PT NIPPON INDOSARI CORPINDO TBK

Masa Penawaran Awal Perkiraan Tanggal Efektif Perkiraan Masa Penawaran Obligasi

: : :

8 – 23 Mei 2013 3 Juni 2013 5 dan 7 Juni 2013

Perkiraan Tanggal Penjatahan Perkiraan Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik Perkiraan Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia

: : :

10 Juni 2013 11 Juni 2013 12 Juni 2013

INFORMASI DALAM DOKUMEN INI MASIH DAPAT DILENGKAPI DAN/ATAU DIUBAH. PERNYATAAN PENDAFTARAN EFEK INI TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI OJK. DOKUMEN INI HANYA DAPAT DIGUNAKAN DALAM RANGKA PENAWARAN AWAL TERHADAP EFEK INI. EFEK INI TIDAK DAPAT DIJUAL SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OJK MENJADI EFEKTIF. PEMESANAN MEMBELI EFEK INI HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SETELAH CALON PEMBELI ATAU PEMESAN MENERIMA ATAU MEMPUNYAI KESEMPATAN UNTUK MEMBACA PROSPEKTUS. OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM. PT NIPPON INDOSARI CORPINDO TBK (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL, SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

PT NIPPON INDOSARI CORPINDO TBK Kegiatan Usaha Utama: Mendirikan pabrik dan memproduksi segala jenis roti termasuk tetapi tidak terbatas pada macam-macam roti, roti tawar, roti isi dan segala macam jenis kue lainnya Berkedudukan di Cikarang, Bekasi Kantor Pusat: Jalan Selayar Blok A9, Kawasan Industri MM2100, Desa Mekarwangi, Kecamatan Cikarang Barat, Bekasi 17520, Jawa Barat Telp. (021) 89983876, 89844953, Faks. (021) 89844955 Website: www.sariroti.com Alamat e-mail: [email protected] Pabrik:

Kawasan Industri Jababeka Jl. Jababeka XII A Blok W No.40-41 Cikarang, Bekasi 17530 Jawa Barat Tel. (021) 8935088 Faks. (021) 8935286, 8935473

Kawasan Industri Jababeka Jl. Jababeka XVII B Blok U No.33 Cikarang, Bekasi 17530 Jawa Barat Tel. (021) 89840448

Kawasan Industri MM2100 Jl. Selayar Blok A9 Desa Mekarwangi Cikarang Barat, Bekasi 17520 Jawa Barat Tel. (021) 89983876, 89844953 Faks. (021) 89844955

Kawasan Industri Medan Star Jl. Pelita Raya I No.8-10 Tanjung Morawa B, Deli Serdang 20362, Medan, Sumatera Utara Tel. (061) 7945828, 7945829 Faks. (061) 7945830

Kawasan Industri PIER Jl. Rembang Industri Raya No.28 Pasuruan 67152 Jawa Timur Tel. (0343) 740388 Faks. (0343) 740387

Kawasan Industri Wijaya Kusuma Jl. Tugu Wijaya III No.1 Semarang 50153 Jawa Tengah Tel. (024) 8660545 Faks. (024) 8660874

Jl. Krani Ahmad RT. 38 RW. 8 Sukamoro, Talang Kelapa Banyuasin, Palembang Sumatra Selatan Tel. (0711) 5645454

Kawasan Industri Makassar Jl. Kima 10 Blok A No. 2B Kec. Biringkanaya 90232 Makassar-Sulawesi Selatan Tel. (0411) 514711, 515124 Faks. (0411) 513788

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I ROTI DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH) DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I ROTI TAHAP I TAHUN 2013 DENGAN POKOK OBLIGASI SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp500.000.000.000,- (LIMA RATUS MILIAR RUPIAH) (“OBLIGASI”) Obligasi diterbitkan dengan bunga sebesar ●% (● persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun dan ditawarkan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Obligasi diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”). Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 11 September 2013, sedangkan Pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi adalah pada tanggal 11 Juni 2018. PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI, YANG MENJADI JAMINAN BAGI PEMEGANG OBLIGASI INI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARI PASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DIKEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI JAMINAN DAPAT DILIHAT DI BAB I PROSPEKTUS INI PERIHAL KETERANGAN MENGENAI OBLIGASI. Perseroan dapat melakukan pembelian kembali Obligasi dengan ketentuan pembelian Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar, dimana pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek dan baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah tanggal penjatahan. Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPO. Pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi, dimana pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai. Keterangan lebih lanjut DAPAT DILIHAT DI Bab I Prospektus ini perihal PENAWARAN UMUM. RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH KONTAMINASI ATAS PRODUK YANG DIHASILKAN PERSEROAN BAIK PADA SAAT SEBELUM DIOLAH (BAHAN BAKU), DALAM PROSES PRODUKSI, MAUPUN PADA SAAT DIDISTRIBUSIKAN. RISIKO-RISIKO USAHA PERSEROAN LAINNYA DAPAT DILIHAT DI BAB V PROSPEKTUS INI PERIHAL RISIKO USAHA. RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG. PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”) DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI. DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS SURAT HUTANG JANGKA PANJANG DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (PEFINDO): AAid (Double A minus) KETERANGAN LEBIH LANJUT DAPAT DILIHAT PADA BAB XVII PROSPEKTUS INI PERIHAL KETERANGAN MENGENAI PEMERINGKATAN OBLIGASI. Pencatatan atas Obligasi yang ditawarkan ini akan dilakukan pada Bursa Efek Indonesia PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI PT BCA SEKURITAS PENJAMIN EMISI OBLIGASI Akan Ditentukan Kemudian PENAWARAN OBLIGASI INI DIJAMIN SECARA KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT) WALI AMANAT PT Bank Mega Tbk Prospektus Awal ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 6 Mei 2013

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Obligasi sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I ROTI Tahap I Tahun 2013 kepada OJK di Jakarta pada tanggal 25 Maret 2013 dengan surat No.16/FCS/III/2013, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No.8 tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No.64 Tahun 1995, Tambahan No.3608 beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya (“UUPM”). Perseroan merencanakan untuk mencatatkan Obligasi Berkelanjutan I ROTI Tahap I Tahun 2013 dengan nilai pokok sebanyak-banyaknya sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) pada PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”) sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek No.SP-005/BEI. PPS/03-2003 tanggal 22 Maret 2013 yang dibuat antara Perseroan dengan BEI. Apabila syarat-syarat pencatatan Obligasi di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum batal demi hukum dan pembayaran pesanan Obligasi tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan dan Peraturan No.IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009. Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi mereka, sesuai dengan peraturan yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia dan kode etik, norma serta standar profesi masing-masing. Sehubungan dengan Penawaran Umum, setiap pihak terafiliasi dilarang memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi. PT BCA Sekuritas sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, para Penjamin Emisi Obligasi serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan definisi Afiliasi dalam UUPM. Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan afiliasi dapat dilihat pada Bab XII tentang Penjaminan Emisi Obligasi. Penawaran Umum Obligasi ini tidak didaftarkan berdasarkan undang-undang atau peraturan lain selain yang berlaku di Indonesia. Barang siapa di luar wilayah Indonesia menerima Prospektus ini, maka dokumen tersebut tidak dimaksudkan sebagai penawaran untuk membeli Obligasi ini, kecuali bila penawaran dan pembelian Obligasi tersebut tidak bertentangan atau bukan merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan bursa efek yang berlaku di negara atau yurisdiksi di luar Indonesia tersebut. Perseroan telah mengungkapkan semua informasi yang wajib diketahui oleh publik dan tidak terdapat lagi informasi yang belum diungkapkan sehingga tidak menyesatkan publik.

DAFTAR ISI DAFTAR ISI.............................................................................................................................................. i DEFINISI DAN SINGKATAN....................................................................................................................ii RINGKASAN......................................................................................................................................... viii I.

PENAWARAN UMUM................................................................................................................. 1

II.

PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI PENAWARAN UMUM OBLIGASI.............. 17

III.

PERNYATAAN LIABILITAS....................................................................................................... 19

IV.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN............................................................. 23

V.

RISIKO USAHA......................................................................................................................... 35

VI.

KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN................. 38

VII.

KETERANGAN TENTANG PERSEROAN................................................................................ 39

VIII.

KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN................................................................. 58

IX.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING.................................................................................. 76

X.

EKUITAS................................................................................................................................... 79

XI.

PERPAJAKAN........................................................................................................................... 80

XII.

PENJAMINAN EMISI OBLIGASI.............................................................................................. 81

XIII.

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM............................................................................................................... 82

XIV.

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM.............................................................................................. 85

XV.

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN.............. 105

XVI.

KETERANGAN MENGENAI PEMERINGKATAN OBLIGASI.................................................. 177

XVII. ANGGARAN DASAR PERSEROAN....................................................................................... 180 XVIII. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI....................................................... 206 XIX.

KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT............................................................................ 210

XX.

AGEN PEMBAYARAN............................................................................................................. 219

XXI.

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI............................................................................................................................... 220

i

DEFINISI DAN SINGKATAN Afiliasi

Berarti afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 UUPM yaitu: (a) hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; (b) hubungan antara satu pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut; (c) hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau komisaris yang sama; (d) hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; (e) hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau (f) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

Agen Pembayaran

Berarti KSEI, yang menandatangani Perjanjian Agen Pembayaran dengan Perseroan, yang berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi termasuk Denda (jika ada) kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening untuk dan atas nama Perseroan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Agen Pembayaran.

Bank Kustodian

Berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan Bapepam atau Bapepam dan LK atau OJK untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

Bapepam

Berarti Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 UUPM atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.

Bapepam dan LK

Berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang merupakan penggabungan dari Bapepam dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.

BNRI

Berarti Berita Negara Republik Indonesia.

Bunga Obligasi

Berarti bunga Obligasi yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi kecuali Obligasi yang dimiliki Perseroan, sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

Bursa Efek

Berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka, yang dalam hal ini adalah PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.

Daftar Pemegang Rekening

Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Obligasi oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI yang memuat keterangan antara lain nama, jumlah kepemilikan Obligasi, status pajak dan kewarganegaraan Pemegang Obligasi berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.

ii

Denda

Berarti sejumlah dana yang wajib dibayar akibat adanya keterlambatan kewajiban pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi yaitu sebesar 1% (satu perseratus) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari jumlah yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Dokumen Emisi

Berarti Perjanjian Perwaliamanatan, Pengakuan Utang, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Perjanjian Agen Pembayaran, Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI, Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek, Prospektus dan dokumen-dokumen lainnya yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum ini.

Efek

Berarti surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek dan setiap derivatif efek.

Efektif

Berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 Peraturan No.IX.A.2 yaitu : a. atas dasar lewatnya waktu yaitu : (i) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum; atau (ii) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau b. atas dasar penyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan; dengan ketentuan bahwa Pernyataan Pendaftaran harus menjadi efektif selambatnya tanggal 30 Juni 2013.

Efek Material Yang Merugikan

Berarti efek material yang berpengaruh pada kemampuan Perseroan dalam menjalankan kewajiban membayarnya sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan.

Emisi

Berarti penawaran umum Obligasi oleh Perseroan untuk ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum.

Hari Bursa

Berarti hari-hari dimana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan Efek menurut peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia yang berlaku dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek tersebut.

Hari Kalender

Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.

Hari Kerja

Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.

Jumlah Terutang

Berarti jumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta perjanjian-perjanjian lainnya yang berhubungan dengan Obligasi termasuk tetapi tidak terbatas pada Pokok Obligasi, Bunga Obligasi serta Denda (jika ada) yang terutang dari waktu ke waktu.

iii

Konfirmasi Tertulis

Berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dengan Pemegang Obligasi dan konfirmasi tersebut menjadi dasar bagi Pemegang Obligasi untuk mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Obligasi.

KTUR

Berarti konfirmasi tertulis untuk RUPO, yaitu surat konfirmasi kepemilikan Obligasi yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, khusus untuk menghadiri RUPO atau meminta diselenggarakan RUPO, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan KSEI.

KSEI

Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam UUPM yang dalam Emisi ini bertugas sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran dan mengadministrasikan Obligasi berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI.

Kustodian

Berarti pihak yang memberi jasa penitipan Obligasi dan harta yang berkaitan dengan Obligasi serta jasa lainnya termasuk menerima bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan UUPM, yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.

Masyarakat

Berarti perorangan dan/atau badan, baik Warga Negara Indonesia/Badan Indonesia maupun Warga Negara Asing/Badan Asing baik yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun yang bertempat tinggal/ berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

MenKumHam

Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Negara Republik Indonesia (dahulu dikenal sebagai Menteri Kehakiman Negara Republik Indonesia, Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Negara Republik Indonesia, atau Menteri Hukum dan Perundang-undangan Negara Republik Indonesia).

Obligasi

Berarti surat berharga bersifat utang dengan nama Obligasi Berkelanjutan I ROTI Tahap I Tahun 2013, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Penawaran Umum, dengan jangka waktu 5 (lima) tahun, dalam Pokok Obligasi sebanyak-banyaknya sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah), dan akan dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI. Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembelian kembali yang diperlakukan sebagai pelunasan Obligasi, sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.

OJK

Singkatan dari Otoritas Jasa Keuangan, yaitu lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No.21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang merupakan peralihan dari Menteri Keuangan dan Bapepam dan LK sejak tanggal 31 Desember 2012.

Pasar Modal

Berarti Pasar Modal di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam peraturan pasar modal yang berlaku di Indonesia.

iv

Pemegang Obligasi

Berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi yang disimpan dan diadministrasikan dalam: (a) Rekening Efek pada KSEI, atau (b) Rekening Efek pada KSEI melalui Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.

Pemegang Rekening

Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundangundangan di bidang Pasar Modal.

Pemeringkat

Berarti PT Pemeringkat Efek Indonesia atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya atau perusahaan pemeringkat lain yang terdaftar di OJK dan disetujui sebagai penggantinya oleh Wali Amanat.

Penawaran Umum

Berarti kegiatan penawaran Obligasi yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual Obligasi kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM dan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

Pengakuan Utang

Berarti pengakuan utang Perseroan sehubungan dengan Obligasi, sebagaimana tercantum dalam akta Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan I ROTI Tahap I Tahun 2013 No.81 tanggal 22 Maret 2013 yang dibuat di hadapan FX Budi Santoso Isbandi, S.H., Notaris di Jakarta.

Penitipan Kolektif

Berarti jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwaklili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

Penjamin Emisi Obligasi Berarti pihak-pihak yang membuat perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum ini atas nama Perseroan dan melakukan pembayaran kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, yang ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, dan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek. Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi

Berarti pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penawaran Umum, yang dalam hal ini adalah PT BCA Sekuritas, sesuai dengan syaratsyarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

Peraturan No.IX.A.2

Peraturan Bapepam dan LK No.IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009, tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.

Peraturan No.IX.A.7

Peraturan Bapepam dan LK No.IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.

Peraturan No.IX.C.1

Peraturan Bapepam No.IX.C.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-42/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum

Peraturan No.IX.C.11

Peraturan Bapepam dan LK No.IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-135/BL/2006 tanggal 14 Desember 2006 tentang Pemeringkat atas Efek Bersifat Utang.

Perjanjian Agen Pembayaran

Berarti Akta Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi Berkelanjutan I ROTI Tahap I Tahun 2013 No.84 tanggal 22 Maret 2013, yang dibuat di hadapan FX Budi Santoso Isbandi, S.H., Notaris di Jakarta antara Perseroan dengan KSEI.

Perjanjian Pendahuluan Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dengan BEI perihal Pencatatan Efek Pencatatan Efek tanggal 22 Maret 2013.

v

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek

Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Berkelanjutan I ROTI Tahap I Tahun 2013 No.82 tanggal 22 Maret 2013, yang dibuat di hadapan FX Budi Santoso Isbandi, S.H., Notaris di Jakarta antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan para Penjamin Emisi Obligasi.

Perjanjian Perwaliamanatan

Berarti Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I ROTI Tahap I Tahun 2013 No.80 tanggal 22 Maret 2013, yang dibuat di hadapan FX Budi Santoso Isbandi, S.H., Notaris di Jakarta antara Perseroan dengan Wali Amanat.

Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI

Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI perihal Pendaftaran Obligasi di KSEI No.SP-0013/PO/KSEI/0313 tanggal 22 Maret 2013, yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup.

Pernyataan Efektif

Berarti surat pernyataan yang dikeluarkan oleh OJK mengenai terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 Peraturan No.IX.A.2, yang isinya sesuai Formulir No.IX.A.2-1, Peraturan No.IX.A.2.

Pernyataan Pendaftaran Berarti pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 19 UUPM juncto Peraturan No.IX.C.1 berikut dokumen-dokumen yang diajukan oleh Perseroan kepada OJK sebelum melakukan Penawaran Umum kepada Masyarakat termasuk perubahan-perubahan, tambahan-tambahan serta pembetulan-pembetulan untuk memenuhi persyaratan OJK. Perseroan

Berarti PT Nippon Indosari Corpindo Tbk, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Cikarang, Jawa Barat, yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

Perusahaan Efek

Berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek dan/atau Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

Pokok Obligasi

Berarti jumlah pokok pinjaman Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Obligasi yang terutang dari waktu ke waktu bernilai nominal sebanyak-banyaknya sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah). Kepastian Pokok Obligasi akan ditentukan dalam perubahan Perjanjian Perwaliamanatan. Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali Obligasi, sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi sesuai dengan ketentuan Pasal 5 dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

Prospektus

Berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Emisi Obligasi yang disusun oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dengan tujuan agar Masyarakat membeli Obligasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 26 UUPM dan Peraturan Bapepam No.IX.C.2 lampiran keputusan Ketua Bapepam No.Kep-51/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum

Rekening Efek

Berarti rekening yang memuat catatan posisi Obligasi dan/atau dana milik Pemegang Obligasi yang diadministrasikan oleh KSEI, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani dengan Pemegang Obligasi.

RUPO

Berarti Rapat Umum Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

vi

Satuan Pemindahbukuan

Berarti satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

Sertifikat Jumbo Obligasi

Berarti bukti penerbitan Obligasi yang disimpan dalam penitipan kolektif di KSEI yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama atau tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening.

Tanggal Distribusi

Berarti tanggal penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi hasil Penawaran Umum beserta bukti kepemilikan Obligasi yang wajib dilakukan kepada pembeli Obligasi dalam Penawaran Umum, yang akan didistribusikan secara elektronik paling lambat 2 (dua) Hari Kerja terhitung setelah Tanggal Penjatahan.

Tanggal Emisi

Berarti tanggal distribusi Obligasi ke dalam Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berdasarkan penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterima KSEI dari Perseroan, yang juga merupakan tanggal pembayaran hasil Emisi Obligasi dari Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada Perseroan, yang kepastian tanggalnya akan ditentukan dalam perubahan Perjanjian Perwaliamanatan.

Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi

Berarti tanggal dimana Pokok Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Pemegang Rekening, melalui Agen Pembayaran, yang kepastian tanggalnya akan ditentukan dalam perubahan perjanjian perwaliamanatan, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.

Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi

Berarti tanggal-tanggal saat mana Bunga Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening melalui Agen Pembayaran dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.

Tanggal Penjatahan

Berarti tanggal dilakukannya penjatahan Obligasi, yang kepastian tanggalnya akan ditentukan dalam perubahan Perjanjian Perwaliamanatan.

UUPM

Berarti Undang-undang No.8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana dimuat dalam BNRI No.64 Tahun 1995 Tambahan No.3608, dan peraturan pelaksanaannya.

UUPT

Berarti Undang-undang No.40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No.106 Tahun 2007 Tambahan No.4756, dan peraturan pelaksanaannya.

Wali Amanat

Berarti pihak yang mewakili kepentingan Pemegang Obligasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM yang dalam hal ini adalah PT Bank Mega Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, atau pengganti dan penerima hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.

vii

RINGKASAN Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terinci dalam laporan keuangan Perseroan serta catatan-catatan yang tercantum di dalam Bab XVII Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbanganpertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. 1. Keterangan Singkat Mengenai Perseroan Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku di negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Cikarang, Jawa Barat. Perseroan didirikan dengan nama PT Nippon Indosari Corporation berdasarkan Akta Pendirian No. 11 tanggal 8 Maret 1995, yang diperbaiki dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 274 tanggal 29 April 1995, yang keduanya dibuat di hadapan Benny Kristianto, SH, Notaris di Jakarta, telah mendapat pengesahan dari MenKumHam melalui surat keputusan No.C2-6209 HT.01.01.Th.95 tanggal 18 Mei 1995 dan telah didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Bekasi No.264 dan 265 tanggal 14 September 1995 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.94 tanggal 24 November 1995 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No.9729/1995 (“Akta Pendirian”). Dengan telah disahkannya Akta Pendirian tersebut oleh MenKumHam, maka Perseroan telah sah berdiri sebagai badan hukum Indonesia. Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, yang terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 48 tanggal 19 April 2012, yang dibuat dihadapan FX Budi Santoso Isbandi, SH, Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah mendapat persetujuan dari MenKumHam melalui surat keputusan No. AHU-30282.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 6 Juni 2012 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0050446.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 6 Juni 2012. Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan utama Perseroan adalah mendirikan pabrik dan memproduksi segala jenis roti termasuk tetapi tidak terbatas pada macammacam roti, roti tawar, roti isi dan segala macam jenis kue lainnya. Untuk melaksanakan usaha serta menunjang kegiatan usaha Perseroan tersebut, Perseroan dapat memasarkan dan menjual segala jenis roti termasuk tetapi tidak terbatas pada macam-macam roti, roti tawar, roti isi dan segala macam jenis kue lainnya. Untuk melaksanakan kegiatan usahanya, Perseroan telah memiliki Surat Izin Usaha Industri yang dikeluarkan oleh Menteri Negara Investasi/Kepala BKPM dengan surat No. 74/T/INDUSTRI/1999 tentang Pemberian Usaha Industri tanggal 22 Februari 1999. Berdasarkan surat keterangan domisili No.503/22/V/Ekbang/2012 tanggal 8 Mei 2012, dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekarwangi, Perseroan berkedudukan di Kawasan Industri MM2100, jalan Selayar Blok A9, Cikarang, Desa Mekarwangi, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Komposisi struktur permodalan Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek pada tanggal 12 Februari 2013, adalah sebagai berikut : Pemegang Saham Modal dasar Modal ditempatkan dan disetor penuh: - Bonlight Invesments Ltd. - Treasure East Invesments Ltd. - Shikishima Baking Co. Ltd. - Sojitz Corporation - Lain-lain Publik (masing-masing dibawah 5%) Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Saham dalam Portepel

Nilai Nominal Rp100,- per saham Jumlah Saham Nilai Nominal (Rupiah) 3.440.000.000 344.000.000.000 318.893.400 318.893.400 86.050.600 43.025.300 245.497.300 1.012.360.000 2.427.640.000

viii

31.889.340.000 31.889.340.000 8.605.060.000 4.302.530.000 24.549.730.000 101.236.000.000 242.764.000.000

%

31,5 31,5 8,50 4,25 24,25 100,00

2. Ikhtisar Data Keuangan Tabel berikut ini menyajikan ikhtisar data keuangan Perseroan yang bersumber dari laporan keuangan Perseroan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011, 2010, 2009, dan 2008 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja dengan pendapat wajar tanpa pengecualian seperti yang tercantum dalam laporannya yang disertakan dalam Prospektus ini. Laporan Posisi Keuangan Keterangan Total aset Total liabilitas Total ekuitas

(dalam jutaan Rupiah) 2012 1.204.945 538.337 666.608

2011 759.137 212.696 546.441

31 Desember 2010 568.265 112.813 455.452

Laporan Laba Rugi Komprehensif Keterangan Penjualan Neto Beban Pokok Penjualan Laba Bruto Laba komprehensif

2009 346.978 179.138 167.840

2008 308.613 177.888 130.725

(dalam jutaan Rupiah) 2012 1.190.826 634.413 556.413 149.150

2011 813.342 433.938 379.404 115.933

12 bulan 2010 612.192 323.167 289.025 99.775

2009 485.920 263.821 222.099 57.115

2008 383.553 222.360 161.193 42.412

3. Risiko Usaha Setiap industri tidak terlepas dari berbagai risiko yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional Perseroan dalam industri terkait, begitu pula halnya dengan Perseroan. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan menghadapi risiko-risiko usaha antara lain sebagai berikut: Risiko yang berhubungan dengan kegiatan usaha: 1. Kontaminasi terhadap produk yang dihasilkan Perseroan 2. Umur Produk yang relatif singkat 3. Ketersediaan bahan baku 4. Ketersediaan pasokan energi 5. Pemogokan tenaga kerja 6. Fluktuasi mata uang asing 7. Persaingan Usaha 8. Isu bahan pengawet dan kehalalan 9. Bencana alam Risiko usaha Perseroan selengkapnya dicantumkan pada Bab V dalam Prospektus ini. 4. Prospek dan Strategi Usaha Prospek Usaha Peluang usaha di bidang makanan dan minuman di Indonesia adalah besar. Jumlah penduduk, daya beli, pertumbuhan ekonomi di Indonesia merupakan faktor-faktor yang sangat signifikan dalam usaha makanan. Dalam masa krisis ekonomi industri makanan dan minuman tetap bertumbuh. Berita Resmi Biro Pusat Statistik No. 10/02/Th.XIII tanggal 1 Februari 2010 menyatakan bahwa industri makanan dan minuman pada tahun 2010 bertumbuh sebesar 11,08%, sedangkan untuk tahun 2011, Berita Resmi Biro Pusat Statistik No.11/02/Th.XV tanggal 1 Februari 2012, menyatakan bahwa industri makanan dan minuman bertumbuh sebesar 8,34%, dan pada tahun 2012, Berita Resmi Statistik No. 12/02/Th.XVI tanggal 1 Februari 2013, menyatakan bahwa industri makanan bertumbuh sebesar 12,75%.

ix

Perusahaan-perusahaan yang berusaha di industri makanan juga terus melakukan investasi sebagai akibat dari besarnya peluang pasar. Dalam hal ini, Perseroan mempunyai peluang yang sama. Sebagai produsen roti yang terkemuka, terbukti dengan adanya pengakuan dan sertifikasi dari berbagai pihak seperti telah dijelaskan pada Bab VIII mengenai Kegiatan dan Prospek Usaha Perseroan, sub-bab mengenai Sertifikasi dan Penghargaan, peluang pasar bagi Perseroan menjadi semakin terbuka lebar. Strategi Usaha Perseroan menerapkan strategi berikut dalam rangka mengembangkan usahanya : - Menerapkan Supply Chain Management (SCM), sebuah kegiatan (manajemen) yang mengawasi bahan-bahan informasi dan aspek keuangan dalam proses pergerakkannya dari pemasok, produsen, distributor, pengecer hingga konsumen, dimana kegiatan tersebut meliputi koordinasi, kolaborasi dan integrasi rantai proses di dalam dan di luar Perseroan. Dengan melakukan SCM yang baik, Perseroan semakin efisien dan dapat memenangkan persaingan; - Melakukan pembangunan pabrik di daerah-daerah lain di Indonesia untuk dapat memenuhi kebutuhan produk roti yang berkualitas, halal, bersih dan sehat; - Memproduksi produk-produk baru baik roti maupun kue dan makanan ringan (snack) yang berbasis produk roti; - Memilih jalur distribusi yang tepat sehingga Perseroan dapat mendistribusikan produknya dengan cepat, tepat dan akurat. Minimarket, Supermarket dan Hypermarket merupakan jalur distribusi yang sesuai untuk produk Perseroan. Selain itu, Perseroan juga bekerja sama dengan para pedagang keliling dengan mendanai semua fasilitas gerobak roti, sehingga dapat membantu pendistribusian produk ke konsumen langsung dari rumah ke rumah. Perseroan juga menggunakan toko-toko tradisional lainnya seperti toko P&D, kantin, dan koperasi; - Perseroan senantiasa berusaha untuk menjaga hubungan dengan pelanggan dalam posisi win-win. Marjin yang diberikan oleh Perseroan kepada para pelanggan adalah marjin yang kompetitif diantara perusahaan-perusahaan produk konsumen lainnya; - Dari segi pemasaran, Perseroan secara terus menerus menunjukkan kepada konsumen akan kebersihan fasilitas produksi serta usaha Perseroan untuk menjalankan GMP (Good Manufacturing Practice) dan sanitasi, dengan menerima kegiatan kunjungan pabrik setiap hari Senin – Jumat. Perseroan juga beriklan melalui media seperti TV yang menunjukkan keunggulan produk Perseroan; - Perseroan berencana untuk melakukan ekspansi dengan membangun pabrik di lokasi yang terdekat dengan konsumen. Hal ini untuk mengatasi kendala umur simpan produk yang sangat pendek, yaitu kurang dari 5 hari di pasar. Prospek dan strategi usaha Perseroan selengkapnya dapat dilihat pada Bab VIII mengenai Kegiatan Usaha Perseroan. 5. Rencana Penggunaan Dana Dana yang diperoleh Perseroan dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan, setelah dikurangi biayabiaya emisi, akan digunakan untuk ekspansi usaha dan/atau pembayaran utang dan/atau modal kerja Perseroan. Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi Perseroan setelah dikurangi biaya-biaya yang berhubungan dengan Penawaran Umum akan dipergunakan sebagai berikut: 1. Sekitar 56% untuk melakukan pengembangan usaha/ekspansi perusahaan (termasuk pembelian tanah, penambahan line mesin dan membangun pabrik-pabrik baru) dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas yang ada dan melakukan penetrasi ke daerah-daerah lain di Indonesia. 2. Sekitar 44% untuk membayar pinjaman kepada PT Bank Central Asia Tbk (BCA) (tidak terafiliasi). Rincian mengenai rencana penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

x

6. Keterangan Tentang Obligasi Nama Obligasi Jumlah Pokok Obligasi

: :

Obligasi Berkelanjutan I ROTI Tahap I Tahun 2013. Sebanyak-banyaknya sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah).

Jangka Waktu

:

5 (lima) tahun

Bunga

:

●% per tahun

Hasil Pemeringkatan Obligasi

:

AAid (Double A minus) RINGKASAN PERTIMBANGAN (RATIONALE) Peringkat idAA- mencerminkan posisi pasar Perseroan yang kuat sebagai produsen massal roti, proteksi arus kas yang kuat dan dukungan operasional dari pemegang saham. Peringkat dibatasi oleh eksposur Perseroan terhadap fluktuasi biaya bahan baku dan kemasan serta kompetisi yang ketat di industri roti. Untuk keterangan lebih lanjut mengenai hasil pemeringkatan Obligasi dapat dilihat pada Bab XVII Prospektus ini perihal Keterangan Mengenai Pemeringkatan Obligasi.

Harga Penawaran

:

100% dari nilai Pokok Obligasi.

Satuan Pemesanan

:

Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

Satuan Pemindahbukuan

:

Rp1,- (satu Rupiah).

Pembayaran Kupon Bunga

:

Triwulanan.

Jaminan

:

Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi adalah pari passu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari.

Penyisihan Dana

:

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi.

xi

Pembelian Kembali

:

Perseroan dapat melakukan pembelian kembali Obligasi dengan ketentuan pembelian Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar dimana pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek dan baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah tanggal penjatahan. Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPO. Pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi dimana pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai. Keterangan lebih lanjut mengenai pembelian kembali diuraikan dalam Bab I Prospektus ini perihal Penawaran Umum.

Wali Amanat

:

PT Bank Mega Tbk.

7. Hak-hak Pemegang Obligasi a. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pokok Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi. b. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, pembeli Obligasi yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku. c. Bila terjadi kelalaian dalam pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi, Pemegang Obligasi berhak untuk menerima pembayaran Denda atas setiap kelalaian pembayaran pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi sebesar 1% (satu perseratus) di atas tingkat Bunga Obligasi masing-masing Seri Obligasi yang bersangkutan dari jumlah dana yang terlambat dibayar atas Jumlah Terutang. Jumlah Denda tersebut dihitung harian dengan ketentuan bahwa 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender sampai dengan pelunasan efektif jumlah Denda tersebut di atas. Denda yang dibayarkan oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi, yang oleh Agen Pembayaran akan dibayarkan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya.

xii

d. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat. e. Setiap Obligasi sebesar Rp1,- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.

xiii

Halaman ini sengaja dikosongkan

xiv

I. PENAWARAN UMUM PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I ROTI DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH) DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I ROTI TAHAP I TAHUN 2013 DENGAN POKOK OBLIGASI SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp500.000.000.000,- (LIMA RATUS MILIAR RUPIAH) Obligasi diterbitkan dengan bunga sebesar ●% (● persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun dan ditawarkan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Obligasi diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama KSEI. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 11 September 2013, sedangkan Pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi adalah pada tanggal 11 Juni 2018. Dalam rangka penerbitan Obligasi ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo): AAid (Double A minus) Untuk keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada Bab XVII Prospektus ini perihal Keterangan Mengenai Pemeringkatan Obligasi

PT NIPPON INDOSARI CORPINDO TBK

Kegiatan Usaha Utama: Mendirikan pabrik dan memproduksi segala jenis roti termasuk tetapi tidak terbatas pada macammacam roti, roti tawar, roti isi dan segala macam jenis kue lainnya Berkedudukan di Cikarang, Bekasi Kantor Pusat: Jalan Selayar Blok A9, Kawasan Industri MM2100, Desa Mekarwangi, Cikarang Barat, Bekasi 17520, Jawa Barat Telp. (021) 89983876, 89844953, Faks. (021) 89844955 Website: www.sariroti.com Alamat e-mail: [email protected]

Pabrik:

Kawasan Industri Jababeka Jl. Jababeka XII A Blok W No.40-41 Cikarang, Bekasi 17530 Jawa Barat Tel. (021) 8935088 Faks. (021) 8935286, 8935473

Kawasan Industri Jababeka Jl. Jababeka XVII B Blok U No.33 Cikarang, Bekasi 17530 Jawa Barat Tel. (021) 89840448

Kawasan Industri PIER Jl. Rembang Industri Raya No.28 Pasuruan 67152 Jawa Timur Tel. (0343) 740388 Faks. (0343) 740387

Kawasan Industri Wijaya Kusuma Jl. Tugu Wijaya III No.1 Semarang 50153 Jawa Tengah Tel. (024) 8660545 Faks. (024) 8660874

Kawasan Industri MM2100 Jl. Selayar Blok A9 Desa Mekarwangi Cikarang, Bekasi 17520 Jawa Barat Tel. (021) 89983876, 89844953 Faks. (021) 89844955

Kawasan Industri Medan Star Jl. Pelita Raya I No.8-10 Tanjung Morawa B, Deli Serdang 20362, Medan, Sumatera Utara Tel. (061) 7945828, 7945829 Faks. (061) 7945830

Jl. Kerani Ahmad RT. 38 RW. 8 Sukamoro, Talang Kelapa Banyuasin, Palembang Sumatra Selatan Tel. (0711) 5645454

Kawasan Industri Makassar Jl. Kima 10 Blok A No. 2B Kec. Biringkanaya 90232 Makassar-Sulawesi Selatan Tel. (0411) 514711, 515124 Faks. (0411) 513788

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KONTAMINASI ATAS PRODUK YANG DIHASILKAN PERSEROAN BAIK PADA SAAT SEBELUM DIOLAH (BAHAN BAKU), DALAM PROSES PRODUKSI, MAUPUN PADA SAAT DIDISTRIBUSIKAN. RISIKO-RISIKO USAHA PERSEROAN LAINNYA DAPAT DILIHAT DI BAB V PROSPEKTUS INI PERIHAL RISIKO USAHA.

1

KETERANGAN MENGENAI OBLIGASI Penjelasan Obligasi yang akan diuraikan di bawah ini merupakan pokok-pokok dari Perjanjian Perwaliamanatan, dan bukan merupakan salinan selengkapnya dari seluruh ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam perjanjian tersebut. Informasi lebih lengkap, dapat dilihat dalam Perjanjian Perwaliamanatan. 1. SYARAT-SYARAT OBLIGASI Perseroan berjanji dan mengikat diri pada Wali Amanat, baik pada Wali Amanat untuk diri Wali Amanat sendiri maupun kepada Wali Amanat sebagai kuasa Pemegang Obligasi (janji dan pengikatan diri ini dibuat dan mengikat bagi Perseroan terhadap setiap Pemegang Obligasi) bahwa Perseroan akan mengeluarkan Obligasi atau melakukan Emisi dengan syarat-syarat sebagai berikut : Nama Obligasi: Obligasi diberi nama “Obligasi Berkelanjutan I ROTI Tahap I Tahun 2013”. Harga Penawaran: Obligasi ditawarkan dengan harga 100% (seratus persen) dari Pokok Obligasi. Utang Pokok Obligasi : 1) Seluruh nilai Pokok Obligasi yang akan dikeluarkan berjumlah sebanyak-banyaknya sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi, yang kepastian jumlah Pokok Obligasi akan ditentukan dalam perubahan Perjanjian Perwaliamanatan. Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan. 2) Satuan pemindahbukuan Obligasi adalah senilai Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya. Jatuh Tempo Obligasi : 1) Jadwal Pelunasan Pokok Obligasi : Obligasi berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi dan tanggal jatuh tempo Obligasi sesuai dengan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi yang kepastian tanggalnya akan ditentukan dalam perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, hal tersebut dengan mengindahkan ketentuan lainnya dalam Perjanjian Perwaliamanatan, khususnya ketentuan Pasal 15.12. Perjanjian Perwaliamanatan. 2) Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi. 3) Tata cara pembayaran Pokok Obligasi : a. Obligasi harus dilunasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi. b. Pembayaran Pokok Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran. c. Pembayaran Pokok Obligasi yang terhutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Pokok Obligasi. Bunga Obligasi : 1) Sifat dan besarnya tingkat bunga : Tingkat Bunga Obligasi adalah tingkat bunga tetap, yang besarnya akan ditentukan dalam perubahan Perjanjian Perwaliamanatan. 2) Jadwal dan periode pembayaran : Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan terhitung sejak Tanggal Emisi sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Jadwal pembayaran Bunga Obligasi akan ditentukan dalam perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 15.12. Perjanjian Perwaliamanatan.

2

3) Penghitungan bunga : Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari. 4) Tata cara pembayaran bunga; (i) Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, pembeli Obligasi yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku. (ii) Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening. (iii) Pembayaran Bunga Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran. (iv) Pembayaran Bunga Obligasi yang terhutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Bunga Obligasi dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi di bawah ini. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulanan (3 bulan) dimana bunga pertama dibayarkan pada tanggal 11 September 2013, sedangkan pembayaran bunga terakhir adalah pada tanggal 11 Juni 2018. Tanggal-tanggal Pembayaran Bunga Obligasi adalah sebagai berikut: No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tanggal 11 September 2013 11 Desember 2013 11 Maret 2014 11 Juni 2014 11 September 2014 11 Desember 2014 11 Maret 2015 11 Juni 2015 11 September 2015 11 Desember 2015

No. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Tanggal 11 Maret 2016 11 Juni 2016 11 September 2016 11 Desember 2016 11 Maret 2017 11 Juni 2017 11 September 2017 11 Desember 2017 11 Maret 2018 11 Juni 2018

Obligasi Merupakan Bukti Hutang : 1) Berdasarkan pernyataan Perseroan sekarang tetapi berlaku sejak Tanggal Emisi, Obligasi merupakan bukti bahwa Perseroan secara sah dan mengikat berhutang kepada Pemegang Obligasi sejumlah Pokok Obligasi yang disebut dalam Sertifikat Jumbo Obligasi ditambah dengan Bunga Obligasi dan Denda (jika ada) yang wajib dibayar oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan Perjanjian Agen Pembayaran. Obligasi tersebut merupakan bagian penting dan tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Perwaliamanatan. 2) Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh Pemegang Rekening dan diadministrasikan oleh KSEI berdasarkan Perjanjian Pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani Pemegang Obligasi dan Pemegang Rekening. Konfirmasi Tertulis tersebut tidak dapat dialihkan atau diperdagangkan.

3

Pendaftaran Obligasi di KSEI : 1) Obligasi telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup, dengan memperhatikan ketentuan dibidang Pasar Modal dan ketentuan KSEI yang berlaku. 2) Obligasi diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti hutang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening. Penarikan Obligasi : Penarikan Obligasi dari Rekening Efek hanya dapat dilakukan dengan pemindahbukuan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Penarikan Obligasi keluar dari Rekening Efek untuk dikonversikan menjadi Sertifikat Obligasi tidak dapat dilakukan, kecuali apabila terjadi pembatalan pendaftaran Obligasi di KSEI atas permintaan Perseroan atau Wali Amanat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal dan keputusan RUPO. Pengalihan Obligasi : Hak kepemilikan Obligasi beralih dengan pemindahbukuan Obligasi dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Perseroan, Wali Amanat dan Agen Pembayaran memberlakukan Pemegang Rekening selaku Pemegang Obligasi yang sah dalam hubungannya untuk menerima pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berhubungan dengan Obligasi. Satuan Perdagangan Obligasi : Perdagangan Obligasi dilakukan di Bursa Efek dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan Perdagangan Obligasi di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya atau dengan nilai sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek dan/atau perjanjian tersendiri yang ditandatangani oleh Perseroan dan Bursa Efek. Pembelian Kembali : Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi maka berlaku ketentuan sebagai berikut : 1) pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar; 2) pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau diluar Bursa Efek; 3) pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan. 4) pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan; 5) pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPO; 6) pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari Pihak yang tidak terafiliasi. 7) rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut di surat kabar; 8) pembelian kembali Obligasi, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai; 9) rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam butir 7) dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 8), paling sedikit memuat informasi tentang : a) periode penawaran pembelian kembali; b) jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali; c) kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali; d) harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi; e) tata cara penyelesaian transaksi; f) persyaratan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual; g) tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi; h) tata cara pembelian kembali Obligasi; dan i) hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi;

4

10) Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Obligasi yang melakukan penjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi, melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali; 11) Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi; 12) Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 9) dengan ketentuan : a) jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi untuk masingmasing jenis Obligasi yang beredar dalam periode satu tahun setelah Tanggal Penjatahan; b) Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan c) Obligasi yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali; dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi; 13) Perseroan wajib melaporkan kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi, informasi yang meliputi antara lain : a) jumlah Obligasi yang telah dibeli; b) rincian jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali; c) harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan d) jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi; 14) Pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Obligasi tersebut; dan 15) Pembelian kembali Obligasi oleh Perseroan mengakibatkan : a) hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau b) pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali. Sanksi : Apabila Perseroan tidak memenuhi kewajiban dalam Perjanjian Perwaliamanatan khususnya Pasal 6.3.(i) Perjanjian Perwaliamanatan maka Perseroan dapat dikenakan sanksi sesuai Perjanjian Perwaliamanatan, antara lain apabila Perseroan lalai menyerahkan dana secukupnya untuk pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi setelah lewat Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, maka Perseroan wajib membayar Denda. Denda yang dibayar oleh Perseroan merupakan hak Pemegang Obligasi, yang akan diberikan Perseroan melalui Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya. Hak Senioritas Atas Utang : Berdasarkan perjanjian-perjanjian yang ditandatangani oleh Perseroan sehubungan dengan Dokumen Emisi, kewajiban-kewajiban Perseroan mempunyai kedudukan sekurang-kurangnya pari passu dengan kewajiban Perseroan lainnya, baik yang telah ada maupun yang akan ada di masa datang. Penyisihan Dana Pelunasan Pokok Obligasi : Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana Penawaran Umum Obligasi. Lain-lain : 1) Kewajiban Perseroan berdasarkan Obligasi pada setiap waktu merupakan kewajiban Perseroan yang sah dan yang tidak bersyarat serta bersifat mutlak. 2) Pembayaran Bunga Obligasi, Pokok Obligasi dan Denda (jika ada) merupakan hak dari para Pemegang Obligasi.

5

3) Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang merupakan Pemegang Rekening dapat bertindak untuk dirinya sendiri atau berdasarkan surat kuasa bertindak untuk dan atas nama nasabahnya sebagai Pemegang Obligasi. 4) Bagi Pemegang Obligasi berlaku ketentuan perpajakan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan apabila Perseroan diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia untuk memotong pajak atas setiap pembayaran yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi, Perseroan melalui Agen Pembayaran harus memotong pajak tersebut dan membayarkannya kepada instansi yang ditunjuk untuk menerima pembayaran pajak serta melalui Agen Pembayaran akan memberikan bukti pemotongan pajak kepada Pemegang Obligasi. 2. PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PERSEROAN Sebelum dilunasinya semua Jumlah Terhutang, Perseroan berjanji dan mengikat diri bahwa : 1. Pembatasan keuangan dan pembatasan-pembatasan lain terhadap Perseroan (debt covenants) sebagai berikut: Perseroan, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut : 1. menjaminkan dan atau menggadaikan baik sebagian besar maupun seluruh Aset Tetap dan/ atau piutang Perseroan, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Dalam hal Perseroan menjaminkan sebagian atau seluruh Aset Tetap terhadap hutang-hutang yang ditarik oleh Perseroan, maka jaminan-jaminan yang sama juga wajib diberikan untuk Pemegang Obligasi. Perseroan berkewajiban menandatangani akta yang diperlukan untuk pengikatan sehubungan pemberian jaminan. 2. melakukan dan/atau mengizinkan Entitas Anak (jika ada) melakukan penjualan, pengalihan atau dengan cara apapun melepaskan dalam satu atau beberapa transaksi yang berhubungan, seluruh atau sebagian besar Aset Tetap, kecuali dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari Perseroan dan/atau Entitas Anak (jika ada). Adapun yang dimaksud dengan sebagian besar Aset Tetap sebagaimana dimaksud dalam angka 1.1. ini adalah lebih dari 45% (empat puluh lima persen) dari total Aset Tetap per laporan keuangan konsolidasi tahunan (auditan) Perseroan yang terakhir. 3. memberikan jaminan perusahaan (Corporate Guarantee) kepada pihak lain, kecuali kepada Entitas Anak (jika ada) yang berkaitan dengan kegiatan usaha Entitas Anak (jika ada). 4. melakukan penggabungan, dan peleburan dengan perusahaan lain kecuali sepanjang dilakukan pada bidang usaha yang sama dan atau kegiatan usaha lain terkait yaitu jasa makanan dan minuman, antara lain yang bergerak di bidang usaha Jasaboga Makanan dan Minuman, Jasa Rumah Makan/Restoran, dan Usaha Jasa Makanan Dan Minuman, yang tidak mempunyai dampak negatif terhadap jalannya usaha Perseroan serta tidak mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam melakukan pembayaran Pokok dan/atau Bunga Obligasi. 5. melakukan kegiatan usaha selain yang disebutkan dalam Anggaran Dasar Perseroan. 6. mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan. 7. melakukan pengeluaran Obligasi atau instrumen hutang lain sejenis dan/atau hutang bank yang mempunyai kedudukan lebih tinggi dan pembayarannya didahulukan dari Obligasi. 8. Memberikan pinjaman kepada pihak manapun kecuali : 8.1. pinjaman yang telah ada sebelum ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan. 8.2. pinjaman yang terjadi dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari Perseroan dan/atau Entitas Anak (jika ada). 8.3. pinjaman kepada pegawai, koperasi pegawai, dan/atau yayasan untuk program kesejahteraan pegawai Perseroan dan/atau Entitas Anak (jika ada) serta pembinaan usaha kecil. 2. Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.1 di atas akan diberikan oleh Wali Amanat dengan ketentuan sebagai berikut : a. permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar; dan b. Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan, penolakan atau permintaan tambahan data/dokumen pendukung lainnya dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuannya.

6

3. Perseroan berkewajiban untuk : (i) menyetorkan dana (in good fund) yang diperlukan untuk pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi yang jatuh tempo kepada Agen Pembayaran paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan menyerahkan kepada Wali Amanat fotokopi bukti penyetoran dana pada hari yang sama. Apabila sampai tanggal pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, Perseroan belum menyetorkan dana tersebut, maka Perseroan harus membayar Denda yang dihitung satu Hari Bursa setelah Tanggal Pembayaran Bunga dan/atau Pokok Obligasi. Denda yang dibayarkan oleh Perseroan merupakan hak Pemegang Obligasi dan akan dibayarkan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran. (ii) memperoleh, mematuhi segala ketentuan dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjaga tetap berlakunya segala kuasa, ijin, dan persetujuan (baik dari pemerintah maupun lainnya) atau perubahan-perubahannya yang berlaku dari waktu ke waktu sehingga Perseroan dan Entitas Anak (jika ada) dapat secara sah menjalankan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian-perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan; (iii) memenuhi kewajiban-kewajiban keuangan berdasarkan laporan keuangan konsolidasi Perseroan akhir tahun buku yang telah diaudit oleh auditor independen yang terdaftar di OJK dengan memelihara perbandingan rasio-rasio sebagai berikut : a. utang berbunga berbanding ekuitas tidak lebih dari 1,5 : 1 (satu koma lima berbanding satu); b. utang berbunga berbanding EBITDA (laba usaha ditambah penyusutan dan amortisasi) tidak lebih dari 2,5 : 1 (dua koma lima berbanding satu); c. EBITDA berbanding beban bunga tidak kurang dari 4 : 1 (empat berbanding satu); (iv) mempertahankan hasil pemeringkatan Obligasi tidak lebih rendah dari A (single A minus); (v) memelihara asuransi-asuransi yang sudah berjalan dan berhubungan dengan kegiatan usaha dan harta kekayaan Perseroan dan Entitas Anak (jika ada) pada perusahaan asuransi yang mampu untuk menanggung segala risiko yang biasa dihadapi oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang sama dengan Perseroan dan Entitas Anak (jika ada); (vi) mengijinkan Wali Amanat dan/atau orang yang diberikan kuasa oleh Wali Amanat (termasuk tetapi tidak terbatas, auditor atau akuntan yang ditunjuk untuk maksud tersebut) dari waktu ke waktu memiliki akses dan memeriksa buku-buku, memberikan tanggapan atas segala pertanyaan atau informasi yang diminta oleh wakilnya tersebut dan mendiskusikan dengan orang tersebut dengan itikad baik atas segala aspek dari pembukuan dan operasi Perseroan dan Entitas Anak (jika ada); (vii) menyerahkan salinan laporan-laporan yang diminta oleh OJK kepada Wali Amanat, dan persetujuan-persetujuan sehubungan dengan Emisi, dan untuk membuat dan mengimplementasikan setiap perjanjian yang berhubungan dengan hal tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas penyerahan atas : a. laporan keuangan tahunan Perseroan disampaikan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah tanggal tiap tahun buku berakhir atau pada saat penyerahan laporan keuangan kepada OJK yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang telah terdaftar di Bapepam atau Bapepam dan LK atau OJK; b. laporan keuangan tengah tahunan Perseroan disampaikan selambat-lambatnya dalam waktu : 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku, jika tidak disertai laporan Akuntan Publik; atau 60 (enam puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku jika disertai laporan Akuntan Publik Perseroan yang telah terdaftar di OJK dalam rangka penelaahan terbatas; atau 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku, jika disertai laporan Akuntan Publik Perseroan yang telah terdaftar di OJK yang memberikan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan; atau pada saat penyerahan laporan keuangan Perseroan tersebut kepada OJK, mana yang lebih dahulu; c. laporan keuangan triwulan Perseroan (tidak diaudit) disampaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah akhir tanggal laporan keuangan triwulan atau secepatnya setelah penyerahan laporan keuangan Perseroan tersebut kepada OJK dan/atau Bursa Efek.

7

d. laporan-laporan lain yang harus disampaikan kepada OJK dan/atau Bursa Efek dalam waktu yang bersamaan dengan disampaikannya laporan-laporan tersebut oleh Perseroan kepada OJK dan/atau Bursa Efek; e. salinan resmi akta Perjanjian Perwaliamanatan dan akta-akta lainnya yang dibuat sehubungan dengan Emisi Obligasi ini; dan f. data dan keterangan-keterangan lain yang sewaktu-waktu diminta secara tertulis oleh Wali Amanat mengenai jalannya usaha, keadaan keuangan, aktiva Perseroan dan Entitas Anak (jika ada) dan data lain sepanjang hal tersebut berkaitan dengan pelaksanaan tugas Wali Amanat yang telah ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (viii) memelihara sistem akuntansi, pembukuan dan pengawasan biaya sesuai dengan Prinsip Akuntansi Indonesia yang berlaku dari waktu ke waktu; (ix) mengusahakan agar harta kekayaan yang digunakan dalam menjalankan kegiatan usahanya berada dalam keadaan baik, memperbaikinya dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak (jika ada); (x) menjalankan usaha dengan sebaik-baiknya dan secara efisien serta sesuai dengan praktek keuangan dan perdagangan sebagaimana mestinya dan peraturan yang berlaku; (xi) membayar kewajiban pajak Perseroan dan Entitas Anak (jika ada) atau bea lainnya yang menjadi beban Perseroan dan Entitas Anak (jika ada) dalam menjalankan usahanya sebagaimana mestinya; (xii) mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan; (xiii) memberitahu secara tertulis kepada Wali Amanat atas : a. setiap perubahan Anggaran Dasar, susunan Direksi dan Dewan Komisaris, dan diikuti dengan penyerahan akta-akta keputusan RUPS Perseroan. b. perkara pidana, perdata, tata usaha negara dan arbitrase yang dihadapi Perseroan dan Entitas Anak (jika ada) yang secara material mempengaruhi kelangsungan usaha dan kemampuan Perseroan dan Entitas Anak (jika ada) dalam menjalankan dan mematuhi segala kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian-perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan; c. segera memberikan pemberitahuan tertulis kepada Wali Amanat setelah menyadari terjadinya keadaan atau kejadian sebagaimana tersebut dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan yang dapat menimbulkan kelalaian atau adanya pemberitahuan mengenai kelalaian yang diberikan oleh kreditur Perseroan; d. setiap kejadian lainnya yang menurut pendapat atau pertimbangan Perseroan dapat mempunyai pengaruh negatif yang material atas jalannya usaha atau operasi atau keadaan keuangan Perseroan dan Entitas Anak (jika ada); e. setiap terjadi kejadian atau keadaan penting pada Perseroan dan/atau Anak Perusahaan (jika ada) yang dapat mempunyai pengaruh penting atas jalannya usaha dan operasi atau keadaan keuangan Perseroan dan Entitas Anak (jika ada) serta pemenuhan kewajiban Perseroan dalam rangka penerbitan dan pelunasan Obligasi, sesuai dengan ketentuan tentang keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya, serta menyampaikan dokumen-dokumen sehubungan dengan hal tersebut, baik diminta ataupun tidak diminta oleh Wali Amanat. (xiv) melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai dengan Peraturan Nomor: IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep712/BL/2012 tanggal 26/12/2012 (dua puluh enam Desember dua ribu dua belas) tentang Pemeringkatan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk, berikut pengubahannya dan atau pengaturan lainnya yang wajib dipatuhi oleh Perseroan sehubungan dengan pemeringkatan : i. Pemeringkatan atas Obligasi yang dilakukan setiap tahun sekali selama kewajiban Perseroan kepada Pemegang Obligasi belum dilunasi, Perseroan wajib menyampaikan Peringkat Tahunan atas setiap Klasifikasi Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah masa berlakunya hasil pemeringkatan terakhir berakhir Perseroan wajib menyampaikan hasil pemeringkatan tersebut kepada OJK, dan dalam hal peringkat yang diperoleh berbeda dari peringkat sebelumnya Perseroan wajib mengumumkan hasil Pemeringkat dimaksud kepada masyarakat dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (website) Bursa Efek paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir.

8

ii. Pemeringkatan atas Obligasi wajib dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sejak adanya fakta material atau kejadian penting yang dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban atas Obligasi dan mempengaruhi risiko yang dihadapi oleh Pemegang Obligasi dan Perseroan wajib menyampaikan hasil pemeringkatan tersebut kepada OJK, Wali Amanat dan Bursa Efek selambat-lambatnya akhir Hari Kerja ke2 (kedua) setelah diterimanya hasil pemeringkatan baru, pernyataan atau pendapat serta mengumumkan hasil pemeringkatan baru, pernyataan atau pendapat dimaksud dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, selambat-lambatnya Hari Kerja ke2 (kedua) setelah diterimanya hasil pemeringkatan baru, pernyataan atau pendapat tersebut. iii. Perseroan wajib menyampaikan kepada Pemeringkat seluruh dokumen yang diperlukan untuk melakukan pemeringkatan selambat-lambatnya 120 (seratus dua puluh) hari sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, dan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) Hari Kalender sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Perseroan wajib menyampaikan hasil pemeringkatan tersebut kepada Bepepam dan LK, Wali Amanat dan Bursa Efek dan mengumumkan hasil pemeringkat dimaksud dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional. Atau melakukan pemeringkatan sesuai dengan peraturan Bapepam dan LK, apabila ada perubahan terhadap Peraturan No.IX.C.11. (xv) menerapkan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (good corporate governance) dan melakukan tindakan dari waktu ke waktu atas permintaan yang wajar dari Wali Amanat, melaksanakan atau memelihara pelaksanaan kewajiban berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian-perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan, yang berdasarkan pendapat yang wajar dari Wali Amanat diperlukan atau, untuk menjalankan Perjanjian Perwaliamanatan ini atau memberikan jaminan yang penuh atas hak, kekuasaan dan perbaikan yang diberikan kepada Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian-perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan. 3. KELALAIAN PERSEROAN 1. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal tersebut di bawah ini : a. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak menaati ketentuan dalam kewajiban pembayaran Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi; atau b. Perseroan dinyatakan lalai sehubungan dengan suatu perjanjian hutang oleh salah satu atau lebih krediturnya (cross default) dalam jumlah hutang keseluruhannya melebihi 20% (dua puluh persen) dari ekuitas Perseroan, baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari yang berakibat jumlah yang terhutang oleh Perseroan berdasarkan perjanjian hutang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh pihak yang mempunyai tagihan dan/atau kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali); atau c. Fakta mengenai keadaan, atau status Perseroan serta pengelolaannya tidak sesuai dengan informasi dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan; atau d. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak menaati ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. 2. Ketentuan mengenai pernyataan kelalaian, yaitu : Dalam hal terjadi kondisi-kondisi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam : a. Angka 1 huruf a dan b dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus paling lama 14 (empat belas) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat sesuai dengan kondisi kelalaian yang dilakukan, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau b. Angka 1 huruf c dan d Pasal ini dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat, paling lama 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat tanpa diperbaiki/ dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;

9

maka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa itu kepada Pemegang Obligasi dengan cara memuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, atas biaya Perseroan. Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri dan setelah diinformasikan kepada Perseroan berhak memanggil RUPO menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Dalam RUPO tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut. Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan dan alasan Perseroan maka akan dilaksanakan RUPO berikutnya untuk membahas langkah-langkah yang harus diambil terhadap Perseroan sehubungan dengan Obligasi. Jika RUPO berikutnya memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Obligasi sesuai dengan keputusan RUPO menjadi jatuh tempo dan dapat dituntut pembayarannya dengan segera dan sekaligus. Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan. Perseroan berkewajiban melakukan pembayaran dalam Waktu yang ditentukan dalam tagihan yang bersangkutan. 3. Apabila : a. Perseroan dicabut izin usahanya oleh pihak yang berwenang sesuai dengan perundangundangan yang berlaku di Republik Indonesia; atau b. Perseroan membubarkan diri melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau terdapat keputusan pailit yang telah memiliki kekuatan hukum tetap; atau c. Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran hutang (moratorium) oleh badan peradilan yang berwenang; atau d. Pengadilan atau instansi Pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibankewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan; e. Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht) diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibankewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan; maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi. Dalam hal ini Obligasi menjadi jatuh tempo dengan sendirinya. 4. RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI Untuk penyelenggaraan RUPO, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini, tanpa mengurangi peraturan Pasar Modal dan peraturan perundangundangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek. 1) RUPO diadakan untuk tujuan antara lain : a) mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi mengenai perubahan jangka waktu Obligasi, Pokok Obligasi, suku Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi dan dengan memperhatikan Peraturan Nomor : VI.C.4. b) menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahan kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian; c) memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan;

10

2)

3) 4)

5)

6)

d) mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan dan dalam Peraturan No.VI.C.4; dan e) Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan : a) Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan Obligasi oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat. b) Perseroan; c) Wali Amanat; atau d) OJK. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam butir 2) poin a), poin b), dan poin d) wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPO. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO. a) Pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1(satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan. b) Pemanggilan RUPO dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum RUPO, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional. c) Pemanggilan untuk RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum RUPO kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPO sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum. d) Panggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi antara lain : (1) tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO; (2) agenda RUPO; (3) pihak yang mengajukan usulan RUPO; (4) Pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO; dan (5) kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO. e) RUPO kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPO sebelumnya. Tata cara RUPO: a) Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya. b) Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO yang diterbitkan oleh KSEI. c) Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat. d) Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3(tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat, transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO.

11

e) Setiap Obligasi sebesar Rp1,- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya. f) Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan Nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain. g) Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran. h) Sebelum pelaksanaan RUPO : - Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Obligasi dari Afiliasinya kepada Wali Amanat. - Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya; - Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Obligasi memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan. i) RUPO dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat. j) RUPO dipimpin oleh Wali Amanat. k) Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPO termasuk materi RUPO dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO. l) Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, maka RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut. Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan materi RUPO serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO. 7) Dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 10.6).g) Perjanjian Perwaliamanatan, kuorum dan pengambilan keputusan : a) Dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.1) diatur sebagai berikut : (1) Apabila RUPO dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut: (a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO. (b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua. (c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO. (d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga. (e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO. (2) Apabila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut : (a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO. (b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.

12

(c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO. (d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga. (e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO. (3) Apabila RUPO dimintakan oleh OJK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut : (a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO. (b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua. (c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO. (d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga. (e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO. b) RUPO yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut : (1) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO. (2) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 1 tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua. (3) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO. (4) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (3) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga. (5) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak. 8) Biaya-biaya penyelenggaraan RUPO menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat. 9) Penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan berita acara secara notariil. 10) Keputusan RUPO mengikat bagi semua Pemegang Obligasi, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Obligasi wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPO. Keputusan RUPO mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/ atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Obligasi, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Obligasi.

13

11) Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPO dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPO tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan. 12) Apabila RUPO yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Pokok Obligasi, perubahan tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi, dan perubahan jangka waktu Obligasi dan Perseroan menolak untuk menandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPO atau tanggal lain yang diputuskan RUPO (jika RUPO memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terhutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPO. 13) Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPO dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan Peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek. 14) Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPO ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal tersebut yang berlaku. 5. JAMINAN Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi adalah pari passu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. 6. KETENTUAN-KETENTUAN LAIN Para pihak setuju bahwa masing-masing pihak tidak bertanggung jawab atas biaya, denda, kerugian, kegagalan atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban masing-masing berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, yang disebabkan secara langsung oleh kejadian-kejadian yang berkaitan dengan keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan para pihak (Force Majeure). Dalam hal terjadi Force Majeure, maka pihak yang mengalaminya wajib untuk memberitahukan kepada pihak yang lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja setelah terjadinya Force Majeure tersebut, disertai dengan bukti-bukti pendukungnya. Wali Amanat dan Perseroan akan menilai apakah kejadian tersebut benar Force Majeure sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan, namun apabila tidak tercapai kesepakatan mengenai kondisi apakah kejadian tersebut termasuk Force Majeure atau bukan, maka Wali Amanat dapat memanggil RUPO sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan. Kejadian Force Majeure tidak menghilangkan kewajiban Perseroan untuk tetap melakukan pelunasan Pokok Obligasi, Pembayaran Bunga Obligasi dan Denda (jika ada) yang bukan diakibatkan oleh Force Majeure (jika ada) kepada Pemegang Obligasi, serta pembayaran imbalan jasa Wali Amanat dan Denda yang bukan diakibatkan oleh Force Majeure (jika ada). Hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari masing-masing pihak dalam Perjanjian Perwaliamanatan tidak dapat dialihkan dan/atau dipindahkan dengan cara bagaimanapun juga kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan OJK dan para pihak dalam persetujuan ini dengan mengindahkan peraturan perundangundangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

14

Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Apabila perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dilakukan sebelum Tanggal Emisi, maka perubahan dan/atau penambahan Perjanjian Perwaliamanatan tersebut harus dibuat dalam suatu Perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan Perseroan dan setelah perubahan tersebut dilakukan, memberitahukan kepada OJK dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. 2) Apabila perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dilakukan pada dan/atau setelah Tanggal Emisi, maka perubahan Perjanjian Perwaliamanatan hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari RUPO dan perubahan dan/atau penambahan tersebut dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan/ perundangan yang berlaku, atau apabila dilakukan penyesuaian/perubahan terhadap Perjanjian Perwaliamanatan berdasarkan peraturan baru yang berkaitan dengan kontrak perwaliamanatan. Apabila salah satu pihak lalai memenuhi sebagaimana mestinya suatu kewajiban yang timbul karena Obligasi atau karena Emisi atau berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, Pengakuan Hutang, perjanjianperjanjian ataupun dokumen-dokumen lain yang dibuat atau yang diterbitkan dalam hubungan dengan Emisi Obligasi, maka pihak tersebut dianggap lalai melakukan kewajibannya itu dengan lewatnya waktu saja dan karenanya tidak diperlukan lagi bukti dan/atau keterangan lain dalam bentuk apapun. Cara-cara serta persyaratan-persyaratan lain tentang Emisi Obligasi ditentukan bersama oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Jika tanggal-tanggal yang ditetapkan untuk melakukan pembayaran Bunga Obligasi dan/atau jumlah Pokok Obligasi jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka pembayaran dan/atau tindakan hukum itu harus dilakukan pada Hari Bursa berikutnya, dan jika tanggal-tanggal yang ditetapkan untuk melakukan pembayaran untuk salah satu pihak melakukan tindakan hukum tertentu jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka pembayaran dan/atau tindakan hukum itu harus dilakukan pada Hari Kerja berikutnya. PEMERINGKATAN OBLIGASI 1. Hasil Pemeringkatan Untuk memenuhi ketentuan Peraturan No.IX.C.1 serta Peraturan No.IX.C.11, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh Pefindo. Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan surat Pefindo No.496/ PEF-Dir/III/2013 tanggal 13 Maret 2013, Obligasi Berkelanjutan I ROTI Tahap I Tahun 2013 telah mendapat peringkat: AAid (Double A minus) Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Obligasi yang diterbitkan setiap 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban atas efek tersebut belum lunas dan menyampaikan hasil pemeringkatan baru, pernyataan, atau pendapat atas efek tersebut yang diterbitkan oleh perusahaan Pemeringkat Efek kepada OJK, Wali Amanat dan Bursa Efek Indonesia serta mengumumkan hasil pemeringkatan baru, pernyataan, atau pendapat tersebut dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum jatuh temponya efek tersebut, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan No.IX.C.11. Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Pefindo yang bertindak sebagai lembaga pemeringkat.

15

2. Ringkasan Pertimbangan (Rationale) Peringkat tersebut mencerminkan posisi pasar Perseroan yang kuat sebagai produsen massal roti, proteksi arus kas yang kuat dan dukungan operasional dari pemegang saham. Peringkat dibatasi oleh eksposur Perseroan terhadap fluktuasi biaya bahan baku dan kemasan serta kompetisi yang ketat di industri roti. Untuk keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada Bab XVII Prospektus ini perihal Keterangan Mengenai Pemeringkatan Obligasi. HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI a. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pokok Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi. b. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, pembeli Obligasi yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku. c. Bila terjadi kelalaian dalam pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi, Pemegang Obligasi berhak untuk menerima pembayaran Denda atas setiap kelalaian pembayaran pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi sebesar 1% (satu per seratus) di atas tingkat Bunga Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar atas Jumlah Terutang. Jumlah Denda tersebut dihitung harian dengan ketentuan bahwa 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender sampai dengan pelunasan efektif jumlah Denda tersebut di atas. Denda yang dibayarkan oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi, yang oleh Agen Pembayaran akan dibayarkan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya. d. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat. PERPAJAKAN Keterangan mengenai perpajakan diuraikan dalam Bab XI Prospektus ini mengenai Perpajakan.

16

II. PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM OBLIGASI Dana yang diperoleh Perseroan dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan untuk ekspansi usaha dan/atau pembayaran utang dan/atau modal kerja Perseroan. Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I ROTI Tahap I Tahun 2013, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan dipergunakan untuk: 1. Sekitar 56% untuk melakukan pengembangan usaha/ekspansi perusahaan (termasuk pembelian tanah, penambahan line mesin dan membangun pabrik-pabrik baru) dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas yang ada dan melakukan penetrasi ke daerah-daerah lain di Indonesia, dengan keterangan sebagai berikut: a. Lokasi Aset yang akan dibeli Spesifikasi mesin

Alokasi biaya

b. Lokasi Aset yang akan dibeli Spesifikasi mesin

Alokasi biaya

: Purwakarta : Tanah dan mesin, serta pembangunan pabrik baru : Mesin-mesin untuk pembuatan roti, berupa mixer, make up, oven, packaging, serta mesin-mesin pendukung lainnya : Sekitar 50% : Cikande : Tanah dan mesin, serta pembangunan pabrik baru : Mesin-mesin untuk pembuatan roti, berupa mixer, make up, oven, packaging, serta mesin-mesin pendukung lainnya : Sekitar 50%

Pada saat ini, Perseroan sedang dalam proses mencari pemasok untuk pembelian aset-aset tersebut di atas, oleh karenanya belum dapat memastikan apakah terdapat hubungan afiliasi atau tidak. 2. Sekitar 44% untuk membayar pinjaman kepada PT Bank Central Asia Tbk (BCA) (tidak terafiliasi), dengan rincian keterangan mengenai pinjaman tersebut adalah sebagai berikut: Jumlah pokok Tingkat bunga Jangka waktu Jatuh tempo

: Rp280.000.000.000,: 8,25% per tahun : 6 tahun sejak tanggal penarikan dana pertama kali : 2 November 2017

Berdasarkan perjanjian pinjaman antara Perseroan dengan BCA, tidak ada denda yang wajib dibayarkan oleh Perseroan untuk melakukan pembayaran pokok. Ketentuan pembayaran yang wajib dilakukan adalah penyampaian pemberitahuan kepada pihak BCA secara tertulis paling lambat 2 hari sebelum tanggal pelunasan. Pelaksanaan transaksi sehubungan dengan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini akan mengikuti ketentuan yang berlaku di Pasar Modal. Apabila penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini mengandung unsur transaksi Afiliasi dan/atau benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1, Lampiran Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu (“Peraturan No.IX.E.1”), maka Perseroan akan memperhatikan dan mematuhi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan No.IX.E.1 tersebut. Apabila penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.2, Lampiran Ketua Bapepam dan LK No. Kep-614/ BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama (“Peraturan No.IX.E.2”), maka Perseroan akan memperhatikan dan mematuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Peraturan No.IX.E.2 tersebut. . 17

Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini kepada OJK dan Wali Amanat yang dibuat secara berkala setiap 3 (tiga) bulan (Maret, Juni, September, dan Desember) sampai seluruh dana hasil Penawaran Umum Obligasi habis digunakan. Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini juga akan dipertanggungjawabkan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan atau disampaikan kepada Wali Amanat sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK No.X.K.4, tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, yang merupakan lampiran Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-27/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003. Apabila Perseroan bermaksud mengubah penggunaan dana dari rencana semula seperti yang tercantum dalam Prospektus ini, maka rencana penggunaan dana tersebut harus dilaporkan terlebih dahulu kepada OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya serta harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Wali Amanat setelah terlebih dahulu disetujui oleh RUPO. Sesuai dengan surat edaran yang diterbitkan oleh Bapepam dan LK No.SE-05/BL/2006 tanggal 29 September 2006 tentang Keterbukaan Informasi Mengenai Biaya yang Dikeluarkan Dalam Rangka Penawaran Umum, total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah setara dengan ●% dari nilai emisi Obligasi yang meliputi: •

•

•

•

Biaya jasa untuk penjamin emisi efek ●%, yang terdiri dari : - Biaya jasa penyelenggaraan (management fee ) sebesar ●% - Biaya jasa penjaminan (underwriting fee) sebesar ●% - Biaya jasa penjualan (selling fee) sebesar ●% Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal ●%, yang terdiri dari : - Biaya jasa Akuntan Publik sebesar ●% - Biaya jasa Konsultan Hukum sebesar ●% - Biaya jasa Notaris sebesar ●% Biaya jasa untuk Lembaga Penunjang Pasar Modal ●% dari total biaya, yang terdiri dari : - Biaya jasa Wali Amanat sebesar ●% - Biaya jasa Badan Pemeringkat Efek sebesar ●% - Biaya jasa KSEI sebesar ●% - Biaya jasa BEI sebesar ●% Biaya Lain-lain (percetakan, iklan, dan public expose) ●%.

18

III. PERNYATAAN LIABILITAS Berdasarkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, Perseroan mempunyai liabilitas seluruhnya berjumlah Rp538.337 juta, dengan perincian sebagai berikut: (dalam jutaan Rupiah) Keterangan

31 Desember 2012

LIABILITAS LIABILITAS JANGKA PENDEK Utang Usaha: Pihak Ketiga Pihak Berelasi Utang Lain-lain Utang Pajak Beban Akrual Utang Bank Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Waktu Satu Tahun Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Pendek TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK

59.450 19.583 86.025 6.776 17.142 6.073 407 195.456

LIABILITAS JANGKA PANJANG Jaminan Pelanggan Utang Bank Jangka Panjang - Setelah Dikurangi Bagian yang Jatuh Tempo dalam Waktu Satu Tahun Liabilitas Pajak Tangguhan – neto Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG TOTAL LIABILITAS

12.641 296.844 16.342 17.054 342.881 538.337

1. Utang Usaha – Pihak Ketiga Utang usaha kepada pihak ketiga terdiri dari utang kepada pemasok yang terutama timbul sehubungan dengan pembelian bahan baku dan kemasan sebesar Rp59.450 juta. 2. Utang Usaha – Pihak Berelasi Utang usaha kepada pihak berelasi terdiri dari utang kepada pemasok yang terutama timbul sehubungan dengan pembelian bahan baku dan kemasan sebesar Rp19.583 juta, dengan rincian sebagai berikut : Keterangan Utang Usaha – Pihak Berelasi PT Indofood Sukses Makmur Tbk. PT Indomarco Adi Prima Total

31 Desember 2012 18.965 618 19.583

Saldo pada 31 Desember 2012 adalah tanpa jaminan, tanpa bunga dan akan diselesaikan dalam bentuk tunai. Tidak terdapat jaminan yang diberikan atau diterima untuk setiap utang dari pihak-pihak berelasi. 3. Utang Lain-Lain Utang Lain-lain pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp86.025 juta yang timbul sehubungan dengan utang kepada pemasok/kontraktor yang semuanya merupakan pihak ketiga yang terutama timbul sehubungan dengan jasa transportasi, pembangunan pabrik baru, serta pembelian mesin dan peralatan.

19

Pada tahun 2011, Perseroan menandatangani tiga perjanjian pembelian dengan Oshikiri Machinery Co., Ltd. (Oshikiri) (tidak terafiliasi), dimana Perseroan setuju untuk membeli beberapa unit mesin dari Oshikiri dengan total nilai pembelian JPY542.414.000. Pada tanggal 27 Agustus 2012, Perseroan kembali menandatangani perjanjian dengan Oshikiri untuk membeli beberapa unit mesin dengan total nilai pembelian sebesar JPY50.196.000. Pada tanggal 16 Juli 2012, Perseroan menandatangani perjanjian dengan PT Wijaya Kusuma Contractors dengan total nilai kontrak sebesar Rp17.000 juta dimana Perseroan menunjuk PT Wijaya Kusuma Contractors untuk melakukan pekerjaan pembangunan pabrik di Makassar. 4. Utang Pajak Utang Pajak Perseroan pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp6.776 juta dengan rincian sebagai berikut : Keterangan Pajak Penghasilan : Pasal 21 Pasal 23 Pasal 25 Pasal 26 Pasal 29 Total

31 Desember 2012 695 235 3.817 98 1.931 6.776

5. Beban Akrual Beban Akrual Perseroan pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp17.142 juta dengan rincian sebagai berikut : Keterangan Beban Promosi Transportasi dan Distribusi Listrik, gas dan air Royalti Bunga Lain-Lain Total

31 Desember 2012 5.110 3.729 2.986 2.711 1.854 752 17.142

6. Utang Bank Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Waktu Satu Tahun Utang Bank Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Waktu Satu Tahun Perseroan pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp6.073 juta. 7. Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Pendek Liabilitas imbalan kerja jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp407 juta, dengan rincian sebagai berikut : Keterangan Biaya Makan Biaya Medis Lain-lain Total

31 Desember 2012 363 3 41 407

20

8. Jaminan Pelanggan Jaminan pelanggan merupakan uang jaminan yang diberikan oleh para distributor dan agen produkproduk Perseroan, yang akan dikembalikan pada akhir perjanjian antara Perseroan dengan masingmasing distributor/agen tersebut. Jaminan pelanggan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp12.641 juta. 9. Utang Bank Jangka Panjang - Setelah Dikurangi Bagian yang Jatuh Tempo dalam Waktu Satu Tahun Pada tanggal 31 Desember 2012, utang bank jangka panjang terdiri dari saldo terhutang dari fasilitas pinjaman yang diberikan oleh PT Bank Central Asia Tbk (BCA) dengan rincian sebagai berikut: Keterangan Pokok Pinjaman Dikurangi Biaya Pinjaman yang Belum Diamortisasi Neto Dikurangi Bagian yang Jatuh Tempo dalam Waktu Satu Tahun Bagian Jangka Panjang

31 Desember 2012 304.000 (1.083) 302.917 6.073 296.844

Pada tanggal 14 Desember 2012, Perseroan memperoleh tambahan fasilitas kredit investasi dari BCA dengan pagu pinjaman sebesar Rp220.000 juta untuk membiayai pembangunan pabrik baru. Pinjaman yang ditarik dari fasilitas ini dikenakan suku bunga tahunan sebesar 8,25%. Pembayaran dari pinjaman ini akan dilakukan dalam 48 kali pembayaran cicilan bulanan yang dimulai pada tanggal 14 Desember 2014. Sehubungan dengan fasilitas di atas, Perseroan diwajibkan untuk memenuhi persyaratan tertentu seperti menjaga rasio keuangan tertentu (rasio aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek, laba sebelum pajak, bunga, penyusutan dan amortisasi terhadap beban bunga, dan jumlah utang yang memiliki kewajiban untuk membayar bunga terhadap jumlah ekuitas). Tidak ada aset Perseroan yang digunakan sebagai jaminan sehubungan dengan fasilitas di atas. Berdasarkan surat No.10069/DIR/NIC/III/2013 tanggal 4 Maret 2013 perihal Pemberitahuan Untuk Penerbitan Obligasi, Perseroan telah menyampaikan pemberitahuan atas penerbitan Obligasi Berkelanjutan I ROTI Tahap I Tahun 2013 kepada BCA, dimana sesuai dengan pasal 10 Huruf (j) Perjanjian Kredit No.18 tanggal 19 Juli 2011 yang dibuat di hadapan Veronica Sandra Irawaty Purnadi, SH, Notaris di Jakarta, dinyatakan bahwa “Kecuali bilamana BCA secara tertulis menetapkan lain, DEBITOR wajib untuk menawarkan kepada BCA terlebih dahulu, dalam hal DEBITOR bermaksud akan memperoleh pinjaman uang atau kredit baru (First Right of Refusal)”. Berdasarkan surat No.10121/GBK/2013 tanggal 19 Maret 2013, pihak BCA menyetujui permohonan Perseroan untuk melakukan penerbitan Obligasi. Dana yang diterima oleh Perseroan dari penerbitan Obligasi akan digunakan untuk melakukan pembayaran atas utang kepada BCA. Sehubungan dengan hal itu, berdasarkan perjanjian pinjaman antara Perseroan dengan BCA, tidak ada denda yang wajib dibayarkan oleh Perseroan untuk melakukan pelunasan dini 10. Ikatan Lain Pada tanggal 26 Maret 2012, Perseroan menandatangani perjanjian dengan PT Lite Constructions Indonesia (tidak terafiliasi) dengan total nilai kontrak sebesar Rp21.000 juta, dimana Perseroan menunjuk PT Lite Constructions Indonesia untuk melakukan pekerjaan pembangunan pabrik di Palembang. Hingga Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memenuhi rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam perjanjian pinjaman Perseroan dan tidak terdapat pelanggaran atas persyaratan dalam perjanjian pinjaman yang dilakukan oleh Perseroan yang dapat berdampak material terhadap kelangsungan usaha Perseroan. Tidak terdapat pembatasan (negative covenants) yang merugikan hak-hak pemegang saham publik atau hak pemegang Obligasi.

21

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa per tanggal 31 Desember 2012, Perseroan tidak memiliki komitmen, kontinjensi, kewajiban dan ikatan lain kecuali yang telah dinyatakan di atas dan yang telah diungkapkan dalam Laporan Keuangan Perseroan serta disajikan dalam Prospektus ini. Setelah tanggal 31 Desember 2012 hingga tanggal laporan auditor independen serta dari tanggal laporan auditor independen hingga tanggal Efektif Pernyataan Pendaftaran, Perseroan tidak memiliki kewajiban baru yang jumlahnya material, selain kewajiban yang timbul dari kegiatan operasional dan pendanaan Perseroan. Manajemen dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perseroan serta sehubungan dengan tugas dan tanggung jawabnya dalam Perseroan dengan ini menyatakan kesanggupannya untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang telah diungkapkan dalam Laporan Keuangan serta disajikan dalam Prospektus ini.

22

IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN Pembahasan dan analisa atas kondisi keuangan dan kinerja operasional Perseroan harus dibaca bersama dengan laporan keuangan Perseroan dan catatan-catatan di dalamnya. Pembahasan berikut ini dibuat berdasarkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011, dan 2010, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja seperti yang tercantum dalam laporannya yang disertakan dalam Prospektus ini. 1. Umum Perseroan didirikan secara resmi berdasarkan Akta No.11 tanggal 8 Maret 1995, dan Surat Pemberitahuan Persetujuan Presiden No.126/I/PMA/1995 tanggal 27 Februari 1995 dan saat ini berkedudukan di Jalan Selayar Blok A9, Kawasan Industri MM2100, Desa Mekarwangi, Kecamatan Cikarang Barat, Bekasi. Perseroan merupakan sebuah perusahaan penanaman modal asing yang memproduksi beragam jenis makanan roti dan saat ini telah tumbuh menjadi salah satu perusahaan di industri roti yang memiliki skala produksi besar dan menggunakan teknologi modern dalam proses pembuatan roti. Pada awal berdirinya, Perseroan mempunyai 2 (dua) line mesin dimana 1 (satu) line mesin digunakan untuk pembuatan jenis roti tawar dan 1 (satu) line mesin digunakan untuk pembuatan jenis roti manis. Pada tahun 2001, seiring dengan perkembangan penjualan produknya, Perseroan meningkatkan 100% kapasitas produksi, dengan menambah 2 (dua) line mesin yaitu untuk jenis roti tawar dan jenis roti manis. Pada bulan November 2005, Perseroan membuka pabrik kedua di Pasuruan, Jawa Timur dengan memasang 2 (dua) line mesin. Hasil produksi dari pabrik ini digunakan untuk memasarkan produk Perseroan ke seluruh daerah Jawa Timur, Jawa Tengah dan Bali. Pada tahun 2009, Perseroan menambah 1 (satu) line mesin jenis roti manis di Pasuruan. Pada bulan Desember 2008, Perseroan membuka pabrik ketiga dengan 2 (dua) line mesin di Jababeka Blok U, Kawasan Industri Jababeka, Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Satu line digunakan untuk jenis roti tawar dan 1 (satu) line untuk jenis roti manis. Di samping itu, Perseroan membangun Auditorium di Blok U untuk menerima kunjungan konsumen agar konsumen dapat melihat dari dekat proses produksi yang dilakukan oleh Perseroaan secara higienis dan halal. Perseroan melakukan Penawaran Umum Saham Perdana pada tanggal 28 Juni 2010 di Bursa Efek Indonesia dengan kode emiten ROTI. Pada tahun 2011, Perseroan membuka tiga pabrik baru di Semarang – Jawa tengah, Medan – Sumatera Utara dan Cibitung – Jawa Barat. Pada tahun 2012, Perseroan membangun dua pabrik baru di Palembang dan Makassar dan menambah lini produksi di Pasuruan, Semarang dan Medan, sehingga total menjadi 24 lini produksi di delapan pabrik pada akhir 2012. Pada tanggal 8 Februari 2013, Perseroan menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) atas pembelian tanah di Purwakarta. Serah terima aset tersebut direncanakan akan dilaksanakan pada 25 Maret 2013. Pada tanggal 18 Februari 2013, Perseroan telah membeli sebidang tanah seluas 24.000 m2 yang terletak di Kawasan Industri Modern Cikande, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana dinyatakan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No.320/Nambo Ilir, Sertifikat Hak Guna Bangunan No.208/Barengkok, Sertifikat Hak Guna Bangunan No.307/Nambo Ilir. Merek utama Perseroan adalah Sari Roti yang diluncurkan sejak awal Perseroan beroperasi secara komersial. Segmen pasar Sari Roti ditujukan kepada kelas menengah atas.

23

Masing-masing merek mempunyai beberapa jenis produk yang dibagi dalam dua kategori utama yaitu roti tawar dan roti manis atau roti isi. Jenis roti tawar Sari Roti memiliki 11 ragam (variance) dengan penjualan tertinggi adalah Roti Tawar Special, sementara untuk jenis roti manis memiliki 26 ragam dengan penjualan tertinggi adalah Roti Isi Coklat. Perseroan juga merambah ke variance cake dengan mengeluarkan merek Sari Cake. Saat ini merek Sari Cake telah memiliki tiga variance. Brand Sari Roti dengan tagline iklan “Makanan Sehat Praktis” mengusung motto 3 H yaitu Hygiene, Healthy, dan Halal serta aman dikonsumsi. Oleh karenanya Perseroan sangat peduli dengan aktivitasaktivitasnya untuk mempertahankan motto tersebut. Semua produk Perseroan memiliki sertifikat halal yang secara berkala diperbaharui. Hal ini penting karena sebagian besar penduduk Indonesia adalah umat Islam. Perseroan ini juga menerapkan GMP (Good Manufacturing Practice) yang mulai diterapkan sejak tahun 1996, Perseroan memperoleh sertifikat HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point/Sistem Analisa Bahaya dan Pengendalian Titik Kritis) sebagai standar jaminan keamanan pangan. 2. Keuangan Tabel berikut menyajikan laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif Perseroan untuk tahun/periode berikut: Laporan Posisi Keuangan (dalam jutaan Rupiah) 31 Desember 2012 2011 2010

Keterangan Aset Aset Lancar Aset Tidak Lancar Total Aset Liabilitas Liabilitas Jangka Pendek Liabilitas Jangka Panjang Total Liabilitas Total Ekuitas Total Liabilitas dan Ekuitas

219.818 985.127 1.204.945

190.274 568.863 759.137

213.030 355.235 568.265

195.456 342.881 538.337 666.608 1.204.945

148.209 64.487 212.696 546.441 759.137

92.639 20.174 112.813 455.452 568.265

Laporan Laba Rugi Komprehensif (dalam jutaan Rupiah) Tahun yang Berakhir pada Tanggaltanggal 31 Desember 2012 2011 2010 1.190.826 813.342 612.192 634.413 433.938 323.167 556.413 379.404 289.025 (370.258) (232.918) (163.333) 13.526 10.143 10.276 (278) (3.402) (310) 199.403 153.227 135.658 390 1.721 4.080 (5.072) 199.793 154.948 134.666 50.643 39.015 34.891 149.150 115.933 99.775 149.150 115.933 99.775 147,33 114,52 106,36

Keterangan Penjualan Neto Beban Pokok Penjualan Laba Bruto Beban Usaha Pendapatan Operasi Lainnya Beban Operasi Lainnya Laba Usaha Pendapatan keuangan Beban Keuangan Laba Sebelum Pajak Penghasilan Beban Pajak Penghasilan Laba Tahun Berjalan Pendapatan Komprehensif Lain Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan Laba per Saham

24

2.1. Perkembangan Pendapatan, Beban Langsung, dan Laba Perseroan Berikut ini adalah perkembangan pendapatan,beban langsung dan laba Perseroan : Grafik Perkembangan Pendapatan, Beban Langsung, dan Laba Usaha Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011, dan 2010 (dalam jutaan Rupiah)

Secara umum, peningkatan pendapatan dan beban Perseroan terkait dengan meningkatnya permintaan atas produk-produk Perseroan yang diiringi dengan peningkatan kapasitas Perseroan. Berikut ini pertumbuhan volume penjualan Perseroan selama tiga tahun terakhir: (dalam pak) Keterangan Roti Manis Sari Roti Roti Tawar Sari Roti Kue Sari Roti Manis Boti Roti Tawar Boti Lain-lain Jumlah

2012 146.413.132 157.809.453 2.113.208 1.328.957 307.664.749

25

2011 116.783.776 76.053.264 3.076.375 1.506.641 197.420.056

2010 92.681.415 49.473.179 2.449.879 3.901.522 1.059.946 655.173 150.221.113

Guna memenuhi permintaan produk yang besar, Perseroan melakukan peningkatan kapasitas sebagai berikut: Keterangan Roti Tawar: Kapasitas Terpasang Kapasitas Terpakai Kapasitas Produksi Roti Manis: Kapasitas Terpasang Kapasitas Terpakai Kapasitas Produksi

2012

2011

2010

713.200 286.642 613.393

497.200 198.668 413.450

346.000 152.556 282.619

3.083.040 1.178.572 2.801.975

1.533.600 955.606 1.352.017

1.188.000 706.450 1.052.747

Keterangan: 1 pak = 10 slices, 1 bungkus sobek = 4 potong roti sobek Kapasitas terpasang : kapasitas mesin yang terpasang di pabrik Perseroan sesuai dengan spesifikasi dari pembuat mesinmesin roti Kapasitas terpakai : jumlah hasil produksi Perseroan pada tahun yang bersangkutan Kapasitas produksi : kapasitas yang dihasilkan pada saat mesin berproduksi, yang dipengaruhi oleh jumlah jam kerja dan jumlah jenis roti yang diproduksi

Roti Tawar dan Roti Manis memberikan kontribusi penjualan yang besar bagi pendapatan Perseroan dan menjadi produk-produk utama yang dijual oleh Perseroan pada saat awal pendirian pabrik di daerah yang baru. Pada tahun 2011, Perseroan meningkatkan kapasitas terpasang, terpakai dan produksi untuk Roti Tawar secara berturut-turut sebesar 44%, 30% dan 46% dari tahun 2010. Volume penjualan Roti Tawar pada tahun 2011 meningkat 54% dibandingkan dengan tahun 2010. Pada tahun yang sama, Perseroan meningkatkan kapasitas terpasang, terpakai dan produksi untuk Roti Manis secara berturut-turut sebesar 29%, 35% dan 28% dari tahun 2010. Volume penjualan Roti Manis pada tahun 2011 meningkat 26% dibandingkan dengan tahun 2010. Pada tahun 2012, Perseroan meningkatkan kapasitas terpasang, terpakai dan produksi untuk Roti Tawar secara berturut-turut sebesar 43%, 44% dan 48% dari tahun 2011. Volume penjualan Roti Tawar pada tahun 2012 meningkat 108% dibandingkan dengan tahun 2011. Pada tahun yang sama, Perseroan meningkatkan kapasitas terpasang, terpakai dan produksi untuk Roti Manis secara berturut-turut sebesar 101%, 23% dan 107% dari tahun 2011. Volume penjualan Roti Manis pada tahun 2012 meningkat 26% dibandingkan dengan tahun 2011. 2.1.1. Pendapatan Berikut ini adalah perkembangan pendapatan Perseroan berdasarkan segmen produk : (dalam jutaan Rupiah) Keterangan

2012 862.223 471.367 4.217 5.040 1.342.847 (152.021) 1.190.826

Roti Manis Sari Roti Roti Tawar Sari Roti Kue Sari Roti Manis Boti Roti Tawar Boti Lain-lain Sub Total Pengembalian Penjualan Penjualan Neto

26

12 bulan 2011 573.705 357.592 7.439 3.692 942.428 (129.086) 813.342

2010 394.231 271.389 6.812 6.962 3.955 3.040 686.389 (74.197) 612.192

Perbandingan Penjualan Neto pada tahun 2012 dan tahun 2011 Penjualan Neto Perseroan selama tahun 2012 sebesar Rp1.190.826 juta, meningkat 46,4% dari sebelumnya Rp813.342 juta pada tahun 2011. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh besarnya permintaan pasar terhadap produk Perseroan dan diiringi dengan ekspansi peningkatan kapasitas produksi Perseroan. Berdasarkan kategori produk, roti manis memberikan kontribusi terbesar atas penjualan Perseroan. Total kontribusi roti manis dan roti tawar terhadap total penjualan pada tahun 2012 adalah 53,5% dan 45,7%, dibandingkan tahun 2011 adalah 58,4% dan 40,5%. Perbandingan Penjualan Neto pada tahun 2011 dan tahun 2010 Penjualan Neto Perseroan selama tahun 2011 sebesar Rp813.342 juta, meningkat 32,9% dari sebelumnya Rp612.192 juta pada tahun 2010. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh besarnya permintaan pasar terhadap produk Perseroan dan diringi dengan ekspansi perluasan wilayah operasi di Semarang dan Medan. Berdasarkan kategori produk, roti manis memberikan kontribusi terbesar atas penjualan Perseroan. Total kontribusi roti manis dan roti tawar terhadap total penjualan pada tahun 2011 adalah 58,4% dan 40,5%, dibandingkan tahun 2010 adalah 57,2% dan 39,8%. 2.1.2. Beban Pokok Penjualan (dalam jutaan Rupiah) Keterangan Bahan baku dan kemasan yang digunakan Upah Langsung Beban Pabrikasi Utilitas Penyusutan Jasa Profesional Perbaikan dan Pemeliharaan Royalti Lain-lain (masing-masing di bawah Rp1 miliar) Total Beban Pabrikasi Total Beban Produksi Persediaan Barang Jadi Saldo Awal Tahun Saldo Akhir Tahun Beban Pokok Penjualan

2012 473.280 42.004

12 bulan 2011 333.806 23.964

2010 248.033 15.007

32.518 31.425 20.667 17.512 10.728 7.323 120.173 635.457

19.044 19.046 15.725 9.702 8.133 4.971 76.621 434.391

13.291 16.951 11.088 8.095 6.150 4.515 60.090 323.130

910 (1.954) 634.413

457 (910) 433.938

494 (457) 323.167

Perbandingan beban pokok penjualan pada tahun 2012 dan tahun 2011 Beban Pokok Penjualan Perseroan selama tahun 2012 adalah sebesar Rp634.413 juta, meningkat 46,2% dari sebelumnya Rp433.938 juta pada tahun 2011. Dari jumlah pokok penjualan tersebut, kontribusi terbesar adalah beban bahan baku dan kemasan yang digunakan sebesar Rp473.280 juta atau 74,6%. Peningkatan Beban Pokok Penjualan terutama disebabkan oleh volume produksi yang semakin meningkat, karena besarnya permintaan pasar terhadap produk Perseroan. Perbandingan beban pokok penjualan pada tahun 2011 dan tahun 2010 Beban Pokok Penjualan Perseroan selama tahun 2011 adalah sebesar Rp433.938 juta, meningkat 34,3% dari sebelumnya Rp323.167 juta pada tahun 2010. Dari jumlah beban pokok penjualan tersebut, kontribusi terbesar adalah beban bahan baku dan kemasan yang digunakan sebesar Rp333.806 juta atau 76,9%. Peningkatan Beban Pokok Penjualan terutama disebabkan oleh volume produksi yang semakin meningkat, karena besarnya permintaan pasar terhadap produk Perseroan.

27

2.1.3. Beban Usaha Berikut ini adalah rincian mengenai beban penjualan dan beban umum dan administrasi Perseroan, yang merupakan komponen dari beban usaha: (dalam jutaan Rupiah) Keterangan

2012

Beban Penjualan Iklan dan Promosi Persediaan Kadaluarsa/Cacat Perjalanan Dinas dan Transportasi Jasa Distribusi Gaji dan Kesejahteraan Karyawan Jasa Profesional Penyusutan Utilitas Sewa Pencetakan dan fotokopi Bahan Bakar Lain-lain (masing-masing di bawah Rp300 juta) Total Beban Penjualan Beban Umum dan Administrasi Gaji dan Kesejahteraan Karyawan Sewa Perbaikan dan Pemeliharaan Jasa Profesional Perjalanan Dinas dan Transportasi Utilitas Penyusutan Perijinan Komunikasi Alat Tulis Kantor Lain-lain (masing-masing di bawah Rp500 juta) Total Beban Umum dan Administrasi Total Beban Usaha

  93.990 70.201 64.746 24.702 14.840 14.293 7.210 2.224 2.187 1.716 1.074 6.293 303.476 36.316 6.009 4.595 4.417 2.968 2.946 2.496 1.598 1.077 907 3.453 66.782 370.258

12 bulan 2011   50.834 61.173 36.269 13.045 5.370 7.449 2.197 359 1.662 616 636 3.558 183.168 25.414 3.954 2.818 4.801 3.060 2.835 2.661 805 861 851 1.690 49.750 232.918

2010   42.309 35.055 32.438 8.196 2.961 4.120 1.903 298 1.299 507 624 4.059 133.769 17.678 1.538 1.633 1.566 1.195 2.067 1.384 621 737 569 576 29.564 163.333

Perbandingan beban usaha pada tahun 2012 dan tahun 2011 Beban Usaha pada periode 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp370.258 juta dan Rp232.918 juta atau 31,1% dan 28,6% terhadap Penjualan Neto. Peningkatan tersebut disebabkan oleh kenaikan beban iklan dan promosi Rp 43.156 juta dan peningkatan biaya variabel atas peningkatan volume penjualan. Perbandingan beban usaha pada tahun 2011 dan tahun 2010 Beban Usaha pada periode 2011 dan 2010 masing-masing sebesar Rp 232.918 juta dan Rp163.333 juta atau 28,6% dan 26,7% terhadap Penjualan Neto. Peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan biaya variabel atas peningkatan volume penjualan. Pada tahun 2011, Perseroan mengalami peningkatan beban operasional lainnya sebesar 997% disebabkan karena adanya rugi selisih kurs di tahun 2011 sebesar Rp2.995 juta, sedangkan pada tahun 2010 Perseroan mengalami laba selisih kurs sebesar Rp3.337 juta. 2.1.4. Total Laba Komprehensif Perbandingan total laba komprehensif pada tahun 2012 dan tahun 2011 Total laba komprehensif pada tahun 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp149.150 juta dan Rp115.933 juta atau meningkat 28,7%. Peningkatan tersebut disebabkan oleh kontibusi peningkatan penjualan bersih Perseroan.

28

Perbandingan total laba komprehensif pada tahun 2011 dan tahun 2010 Total laba komprehensif pada tahun 2011 dan 2010 masing-masing sebesar Rp115.933 juta dan Rp99.775 juta atau meningkat 16,2%. Peningkatan tersebut disebabkan oleh kontribusi peningkatan penjualan bersih Perseroan. 2.2. Perkembangan Aset, Liabilitas dan Ekuitas Berikut ini adalah perkembangan aset, liabilitas, dan ekuitas Perseroan : Grafik Perkembangan Aset, Liabilitas dan Ekuitas Pada Tanggal 31 Desember 2012, 2011, dan 2010 (dalam jutaan Rupiah)

2.2.1. Aset Berikut ini perincian mengenai akun-akun dalam aset Perseroan:

Keterangan

2012

Aset Lancar Kas dan Setara Kas Piutang Usaha Pihak Ketiga Pihak Berelasi Piutang Lain-lain pihak ketiga Persediaan Biaya Dibayar Dimuka Pajak Dibayar Dimuka Uang Muka Total Aset Lancar

29

(dalam jutaan Rupiah) 31 Desember 2011 2010

37.872

48.397

120.722

133.480 2.723 422 22.599 4.313 14.110 4.299 219.818

101.501 1.887 263 16.306 2.891 12.645 6.384 190.274

73.793 1.849 9.602 335 2.274 4.455 213.030

Keterangan

2012

Aset Tidak Lancar Aset Tetap Deposito Jaminan Aset Tak Berwujud Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya Aset Non-Keuangan Tidak Lancar Lainnya Total Aset Tidak Lancar Total Aset

893.898 11.214 1.426 1.954 76.635 985.127 1.204.945

(dalam jutaan Rupiah) 31 Desember 2011 2010 546.099 8.774 1.878 1.104 11.008 568.863 759.137

345.866 6.410 797 2.162 355.235 568.265

Perbandingan total aset pada tanggal 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 Total aset pada tahun 2012 tercatat sebesar Rp1.204.945 juta, meningkat sebesar 58,7% dari Rp759.137 juta di tahun 2011, terutama disebabkan oleh peningkatan Aset tetap. Aset Lancar dan Tidak Lancar pada tahun 2012 masing-masing sebesar 18,2% dan 81,8% dibandingkan dengan 25,1% dan 74,9% pada tahun 2011. Kenaikan Aset Tidak Lancar pada tahun 2012 disebabkan terutama oleh adanya pembangunan pabrik baru di Palembang dan Makassar serta peningkatan kapasitas produksi di Semarang, Pasuruan dan Medan. Perbandingan total aset pada tanggal 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 Total aset pada tahun 2011 tercatat sebesar Rp759.137 juta, meningkat sebesar 33,6% dari Rp568.265 juta di tahun 2010, terutama disebabkan oleh peningkatan Aset tetap. Aset Lancar dan Tidak Lancar pada tahun 2011 masing-masing sebesar 25,1% dan 74,9% dibandingkan dengan 37,5% dan 62,5% pada tahun 2010. Kenaikan Aset Tidak Lancar pada tahun 2011 disebabkan terutama oleh adanya pembangunan pabrik baru di Semarang, Medan dan Cibitung. 2.2.2. Liabilitas Berikut ini perincian mengenai akun-akun kewajiban Perseroan: (dalam jutaan Rupiah) Keterangan Liabilitas Jangka Pendek Utang Usaha Pihak Ketiga Pihak Berelasi Utang Lain-lain Utang Pajak Beban Akrual Utang Bank Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Waktu Satu Tahun Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Pendek Total Liabilitas Jangka Pendek Liabilitas Jangka Panjang Jaminan Pelanggan Utang Bank Jangka Panjang – Setelah Dikurangi Bagian yang Jatuh Tempo dalam Waktu Satu Tahun Liabilitas Pajak Tangguhan – neto Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang Total Liabilitas Jangka Panjang Total Liabilitas

30

2012

31 Desember 2011

2010

59.450 19.583 86.025 6.776 17.142

47.817 17.737 65.877 6.454 10.303

19.164 8.182 36.795 15.605 12.861

6.073 407 195.456

21 148.209

32 92.639

12.641

8.819

6.108

296.844 16.342 17.054 342.881 538.337

33.072 10.989 11.607 64.487 212.696

7.949 6.117 20.174 112.813

Perbandingan total liabilitas pada tanggal 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 Total Liabilitas pada tahun 2012 berjumlah Rp538.337 juta, meningkat sebesar 153,1% dari Rp212.696 juta di tahun 2011. Peningkatan total liabilitas tahun 2012 disebabkan oleh pendanaan ekspansi Perseroan dengan menggunakan pinjaman bank. Total penambahan utang bank pada tahun 2012 adalah Rp269.845 juta. Perbandingan total liabilitas pada tanggal 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 Total Liabilitas tahun 2011 berjumlah Rp212.696 juta, meningkat sebesar 88,5% dari Rp112.813 juta di tahun 2010. Peningkatan total liabilitas tahun 2011 disebabkan oleh pendanaan ekspansi Perseroan dengan menggunakan pinjaman bank dan peningkatan utang lain-lain. Total penambahan utang bank dan peningkatan utang lain-lain pada tahun 2011 adalah masing-masing sebesar Rp33.072 juta dan Rp29.082 juta. Untuk memenuhi liabilitas jangka pendeknya, Perseroan akan menggunakan dana yang diperoleh dari aktivitas operasi. Perseroan secara reguler menjaga kecukupan kas dan mengevaluasi proyeksi arus kas dan arus kas aktual. 2.2.3. Ekuitas Berikut ini perincian mengenai akun-akun ekuitas Perseroan: (dalam jutaan Rupiah) 2012

31 Desember 2011

Ekuitas Modal Saham

101.236

101.236

101.236

Tambahan Modal Disetor – neto

173.001

173.001

173.001

Saldo Laba – Belum Ditentukan Penggunaannya

392.371

272.204

181.215

Total Ekuitas

666.608

546.441

455.452

Keterangan

2010

Perbandingan total ekuitas pada tanggal 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 Total Ekuitas pada tahun 2012 meningkat 22,0% menjadi Rp666.608 juta dari Rp546.441 juta di tahun 2011. Peningkatan tersebut disebabkan oleh saldo laba yang meningkat sejumlah Rp120.166 juta. Perbandingan total ekuitas pada tanggal 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 Total ekuitas pada tahun 2011 meningkat 20,0% menjadi Rp546.441 juta dari Rp455.452 juta di tahun 2010. Peningkatan tersebut disebabkan oleh saldo laba Perseroan yang meningkat sejumlah Rp90.989 juta. 2.3. Solvabilitas Solvabilitas adalah kemampuan untuk memenuhi seluruh liabilitas dengan menggunakan seluruh aset atau ekuitas. Solvabilitas diukur dengan membandingkan jumlah liabilitas dengan jumlah ekuitas (solvabilitas ekuitas) dan dengan membandingkan jumlah liabilitas dengan jumlah aset (solvabilitas aset). Solvabilitas ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2012, 2011, dan 2010 masing-masing adalah 0,81 kali, 0,39 kali, dan 0,25 kali. Solvabilitas aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2012, 2011, dan 2010 masing-masing adalah 0,45 kali, 0,28 kali, dan 0,20 kali.

31

2.4. Kondisi Likuiditas Perseroan Kondisi likuiditas Perseroan yang tercermin dalam pernyataan arus kas Perseroan dapat dilihat pada tabel di bawah ini: (dalam jutaan Rupiah) 2012

12 bulan 2011

2010

189.549

148.431

95.378

(430.063)

(227.919)

(121.025)

229.618

7.226

89.016

371

(63)

(592)

(10.525)

(72.325)

62.777

Kas dan Bank Pada Awal Tahun/Periode

48.397

120.722

57.945

Kas dan Bank Pada Akhir Tahun/Periode

37.872

48.397

120.722

Keterangan Arus Kas dari Aktivitas Operasi Arus Kas yang digunakan untuk Aktivitas Investasi Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Pengaruh Neto Perubahan Kurs pada Kas dan Setara Kas Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Bank

Sumber dana untuk belanja modal berasal dari arus kas bersih dari aktivitas operasi perusahaan dan pendanaan dari pinjaman bank. 2.5. Belanja Modal Tabel berikut menyajikan informasi mengenai belanja modal untuk tahun yang berakhir pada tanggaltanggal 31 Desember 2012, 2011, dan 2010 sebagai berikut: (dalam jutaan Rupiah) 2012

12 bulan 2011

2010

1.332

206

15.658

Bangunan dan Pengembangan

60.865

41.298

14.914

Mesin dan Peralatan

87.855

88.689

54.584

4.198

3.177

1.606

21.265

14.940

3.240

Aset Tetap Dalam Pembangunan

213.428

75.914

72.577

Total

388.943

224.224

162.579

Keterangan Tanah

Alat Pengangkutan Perabot dan Peralatan Kantor

Sumber dana untuk belanja modal berasal dari arus kas bersih dari aktivitas operasi Perseroan dan pendanaan dari pinjaman bank. Berikut ini perjanjian/ikatan yang dilakukan oleh Perseroan dalam hal investasi barang modal: 1. Pada tahun 2011, Perseroan menandatangani tiga perjanjian pembelian dengan Oshikiri Machinery Co., Ltd. (Oshikiri) (tidak terafiliasi), dimana Perseroan setuju untuk membeli beberapa unit mesin dari Oshikiri dengan total nilai pembelian JPY542.414.000. Pada tanggal 27 Agustus 2012, Perseroan kembali menandatangani perjanjian dengan Oshikiri untuk membeli beberapa unit mesin dengan total nilai pembelian sebesar JPY50.196.000. 2. Pada tanggal 26 Maret 2012, Perseroan menandatangani perjanjian dengan PT Lite Constructions Indonesia (tidak terafiliasi) dengan total nilai kontrak sebesar Rp21.000 juta, dimana Perseroan menunjuk PT Lite Constructions Indonesia untuk melakukan pekerjaan pembangunan pabrik di Palembang. 3. Pada tanggal 16 Juli 2012, Perseroan menandatangani perjanjian dengan PT Wijaya Kusuma Contractors dengan total nilai kontrak sebesar Rp17.000 juta dimana Perseroan menunjuk PT Wijaya Kusuma Contractors untuk melakukan pekerjaan pembangunan pabrik di Makassar. Seluruh ikatan/perjanjian di atas dilaksanakan oleh Perseroan untuk tujuan ekspansi usaha. Perseroan akan menggunakan hasil dana dari aktivitas operasi dan pinjaman BCA yang telah ada untuk memenuhi ikatan-ikatan tersebut. Perseroan juga menjaga transaksi dan saldo dalam mata uang asing untuk membatasi risiko mata uang asing.

32

3. Akun Dalam Mata Uang Asing Tabel berikut menyajikan aset dan liabilitas keuangan dalam mata uang asing pada tanggal 31 Desember 2012 berdasarkan jenis mata uang asing: Nilai Setara Rupiah (dalam jutaan)

Mata Uang Asing Aset Moneter Kas dan Setara Kas Deposito Jaminan Sub Total Liabilitas Moneter Utang Lain-lain

EUR AUD USD

304.293 55.148 117.119

3.898 553 1.133 5.584

JPY EUR USD SGD

266.545.272 264.070 215.510 74.500

29.853 3.383 2.084 589 35.909 (30.325)

Sub Total Liabilitas Neto

Perseroan tidak mempunyai kebijakan lindung nilai yang formal untuk mengatasi risiko pertukaran mata uang asing. Akan tetapi, Perseroan menjaga transaksi dan saldo dalam mata uang asing pada tingkat yang minimum untuk membatasi risiko mata uang asing. 4. Manajemen Risiko Kegiatan bisnis Perseroan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang memiliki risiko-risiko. Kajian risiko dilakukan oleh Dewan Direksi untuk menetapkan kebijakan yang tepat dalam proses pengambilan keputusan. Seperti halnya bidang usaha lainnya, bidang usaha Perseroan juga tidak lepas dari tantangan dan risiko secara makro maupun mikro. Risiko yang diperkirakan dapat mempengaruhi usaha Perseroan dibahas lebih lanjut pada Bab V Risiko Usaha. Dalam menghadapi risiko-risiko, seperti yang telah dijelaskan pada Bab V mengenai Risiko Usaha, Perseroan menerapkan manajemen risiko berupa: 1. Kontaminasi terhadap produk yang dihasilkan Perseroan Untuk mencegah kontaminasi terhadap produk yang dihasilkan Perseroan, Perseroan menerapkan prosedur GMP (Good Manufacturing Practice) dan SSOP (Sanitation Standard Operating Procedure). 2. Umur Produk yang relatif singkat Untuk mengantisipasi risiko umur produk yang relatif singkat maka supply chain management terus menerus ditingkatkan. 3. Ketersediaan bahan baku Untuk mengantisipasi ketersediaan bahan baku, Perseroan melakukan perencanaan produksi dan pengendalian persediaan yang baik disamping tetap mengusahakan bahan baku substitusi dan pengidentifikasian pemasok alternatif. 4. Ketersediaan pasokan energi Untuk mengantisipasi risiko ketersediaan pasokan energi, Perseroan menggunakan energi alternatif jika terdapat gangguan antara lain dengan menggunakan LPG, CNG dan genset. 5. Pemogokan tenaga kerja Untuk mengatasi mogok kerja, Perseroan berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan pihak keamanan serta mengusahakan pasokan produk dari pabrik Perseroan yang lain.

33

6. Fluktuasi mata uang asing Atas beberapa aset yang harus dibeli dengan mata uang asing, Perseroan menerapkan perencanaan pembelian dan pengendalian persediaan. 7. Persaingan Usaha Untuk mengantisipasi risiko persaingan usaha, Perseroan terus melakukan inovasi produk dan meningkatkan kepuasan pelanggan dengan cara memberikan produk roti berkualitas dengan harga yang terjangkau. 8. Isu bahan pengawet dan kehalalan Untuk mengantisipasi risiko ini, Perseroan memenuhi regulasi yang ditetapkan oleh BPOM dan persyaratan halal yang ditetapkan oleh MUI. Perseroan juga melakukan edukasi proses produksi Sari Roti melalui program “Factory Visit”. 9. Bencana alam Untuk mengantisipasi kerugian akibat bencana alam, Perseroan mengasuransikan aset dan kelangsungan operasi Perseroan.

34

V. RISIKO USAHA Dalam menjalankan usahanya, Perseroan menghadapi risiko yang mempengaruhi hasil usaha Perseroan apabila tidak diantisipasi dan dipersiapkan penanganannya dengan baik. Risiko-risiko yang akan diungkapkan dalam uraian berikut merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan. Berdasarkan pertimbangan Perseroan, risiko-risiko di bawah ini telah disusun berdasarkan bobot risiko terhadap usaha Perseroan, dimulai dari risiko utama Perseroan. Risiko yang berhubungan dengan kegiatan operasional (i) Kontaminasi atas produk yang dihasilkan Perseroan baik pada saat sebelum diolah (bahan baku), dalam proses produksi, maupun pada saat didistribusikan Perseroan menghadapi resiko tercemarnya produk baik pada saat masih berbentuk bahan baku, dalam proses produksinya ataupun selanjutnya pada saat didistribusikan ke outlet-outlet dan konsumen akhir. Apabila produk Perseroan tercemar akan berdampak pada berkurangnya kepercayaan pelanggan Perseroan dan mengakibatkan turunnya pendapatan Perseroan. (ii) Umur produk yang relatif singkat Keterlambatan penarikan produk-produk yang kadaluarsa dapat mengakibatkan masih beredarnya produk-produk yang telah rusak dan tidak layak dikonsumsi, mengingat produk yang dihasilkan Perseroan merupakan produk yang tidak tahan lama. Apabila terjadi keterlambatan penarikan produk kadaluarsa, maka kepercayaan pelanggan Perseroan dapat menjadi berkurang dan mengakibatkan turunnya pendapatan Perseroan. Secara rata-rata produk yang harus ditarik dari pasar karena sudah lewat masa waktunya (kadaluarsa) sekitar 10%. (iii) Ketersediaan gandum sebagai bahan baku tepung terigu Perseroan menggunakan bahan baku tepung terigu yang diolah dari gandum yang diimpor dan dibeli berdasarkan harga pasar internasional. Sebagai produk pertanian, gandum dihasilkan secara musiman dan tidak selalu tersedia pada saat dibutuhkan. Selain itu, apabila terjadi gejolak dalam permintaan dunia maka gandum sebagai sumber bahan baku akan menjadi langka. Apabila terjadi kelangkaan dan para pemasok Perseroan tidak dapat memproduksi tepung terigu karena kelangkaan tersebut, maka Perseroan tidak dapat melakukan kegiatan operasionalnya. Ketersediaan gandum yang berkurang di pasar internasional juga berdampak pada meningkatnya harga bahan baku tepung terigu yang digunakan oleh Perseroan. Peningkatan harga bahan baku ini tidak serta merta langsung dibebankan ke harga jual produk Perseroan, karena para pembeli produk Perseroan memiliki tingkat sensitivitas yang tinggi atas harga produk Perseroan. Oleh karena itu, harga gandum yang meningkat secara signifikan akan berdampak pada meningkatnya biaya pembelian bahan baku Perseroan dan selanjutnya berdampak pada menurunnya tingkat profitabilitas Perseroan. (iv) Ketersediaan pasokan energi Energi yang dibutuhkan oleh Perseroan untuk menjalankan pabrik dan fasilitas produksi lainnya merupakan salah satu bahan baku yang esensial. Saat ini, dua energi utama yang digunakan oleh Perseroan adalah gas (LNG – Liquified Natural Gas) dan listrik. Perseroan menggunakan pasokan gas dan listrik dari kawasan industri tempat pabrik-pabrik Perseroan berdiri. Ketersediaan pasokan energi yang terhambat akan menyebabkan pabrik dan fasilitas produksi Perseroan tidak dapat berjalan dan menghasilkan volume produksi yang sesuai untuk memenuhi permintaan para pelanggan. Hal tersebut akan berdampak pada tingkat penjualan Perseroan.

35

(v) Risiko pemogokan tenaga kerja Tenaga kerja merupakan aset yang berharga bagi Perseroan mengingat aktivitas operasional Perseroan bergantung pada produktivitas para karyawan. Meskipun manajemen Perseroan memiliki hubungan yang baik dengan tenaga kerjanya, namun tidak ada kepastian bahwa tidak akan terjadi pemogokan tenaga kerja di kemudian hari. Apabila terjadi pemogokan tenaga kerja, kegiatan operasional Perseroan dapat terganggu dan selanjutnya berakibat pada profitabilitas Perseroan. Risiko yang berhubungan dengan kondisi pasar dan penjualan (i) Fluktuasi mata uang asing Perseroan membeli beberapa bahan baku utama yang dipengaruhi oleh fluktuasi mata uang asing baik langsung maupun tidak langsung, antara lain tepung terigu, gula, dan ragi. Selain itu, suku cadang (spare part) mesin-mesin dan bahan kemasan juga dipengaruhi oleh pergerakan nilai tukar Rupiah terhadap valuta asing. Di lain pihak, Perseroan melakukan penjualan atas produk-produk yang dihasilkannya dalam mata uang Rupiah. Perubahan kurs Rupiah terhadap mata uang asing yang terjadi secara signifikan dapat memberikan dampak kenaikan harga beberapa jenis bahan baku, berbagai bahan kemasan atau beberapa jenis suku cadang (spare part) mesin-mesin produksi. Hal tersebut tidak selalu dapat disertai dengan peningkatan harga jual produk Perseroan dan karenanya akan berdampak negatif terhadap nilai penjualan dan tingkat profitabilitas Perseroan. (ii) Persaingan usaha Perseroan melakukan penjualan produk-produknya melalui peritel. Penjualan Perseroan melalui para peritel ini memiliki porsi lebih dari 50% dari total penjualan Perseroan selama tahun 2012. Dengan semakin banyaknya peritel yang memproduksi roti sendiri untuk dijual (private label), maka Perseroan menghadapi risiko persaingan usaha dari para peritel tersebut. Akibatnya, ada hambatan dalam menjual produk Perseroan di toko-toko peritel karena peritel memaksimumkan penjualan rotinya sendiri. Selain persaingan usaha dari para peritel, Perseroan juga menghadapi persaingan dari industri toko roti (boutique bakery) dan industri rumah tangga (usaha kecil) yang meskipun memiliki skala usaha lebih kecil dari Perseroan tetapi berjumlah banyak dan memiliki pelanggan tersendiri. Risiko yang berhubungan dengan kebijakan pemerintah dan lingkungan sosial (i) Kenaikan upah minimum regional/propinsi Kenaikan upah minimum regional/propinsi yang melebihi tingkat inflasi akan mempengaruhi biaya produksi Perseroan. Kontribusi biaya karyawan produksi terhadap biaya produksi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sekitar 6,6%. Hal ini disebabkan karena Perseroan masih mengandalkan tenaga kerja dalam proses produksi. Selama ini, Perseroan berusaha untuk mengatasi kenaikan upah minimum regional/propinsi dengan meningkatkan harga jual produk Perseroan. Namun, apabila upah minimum regional meningkat dengan tajam dan tidak terkendali dengan baik maka biaya produksi akan meningkat cukup signifikan. (ii) Kestabilan kondisi ekonomi, politik dan sosial Kondisi ekonomi, politik dan sosial Indonesia turut mempengaruhi jalannya kegiatan usaha Perseroan. Ketidakstabilan kondisi ekonomi, politik dan sosial Indonesia dapat menyebabkan kerusuhan oleh buruh ataupun massa yang berada di luar kendali Perseroan. Selain itu, hal tersebut dapat berdampak pula pada daya beli konsumen Perseroan yang selanjutnya dapat menyebabkan penjualan Perseroan menurun. Apabila terjadi kerusuhan ataupun huru hara yang disebabkan oleh ketidakstabilan kondisi ekonomi, politik dan sosial Indonesia, maka Perseroan dapat mengalami dampak negatif terhadap kegiatan usaha, kinerja keuangan, hasil operasi dan prospek usahanya.

36

(iii) Isu bahan pengawet dan kehalalan Mengingat produk Perseroan adalah makanan yang memiliki umur lebih dari satu hari, Perseroan menghadapi risiko adanya isu yang berkembang di tengah masyarakat sehubungan dengan bahan pengawet yang digunakan, yang dapat membuat produk Perseroan bertahan untuk beberapa hari. Isu tersebut dapat memberikan gambaran yang tidak baik atas bahan baku yang digunakan serta proses produksi dan pengolahan yang dilakukan oleh Perseroan. Selain itu, dapat berkembang pula isu mengenai halal atau tidaknya produk yang dihasilkan Perseroan. Apabila isu-isu tersebut berkembang di tengah masyarakat maka terdapat kemungkinan permintaan pasar atas produk-produk Perseroan menjadi berkurang dan mengakibatkan turunnya penjualan Perseroan. (iv) Bencana alam Pabrik-pabrik Perseroan berada di wilayah Indonesia dan pendistribusian produk-produk Perseroan juga ditujukan ke pasar Indonesia. Indonesia merupakan negara yang rentan terhadap terjadinya bencana alam seperti gempa bumi, gunung berapi, banjir dan lain-lain. Apabila terjadi bencana alam di Indonesia, maka proses produksi Perseroan dapat terganggu. Selain itu, dapat mengganggu pengiriman bahan baku oleh pemasok dan pendistribusian produk-produk yang dihasilkan Perseroan ke tempat peritel ataupun ke stock point. Perseroan menghadapi risiko lamanya proses transportasi tersebut apabila terjadi bencana alam. Hambatan dalam pendistribusian produk akan mengakibatkan umur produk menjadi semakin pendek dan harus segera dapat terjual dan dikonsumsi. MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DAN DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DIMULAI DARI RISIKO UTAMA.

37

VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap posisi keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal 24 April 2013 atas Laporan Keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, yang perlu diungkapkan dalam Prospektus ini.

38

VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN 1. Riwayat Singkat Perseroan Perseroan didirikan dengan nama PT Nippon Indosari Corporation sesuai dengan Akta Pendirian No.11 tanggal 8 Maret 1995 yang diperbaiki dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar No.274 tanggal 29 April 1995, yang keduanya dibuat di hadapan Benny Kristianto, SH, Notaris di Jakarta, akta-akta mana telah mendapat pengesahan dari MenKumHam sesuai Surat Keputusan No.C2-6209 HT.01.01.Th.95 tanggal 18 Mei 1995 dan telah didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Bekasi No.264 dan 265 tanggal 14 September 1995, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.94 tanggal 24 November 1995, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No.9729/1995. Pada tanggal 18 Juni 2010, Perseroan memperoleh surat efektif dari Bapepam dan LK atas pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum saham perdana kepada masyarakat, atas 151.854.000 saham biasa atas nama atau 15% dari total modal ditempatkan dan disetor penuh setelah penawaran umum saham perdana, dengan harga penawaran Rp1.275,- setiap saham. Pada tanggal 28 Juni 2010, seluruh saham Perseroan untuk pertama kalinya dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, yang terakhir berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 48 tanggal 19 April 2012, yang dibuat di hadapan FX Budi Santoso Isbandi, SH, Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah mendapat persetujuan dari MenKumHam melalui surat keputusan No. AHU-30282.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 6 Juni 2012 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0050446.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 6 Juni 2012. 1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana tersebut dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No.86 tanggal 24 Februari 2010, dibuat di hadapan FX Budi Santoso Isbandi, SH, Notaris di Jakarta, maksud dan tujuan Perseroan adalah sebagai berikut Maksud dan tujuan dari Perseroan ialah berusaha dalam bidang industri roti, kue dan makanan lainnya. 2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut : a. Kegiatan usaha utama, yaitu : Mendirikan pabrik dan memproduksi segala jenis roti termasuk tetapi tidak terbatas pada macammacam roti, roti tawar, roti isi dan segala macam jenis kue lainnya. b. Kegiatan usaha penunjang, yaitu : Memasarkan dan menjual segala jenis roti termasuk tetapi tidak terbatas pada macam-macam roti, roti tawar, roti isi dan segala macam jenis kue lainnya. Perseroan berkantor di Jalan Selayar Blok A9, Kawasan Industri MM2100, Desa Mekarwangi, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. 2. Ijin-ijin Usaha Perseroan Berikut ini adalah ijin-ijin usaha yang dimiliki Perseroan dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya : No. 1 2 3 4

Dokumen

Nomor Surat Izin

Tanggal

2485/KM.4/2008

27 Oktober 2008

126/I/PMA/1995

27 Febrruari 1995

BKPM

687/III/PMA/1997

30 Mei 1997

BKPM

284/P-APIT/2009/PMA

29 April 2009

BKPM

Surat Keringanan Bea Masuk Atas Mesin Surat Pemberitahuan Persetujuan Presiden Atas Pemberian Fasilitas Penambahan Modal Asing Perubahan Pemilikan Saham (Model III.A) Perubahan Angka Pengenal Importir Terbatas (APIT) No. 410/APIT/PMA/1995 tanggal 6 September 1995 juncto perubahan terakhir No. 229/P-APIT/PMA/2005 tanggal 13 April 2005

39

Instansi Departemen Keuangan

No.

5

6 7 8 9

10 11 12 13

Dokumen Perubahan tentang Ijin Usaha Industri (IUT) No. 74/T/INDUSTRI/1999 tanggal 22 Februari 1999 dan Ijin Perluasan No. 367/T/INDUSTRI/2005 tanggal 11 Mei 2005, No. 962/T/INDUSTRI/2006 tanggal 7 Desember 2006, No. 877/T/ INDUSTRI/2008 tanggal 27 Agustus 2008 Ijin Perluasan Kantor Blok W Ijin Perluasan Kantor Blok C Ijin Perluasan Kantor Blok U Ijin Perluasan Kantor Cabang Pasuruan No. 962/T/INDUSTRI/2006 tanggal 7 Desember 2006 dan Izin Usaha Perluasan Kantor Cabang Pasuruan tanggal 19 Februari 2010 Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal Kantor Cabang Semarang Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal Kantor Cabang Medan Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal Kantor Cabang Palembang Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal Kantor Cabang Makassar

Nomor Surat Izin

Tanggal

Instansi

05/P-IUT/2009

30 Januari 2009

BKPM

367/T/INDUSTRI/2005 877/T/INDUSTRI/2008 8/1/II/PMA/2010

11 Mei 2005 27 Agustus 2008 2 Februari 2010

BKPM BKPM BKPM

16/1/IU/II/PMA/ INDUSTRI/2010

19 Februari 2010

BKPM

133/1/IP/II/PMA/2010

30 Juni 2010

BKPM

133/1/IP/II/PMA/2010

30 Juni 2010

BKPM

29B/1/IP/II/PMA/2011

14 September 2011

BKPM

179/1/IP/II/PMA/2012

7 Juni 2012

BKPM

3. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan Sejak Penawaran Umum Saham Perdana Tahun 2010 Tahun 2010 Struktur permodalan saham Perseroan yang terakhir adalah berdasarkan Akta No. 115 tanggal 30 Juni 2010, dibuat di hadapan FX Budi Santoso Isbandi, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan kepada MenKumHam berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-18117 tanggal 19 Juli 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU0054000.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 19 Juli 2010. Dengan telah dilaksanakannya Penawaran Umum Perdana Saham pada tanggal 22 Juni 2010 hingga 23 Juni 2010, Perseroan telah meningkatkan modal ditempatkan dan modal disetornya, sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut: Pemegang Saham Modal dasar

Nilai Nominal Rp100,- per saham Jumlah Saham Nilai Nominal (Rupiah) 3.440.000.000 344.000.000.000

%

Modal ditempatkan dan disetor penuh: - Bonlight Invesments Ltd.

344.202.400

34.420.240.000

34,00

- Treasure East Invesments Ltd.

344.202.400

34.420.240.000

34,00

86.050.600

8.605.060.000

8,50

- Sojitz Corporation - Shikishima Baking Co. Ltd.

86.050.600

8.605.060.000

8,50

151.854.000

15.185.400.000

15,00

Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh

1.012.360.000

101.236.000.000

100,00

Saham dalam Portepel

2.427.640.000

242.764.000.000

- Masyarakat

Tahun 2011 Berdasarkan catatan atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja tanggal 6 Februari 2013, dinyatakan bahwa struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

40

Pemegang Saham Modal dasar

Nilai Nominal Rp100,- per saham Jumlah Saham Nilai Nominal (Rupiah) 3.440.000.000 344.000.000.000

%

Modal ditempatkan dan disetor penuh: - Bonlight Invesments Ltd.

344.202.400

34.420.240.000

34,00

- Treasure East Invesments Ltd.

344.202.400

34.420.240.000

34,00 4,25

- Sojitz Corporation

43.025.300

4.302.530.000

- Shikishima Baking Co. Ltd.

86.050.600

8.605.060.000

8,50

194.879.300

19.487.930.000

19,25

Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh

1.012.360.000

101.236.000.000

100,00

Saham dalam Portepel

2.427.640.000

242.764.000.000

- Masyarakat

Tahun 2012 Berdasarkan Laporan Kepemilikan Efek Yang Mencapai 5% atau Lebih Dari Saham Yang Ditempatkan Dan Disetor Penuh Perseroan Periode 31 Desember 2012, Surat Bonlight Investment Limited dan Treasure East Investment Limited yang keduanya tertanggal 9 Mei 2012 yang ditujukan kepada Bapepam dan LK perihal Shareholdings in PT Nippon Indosari Corpindo Tbk (“Company”) dan Laporan Auditor Independen No. RPC-3205/PSS2013 dalam Laporan Keuangan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja tanggal 6 Februari 2013 disebutkan bahwa struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut: Pemegang Saham Modal dasar

Nilai Nominal Rp100,- per saham Jumlah Saham Nilai Nominal (Rupiah) 3.440.000.000 344.000.000.000

%

Modal ditempatkan dan disetor penuh: - Bonlight Invesments Ltd.

318.893.400

31.889.340.000

31,50

- Treasure East Invesments Ltd.

31,50

318.893.400

31.889.340.000

- Sojitz Corporation

43.025.300

4.302.530.000

4,25

- Shikishima Baking Co. Ltd.

86.050.600

8.605.060.000

8,50

245.497.300

24.549.730.000

24,25

Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh

- Masyarakat

1.012.360.000

101.236.000.000

100,00

Saham dalam Portepel

2.427.640.000

242.764.000.000

4. Pengurusan dan Pengawasan Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan saat ini, sebagaimana yang tercantum dalam Akta No.36 tanggal 14 April 2010, yang dibuat di hadapan FX Budi Santoso Isbandi, S.H., Notaris di Jakarta, adalah sebagai berikut: Dewan Komisaris Presiden Komisaris Komisaris Komisaris Independen

: Benny Setiawan Santoso : Tan Hang Huat : Seah Kheng Hong Conrad

Direksi Presiden Direktur Direktur Direktur Direktur Direktur Direktur Tidak Terafiliasi

: : : : : :

Wendy Sui Cheng Yap Indrayana Kaneyoshi Morita Takao Okabe Yenni Husodo Chin Yuen Loke

41

Berikut adalah riwayat singkat mengenai masing-masing anggota Komisaris dan Direksi Perseroan: Dewan Komisaris Benny Setiawan Santoso – Presiden Komisaris Warga negara Indonesia, 55 tahun. Menjabat sebagai Presiden Komisaris Perseroan sejak tahun 2010, untuk masa jabatan selama 5 tahun. Selain itu, menjabat sebagai Presiden Komisaris PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (sejak 2010), Komisaris PT Fast Food Indonesia Tbk (sejak 2010), Komisaris PT Indofood Sukses Makmur Tbk (sejak 2004), Direktur/Advisory Board PT Philipines Long Distances Telephone Company (sejak 2003), Non Executive Director First Pasific Co. Ltd. (sejak 2003), Direktur PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk (sejak 1994), dan Executive Director PT Salim Group (sejak 1994). Meraih gelar Bachelor dalam bidang Business Studies dari Ngee Ann College, Singapura pada tahun 1981.

Tan Huang Huat - Komisaris Warga Negara Singapura, 57 tahun. Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2010, untuk masa jabatan selama 5 tahun. Selain itu, menjabat sebagai Direktur Treasure East Investment Limited, Komisaris PT Agro Green Asia (sejak 2006), Presiden Komisaris PT Panduharapan Nusa (sejak 2003), dan Komisaris PT Ria Bintan (sejak 1997). Meraih gelar Master dalam bidang Business Administration (MBA) dari University of Newcastle, Australia pada tahun 1990.

Seah Kheng Hong Conrad – Komisaris Independen Warga Negara Singapura, 51 tahun. Menjabat sebagai Komisaris Independen sejak tahun 2010, untuk masa jabatan selama 5 tahun. Selain itu, menjabat sebagai Managing Director Ennea Resources Pte. Ltd. Sebelumnya, menjabat sebagai General Manager Pynacle Pte. Ltd. (2002 – 2008), Vice President Prudential Basche Securities Ltd., Singapura (1999 – 2002), Vice President Banker Trust Company, Singapura (1988 – 2002), dan Merchant Cargill Commodity Trading, Singapura (1987 – 1988). Meraih gelar Bachelor dalam bidang Science dari University of Singapore.

42

Direksi Wendy Sui Cheng Yap – Presiden Direktur Warga Negara Indonesia, 57 tahun. Menjabat sebagai Presiden Direktur Perseroan sejak 1998, dimana untuk periode sejak tahun 2010, masa jabatan Direksi akan berlangsung selama 5 tahun. Selain itu, menjabat sebagai Direktur PT Saripuri Permai Hotel (sejak 2009), Direktur PT Nusaplaza Indah (sejak 2005), Direktur PT Sentragraha Sentoso (sejak 2000), Direktur PT Suryamas Dutamakmur (sejak 1994). Sebelumnya, menjabat sebagai Presiden Direktur PT Wendy Citrarasa (1990 – 1995), Alternate Director Kerry Trading, Hongkong (1988 – 1998), President Wemith Corporation, California, Amerika Serikat (1977 – 1991), dan President Prima Development Company, California, Amerika Serikat (1977 – 1993). Meraih gelar Bachelor di bidang Commerce dari University of Melbourne, Australia pada tahun 1977.

Indrayana - Direktur Warga Negara Indonesia, 50 tahun. Menjabat sebagai Direktur Kepatuhan Perseroan sejak 2010, untuk masa jabatan selama 5 tahun. Selain itu menjabat sebagai Business Development Salim Group (sejak 2008). Sebelumnya, menjabat sebagai Marketing Director PT Samsung Electronic Indonesia (2006 – 2008), Regional Director Electrolux East Asia (2004 – 2006), General Manager PT Philips Electronic Indonesia (2001 – 2004), Direktur Eksekutif PT Topjaya Sarana Utama Indonesia (1994 – 2001), Sales Marketing Manager PT Total Thread Indonesia (1992 – 1994), Marketing Manager PT Tempo Scan Pacific (1987 – 1992), dan Produksi PT Makindo Perdana di Verkade Biskuit (1986 – 1987). Meraih gelar Sarjana dalam Bidang Teknologi Pangan dan Gizi dari Institut Pertanian Bogor pada tahun 1985 dan Master di bidang Business Administration dari Central Institute of Management, Jakarta pada tahun 1989.

Kaneyoshi Morita - Direktur Warga Negara Jepang, 54 tahun. Menjabat sebagai Direktur Pengembangan Produk dan Teknologi Perseroan sejak tahun 2010, untuk masa jabatan selama 5 tahun. Selain itu, menjabat sebagai Senior Managing Director Shikishima Baking Co. Ltd. (sejak 2009). Sebelumnya, menjabat sebagai Managing Director Shikishima Baking Co. Ltd. (2001 – 2009), Director Shikishima Baking Co. Ltd. (1994 – 2001), General Manager Shikishima Baking Co. Ltd. (1991 – 1994), Manager Shikishima Baking Co. Ltd. (1990 – 1991), dan Staff The Fuji Bank, Ltd. (1982 – 1989). Meraih gelar Bachelor di bidang Economics dari College of Economics, Aoyama Gakuin University, pada tahun 1982.

43

Takao Okabe - Direktur Warga Negara Jepang, 43 tahun. Menjabat sebagai Direktur Pembelian Perseroan sejak tahun 2010, untuk masa jabatan selama 5 tahun. Sebelumnya, menjabat sebagai General Manager PT Sojitz Indonesia (2009 – 2010), Assistant Manager Grain Department Sojitz Corporation (2004 – 2009), dan Staff of Finance Department Nissho Iwai Corporation (1992 – 2004). Meraih gelar Bachelor dalam bidang Foreign Studies (Spanish Department Faculty of Foreign Studies) dari University of Kobe City pada tahun 1992.

Yenni Husodo - Direktur Warga Negara Indonesia, 51 tahun. Menjabat sebagai Direktur Keuangan Perseroan sejak tahun 2010 untuk masa jabatan selama 5 tahun. Sebelumnya, menjabat sebagai Komisaris Perseroan (Februari – April 2010), Direktur Perseroan (November 2009 – Februari 2010), Presiden Komisaris Perseroan (Mei 2006 – November 2009), Financial Controller PT Trampil Mutiara Rezeki (2003 – 2006), Finance & Accounting Manager PT Nusa Bintang Kirana (1999 – 2002), Finance & Accounting Manager PT Maharani Graha (1997 – 1998), Finance & Accounting Manager PT Planet Dwimas (1994 – 1996), Finance & Accounting Manager PT Wendy Citrarasa (1991 – 1994), Finance & Accounting Manager PT Sinar Dunia Kristal (1988 – 1990), Finance & Accounting Manager PT Tarpintex (1985 – 1987), dan Finance & Accounting Staff PT Atithya Loka (1981 – 1984). Meraih gelar Sarjana di bidang Ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 1988.

Chin Yuen Loke – Direktur Tidak Terafiliasi Warga Negara Singapura, 56 tahun. Menjabat sebagai Direktur Tidak Terafiliasi Perseroan sejak tahun 2010, untuk masa jabatan selama 5 tahun. Sebelumnya, menjabat sebagai President Canexcel International Pte. Ltd. (2000 – 2009), Vice President Union Bancaire Privee (1998 – 1999), Director Credit Suisse Private Banking (1994 – 1998), Senior Manager Standard Chartered Bank (1991 – 1994), General Manager Canadian Imperial Bank of Commerce (1987 – 1991), Manager Banque National De Paris (1985 – 1987), Assistant Vice President First Interstate Bank of California, dan Assistant Manager Industrial Bank of Japan (1981 – 1983). Meraih gelar Barchelor of Arts di bidang Ekonomi dari University of Western Ontario, Kanada pada tahun 1981. Jumlah remunerasi yang diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 masing-masing adalah Rp11.127 juta, Rp7.890 juta dan Rp4.198 juta. Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 001/L/V/2012, Direksi Perseroan telah menunjuk Sri Mulyana sebagai Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary). Sekretaris Perusahaan dapat dihubungi di: Jalan Selayar Blok A9, Kawasan Industri MM2100, Desa Mekarwangi, Kecamatan Cikarang Barat, Bekasi 17520, Jawa Barat Telepon: (021) 89983876, 89844953, Faksimili: (021) 89844955 Email : [email protected]

44

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris tanggal 11 November 2010, Perseroan telah membentuk Komite Audit dengan susunan anggota Komite Audit sebagai berikut: Ketua Anggota

Anggota

: Seah Kheng Hong Conrad : Denny Warga negara Indonesia, 33 tahun. Menjabat sebagai anggota Komite Audit Perseroan sejak tahun 2010. Sebelumnya bekerja sebagai Senior Associate I di PriceWaterhouse Coopers (2006 – 2010) dan Senior Auditor di Deloitte Touce Tohmatsu (2003 – 2006). Lulus sebagai Sarjana di bidang Akuntansi dari Institut Bisnis Indonesia pada tahun 2003. : A. Bayu Purnama Irawan Warga negara Indonesia, 35 tahun. Menjabat sebagai anggota Komite Audit Perseroan sejak tahun 2010. Sebelumnya bekerja sebagai Internal Audit PT Inertia Utama (Januari – Desember 2010), Internal Audit PT Dexa Medica (2009 – 2010), Internal Audit PT Kalbe Farma Tbk. (2002 – 2009). Lulus sebagai Sarjana di bidang Akuntansi dari Universitas Atmajaya Yogyakarta pada tahun 2002.

5. Sumber Daya Manusia Berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia, Perseroan memandang perlu untuk menerapkan program pelatihan yang berkesinambungan, baik dalam hal pengembangan diri, perspektif bisnis dan manajemen, serta pengetahuan teknis. Beberapa pelatihan yang pernah diberikan oleh Perseroan kepada karyawan baik berupa pelatihan di dalam maupun di luar Perseroan adalah: - - - - - - - - - -

GMP (Good Manufacturing Practice) dan SSOP (Sanitation Standard Operating Procedure) Keselamatan kerja (K3) Work Instruction Training (WIT) TPM (Total Productivity Maintenance) Baking Training School HACCP (Hazard Analytical Critical Control Point)Training Sosialisasi kebijakan dan Standard Operating Procedure (SOP) LPPOM MUI Pelatihan Pajak Pelatihan Internal Audit Leadership

Perseroan memiliki karyawan-karyawan yang memiliki keahlian khusus melalui program pelatihanpelatihan di bidang produksi roti seperti Program Pelatihan bagi Pekerja, Program Pemagangan, Fasilitas Pelatihan, Program Pengindonesiaan. Untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan, Perseroan memberikan sistem kompensasi kepada karyawan yang berbasis kinerja. Selain itu, Perseroan juga memberikan beberapa manfaat karyawan antara lain: - - - - - - - - - - - - - - - -

Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) Transportasi Asuransi kesehatan karyawan beserta keluarga Poliklinik P3K Dokter Pemeriksa Paramedis Ahli/Petugas K3 Paramedis Regu Pemadam Kebakaran Koperasi Karyawan Unit KB Perusahaan Perumahan Karyawan TPA Program Pensiun Klinik

45

- - - - -

Fasilitas olahraga dan Kesenian Sarana ibadah Kantin Tunjangan Hari Raya Insentif

Perseroan telah memenuhi kewajiban pembayaran kepada karyawannya sesuai dengan Upah Minimum Propinsi/Upah Minimum Regional yang berlaku berdasarkan: - - - - - - -

Keputusan Gubernur Jawa Barat No.561/Kep.1405-Bangsos/2012; Peraturan Gubernur Jawa timur No.72 Tahun 2012; Keputusan Gubernur Jawa Tengah No.561.4/58/2012; Keputusan Plt Gubernur Sumatera Utara No.188.44/647/KPTS/2012 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Plt Gubernur Sumatera Utara No.188.44/711/KPTS/Tahun 2012; Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No.745/KPTS/Disnakertrans/2012; Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan No.2550/X/Tahun 2012; Keputusan Gubernur Lampung No.G/741/III.05/HK/2012.

Dalam hal pengangkatan karyawan baru, Perseroan menerapkan standarisasi rekrutmen dan seleksi karyawan baru untuk dapat memenuhi kebutuhan Perseroan. Berikut ini adalah uraian mengenai komposisi karyawan tetap per tanggal 31 Desember 2012, 2011, dan 2010 menurut jenjang jabatan, tingkat pendidikan, dan usia: Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Jabatan Jabatan Manager Staf Non-Staf Total

31 Desember 2012 51 582 1.501 2.134

31 Desember 2011 27 309 1.062 1.398

31 Desember 2010 23 167 879 1.069

Komposisi Karyawan Menurut Tingkat Pendidikan Jabatan >S1 S1 Diploma SMA atau sederajat <SMA Total

31 Desember 2012 5 328 71 1.730 2.134

31 Desember 2011 4 164 56 1.174 1.398

31 Desember 2010 2 129 40 898 1.069

Komposisi Karyawan Menurut Usia Jabatan >50 41-50 31-40 21-30 Total

31 Desember 2012 2 32 443 1.657 2.134

46

31 Desember 2011 2 28 239 1.129 1.398

31 Desember 2010 2 19 172 876 1.069

Berikut ini adalah uraian mengenai komposisi karyawan tetap dan kontrak per tanggal 31 Desember 2012, 2011, dan 2010: Status Tetap Kontrak Total

31 Desember 2012 1.031 1.103 2.134

31 Desember 2011 490 908 1.398

31 Desember 2010 426 643 1.069

Berikut ini struktur organisasi Perseroan:

Perseroan telah memperoleh Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Pada PT Nippon Indosari Corpindo Tbk sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja No.KEP 20670/PPTK/PTA/2012 tentang Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Pada Nippon Indosari Corpindo PT tanggal 5 November 2012 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmisgrasi Republik Indonesia yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2014. Perseroan telah memperoleh Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk Komisaris dan Direksi, dengan rincian sebagai berikut : No. 1

Nama

2

Seah Kheng Hong Conrad Chin Yuen Loke

3

Okabe Takao

4

Morita Kaneyoshi

Jabatan Komisaris Direktur Business Plan Direktur Purchasing Direktur Pengembangan Product Technology

SK Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 20304/MEN/P/ IMTA/2012 50723/MEN/B/ IMTA/2012 07121/MEN/P/ IMTA/2012 04513/MEN/P/ IMTA/2012

Tanggal Pemberian Izin

Masa Berlaku

23 Oktober 2012

9 November 2012

-

30 September 2013

6 Desember 2012

6 Desember 2012

-

6 Desember 2013

24 April 2012

1 Juni 2012

-

31 Mei 2013

19 Maret 2012

5 Juli 2012

-

4 Juli 2013

Hingga Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak mempunyai karyawan yang memiliki keahlian khusus di bidangnya, yang apabila karyawan tersebut tidak ada, akan mengganggu kelangsungan kegiatan operasional/usaha Perseroan.

47

6. Keterangan Singkat Mengenai Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum 6.1. Bonlight Investments Limited (“BIL”) Riwayat Singkat BIL adalah suatu perseroan yang didirikan menurut dan berdasarkan Hukum British Virgin Islands, demikian berdasarkan Memorandum and Article of Association of Bonlight Investments Limited No.211043 pada tanggal 2 Januari 1997 dan didirikan dengan nama Bonlight Investments Limited. Pengurusan dan Pengawasan Berdasarkan Certificate of Incumbency tertanggal 8 Maret 2010, susunan pengurus BIL saat ini adalah sebagai berikut: 1. Wendy Sui Cheng Yap 2. Emily Yap Lan Cheng Permodalan Berdasarkan Memorandum and Articles of Association of Bonlight Investments Limited dengan No.211043 pada tanggal 2 Januari 1997, susunan permodalan BIL adalah sebagai berikut: Modal Dasar

: USD50.000 (lima puluh ribu dolar Amerika Serikat), yang terdiri atas 50.000 (lima puluh ribu) lembar saham, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar USD1 (satu dolar Amerika Serikat).

Sesuai dengan Surat Pernyataan Direksi BIL tanggal 28 Februari 2013, susunan pemegang saham BIL adalah sebagai berikut : Pemegang Saham The PY Family Foundation, Panama Sari Roti TM Limited, BVI

Jumlah Saham 8 2

Nilai (USD) 8 2

% 80 20

Bidang Usaha BIL bergerak dalam bidang investasi. 6.2. Treasure East Investments Limited (“TEIL”) Riwayat Singkat TEIL adalah suatu perseroan yang didirikan menurut dan berdasarkan Hukum British Virgin Islands, demikian berdasarkan Certificate of Incorporation No.1559126 pada tanggal 3 Desember 2009 dan didirikan dengan nama Treasure East Investments Limited. Pengurusan dan Pengawasan Berdasarkan Register of Directors tanggal 22 Februari 2010, pengurus TEIL saat ini adalah Tan Hang Huat. Permodalan Berdasarkan Memorandum and Articles of Association of Treasure East Investments Limited dan Surat Pernyataan Direksi TEIL, susunan permodalan dan pemegang saham TEIL adalah sebagai berikut: Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor

: USD50.000 (lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) : USD1 (satu dolar Amerika Serikat)

48

Sesuai dengan Register of Members dan Surat Pernyataan Direksi TEIL, susunan pemegang saham TEIL adalah sebagai berikut: Pemegang Saham Tan Hang Huat

Jumlah Saham 1

Nilai (USD) 1

% 100

Bidang Usaha TEIL bergerak dalam bidang investasi. 6.3. Sojitz Corporation (“SC”) Riwayat Singkat SC adalah suatu perseroan yang didirikan dengan nama Sojitz Holding Corporation pada tanggal 1 April 2003 menurut dan berdasarkan hukum Jepang berdasarkan Certificate of Commercial Registry, serta berganti nama menjadi Sojitz Corporation sejak tanggal 1 Oktober 2005. Article of Association SC diubah terakhir kali pada tanggal 23 Juni 2009. Pengurusan dan Pengawasan Berdasarkan Certificate of Commercial Registry & Statement Letter tanggal 15 Januari 2010, yang telah dilegalisir dengan Nomor Registrasi 0139 tanggal 18 Februari 2010 oleh Shigenori Ishiguro, Notaris di Jepang dan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tokyo, Jepang pada tanggal 19 Februari 2010, dan sesuai dengan Corporate Officers pada Corporate Information SC sebagaimana tertera dalam website www.sojitz.com per tanggal 30 September 2012, Direksi SC adalah sebagai berikut: Chairman Vice Chairman President Executive Vice President Senior Managing Executive Officer Outside Director Outside Director

: Yutaka Kase : Takashi Hara : Yoji Sato : Shigeki Dantani : Yoshio Mogi : Yoshikazu Sashida : Toru Nagashima

Permodalan Sesuai dengan data Stock Information pada Shareholder information pada Investor Relations SC sebagaimana tertera dalam website www.sojitz.com per 30 September 2012, struktur permodalan SC menjadi sebagai berikut: Modal Dasar : 2.500.000.000 saham (dua miliar lima ratus juta) saham. Sesuai dengan Stock Information pada Shareholder Information pada Investor Relations SC per 30 September 2012, pemegang saham SC adalah: Klasifikasi

Pemegang Saham (%)

Institusi Finansial Perusahaan Sekuritas Perusahaan Individual dan Lainnya Perusahaan dan Individual asing Treasury Stock

0,03 0,04 0,75 98,95 0,25 0,00

49

Pemegang Saham Mayoritas: Pemegang Saham Japan Trustee Services Bank, Ltd. The Master Trust Bank of Japan, Ltd. Trust & Custody Services Bank, Ltd. State Street Bank and Trust Company 505225 SSBT OD05 Omnibus Account – Treaty Clients Mellon Bank,N.A. as Agent for its Client Mellon Omnibus US Pension State Street Bank-West Pension Fund Clients-Exempt Nomura Singapore Limited Customer Segregated A/C FJ-1309 State Street Bank and Trust Client Omnibus Account OM02 BBH Boston Custodian for GMO Intl Intrinsic Value Fund

Jumlah Saham 152.623 39.654 25.104 17.770 16.292 15.443 14.522 11.353 9.397 8.491

% 12,20 3,17 2,01 1,42 1,30 1,23 1,16 0,91 0,75 0,68

Bidang Usaha SC merupakan perusahaan induk yang memiliki anak-anak perusahaan yang bergerak di berbagai bidang usaha. 6.4. Shikishima Baking Co., Ltd. (“SBCL”) Riwayat Singkat SBCL adalah suatu perseroan yang didirikan dengan nama Shikishima Baking Co., Ltd. pada bulan Juni 1919, menurut dan berdasarkan hukum Jepang berdasarkan Certificate of All Items that is Currently Effective.Articles Of Incorporation SCBL terakhir kali diubah pada tanggal 20 November 2006. Pengurusan dan Pengawasan Sesuai dengan Certificate of All Items that are Currently Effective tanggal 17 Februari 2010, yang telah dilegalisir dengan Nomor Registrasi 0143 tanggal 18 Februari 2010 oleh Shigenori Ishiguro, Notaris di Jepang dan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tokyo – Jepang pada tanggal 19 Februari 2010, dan berdasarkan Corporate Profile SBCL per 31 Agustus 2010, susunan pengurus SBCL adalah sebagai berikut: President & CEO Executive Vice President Executive Vice President Senior Managing Director Senior Managing Director Advisory Executive Managing Director Managing Director Director & Officer Director & Officer Director & Officer Director & Officer Director & Officer Director & Officer

: Atsuo Morita : Masaki Tanaka : Hiroshi Morita : Masaaki Tsubota : Kaneyoshi Morita : Kazuaki Morita : Atsushi Banno : Masayoshi Shibuya : Hiroyuki Takahashi : Shigeru Ieda : Syuji Hirata : Kenji Suzuki : Chikafumi Hori : Chikara Nemoto

Permodalan Sesuai dengan Certificate of All Items that are Currently Effective tanggal 17 Februari 2010, yang telah dilegalisir dengan Nomor Registrasi 0143 tanggal 18 Februari 2010 oleh Shigenori Ishiguro, Notaris di Jepang dan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tokyo – Jepang pada tanggal 19 Februari 2010 dan Surat Pernyataan Direksi SBCL, struktur permodalan SBCL menjadi sebagai berikut:

50

Modal Dasar Modal Disetor

: :

40.000.000 (empat puluh juta) saham 35.036.400 (tiga puluh lima juta tiga puluh enam ribu empat ratus) saham dengan total nominal sebesar Yen 1.799.533.200

Sesuai dengan Shareholders Register/Daftar Pemegang Saham tanggal 31 Agustus 2009 yang telah dilegalisir dengan Nomor Registrasi 0144 tanggal 18 Februari 2010 oleh Shigenori Ishiguro, Notaris di Jepang dan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tokyo – Jepang pada tanggal 19 Februari 2010 dan Surat Pernyataan Direksi SBCL, susunan pemegang saham SBCL dengan jumlah saham bernilai lebih dari 10% dari jumlah total saham yang dikeluarkan, adalah sebagai berikut: Pemegang Saham Morita Enterprise Co., Ltd. Moritax Co., Ltd.

Jumlah Saham 3.997.223 3.884.559

Bidang Usaha SBCL bergerak dalam bidang produksi dan penjualan roti, permen/manisan, kue, es krim dan makanan atau minuman lainnya. 7. Hubungan Kepemilikan serta Pengurusan Dan Pengawasan Perseroan Dengan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum 7.1. Hubungan Kepemilikan Saham

Keterangan : BIL : TEIL : SC : SBCL :

Bonlight Investments Limited Treasure East Investments Limited Sojitz Corporation Shikisima Baking Co., Ltd.

Pemegang saham individu BIL adalah Wendy Yap. Berdasarkan surat konfirmasi tertanggal 5 Mei 2010, First Pacific Company Limited menyatakan bahwa TEIL merupakan perusahaan yang dikendalikan oleh Anthoni Salim.

51

7.2. Hubungan Pengurusan dan Pengawasan Nama Benny Setiawan Santoso Tan Hang Huat Seah Kheng Hong Conrad Wendy Sui Cheng Yap Indrayana Kaneyoshi Morita Takao Okabe Yenny Husodo Chin Yuen Loke Keterangan : PK : Presiden Komisaris K : Komisaris KI : Komisaris Independen

Perseroan PK K KI PD D D D D DTT PD D DTT

BIL D -

TEIL D -

SC -

SBCL D -

: Presiden Direktur : Direktur : Direktur Tidak Terafiliasi

8. Transaksi Dengan Pihak Afiliasi Sifat Afiliasi Hubungan dengan pihak-pihak terafiliasi adalah sebagai berikut: Pihak-pihak Afiliasi PT Lion Superindo PT Indofood Sukses Makmur Tbk PT Indomarco Adi Prima Shikishima Baking Co., Ltd

Hubungan Entitas di bawah pengaruh signifikan yang sama Entitas di bawah pengaruh signifikan yang sama Entitas di bawah pengaruh signifikan yang sama Entitas dengan pengaruh signifikan terhadap perusahaan

Sifat saldo akun Penjualan barang dagang Pembelian bahan baku Pembelian bahan baku Royalti

Rincian Transaksi Penjualan dan pembelian dari pihak-pihak Afiliasi dilakukan pada harga yang disepakati tergantung jenis produk terkait. Saldo terkait pada akhir periode adalah tanpa jaminan, tanpa bunga, dan akan diselesaikan dalam bentuk tunai. Tidak terdapat jaminan yang diberikan atau diterima untuk setiap piutang atau utang dari pihak-pihak Afiliasi.

52

Perjanjian-perjanjian yang ditandatangani oleh Perseroan dengan pihak-pihak Afiliasi adalah sebagai berikut: No.

Nama Perjanjian

Pihak yang Menandatangani Perjanjian

Isi Perjanjian/Jenis Transaksi/ Syarat dan Kondisi

Tanggal Perjanjian

Jangka Waktu

1

Technical Royalty Agreement

Perseroan dengan Shikishima Baking Co., Ltd dan Nishoo Iwai Corporation (sekarang bernama Sojitz Corporation)

Shikishima Baking Co., Ltd wajib mengemukakan pada Perseroan atas Know How dalam petunjuk teknis dan pelatihan, serta Know How mengenai kendali materi, kualitas, kuantitas, sanitasi, keselamatan produksi, kendali peralatan dan konversasi energi dalam petunjuk teknis dan pelatihan tersebut. Sojitz bertindak sebagai intermediary antara Shikishima dan Perseroan.Perseroan sematamata bertanggung jawab terhadap kualitas dan kemampuan produk untuk dapat diperjualbelikan yang diproduksi oleh Perseroan.

26 Desember 2001, Ta n g g a l p e r u b a h a n terakhir adalah tanggal 21 April 2011

Berlaku sampai 31 Desember 2016

2

Distribution Fee No. 001/NIC/VI/2005

Perseroan dan PT Indomarco Prismatama

Perseroan sepakat untuk membayar biaya atas jasa distribusi produk dari Distribution Centre (DC) ke semua toko-toko yang menjadi tanggung jawab PT Indomarco Prismatama sebesar 3% dari nilai total produk yang dikirim Perseroan kepada PT Indomarco Prismatama.

Januari 2004

Terhitung sejak Januari 2004 hingga waktu yang tidak ditentukan d a l a m Perjanjian.

3

N a t i o n a l Tr a d i n g Terms No. 005

Perseroan dengan PT Lion Super Indo

Perseroan sepakat untuk memasok produk dengan perkiraan pembelian tertentu ke toko-toko Superindo dengan area penjualan nasional, yaitu di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surabaya dengan biaya distribusi sebesar sebesar Rp 18.500.000,00

6 Agustus 2009, kemudian diperpanjang dengan National Trading Terms tanggal 2 Januari 2012 dengan PT Lion Super Indo No. N0062

Sejak Januari sampai dengan Desember 2012. 1

9. Perjanjian Dengan Pihak Ketiga Berikut ini adalah perjanjian dan perikatan yang dilakukan oleh Perseroan dengan pihak ketiga: No.

Nama Perjanjian

Pihak yang Menandatangani Perjanjian

Isi Perjanjian/Jenis Transaksi/Syarat dan Kondisi

Tanggal Perjanjian

Jangka Waktu

A. Perjanjian Distribusi dan Agen 1

Surat Perjanjian Kerjasama Perdagangan No. BP/SAT/2011/HO/ FD/HDA/017

Perseroan dengan dengan PT Sumber Alfaria Trijaya,Tbk

Perseroan sepakat untuk memasok produk dengan target pembelian tertentu ke toko-toko Alfamart dengan coverage nasional, yaitu di Jakarta, Bandung, Cirebon, Jawa Tengah dan JawaTimur.

3 Maret 2011, kemudian diperpanjang dengan Surat Perjanjian Kerjasama Perdagangan No. BP/SAT/2012/HO / FD/HDA/032 tanggal 1 Januari 2012

Terhitung sejak 1 Januari 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012, dan ketentuan perjanjian masih berlaku meskipun periode perjanjian telah berakhir sampai dengan diterbitkannya perjanjian yang baru.2

3

Perjanjian Penunjukkan Agent No.051-0910/ Agent/SR/I/2009

Perseroan dan Karawang-SR

Perseroan menunjuk Agent Karawang-SR untuk melakukan Penjualan produk Perseroan (merek Sari Roti) dengan armada yang telah disepakati kepada konsumen akhir dengan tanpa perantara di seluruh wilayah yang ditentukan dalam perjanjian.

tanggal 1 Januari 2009, diperpanjang dengan Perjanjian Penunjukan Agent No. 070/Agent/ SR/XII/2010 tanggal 20 Desember 2010

24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2009 dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 yang telah diperpanjang tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012,dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan para pihak 1 (satu) bulan sebelum perjanjian berakhir.3

53

No.

Nama Perjanjian

Pihak yang Menandatangani Perjanjian

Isi Perjanjian/Jenis Transaksi/Syarat dan Kondisi

Tanggal Perjanjian

Jangka Waktu

B. Perjanjian Kerjasama Pengangkutan Barang 1

Kerjasama Pengangkutan Barang No.01/ Kontrak Transporter/ XII/2007

Perseroan dan PT Bangun Putra Karawang

Perseroan menunjuk PT BPK untuk mengangkut, mengirim dan mendistribusikan produk (Roti dan atau Krat) Perseroan ke Retail Outlet, Agen, Institusi, Distribution Centre, Distributor, Cabang Perseroan ke wilayah Jabotabek dan sekitarnya, dan atau tempat-tempat pelanggan lainnya yang ditunjuk Perseroan.

28 November 2007, diubah dan/ atau diperpanjang denganPerjanjian Kerjasama Pengangkutan Barang No. 01/Kontrak Transporter/XII/2010 tanggal 6 Desember 2010 dan telah diubah melalui Addendum I Perjanjian Kerjasama Pengangkutan Barang No. 005/ADDPKS/CKG/III/2012 tanggal 1 Maret 2012 dan Addendum II Perjanjian Kerjasama Pengangkutan Barang No. 01/ADD-PKS/ CKG/IV/2012 tanggal 9 April 2012

Berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2008 sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 dan telah diperpanjang tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013, dan dapat diperpanjang dengan pemberitahuan tertulis 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya perjanjian.

2

Perjanjian Kerjasama Pengangkutan Barang No.02/ Kontrak Transporter/ XII/2007

Perseroan dan PT Adi Sarana Armada

Perseroan menunjuk PT Adi Sarana Armada untuk mengangkut, mengirim dan mendistribusikan produk (Roti dan atau Krat) Perseroan ke Retail Outlet, Agen, Institusi, Distribution Centre, Distributor, Cabang Perseroan ke wilayah Jabotabek dan sekitarnya, dan atau tempat-tempat pelanggan lainnya yang ditunjuk Perseroan.

29 November 2007, diubah dan/atau diperpanjang dengan Perjanjian Kerjasama Pengangkutan Barang No. 02/Kontrak Transporter/XII/2010 tanggal 6 Desember 2010 dan telah diubah melalui Addendum I Perjanjian Kerjasama Pengangkutan Barang No. 002/ADDPKS/CKG/II/2012 tanggal 1 Februari 2012

berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2008 sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 dan telah diperpanjang tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013, dan dapat diperpanjang dengan pemberitahuan tertulis 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya perjanjian.

3

Kerjasama Pengangkutan Barang No.04/ Kontrak Transporter/ VI/2008

Perseroan dan PT Wira Logitama Saksama

Perseroan menunjuk PT Wira Logitama Saksamauntuk mengangkut, mengirim dan mendistribusikan produk (Roti dan atau Krat) Perseroan ke Retail Outlet, Agen, Institusi, Distribution Centre, Distributor, Branch Perseroan ke wilayah Jabotabek dan sekitarnya, dan atau tempat-tempat pelanggan lainnya yang ditunjuk Perseroan.

9 Juni 2008, diubah dan/atau diperpanjang denganPerjanjian Kerjasama Pengangkutan Barang No. 03/Kontrak Transporter/XII/2010 tanggal 6 Desember 2010dan telah diubah melalui Addendum I Perjanjian Kerjasama Pengangkutan Barang No. 006/ADD-PKS/CKG/ III/2012 tanggal 1 Maret 2012

berlaku terhitung sejak tanggal 10 Juni 2008sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 dan telah diperpanjang tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013, dan dapat diperpanjang dengan pemberitahuan tertulis 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya perjanjian.

4

Kerjasama Pengangkutan Barang No.04/ Kontrak Transporter/ XII/2010

Perseroan dan PT Balrich Logistics

Perseroan menunjuk PT Balrich Logistics untuk mengangkut, mengirim dan mendistribusikan produk (Roti dan atau Krat) Perseroan ke Retail Outlet, Agen, Institusi, Distribution Centre, Distributor, Branch Perseroan ke wilayah Jabotabek dan sekitarnya, dan atau tempat-tempat pelanggan lainnya yang ditunjuk Perseroan.

6 Desember 2010, dan telah diubah melalui Addendum I Perjanjian Kerjasama Pengangkutan Barang No. 001/ADDPPKB/NIC-CKG/II/2012 tanggal 14 April 2012 dan Addendum II Perjanjian Kerjasama Pengangkutan Barang No. 007/ADDPKS/CKG/V/2012 tanggal 3 Mei 2012

berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013, dan dapat diperpanjang dengan pemberitahuan tertulis 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya perjanjian.

Keterangan: 1 Jangka waktu National Trading Terms diatas telah berakhir. Berdasarkan Surat Keterangan Direksi Perseroan tanggal 28 Februari 2013, Perseroan masih terikat dengan perjanjian dimaksud. 2 Jangka waktu Perjanjian Kerjasama Perdagangan diatas telah berakhir. Berdasarkan Surat Keterangan Direksi Perseroan tanggal 28 Februari 2013, Perseroan masih terikat dengan perjanjian dimaksud. 3 Berdasarkan Surat Keterangan Perseroan yang ditandatangani M. Syafei selaku Area Sales Manager dan Richard Panjaitan selaku AGM Operation tanggal 18 Januari 2013, bahwa perjanjian agen Karawang-SR No. 070/Agent/SR/XII/2010 sedang dalam proses perpanjangan perjanjian untuk periode 1 Januari 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014.

54

10. Aset Perseroan Berikut ini adalah tanah dengan sertifikat HGB yang dimiliki atas nama Perseroan dan dikuasai oleh Perseroan : No.

No. Sertifikat

Tanggal Penerbitan

Tanggal Hak Berakhir

Luas Tanah (m2)

Lokasi dan Gambar Situasi

1.

HGB No. 24 BPN Bekasi

27 Agustus 1996

29 Juni 2022

5.103

Kavling W 41, Desa Karang Baru, Kecamatan Cikarang, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat menurut Gambar Situasi, tanggal 7 Mei 1996 No. 6741/1996 Karang Baru, Bekasi

2.

HGB No. 38 BPN Bekasi

27 Agustus 1996

24 September 2023

5.174

Kavling W 40, Desa Karang Baru, Kecamatan Cikarang, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat, menurut Gambar Situasi, tanggal 7 Mei 1996 No. 6651/1996

3.

HGB No. 563 BPN Bekasi

5 September 2002

29 Juni 2022

540

4.

HGB No. 29 BPN Pasuruan

6 Juni 2005

6 Juni 2035

22.727

Desa Pandean, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan, Propinsi Jawa Timur, menurut Surat Ukur, tanggal 23 Mei 2005 No. 2/Pandean/2005

5.

HGB No. 227 BPN Bekasi

22 Agustus 2006

24 September 2023

11.900

Kavling U-33, Desa Karang Baru, Kecamatan Cikarang, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat, menurut Surat Ukur, tanggal 20 Juni 2006 No. 89/2006

6.

HGB No. 232 BPN Bekasi

30 Mei 2008

24 September 2023

3.596

Kavling U-32, Desa Karang Baru, Kecamatan Cikarang, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat, menurut Surat Ukur, tanggal 2 April 2008 No. 40/Karang Baru/2008

7.

HGB No. 137 BPN Kota Semarang

10 Mei 2010

8 April 2034

3.196

Jl. Tugu Wijaya III, Kelurahan Randugarut, Kecamatan Tugu, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah, Menurut Surat Ukur, tanggal 4 Mei 2010 No. 00276/ RANDUGARUT/2010

8.

HGB No. 138 BPN Kota Semarang

10 Mei 2010

24 Juni 2035

5.166

Jl. Tugu Wijaya III, Kelurahan Randugarut, Kecamatan Tugu, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah, Menurut Surat Ukur, tanggal 4 Mei 2010 No. 00277/ RANDUGARUT/2010

9.

