Penggugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 7 Desember 2015

dan memori banding tersebut telah

diberitahukan secara sah kepada Terbanding I, III dan IV semula Tergugat I, III dan IV masing-masing pada tanggal 18 Januari 2016, kepada Terbanding II

semula Tergugat II pada tanggal 14 Januari 2016 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 29 Februari 2016; --------------------------------Membaca, Kontra memori banding yang diajukan oleh

Kuasa

Terbanding I semula Tergugat I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan

Negeri Bekasi pada tanggal 2 Februari 2016 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 4 Februari 2016; -------------------------------------------------Membaca, relaas pemberitahuan

pemeriksaan berkas (inzage) yang

dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi telah memberikan kesempatan kepada pihak Pembanding semula Penggugat pada tanggal 22 Februari 2016, kepada pihak Terbanding I, III dan IV semula

Tergugat I, III dan IV masing-masing pada tanggal 23 Februari 2016, kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 24 Februari 2016 dan kepada


Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 29 Februari 2016 untuk

memeriksa berkas perkara Nomor 428/Pdt.G/2014/PN.Bks sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat; ----------------------------------------------------------------TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Bekasi tersebut

diucapkan

pada tanggal 15 Oktober 2015 dengan dihadiri oleh Kuasa

Penggugat dan Kuasa Tergugat I, III dan IV tanpa dihadiri Tergugat II dan Turut Tergugat, selanjutnya terhadap putusan tersebut, Pihak Penggugat dengan perantaraan kuasanya tersebut diatas mengajukan permohonan banding pada

tanggal 27 Oktober 2015, sehingga permohonan banding dari Kuasa Penggugat diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang sehingga secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima; ----------------------------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa terhadap putusan a quo, Pembanding semula

Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan keberatan sebagaimana telah diuraikan dalam memori bandingnya tanggal 7 Desember 2015 pada pokoknya : -

Gugatan aquo yang diajukan oleh PEMBANDING/dahulu PENGGUGAT,

disebutkan

dengan jelas hubungan hukum antara almarhum Arya M

Kendatu dengan Penggugat, yaitu adalah ahli warisnya (istri Alm Arya M Kendatu) sesuai dengan bukti P-21 Bukti foto copy Buku Nikah No.4/1973,tertanggal 26 Juli 1973

( Copy dari Asli ), P-22 Bukti Surat

Keterangan Ahli Waris No.593/27/Tapem/2013 tertanggal 20 september 2013 (copy dari Asli),dikeluarkan oleh Kelurahan Penggilingan,P-23 berupa foto copy Surat Keterangan Kematian No.05/1.755.02/2008 tertanggal 23 Januari

2008

yang

dikeluarkan

oleh

Kelurahan

Joglo,Kecamatan

Kembangan DKI Jakarta (copy dari Asli), P-24 Bukti foto copy Kartu -

Keluarga No.3805.057005 (copy dari Asli); --------------------------------------------

Bahwa terkait dengan hubungan hukum antara Arya M Kendatu dan Djaya

Cahyadi, sebagaimana fakta persidangan dalam Bukti P-14 berupa “ Surat Pernyataan dari Djaya Cahyadi tertanggal 14 April 1992 “ dengan tegas disebutkan bahwa ke 14 (empat belas) AJB-AJB tersebut adalah milik Arya

M Kendatu, hal ini dapat terjadi persesuaian dengan keterangan saksi Sugandi yang menerangkan ada kerjasama antara Arya M Kendatu dengan

Djaya Cahyadi dalam pembebasan tanah di kelurahan jati sari Kecamatan Jatiasih; -----------------------------------------------------------------------------------------


Menimbang, bahwa terhadap memori Banding tersebut diatas, Kuasa

Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan Kontra Memori banding yang

pada pokoknya mohon agar Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 428/Pdt.G/2014/PN.Bks tanggal 15 Oktober 2015; ----------

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah meneliti dan mencermati

keberatan-keberatan Pembanding semula Penggugat ternyata merupakan pengulangan dari Gugatan dan Replik Pembanding semula Penggugat serta

tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, oleh karena itu keberatan tersebut harus dikesampingkan; -------------------------------------------------

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti

secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan

Negeri

Bekasi

tanggal

15

Oktober

2015,

Nomor

428/Pdt.G/2014/PN.Bks dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula

Penggugat dan kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding I semula Tergugat I, yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru

yang perlu

dipertimbangkan, dengan demikian Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan

membenarkan putusan Hakim tingkat pertama oleh karena pertimbanganpertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang mejadi dasar dalam

putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding; ---------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang,

bahwa

dengan

demikian,

maka

pertimbangan-

pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga

putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 15 Oktober 2015, Nomor

428/Pdt.G/2014/PN.Bks. dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan Tingkat Banding; -----------------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat,

tetap dipihak yang dikalahkan baik dalam peradilan tingkat pertama maupun

dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya; -------------------------------------------------

Mengingat, peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku

khusunya Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum


dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura; ----------------------------------------------------------------------------------------MENGADILI -

-

Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula

Penggugat; --------------------------------------------------------------------------

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 15 Oktober

2015, Nomor 428/Pdt.G/2014/PN.Bks. yang dimohonkan banding tersebut; ------------------------------------------------------------------------------

Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar

seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). -----------------------------------------------------------

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim, pada

hari Senin tanggal 2 Mei 2016 oleh kami Djamer Pasaribu, S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Barat

selaku Ketua Majelis dengan H. Sukarman

Sitepu, S.H. M.Hum. dan A. Fadlol Tamam, S.H., M.Hum. masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2016

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim anggota, serta dibantu oleh Dra. Dedeh Sumiati

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara. --------------------------------------------------Hakim Anggota Ttd H. Sukarman Sitepu, S.H., M.Hum. Ttd A. Fadlol Tamam, S.H., M.HUM.

Ketua Majelis tersebut Ttd Djamer Pasaribu, S.H. Panitera Pengganti Ttd Dra. Dedeh Sumiati


Perincian biaya perkara :

1. Biaya Meterai ..............…….. Rp. 2. Biaya Redaksi putusan ...…. Rp. 3. Biaya Pemberkasan ..…….. Jumlah ………………………..

6.000,-

5.000,-

Rp. 139.000,-

Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)


PT.BDG DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents