Nomor :
P U T U S A N
254/PDT/2016/PT.BDG
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung yang memeriksa dan
mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :
MULYADI, Wiraswasta bertempat tinggal di Komplek Perum Kopo, Permai 1 blok
B 13 Kopo Bandung, Propinsi Jawa
Barat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu
H.KUSWARA S.TARYONO, SH, MH Dkk Advokad dan Advokad Magang pada kantor Advokad dan Konsultasi Hukum H.KUSWARA S. TARYONO, SH, MH &
ASSOCIATES, berkantor di SARIMAS REGENSI Jl. Sarimas Raya No.26-28 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Oktober 2015, yang telah
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada
tanggal
12
oktober
2015
Nomor
:
74/BH/PDT/2015/PN.SNG, untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula TERGUGAT. LAWAN TOGAR PARNINGOTAN NATIPULU, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat
tinggal di Jalan Raya Cijambe, KM 9,6 M Kampung Cisusuh, rukun tetangga 26/ rukun warga 07, Desa Cijambe, Kabupaten Subang, Propinsi Jawa Barat, Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu
SUDUNG SITINJAK, SH Advokat dan Pengacara beralamat
kantor
Arcamanik
Kota
pada
Kantor
Hukum
SIDUNG
SITINDJAK & REKAN, di Jalan AH.Nasution Nomor 25 Bandung,
Propinsi
Jawa
Barat,
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 September 2015,
yang
telah
didaftarkan
di
Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 4 November
2015 Nomor : 66/IX/BH/PDT/2015/PN.SNG. untuk
Hal 1 dari 15 halaman putusan PT.Bandung No. 254.Pdt/2016/PT.BDG.
selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;
Terbanding semula
Pengadilan Tinggi tersebut ; Telah membaca :
1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 1Juni 2016 Nomor : 254/PEN/PDT/2016/PT.BDG, tentang penunjukan
Majelis Hakim yang memeriksa
dan
mengadili
perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas ;
2. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan
perkara
tersebut
serta
turunan
resmi
putusan
Pengadilan Negeri Subang Nomor 31/Pdt.G/2015/PN.Sng ; TENTANG DUDUKNYA PERKARA :
Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya
tertanggal 4 September 2015, yang telah di terima dan didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 4 September 2015 dalam Register perkara Nomor : 31/PDT.G/2015/ PN.Sng telah mengajukan gugatan sebagai berikut :
1. Bahwa, pada tanggal 15 Mei 2015,telah terjadi Kesepakatan sewa menyewa kolam antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, kesepakatan
mana telah dituangkan kedalam satu bentuk Surat Perjanjian tertulis yang ditanda tangani oleh
PENGGUGAT dan TERGUGAT,
berdasarkan SURAT PERJANJIAN SEWA MENYEWA
KOLAM,
tanggal 15 Maret 2015 dibuat diatas kertas bermaterai cukup menurut hukum ( bukti P.l).
2. Bahwa,
dalam
isi
perjanjian
tersebut
disebutkan
Pihak
Pertama
(PENGGUGAT) selaku pemilik lahan dan kolam sebanyak 58 petak berikut
2 buah bangunan mess karyawan, berlokasi di Desa Cijambe, Kecamatan Cijambe, Kebupaten Subang telah disewakan kepada Pihak Kedua (TERGUGAT).
3. Bahwa Penggugat ada saat menyewakan-kolam lkan tersebut dalarn –
kondisi baik dan siap pakai kepada TERGUGAT, dan TERGUGAT menyatakan telah
menerima kolam dalam keadaan baik pula, yang
rencananya akan di gunakan pembesaran ikan.
sebagai tempat usaha pendederan dan
4. Bahwa, setelah perjanjian tersebut ditanda tangani bersama oleh PENGGUGAT
dan TERGUGAT, maka timbullah hak dan kewajiban
masing-masing, dimana
kewajiban PENGGUGAT menyerahkan bidang-
bidang / petak-petak kolam tersebut sebagai mana dimaksud pada butir 3
Hal 2 dari 15 halaman putusan PT.Bandung No. 254.Pdt/2016/PT.BDG.
tersebut diatas, Kemudian TERGUGAT di wajibkan untuk membayar uang sewa yang telah ditentukan dan disepakati demikian hak masing–masing.
5. Bahwa, adapun PENGGUGAT dan TERGUGAT telah menyepakati lama
waktu sewa menyewa kolam selama 5 (lima) tahun, hal ini sesuai pasal 4
ayat (1) SURAT PERJANJIAN SEWA MEYEWA KOLAM disebutkan : lama
waktu sewa menyewa selama 5 tahun yaitu, tehitung mulai tanggal 15 April 2013 sampai dengan 14 April 2018.
6. Bahwa, sedangkan untuk pembayaran uang sewa menurut Pasal 4 ayat (2) SURAT PERJANJIAN SEWA MENYEWA KOLAM di atur dan ditentukan
tentang tata cara pembayaran uang sewa kolam sebagai berikut :
6.1.1. Tahun 1 terhitung mulai 15 April 2013 Sampai dengan 14 April
2014 sebesar Rp.41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) di bayarkan 2 (dua) minggu sebelum masa berlaku sewa.
6.1.2. Tahun 2 terhitung mulai 15 April 2014 sampai dengan 14 April
2015 sebesar Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) di bayarkan 2 (dua) minggu sebelum masa berlaku.
6.1.3. Tahun 3 terhitung 15 April 2015 sampai dengan 14 April 2016 sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) di bayarkan 2 (dua) minggu sebelum masa berlaku.
6.1.4. Tahun 4 terhitung 15 April 2016 sampai dengan 14 April 2017
sebesar Rp.62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah) dibayarkan 2 (dua) minggu sebelum masa berlaku.
6.1.5. Tahun 5 terhitung 15 April 2017 sampai dengan 14 April
2018 sebesar Rp.69.000.000,- (enam puluh Sembllan juta rupiah) dibayarkan 2 (dua) minggu masa berlaku.
7. Bahwa, atas dasar perjanjian tersebut diatas, maka untuk pada masa tahun 1 (pertama) yaitu tanggal 15 April 2013 sampai dengan 14 April
2014, TERGUGAT telah membayar uang sewa kolam sebesar Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) kepada PENGGUGAT.
8. Bahwa setelah masa sewa tahun 1 Pertama berjalan dengan baik dan
berakhir, dan selanjutnya memasuki masa sewa tahun 2 (kedua), TERGUGAT tidak melakukan kewajibannya untuk membayar uang
sewa tahun ke 2 (dua) sebesar Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) sampai dengan saat ini memasuki masa sewa tahun ke
tiga sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) kepada PENGGUGAT, padahal secara tegas sudah diatur dalam perjanjian
di atas, bahwa 2 (dua) minggu sebelum berakhir masa sewa waktu tahun 1 (pertama) maka, wajib kepada TERGUGAT untuk membayar
Hal 3 dari 15 halaman putusan PT.Bandung No. 254.Pdt/2016/PT.BDG.
uang sewa untuk tahun sewa berikutnya dalam artian, selambat lambatnya tanggal 1 April 2014, TERGUGAT sudah harus membayar
uang sewa kepada PENGGUGAT, namun hal itu tidak dilakukan oleh TERGUGAT.
9. Bahwa, menurut pasal 5 ayat (1) SURAT PAERJANJIAN SEWA
MENYEWA KOLAM jelas disebutkan : apabila para pihak akan
mengakhiri perjanjian sewa menyewa wajib memberitahukan 3(tiga) bulan sebelumnya kepada pihak lain. Artinya, bahwa bilamana salah satu pihak mengakhiri kesepakatan ini maka selambat - lambatnya
tanggal 14 Januari 2014 TERGUGAT harus memberitahukan secara terlulis atau langsung kepada PENGGUGAT, namun apa yang tejadi hal ini nyata-nyata tidak dilakukan oleh TERGUGAT dengan baik.
10. Bahwa,
sebagai
penyewa
yang
beritikad
baik
seharusnya
TERGUGAT meberitahukan sebelumnya kepada PENGGUGAT, sehingga oleh karena tidak memberitahukan tiga bulan sebelum
berakhir masa sewa tahun berikutnya sesuai kesepakatan, maka telah
tebukti TERGUGGAT telah wanprestasi. Dengan kondisi kolam ditinggal TERGUGAT, tidak tertata, sarana yang ada di dalam kolam rusak total tidak dapat dipakai lagi sebagaimana mestinya.
11. Bahwa menurut hukum, tiap-tiap orang yang menimbulkan kerugian
dalam perjanjian itu wajib dia memikul kerugian yang timbulkannya tersebut.
12. Bahwa, atas kejadian tersebut PENGGUGAT melayangkan surat Somasi Teguran, masing-masing pada tanggal 15 April 2014 dan
tanggal 29 April 2014 kepada TERGUGAT, akan tetapi hal tersebut tidak di indahkan dengan itikad baik oleh TERGUGAT, sehingga dengan terpaksa PENGGUGAT harus Pengadilan.
mengajukan perkara ini ke
13. Bahwa, disebabkan perbuatan TERGUGAT tersebut telah terbukti wanprestasi
atau ingkar janji dengan tidak melaksanakan isi
perjanjian SEWA MENYEWA KOLAM, dimana unsur-unsur Perbuatan
wanprestasi telah terpenuhi yaitu harus ada perikatan, yang menjadi
dasar kewajiban berprestasi, adanya perbuatan atau sikap tidak memenuhi kewajiban perikatan sebagaimana mestinya dan ada unsur salah
(J.SATRIO,
dalam
bukunya
Wanprestasi
mengatur
KUHPerdata, doktrin dan Yurisprudensi terbitan Citra Aditya,halaman 108).
14. Bahwa, perjanjian SEWA MENYEWA KOLAM, adalah mengikat dan Hal 4 dari 15 halaman putusan PT.Bandung No. 254.Pdt/2016/PT.BDG.
berlaku secara sah sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya pasal 1338 KUHPerdata, Jo Pasal 1320 KUHPerdata tentang
syarat-syarat
sahnya
perjanjian
(PERJANJIAN
SEWA
MENYEWA KOLAM) telah terpenuhi syarat-syarat sahnya sebuah perjanjian).
15. Bahwa, dalam teori hukum perjanjian di kenai asas pacta sun
servanda, yang maksudnya dalam perjanjian yang dibuat secara sah para pihak, maka mengikat sebagai undang-undang bagi pihak- pihak yang membuatnya, dan perjanjian harus ditepati sehingga akan
mendapatkan kepastian hukum bagi para pihak yang membuat perjanjian itu.
16. Bahwa oleh karena berdasarkan hal-hal tersebut diatas, telah terbukti dan TIDAK TERBANTAHKAN, TERGUGAT telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi dengan tidak melaksanakan isi Perjanjian sewa-menyewa kolam tersebut yang mengakibatkan timbulnya kerugian materiel yang dialami PENGGUGAT sebagai berlkut: KERUGIAN MATERIL : -
uang sewa kolam tahun ke dua dan ke tiga sebesar
-
biaya perbaikan 58 petak kolam sebesar Rp. 6.000.000,-
-
Rp.103.000.000,-
biaya keamanan,pemeliharaan
13 bulan x Rp.500.000/bln,- sebesar Rp. 6.500.000,-
Biaya listrik bulan Maret 2014 - April 2015 sebesar Rp.1.874.000,-
biaya PBB 2014 – 2015 sebesar Rp. 40.000,-
Total kerugian Materiel sebesar :Rp.117.414.000,KERUGIAN IMMATERIEL:
Sedangkan untuk kerugian Immaterial hilangnya kepercayaan orang
terhadap PENGGUGAT sebagai Pengusaha, sehingga berdampak kepada
kegiatan
usaha
PENGGUGAT,
Rp.500.000.000,- ( lima ratus juta rupiah).
17. Bahwa
atas
kesalahan
dan
kelalaian
dinilai
sebesar
TERGUGAT
tidak
melaksanakan perjanjian, sudah sepantasnya dan sewajarnya
TERGUGAT, di hukum untuk membayar ganti kerugian materiel sebesar Rp. 117.414.000,- (seratus tujuh belas juta, empat ratus
empat puluh empat ribu rupiah) dan Kerugian Immateriel sebesar
Rp.500.000.000,- ( lima ratus juta rupiah) secara tunai,seketika dan sekaligus kepada PENGGUGAT.
Hal 5 dari 15 halaman putusan PT.Bandung No. 254.Pdt/2016/PT.BDG.
18. Bahwa agar tuntutan Penggugat tidak sia-sia atau illusoir kelak di kemudian hari, karena adanya rasa kekhawatiran Tergugat akan
berniat mengalihkan atau menjual rumah miliknya, maka mohon
dengan hormat kepada Majleis Hakim agar meletakkan sita jaminan terhadap TANAH dan RUMAH yang terletak di Komplek Perumahan Kopo Permai 1 Blok B.31 Kopo Bandung atas nama MULYADI.
19. Bahwa, mengingat kepada gugatan PENGGUGAT di dasarkan
kepada bukti-bukti authentik menurut hukum, maka PENGGUGAT mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih
dahulu walaupun ada upaya hukum banding dan kasasi atau verzet (Uit Voerbaar bij Vooraad).
20. Bahwa
Berdasarkan
uraian-uraian
tersebut
diatas,
maka
PENGGUGAT mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili serta memutus perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :
TUNTUTAN HUKUM:
1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT secara keseluruhan.
2. Menyatakan sah menurut hukum PERJANJIAN SEWA MENYEWA KOLAM tanggal15 Maret 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT.
3. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan ingkar janji/ wanprestasi menurut hukum.
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas Tanah Dan Bangunan terletak di Komplek Perumahan Kopo Permai 1 Blok B.31 Kopo Bandung.
5. Meletakkan sita jaminan terhadap Tanah dan Bangunan terletak di Komplek Perumahan Kopo Permai 1 Blok.B.31 Kopo Bandung.
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian material
sebesar Rp.117.414.000,- (seratus tujuh belas juta, empat ratus empat puluh ribu rupiah) dan kerugian immateriel sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus ribu rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus kepada PENGGUGAT.
7. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi dan verzet (Uit Voerbaaar bij Vooraad).
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar semua biaya perkara. Hal 6 dari 15 halaman putusan PT.Bandung No. 254.Pdt/2016/PT.BDG.
Bilamana Pengadilan berbeda pendapat dengan PENGGUGAT,
mohon dengan putusan yang seadil- adilnya. Menimbang,
perbaikan
bahwa
Penggugat
kemudian
mengajukan
gugatan tertanggal 30 November 2015 yang pada
pokoknya adalah sebagai berikut :
1. Bahwa, pada Posita surat gugat Penggugat butir 17 disebutkan : bahwa atas kesalahan dan kelalaian Tergugat tidak melaksanakan
perjanjian, sudah sepantasnya dan sewajarnya Tergugat, dihukum
untuk membayar ganti kerugian material sebesar Rp.117.414.000,(seratus tujuh belas juta,empat ratus empat belas ribu rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp. 500.000.000,- ( lima ratus juta rupiah) secara tunai,seketika dan sekaligus kepada Penggugat.
Mohon diperbaiki :Rp.117.414.000,- (seratus tujuh belas juta,
empat ratus empat belas ribu rupiah) seharusnya,Rp.117.414.000,(seratus tujuh belas juta empat ratus empat belas ribu rupiah).
Dengan demikian, kalimat yang benar setelah perbaikan adalah: "Bahwa atas kesalahan dan kelalaian Tergugat tidak melaksanakan
perjanjian, sudah sepantasnya dan sewajarnya Tergugat, dihukum
untuk membayar ganti kerugian material sebesar Rp.117.414.000,(seratus tujuh belas juta empat ratus empat belas ribu rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus kepada Penggugat.
2. Bahwa, pada bagian petitum surat gugat Penggugat butir 6 disebutkan : Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian material sebesar
Rp.117.414.000, - (seratus tujuh belas juta,
empat ratus empat puluh ribu rupiah) dan
kerugian immaterial
sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus ribu rupiah).