HGB No. 139 BPN Kota Semarang

10 Mei 2010

26 November 2037

577

Jl. Tugu Wijaya III, Kelurahan Randugarut, Kecamatan Tugu, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah, Menurut Surat Ukur, tanggal 4 Mei 2010 No. 00278/ RANDUGARUT/2010

10.

HGB No. 140 BPN Kota Semarang

10 Mei 2010

24 September 2027

4.701

Jl. Tugu Wijaya III, Kelurahan Randugarut, Kecamatan Tugu, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah, Menurut Surat Ukur, tanggal 4 Mei 2010 No. 00278/ RANDUGARUT/2010

11.

HGB No. 77 BPN Kab. Deli Serdang

4 Agustus 2010

1 Februari 2030

14.016

Desa Tanjung Baru, Tanjung Morawa, Kabupaten DeliSerdang, Provinsi Sumatera Utara, Menurut Surat Ukur, tanggal 4 Agustus 2010 No. 97/Tanjung Baru/2010

12.

HGB No. 5 BPN Kota Ujung Pandang

24 Desember 1997

24 Desember 2027

10.372

Desa Daya, Kelurahan Kapasa, Kecamatan Biringkanaya, Kotamadya Ujung Pandang, Provinsi Sulawesi Selatan, Menurut Surat Ukur, tanggal 12 Desember 1997 No. 661/1997

13.

HGB No. 307 BPN Kabupaten Serang

29 Agustus 1998

21 Oktober 2023

6.510

Desa/Kelurahan Nambo Ilir Kecamatan Cikande Kabupaten/Kota Serang Propinsi (dahulu Jawa Barat) Banten.

14.

HGB No. 320 BPN Kabupaten Serang

31 Agustus 1998

24 September 2021

1.000

Desa/Kelurahan Nambo Ilir Kecamatan Cikande Kabupaten/Kota Serang Propinsi (dahulu Jawa Barat) Banten.

15.

HGB No. 208 BPN Kabupaten Serang

22 September 1999

24 September 2021

16.490

Desa/Kelurahan Nambo Ilir Kecamatan Cikande Kabupaten/Kota Serang Propinsi (dahulu Jawa Barat) Banten.

16.

HGB No. 161 BPN Kabupaten Musi Banyuasin

25 Oktober 1999

14 Juli 2036

8.213

Desa Sukamoro, Kelurahan Sukamoro, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, Menurut Surat Ukur 18 Oktober 1999 No. 06/Sukamoro/1999

17.

HGB No. 162 BPN Kabupaten Musi Banyuasin

25 Oktober 1999

14 Juli 2036

8.375

Desa Sukamoro, Kelurahan Sukamoro, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, Menurut Surat Ukur 18 Oktober 1999 No. 08/Sukamoro/1999

18.

HGB No. 163 BPN Kabupaten Musi Banyuasin

25 Oktober 1999

14 Juli 2036

4.525

Desa Sukamoro, Kelurahan Sukamoro, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, Menurut Surat Ukur 18 Oktober 1999 No. 09/Sukamoro/1999

55

Kavling C-45F, Desa Pasirgombong, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat, menurut Surat Ukur, tanggal 1 Agustus 2002 No. 41/2002

No.

No. Sertifikat

Tanggal Penerbitan

Tanggal Hak Berakhir

Luas Tanah (m2)

Lokasi dan Gambar Situasi

19.

HGB No. 164 BPN Kabupaten Musi Banyuasin

25 Oktober 1999

14 Juli 2036

5.320

Desa Sukamoro, Kelurahan Sukamoro, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, Menurut Surat Ukur 18 Oktober 1999 No. 10/Sukamoro/1999

20.

HGB No. 165 BPN Kabupaten Musi Banyuasin

25 Oktober 1999

14 Juli 2036

7.980

Desa Sukamoro, Kelurahan Sukamoro, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, Menurut Surat Ukur 18 Oktober 1999 No. 11/Sukamoro/1999

21.

HGB No. 00288

24 Februari 2012

24 September 2019

50.000

Desa Wanakerta, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat, Menurut Surat Ukur 17 Januari 2012 No. 2/Wanakerta/2012

Perseroan memiliki sewa atas bangunan berupa gudang dan rumah untuk kantor dan distribusi sebagai berikut: No.

Keterangan Bangunan

Luas Tanah dan Bangunan (m2)

Lokasi dan Gambar Situasi

Perjanjian Sewa

Berakhirnya Sewa

1

Sebuah bangunan pabrik berikut tanah dan pekarangannya untuk Keperluan Kantor Distribusi Produk Perseroan

luas bangunan 700m2

Desa Cisarabten Wetan, Ujungberung, Kota Bandung, Jawa Barat

Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 2 tanggal 24 Agustus 2011 dibuat di hadapan Naris Suchrisna Purwanto, S.H., Notaris di Kota Bandung

24 September 2014

2

Sebuah rumah berikut satu gudang yang berdempetan untuk keperluan Kantor atau Distribusi Produk

Luas tanah 500 m2

Desa Kedaton, Kecamatan Kedaton, Kotamadya Bandar Lampung atau setempat dikenal sebagai Jalan Cempaka No. 27 Kedaton Bandar Lampung, diuraikan dalam Gambar situasi No. 846 tanggal 28 Juli 1992

Perjanjian Sewa Menyewa, tanggal 01 Juni 2009 yang telah diperpanjang tanggal 1 Mei 2012, dibuat di bawah tangan antara Perseroan dengan Muhari MZ, Hi

31 Mei 2015

3

Sebuah Ruang Sewa Kantor yang digunakan sebagai Kantor Perwakilan Perseroan di Jakarta

Luas Ruang Sewa Kantor 814,50m2

Wisma GKBI 12th Floor, Suite 1217, Jl. Jend. Sudirman No. 28, Jakarta 10210

Lease Agreement, tanggal 16 Mei 2011, Nomor Ref.: 24/NISC/LA01/11/00, dibuat di bawah tangan anatar Perseroan dengan PT. MuliaCemerlang DianPersada (Nilai Sewa: +/- Rp 5.747.112.000,untuk 5 tahun dengan kurs 1 USD = IDR 9.800,-)

31 Mei 2016

Nilai total sewa atas bangunan di atas pada tahun 2012 adalah sebesar Rp1.652 juta. 11. Perkara yang Sedang Dihadapi oleh Perseroan Berdasarkan surat-surat keterangan yang dikeluarkan oleh badan atau instansi peradilan yang berwenang, tidak terdapat suatu sengketa atau perkara perdata atau pidana yang berlangsung di hadapan Pengadilan Negeri, perselisihan yang diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia, pengajuan/diajukan pailit dan/atau mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang melalui Pengadilan Niaga, serta tidak pernah tercatat sebagai pihak, baik dalam perkara Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) maupun dalam perkara Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Hubungan Industrial, yang melibatkan Perseroan ataupun Direksi dan Komisaris Perseroan yang secara material dapat mempengaruhi jalannya kegiatan usaha Perseroan atau mempengaruhi secara material kondisi keuangan Perseroan. Potensi Perkara Pidana Berdasarkan Surat dari Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Resor Banyuasin No. B/14/III/2013/ Reskrim tanggal 5 Maret 2013 perihal Permintaan Keterangan, Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Resor Banyuasin tengah melakukan pemeriksaan terhadap pabrik Perseroan yang berlokasi di Jl. Krani Ahmad Kel. Sukomoro, Kec. Talang Kelapa, Kab. Banyuasin, Palembang. Kepolisian Resor Banyuasin memberitahukan kepada Perseroan bahwa saat ini sedang dilakukan penyelidikan terhadap perkara dugaan tindak pidana memproduksi dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan, menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah barang tersebut berasal dari daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf a Jo Pasal 9 ayat (1) huruf h Undang – Undang RI No. 8 Th. 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 142, 144 Undang – Undang RI No. 18 Th. 2012 tentang Pangan.

56

Perseroan telah menjelaskan kepada penyidik bahwa penggunaan etiket atas beberapa produk Perseroan dengan Nomor registrasi BPOM (No. MD) yang berbeda/tidak sesuai dengan yang tertera di website BPOM, dikarenakan No. MD yang tertera di etiket adalah nomor registrasi lama, dan saat ini sedang dalam masa transisi ke nomor MD baru. Perseroan juga telah menjelaskan bahwa nomor MD atas produk-produk tersebut telah diterbitkan oleh BPOM dan surat penerbitan No. MD baru tersebut telah ditunjukkan dan disampaikan kepada pihak Kepolisian sebagai barang bukti. Penggunaan nomor MD lama pada etiket oleh Perseroan masih diperbolehkan oleh pihak BPOM selama maksimal 6 bulan, sebelum akhirnya diganti dengan nomor MD baru, yaitu sesuai surat dari BPOM No. IN.07.06.531.04.13.05611 tanggal 8 April 2013 perihal Penggunaan Label Produk Sari Roti. Dalam surat dimaksud, BPOM telah menegaskan bahwa BPOM menyetujui penggunaan label lama produk roti sebagai berikut dibawah ini sesuai dengan ketentuan yang masih mencantumkan nomor pendaftaran lama sampai dengan tanggal 7 Agustus 2013. Saat ini, proses penyidikan terhadap perkara masih berlanjut. Jika ternyata Perseroan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan dugaan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Resor Banyuasin akan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan dan Perseroan tidak akan terkena Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf a Jo Pasal 9 ayat (1) huruf h Undang – Undang RI No. 8 Th. 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 142, 144 Undang – Undang RI No. 18 Th. 2012 tentang Pangan. 12. Asuransi a. Perseroan telah mengasuransikan harta kekayaannya, seperti mesin, bangunan dan prasarananya sebagai berikut :Industrial All Risk/Property All Risk Policy/Polis Semua Risiko Industri antara Perseroan dengan PT Asuransi Central Asia (ACA) No. 01-00-13-000630; b. Industrial All Risk/Property All Risk Policy/Polis Semua Risiko Industri antara Perseroan dengan PT Asuransi Central Asia (ACA) No. 01-00-13-000632; c. Industrial All Risk/Property All Risk Policy/Polis Semua Risiko Industri antara Perseroan dengan PT Asuransi Central Asia (ACA) No. 01-00-13-000631; d. Industrial All Risk/Property All Risk Policy/Polis Semua Risiko Industri antara Perseroan dengan PT Asuransi Central Asia (ACA) No. 01-00-13-000633; e. Industrial All Risk/Property All Risk Policy/Polis Semua Risiko Industri antara Perseroan dengan PT Asuransi Central Asia (ACA) No. 01-00-12-006328; f. Industrial All Risk/Property All Risk Policy/Polis Semua Risiko Industri antara Perseroan dengan PT Asuransi Central Asia (ACA) No. 01-00-12-006326; g. Industrial All Risk/Property All Risk Policy/Polis Semua Risiko Industri antara Perseroan dengan PT Asuransi Central Asia (ACA) No. 01-00-12-006383; h. Industrial All Risk/Property All Risk Policy/Polis Semua Risiko Industri antara Perseroan dengan PT Asuransi Central Asia (ACA) No. 01-00-12-006330; i. Industrial All Risk/Property All Risk Policy/Polis Semua Risiko Industri antara Perseroan dengan PT Asuransi Central Asia (ACA) No. 01-00-13-000266; j. Industrial All Risk/Property All Risk Policy/Polis Semua Risiko Industri antara Perseroan dengan PT Asuransi Central Asia (ACA) No. 01-00-13-000264; k. Industrial All Risk/Property All Risk Policy/Polis Semua Risiko Industri antara Perseroan dengan PT Asuransi Central Asia (ACA) No. 01-00-12-006385 Periode pertanggungan atas polis asuransi akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2013. Polis asuransi khusus untuk Makassar sedang dalam proses pengurusan, karena merupakan pabrik baru. Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan perusahaan asuransi tersebut di atas. Perseroan berpendapat bahwa premi yang telah dibayarkan terhadap aset-aset yang diasuransikan telah mencukupi.

57

VIII. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN 1. Umum Perseroan didirikan secara resmi berdasarkan Akta No.11 tanggal 8 Maret 1995, dan Surat Pemberitahuan Persetujuan Presiden No.126/I/PMA/1995 tanggal 27 Februari 1995 dan saat ini berkedudukan di Jalan Selayar Blok A9, Kawasan Industri MM2100, Desa Mekarwangi, Kecamatan Cikarang Barat, Bekasi. Perseroan merupakan sebuah perusahaan penanaman modal asing yang memproduksi beragam jenis makanan roti dan saat ini telah tumbuh menjadi salah satu perusahaan di industri roti yang memiliki skala produksi besar dan menggunakan teknologi modern dalam proses pembuatan roti. Pada awal berdirinya, Perseroan mempunyai 2 (dua) line mesin dimana 1 (satu) line mesin digunakan untuk pembuatan jenis roti tawar dan 1 (satu) line mesin digunakan untuk pembuatan jenis roti manis. Pada tahun 2001, seiring dengan perkembangan penjualan produknya, Perseroan meningkatkan 100% kapasitas produksi, dengan menambah 2 (dua) line mesin yaitu untuk jenis roti tawar dan jenis roti manis. Pada bulan November 2005, Perseroan membuka pabrik kedua di Pasuruan, Jawa Timur dengan memasang 2 (dua) line mesin. Hasil produksi dari pabrik ini digunakan untuk memasarkan produk Perseroan ke seluruh daerah Jawa Timur, Jawa Tengah dan Bali. Pada tahun 2009, Perseroan menambah 1 (satu) line mesin jenis roti manis di Pasuruan. Pada bulan Desember 2008, Perseroan membuka pabrik ketiga dengan 2 (dua) line mesin di Jababeka Blok U, Kawasan Industri Jababeka, Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Satu line digunakan untuk jenis roti tawar dan 1 (satu) line untuk jenis roti manis. Di samping itu, Perseroan membangun Auditorium di Blok U untuk menerima kunjungan konsumen agar konsumen dapat melihat dari dekat proses produksi yang dilakukan oleh Perseroaan secara higienis dan halal. Perseroan melakukan Penawaran Umum Saham Perdana pada tanggal 28 Juni 2010 di Bursa Efek Indonesia dengan kode emiten ROTI. Pada tahun 2011, Perseroan membuka tiga pabrik baru di Semarang – Jawa tengah, Medan – Sumatera Utara dan Cibitung – Jawa Barat. Pada tahun 2012, Perseroan membangun dua pabrik baru di Palembang dan Makassar dan menambah lini produksi di Pasuruan, Semarang dan Medan, sehingga total menjadi 24 lini produksi di delapan pabrik pada akhir 2012. Pada tanggal 8 Februari 2013, Perseroan menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) atas pembelian tanah di Purwakarta. Serah terima aset tersebut direncanakan akan dilaksanakan pada 25 Maret 2013. Pada tanggal 18 Februari 2013, Perseroan telah membeli sebidang tanah seluas 24.000 M2 yang terletak di Kawasan Industri Modern Cikande, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana dinyatakan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No.320/Nambo Ilir, Sertifikat Hak Guna Bangunan No.208/Barengkok, Sertifikat Hak Guna Bangunan No.307/Nambo Ilir. Merek utama Perseroan adalah Sari Roti yang diluncurkan sejak awal Perseroan beroperasi secara komersial. Segmen pasar Sari Roti ditujukan kepada kelas menengah atas. Masing-masing merek mempunyai beberapa jenis produk yang dibagi dalam 2 kategori utama yaitu roti tawar dan roti manis atau roti isi. Jenis roti tawar Sari Roti memiliki 11 ragam (variance) dengan penjualan tertinggi adalah Roti Tawar Special, sementara untuk jenis roti manis memiliki 26 ragam dengan penjualan tertinggi adalah Roti Isi Coklat. Perseroan juga merambah ke variance cake dengan mengeluarkan merek Sari Cake. Saat ini merek Sari Cake telah memiliki 3 variance. Merek Sari Roti dengan tagline iklan “Makanan Sehat Praktis” mengusung motto 3 H yaitu Hygiene, Healthy, dan Halal serta aman dikonsumsi. Oleh karenanya Perseroan sangat peduli dengan aktivitasaktivitasnya untuk mempertahankan motto tersebut.

58

Semua produk Perseroan memiliki sertifikat halal yang secara berkala diperbaharui. Hal ini penting karena sebagian besar penduduk Indonesia adalah umat Islam. Perseroan ini juga menerapkan GMP (Good Manufacturing Practice) yang mulai diterapkan sejak tahun 1996, Perseroan memperoleh sertifikat HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point/Sistem Analisa Bahaya dan Pengendalian Titik Kritis) sebagai standar jaminan keamanan pangan. 2. Kegiatan Operasional 2.1. Fasilitas Produksi Perseroan memiliki 8 pabrik yang berlokasi di Cikarang, Pasuruan, Semarang, Medan, Palembang dan Makassar dengan proses produksi sebagai berikut : Proses Produksi Roti Manis

59

Proses Produksi Roti Tawar

Berikut ini adalah alur proses produksi pembuatan roti dalam Perseroan : 1. Bahan-bahan yang diperlukan untuk pembuatan roti seperti halnya tepung, ragi, telur, gula, garam, susu, air dan margarine disiapkan. 2. Bahan-bahan ini kemudian ditimbang sesuai dengan kebutuhan batch (ukuran untuk produksi). Untuk tepung penyimpanan dan penimbangan dilakukan secara otomatis dengan menggunakan Mesin Silo (Flour Handling System), sedangkan bahan yang lain ditimbang secara manual, sedangkan air langsung dari mesin WaterMeter. 3. Bahan-bahan tersebut diaduk dengan menggunakan Mesin Mixer (untuk roti manis) atau Mesin Mixer (untuk roti tawar). Kemudian adonan didiamkan beberapa saat (Fermentasi I). Setelah melewati Fermentasi I, bahan tersebut diaduk ulang dengan menambahkan beberapa bahan lainnya dengan menggunakan Mesin Mixer.

60

4. Adonan roti manis setelah diaduk, diistirahatkan, sedangkan adonan roti tawar langsung dilakukan pemotongan dan penimbangan sesuai standarnya dengan menggunakan Mesin Devider. Adonan tersebut, baik roti manis maupun roti tawar, dibuat bulatan sesuai standar berat dan penimbangan dengan menggunakan Mesin Rounder. Setelah dibuat bulatan, adonan tersebut diistirahatkan lagi. 5. Kemudian dilakukan pemipihan atau pengepresan terhadap adonan tersebut dengan menggunakan Mesin Moulder. 6. Setelah adonan roti manis menjadi tipis maka dilakukan pengisian roti dengan isi seperti coklat, keju, kelapa dan strawberry. Sedangkan untuk roti tawar langsung dimasukkan ke dalam loyang. 7. Setelah di dalam loyang, adonan diistirahatkan kembali. 8. Setelah itu dilakukan pemanggangan roti menggunakan mesin oven. Dari oven, untuk roti tawar melalui curve conveyor dan roti dikeluarkan dengan mesin deppanner. 9. Baik roti manis maupun roti tawar dilakukan pendinginan. 12. Setelah dingin roti tawar dipotong sesuai ukurannya dengan menggunakan mesin band slicer, dipackaging dan di-seal bagian atas plastik. Kemudian plastik tersebut diikat dengan Kwik Lok. 10. Sedangkan roti manis setelah pendinginan langsung masuk ke mesin pengepakan dengan menggunakan mesin packaging. Khusus untuk produk sandroll diisi filler dengan menggunakan mesin automatic sanding. 11. Setelah itu baik roti manis dan roti tawar melewati mesin metal detector untuk mendeteksi benda logam. Pabrik Cikarang – Blok W (“PCBW”) PCBW mulai beroperasi sejak tahun 1996 dan berlokasi di Kawasan Industri Jababeka, Jalan Jababeka XII A Blok WNo.40-41 Cikarang, Bekasi. Kapasitas terpasang, kapasitas produksi dan kapasitas terpakai dari PCBW adalah sebagai berikut: Keterangan Kapasitas Terpasang: Roti Tawar (pak/hari) Roti Manis (potong/hari) Kapasitas Produksi: Roti Tawar (pak/hari) Roti Manis (potong/hari) Kapasitas Terpakai: Roti Tawar (pak/hari) Roti Manis (potong/hari)

2012

2011

2010

2009

2008

132.000 360.000

132.000 360.000

132.000 360.000

117.000 360.000

117.000 360.000

109.416 318.072

109.416 318.072

96.484 309.844

96.084 272.880

97.317 271.872

63.556 203.911

61.526 222.567

49.023 224.426

63.635 223.939

94.366 266.754

Keterangan: 1 pak = 10 slices, 1 bungkus sobek = 4 potong roti sobek Kapasitas terpasang : kapasitas mesin yang terpasang di pabrik Perseroan sesuai dengan spesifikasi dari pembuat mesinmesin roti Kapasitas terpakai : jumlah hasil produksi Perseroan pada tahun yang bersangkutan Kapasitas produksi : kapasitas yang dihasilkan pada saat mesin berproduksi, yang dipengaruhi oleh jumlah jam kerja dan jumlah jenis roti yang diproduksi

PCBW memiliki fasilitas pendukung pabrik yang diperoleh dari Cikarang Listrindo (sebagai penyedia tenaga listrik), PDAM Kawasan Industri Jababeka serta pipa gas LNG dari PT PGN. Dalam hal pengolahan air bersih, Perseroan menggunakan fasilitas pengolahan air yang terletak di kawasan industri dimana PCBW berada. PCBW mempunyai fasilitas untuk pembuatan kue dengan kapasitas terpasang sebesar 37.000 potong per hari. Selain itu, dalam pabrik ini, Perseroan memiliki kantor administrasi. Pabrik Cikarang – Blok U (“PCBU”) PCBU mulai beroperasi sejak tahun 2009 dan berlokasi di Kawasan Industri Jababeka, Jalan Jababeka XVII B Blok U No.33 Cikarang, Bekasi.

61

Kapasitas terpasang, kapasitas produksi dan kapasitas terpakai dari PCBU adalah : Keterangan Kapasitas Terpasang: Roti Tawar (pak/hari) Roti Manis (potong/hari) Kapasitas Produksi: Roti Tawar (pak/hari) Roti Manis (potong/hari) Kapasitas Terpakai: Roti Tawar (pak/hari) Roti Manis (potong/hari)

2012

2011

2010

2009

144.000 540.000

144.000 540.000

144.000 540.000

70.000 172.800

131.806 520.470

131.806 524.700

132.346 524.700

54.000 172.800

94.071 339.094

93.333 384.332

73.633 268.764

45.911 158.266

Keterangan: 1 pak = 10 slices, 1 bungkus sobek = 4 potong roti sobek Kapasitas terpasang : kapasitas mesin yang terpasang di pabrik Perseroan sesuai dengan spesifikasi dari pembuat mesinmesin roti Kapasitas terpakai : jumlah hasil produksi Perseroan pada tahun yang bersangkutan Kapasitas produksi : kapasitas yang dihasilkan pada saat mesin berproduksi, yang dipengaruhi oleh jumlah jam kerja dan jumlah jenis roti yang diproduksi

PCBU memiliki fasilitas pendukung pabrik yang diperoleh dari Cikarang Listrindo (sebagai penyedia tenaga listrik), PDAM Kawasan Industri Jababeka serta pipa gas LNG dari PT PGN. Dalam hal pengolahan air bersih, Perseroan menggunakan fasilitas pengolahan air yang terletak di kawasan industri dimana PCBU berada. PCBU memiliki fasilitas berupa auditorium yang digunakan untuk memperkenalkan cara pembuatan produk Perseroan yang higienis dengan memutarkan film company profile Perseroan. Pabrik Pasuruan (“PP”) PP mulai beroperasi sejak tahun 2005 dan berlokasi di Kawasan Industri PIER, Jalan Rembang Industri Raya No.28 Pasuruan 67152, Jawa Timur. Kapasitas terpasang, kapasitas produksi dan kapasitas terpakai dari PP adalah : Keterangan Kapasitas Terpasang: Roti Tawar (pak/hari) Roti Manis (potong/hari) Kapasitas Produksi: Roti Tawar (pak/hari) Roti Manis (potong/hari) Kapasitas Terpakai: Roti Tawar (pak/hari) Roti Manis (potong/hari)

2012

2011

2010

2009

2008

70.000 685.440

70.000 288.000

70.000 288.000

70.000 288.000

70.000 172.800

55.494 638.239

54.223 218.203

53.789 218.203

58.091 218.203

58.331 129.387

37.315 239.202

26.694 214.269

29.900 213.260

26.501 162.873

20.278 109.398

Keterangan: 1 pak = 10 slices, 1 bungkus sobek = 4 potong roti sobek Kapasitas terpasang : kapasitas mesin yang terpasang di pabrik Perseroan sesuai dengan spesifikasi dari pembuat mesinmesin roti Kapasitas terpakai : jumlah hasil produksi Perseroan pada tahun yang bersangkutan Kapasitas produksi : kapasitas yang dihasilkan pada saat mesin berproduksi, yang dipengaruhi oleh jumlah jam kerja dan jumlah jenis roti yang diproduksi

PP memiliki fasilitas pendukung pabrik yang diperoleh dari PLN, sebagai penyedia tenaga listrik. Selain itu, dalam hal penyediaan air bersih, Perseroan menggunakan jasa PDAB Pasuruan. Kebutuhan akan gas diperoleh dari PGN Pasuruan, Jawa Timur. Selain itu, dalam hal pengolahan air bersih, Perseroan menggunakan fasilitas pengolahan air yang terletak di kawasan industri dimana PP berada. Dalam pabrik ini, terdapat pula kantor administrasi Perseroan.

62

Pabrik Semarang (“PS”) PS mulai beroperasi sejak tahun 2011 dan berlokasi di Kawasan Industri Wijaya Kusuma, Jalan Tugu Wijaya III No. 1, Semarang 50153, Jawa Tengah. Kapasitas terpasang, kapasitas produksi dan kapasitas terpakai dari PS adalah : Keterangan

2012

Kapasitas Terpasang: Roti Tawar (pak/hari) Roti Manis (potong/hari) Kapasitas Produksi: Roti Tawar (pak/hari) Roti Manis (potong/hari) Kapasitas Terpakai: Roti Tawar (pak/hari) Roti Manis (potong/hari)

2011

72.000 345.600

72.000 172.800

60.357 303.761

60.357 145.602

19.192 126.376

12.788 90.760

Keterangan: 1 pak = 10 slices, 1 bungkus sobek = 4 potong roti sobek Kapasitas terpasang : kapasitas mesin yang terpasang di pabrik Perseroan sesuai dengan spesifikasi dari pembuat mesinmesin roti Kapasitas terpakai : jumlah hasil produksi Perseroan pada tahun yang bersangkutan Kapasitas produksi : kapasitas yang dihasilkan pada saat mesin berproduksi, yang dipengaruhi oleh jumlah jam kerja dan jumlah jenis roti yang diproduksi

PS memiliki fasilitas pendukung pabrik yang diperoleh dari PLN, sebagai penyedia tenaga listrik. Selain itu, dalam hal penyediaan air bersih, Perseroan menggunakan jasa PDAM . Kebutuhan akan gas PS menggunakan LPG, untuk penyimpanan LPG PS saat ini menggunakan 2 tanki dengan kapasitas masing-masing 8 ton. LPG disuplai dari distributor. Selain itu, dalam hal pengolahan air bersih, Perseroan menggunakan fasilitas pengolahan air yang terletak di kawasan industri dimana PS berada. Dalam pabrik ini, terdapat pula kantor administrasi Perseroan. Pabrik Medan (“PM”) PM mulai beroperasi sejak tahun 2011 dan berlokasi di Kawasan Industri Medan Star, Jalan Pelita Raya I No. 8-10, Lubuk Pakam KM 19,5, Medan, Sumatera Utara. Kapasitas terpasang, kapasitas produksi dan kapasitas terpakai dari PM adalah : Keterangan

2012

Kapasitas Terpasang: Roti Tawar (pak/hari) Roti Manis (potong/hari) Kapasitas Produksi: Roti Tawar (pak/hari) Roti Manis (potong/hari) Kapasitas Terpakai: Roti Tawar (pak/hari) Roti Manis (potong/hari)

2011

79.200 518.400

79.200 172.800

57.648 449.201

57.648 145.440

11.298 78.948

4.327 43.678

Keterangan: 1 pak = 10 slices, 1 bungkus sobek = 4 potong roti sobek Kapasitas terpasang : kapasitas mesin yang terpasang di pabrik Perseroan sesuai dengan spesifikasi dari pembuat mesinmesin roti Kapasitas terpakai : jumlah hasil produksi Perseroan pada tahun yang bersangkutan Kapasitas produksi : kapasitas yang dihasilkan pada saat mesin berproduksi, yang dipengaruhi oleh jumlah jam kerja dan jumlah jenis roti yang diproduksi

63

PM memiliki fasilitas pendukung pabrik listrik dari PLN, air untuk operational diperoleh dari water treatment kawasan industri medan star. Fasilitas bahan bakar gas ( LNG ) disuplay dari PGN dan bahan bakar gas ( LPG ) dari Pertamina. Pabrik Palembang (“PPa”) PPa mulai beroperasi sejak tahun 2013 dan berlokasi di Jalan Kerani Ahmad RT.38 RW.8, Sukamoro, Talang Kelapa, Banyuasin, Palembang, Sumatera Selatan. Kapasitas terpasang, kapasitas produksi dan kapasitas terpakai dari PPa adalah : Keterangan

2013

Kapasitas Terpasang: Roti Tawar (pak/hari) Roti Manis (potong/hari) Kapasitas Produksi: Roti Tawar (pak/hari) Roti Manis (potong/hari) Kapasitas Terpakai: Roti Tawar (pak/hari) Roti Manis (potong/hari)

36.000 144.000 34.560 129.192 4.429 27.770

Keterangan: 1 pak = 10 slices, 1 bungkus sobek = 4 potong roti sobek Kapasitas terpasang : kapasitas mesin yang terpasang di pabrik Perseroan sesuai dengan spesifikasi dari pembuat mesinmesin roti Kapasitas terpakai : jumlah hasil produksi Perseroan pada tahun yang bersangkutan Kapasitas produksi : kapasitas yang dihasilkan pada saat mesin berproduksi, yang dipengaruhi oleh jumlah jam kerja dan jumlah jenis roti yang diproduksi

PPa memiliki fasilitas pendukung pabrik yang diperoleh dari PLN, sebagai penyedia tenaga listrik. Selain itu, dalam hal penyediaan air bersih, Perseroan menggunakan Air Tanah dengan menggunakan mesin pompa Deep Well. Kebutuhan akan gas diperoleh dari LPG Pertamina Palembang. Dalam hal pengolahan air bersih, Perseroan memiliki fasilitas pengolahan air sendiri (WTP). Selain itu, dalam hal pengelolaan limbah industri, PPa juga memiliki WWTP sendiri. Dalam pabrik ini, terdapat pula kantor administrasi Perseroan. Pabrik Makassar (“PMa”) PMa mulai beroperasi sejak tahun 2013 dan berlokasi di Kawasan Industri Makassar, Jl. Kima 10 Blok A No. 2B Kec. Biringkanaya 90232 Makassar, Sulawesi Selatan. Kapasitas terpasang, kapasitas produksi dan kapasitas terpakai dari PMa adalah : Keterangan

2013

Kapasitas Terpasang: Roti Tawar (pak/hari) Roti Manis (potong/hari) Kapasitas Produksi: Roti Tawar (pak/hari) Roti Manis (potong/hari) Kapasitas Terpakai: Roti Tawar (pak/hari) Roti Manis (potong/hari)

36.000 144.000 33.072 129.192 3.708 17.869

Keterangan: 1 pak = 10 slices, 1 bungkus sobek = 4 potong roti sobek Kapasitas terpasang : kapasitas mesin yang terpasang di pabrik Perseroan sesuai dengan spesifikasi dari pembuat mesinmesin roti Kapasitas terpakai : jumlah hasil produksi Perseroan pada tahun yang bersangkutan Kapasitas produksi : kapasitas yang dihasilkan pada saat mesin berproduksi, yang dipengaruhi oleh jumlah jam kerja dan jumlah jenis roti yang diproduksi

64

PMa mendapat pasilitas pendukung dari PLN sebagai penyedia tenaga listrik dan PDAM Pemda Makassar sebagai penyedia air bersih dan Gas Elpiji di dapat dari Pertamina melalui Pt. Karya Atma dan juga kebutuhan solar untuk Genset di dapat dari Pertamina melalui PT Karya Atma. Pabrik MM2100 (“MM”) MM mulai beroperasi sejak tahun 2012 dan berlokasi di Kawasan Industri MM2100, Jalan Selayar Blok A9, Desa Mekarwangi, Cikarang, Bekasi 17520, Jawa Barat. Kapasitas terpasang, kapasitas produksi dan kapasitas terpakai dari MM adalah : Keterangan

2012

Kapasitas Terpasang: Roti Tawar (pak/hari) Roti Manis (potong/hari) Kapasitas Produksi: Roti Tawar (pak/hari) Roti Manis (potong/hari) Kapasitas Terpakai: Roti Tawar (pak/hari) Roti Manis (potong/hari)

144.000 345.600 131.040 313.848 53.073 145.402

Keterangan: 1 pak = 10 slices, 1 bungkus sobek = 4 potong roti sobek Kapasitas terpasang : kapasitas mesin yang terpasang di pabrik Perseroan sesuai dengan spesifikasi dari pembuat mesinmesin roti Kapasitas terpakai : jumlah hasil produksi Perseroan pada tahun yang bersangkutan Kapasitas produksi : kapasitas yang dihasilkan pada saat mesin berproduksi, yang dipengaruhi oleh jumlah jam kerja dan jumlah jenis roti yang diproduksi

MM memiliki fasilitas pendukung pabrik yang diperoleh dari PT PLN (sebagai penyedia tenaga listrik), PDAM Kawasan Industri MM2100 serta pipa gas dari PT Cipta Niaga Gas (CNG). Dalam hal pengolahan air bersih, Perseroan menggunakan fasilitas pengolahan air yang terletak di kawasan industri dimana MM berada. MM memiliki kapasitas produksi ganda dan mempunyai fasilitas perkantoran. Untuk memenuhi kebutuhan dan peluang pasar yang ada, Perseroan menerapkan kebijakan bahwa apabila persentase kapasitas terpakai (jumlah output produksi) terhadap kapasitas terpasang telah mencapai 70%, maka Perseroan harus melakukan pembelian mesin baru, sehingga permintaan produk Perseroan yang terus meningkat dapat dipenuhi. Dalam hal ini, untuk melakukan ekspansi usaha, Perseroan membutuhkan waktu selama 6 (enam) bulan agar mesin/line baru dapat beroperasi secara komersial. 2.2. Pengendalian Mutu Setiap tahapan produksi, Perseroan memiliki sistem pengawasan. Ada dua bagian di dalam pengawasan mutu yaitu pengawasan yang bersifat Control Point (CP) atau lokasi pengawasan, dan ada yang menjadi Critical Control Point (CCP) atau lokasi pengawasan yang kritis dan penting. Pengawasan CP secara umum dilakukan pada setiap tahapan produksi, tetapi untuk CCP diperlukan pengawasan yang lebih ketat karena menyangkut masalah keamanan pangan. Pada saat penerimaan bahan baku, QC (Quality Control) Incoming akan memeriksa kondisi fisik bahan baku secara acak, meliputi keutuhan kemasan, berat per pak, hingga pemeriksaan organoleptik (khususnya untuk filler) yang merupakan pengujian menggunakan panca indera. Selain itu, bahan baku yang datang harus dilengkapi dengan Certificate of Analysis yang mencantumkan hasil pemeriksaan kimia dan mikrobiologi bahan baku.

65

Selanjutnya, pada saat proses penimbangan, bahan baku harus diperiksa apakah sesuai dengan formula yang ditetapkan karena mempengaruhi kualitas produk. Khusus pada penimbangan terigu yang dilakukan secara otomatis, terdapat sifter yang berfungsi untuk menyaring kemungkinan adanya benda asing yang ada pada terigu. Karena proses ini tidak terlihat oleh mata, maka harus selalu dipastikan bahwa sifter tersebut dalam kondisi baik. Mengingat risiko dan potensi bahayanya, maka tahapan penimbangan terigu ini menjadi CCP pertama pada Sistem HACCP proses pembuatan roti di Perseroan. Pada proses pengadukan adonan, proses pengadukan kedua (dough mixing) sangat berperan penting terhadap kualitas roti yang dihasilkan. Adonan yang undermixing atau overmixing akan memberikan hasil roti yang kurang baik. Ciri adonan yang bagus secara fisik dapat dilihat dari kondisi adonan yang kalis, serta jika adonan direnggangkan akan terbentuk lapisan film tipis yang halus dan transparan (hampir sama seperti adonan martabak telur). Tahapan berikutnya yang memerlukan pengawasan yang cukup adalah proses final proofing. Selain suhu dan kelembaban ruangan yang perlu dijaga kestabilannya, volume adonan perlu dikontrol dengan baik. Terlalu cepat mengeluarkan adonan dapat menyebabkan adonan roti kurang mengembang (underproof), tetapi jika terlambat akan menyebabkan adonan terlalu mengembang (overproof), sehingga diperlukan ketepatan kerja dari operator yang bertugas di bagian ini. Pada umumnya proses ini berlangsung selama kurang lebih 1 jam. Proses pemanggangan (baking) akan berpengaruh terhadap penampakan produk jadi, khususnya dari segi warna dan tingkat kematangan. Suhu dan waktu pemanggangan disesuaikan dengan jenis roti yang hendak dipanggang. Perseroan memiliki standar warna, atau disebut colour guide, yang berfungsi untuk menentukan tingkat kematangan produk. Colour guide ini merupakan gradasi dari warna kuning hingga coklat tua. Pada oven terdapat jendela yang dapat digunakan untuk mengamati warna dan tingkat kematangan produk, sehingga dapat diketahui apakah produk tersebut cukup matang atau belum, serta untuk menghindari loss produksi akibat produk yang tidak standar. Proses pendinginan roti yang sudah matang perlu dilakukan dengan waktu yang tepat. Roti yang masih panas jika langsung dikemas akan terlihat berembun pada kemasannya, akibat uap air yang tertahan di dalam kemasan, sehingga dapat menyebabkan roti berjamur sebelum waktunya. Selain itu untuk roti tawar, roti yang masih panas jika langsung dipotong akan menyebabkan roti menjadi penyok, karena roti yang masih panas umumnya bersifat terlalu lembut/lembek. Umumnya proses pendinginan ini berlangsung selama 2 jam untuk roti tawar dan 30 menit untuk roti manis, dengan suhu produk sekitar 35ºC pada saat dikemas. Pengaturan waktu pendinginan roti juga perlu diperhatikan mengingat roti yang terlalu lama didinginkan dan terbuka akan menyebabkan roti menjadi keras. Roti yang akan dikemas disortir terlebih dahulu. Roti yang tidak memenuhi standar yang ditetapkan oleh Perseroan akan disisihkan sehingga tidak sampai ke tangan konsumen. Contoh roti yang tidak sesuai standar misalnya, roti yang penyok, roti tawar berpinggang (caving), isi roti manis yang keluar dan roti gosong. Selain itu kondisi kemasan juga perlu diperhatikan seperti segel kemasan yang rapat, kesesuaian harga - kode produksi - tanggal kadaluarsa yang tercantum. Tahapan produksi yang menjadi CCP kedua di Perseroan adalah metal detecting. Seluruh produk yang telah dikemas harus melalui metal detector, untuk memastikan bahwa seluruh produk aman dan bebas dari adanya kontaminasi logam 2.3. Pemasaran dan Penjualan Meningkatnya kebutuhan masyarakat akan produk makanan yang sehat dan praktis merupakan sebuah peluang bagi Perseroan. Peluang ini juga didorong oleh pertumbuhan ekonomi masyarakat kelas menengah di Indonesia. Sebagai produsen roti nasional, Perseroan terus mengembangkan sistem pemasaran dan memperluas area jangkauan distribusi. Berbagai kegiatan promosi pun dilakukan secara berkesinambungan untuk meningkatkan penjualan produk dan semakin mendekatkan Sari Roti di hati dan pikiran masyarakat.

66

Guna meningkatkan brand awareness produk, Perseroan melakukan aktivitas promosi baik “above the line” maupun “below the line”. Perseroan melakukan pemasaran melalui media televisi, radio, media cetak, dan melakukan kegiatan kegiatan promosi lainnya seperti sponsorship, pameran dan lainnya. Dalam hal ini, Perseroan menitikberatkan kepada aktivitas below the line dimana salah satunya adalah program factory visit yang dilakukan secara rutin dari hari Senin-Jumat. Factory visit merupakan program edukasi terhadap konsumen mengenai profil Perseroan. Dalam program ini konsumen bisa melakukan kunjungan ke dalam pabrik untuk melihat langsung proses produksi yang dijalankan. Konsumen juga bisa melihat video company profile di dalam ruangan auditorium yang khusus dibuat untuk program factory visit ini. Sekitar 60% dari konsumen yang datang adalah anak-anak usia Taman Kanak Kanak dan Sekolah Dasar. Pembeli utama produk Perseroan adalah anak-anak dengan usia 2 tahun ke atas dan ibu rumah tangga sebagai salah satu pengambil keputusan dalam membeli produk. Segmen pasar Perseroan ditujukan kepada kelas menengah atas. Saluran distribusi produk Perseroan dapat dibagi dalam tiga kelompok besar yaitu : a. Modern trade, yaitu minimarket, supermarket dan hypermarket. b. General trade, yaitu pedagang roti keliling dari rumah ke rumah serta toko-toko kelontong (toko P&D) c. Institution, yaitu sebagai bahan baku untuk produk makanan lainnya. Perseroan telah melakukan penjualan ke pulau Jawa, pulau Madura, pulau Bali, Lombok, Medan, Pekan Baru, Padang, Lampung, Palembang, dan Makassar. Masa berlaku produk Perseroan selama 5 hari. Namun, untuk menjaga kesegaran produk, Perseroan melakukan penarikan atas produk-produk yang telah berumur 4 hari. Produk yang kadaluarsa ditarik oleh Bagian Distribusi dari pelanggan dan diterima di gudang produk kadaluarsa beserta dokumen penarikannya. Kemudian produk tersebut dihancurkan dengan mesin pencacah dan dijual kepada pengumpul untuk digunakan sebagai makanan ternak. Produk yang cacat dalam produksi dipisahkan dari produk lainnya, kemudian dijual kepada pengumpul bersama dengan produk-produk kadaluarsa yang ditarik oleh Bagian Distribusi. Kekuatan Perseroan terletak pada keterpaduan (integrasi) operasi dalam cara kerja yang saling melengkapi dalam tiap bagian perusahaan serta bekerja sama dengan pemasok bahan baku dan pelanggan (supply chain management) sehingga mampu meningkatkan efisiensi dan kinerja perusahaan. Perseroan menerapkan sistem penjualan berupa potongan harga sesuai dengan jenis usaha dan saluran distribusi yg dilakukan oleh mitra usaha Perseroan. Alokasi pemotongan harga adalah pada tingkat distributor sebesar sekitar 40%, tingkat agen sekitar 26,5%, dan tingkat register outlet sebesar 25%. Kebijakan retur penjualan di masing-masing tingkatan adalah non returnable (jual putus sesuai pesanan) pada tingkat distributor dan agen, sedangkan returnable pada tingkat register outlet. Untuk menjalin kerjasama yang baik dan berjangka panjang, Perseroan juga memberikan bonus penjualan kepada para mitra usaha yang diberikan dalam periode waktu/masa penjualan tertentu sesuai kesepakatan atas pencapaian target penjualan tertentu. Perseroan senantiasa aktif dalam melayani keluhan pelanggan melalui media call center yang dapat dihubungi selama 24 jam, serta melalui situs resmi Perseroan yg dapat diakses oleh publik di www.sariroti. com. Melalui media tersebut, pelanggan dapat menyampaikan masukan/keluhan dengan menuliskan email yg akan direspon langsung oleh petugas Perseroan yg ditunjuk.

