SALINAN PUTUSAN Nomor : 72/Pdt.G/2011/PTA.Bdg. BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara : “PEMBANDING”, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga tempat tinggal di Kabupaten Ciamis , dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Pebruari 2011 telah memberikan kuasa kepada SAEFUDDIN, SH. MH. Advokat dan Pengacara yang berkantor di Jl. Jendral Sudirman No. 77
Ciamis,
semula
Termohon
untuk
selanjutnya
disebut
sebagai
“PEMBANDING” MELAWAN “TERBANDING”, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai
Negeri Sipil,
tempat tinggal di Kabupaten Ciamis Dahulu Sebagai Pemohon sekarang sebagai “TERBANDING” Pengadilan Tinggi Agama tersebut ; Telah memeriksa berkas perkara yang bersangkutan ; TENTANG DUDUK PERKARANYA Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Ciamis
tanggal
07 Pebruari 2011 M. nomor :
3989/Pdt.G/2010/PA.Cms, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : DALAM KONVENSI 1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; 2. Memberi izin kepada Pemohon () untuk ikror
menjatuhkan talak satu kepada
Termohon () dimuka sidang Pengadilan Agama Ciamis; 3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon Mut’ah
Rp. 750.000.00,-
Nafkah Idah
Rp. 400.000.00,- per-bulan ;
DALAM REKONVENSI : 1.
Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi sebagian ;
1
2.
Menghukum Tergugat dalam rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat dalam rekonvensi berupa 1/3 gaji setiap bulannya ;
3.
Menghukum Tergugat dalam rekonvensi untuk menanggung seluruh biaya anakanak ( Anak 1 dan anak 2 ) sampai dapat berdiri sendiri ;
DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI -
Membebankan biaya
perkara
kepada Pemohon Konvensi/Tergugat
dalam
rekonvensi sejumlah Rp. 221.000.00,- ( dua ratus dua puluh satu ribu rupiah ) ; Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ciamis
tertanggal 21 Pebruari 2011, bahwa Termohon telah mengajukan
permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Ciamis, melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa tanggal 17 Pebruari 2011, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan pada pihak lawannya pada tanggal 1 Maret 2011; Memperhatikan, bahwa untuk permohonan banding tersebut, Pembanding telah mengajukan memori banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Ciamis tertanggal 28 Pebruari 2011
dan memori banding tersebut telah
disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 7 Maret 2011 sebagaimana termuat dalam Surat Pemberitahuan memori banding Nomor : 3989/Pdt.G/2011/PA.Cms. tanggal 7 Maret 2011 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Ciamis selanjutnya Terbanding juga telah mengajukan Kontra memori banding tertanggal 15 Maret 2011 ; Memperhatikan bahwa para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara
(inzage) sebelum
dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan ternyata baik Pembanding maupun Terbanding telah melakukan inzage atas berkas perkara tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Ciamis tertanggal 24 dan 29 Maret 2011 ; TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ketentuan Undangundang No. 20 Tahun 1947 Pasal 7 ayat (1), maka permohonan banding Pembanding formal harus dinyatakan dapat diterima ; Menimbang,
bahwa
setelah Pengadilan Tinggi Agama membaca dan
meneliti berkas perkara mengenai pemeriksaan perkara a quo di tingkat pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding
sependapat dengan alasan dan pertimbangan yang telah
dikemukakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sebatas mengenai permohonan
2
cerai/talak sehingga alasan dan pertimbangan yang telah dikemukakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai alasan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, namun meskipun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding
tidak sependapat atas pertimbangan-pertimbangan selain dan