Mohon diperbaiki : Rp.117.414.000,- (seratus tujuh belas juta,
empat ratus empat puluh ribu rupiah) dan Rp. 500.000.000,- (lima
ratus ribu rupiah) seharusnya Rp.117.414.000,- (seratus tujuh belas juta, empat ratus empat belas ribu rupiah) dan Rp.500.000.000,(lima ratus juta rupiah).
Dengan demikian kalimat yang benar setelah perbaikan adalah "Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian material
sebesar Rp.117.414.000,-(seratus tujuh belas juta, empat ratus empat belas ribu rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)."
Hal 7 dari 15 halaman putusan PT.Bandung No. 254.Pdt/2016/PT.BDG.
Menimbang,
bahwa
atas
gugatan
Penggugat
tersebut
Tergugat telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :
DALAM EKSEPSI :
1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, karena diajukan tanpa dilandasi dasar hukum yang kuat.
2. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara aquo
dapat dikatakan merupakan gugatan jilid dua dari gugatan yang sebelumnya pernah diajukan
kepada Tergugat terkait Surat
Perjanjian Sewa Menyewa Kolam tertanggal 15 Maret 2013 di Pengadilan Negeri Subang dan perkara tersebut telah diperiksa dan
diputus
sebagaimana
yang
tertuang
dalam
Putusan
Pengadilan Negeri Subang No. 45/Pdt.G/2014/PN.Sng tertanggal 27 Juli 2015, yang amarnya
Penggugat tidak dapat diterima": -
berbunyi, “Menyatakan gugatan
Bahwa dalil-dalil posita gugatan aquo pada prinsipnya adalah
sama dengan perkara sebelumnya No. 45/Pdt.G/2014/PN.SNG
tertanggal 27 Juli 2015, yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Subang dan hanya berbeda dalam dasar perbuatan hukumnya, dimana pada gugatan sebelumnya Penggugat
mengajukan gugatan dengan dasar perbuatan melawan hukum,
sedangkan gugatan aquo adalah dengan dasar perbuatan wanprestasi;
3. Bahwa mencermati formil gugatan baru Penggugat dengan konstruksi hukum berupa gugatan Perbuatan Wanprestasi adalah tidak jelas dan kabur (obscure libel) serta telah melanggar tata
tertib beracara, karena sejak Perkara No.45/Pdt.G/2014.PN.Sng diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Subang pada tanggal 27 Juli 2015, Penggugat
sudah tidak berhak mengajukan gugatan
baru ini kepada Tergugat, karena dasar gugatannya adalah
bersumber pada adanya perjanjian timbal balik, dimana masingmasing pihak dibebani kewajiban untuk memenuhi prestasi secara timbal balik, sedangkan Penggugat sendiri tidak memenuhi apa
yang menjadi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati (exceptio non adimpleti contrectus), dengan alasan : -
Bahwa
dalam
sebagaimana
proses
Putusan
pemeriksaan Pengadilan
perkara
Negeri
terdahulu
Subang
(
No.
45/Pdt.G/2014/PN.SNG tertanggal 27 Juli 2015), Majelis Hakim
Hal 8 dari 15 halaman putusan PT.Bandung No. 254.Pdt/2016/PT.BDG.
dalam
perkara
tersebut
telah
mengadakan
Pemeriksaan
Setempat pada tanggal 11 Juni 2015, dimana dalam proses Pemeriksaan Setempat (PS) tersebut telah diperoleh fakta, bahwa objek sengketa ternyata telah disewakan Penggugat
kepada pihak lain atau dengan perkataan lain, pada waktu
Pemeriksaan Setempat dilakukan, Tergugat sudah lama keluar -
dari obyek perjanjian tidak memperpanjang sewa.
Bahwa dengan demikian, dalil posita gugatan Penggugat pada
butir (8), yang menyatakan, " ... Tergugat tidak melakukan kewajibannya untuk membayar uang sewa tahun ke 2 (dua)
sebesar Rp. 48.000.000.- (empat puluh delapan juta rupiah) sampai dengan saat ini memasuki masa sewa tahun ketiga sebesar Rp. 55.000.000.- (lima puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat padahal secara tegas sudah diatur dalam perjanjian
diatas ... '; adalah dalil yang tidak jelas kabur (obscure libel),
karena di satu sisi Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar uang sewa tahun ke 2 (dua) dan tahun ketiga,
sedangkan disisi lain, Penggugat sendiri tidak memenuhi apa
yang menjadi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, dimana obyek perjanjian tersebut ternyata telah disewakan Penggugat kepada pihak lain.
Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka layak
menurut hukum formil Gugatan Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima.
DALAM POKOK PERKARA :
Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, perlu Tergugat tanggapi sebagai berikut :
1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan pada bagian eksepsi, mohon
dianggap telah masuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan untuk bagian pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas.
3. Bahwa
benar
antara
Tergugat
dengan
Penggugat
telah
mengadakan Perjanjian Sewa Menyewa Kolam sebagaimana Surat Perjanjian Sewa Menyewa Kolam tertanggal 15 Maret 2013. -
Bahwa perlu Tergugat sampaikan disini, bahwa proses sewa
menyewa kolam tersebut dilakukan Tergugat melalui Sdr. Beni Gurnita dan Tergugat tidak pernah bertemu langsung dengan
Hal 9 dari 15 halaman putusan PT.Bandung No. 254.Pdt/2016/PT.BDG.
Penggugat, sedangkan pembayaran harga sewa tahun pertama dilakukan melalui transfer bank ke rekening Penggugat dan hal itu sudah diakui Penggugat sebagaiman dalil positanya pada butir (7).
4. Bahwa tidak benar dan sangat tidak beralasan dalil Penggugat pada butir (8), karena jauh-jauh hari sebelum masa sewa tahun
pertama berakhir, Tergugat telah keluar dari kolam tersebut tidak memperpanjang lagi sewa kolam tersebut. Dengan demikian
adalah tidak logis dan mengada-ada, Tergugat diharuskan
membayar uang sewa tahun berikutnya, lagi pula dalam proses pemeriksaan perkara terdahulu (sebagaimana Putusan Pengadilan
Negeri Subang No. 45/Pdt.G/2014/PN.Sng tertanggal 27 Juli 2015), Majelis
Hakim
dalam
perkara
tersebut
telah
mengadakan
Pemeriksaan Setempat pada tanggal 11 Juni 2015, dimana dalam proses Pemeriksaan Setempat (PS) tersebut telah diperoleh fakta, bahwa kolam ikan sebagai objek perjanjian telah disewakan
Penggugat kepada pihak lain atau dengan perkataan lain, pada
waktu Pemeriksaan Setempat dilakukan, Tergugat sudah tidak menempati kolam tersebut. -
Bahwa kurang lebih 3 (tiga) bulan sebelum masa sewa berakhir pada tahun pertama, Tergugat telah memberitahukan secara lisan kepada Sdr. YAYAN
yang merupakan karyawan dari
Penggugat, bahwa Penggugat
tidak akan memperpanjang
sewa kolam tersebut karena merugi, bahkan Penggugat telah
mengosongkan kolam tersebut kurang lebih 3 (tiga) bulan -
sebelum sewa kolam tahun pertama tersebut berakhir.
Bahwa pemberitahuan mengenai berakhirnya perjanjian sewa
menyewa tersebut telah Tergugat sampaikan lagi melalui Sdr. BENI
GURNITA
ditugaskan
oleh
yang
berdasarkan
Penggugat
untuk
pengakuannya
menanyakan
telah
kepada
Tergugat perihal benar tidaknya perjanjian sewa menyewa
kolam tersebut tidak akan diperpanjang lagi oleh Tergugat, dan
Tergugat telah menegaskan kembali kepada Sdr. Beni Gurnita
bahwa Tergugat tidak akan memperpanjang sewa menyewa
kolam tersebut. Akan tetapi menurut Sdr. Beni Gurnita, Penggugat
menginginkan
pemberitahuan
tersebut
secara
tertulis, padahal sesuai ketentuan Pasal 5 angka (1) Perjanjian Sewa Menyewa tersebut, tidak ada kewajiban Tergugat untuk
Hal 10 dari 15 halaman putusan PT.Bandung No. 254.Pdt/2016/PT.BDG.
memberitahukan perihal berakhirnya sewa menyewa tersebut -
secara tertulis.