67

Berikut ini nilai penjualan bersih Perseroan selama lima tahun terakhir: (dalam jutaan Rupiah) Keterangan Roti Manis Sari Roti Roti Tawar Sari Roti Kue Sari Roti Manis Boti Roti Tawar Boti Lain-lain Jumlah Pengembalian penjualan Penjualan Bersih

2012 862.223 471.367 4.217 5.040 1.342.847 (152.021) 1.190.826

2011 573.705 357.592 7.439 3.692 942.428 (129.086) 813.342

2010 394.231 271.389 6.812 6.962 3.955 3.040 686.389 (74.197) 612.192

2009 287.326 230.932 2.614 8.527 4.965 1.863 536.227 (50.307) 485.920

2008 210.063 193.725 2.725 10.291 5.019 673 422.496 (38.943) 383.553

Berikut ini volume penjualan bersih Perseroan selama lima tahun terakhir: (dalam pak) Keterangan Roti Manis Sari Roti Roti Tawar Sari Roti Kue Sari Roti Manis Boti Roti Tawar Boti Lain-lain Jumlah

2012 146.413.132 157.809.453 2.113.208 1.328.957 307.664.749

2011 116.783.776 76.053.264 3.076.375 1.506.641 197.420.056

2010 92.681.415 49.473.179 2.449.879 3.901.522 1.059.946 655.173 150.221.113

2009 71.859.466 42.077.285 167.990 4.625.817 1.281.906 790.232 120.802.696

2008 54.649.859 37.021.995 149.718 5.904.271 1.388.776 572.485 99.687.104

Perseroan merambah pasar roti melalui 69% jaringan distribusi modern yaitu Hypermarket, Supermarket dan Minimarket, sementara jaringan tradisional 30% yaitu P&D dan gerobak roti keliling dan 1% pada jaringan institusi. Per tanggal 31 Desember 2012, Perseroan telah menyalurkan produk ke 667 supermarket/hypermarket, 14.563 minimarket, 19.639 toko-toko kelontong (P&D), 3.070 gerobak roti keliling dan 56 institusi. 2.4. Sertifikasi dan Penghargaan Hingga Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memperoleh berbagai penghargaan baik dari dalam maupun luar negeri sebagai berikut : - - - - - - - -

Pada tanggal 6 Desember 2012, Perseroan dianugerahi Best of the Best oleh Forbes Indonesia. Penghargaan ini diberikan kepada 10 perusahaan terbesar dan 40 perusahaan kecil dan menengah terbaik di Indonesia. Investor Award “Best Listed Company 2012” untuk kategori Emiten Terbaik Sektor Makanan dan Minuman dari Majalah Investor. ICSA 2012 dari Frontier Consulting Group dan Majalah SWA. Top Brand 2009 – 2012 dan Top Brand For Kids 2009 – 2012 dari Frontier Consulting Group dan Majalah Marketing. “Best Under a Billion” dari majalah Forbes Asia dengan kategori penilaian atas pertumbuhan laba, pertumbuhan penjualan dan Return on Investment. Rekor Bisnis (ReBi) pada tahun 2011 sebagai Perseroan dengan kapasitas produksi roti terbesar di Indonesia. “Indonesia Original Brands 2010” dari majalah SWA. “Marketing Award 2010” dari Frontier Consulting Group untuk kategori “the best inovation in marketing”.

Perseroan sebagai perusahaan industri makanan telah menerapkan HACCP sebagai sistem analisa bahaya dan pengendalian titik kritis yang merupakan sistem manajemen keamanan pangan, yaitu sebuah upaya untuk mengelola pangan dengan jalan mengurangi resiko kontaminasi mulai dari pemanenan, proses produksi hingga penyajian agar produk aman dikonsumsi. Adanya pengertian tersebut di atas dapat memberikan gambaran bahwa penerapan HACCP itu mengedepankan upaya preventive atau pencegahan. Upaya tersebut dilakukan dengan jalan memperketat pengontrolan pada setiap tahapan titik

68

kritis pada proses pengadaan pangan hingga pangan dinyatakan aman dan terbebas dari kontaminan. Perseroan telah memiliki Sertifikat yang diterbitkan oleh M-BRIO HACCP Certification Body No.E-HCBSSH 024-IDN tanggal 17 Maret 2010 yang berlaku sampai tanggal 17 Maret 2013 dan saat ini dalam proses perpanjangan. Dokumen ini menerangkan bahwa Perseroan telah berhasil memenuhi persyaratan Standar Sistem HACCP: SNI 01-4852-1998 dan CAC/RCP 1-1969, Rev.4, 2003, Lingkup Sertifikasi: Roti Tawar dan Roti Manis, Proses Pemanggangan. Sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM RI No.HK00/05.12569/2004 tentang Kriteria dan Tata Laksana Penilaian Produk Pangan, Perseroan telah mendaftarkan dan mendapatkan persetujuan BPOM RI atas produk-produk hasil industri Perseroan yang terdapat dalam tabel berikut. a. Sari Roti No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Nama Pangan Sandwich Isi Krim Kacang Roti Tawar Roti Sandwich Isi Krim Keju Roti Sandwich Isi Bluberry Roti Sandwich Isi Coklat Roti Isi Daging Ayam Bumbu Teriyaki Roti Sobek Isi Coklat Keju Roti Sobek Isi Coklat Bluberry Roti Isi Krim Coklat Roti Isi Krim Coklat Vanila Roti Isi Krim Moka Roti Isi Kelapa Roti Isi Krim Keju Roti Untuk Burger Roti Kadet (Rolls) Roti Sobek Isi Coklat Sarikaya Roti Sobek Isi Coklat Roti Isi Selai Srikaya Roti Isi Selai Stroberi Roti Isi Keju Roti Isi Coklat Roti Sobek Isi Coklat Nanas Roti Isi Krim Stroberi Roti Tawar Susu Roti Isi Krim Coklat Roti Isi Krim Keju Roti Burger Bun Wijen Roti Isi Coklat Keju Roti Choco Chips Roti Umbi Roti Sobek Isi Coklat Strawberry Roti Kasur Keju Roti Isi Selai Buah (Mixfruit) Roti Isi Daging Sapi Bumbu Barbekyu Roti Sandwich Isi Sarikaya Ala Medan Roti Gandum Roti Tawar Kupas Roti Tawar Rasa Pandan Roti Tawar Keju Roti Kasur Keju

Nomor BPOM RI MD 228310091374 228310092374 228310088374 228310089374 228310090374 228310087374 228310024374 228310085374 228310008374 228310017374 228310007374 228310084374 228310083374 228310016374 228310015374 228310022374 228310029374 228310002374 228310003374 228310004374 228310005374 228310078374 228310072374 228310073374 228310071374 228310070374 228310057374 235410050374 235410049374 228310068374 228310067374 228310066374 235410099374 228310093374 235410102374 235410041374 235410095374 228310094374 235410098374 228310066374

Masa Berlaku 14 April 2011 14 April 2016 14 April 2011 14 April 2016 23 Maret 2011 23 Maret 2016 23 Maret 2011 23 Maret 2016 23 Maret 2011 23 Maret 2016 1 Maret 2011 1 Maret 2016 23 Februari 2011 23 Februari 2016 29 November 2010 29 November 2015 13 Oktober 2010 13 Oktober 2015 13 Oktober 2010 13 Oktober 2015 13 Oktober 2010 13 Oktober 2015 5 Oktober 2010 5 Oktober 2015 5 Oktober 2010 5 Oktober 2015 4 Oktober 2010 4 Oktober 2015 4 Oktober 2010 4 Oktober 2015 23 Agustus 2010 23 Agustus 2015 23 Agustus 2010 23 Agustus 2015 29 Juli 2010 29 Juli 2015 29 Juli 2010 29 Juli 2015 29 Juli 2010 29 Juli 2015 29 Juli 2010 29 Juli 2015 17 Maret 2010 17 Maret 2015 7 Juli 2009 7 Juli 2014 7 Juli 2009 7 Juli 2014 7 Juli 2009 7 Juli 2014 7 Juli 2009 7 Juli 2014 24 April 2008 24 April 2013*) 6 Februari 2012 6 Februari 2017 6 Februari 2012 6 Februari 2017 6 November 2006 6 November 2011 18 Juli 2011 18 Juli 2016 18 Juli 2011 18 Juli 2016 12 Juni 2012 12 Juni 2017 27 April 2011 27 April 2016 31 Oktober 2012 31 Oktober 2017 17 Januari 2012 17 Januari 2017 16 Januari 2012 16 Januari 2017 13 Juni 2011 13 Juni 2016 13 Februari 2012 13 Februari 2017 18 Juli 2011 18 Juli 2016

Keterangan: sedang dalam proses perpanjangan - Berdasarkan Surat Keterangan Direksi Perseroan tanggal 28 Februari 2013, sehubungan dengan kurang diminatinya roti merek Umbi dan Tawar Premium oleh masyarakat maka sejak tahun 2008 Perseroan memutuskan tidak lagi memproduksi roti merek: · Roti Umbi dengan No. BPOM RI MD 228313023578 tanggal 6 November 2006 yang berlaku hingga 6 November 2011; · Roti Tawar Premium dengan No. BPOM RI MD 228313022578 tanggal 30 Juni 2006 yang berlaku hingga 30 Juni 2011

*)

69

c. Sari Cake No. 1 2 3 4.

Nama Pangan Keik Spon Coklat Keik Spons Rasa Pandan (Chiffon Cake) Chiffon Cake Rasa Pandan Keik Chiffon Rasa Stroberi

Nomor BPOM RI MD 228310075374 228310074374 227510069374 227510086374

Masa Berlaku 14 Agustus 2009 14 Agustus 2014 14 Agustus 2009 14 Agustus 2014 24 April 2008 24 April 2013 13 Desember 2009 14 Agustus 2014

Perseroan telah memperoleh Sertifikat Halal untuk produk-produk hasil industri Perseroan, yaitu Sari Roti dan Sari Cake berdasarkan Sertifikat Halal No.00200009241298 yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia tanggal 3 Februari 2010 dan berlaku sampai dengan tanggal 2 Februari 2012, yang kemudian diperpanjang hingga berlaku sampai dengan 1 Februari 2014, beserta Surat Keterangan No.001d/Ket./ LPPOM MUI/IX/2008 tanggal 11 September 2008 untuk melengkapi Sertifikat Halal yang mengacu pada Sertifikat Halal No. 0100009241298 dan Surat Pernyataan No.SP23Dir/LPPOM MUI/V/2009 tanggal 23 Mei 2009 dan tentang Penambahan Produk Halal Pada Lampiran Sertifikat Halal yang menginduk pada Sertifikat Halal No. 00100009241298. Berikut ini adalah daftar produk Perseroan yang telah memperoleh sertifikasi halal: Merek : Sari Roti Roti Tawar 1 Roti Tawar Spesial 2 Roti Kismis (Raisin) 3 Roti Gandum (Whole Wheat) 4 Roti Tawar Premium Toast 5 Roti Coklat Chip 6 Roti Tawar Kupas 7 Roti Tawar Pandan 8 Roti Marbel Roti Sandroll 1 Roti Isi Krim Mocca 2 Roti Isi Krim Coklat 3 Roti Isi Krim Coklat Vanila 4 Roti Isi Krim Keju 5 Roti Isi Krim Bluberry (produk baru) 6 Roti Isi Sosis (produk baru) Roti Sobek 1 Roti Sobek Isi Coklat dan Sarikaya 2 Roti Sobek Isi Coklat dan Keju 3 Roti Sobek Isi Coklat 4 Roti Sobek Isi Coklat dan Strawberry 5 Roti Sobek Isi Coklat dan Nanas (produk baru) 6 Roti Sobek Coklat dan Blueberry Roti Kasur 1 Roti Kasur Susu 2 Roti Kasur Keju 3 Roti Kasur Kopi (produk baru) 4 Roti Kasur Coklat Keju (produk baru) Roti Sisir 1 Roti Sisir Mentega Roti Plain Rolls 1 Roti Plain Rolls (Plain Rolls Bun) 2 Roti Plain Rolls Mc. Donalds Roti Burger 1 Roti Burger (Burger Bun) 2 Roti Burger Wijen (Burger Bun Wijen) 3 Roti Burger Mc. Donalds (Regular Bun) 4 Roti Burger Wijen, Mc. Donalds (Quarter Pounder Bun, Big Mac Bun)

70

Snack Roll Butter Roll Butter Stick Roll

Merek : Sari Cake Sari Cake 1 Bolu Chiffon Rasa Pandan 2 Bolu Chiffon Rasa Coklat 3 Bolu Chiffon Rasa Keju 4 Keik Spons Coklat (Chiffon Cake Coklat) (produk baru) 5 Keik Spons Rasa Pandan (Chiffon Cake Rasa Pandan) (produk baru) 6 Keik Pisang (Banana Cake) (produk baru)

3. Prospek Usaha Peluang usaha di bidang makanan dan minuman di Indonesia adalah besar. Jumlah penduduk, daya beli, pertumbuhan ekonomi di Indonesia merupakan faktor-faktor yang sangat signifikan dalam usaha makanan. Dalam masa krisis ekonomi industri makanan dan minuman tetap bertumbuh. Berita Resmi Biro Pusat Statistik No. 10/02/Th.XIII tanggal 1 Februari 2010 menyatakan bahwa industri makanan dan minuman pada tahun 2010 bertumbuh sebesar 11,08%, sedangkan untuk tahun 2011, Berita Resmi Biro Pusat Statistik No.11/02/Th.XV tanggal 1 Februari 2012, menyatakan bahwa industri makanan dan minuman bertumbuh sebesar 8,34%, dan pada tahun 2012, Berita Resmi Statistik No. 12/02/Th.XVI tanggal 1 Februari 2013, menyatakan bahwa industri makanan bertumbuh sebesar 12,75%. Perusahaan-perusahaan yang berusaha di industri makanan juga terus melakukan investasi sebagai akibat dari besarnya peluang pasar. Dalam hal ini, Perseroan mempunyai peluang yang sama. Sebagai produsen roti yang terkemuka, terbukti dengan adanya pengakuan dan sertifikasi dari berbagai pihak seperti telah dijelaskan pada subbab mengenai Sertifikasi dan Penghargaan di atas, peluang pasar bagi Perseroan menjadi semakin terbuka lebar. Permintaan Permintaan akan produk roti di Indonesia dipengaruhi oleh daya beli (pendapatan masyarakat) dan perubahan pola makan. Produk roti merupakan produk makanan yang praktis untuk dikonsumsi dan efisien, serta mengandung gizi yang cukup. Peningkatan daya beli masyarakat akan meningkatkan permintaan akan produk roti. Selain itu, perubahan pola makan masyarakat, khususnya di daerah perkotaan, turut meningkatkan permintaan akan produk roti. Menjalani kehidupan yang serba cepat di perkotaan pada saat ini membutuhkan produk makanan yang praktis. Bahan Baku dan Pelengkap Bahan baku utama produk roti adalah tepung terigu yang berasal dari tanaman gandum. Harga gandum/ tepung terigu sangat dipengaruhi oleh harga di pasar internasional dan fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap valuta asing. Sejak tahun 1998, pemerintah Indonesia mengijinkan impor tepung terigu oleh importir umum, dengan syarat harus memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) tepung terigu. Kebijakan impor tepung terigu dan kemudahan ijin mendirikan pabrik tepung terigu oleh pemerintah Indonesia menjamin ketersediaan bahan baku utama Perseroan. Perseroan melakukan pembelian bahan baku seluruhnya dari dalam negeri dan karenanya tidak memiliki ketergantungan terhadap impor bahan baku. Selain itu, Perseroan juga tidak tergantung pada satu supplier bahan baku dan senantiasa melakukan riset untuk mencari pemasok-pemasok bahan baku lainnya.

71

Dalam proses produksinya, Perseroan menggunakan bahan pelengkap produk berupa isi roti seperti coklat, keju, srikaya, kelapa, strawberry yang berupa selai. Selain itu, Perseroan juga menggunakan bread improver agar roti yang dihasilkan lebih berkualitas. Dalam hal pengemasan produk, Perseroan menggunakan kemasan plastik yang dibeli dari pemasok dalam negeri. Persaingan Industri roti di Indonesia terdiri dari : (1) industri yang memproduksi secara massal, seperti kegiatan usaha Perseroan; (2) industri rumah tangga (usaha kecil); dan, (3) industri toko roti (boutique bakery). Ketiga industri tersebut seluruhnya memberikan pasokan produk roti untuk kebutuhan penduduk Indonesia. Industri roti merupakan industri yang bersaing secara sempurna. Tren industri selama 5 tahun ke depan tetap berpotensi seiring dengan peningkatan pendapatan masyarakat dan kebutuhan akan jenis makanan yang praktis, serta keanekaragaman makanan. Sebagai industri yang bersaing secara sempurna, investor dapat masuk dan keluar dengan hambatan yang tidak terlalu tinggi. Investor dapat masuk dengan memproduksi secara masal, melakukan usaha kecil dan menengah atau membuka toko roti antara lain seperti industri toko roti dengan format waralaba (franchising). Dalam hal ini, pesaing terdekat Perseroan adalah perusahaan yang termasuk dalam industri roti yang diproduksi secara masal dan private label (merk yang diproduksi oleh peritel). Tantangan dan Tren Industri Tantangan yang signifikan dalam industri roti, khususnya industri roti yang bersifat massal seperti Perseroan adalah kemampuan untuk mendistribusikan produk roti dengan tepat dan cepat. Dalam hal ini, Perseroan telah menerapkan Supply Chain Management (SCM), mengingat produk roti merupakan produk perishable (tipe makanan dan minuman yang mudah rusak) sehingga memerlukan penanganan distribusi yang baik sampai pada tingkat pengelolaan produk yang kadaluarsa. Tantangan yang lain adalah produk yang dihasilkan oleh Perseroan harus mempunyai cita rasa yang dapat diterima oleh masyarakat Indonesia. Seperti halnya industri makanan dan minuman, industri roti pun selama 5 tahun ke depan akan mempunyai tren kebutuhan makanan yang bersifat fungsional misalnya roti yang mengandung serat tinggi (dietary fiber), kalsium tinggi, DHA, Omega 3 dan lain-lain untuk kebutuhan kesehatan manusia akan menjadi tren pada 5 tahun ke depan. Kecukupan vitamin dan mineral pada produk roti juga sudah menjadi keharusan. 4. Strategi dan Rencana Pengembangan Perseroan menerapkan strategi berikut dalam rangka mengembangkan usahanya : - Menerapkan Supply Chain Management (SCM), sebuah kegiatan (manajemen) yang mengawasi bahan-bahan informasi dan aspek keuangan dalam proses pergerakkannya dari pemasok, produsen, distributor, pengecer hingga konsumen, dimana kegiatan tersebut meliputi koordinasi, kolaborasi dan integrasi rantai proses di dalam dan di luar Perseroan. Dengan melakukan SCM yang baik, Perseroan semakin efisien dan dapat memenangkan persaingan; - Melakukan pembangunan pabrik di daerah-daerah lain di Indonesia untuk dapat memenuhi kebutuhan produk roti yang berkualitas, halal, bersih dan sehat; - Memproduksi produk-produk baru baik roti maupun kue dan makanan ringan (snack) yang berbasis produk roti; - Memilih jalur distribusi yang tepat sehingga Perseroan dapat mendistribusikan produknya dengan cepat, tepat dan akurat. Minimarket, Supermarket dan Hypermarket merupakan jalur distribusi yang sesuai untuk produk Perseroan. Selain itu, Perseroan juga bekerja sama dengan para pedagang

72

- -

-

keliling dengan mendanai semua fasilitas gerobak roti, sehingga dapat membantu pendistribusian produk ke konsumen langsung dari rumah ke rumah. Perseroan juga menggunakan toko-toko tradisional lainnya seperti toko P&D, kantin, dan koperasi; Perseroan senantiasa berusaha untuk menjaga hubungan dengan pelanggan dalam posisi win-win. Marjin yang diberikan oleh Perseroan kepada para pelanggan adalah marjin yang kompetitif diantara perusahaan-perusahaan produk konsumen lainnya; Dari segi pemasaran, Perseroan secara terus menerus menunjukkan kepada konsumen akan kebersihan fasilitas produksi serta usaha Perseroan untuk menjalankan GMP (Good Manufacturing Practice) dan sanitasi, dengan menerima kegiatan kunjungan pabrik setiap hari Senin – Jumat. Perseroan juga beriklan melalui media seperti TV yang menunjukkan keunggulan produk Perseroan; Perseroan berencana untuk melakukan ekspansi dengan membangun pabrik di lokasi yang terdekat dengan konsumen. Hal ini untuk mengatasi kendala umur simpan produk yang sangat pendek, yaitu kurang dari 5 hari di pasar.

Dalam hal ekspansi usaha, Perseroan melakukan ekspansi dengan mempertimbangkan beberapa aspek tinjauan, antara lain: a. jumlah populasi penduduk, daya beli dan tingkat konsumsi; b. parameter/indikator lain seperti jumlah gerai ritel yang ada, jumlah hotel, jumlah bank, usaha jasa dan perdagangan yang ada; c. usaha sejenis yang telah ada (tingkat persaingan), jumlah usaha/industri bakery lokal ataupun pemain regional lainnya yang telah ada terlebih dahulu. Pendirian pabrik roti yang baru dilakukan dengan tingkat kapasitas yang minimum terlebih dahulu, disesuaikan dengan tingkat produksi dan penjualan terkait prospek konsumsi berdasarkan aspek-aspek tinjauan di atas. Dalam melakukan ekspansi usaha, Perseroan melakukan persiapan-persiapan di bidang operasional, antara lain: a. Sumber daya manusia: Perseroan menyiapkan sumber daya manusia dengan melakukan rekrutmen, kaderisasi maupun pelatihan tenaga kerja yang dilaksanakan secara berkala untuk keperluan ekspansi usaha; b. Distribusi: Perseroan membuat peta distribusi dan rencana penyebaran produk secara terintegrasi; c. Mitra bisnis: Perseroan menyiapkan rencana bisnis bersama mitra usaha secara sistematis sebelum pabrik baru beroperasi; d. Jenis produk: Perseroan melakukan sejumlah riset/survey terhadap kegemaran/kesukaan pelanggan atas jenis roti dan memahami peta persaingan usaha sejenis. 5. Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Dalam hal pengelolaan limbah hasil produksi, Perseroan menggunakan fasilitas yang ada dalam kawasan industri tempat pabrik-pabrik Perseroan berdiri. Kantor Pusat di Kawasan Industri MM2100 (Cikarang) Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Investasi/Kepala BKPM No.74/T/INDUSTRI/1999 tentang Pemberian Izin Usaha Industri tanggal 22 Februari 1999, Perseroan diwajibkan untuk melaksanakan semua ketentuan yang telah tercantum dalam dokumen Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala BKPM No.367/T/INDUSTRI/2005 tentang Izin Perluasan tanggal 11 Mei 2005, Surat Keputusan Kepala BKPM399/T/INDUSTRI/2009 tentang Izin Perluasan tanggal 30 April 2009, Perseroan diwajibkan melaksanakan semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL), yaitu antara lain: a. Melakukan pengelolaan lingkungan dengan baik sesuai dengan jenis limbah/cemarannya; b. Melakukan pemantauan limbah/cemarannya, yang disesuaikan dengan limbah/cemarannya; c. Melakukan monitoring/pemantauan setiap 6 bulan sekali atas limbah-limbah berikut : - Limbah padat, seperti : bekas kemasan bahan baku dan penolong, ceceran bahan baku, produk reject, lemak, produk kadaluarsa, APD bekas (masker dan sarung tangan), atau limbah domestik (kertas, plastik);

73

- - - -

Limbah cair, seperti : limbah cair pabrik, oli bekas, dan limbah cair domestik (toilet, air cuci krat); Udara, antara lain : kebisingan ruang kerja, kebisingan di luar pabrik; Gas, antara lain : ruang kerja, emisi dari cerobong asap; Udara, antara lain : debu di ruang kerja, debu emisi, debu di luar pabrik dan iklim kerja.

Pabrik di Kawasan Industri MM2100 (Cikarang) Perseroan telah melaksanakan kewajiban dengan dikeluarkannya Surat Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi tanggal 10 April 2012 yang menyatakan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dokumen UKL dan UPL Perseroan telah sesuai dengan Surat Tanggapan Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi No.660.2.1/212/TL&ADL/BPLH tanggal 20 Maret 2012. Pabrik di Kawasan Industri Jababeka Blok W (Cikarang) Perseroan telah melaksanakan kewajiban dengan dikeluarkannya Surat Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi tanggal 22 Juni 2007 yang menyatakan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dokumen UKL dan UPL Perseroan telah sesuai dengan Surat Tanggapan Kepala Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan dan Pertambangan Kabupaten Bekasi No.660.2.1/09/ADL/DPDLP tanggal 18 Januari 2007. Pabrik di Kawasan Industri Jababeka Blok U (Cikarang) Perseroan telah melaksanakan kewajiban dengan dikeluarkannya Surat Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi tanggal 12 Agustus 2010 yang menyatakan bahwa dokumen UKL & UPL Perseroan telah sesuai dengan Surat Tanggapan Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi No.660.2.1/544/TL&ADL/BPLH tanggal 11 Juni 2010. Pabrik di Kawasan Industri PIER (Pasuruan) Perseroan telah melaksanakan kewajiban dengan dikeluarkannya Surat Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Pasuruan tanggal 15 Maret 2006 yang menyatakan bahwa dokumen UKL dan UPL Perseroan telah disesuaikan dengan Surat Tanggapan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Pasuruan No.666/195a/424.086/2006 tanggal 10 Maret 2006. Pabrik di Kawasan Industri Wijaya Kusuma (Semarang) Perseroan telah melaksanakan kewajiban dengan dikeluarkannya surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang No.660.1/475/B.II/V/2011 tanggal 12 Mei 2011 perihal rekomendasi DPLHyang antara lain menyatakan bahwa DPLH untuk kegiatan Perseroan secara teknis dapat disetujui. Pabrik di Kawasan Industri Medan Star (Medan) Perseroan telah melaksanakan kewajiban dengan dikeluarkannya surat Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Deli Serdang Kode Buku No. 660.P/629/660.1/DS/2011 tanggal disetujui 25 April 2011 perihal Rekomendasi atas UKL-UPL Industri Produk Roti dan Kue Perseroan di Jl. Pelita Raya I No. 8-10 KIM Star, Desa Tanjung Baru, Kec. Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang. Pabrik di Banyuasin (Palembang) Perseroan telah melaksanakan kewajiban dengan dikeluarkannya surat Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Banyuasin Kode Buku No. 660/18-1/BLH/XII/2011 tanggal disetujui 9 Desember 2011 perihal Rekomendasi atas UKL-UPL Kegiatan Pabrik Roti “Sari Roti” PT Nippon Indosari Corpindo,Tbk di Kecamatan Talang kelapa, Kabupaten Banyuasin.

74

Pabrik di Kawasan Industri Makassar Berdasarkan Surat Keterangan Direksi tanggal 28 Februari 2013, Perseroan saat ini sedang dalam proses pengurusan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) untuk pabrik di kawasan industri Makassar pada Instansi terkait. 6. Riset dan Pengembangan Perseroan di dalam usahanya untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan diminati oleh para konsumen, selain memiliki fasilitas tersendiri untuk riset dan pengembangan, berupa laboratorium riset dan pengembangan yang lengkap untuk roti, tenaga ahli di bidang teknologi pembuatan roti. Selain itu, Perseroan juga didukung oleh Shikishima Baking Co., Ltd. (Afiliasi) yang memberikan jasa know how. 7. Tanggung Jawab Sosial (Corporate Social Responsibility) Dalam hal penerapan Tanggung Jawab Sosial, Perseroan ikut berkontribusi dalam kegiatan-kegiatan diantaranya sebagai berikut : - mengadakan kegiatan-kegiatan sosial seperti donor darah, penyuluhan dalam rangka mensukseskan program-program Pemerintah, serta pengobatan dan pemeriksaan kesehatan bagi masyarakat; - memberikan santunan, donor dan bantuan sosial bagi masyarakat yang tertimpa musibah ataupun yang memerlukan; serta - melakukan program mudik bersama bagi para penjaja keliling produk Perseroan dengan menyediakan fasilitas transportasi ke kampung halaman. Biaya pelaksanaan tanggung jawab sosial Perseroan selama tiga tahun terakhir adalah sebagai berikut: Keterangan Biaya CSR

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 133.198.000

2011 342.546.750

2012 331.468.164

8. Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance) Dalam rangka menjaga kepentingan seluruh stakeholders dan meningkatkan nilai bagi pemegang saham, selamaini Perseroan telah menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dalam kegiatan usahanya. Perseroan memiliki komitmen untuk senantiasa berperilaku dengan memperhatikan etika bisnis dan transparan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Dalam rangka penerapan Good Corporate Governance, Perseroan telah memiliki Komisaris Independen, Direktur Tidak Terafiliasi, Sekretaris Perusahaan, Departemen Audit Internal, dan Komite Audit.

75

IX. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING Tabel berikut ini menyajikan ikhtisar data keuangan Perseroan yang bersumber dari laporan keuangan Perseroan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011, 2010, 2009, dan 2008 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja (dahulu Purwantono, Sarwoko & Sandjaja), firma anggota Ernst & Young Global Limited dengan pendapat wajar tanpa pengecualian seperti yang tercantum dalam laporannya yang disertakan dalam Prospektus ini. LAPORAN POSISI KEUANGAN (dalam jutaan Rupiah) URAIAN ASET Aset Lancar Kas dan Setara Kas Piutang Usaha: Pihak Ketiga Pihak Berelasi Piutang Lain-lain pihak ketiga Persediaan Biaya Dibayar Dimuka Pajak Dibayar Dimuka Uang Muka Total Aset Lancar Aset Tidak Lancar Aset Tetap Deposito Jaminan Aset Tak Berwujud Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya Aset Non-Keuangan Tidak Lancar Lainnya Total Aset Tidak Lancar Total Aset

2012

31 Desember 2011 2010

2009

2008

37.872

48.397

120.722

57.945

52.878

133.480 2.723 422 22.599 4.313 14.110 4.299 219.818

101.501 1.887 263 16.306 2.891 12.645 6.384 190.274

73.793 1.849 9.602 335 2.274 4.455 213.030

53.135 9.075 315 1.300 2.840 124.610

43.203 68 7.279 379 43 393 104.243

893.898 11.214 1.426 1.954 76.635 985.127 1.204.945

546.099 8.774 1.878 1.104 11.008 568.863 759.137

345.866 6.410 797 2.162 355.235 568.265

204.681 16.975 389 323 222.368 346.978

201.431 2.486 453 204.370 308.613

76

(dalam jutaan Rupiah)  URAIAN LIABILITAS Liabilitas Jangka Pendek Utang Usaha Pihak Ketiga Pihak Berelasi Utang Lain-lain Utang Pajak Beban Akrual Utang Bank Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Waktu Satu Tahun Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Pendek Total Liabilitas Jangka Pendek Liabilitas Jangka Panjang Jaminan Pelanggan Utang Bank Jangka Panjang - Setelah Dikurangi Bagian yang Jatuh Tempo dalam Waktu Satu Tahun Liabilitas Pajak Tangguhan - neto Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang Total Liabilitas Jangka Panjang Total Liabilitas EKUITAS Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Tambahan Modal Disetor - neto Saldo Laba - Belum Ditentukan Penggunaannya Total Ekuitas Total Liabilitas dan Ekuitas

2012

31 Desember 2011 2010

2009

2008

59.450 19.583 86.025 6.776 17.142

47.817 17.737 65.877 6.454 10.303

19.164 8.182 36.795 15.605 12.861

37.635 13.108 12.162 7.375

24.974 34.423 11.857 5.519

6.073 407 195.456

21 148.209

32 92.639

25.000 168 95.448

14.588 78 91.439

12.641

8.819

6.108

4.420

2.979

296.844 16.342 17.054 342.881 538.337

33.072 10.989 11.607 64.487 212.696

7.949 6.117 20.174 112.813

68.750 6.591 3.929 83.690 179.138

75.465 5.195 2.810 86.449 177.888

101.236 173.001

101.236 173.001

101.236 173.001

86.051 349

86.051 349

392.371 666.608 1.204.945

272.204 546.441 759.137

181.215 455.452 568.265

81.440 167.840 346.978

44.325 130.725 308.613

LAPORAN LABA RUGI (dalam jutaan Rupiah)

Uraian Penjualan Neto Beban Pokok Penjualan Laba Bruto Beban Usaha Pendapatan Operasi Lainnya Beban Operasi Lainnya Laba Usaha Pendapatan keuangan Beban Keuangan Laba Sebelum Pajak Penghasilan Beban Pajak Penghasilan Laba Tahun Berjalan Pendapatan Komprehensif Lain Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan Laba per Saham

Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2012 2011 2010 2009 2008 1.190.826 813.342 612.192 485.920 383.553 634.413 433.938 323.167 263.821 222.360 379.404 289.025 222.099 161.193 556.413 (370.258) (232.918) (163.333) (133.803) (99.526) 13.526 10.143 10.276 5.567 3.981 (278) (3.402) (310) (2.344) (616) 199.403 153.227 135.658 91.519 65.032 390 1.721 4.080 1.328 661 (5.072) (12.356) (5.268) 199.793 154.948 134.666 80.491 60.425 39.015 34.891 23.376 18.013 50.643 149.150 115.933 99.775 57.115 42.412 149.150 115.933 99.775 57.115 42.412 147,33 114,52 106,36 66,37 49,29

77

RASIO KEUANGAN URAIAN

Per 31 Desember 2010

2012

2011

2009

2008

Pendapatan Bersih

46,41

32,86

25,99

26,69

53,11

Laba Usaha

30,14

12,95

48,23

40,73

98,45

Laba Tahun Berjalan

28,65

16,19

74,69

34,67

138,56

Aset

58,73

33,59

63,78

12,43

82,11

Ekuitas

21,99

19,98

171,36

28,39

48,02

Laba Usaha / Pendapatan Bersih

16,74

18,84

22,16

18,83

16,96

Laba Bersih / Pendapatan Bersih

12,52

14,25

16,30

11,75

11,06

Laba Bersih / Jumlah Aset Rata-rata (ROA)

15,19

17,47

21,80

17,42

17,74

Laba Bersih / Ekuitas Rata-rata(ROE)

24,59

23,14

32,02

38,26

38,73

DER (Jumlah Liabilitas / Ekuitas)

0,81

0,39

0,25

1,07

1,36

DAR (Jumlah Liabilitas / Aset)

0,45

0,28

0,20

0,52

0,58

Assets Turnover

0,99

1,07

1,08

1,40

1,24

Aset Lancar / Liabilitas Jangka Pendek

1,12

1,28

2,30

1,31

1,14

INTEREST COVERAGE RATIO (x) Laba sebelum pajak dan bunga / beban bunga

17,31

171,52

26,75

7,41

12,34

Laba sebelum pajak, bunga, penyusutan dan amortisasi / beban bunga*)

20,89

198,70

31,73

9,08

14,38

24.362 442,96 9,94 1 36

42.065 634,79 9,09 1 40

120.391 679,31 9,51 1 38

29.162 562,37 10,09 1 36

12.804 602,94 10,74 1 34

1,27

1,28

0,96

1,31

1,32

PERTUMBUHAN (%)

PROFITABILITAS (%)

SOLVABILITAS (x)

LIKUIDITAS (x)

Modal kerja bersih (juta Rupiah) Inventory turnover (x) Receivable turnover (x) Inventory days (hari) Receivable days (hari) Rasio kas yang dihasilkan dari aktivitas operasi terhadap laba bersih (x)

Keterangan : *) merupakan rasio yang dipersyaratkan dalam perjanjian pinjaman : - Perbandingan antara aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek lebih dari 1 - Perbandingan antara EBITDA terhadap beban bunga lebih dari 2 kali (untuk pinjaman bank) - Perbandingan antara jumlah utang yang memiliki kewajiban untuk membayar bunga terhadap jumlah ekuitas tidak lebih dari 1 kali. Pada tanggal 31 Desember 2012, Perseroan telah memenuhi semua persyaratan sehubungan dengan fasilitas kredit di atas.

78

X. EKUITAS Tabel di bawah ini menunjukkan posisi ekuitas Perseroan yang didasarkan atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011, dan 2010 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, sebagai berikut : (dalam jutaan Rupiah) 31 Desember

Keterangan

2012

2011

2010

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

101.236

101.236

101.236

Tambahan Modal Disetor - neto

173.001

173.001

173.001

Saldo Laba - Belum Ditentukan Penggunaannya

392.371

272.204

181.215

Total Ekuitas

666.608

546.441

455.452

Setelah tanggal 31 Desember 2013, tidak ada perubahan struktur permodalan dalam Perseroan.

79

XI. PERPAJAKAN Perpajakan Untuk Pemegang Obligasi Pajak Penghasilan atas Bunga Obligasi yang diterima atau diperoleh Pemegang Obligasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.16 Tahun 2009 tanggal 9 Februari 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan berupa Bunga Obligasi, penghasilan yang diterima atau diperoleh bagi Wajib Pajak berupa bunga dan/atau diskonto obligasi dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final : a. atas Bunga Obligasi dengan kupon sebesar: (i) 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap; dan (ii) 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan obligasi. b. atas diskonto obligasi dengan kupon sebesar: (i) 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap; dan (ii) 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi, tidak termasuk bunga berjalan. c. atas diskonto obligasi tanpa bunga sebesar: (i) 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap; dan (ii) 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi. d. atas bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksadana yang terdaftar pada OJK sebesar: (i) 0% untuk tahun 2009 sampai dengan tahun 2010; (ii) 5% untuk tahun 2011 sampai dengan tahun 2013; dan (iii) 15% untuk tahun 2014 dan seterusnya. Pemotongan pajak yang bersifat final ini tidak dikenakan terhadap bunga dan/atau diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak: 1. dana pensiun yang pendirian atau pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang No.36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan; dan 2. bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia. CALON PEMBELI OBLIGASI DALAM PENAWARAN UMUM INI DISARANKAN ATAS BIAYA SENDIRI UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PENERIMAAN BUNGA, PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN ATAU PENGALIHAN DENGAN CARA LAIN OBLIGASI YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI. Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Oleh Perseroan Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

80

XII. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan I ROTI Tahap I Tahun 2013 No.82 tanggal 22 Maret 2013, yang dibuat di hadapan FX Budi Santoso Isbandi, S.H., Notaris di Jakarta, para Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada masyarakat secara kesanggupan penuh (full commitment) dan mengikatkan diri untuk membeli sisa Obligasi yang tidak habis terjual atas Obligasi Berkelanjutan I ROTI Tahap I Tahun 2013 sebanyak-banyaknya sebesar Rp500.000.000.000,(lima ratus miliar Rupiah) pada tanggal penutupan Masa Penawaran Obligasi. Perjanjian tersebut di atas merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan atau perjanjian yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam perjanjian dan setelah itu tidak ada lagi Perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian ini. Susunan dan jumlah porsi serta persentase dari anggota Penjamin Emisi Obligasi adalah sebagai berikut: No.

Penjamin Emisi Obligasi

Porsi Penjaminan (dalam Rp )

1. PT BCA Sekuritas 2. 3. 4. TOTAL

Persentase (%) • • • •

• • • • 100

Selanjutnya Para Penjamin Emisi Efek yang turut dalam Emisi Obligasi ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No.IX.A.7. PT BCA Sekuritas sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi dengan tegas menyatakan tidak menjadi pihak terafiliasi atau terasosiasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung.

81

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam penawaran umum ini adalah sebagai berikut: Wali Amanat : Tugas Pokok

:

PT Bank Mega Tbk Menara Bank Mega, Lantai 16 Jl. Kapten Tendean Kav. 12-14A Jakarta 12790 STTD No.20/STTD-WA/PM/2000 tanggal 2 Agutus 2000 atas nama PT Bank Mega Tbk Pedoman Kerja: UUPM Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat penunjukkan No.10095/Dir/NIC/ XII/2012 tanggal 6 Desember 2012. Mewakili kepentingan pemegang Obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan mengenai pelaksanaan hak-hak pemegang Obligasi sesuai dengan syarat-syarat Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta peraturan perundangundangan yang berlaku.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Bapepam dan LK No.VI.C.4, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep- 412/BL/2010 tanggal 6 September 2010 tentang Ketentuan Umum Dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang, PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi Berkelanjutan I ROTI Tahap I Tahun 2013 menyatakan bahwa sejak penandatanganan Kontrak Perwaliamanatan sampai dengan berakhirnya tugas Wali Amanat, Wali Amanat dilarang: a. mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah. b. mempunyai hubungan kredit dengan Perseroan sebagaimana diatur dalam Peraturan No.VI.C.3. c. menerima dan meminta pelunasan terlebih dahulu atas kewajiban Perseroan kepada Wali Amanat selaku kreditur dalam hal Perseroan mengalami kesulitan keuangan, berdasarkan pertimbangan Wali Amanat, sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada pemegang Efek bersifat utang. d. merangkap sebagai penanggung dan pemberi agunan dalam penerbitan Efek bersifat utang sebagaimana diatur dalam Peraturan No.VI.C.3. Notaris : Tugas Pokok

:

Akuntan Publik :

FX Budi Santoso Isbandi, S.H. Jl. Tanah Abang II No.5 Jakarta 10160 STTD: 50/STTD-N/PM/1997 atas nama FX Budi Santoso Isbandi, S.H. Pedoman Kerja: Pernyataan Undang-Undang No.30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia. Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat penunjukkan No.10086/DIR/NIC/ III/2013 tanggal 25 Januari 2013. Membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I ROTI Tahap I Tahun 2013, antara lain Perjanjian Perwaliamanatan, Pengakuan Utang dan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, serta akta-akta pengubahannya. Purwantono, Suherman & Surja Gedung BEI Menara II Lantai 7 Jl. Jenderal Sudirman Kavling 52-53 Jakarta 12190

82



Tugas Pokok

: Melakukan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. Akuntan Publik bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diaudit. Tugas Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan.