selebihnya sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut ; Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya tertanggal 21 Pebruari 2011 menyatakan keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena dinilai telah berpihak pada Pemohon sehingga merugikan Termohon ; Menimbang, bahwa dinyatakan dalam memori keberpihakan Majelis Tingkat pertama dapat dilihat dari pertimbangan hukum yang tidak jelas dan tidak memenuhi rasa keadilan selain dari kurangnya mempertimbangkan tentang nafkah lampau yang tidak jelas juga tentang biaya hidup anak yang tidak menyebut berapa nominalnya serta bagaimana cara penyelesaiannya serta hanya mendengar dari keterangan seorang saksi Pemohon ; Menimbang, bahwa terlepas dari apa-apa yang telah dipertimbangkan Majelis Tingkat Pertama, terhadap keberatan Pembanding Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa
ternyata setelah dilakukan pengkajian ulang, apa yang telah dipertimbangkan
oleh Majelis Tingkat Pertama sebatas permohonan cerai/talak telah tepat dan benar. karena
setidaknya Majelis Tingkat Pertama telah mengakomodir Yurisprudensi
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 untuk tidak melihat siapa yang bersalah yang menjadi
penyebab terjadinya
perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang penting apakah benar rumah tangga itu telah pecah dan sulit untuk didamaikan ; Menimbang, bahwa pengertian telah pecah dan sulit untuk didamaikan bukanlah ditekankan pada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya apakah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi sesuai dengan pasal 19 ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 ; Menimbang, bahwa dengan demikian apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Tingkat Pertama,
Pemohon/Terbanding telah
dapat membuktikan adanya
alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud oleh : Pasal 39 (2) UU. No. 1 tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 tahun 1975, jo Pasal 70 UU.No. 7 tahun 1989, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam terlebih dengan adanya pernyataan Termohon/Pembanding yang menyatakan tidak keberatan untuk dicerai demikian maka keberatan Pembanding harus ditolak ;
3
dengan
Menimbang, bahwa untuk selanjutnya sebagai akibat putusnya perkawinan karena talak,
maka Pemohon/Terbanding berkewajiban untuk memberikan mut’ah
kepada Termohon/Pembanding sebagaimana dinyatakan dalam pasal 149 huruf (a) dan pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yang disesuaikan dengan kemampuan Pemohon sebagai Pegawai Negeri
Sipil golongan (III/d)
yang besarnya
tertuang
dalam amar putusan dibawah ini ; Menimbang, bahwa selain dari itu kepada bekas isteri, suami wajib memberikan
nafkah iddah karena isteri dipandang tidak nusyuz, sesuai dengan bunyi
pasal 152 Kompilasi Hukum Islam yang jumlahnya didasarkan pada kelayakan serta kemampuan bekas suami yang besarnya
seperti tercantum dalam amar putusan
Pengadilan Tingkat Banding ; Menimbang, bahwa selanjutnya melihat
ketentuan pasal 105 huruf (c)
Kompilasi Hukum Islam dalam hubungannya dengan ketentuan pasal 8 ayat ( 1 dan 2 ) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas PP 10 tahun 1983 maka Pemohon/Terbanding wajib menyerahkan 1/3 dari gajinya kepada anak-anak dan bekas isterinya, terlebih adanya kesiapan dari Pemohon ( Suami ) sebagaimana terungkap dalam kontra memori banding ; Menimbang, bahwa oleh karena Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian
bagi Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan
Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas PP 10 tahun 1983 adalah peraturan bagi Pegawai Negeri Sipil maka proses pembayarannya diserahkan pada Instansi yang bersangkutan, dengan ketentuan apabila yang bersangkutan tidak melaksanakannya maka yang bersangkutan dikenakan ketentuan pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas PP 10 tahun 1983 ; Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang telah dipertimbangkan Majelis Tingkat Pertama tentang rekonpensi, Majelis Tingkat Banding tidak sependapat karena sekalipun HIR tidak secara tegas mengatur tentang syarat gugatan