P U T U S A N Nomor 21/Pdt.G/2011/PTA.Btn BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Agama Banten yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh: PEMBANDING, umur 43 tahun,
agama Islam, pekerjaan
ibu rumah tangga,
bertempat tinggal di KABUPATEN TANGERANG, yang selanjutnya memberikan kuasa kepada Untung Mujiono, S.H. , pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office Untung Mujiono, S.H. dan Patners, yang beralamat di Villa Bintaro Regency, Jl. Bangka Blok H.2 No.12 Pondok Kacang Timur, Kota Tangerang Selatan, berdasarkan surat kuasa tanggal 3 Januari 2011, semula Termohon/Pelawan, sekarang Pembanding; MELAWAN TERBANDING, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di
KABUPATEN
TANGERANG,
semula
Pemohon/Terlawan , sekarang Terbanding; Pengadilan Tinggi Agama tersebut; Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini; TENTANG DUDUK PERKARANYA Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam Putusan
yang dijatuhkan
oleh Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Senin, tanggal 27 Desember 2010 M. bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1432 H. Nomor 0000/Pdt.G/2010/PA.Tgrs, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : MENGADILI 1. Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar; 2. Mempertahankan putusan Verstek Nomor 0000/Pdt.G/2010/PA.Tgrs, tanggal 23 Agustus 2010;
3. Membebankan kepada Terlawan untuk membayar biaya perkara perlawanan (Verstek) sebesar Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa,
Nomor 0000/Pdt.G/2010/PA.Tgrs,
pada hari Selasa tanggal 4 Januari
yang menyatakan bahwa
2011, pihak Termohon/Pelawan/Pembanding
telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Tigaraksa tersebut, dan permohonan banding Termohon/Pelawan/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya secara seksama pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2011; Membaca dan
memperhatikan memori banding yang diajukan oleh
Termohon/Pelawan/Pembanding yang diserahkan ke Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Senin tanggal 17 Januari 2011 yang mana memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon/Terlawan/Terbanding pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2011; Membaca dan memperhatikan kontra memori banding yang diajukan oleh Pemohon/Terlawan/Terbanding yang diserahkan ke Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Senin tanggal 14 Pebruari 2011, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon/Pelawan/Pembanding pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2011; Telah membaca dan memperhatikan catatan Panitera yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 31 Maret 2011, yang menerangkan bahwa Pembanding dan Terbanding tidak melaksanakan pemeriksaan terhadap berkas perkara banding ( Inzage); TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat menurut ketentuan
perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut dinyatakan
dapat diterima; Menimbang, bahwa setelah majelis Pengadilan Tinggi Agama Banten mempelajari dengan cermat berkas perkara serta surat-surat
yang berhubungan
dengan perkara a quo, memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:
Menimbang, bahwa perlawanan Termohon/Pelawan/Pembanding dalam perkara a quo pada dasarnya adalah upaya hukum Termohon/Pelawan/Pembanding terhadap
Putusan
Verstek,
dan
dalam
upaya
hukum
tersebut
Termohon/Pelawan/Pembanding mengajukan dua macam keberatan terhadap amar putusan Verstek pada pokoknya sebagai berikut: 1. Putusan Verstek yang menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir; 2. Putusan Verstek mengenai isi putusan lainnya yang menyangkut materi perkara; Menimbang,
bahwa dalam Verstek, Termohon/Pelawan/Pembanding