Konsultan Hukum : Tugas Pokok

STTD No. 259/PM/STTD-AP/2000 atas nama Dra. Feniwati Chendana Surat Ijin Praktek Akuntan Publik No.AP.0694 Keanggotaan Asosiasi: Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) No.573 Pedoman Kerja: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat penunjukkan No.00523/PSSAS/2013 tanggal 5 Februari 2013 dan No.06163/PSS-AS/2012 tanggal 26 November 2012.

:

Hadiwidjojo Wirya Mukhtar Ardibrata Law Offices Gedung Ratu Prabu 1 Lantai 1 Jl. T.B Simatupang Kav. 20 Jakarta 12560 STTD No.541/PM/STTD-KH/2004, yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Juli 2013 atas nama Kukuh Komandoko H. Keanggotaan Asosiasi: Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) No.200815 atas nama Kukuh Komandoko H. Pedoman Kerja: Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat penunjukkan No.411/HWMAKKO/1212 tanggal 11 Desember 2012. Memberikan Pendapat Hukum mengenai Perseroan dalam rangka Penawaran Umum ini. Konsultan Hukum melakukan uji tuntas dari segi hukum atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan.Hasil pemeriksaan dan penelitian mana telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas Dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat Hukum yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas lainnya adalah meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas dan Fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan disini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

83

Halaman ini sengaja dikosongkan

xiv

XIV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

85

Halaman ini sengaja dikosongkan

xiv

No.  171/KKO-­‐HWMA/0413  

     Jakarta,  26  April  2013  

Kepada  Yth.   PT  Nippon  Indosari  Corpindo,  Tbk.   Kawasan  Industri  MM  2100   Jalan  Selayar  Blok  A9,  Desa  Mekarwangi   Kecamatan  Cikarang  Barat,  Kabupaten  Bekasi   Jawa  Barat  

Perihal  

:   PENDAPAT   SEGI   HUKUM   SEHUBUNGAN   DENGAN   RENCANA   PENAWARAN   UMUM   BERKELANJUTAN   OBLIGASI   BERKELANJUTAN   I   ROTI,   PT   NIPPON   INDOSARI   CORPINDO,   Tbk  TAHUN  2013  DENGAN  TINGKAT  BUNGA  TETAP  

Dengan  hormat,   Yang   bertandatangan   di   bawah   ini,   Kukuh   Komandoko   Hadiwidjojo,   S.H.,   M.Kn.,   Advokat   dan   Konsultan   Hukum   pada   Kantor   Konsultan   Hukum   Hadiwidjojo   Wirya   Mukhtar   Ardibrata   Law   Offices,  berkantor  di  Gedung  Ratu  Prabu  I  Lantai  1,  Jl.  T.B  Simatupang  Kav.  20  Jakarta  12560,  yang   terdaftar  sebagai  Lembaga  Profesi  Penunjang  Pasar  Modal  pada  Badan  Pengawas  Pasar  Modal  Dan   Lembaga  Keuangan  di  bawah  pendaftaran  No.  541/PM/STTD-­‐KH/2004  dan  tercatat  sebagai  anggota   Himpunan   Konsultan   Hukum   Pasar   Modal   No.   200815   dan   telah   ditunjuk   oleh   PT   Nippon   Indosari   Corpindo,  Tbk.,  suatu  perseroan  terbuka  berkantor  pusat  di  Cibitung,  Kabupaten-­‐Bekasi  (selanjutnya   disebut   sebagai   “Perseroan”)   sesuai   dengan   surat   tanggal   11   Desember   2012   untuk   memberikan   Pendapat   Segi   Hukum   (selanjutnya   disebut   sebagai   “Pendapat   Hukum”)   sebagaimana   disyaratkan   oleh  ketentuan  yang  berlaku  di  bidang  pasar  modal  sehubungan  dengan  rencana   Perseroan  untuk   menerbitkan   dan   menawarkan   Obligasi   Berkelanjutan   I   Roti   Tahap   I   Tahun   2013   Dengan   Tingkat   Bunga   Tetap   dalam   jumlah   pokok   sebanyak-­‐banyaknya   sebesar   Rp   500.000.000.000,-­‐   (lima   ratus   miliar   rupiah)   yang   berjangka   waktu   5   tahun   terhitung   sejak   Tanggal   Emisi   (selanjutnya   disebut   sebagai   “Penawaran   Umum   Obligasi”).   Penawaran   Umum   Obligasi   ini   dijamin   dengan   kesanggupan   penuh  oleh  PT  BCA  Sekuritas,  selaku  Penjamin  Pelaksana  Emisi  Obligasi.   Sesuai   dengan   ketentuan   peraturan   perundang-­‐undangan   di   bidang   pasar   modal   yang   berlaku,   agar   Pernyataan  Pendaftaran  dalam  rangka  Penawaran  Umum  Obligasi  dapat  menjadi  efektif,  Perseroan   harus   sudah   menerima   pemberitahuan   dari   Otoritas   Jasa   Keuangan   (“OJK”)mengenai   efektifnya   pernyataan   pendaftaran   dalam   rangka   Penawaran   Umum   Obligasi   (selanjutnya   disebut   sebagai   “Pernyataan  Pendaftaran”).   Sehubungan   dengan   Penawaran   Umum   Obligasi,   Perseroan   menyelenggarakan   Rapat   Umum   Pemegang   Saham   Luar   Biasa   pada   hari   Kamis   tanggal   28   Februari   2013   yang   berdasarkan   Surat   Keterangan   Notaris   Fransiscus   Xaverius   Budi   Santoso   Isbandi,   S.H.,   Notaris   di   Jakarta   No.   021/II/PT/2013  tanggal  28  Februari  2013  telah  dihadiri  atau  terwakilkan  sebanyak  84,78%  (delapan   puluh  empat  koma  tujuh  puluh  delapan  persen)  dari  seluruh  saham  dengan  hak  suara  yang  sah  yang   dikeluarkan   oleh   Perseroan   dan   sesuai   dengan   ketentuan-­‐ketentuan   dalam   Anggaran   Dasar   Perseroan   dan   Undang-­‐Undang   No.   40   tahun   2007   tentang   Perseroan   Terbatas   dan   telah   menyetujui   rencana   pendanaan   ekspansi   Perseroan   melalui   Penawaran   Umum   Obligasi   serta   memberi  kuasa  kepada  Direksi  Perseroan  untuk  melaksanakan  Penawaran  Umum  Obligasi  tersebut.  

87

Penawaran   Umum   Obligasi   dilakukan   dengan   melaksanakan   Penawaran   Umum   Berkelanjutan   sebagaimana   dimaksud   dalam   Peraturan   Bapepam   No.   IX.A.15,   tentang   Penawaran   Umum   Berkelanjutan  (“Peraturan  Bapepam    No.  IX.A.15”).   Seluruh  dana  hasil  Penawaran  Umum  Obligasi  ini  setelah  dikurangi  dengan  biaya  emisi,  seluruhnya   akan  digunakan  untuk:   1.

Sekitar   56%   untuk   melakukan   pengembangan   usaha/ekspansi   perusahaan   (termasuk pembelian   tanah,   penambahan   line   mesin   dan   membangun   pabrik-­‐pabrik   baru)   dengan   tujuan untuk   meningkatkan   kapasitas   yang   ada   dan   melakukan   penetrasi   ke   daerah-­‐daerah   lain   di Indonesia,  dengan  keterangan  sebagai  berikut: a.

Lokasi Aset  yang  akan  dibeli Spesifikasi  mesin

Alokasi  biaya   b.

Lokasi Aset  yang  akan  dibeli Spesifikasi  mesin

Alokasi  biaya   2.

:   Purwakarta   :   Tanah  dan  mesin,  serta  pembangunan  pabrik  baru   :   Mesin-­‐mesin  untuk  pembuatan  roti,  berupa  mixer,  make   up,   oven,   packaging,   serta   mesin-­‐mesin   pendukung   lainnya   :   Sekitar  50%.   :   Cikande   :   Tanah  dan  mesin,  serta  pembangunan  pabrik  baru   :   Mesin-­‐mesin  untuk  pembuatan  roti,  berupa  mixer,  make   up,   oven,   packaging,   serta   mesin-­‐mesin   pendukung   lainnya   :   Sekitar  50%  

Sekitar   44%   untuk   membayar   pinjaman   kepada   PT.   Bank   Central   Asia   Tbk   (BCA)   (tidak terafiliasi),  dengan  rincian  keterangan  mengenai  pinjaman  tersebut  adalah  sebagai  berikut: Jumlah  pokok   :  Rp.  280.000.000.000,-­‐   Tingkat  bunga   :  8,25%  per  tahun.   Jangka  waktu   :  6  tahun  sejak  tanggal  penarikan  dana  pertama  kali.   Jatuh  tempo   :  2  November  2017.  

Untuk  memberikan  Pendapat  Hukum,  kami  telah  memeriksa  dan  meneliti  dokumen-­‐dokumen  yang   telah   kami   terima   dari   Perseroan   dalam   rangka   memberikan   Pendapat   Hukum   yang   diungkapkan   secara   rinci   dalam   Laporan   Pemeriksaan   Hukum   Perseroan   yang   disiapkan   dan   ditujukan   kepada   Perseroan   dalam   rangka   Penawaran   Umum   Obligasi,   dengan   tembusan   kepada   OJK   dan   Penjamin   Pelaksana   Emisi   Obligasi   (Laporan   Pemeriksaan   Hukum   beserta   tambahan   maupun   perubahannya   dari  waktu  ke  waktu  selanjutnya  disebut  “LPH”).  

88

DASAR,  RUANG  LINGKUP  DAN  PEMBATASAN   Pendapat  Hukum  dibuat  dengan  dasar,  ruang  lingkup  dan  pembatasan  sebagai  berikut  dibawah  ini,   tanpa  mengurangi  dasar,  ruang  lingkup  dan  pembatasan  lain  serta  asumsi-­‐asumsi  yang  kami  berikan   dalam  bagian  lain  LPH:   1.

Bahwa  Pendapat  Hukum  ini  kami  sampaikan  dengan  mendasarkan  pada  hasil  Pemeriksaan  Dari Segi  Hukum  yang  telah  kami  lakukan  terhadap  Perseroan,  yang  hasilnya  kami  tuangkan  dalam LPH  dan  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari  Pendapat  Hukum  ini.

2.

Kecuali   dinyatakan   lain   secara   tegas   dalam   LPH   dan   Pendapat   Hukum,   maka   LPH   dan   Pendapat Hukum   meliputi:   (1)   aspek   hukum   Perseroan   terhitung   sejak   pendirian   Perseroan   sampai dengan  tanggal  ditandatanganinya  LPH  dan  Pendapat  Hukum,  dan  (2)  aspek  hukum  Penawaran Umum   Obligasi   sesuai   dengan:   (a)   ketentuan   peraturan   perundang-­‐undangan   yang   berlaku   di bidang   pasar   modal   dan   (b)   Standar   Pemeriksaan   Hukum   dan   Standar   Pendapat   Hukum   yang dikeluarkan   oleh   Himpunan   Konsultan   Hukum   Pasar   Modal   (selanjutnya   disebut   “Standar Hukum”).

3. LPH   dan   Pendapat   Hukum   diberikan,   dalam   kerangka   hukum   Negara   Republik   Indonesia, sehingga   karenanya   LPH   dan   Pendapat   Hukum   tidak   dimaksudkan   untuk   berlaku   atau   dapat ditafsirkan  menurut  hukum  atau  yurisdiksi  hukum  yang  lain. 4. Di  dalam  melakukan  LPH  dan  pembuatan  Pendapat  Hukum,  kami  telah  meneliti  dan  memeriksa: a. ketentuan   peraturan   perundang-­‐undangan   hukum   yang   berlaku   di   Indonesia,   yang   menurut pendapat  kami  berkaitan  dengan  LPH,  utamanya  yang  menyangkut  Pasar  Modal; b. dokumen-­‐dokumen  asli  Perseroan  yang  menurut  pernyataan  Perseroan  benar  keasliannya, maupun   dokumen-­‐dokumen   dalam   bentuk   fotokopi   atau   salinan   lainnya   yang   menurut pernyataan   Perseroan   adalah   fotokopi   atau   salinan   yang   benar   dan   akurat   dari   dokumen-­‐ dokumen  aslinya,  yang  diserahkan  dan/atau  diperlihatkan  kepada  kami  untuk  tujuan  LPH. 5. Dengan  mengingat  angka  2,  3  dan  4  diatas,  LPH  kami  batasi  pada  pemeriksaan  atau  penelitian dokumentasi  atas,  dan  Pendapat  Hukum  ini  hanya  memuat  aspek-­‐aspek  hukum  dari: I.

II.

III. IV.

V.

Pendirian   Perseroan,   akta   pendirian   dan   anggaran   dasar   berikut   dengan   perubahan-­‐ perubahannya,   struktur   permodalan   dan   pemilikan   serta   mutasi   pemilikan   saham-­‐saham   dalam  Perseroan.   Kelengkapan   perijinan   dan   persetujuan   yang   kami   anggap   penting   dan   material   yang diberikan   kepada   Perseroan   dan   pendaftaran   yang   dilakukan   Perseroan   sehubungan   dengan  kegiatan  usaha  pokok  dari  Perseroan.   Pemilikan   harta   kekayaan   Perseroan   yang   kami   anggap   penting   dan   material   serta perlindungan   asuransi   atas   harta   kekayaan   Perseroan   yang   kami   anggap   penting   dan   material.   Pemenuhan   kewajiban   Perseroan   untuk:   (i)   memperoleh   nomor   pokok   wajib   pajak   dan mengajukan  Surat  Pemberitahuan  Tahunan  pajak  penghasilan  untuk  tahun  buku  2012,  (ii)   memenuhi   persyaratan-­‐persyaratan   formal   dibidang   perburuhan,   (iii)   memenuhi   persyaratan-­‐persyaratan   formal   dibidang   lingkungan   dan   (iii)   memenuhi   kewajiban   hukum   lain  (bila  ada)  yang  berlaku  terhadap  Perseroan  sesuai  dengan  perijinan  usaha  Perseroan.   Perjanjian-­‐perjanjian  penting  dan  material  antara  Perseroan  dengan  pihak  ketiga.  

89

VI.

Tindakan-­‐tindakan   korporasi   yang   dilakukan   Perseroan   dalam   rangka   Penawaran   Umum Obligasi. VII. Informasi  mengenai  perkara-­‐perkara  perdata,  pidana,  perburuhan  dan  pajak  yang  mungkin melibatkan   Perseroan   dihadapan   badan   peradilan   dimana   Perseroan   berkedudukan   dan dihadapan  Badan  Arbitrase  Nasional  Indonesia. VIII. Informasi   mengenai:   (i)   pendaftaran   penundaan   kewajiban   pembayaran   utang   yang mungkin   dillakukan   oleh,   atau   pernyataan   kepailitan   yang   mungkin   dilakukan   atas Perseroan,   sebagaimana   dimaksud   dalam   Undang-­‐Undang   No.   37   Tahun   2004   tentang Kepailitan   dan   Penundaan   Kewajiban   Pembayaran   Utang   pada   Pengadilan   Niaga   di Pengadilan   Negeri/Niaga   dan   (ii)   pembubaran   atau   likuidasi   Perseroan   sebagaimana dimaksud   dalam   Undang-­‐undang   No.   40   Tahun   2007   tentang   Perseroan   Terbatas (selanjutnya   disebut   “UUPT”)   pada   badan   peradilan   dimana   Perseroan   bertempat kedudukan  dan/atau  memiliki  fasilitas  usaha  yang  kami  anggap  penting  dan  material. 6. Tanggung  jawab  kami  sebagai  Konsultan  Hukum  yang  independen  dari  Perseroan  dalam  rangka Penawaran   Umum   Obligasi   sehubungan   dengan   LPH   dan   Pendapat   Hukum   terbatas   pada tanggung  jawab  konsultan  hukum  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  80  Undang-­‐Undang  No.  8 Tahun   1995   tentang   Pasar   Modal   (selanjutnya   disebut   “UUPM”)   dan   Standar   Pemeriksaan Hukum   dan   Standar   Pendapat   Hukum   yang   dikeluarkan   oleh   Himpunan   Konsultan   Hukum   Pasar Modal   sebagaimana   dimaksud   dalam   Keputusan   HKHPM   No.   KEP.01/HKHPM/2005   tanggal   18 Pebruari   2005   juncto   Keputusan   HKHPM   Nomor:   KEP.04/HKHPM/XI/2012   tanggal   6   Desember 2012  dan  ketentuan-­‐ketentuan  kode  etik  profesi  hukum  yang  berlaku  terhadap  kami. 7. Di  dalam  melakukan  LPH,  kami  menerapkan  prinsip  materialitas  sebagaimana  disyaratkan  dalam Standar   Hukum,   dengan   ketentuan   bahwa   nilai   materialitas   tersebut   ditentukan   juga   oleh Perseroan   dengan   cara   menyetujui   pengungkapan   kami   atas   informasi,   data   dan   fakta   yang menyangkut  Perseroan  sebagaimana  dimuat  dalam  LPH. 8. Walaupun   angka   7   tersebut   diatas   menyatakan   demikian,   dalam   LPH   serta   Pendapat   Hukum, kami  tidak:  (i)  memberikan  penilaian  atau  pendapat  atas  kewajaran  nilai  komersil  atau  finansial dari   Penawaran   Umum   Obligasi,   (ii)   memberikan   penilaian   atau   pendapat   atas   nilai   komersil atau   finansial   kekayaan   Perseroan,   (iii)   memberikan   penilaian   atau   pendapat   tentang   posisi komersil   dan   hukum   Perseroan   dalam   Penawaran   Umum   Obligasi,   (iv)   memberikan   penilaian atau   pendapat   mengenai   ketaatan,   ketepatan,   dan   kebenaran   pembayaran   kewajiban-­‐ kewajiban   perpajakan   Perseroan,   kewajiban-­‐kewajiban   Perseroan   kepada   para   krediturnya,   dan pemenuhan   kewajiban-­‐kewajiban   di   luar   aspek   hukum   dan   kontraktual   atau   kewajiban   lain Perseroan. 9. Didalam  LPH  serta  Pendapat  Hukum,  kami  menerapkan  2  (dua)  jenjang  pengawasan  (supervisi), yaitu   pengawasan   oleh   Rekan   yang   bertanggung   jawab   atas,   dan   menandatangani,   LPH   dan Pendapat   Hukum,   dan   oleh   pengawas   madya   yang   melakukan   pengawasan   terhadap pemeriksaan  yang  dilakukan  oleh  staf  pelaksana  sesuai  dengan  standar  praktek  hukum  terbaik yang  kami  adopsi  dan  terapkan  didalam  menjalankan  profesi  hukum  kami  dan  Standar  Hukum yang  berlaku  terhadap  kami. 10. Pemeriksaan   Dari   Segi   Hukum   kami   lakukan   tidak   hanya   didasarkan   pada   pemeriksaan   dan penafsiran  atas  apa  yang  tertulis  dalam  dokumen-­‐dokumen  yang  diberikan  kepada  kami,  tetapi juga   didasarkan   pada   substansi   dari   dokumen-­‐dokumen   tersebut,   dan   jika   tidak   tersedia dokumen   yang   mendukung   suatu   transaksi   hukum   yang   melibatkan   Perseroan   dan/atau   harta kekayaannya   yang   kami   anggap   penting   dan   material,   kami   mendasarkannya   pada   fakta-­‐fakta

90

yang  sepengetahuan  kami,  mendukung  hubungan-­‐hubungan  hukum  yang  nyata  sesuai  dengan   konsep-­‐konsep,   praktek-­‐praktek   dan   kebiasaan-­‐kebiasaan   hukum   yang,   sepanjang   pengetahuan   kami,   berlaku   di   Indonesia   untuk   transaksi   atau   hubungan   hukum   dimaksud,   dan   sepanjang   diperlukan,  kami  mendasarkannya  juga  pada  pernyataan-­‐pernyataan  dan  penegasan-­‐penegasan   tertulis  yang  diberikan  oleh  Perseroan  dan/atau  pihak-­‐pihak  lain  yang  terkait.   DOKUMEN-­‐DOKUMEN  YANG  DIPERIKSA   Pendapat   Hukum   atas   rencana   Penawaran   Umum   Obligasi   sebagaimana   diuraikan   di   atas   dibuat   dengan   memeriksa   dan   meneliti   hukum   dan   peraturan   perundang-­‐undangan   yang   berlaku   di   Indonesia   terutama   yang   menyangkut   pasar   modal,   keterangan-­‐keterangan   dan   pernyataan-­‐ pernyataan   dari   anggota   Direksi   dan   Dewan   Komisaris   Perseroan,   pendapat   atau   laporan   pihak   konsultan   independen   lainnya   yang   diperlukan   serta   dokumen-­‐dokumen   yang   secara   langsung   menyangkut   segi-­‐segi   hukum   Perseroan   dan   Penawaran   Umum   Obligasi,   baik   asli   maupun   berupa   fotokopi   atau   salinannya   yang   telah   dinyatakan   benar   dan   akurat   oleh   Perseroan   yang   antara   lain   meliputi:   1. Anggaran  dasar  Perseroan  dan  perubahannya; 2. Perizinan   yang   diperoleh   Perseroan   yang   terdiri   dari   izin-­‐izin,   persetujuan-­‐persetujuan, pengesahan-­‐pengesahan   dan   pernyataan-­‐pernyataan   yang   diberikan   atau   dikeluarkan   oleh Pemerintah   Republik   Indonesia,   dan   pendaftaran-­‐pendaftaran   yang   dilakukan   oleh   Perseroan, dalam   hal   ini   termasuk   Badan   Koordinasi   Penanaman   Modal,   OJK,   Kementerian   Perdagangan, KementerianKeuangan,  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia,   Kementerian  Tenaga  Kerja dan   Transmigrasi,   pemerintah   daerah   dan   badan-­‐badan   serta   instansi-­‐instansi   pemerintah lainnya,  sebagaimana  dilampirkan  pada  LPH  (selanjutnya  disebut  sebagai  “Izin-­‐Izin”); 3. Transaksi-­‐transaksi   dan   perjanjian-­‐perjanjian   yang   kami   anggap   penting   dan   material   yang berhubungan   dengan   kegiatan   dan   usaha   pokok   Perseroan,   dimana   Perseroan   menjadi   pihak didalamnya  atau  harta  kekayaannya  yang  kami  anggap  penting  dan  material  terikat,  termasuk perjanjian-­‐perjanjian   yang   menyangkut   kegiatan   dan   aktivitas   usahanya   serta   perjanjian-­‐ perjanjian  yang  dilakukan  antara  Perseroan  dengan  para  pihak  yang  terafiliasi  dengan  Perseroan (selanjutnya  disebut  sebagai  “Perjanjian-­‐Perjanjian”),  sebagaimana  terinci  dalam  LPH; 4. Harta   Kekayaan   Perseroan   yang   terdiri   dari   tanah   dan   bangunan,   serta   harta   kekayaan Perseroan  lainnya  yang  kami  anggap  penting  dan  material  sebagaimana  dirinci  dalam  LPH; 5. Polis-­‐polis  asuransi  yang  kami  anggap  penting  dan  material  sehubungan  dengan  penutupan  atas risiko-­‐risiko   yang   mungkin   terjadi   atas   harta   kekayaan   Perseroan   yang   kami   anggap   penting   dan material  sebagaimana  dirinci  dalam  LPH; 6. Laporan   Keuangan   Beserta   Laporan   Auditor   Independen   Perseroan   Tahun   Yang   berakhir   Pada Tanggal-­‐Tanggal  31  Desember  2012,  2011  dan  2010  No.  RPC-­‐3205/PSS/2013  tanggal  6  Februari 2013   yang   telah   diperiksa   oleh   Kantor   Akuntan   Publik   terdaftar   Purwantono,   Suherman,   dan Surja  (selanjutnya  disebut  “Laporan  Keuangan”);

91

7. Perjanjian-­‐perjanjian   dan   pernyataan   yang   berkaitan   dengan   Penawaran   Umum   Obligasi termasuk: a. Perjanjian   Perwaliamanatan   antara   Perseroan   dan   PT   Bank   Mega   Tbk   sebagaimana tertuang   dalam   Akta   Perjanjian   Perwaliamanatan   Obligasi   Berkelanjutan   Roti   Tahap   I Tahun     2013   No.   80   tanggal   22   Maret   2013,   dibuat   dihadapan   FX   Budi   Santoso   Isbandi, S.H.,  Notaris  di  Jakarta; b. Perjanjian   Pengakuan   Hutang   Obligasi   antara   Perseroan   dengan   PT   Bank   Mega   Tbk sebagaimana   tertuang   dalam   Akta   Pengakuan   Hutang   Obligasi   Berkelanjutan   I   Roti   Tahap   I Tahun   2013     No.   81   tanggal   22   Maret   2013,   dibuat   dihadapan   FX   Budi   Santoso   Isbandi, S.H.,  Notaris  di  Jakarta; c. Perjanjian   Penjaminan   Emisi   Efek   antara   Perseroan   dengan   PT   BCA   Sekuritas   sebagaimana tertuang  dalam  Akta  Perjanjian  Penjaminan  Emisi  Efek  Obligasi  Berkelanjutan  I  Roti  Tahap  I Tahun  2013  No.  82  tanggal  22  Maret  2013  dibuat  dihadapan  FX  Budi  Santoso  Isbandi,  S.H., Notaris  di  Jakarta  ; d. Akta   Pernyataan   Penawaran   Umum   Berkelanjutan   Obligasi   Berkelanjutan   I   ROTI   Tahap   I No.   83   tanggal   22   Maret   2013   yang   dibuat   dihadapan   F.X.   Budi   Santoso   Isbandi,   S.H., Notaris  di  Jakarta; e. Perjanjian  Agen  Pembayaran  antara  Perseroan  dengan  PT  Kustodian  Sentral  Efek  Indonesia sebagaimana   tertuang   dalam   Akta   Perjanjian   Agen   Pembayaran   Obligasi   Berkelanjutan   I Roti  Tahap  I  Tahun  2013  No.  84  tanggal  22  Maret  2013  dibuat  dihadapan  FX  Budi  Santoso Isbandi,  S.H.,  Notaris  di  Jakarta; f. Perjanjian   Pendaftaran   Obligasi   antara   Perseroan   dengan   PT   Kustodian   Sentral   Efek Indonesia   sebagaimana   tertuang   dalam   Perjanjian   Pendaftaran   Obligasi   Di   KSEI   No.   SP-­‐ 0013/PO/KSEI/0313  tanggal  22  Maret  2013; g. Perjanjian  Pendahuluan  Pencatatan  Efek  antara  Perseroan  dengan  PT  Bursa  Efek  Indonesia sebagaimana   tertuang   dalam   Perjanjian   Pendahuluan   Pencatatan   Efek   No.   SP-­‐ 005/BEI.PPS/03-­‐2013  tanggal  22  Maret  2013; h. Perjanjian   Pekerjaan   Jasa   Pemeringkatan   Atas   Perusahaan   dan   Obligasi   Tahun   2013   PT Nippon   Indosari   Corpindo   Tbk   No.   13/PPJP/PEF-­‐DIR/III/2013   tanggal   1   Maret   2013   oleh dan  antara  PT  Nippon  Indosari  Corpindo  Tbk  dan  PT  Pemeringkat  Efek  Indonesia. Selanjutnya  disebut  sebagai  “Perjanjian-­‐Perjanjian  Penerbitan  Obligasi  2013”.   8. Dokumen-­‐dokumen   korporasi   Perseroan   yang   disyaratkan   anggaran   dasar   Perseroan   untuk melaksanakan  Penawaran  Umum  Obligasi; 9. Pernyataan   pendaftaran   dalam   rangka   Penawaran   Umum   Obligasi   yang   akan   diajukan   oleh Perseroan   dan   Penjamin   Pelaksana   Emisi   Efek   kepada   OJK   dan   dokumen-­‐dokumen   penting lainnya   yang   menurut   kami   erat   kaitannya   dengan   Penawaran   Umum   Obligasi   berikut   dengan lampiran-­‐lampirannya; 10. Pemenuhan   kewajiban-­‐kewajiban   formal   Perseroan   dibidang   hukum   perburuhan   dan perpajakan  yang  berlaku  di  Indonesia; 11. Pemenuhan   kewajiban-­‐kewajiban   formal   Perseroan   dibidang   hukum   lingkungan   yang   berlaku   di Indonesia;  dan 12. Dokumen-­‐dokumen   lain   yang   kami   anggap   penting   dan   material   untuk   diperiksa   sehubungan dengan  Penawaran  Umum  Obligasi.

92

Semua   dokumen   yang   menjadi   dasar   LPH   dan   Pendapat   Hukum,   baik   berupa   asli,   fotokopi   atau   salinan  lainnya  atau  pernyataan  tertulis  Perseroan  dan/atau  pihak  lain  dan  lampiran-­‐lampiran  serta   dokumen-­‐dokumen   lain   yang   diserahkan   bersama   LPH   merupakan   bagian   integral   dan   tidak   terpisahkan  dari  LPH.   ASUMSI-­‐ASUMSI   Pendapat  Hukum  ini  kami  berikan  dengan  mendasarkan  pada  asumsi-­‐asumsi  sebagai  berikut:   1. Bahwa   tanda   tangan   atas   semua   dokumen   asli   yang   diberikan   atau   diperlihatkan   oleh Perseroan,  dan/atau  pihak  ketiga  lainnya  kepada  kami  adalah  asli  dan  atau  sesuai  aslinya,  dan dokumen-­‐dokumen   asli   yang   diberikan   atau   diperlihatkan   kepada   kami   adalah   otentik,   dan bahwa   dokumen-­‐dokumen   yang   diberikan   kepada   kami   dalam   bentuk   fotokopi   atau   salinan   lain adalah  sesuai  dengan  aslinya. 2. Bahwa   dokumen-­‐dokumen,   pernyataan-­‐pernyataan,   data,   fakta-­‐fakta,   informasi-­‐informasi   dan keterangan-­‐keterangan   serta   penegasan-­‐penegasan   yang   diberikan   oleh   Perseroan,   dan/atau pihak  ketiga  lainnya  kepada  kami  adalah  benar,  akurat,  lengkap,  tidak  menyesatkan  dan  sesuai dengan   keadaan   yang   sebenarnya,   serta   tidak   mengalami   perubahan   sampai   dengan   tanggal Pendapat  Hukum  ini. 3. Pendapat   yang   memuat   kata-­‐kata   “berdasarkan   pernyataan   Perseroan”,   telah   kami   buat berdasarkan   pernyataan   Perseroan   dan/atau   keterangan   lisan   yang   diberikan   oleh   Anggota Direksi,  Dewan  Komisaris,  wakil-­‐wakil  dan/atau  pegawai  Perseroan. 4. Kami  juga  secara  terpisah  dan  mandiri,  dan  atas  diskresi  kami  sendiri,  sepanjang  dimungkinkan oleh   ketentuan   dan   praktek   hukum   yang   berlaku,   dan   sepanjang   yang   mungkin   kami   lakukan sebagai   Konsultan   Hukum   yang   independen,   telah   melakukan   pemeriksaan   dan   meminta langsung  kepada  pihak  ketiga  yang  kami  anggap  relevan,  termasuk  badan-­‐badan  eksekutif  dan judikatif   untuk   memberikan   data,   informasi,   keterangan,   fakta,   pernyataan,   pemeriksaan   dan penegasan   tertentu,   baik   lisan   maupun   tertulis,   sehubungan   dengan   beberapa   aspek   hukum yang   menurut   pendapat   kami   penting   dan   berhubungan   erat   dengan   Pemeriksaan   Dari   Segi Hukum,  dan  untuk  maksud  pemberian  Pendapat  Hukum  kami  telah  mengasumsikan  kebenaran, kelengkapan,   dan   ketepatan   atau   akurasi   dari   data,   fakta   dan   informasi,   keterangan, persyaratan,   pemeriksaan,   dan   penegasan   yang   diberikan   oleh   pihak   ketiga   tersebut   sampai dengan  tanggal  Pendapat  Hukum. Informasi,   fakta   dan   pendapat   yang   dimuat   dalam   Pendapat   Hukum   dan/atau   LPH   ini   dapat   terpengaruh   bilamana   asumsi-­‐asumsi   tersebut   di   atas   tidak   tepat   atau   tidak   benar   atau   tidak   sesuai   dengan  kenyataannya.     PENDAPAT  HUKUM   Setelah  memeriksa  dan  meneliti  dokumen-­‐dokumen  tersebut  di  atas  dan  atas  dasar  data,  informasi-­‐ informasi,   fakta-­‐fakta   dan   keterangan-­‐keterangan,   pernyataan-­‐pernyataan,   serta   penegasan-­‐ penegasan  yang  diberikan  oleh  Perseroan  dan  pihak-­‐pihak  ketiga  kepada  kami  atau  tersedia  untuk   kami  sebagai  konsultan  hukum  independen  Perseroan  dalam  rangka  Penawaran  Umum  Obligasi  dan   atas  dasar  ruang  lingkup,  pembatasan  dan  asumsi-­‐asumsi  tersebut  di  atas  serta  dengan  menunjuk   LPH,  dengan  ini  kami  sampaikan  Pendapat  Hukum  kami  sebagai  berikut:  

93

1. Perseroan  adalah  suatu  badan  hukum  Indonesia  dalam  bentuk  perseroan  terbuka  yang  didirikan dalam   rangka   penanaman   modal   asing,   berkedudukan   di   Cibitung,   Kabupaten-­‐Bekasi,   Jawa Barat  dan  berkantor  pusat  di  Jl.  Selayar  Blok  A9  Kawasan  Industri  MM  2100  Desa  Mekarwangi, Kec.   Cikarang   Barat,   Kabupaten   Bekasi,   Jawa   Barat   serta   dapat   membuka   cabang   atau perwakilan   lain,   baik   didalam   maupun   diluar   wilayah   negara   Republik   Indonesia   yang   telah didirikan  secara  sah  berdasarkan  peraturan  perundang-­‐undangan  negara  Republik  Indonesia. 2. Perseroan   didirikan   berdasarkan   Akta   Pendirian   No.   11   tanggal   8   Maret   1995   yang   diperbaiki dengan   Akta   Perubahan   Anggaran   Dasar   No.   274   tanggal   29   April   1995,   yang   keduanya   dibuat dihadapan  Benny  Kristianto,  S.H.,  Notaris  di  Jakarta,  akta-­‐akta  mana  telah  mendapat  pengesahan dari   Menteri   Hukum   dan   HAM   (d/h   Menteri   Kehakiman   Republik   Indonesia)   sesuai   Surat Keputusan   No.C2-­‐6209   HT.01.01.Th.95   tanggal   18   Mei   1995   dan   telah   didaftarkan   dalam   buku register   di   Kantor   Pengadilan   Negeri   Bekasi   No.   264   dan   265   tanggal   14   September   1995,   serta telah   diumumkan   dalam   Berita   Negara   Republik   Indonesia   (“BNRI”)   No.94   tanggal   24   November 1995,  Tambahan  Berita  Negara  Republik  Indonesia  (“TBNRI”)  No.9729/1995. Anggaran  Dasar  Perseroan  telah  diubah  beberapa  kali  dan  terakhir  kali  diubah  sehubungan  dengan perubahan   Pasal   1   anggaran   dasar   Perseroan   tentang   Nama   dan   Tempat   Kedudukan   Perseroan, melalui   Akta   Pernyataan   Keputusan   Pemegang   Saham   Perseroan   Terbatas   No.   48   tanggal   19 April  2012  yang  dibuat  dihadapan  FX  Budi  Santoso  Isbandi,  S.H.,  Notaris  di  Jakarta,  akta  mana telah   mendapat   persetujuan   dari   Menteri   Hukum   dan   HAM   sesuai   Surat   Keputusan   No.   AHU-­‐ 30282.AH.01.02.Tahun  2012  tanggal  6  Juni  2012,  dan  telah  diterima  dan  dicatat  dalam  Sistem Administrasi   Badan   Hukum   (“Sisminbakum”)   Kementerian   Hukum   dan   Hak   Asasi   Manusia Republik   Indonesia   (“Kementerian   Hukum   dan   HAM”)   serta   telah   didaftarkan   dalam   Daftar Perseroan  No.  AHU-­‐0050446.AH.01.09.Tahun  2012  tanggal  6  Juni  2012. Akta   Pendirian   dan   perubahan   Anggaran   Dasar   Perseroan   telah   dilaksanakan   sesuai   dengan ketentuan  perundang-­‐undangan  yang  berlaku  terhadap  perseroan  terbatas  dan  pasar  modal. Anggaran  Dasar  Perseroan  telah  mengimplementasikan  ketentuan-­‐ketentuan  yang  terdapat  dalam Peraturan  BAPEPAM  &  LK  khususnya  Peraturan  Bapepam  No.  IX.J.1  tentang  Pokok-­‐Pokok  Anggaran Dasar  Perseroan  Yang  Melakukan  Penawaran  Umum  Efek  Bersifat  Ekuitas  dan  Perusahaan  Publik (“Peraturan  Bapepam  No.  IX.J.1”)  dan  telah  memuat  ketentuan  yang  berkaitan  dengan  Peraturan Bapepam   No.   IX.D.1   tentang   Hak   Memesan   Efek   Terlebih   Dahulu   (“Peraturan   Bapepam   No. IX.D.1”),   Peraturan   Bapepam   No.IX.D.2   tentang   Pedoman   Mengenai   Bentuk   Dan   Isi   Pernyataan Pendaftaran  Dalam  Rangka  Penerbitan  Hak  Memesan  Efek  Terlebih  Dahulu  (“Peraturan  Bapepam No.   IX.D.2”),   Peraturan   Bapepam   No.IX.E.1   tentang   Transaksi   Afiliasi   dan   Benturan   Kepentingan Transaksi  Tertentu  (“Peraturan  Bapepam  No.  IX.E.1”)  dan  Peraturan  Bapepam  No.IX.E.2.  tentang Transaksi   Material   Dan   Perubahan   Kegiatan   Usaha   Utama   (“Peraturan   Bapepam   No.   IX.E.2”). Selain   itu,   Anggaran   Dasar   Perseroan   juga   telah   memuat   ketentuan   tentang   Penitipan   Kolektif sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  56-­‐62  Bagian  Kedua  Bab  VII  UUPM. 3. Perseroan   berhak   serta   dapat   menjalankan   kegiatan-­‐kegiatan   dan   aktivitas-­‐aktivitas   usaha   sesuai izin-­‐izin.   Maksud   dan   tujuan   Perseroan   sebagaimana   dimaksud   dalam   Pasal   3   Anggaran   Dasar Perseroan  adalah  berusaha  bidang  industri  roti,  kue  dan  makanan  lainnya. Untuk   mencapai   maksud   dan   tujuan   tersebut   diatas,   Perseroan   dapat   melaksanakan   kegiatan usaha  sebagai  berikut: a.

Kegiatan  usaha  utama,  yaitu:

94

b.

mendirikan  pabrik  dan  memproduksi  segala  jenis  roti  termasuk  tetapi  tidak  terbatas  pada   macam-­‐macam  roti,  roti  tawar,  roti  isi  dan  segala  macam  jenis  kue  lainnya.   Kegiatan  usaha  penunjang,  yaitu: memasarkan   dan   menjual   segala   jenis   roti   termasuk   tetapi   tidak   terbatas   pada   macam-­‐ macam  roti,  roti  tawar,  roti  isi  dan  segala  macam  jenis  kue  lainnya.  

Perseroan   dalam   menjalankan   kegiatan   usahanya   telah   sesuai   dengan   maksud   dan   tujuan   yang   ditetapkan   dalam   Anggaran   Dasar   Perseroan   dan   telah   sesuai   dengan   peraturan   perundang-­‐ undangan  yang  berlaku.   4. Pada  tanggal  Pendapat  Hukum  ini,  struktur  permodalan  Perseroan  adalah  sebagai  berikut: Modal  Dasar

Modal  Ditempatkan  dan   Modal  Disetor  

:   Rp.  344.000.000.000,-­‐   (tiga  ratus  empat  puluh  empat  miliar   rupiah)   yang   terdiri   dari   3.440.000.000   (tiga   miliar   empat   ratus   empat   puluh   juta)   saham,   dengan   nilai   nominal   masing-­‐masing  saham  sebesar  Rp.  100,00  (seratus  rupiah).  

:   Rp.   101.236.000.000,-­‐   (seratus   satu   milyar   dua   ratus   tiga   puluh   enam   juta   Rupiah)   yang   terdiri   dari   1.012.360.000   (satu   milyar   dua   belas   juta   tiga   ratus   enam   puluh   ribu   rupiah)  saham.  