rekonvensi, namun berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No.330 K/Pdt/1986 tanggal 14 Mei 1987 agar gugatan itu dianggap ada dan sah, ia harus dirumuskan secara jelas dan memenuhi syarat formil gugatan, yang diajukan dalam jawaban, agar pihak lawan mengerti adanya gugatan rekonpensi, dan apabila ternyata unsur-unsur yang terkandung dalam syarat formil tidak ada, gugatan rekonvensi dianggap tidak memenuhi syarat formil ; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan syarat formil dalam gugatan rekonvensi antara lain : Menyebut dengan tegas subyek yang ditarik sebagai tergugat
4
rekonvensi, dan merumuskan dengan jelas posita serta menyebut dengan rinci petitum gugatan rekonvensi ; Menimbang, bahwa selain dari itu syarat lain dari gugatan rekonvensi diatur dalam pasal 132 b ayat (1) HIR yang berbunyi “Tergugat wajib memajukan gugatan melawan bersama-sama dengan jawabannya baik dengan surat maupun dengan lisan” Menimbang, bahwa ternyata dalam jawaban Termohon tertanggal 20 Nopember 2010 yang disampaikan dalam sidang pada tanggal 22 Nopember 2010 serta duplik tertanggal 14 Juni 2010 sama sekali tidak mencerminkan adanya gugatan rekonvesi, kecuali hanya sebatas jawaban atas Permohonan talak yang terdaftar tanggal
1
Nopember 2010 serta duplik tertanggal 6 Desember 2010 ; Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tidak memenuhi syarat formil sebuah gugatan rekonpensi maka atas dasar Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor :1154 K/Sip/1973 tanggal 1 April 1975. Gugatan rekonpensi harus dinyatakan tidak ada; Menimbang,
bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas
maka putusan Pengadilan Agama Ciamis Nomor : 3989/Pdt.G/2010/PA.Cms. tidak dapat dipertahankan dan karenannya patut dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ; Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 89 ayat (1) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006, dan Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, untuk biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding; Mengingat,
segala
peraturan
perundang-undangan
yang
berlaku
yang
berhubungan dengan perkara ini ; M E N G A D I L I 1.
Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding formal dapat diterima ;
2.
Membatalkan putusan Pengadilan Agama Ciamis No : 3989/Pdt.G/2010/PA.Cms tanggal 7 Pebruari 2010, Masehi ; Dengan mengadili sendiri : 1.
Memberi izin kepada Pemohon () untuk Ikror menjatuhkan talak satu kepada Termohon () dimuka sidang Pengadilan Agama Ciamis.
2.
Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa : a.
- Mut’ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
b.
- Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus 5
ribu rupiah) ; c.
- Menanggung seluruh biaya anak-anak (Anak 1 dan anak 2) sebesar 1/3 gaji pada setiap bulannya kepada Termohon ;
d. - Membayar kepada Termohon 1/3 gaji pada setiap bulannya ; 3. - Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp.221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ; - Menghukum Pembanding untuk membayar biaya pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awwal 1432 Hijriyah oleh kami DRS. H. E ABD RAHMAN, SH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bandung,
yang
ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama
Bandung sebagai Ketua Majelis DRS. H. SYAMSUDDIN, SH dan H. M. SURURY. YS, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut serta dibantu oleh AHMAD FUAD AGUSTANI, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding ; KETUA MAJELIS, Ttd DRS. H. E. ABD RAHMAN, SH
HAKIM ANGGOTA,
HAKIM ANGGOTA,
Ttd
Ttd
DRS. H. SYAMSUDDIN, SH
H.M. SURURY. YS, SH., MH
PANITERA PENGGANTI Ttd AHMAD FUAD AGUSTANI, S.Ag
Perincian biaya proses: 1. Materai ------------------------------ Rp
6.000.-.
2. Redaksi ----------------------------- Rp
5.000.-
3. Biaya ATK pemberkasan dll--- Rp. 139.000,Jumlah
Rp. 150.000,6
Untuk salinan yang sama bunyinya oleh PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG PANITERA ttd
H. TRI HARYONO, SH.
7