mengajukan keberatan terhadap amar putusan yang menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir, dengan menyebutkan alasan sebagai berikut: Bahwa pemanggilan untuk sidang tangal 16 Agustus 2010 yang jatuh pada hari Senin telah dilakukan oleh juru sita Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2010; Bahwa surat panggilan untuk sidang kedua tanggal 23 Agustus 2010, Pelawan semula Termohon sama sekali tidak menerima, sehingga tidak memenuhi syarat pemanggilan yang patut (Vide Pasal 122 HIR); Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Tigaraksa dalam putusan Verstek memberikan pertimbangan atas keberatan Termohon/Pelawan/Pembanding tersebut dengan menyatakan sebagai berikut: Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan untuk persidangan tanggal 23 Agustus 2010, Termohon/Pelawan/Pembanding ternyata telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, relaas telah disampaikan melalui Kelurahan Bencongan pada tanggal 18 Agustus 2010 untuk diteruskan kepada yang bersangkutan, dalam hal ini meskipun Pelawan telah mengklaim tidak menerima relaas yang dimaksud, menurut majelis panggilan yang disampaikan melalui Kantor Lurah tersebut sesuai dengan Pasal 390 HIR telah memenuhi syarat pemanggilan yang sah, oleh karena itu tidak hadirnya Pelawan pada hari dan tanggal persidangan tersebut di atas tidak mempunyai alasan yang sah;
Menimbang,
bahwa
dalam
memori
banding,
Termohon/Pelawan/
Pembanding, merasa keberatan atas surat panggilan untuk sidang hari Senin tanggal 23 Agustus 2010, karena tidak pernah menerima surat panggilan tersebut; Menimbang, bahwa majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten, akan mempertimbangkan untuk meluruskan pengertian panggilan yang patut, dengan tanpa mempersoalkan dalam perkara a quo dimana pada sidang tanggal 23 Agustus 2010 Termohon menilai panggilan tidak patut karena tidak pernah terima surat panggilan sidang, sedangkan majelis Hakim menilai panggilan tersebut telah patut, karena telah disampaikan melalui Kantor Lurah; Menimbang, bahwa untuk menilai patut atau tidak patut pada relaas panggilan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam perkara a quo untuk sidang tanggal 16 Agustus 2010 dan sidang tanggal 23 Agustus 2010 perlu merujuk Pasal 122 HIR yang bunyi lengkapnya sebagai berikut: Ketika menentukan hari persidangan, Ketua menimbang jarak antara tempat diam atau tempat tinggal kedua belah pihak dari tempat Pengadilan Negeri bersidang dan kecuali dalam hal perlu benar perkara itu dengan segera diperiksa, dan hal itu disebutkan dalam surat perintah, maka tempo antara hasil pemanggilan kedua belah pihak dari hari persidangan tidak boleh kurang dari tiga hari kerja; Menimbang, bahwa didalam Buku II, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi Revisi 2009 halaman 30, dan Edisi Revisi 2010 halaman 27, dinyatakan: ”Tenggang waktu antara panggilan para pihak dengan hari sidang minimal 3 (tiga) hari kerja”; Menimbang, bahwa dengan ketentuan bahwa tempo antara pemanggilan dengan hari persidangan minimal 3 (tiga) hari kerja, maka hari-hari libur yang terdapat antara pemanggilan dengan hari sidang tidak dihitung, dan hari dimana dilakukan pemanggilan juga tidak dihitung, sesuai Pasal 391 HIR; Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pengertian pemanggilan yang patut sesuai Pasal 122, Pasal 391 HIR, dan Buku II tersebut diatas
majelis hakim
Pengadilan Tinggi Agama Banten akan melakukan penilaian terhadap relaas panggilan perkara a quo untuk sidang tanggal 16 Agustus 2010 dan tanggal 23 Agustus 2010;
Menimbang, bahwa untuk sidang hari Senin tanggal 16 Agustus 2010 sesuai relaas panggilan Nomor 0000/Pdt,G/2010/PA, Tgrs, Termohon dipanggil pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2010, ternyata tenggang waktu antara panggilan sidang dengan hari sidang kurang dari 3 (tiga) hari kerja, tepatnya tenggang waktu dimaksud hanya 2 (dua) hari kerja, dengan penghitungan, bahwa hari Rabu tanggal 11 Agustus 2010 tidak dihitung karena tanggal tersebut adalah hari dilakukan pemanggilan (vide Pasal 391 HIR), tanggal 14 dan tanggal 15 Agustus 2010 adalah (hari Sabtu dan Minggu) tidak dihitung, karena hari libur, yang dapat dihitung hanya tanggal 12 dan 13 Agustus 2010 yang bertepatan dengan hari Kamis dan Jum’at yang termasuk hari kerja; Menimbang, bahwa untuk sidang hari Senin tanggal 23 Agustus 2010, juga jarak antara pemanggilan sidang dengan hari sidang juga hanya 2 (dua) hari kerja, dengan penghitungan, bahwa hari Rabu tanggal 18 Agustus 2010 tidak dihitung karena hari dimana dilakukan pemanggilan sidang, tanggal 21 dan 22 tidak dihitung karena hari libur (hari Sabtu dan Minggu) yang dihitung adalah tanggal 19 dan 20 Agustus 2010 (hari Kamis dan Jum’at), karena kedua hari tersebut adalah hari kerja; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim Pengadilan