Bahwa dengan demikian terhadap dalil Penggugat tersebut harus ditolak, karena tindakan Tergugat bukanlah merupakan
perbuatan wanprestasi, akan tetapi tindakan dan perbuatan tersebut adalah untuk memenuhi dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 5 angka (1) Surat Perjanjian Sewa Menyewa Kolam tertanggal 15 Maret 2013;
5. Bahwa tidak benar dan harus ditolak dalil Penggugat pada butir (9)
yang menyatakan, “bahwa bilamana salah satu pihak mengakhiri kesepakatan ini maka 2014
Tergugat
harus
selambat-lambatnya tanggal 14 Januari memberitahukan secara tertulis atau
langsung kepada Penggugat, namun apa yang terjadi hal ini nyatanyata tidak dilakukan oleh Tergugat, karena dalil tersebut hanya
interpretasi Penggugat yang hanya menguntungkan Penggugat
sendiri, apalagi bunyi karena klausula Pasal 5 angka 1 Surat Perjanjian Sewa Menyewa tersebut tidak dikutip seluruhnya oleh Penggugat.
6. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 angka (1) Perjanjian Sewa Menyewa
tersebut, tidak
ada
kewajiban
Tergugat
untuk
memberitahukan perihal berakhirnya sewa menyewa tersebut secara tertulis.
7. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada poin (10), karena sesuai uraian diatas, Tergugat telah memberitahukan kepada Penggugat
mengenai pengakhiran Perjanjian Sewa Menyewa Kolam sesuai
ketentuan Pasal 5 angka (1) Perjanjian Sewa Menyewa tersebut. Demikian
juga
terhadap
dalil
Penggugat
selanjutnya
yang
menyatakan kondisi kolam yang tidak tertata, sarana yang ada di
dalam kolam rusak total tidak dapat dipakai lagi sebagaimana mestinya adalah dalil yang tendensius dan terlalu mengada-ada dan tidak sesuai dengan fakta ketika dilakukan Pemeriksaan
Setempat pada tanggal 11 Juni 2015 terkait perkara sebelumnya yaitu
Putusan
Pengadilan
Negeri
No.45/Pdt.G/2014/PN.Sng tertanggal 27 Juli 2015.
Subang
8. Bahwa dengan demikian terhadap dalil Penggugat tersebut juga harus ditolak dan dikesampingkan karena tindakan Tergugat bukan merupakan perbuatan wanprestasi.
9. Bahwa terhadap tuntutan Penggugat untuk membayar ganti Hal 11 dari 15 halaman putusan PT.Bandung No. 254.Pdt/2016/PT.BDG.
kerugian materiil dan immateriil, karena tidak berdasar hukum maka harus ditolak;
10. Bahwa terhadap permohonan Penggugat untuk meletakan sita
jaminan terhadap tanah dan bangunan milik Tergugat, karena tidak berdasar hukum juga harus ditolak;
11. Bahwa demikian juga terhadap tuntutan Penggugat mengenai
putusan serta merta, karena tidak berdasarkan hukum maka harus ditolak;
12. Maka berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Tergugat mohon
dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut :
DALAM EKSEPSI :
1. Menerima dan mengabulakn eksepsi Tergugat seluruhnya ; 2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
DALAM POKOK PERKARA :
1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.
Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan
Negeri Subang telah menjatuhkan putusan tanggal 15 Pebruari 2016 Nomor : 31/Pdt.G/2015/PN.Sng. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
DALAM EKSEPSI
Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
-
DALAM KONVENSI / POKOK PERKARA
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah menurut hukum Perjanjian Sewa Menyewa Kolam tertanggal 15 Maret 2013 yang dibuat dan di tandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat ;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/ wanprestasi menurut hukum ;
4. Menghukum tergugat untuk membayar ganti kerugian materil sebesar Rp.18.887.328,-(delapan belas juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh delan rupiah) ;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya. 6.
Menghukum
Tergugat
untuk
membayar
Rp.1.301.000,- (satu juta tiga ratus seribu rupiah ) ;
biaya
perkara
Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding
No.31/Pdt./2015/PN.SNG, tanggal 29 Pebruari 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh CIK MAMAT YS,SH.MH Panitera Pengadilan Negeri
Hal 12 dari 15 halaman putusan PT.Bandung No. 254.Pdt/2016/PT.BDG.