Tinggi
Agama
Banten
berpendapat,
bahwa
Termohon/Pelawan/Pembanding pada sidang hari Senin tanggal 16 Agustus 2010 dan pada sidang hari Senin tanggal 23 Agustus 2010 dipanggil dengan tidak patut, karena tenggang waktu antara panggilan dengan hari sidang kurang dari 3 (tiga) hari kerja; Menimbang, bahwa oleh karena itu kedua panggilan tersebut dalam perkara a quo dapat dinyatakan tidak memenuhi persyaratan formal dan cacat hukum, dan karena
itu
pula,
maka
Putusan
Pengadilan
Agama
Tigaraksa
Nomor
0000/Pdt.G/2010/PA.Tgrs, tanggal 23 Agustus 2010 M bertepatan dengan tanggal 13 Ramadlan 1431 H, adalah batal demi hukum; Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut dinyatakan batal demi hukum, maka keberatan Termohon/Pelawan/Pembanding atas amar putusan selainnya yang menyangkut materi perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut; Menimbang,
bahwa
berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,
Pengadilan Tinggi Agama Banten berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2010/PA.Tgrs, tanggal 27 Desember 2010 tidak bisa
dipertahankan dan harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri, yang bunyi amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini; Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan , maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang
Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama
dibebankan kepada Pemohon/Terlawan/Terbanding dan biaya dalam tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Pelawan/Pembanding; Mengingat Undang-undang dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil Syar’i yang berkaitan dengan perkara ini; MENGADILI -
Menyatakan,
bahwa
permohonan
banding
yang
diajukan
oleh
Termohon/Pelawan/Pembanding dapat diterima; -
Membatalkan
Putusan
Pengadilan
Agama
Tigaraksa
Nomor
0000/Pdt.G/2010/PA.Tgrs, tanggal 27 Desember 2010 M, bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1432 H; Dengan mengadili sendiri: 1. Menyatakan perlawanan yang diajukan Pelawan/Termohon asal
dapat
diterima; 2. Menyatakan perlawanan yang diajukan Pelawan/Termohon asal adalah perlawanan yang benar; 3. Membatalkan putusan Verstek nomor 1224/Pdt.G/2010/PA.Tgrs, tanggal 23 Agustus 2010 M, bertepatan dengan tanggal 13 Ramadlan 1431 H; 4. Menghukum Terlawan/Pemohon untuk membayar biaya perkara tingkat pertama sebesar Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); -
Menghukum Termohon/Pelawan/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari Kamis 5 Mei 2011 M, bertepatan dengan
tanggal 1 Jumadil Akhir 1432 H. yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. AH. Chairuddin Ridwan, S.H. , M.H. sebagai Ketua Majelis dihadiri oleh Drs. H.U. Syihabuddin, S.H. , M.H. dan Drs. H. Mafrudin Maliki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dengan penetapan Nomor 21/Pdt.G/2011/PTA. Btn tanggal 7 April 2011 didampingi oleh Drs. Asmawi H. Rawi, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara;
Hakim Anggota,
Hakim Ketua,
Ttd.
Ttd.
Drs. H. U.Syihabuddun,S.H.,M.H. Drs.H. AH.Chairuddin Ridwan, S.H. ,M.H. Hakim Anggota,
Panitera Pengganti,
Ttd.
Ttd.
Drs. H . Mafrudin Maliki, S.H.
Drs. Asmawi H.Rawi
Rincian biaya perkara : 1. Biaya proses ......................................... Rp 139.000,2. Biaya Redaksi ...................................... Rp 5 000,3. Biaya Materai ...................................... Rp 6.000,----------------------------------------------------------------------------J u m l a h ............................................ Rp 150.000,-