Subang,yang menerangkan bahwaTergugat melalui kuasa hukumnya,telah
menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Subang Nomor 31/PDT.G/2015/ PN.SNG. tanggal 15 Februari 2016 ;
Menibang bahwa berdasarkan relaas pemberitahuan pernyataan
banding No.31/PDT.G/2015/PN.SNG. Jo No.300 /Pdt.Del/2015/PN.Bdg ,pada hari Senin tanggal 7 Maret 2016 telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terbanding semula Penggugat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bandung ;
Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Tergugat Tidak
mengajukan
memori banding sesuai dengan surat keterangan yang
dibuat oleh CIK MAMAT YS.SH,MH Panitera Pengadilan Negeri Subang tanggal 19 Mei 2016 Nomor 31/Pdt.G/2015/PN.Sng ;
Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat
perkara ini tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;
dalam
Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 31
Maret 2016 dan tanggal 10 Mei 2016 telah memberitahukan kepada
Terbanding semula Penggugat, dan kepada Pembanding semula Tergugat untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam
tenggang waktu 14 ( empat belas ) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini ;
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM : Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding
semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-
cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang Undang, oleh karena permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;
Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan
seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan
resmi
putusan
Pengadilan
Negeri
Subang
Nomor.31/Pdt.G/2015/PN.Sng tanggal 15 Pebruari 2016, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah
tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ;
Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Pertimbangan hukum
Majelis Hakim tingkat pertama tidak ada hal-hal yang dapat melemahkan
atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena Hal 13 dari 15 halaman putusan PT.Bandung No. 254.Pdt/2016/PT.BDG.
semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis
Hakim Tingkat Pertama tersebut maka tidak dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi ;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas,
maka putusan Pengadilan Negeri Subang Nomor 31/Pdt.G/2015/PN.Sng tanggal 15 Pebruari 2016 beralasan hukum untuk dikuatkan ; Menimbang,
bahwa
oleh
karena
putusan
tingkat
pertama
dikuatkan sehingga Pembanding semula Tergugat berada di pihak yang
kalah dan sesuai dengan ketentuan pasal 181 ayat (1) HIR, maka Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang pada Tingkat Banding jumlahnya sebagaimana tersebut pada amar putusan dibawah ini ;
Mengingat pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang
Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura Jo. Pasal 4 ayat (1) UndangUndang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal 188
– 194 HIR serta Undang-Undang dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;
M E N G A D I L I : -
-
Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat
tersebut ;
Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Subang, Nomor 31/Pdt.G/
2015/PN.Sng. tanggal 15 Pebruari 2016 yang dimohonkan banding tersebut ;
Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya
perkara pada kedua Tingkat Peradilan, yang untuk tingkat Banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat, pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2016
oleh
kami
SUBARYANTO,S.H.MH
sebagai
Hakim
Ketua,
H.HANIFAH HIDAYAT NOOR, S.H.MH dan DR.RIDWAN RAMLI,SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 18 Juli 2016 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota
serta dibantu oleh Tata Kurnia, S.A. S.H. Panitera Pengganti pada Hal 14 dari 15 halaman putusan PT.Bandung No. 254.Pdt/2016/PT.BDG.
Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak maupun Kuasa Hukumnya,-
HAKIM ANGGOTA,
HAKIM KETUA,
Ttd
Ttd
H.HANIFAH HIDAYAT NOOR, S.H.MH
SUBARYANTO,S.H.MH
Ttd DR.RIDWAN RAMLI,SH.MH
PANITERA PENGGANTI Ttd
TATA KURNIA,SA.S.H.
Perincian biaya perkara :
1. Materai putusan …………… … Rp. 2. Redaksi putusan …………… ... Rp. 3. Pemberkasan …………………. Rp.
6.000,-
5.000,-
139.000,-
Rp. 150.000,-
Hal 15 dari 15 halaman putusan PT.Bandung No. 254.Pdt/2016/PT.BDG.