Adapun  susunan  pemegang  saham  Perseroan  adalah  sebagai  berikut:  

Pemegang  Saham  

Jumlah  Saham  

Nilai  Nominal   (Rp  100,-­‐)  

Bonlight  Investment  Limited   Treasure  East  Investment   Limited   Sojitz  Corporation   Shikishima  Baking   Masyarakat   TOTAL  

Persentase   (%)  

318.893.400  

31.889.340.000  

31,50  

318.893.400  

31.889.340.000  

31,50  

43.025.300   86.050.600   245.497.300  

4.302.530.000   8.605.060.000   24.549.730.000  

4,25   8,50   24,25  

1.012.360.000  

101.236.000.000  

100,00  

Struktur   permodalan   dan   peralihan   saham   serta   susunan   para   pemegang   saham   Perseroan   sejak   pendirian   hingga   tanggal   Pendapat   Hukum   ini   adalah:   (i)   telah   sah   dan   sesuai   dengan   peraturan   perundang-­‐undangan   yang   berlaku;   dan   (ii)   yang   dimuat   dalam   Prospektus   Awal   adalah  benar  dan  sesuai  dengan  hasil  pemeriksaan  kami.   Direksi  Perseroan  telah  memenuhi  kewajibannya  untuk  membuat  Daftar  Pemegang  Saham  dan   Daftar  Khusus  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  50  UUPT.  

95

5. Pada   tanggal   Pendapat   Hukum   ini   dikeluarkan   serta   berdasarkan   Akta   Pernyataan   Keputusan Rapat   No.     36   tanggal   14   April   2010,   dibuat   dihadapan   FX   Budi   Santoso   Isbandi,   S.H.,   Notaris   di Jakarta,  akta  mana  telah  diberitahukan  kepada  Menteri  Hukum  dan  HAM  dan  berdasarkan  Surat Penerimaan   Pemberitahuan   Perubahan   Data   Perseroan   No.   AHU-­‐AH.01.10-­‐09844   tanggal   23 April  2010  telah  diterima  dan  dicatat  dalam  Sisminbakum  Kementerian  Hukum  dan  HAM  serta telah   didaftarkan   dalam   Daftar   Perseroan   No.   AHU-­‐0030660.AH.01.09.Tahun   2010   tanggal   23 April   2010   (“Akta   No.   36/2010”),   susunan   dari   para   anggota   Direksi   dan   Dewan   Komisaris Perseroan  yang  sedang  menjabat  adalah  sebagai  berikut: DIREKSI Presiden  Direktur Direktur Direktur Direktur Direktur Direktur

:   :   :   :   :   :  

Wendy  Sui  Cheng  Yap   Indrayana   Kaneyoshi  Morita   Takao  Okabe   Yenni  Husodo   Chin  Yuen  Loke  (merangkap  Direktur  Tidak  Terafiliasi)  

DEWAN  KOMISARIS Presiden  Komisaris Komisaris Komisaris

:   :   :  

Benny  Setiawan  Santoso   Tan  Hang  Huat   Seah  Kheng  Hong  Conrad  (merangkap  Komisaris   Independen)    

Para   anggota   Direksi   dan   Dewan   Komisaris   Perseroan   tersebut   telah   diangkat   berdasarkan   No.   36/2010.   Para   anggota   Direksi   dan   Dewan   Komisaris   Perseroan   tersebut   menjabat   untuk   masa   jabatan  5  (lima)  tahun  sejak  ditutupnya  Rapat  Umum  Pemegang  Saham  Luar  Biasa  yang  mengangkat   mereka  dan  berakhir  pada  saat  ditutupnya  Rapat  Umum  Pemegang  Saham  Tahunan  ke-­‐5  (kelima)   setelah   tanggal   pengangkatan   mereka.   Pengangkatan   anggota   Direksi   dan   Dewan   Komisaris   Perseroan   tersebut   telah   sah   dilakukan   sesuai   dengan   Anggaran   Dasar  Perseroan.   Bahwa   anggota   Direksi  dan  Dewan  Komisaris  Perseroan  telah  memenuhi  ketentuan  Peraturan  Bapepam  No.  IX.I.6   tentang   Direksi   Dan   Komisaris   Perseroan   Dan   Perusahaan   Publik   (“Peraturan   Bapepam   No.   IX.I.6”).   Perseroan   telah   membentuk   Komite   Audit   berdasarkan   Surat   Keputusan   Dewan   Komisaris   tanggal  11  November  2010  dengan  susunan  sebagai  berikut:     KOMITE  AUDIT   Ketua  Komite  Audit   Anggota  Komite  Audit   Anggota  Komite  Audit  

:   :   :  

Seah  Kheng  Hong  Conrad   Denny   A.  Bayu  Purnama  Irawan  

Atas   pembentukan   Komite   Audit   tersebut   telah   diterbitkan   Piagam   Komite   Audit   (Audit   Committtee  Charter)  yang  ditandatangani  oleh  Dewan  Komisaris  pada  tanggal  1  Desember  2010.   Oleh   karenanya,   Perseroan   telah   memenuhi   ketentuan   mengenai   pembentukan   Komite   Audit   sebagaimana  dimaksud  dalam  Peraturan  Bapepam  No.  IX.I.5  tentang  Pembentukan  Dan  Pedoman   Pelaksanaan  Kerja  Komite  Audit.  

96

Sesuai   dengan   ketentuan   Peraturan   Bapepam   No.   IX.I.4   dan   Surat   Keputusan   Direksi   Perseroan   No.   001/L/V/2012   tentang   Penunjukan   Sekretaris   Perusahaan   PT   Nippon   Indosari   Corpindo   Tbk   tanggal   4   Mei   2012,   Perseroan   telah   mengangkat   Sdri.   Sri   Mulyana   sebagai   karyawan   yang   akan   melaksanakan  fungsi  Sekretaris  Perusahaan  (Corporate  Secretary)  Perseroan.   Bahwa   berdasarkan   Surat   Keputusan   Direksi   No.   001-­‐SK.Dir/XI/12   tanggal   6   November   2012   tentang   Pengangkatan   Kepala   Unit   Audit   Internal,   Perseroan   telah   mengangkat   Sdr.   Simon   Petrus  Ketaren  selaku  Kepala  Internal  Audit  dan  membentuk  Unit  Audit  Internal  sesuai  dengan   ketentuan   Peraturan   Bapepam   No.   IX.1.7   tentang   Pembentukan   dan   Pedoman   Penyusunan   Piagam  Unit  Audit  Internal.   Perseroan   telah   melaksanakan   kewajiban   untuk   memperoleh   izin-­‐izin,   sehubungan   dengan   kegiatan-­‐kegiatan   usaha   Perseroan.   Izin-­‐izin   yang   telah   habis   masa   berlakunya   saat   ini   sedang   diproses  perpanjangannya  oleh  Perseroan  dan  kami  tidak  mellihat  hambatan  yang  berarti  bagi   Perseroan  untuk  memperpanjang  atau  memperoleh  ijin-­‐ijin  tersebut.   6. Perseroan   telah   memenuhi   ketentuan-­‐ketentuan   Anggaran   Dasar   Perseroan   dan   peraturan perundang-­‐undangan  yang  berlaku  di  bidang  pasar  modal. 7. Perseroan   telah   memenuhi   kewajiban   perijinan,   pemberitahuan,   atau   persetujuan   terkait rencana  Penawaran  Umum  Obligasi  Perseroan  sebagaimana  disyaratkan  dalam  Anggaran  Dasar Perseroan,  maupun  persetujuan  pihak-­‐pihak  lain  yang  terkait  dengan  Perseroan. 8. Perseroan   berhak   untuk   membuat,   menandatangani   dan   melaksanakan   perjanjian-­‐perjanjian. Pembuatan   dari   setiap   perjanjian-­‐perjanjian   tersebut   tidak   melanggar   ketentuan-­‐ketentuan hukum   dan   peraturan   yang   berlaku   terhadap   Perseroan   dan   dari   setiap   perjanjian-­‐perjanjian yang  lain  dimana  Perseroan  menjadi  pihak  didalamnya  dan/atau  harta  kekayaan  Perseroan  yang penting   dan   material   terikat,   serta   Anggaran   Dasar   Perseroan,   dan   karenanya   perjanjian-­‐ perjanjian   adalah   sah   dan   mengikat   pihak-­‐pihak   didalamnya,   serta   pada   tanggal   Pendapat Hukum   ini   dikeluarkan,   Perseroan   telah   memenuhi   kewajiban-­‐kewajibannya   yang   telah   jatuh tempo   sebagaimana   dimaksud   dalam   perjanjian-­‐perjanjian   yang   timbul   karena   suatu pemberitahuan  atau  lewatnya  waktu  atau  keduanya. Terhadap   perjanjian   jual   beli   gas   dan   listrik   yang   telah   habis   masa   berlakunya,   saat   ini   sedang dalam  proses  perpanjangan  oleh  Perseroan  sesuai  dengan  Surat  Keterangan  Direksi  tanggal  25 April  2013,  sehingga  tidak  akan  mengganggu  jalannya  produksi  dan  atau  operasional  Perseroan. Penawaran   Umum   Obligasi   yang   dilakukan   oleh   Perseroan   tidak   bertentangan   dengan perjanjian-­‐perjanjian  dimana  Perseroan  menjadi  pihak  didalamnya.

9. Pemilikan   dan   penguasaan   Perseroan   atas   harta   kekayaannya,   berupa   tanah   dan   bangunan, peralatan,  serta  harta  kekayaan  lainnya  yang  kami  anggap  penting  dan  material  adalah  sah  dan dilindungi   oleh   dokumen   pemilikan   yang   sah.   Harta   kekayaan   Perseroan   yang   dapat diasuransikan,   telah   dilindungi   oleh   asuransi-­‐asuransi   untuk   risiko-­‐risiko   yang   penting.   Bahwa harta  kekayaan  Perseroan  tersebut  saat  ini  tidak  sedang  dalam  keadaan  sengketa.

97

Berdasarkan   Surat   Pernyataan   Kepemilikan   Dan   Penguasaan   Sah   Atas   Tanah   Direksi   Perseroan   tanggal   28   Februari   2013   dan   Surat   Keterangan   Direksi   Perseroan   tanggal   20   Maret   2013,   menyatakan   bahwa   Perseroan   memiliki   dan/atau   menguasai   dengan   sah   tanah-­‐tanah   untuk   menjalankan   kegiatan   usahanya   serta   tidak   terdapat   pembebanan   penjaminan   dan   tidak   ada   sengketa  kepemilikan  serta  penyitaan  atas  tanah-­‐tanah  tersebut.   Perseroan   telah   menutup   asuransi   Property   All   Risk   untuk   melindungi   aset   milik   Perseroan   yang   bersifat   material   bagi   kegiatan   usaha   Perseroan.   Asuransi-­‐asuransi   tersebut   ditutup   pada   sebuah  perusahaan  asuransi,  yaitu  PT  Asuransi  Central  Asia  (ACA).   Berdasarkan    Surat  Keterangan  Direksi  Perseroan  tanggal  20  Maret  2013,  masih  terdapat  proses   pengurusan  asuransi  terhadap  aset-­‐aset  yang  telah  habis  masa  berlaku  polisnya  dan  atau  aset-­‐ aset  lainnya  termasuk  terhadap  aset-­‐aset  baru.   10. Perseroan   memiliki   38   jenis   produk   roti   yang   diproduksi   pada   kantor   pusat   Perseroan   dan kantor   cabang   Perseroan   yang   terletak   di   Medan,   Pasuruan,   dan   Semarang   yang   telah   terdaftar di  Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan  (BPOM)  dan  63  jenis  produk  roti  yang  diproduksi  pada kantor   pusat   Perseroan   dan   kantor   cabang   Perseroan   yang   terletak   di   Medan,   Pasuruan,   dan Semarang    yang  telah  memiliki  Sertifikat  Halal  pada  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI). Kantor   cabang   Perseroan   Palembang   dan   Makassar   saat   ini   sedang   dalam   proses   pengurusan Persetujuan   Pendaftaran   Produk   Pangan   pada   BPOM   RI   dan   Sertifikat   Halal   sesuai   Surat Keterangan  Direksi  tanggal  28  Februari  2013; Apabila   Perseroan   mengedarkan   produk   pangan   yang   tidak   sesuai   dengan   ketentuan   dalam keputusan  Kepala  Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan  Nomor  :  HK.00/05.1.2569  tentang  Kriteria dan  Tata  Laksana  Penilaian  Produk  Pangan,  maka  berdasarkan  Pasal  25  Keputusan  tersebut  diatas, Perseroan  dapat  dikenai  sanksi  administratif  berupa  : a. Peringatan  tertulis; b. Penghentian  sementara  kegiatan; c. Pembekuan   dan   /   atau   pembatalan   Surat   Persetujuan   Pendaftaran   Produk   Pangan   yang bersangkutan; d. Penarikan  produk  pangan  dari  peredaran; e. Sanksi  administrative  lain  sesuai  dengan  peraturan  perundang-­‐undangan  yang  berlaku. Selain  sanksi  administratif  sebagaimana  tersebut  di  atas,  apabila  terjadi  pelanggaran,  Perseroan  juga   dapat   dikenakan   sanksi   pidana   sesuai   ketentuan   Pasal   142   Undang-­‐Undang   No.   18   tahun   2012   tentang  Pangan  dan  Pasal  62  ayat  (1)  Jo  Pasal  8  ayat  (1)  huruf  a  Jo  Pasal  9  ayat  (1)  huruf  h  Undang  –   Undang   RI   No.   8   Th.   1999   tentang   Perlindungan   Konsumen,   dengan   ancaman   pidana   bagi   pelanggaran   Pasal   62   ayat   (1)   jo.   Pasal   8   ayat   (1)   huruf   a   Jo.   Pasal   9   ayat   (1)   huruf   h   Undang   –   Undang   RI   No.   8   Th.   1999   tentang   Perlindungan   Konsumen   adalah   pidana   penjara   paling   lama   5   (lima)  tahun  atau  pidana  denda  paling  banyak  Rp  2.000.000.000,00  (dua  milyar  rupiah).  Ancaman   pidana   bagi   pelanggaran   Pasal   142   Undang   –   Undang   RI   No.   18   Th.   2012   tentang   Pangan   adalah   pidana   penjara   paling   lama   2   (dua)   tahun   atau   denda   paling   banyak   Rp   4.000.000.000,00   (empat   miliar  rupiah).   Pengurusan  Persetujuan  Pendaftaran  Produk  Pangan  pada  BPOM  RI  dan  Sertifikat  Halal  di  pabrik   Palembang   dan   Makassar   tidak   akan   mempengaruhi   secara   material   kelangsungan   usaha   Perseroan.    

98

Perseroan   sebagai   perusahaan   industri   makanan   telah   menerapkan   Sistem   Analis   Bahaya   dan   Pengendalian   Titik   Kritis   (HACCP)   yang   merupakan   standar   manajemen   keamanan   pangan   berupa  Seritifikat  Sistem  HACCP  (Hazard  Analysis  Critical  Control  Point)  yang  diterbitkan  oleh  M-­‐ BRIO   HACCP   Certification   Body.   Sesuai   dengan   Surat   Keterangan   Direksi   Perseroan   tanggal   25   April  2013,  Perseroan  saat  ini  sedang  dalam  proses  pengurusan  untuk  penerbitan  sertifikasi  M-­‐ BRIO  HACCP  Certification  Body  untuk  periode  tahun  2013,  dan  proses  pengurusan  ini  tidak  akan   mempengaruhi  secara  material  kelangsungan  usaha  Perseroan.     11. Sesuai   dengan   ketentuan   peraturan   perundang-­‐undangan   yang   berlaku   di   bidang ketenagakerjaan,   (i)   Perseroan   telah   mengikutsertakan   pekerjanya   dalam   program-­‐program jaminan   sosial   tenaga   kerja   (Jamsostek)   pada   PT   Jamsostek   (Persero);   (ii)   telah   melakukan pelaporan   di   bidang   ketenagakerjaan;   (iii)   Perseroan   telah   memperoleh   pengesahan   atas Peraturan   Perusahaan   dan   berlaku   untuk   seluruh   pabrik   milik   Perseroan;   (iv)   Perseroan   telah memenuhi   persyaratan   pembayaran   Upah   Minimum   yang   berlaku   di   wilayah   dimana   kantor pusat,   kantor   cabang,   dan   kantor   distribusi   Perseroan   berkedudukan   sesuai   dengan Keputusan/Peraturan  Gubernur  tentang  Upah  Minimum  Provinsi/Kabupaten/Kota  tahun  2013. Hal   ini   dibuktikan   dengan   bukti   slip   gaji   terendah   karyawan   dan   pernyataan   Direksi   tentang pemenuhan   upah   minimum   Perseroan.   Perseroan   juga   telah   memenuhi   kewajibannya   dalam pengurusan   Wajib   Lapor   Ketenagakerjaan,   yaitu   dalam   hal   penyesuaian   upah   minimum  sesuai dengan   Surat   Keterangan   Direksi   tanggal   25   April   2013;   (v)   Perseroan   telah   memiliki   izin-­‐izin khusus   di   bidang   ketenagakerjaan,   antara   lain   izin   mempekerjakan   buruh/pekerja   perempuan pada  malam  hari  dan  izin-­‐izin  penggunaan  alat-­‐alat  dalam  rangka  produksi. Berdasarkan  Surat  Pernyataan  Pemenuhan  Upah  Minimum  Direksi  Perseroan  tanggal  28  Februari 2013,   menyatakan   Perseroan   telah   memenuhi   kewajiban   sesuai   ketentuan   peraturan perundang-­‐undangan   di   bidang   ketenagakerjaan   dan   berdasarkan   Surat   Keterangan   Direksi Perseroan  tanggal  28  Februari  2013,  menyatakan  Perseroan  sedang  dalam  proses  pengurusan:  (i) pelaporan   ketenagakerjaan   atas   Kantor   Cabang   Perseroan   yang   terletak   di   Palembang   dan Kantor   Distribusi   Perseroan   yang   terletak   di   Lampung;   (ii)   Akta   Pengawasan   Ketenagakerjaan atas  Kantor  Cabang  Perseroan  yang  terletak  di  Semarang,  Palembang  dan  Makassar;  (iii)  Izin-­‐izin khusus  di  bidang  ketenagakerjaan  berupa  Izin  Kerja  Malam  bagi  Tenaga  Kerja  Wanita  atas  Kantor Cabang  Perseroan  yang  terletak  di  Semarang,  Medan,  Palembang  dan  Makassar. 12. Perseroan   melaksanakan   kewajiban-­‐kewajibannya   di   bidang   lingkungan   hidup   berdasarkan ketentuan   peraturan   perundang-­‐undangan   dan   kebijakan   pemerintah   yang   berlaku   di   bidang lingkungan   hidup,   dengan   melaksanakan   Upaya   Pengelolaan   Lingkungan   dan   Upaya Pengendalian   Lingkungan   (UKL   dan   UPL)   pada   pabrik-­‐pabrik   tempat   kantor   pusat   dan   kantor cabang  Perseroan  berkedudukan.  UKL  dan  UPL  tersebut  masih  berlaku  hingga  tanggal  Pendapat Hukum  ini  dikeluarkan. Sesuai   dengan   Surat   Keterangan   Direksi   Perseroan   tanggal   28   Februari   2013:   (I)   Perseroan   tidak melakukan   Upaya   Pengelolaan   Lingkungan   (UKL)   dan   Upaya   Pemantauan   Lingkungan   (UPL) terhadap  Kantor  Blok  C  dan  Kantor  Blok  U-­‐32  dikarenakan  Kantor  Blok  C  dan  Kantor  Blok  U-­‐32  tidak dipergunakan   sebagai   pabrik   melainkan   sebagai   tempat   dan/atau   gudang   penyimpanan   hasil produksi  Perseroan   di  Kantor  Blok  MM  2100,  Kantor  Blok  W  dan  Kantor  Blok  U-­‐33;  (ii)  Perseroan sedang  dalam  proses  pengurusan  dokumen  UKL-­‐UPL  atas  Kantor  Cabang  Makassar. Sehubungan  dengan  penyambungan  air  bersih  dan  air  limbah  di  pabrik  Palembang  dan  Makassar, Perseroan   saat   ini   sedang   dalam   pengurusan,   sebagaimana   dinyatakan   oleh   Direksi   Perseroan

99

melalui  surat  keterangan  tanggal  25  April  2013.  Pengurusan  penyambungan  air  bersih  dan  air  limbah   di   pabrik   Palembang   dan   Makassar   tidak   akan   mempengaruhi   secara   material   kelangsungan   usaha  Perseroan.   13. Perseroan  melakukan  Technical  Royalty  Agreement  atau  Perjanjian  Teknis  (selanjutnya  disebut sebagai   “Perjanjian   Teknis”)   dengan   Shikishima   Baking   Co.,   Ltd.   (selanjutnya   disebut   sebagai “SBC”),  dan  Nishoo  Iwai  Corporation  (sekarang  bernama  Sojitz  Corporation  selanjutnya  disebut sebagai   “Sojitz”),   pemegang   saham   Perseroan   pada   tanggal   12   Juni   1995,   dimana   SBC menyetujui   untuk   menyediakan   pengarahan   teknik,   pengetahuan   dan   pelatihan   dalam   hal produksi   roti   dan   Sojitz   bertindak   sebagai   penengah   antara   keduanya.   Perjanjian   tersebut berakhir   pada   tahun   2000   dan   telah   diperpanjang   beberapa   kali   pada  tanggal   26   April   2011   dan berlaku   hingga   31   Desember   2016.   Berdasarkan   Perjanjian   Teknis   tersebut,   Perseroan menyetujui   untuk   membayar   biaya   royalti   (untuk   tiap   periode   akuntansi)   berdasarkan persentase  tertentu  dari  penjualan  bersih. Perjanjian   Teknis   tersebut   termasuk   dalam   Transaksi   Afiliasi   yang   dikecualikan   dari   kewajiban pengumuman   dan   pelaporan   sebagaimana   diatur   dalam   Angka   3   huruf   c   ayat   (1)   Peraturan Bapepam  No.  IX.E.1  tentang  Transaksi  Afiliasi  Dan  Benturan  Kepentingan  Transaksi  Tertentu. 14. Berdasarkan  Akta  Perjanjian  Kredit  No.  18  tanggal  19  Juli  2011  sebagaimana  telah  diubah  dua kali   dan   terakhir   dengan   Akta   Perubahan   Kedua   Atas   Akta   Perjanjian   Kredit   No.   18   tanggal   19 Juli  2011  Pada  tanggal  19  Juli  2011  No.  10  tanggal  11  Desember  2012  yang  ketiganya  dibuat  di hadapan   Veronica   Sandra   Irawaty   Purnadi,   S.H.,   Notaris   di   Kota   Jakarta   Selatan,   Perseroan memperoleh   fasilitas   dana   talangan   dari   PT   Bank   Central   Asia   Tbk   (“Bank   BCA”)   dengan   pagu pinjaman   sebesar   Rp   100.000.000.000,-­‐   (seratus   miliar   Rupiah)   dan   pada   tanggal   2   November 2011   fasilitas   tersebut   dikonversi   menjadi   fasilitas   kredit   investasi   untuk   membiayai pembangunan   pabrik   baru   dengan   pagu   pinjaman   sebesar   Rp   280.000.000.000,-­‐   (dua   ratus delapan   puluh   miliar   Rupiah)   kemudian   pada   tanggal   14   Desember   2012,   Perseroan memperoleh   tambahan   fasilitas   kredit   investasi   dari   Bank   BCA   dengan   pagu   pinjaman   sebesar Rp   220.000.000.000,-­‐   (dua   ratus   dua   puluh   miliar   Rupiah)   untuk   membiayai   pembangunan pabrik  baru. Sehubungan  dengan  hak  first  right  of  refusal  dari  Bank  BCA  sebagaimana  di   atur  Akta  Perjanjian Kredit   No.   18   tanggal   19   Juli   2011   sebagaimana   telah   diubah   dengan:(i)   Akta   Perubahan Pertama  Atas  Perjanjian  Kredit  No.  01  tanggal  2  November  2011;  (ii)  Akta  Perubahan  Kedua  Atas Perjanjian  Kredit  No.  10  tanggal  11  Desember  2012  yang  ketiganya  dibuat  dihadapan  Veronica Sandra   Irawaty   Purnadi,   S.H.,   Notaris   di   Jakarta,   Perseroan   telah   mendapatkan   persetujuan   dari Bank   BCA   terkait   dengan   penerbitan   Obligasi   sesuai   Surat   No.   10121/GBK/2013   tanggal   19 Maret  2013. 15. Sesuai   dengan   Surat   Pernyataan   Perseroan,   anggota   Direksi   dan   Dewan   Komisaris   Perseroan serta   atas   dasar   penelitian   kami   pada   Pengadilan   Negeri   dimana   kantor   pusat   Perseroan berkedudukan   dan   kantor   cabang   Perseroan   berkedudukan,   Pengadilan   Hubungan   Industrial pada   Pengadilan   Negeri   dimana   kantor   pusat   Perseroan   berkedudukan   dan   kantor   cabang Perseroan   berkedudukan,   Pengadilan   Tata   Usaha   Negara   dimana   kantor   pusat   Perseroan berkedudukan  dan  kantor  cabang  Perseroan  berkedudukan,  Badan  Arbitrase  Nasional  Indonesia (BANI)   dimana   kantor   pusat   Perseroan   berkedudukan   dan   kantor   cabang   Perseroan berkedudukan,   dan   Pengadilan   Pajak   di   Departemen   Keuangan,   Perseroan,   Dewan   Komisaris dan   Direksi   tidak   terlibat   perkara-­‐perkara   pidana,   perdata,   tata   usaha   negara   di   hadapan peradilan  umum,  perkara  ketenagakerjaan,  sengketa  perpajakan  maupun  sengketa  arbitrase  di

100

Indonesia   yang   secara   material   dapat   mempengaruhi   secara   negatif   keadaan   keuangan   dan   keberlangsungan  usaha  Perseroan.   16. Atas  dasar  pemeriksaan  kami  di  Pengadilan  Niaga  pada  Pengadilan  Negeri/Niaga/HAM  dimana kantor   pusat   dan   kantor   cabang   Perseroan   berkedudukan,   Perseroan   tidak   terdaftar   sebagai termohon   dalam   perkara   kepailitan   atau   telah   dinyatakan   dalam   keadaan   pailit,   Penundaan Kewajiban  Pembayaran  Utang  (PKPU)  dan/atau  pembubaran  Perseroan  sebagaimana  dimaksud dalam   Undang-­‐Undang   No.   37   Tahun   2004   tentang   Kepailitan   dan   Penundaan   Kewajiban Pembayaran  Utang  dan  UUPT. Perseroan   juga   tidak   terdaftar   sebagai   tergugat   atau   termohon   dalam   perkara   perdata   atau pidana   di   Pengadilan   Negeri     dimana   kantor   pusat   dan   kantor   cabang   Perseroan   berkedudukan. Namun   demikian,   saat   ini   Perseroan   tengah   menghadapi   penyidikan   dugaan   tindak   pidana memproduksi   dan   /   atau   jasa   yang   tidak   memenuhi   atau   tidak   sesuai   dengan   standar   yang dipersyaratkan   dan   ketentuan   perundang-­‐undangan,   menawarkan,   mempromosikan, mengiklankan   suatu   barang   dan   /   atau   jasa   secara   tidak   benar,   dan   /   atau   seolah-­‐olah   barang tersebut   berasal   dari   daerah   tertentu   sebagaimana   dimaksud   dalam   Pasal   62   ayat   (1)   Jo   Pasal   8 ayat   (1)   huruf   a   Jo   Pasal   9   ayat   (1)   huruf   h   Undang   –   Undang   RI   No.   8   Th.   1999   tentang Perlindungan   Konsumen   dan   Pasal   142,   144   Undang   –   Undang   RI   No.   18   Th.   2012   tentang Pangan.  Penyidikan  dugaan  tindak  pidana  tersebut  tidak  berpengaruh  negatif  terhadap  jalannya usaha   dan/atau   tidak   secara   material   dapat   mempengaruhi   keadaan   keuangan   Perseroan. Perseroan   juga   tidak   menerima   somasi   yang   berdampak   terhadap   kelangsungan   usaha Perseroan. 17. Berdasarkan  Surat  Pernyataan  Mengenai  Rencana  Penggunaan  Dana  Direksi  Perseroan  tanggal 29   April   2013,   Perseroan   akan   mempertanggungjawabkan   realisasi   penggunaan   dana   hasil Penawaran   Umum   secara   berkala   kepada   pemegang   saham   melalui   Rapat   Umum   Pemegang Saham   dan   melaporkan   kepada   BAPEPAM   &   LK   sesuai   dengan   Peraturan   Bapepam   No.   X.K.4 Lampiran  Keputusan  Ketua  Bapepam  No.  Kep-­‐27/PM/2003  tanggal  17  Juli  2003  tentang  Laporan Realisasi  Penggunaan  Dana  Hasil  Penawaran  Umum  (“Peraturan  Bapepam  No.  X.K.4”). 18. Berdasarkan   Surat   Penyataan   Mengenai   Rencana   Penggunaan   Dana   Direksi   Perseroan   tanggal 29  April  2013,  penggunaan  dana  hasil  Penawaran  Umum  Obligasi  setelah  dikurangi  biaya-­‐biaya emisi  akan  digunakan  untuk: 1. Sekitar   56%   untuk   melakukan   pengembangan   usaha/ekspansi   perusahaan   (termasuk pembelian   tanah,   penambahan   line   mesin   dan   membangun   pabrik-­‐pabrik   baru)   dengan tujuan  untuk  meningkatkan  kapasitas  yang  ada  dan  melakukan  penetrasi  ke  daerah-­‐daerah lain  di  Indonesia,  dengan  keterangan  sebagai  berikut: a.

Lokasi Aset  yang  akan  dibeli Spesifikasi  mesin

Alokasi  biaya  

:   Purwakarta   :   Tanah  dan  mesin,  serta  pembangunan  pabrik  baru   :   Mesin-­‐mesin  untuk  pembuatan  roti,  berupa  mixer,  make   up,   oven,   packaging,   serta   mesin-­‐mesin   pendukung   lainnya   :   Sekitar  50%.  

101

b.

Lokasi Aset  yang  akan  dibeli Spesifikasi  mesin

Alokasi  biaya  

:   Cikande   :   Tanah  dan  mesin,  serta  pembangunan  pabrik  baru   :   Mesin-­‐mesin  untuk  pembuatan  roti,  berupa  mixer,  make   up,   oven,   packaging,   serta   mesin-­‐mesin   pendukung   lainnya   :   Sekitar  50%  

2. Sekitar   44%   untuk   membayar   pinjaman   kepada   PT.   Bank   Central   Asia   Tbk   (BCA)   (tidak terafiliasi),  dengan  rincian  keterangan  mengenai  pinjaman  tersebut  adalah  sebagai  berikut: Jumlah  pokok   :  Rp.  280.000.000.000,-­‐   Tingkat  bunga   :  8,25%  per  tahun.   Jangka  waktu   :  6  tahun  sejak  tanggal  penarikan  dana  pertama  kali.   Jatuh  tempo   :  2  November  2017.   Pada   saat   ini   Perseroan   sedang   dalam   proses   mencari   pemasok   untuk   pembelian   aset-­‐aset   tersebut   diatas,   oleh   karenanya   belum   dapat   memastikan   apakah   terdapat   hubungan   afiliasi   atau  tidak  sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan  Bapepam  No.  IX.E.1.  

Penggunaan   dana   untuk   membangun   pabrik-­‐pabrik   baru   termasuk   kategori   Transaksi   Material   yang   dikecualikan   sebagaimana   dimaksud   dalam   Pasal   3   Huruf   a   Angka   6)   Peraturan   Bapepam   No.  IX.E.2.     Perluasan   usaha   dan   pembangunan   pabrik-­‐pabrik   baru   dari   dana   hasil   Penawaran   Umum   Obligasi,  merupakan  Transaksi  Material  yang  dikecualikan  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  3  Huruf   a   Angka   6)   Peraturan   Bapepam   No.   IX.E.2,   dengan   demikian   Perseroan   wajib   melakukan   keterbukaan   informasi   sebagaimana   diatur   dalam   Peraturan   Bapepam   No.   X.K.1   tentang   Keterbukaan  Informasi  Yang  Harus  Segera  Diumumkan  Kepada  Publik.   Apabila   penggunaan   dana   sebagaimana   disebutkan   diatas   merupakan   transaksi   material   dan/atau   yang   mengandung   benturan   kepentingan   sebagaimana   diatur   dalam   Peraturan   Bapepam   No.   IX.E.2   dan/atau   Peraturan   Bapepam   No.   IX.E.1,   Perseroan   wajib   memenuhi   ketentuan-­‐ketentuan  tersebut.  

102

19. Sehubungan  dengan  Penawaran  Umum  Obligasi,  pada  tanggal  Pendapat  Hukum  ini,  Perseroan telah  membuat  dan  menandatangani  secara  sah  Perjanjian-­‐Perjanjian  Penerbitan  Obligasi  2013 dan  Perjanjian  Perwaliamanatan  sebagaimana  disebutkan  dalam  Angka  7  huruf  a.  di  atas  telah sesuai  dengan  ketentuan  Peraturan  Bapepam  dan  LK  No.  VI.  C.4  tentang  Ketentuan  Umum  dan Kontrak  Perwaliamanatan  Efek  Bersifat  Utang. 20. Perseroan   telah   menjadi   Perusahaan   Publik   selama   2   (dua)   tahun   terhitung   sejak   tanggal penawaran   umum   perdana,   tidak   pernah   mengalami   kondisi   gagal   bayar,   dan   rencana penawaran  umum  obligasi  yang  akan  dilaksanakan  oleh  Perseroan  merupakan  penerbitan  efek yang  bersifat  utang,  dengan  demikian  sesuai  Peraturan  IX.A.15. 21. Perseroan   tidak   memiliki   hubungan   afiliasi   dengan   Penjamin   Pelaksana   Emisi   Efek   dan Waliamanat  dalam  Penawaran  Umum  Obligasi  ini  sebagaimana  dimaksud  dalam  UUPM. 22. Aspek  hukum  yang  dimuat  dalam  prospektus  adalah  benar  dan  sesuai  dengan  hasil  pemeriksaan kami. Demikianlah  Pendapat  Hukum  ini  kami  berikan  dan  dibuat  sesuai  dengan  standar  profesi  dan  kode   etik  profesi  sebagai  Konsultan  Hukum  Pasar  Modal  dan  kami  telah  bersikap  independen  serta  tidak   memiliki  benturan  kepentingan  dengan  Perseroan,  dan  Profesi  Penunjang  Pasar  Modal  lainnya  serta   bertanggung  jawab  atas  pendapat  hukum  yang  diberikan.  

Hormat  kami,   Hadiwidjojo  Wirya  Mukhtar  Ardibrata  Law  Offices  

Kukuh  Komandoko  Hadiwidjojo,  S.H.,  M.Kn   STTD  Nomor:    541/PM/STTD-­‐KH/2004   Anggota  HKHPM  Nomor:  200815  

Tembusan:   1. 2. 3.

Yth.  Otoritas  Jasa  Keuangan; Yth.  PT  Bursa  Efek  Indonesia; Yth.  Penjamin  Pelaksana  Emisi  Obligasi  yaitu  PT  BCA  Sekuritas.

103

Halaman ini sengaja dikosongkan

xiv

XV. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN

105

Halaman ini sengaja dikosongkan

SURAT PERNYATAAN DI REKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS IAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 (DIAUD|T)

STATEMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS CONCERNING THE RESPONSIB'LIrY FOR THE FINANCIAL STATEMENTS

FORTHE YEARS ENDED 37,2072 AND 2077 (AUDiTED)

DECEMBER

PT. NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk ("Perseroan")

PT NIPPON INDOSARI CORPINDOTbk ("Compony')

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

We, the undersigned:

7, Nama

7.

:

Wendy Sui Cheng Yap

: Kasawan lndustri MM2100,

Office Address

Alamat Domisili

Domicile Address

Nomor Telepon

Jl. Selayar Blok A9 Cibitung Bekasi Jawa Barat 17520 : Apartemen Four Season RT 007/RW 03 Kel.Setia budi, Jakarta Selatan : (021) 8935088

Jabatan

: Presiden Direktur Perseroan

2. Nama Alamat Kantor .A. Alamat Domisili

:

Telephone Position

2.

Yenni Husodo

: Kasawan lndustri MM2100,

Office Address

Jl. Selayar Blok A9

Domicile Address

NomorTelepon

Cibitung Bekasi Jawa Barat 17520 Jl. Pemuda TBS Blok C.2 No.10 RT 004/RW 009 Kel.Jati, Kec. Pulo Gadung, Jakarta : (021) 8935088

Jabatan

: Direktur Perseroan

Telephone Position

ini

bertindak bersama-sama untuk dan atas nama Perseroan, berkedudukan di Cibitung, Bekasi, Kasawan lndustri MM2100, Jl. Selayar Blok 49, Cibitung, Jawa Barat dengan ini

menyatakan hal-hal sebagai berikut

2.

: Yenni Husodo : Kosowon lndustri MM2700 11. Seloyor Blok A9 Cibitung Bekosi Jowo Borot 1-7520 : Jl. Pemudo TBS Blok C.2 No.70 Rt.004/ RW 009 Kel. Joti Kec. Pulo Godung, Jokorto : (021) 893s088 : Director of the Company

:

7.

That we ore responsible for the preporotion ond presentotion the Compony's Finonciol Stotement for the yeors ended December 31, 2012 ond 2011;

2.

Keuangan emiten atau perusahaan publik yang dikeluarkan oleh

That the Finonciol Stotement of the Company is prepored and presented in occordonce with the generol occepted occounting principles, The Copitol Morket Supervisory Agency ond Stock Exchonge Regulotions, ond guidelines for Finoncial Stotement presentotions ond disclosures for public listed componies issued

BAPEPAM-LK dan Bursa;

by BAPEPAM-LK ond Stock Exchonges;

Bahwa kami bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Perseroan tahunan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan20lL;

Bahwa Laporan Keuangan Perseroan telah disusun dan disajikan

Bursa, serta pedoman penyajian dan pengungkapan

a. Bahwa

Laporan

semua informasi dalam Laporan Keuangan Perusahaan

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

April

in the Finonciol

Stotement

b.

4.

Thot we ore responsible

The obove stotement is mode

for the internol control

truthfully.

karta,Apiil 24, 2Ol3

2013

l!!Ll-r!!

,lq

Wendv Sui Cheng Yap

Yenni Husodo

Presiden Direktur/

Direktu

President

Director

of

the

Thot the Finonciol Stotements of the Compony does not contoin incorrect inlormotion ond mdterial foct, ond does not omit ony informotion or moteriol foct;

Company.

dalam Perseroan.

Jakarta,?J+

Thot oll informotion

Company ore complete ond correct;

informasi atau fakta material;

Bahwa kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal

of

3. o.

telah dimuat secara lengkap dan benar; b.Bahwa Laporan Keuangan Perseroan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan

4.

: Wendy Sui Cheng Yop : Kosowon lndustri MM2700 11. Seloyor Blok A9 Cibitung Bekosi lowo Borot 77520 .'Apartemen Four Season RT 07/RW 03 Kel.Setia budi Jaka rta Selata n : (021) 8935088 : President Direaor of the Compony

ln this motter octing jointly for ond on beholf of the Compony hoving its domiciled in Cibitung, Bekosi, Kosowon lndustri MM2100, Jl. S.eloyor Blok 49, Cibitung, Jowo Borot, hereinofter declore os follows

sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) dan

3.

Nome

:

Dalam hal

1.

Nome

Alamat Kantor

r/

Directo

PT.NipponlndosariCorpindo,Tbk Jl.SelayarBlok49KawasanIndustriMM2l00,DesaMekarwangi,CikarangBarat,Bekasi,JawaBaratlT520 Telp.(021)89983876,89844953 Fax.(021)89844955Website:www,sariroti.com

system in the

lltt

ZEnrust *YouNc

Purwantono, Suherman & Surja lndonesia Stock Exchange Building Tourer 2, 7th Floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53

lllllllllllllllllrrrr

Jakarta 12190, Indonesia Tel: +62 21 5289 5000 fax: -62 2L 5289 47OO www.ey com/id

The original report included herein is

in lndonesian language.

Laporan Auditor lndependen

lndependent Auditors' Report

Laporan No. RPC-39021 PSSI 2073

R

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi PT Nippon lndosari Corpindo Tbk

eport No. R PC'3902 /PSS/ZO 1 3

The Stockholders, Boards of Commissioners and

Directors PT Nippon lndosari Corpindo Tbk

Kami telah mengaudit laporan posisi keuangan PT Nippon lndosari Corpindo Tbk ("Perusahaan") tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, serta laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan

We have audited fhe statements of financial position of PT Nippon lndosari Corpindo Tbk (the "Company") as of December 37, 2012,2O11 and 2O1O, and the

related staternents of comprehensive

income, changes in equity and cash flows for the years then ended. fhese financial statements are the responsibility of the Company's management. Our

ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir

pada tanggal-tanggal tersebut. Laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen Perusahaan. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit

responsibility

is to

express

an opinion on

fhese

financial staternents based on our audits.

kami.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing

We conducted our audits in accordance with auditing standards estab/lshed by the lndonesian lnstitute of Certified Public Accountants. fhose standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonab/e assurance about whether the financial statements are free of material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, eyidence supporting the amounts and disclosures in the financiat sfatements. An audit also includes assessingl the accountinq principles used and significant

yang ditetapkan lnstitut Akuntan Publik lndonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji

material. Suatu audit meliputi pemeriksaan. atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga

meliputi penilaian atas prinsip akuntansi

yang

digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan

estimates made

by

management,

as well

evaluating the overall financial

presentation. We believe that our audits provide

pendapat.

reasonable basis for our opinion.

108

P!rwantono, Suherman & Surja Registered Public Accountants K[1K i'.]o 131/KNI A m:mber firm of Ernst & Young Glabal Limited

1/20i0

as

sfatement a

"

zEnrusr&youNc

iIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIr The original report included herein is

in lndonesian language.

Laporan Auditor lndependen (lanjutan)

lndependent Auditors' Report (continued)

Laporan No. RPC-3902lPSSl2013 (lanjutan)

Report No. RPC-3902/PSS/201 3 (continued)

Menurut pendapat kami, laporan keuangan yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Nippon lndosari Corpindo Tbk tanggal 31 Desember 2012,2011 dan 2010, serta hasil usaha dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di lndonesia.

ln our opinion, the financial statements referred to above present fairly, in all material respects, the financial position of PT Nippon lndosari Corpindo Tbk as of December 31, 2012, 2O11 and 2010, and the resu/ts of its operations and its cash flows for the

Kami telah menerbitkan Laporan Auditor lndependen

We have previously rssued lndependent Auditors'

No. RPC-3205/PSS/2013 tanggal 6 Februari 2013 atas laporan posisi keuangan PT Nippon lndosari Corpindo Tbk tanggal 31 Desember 2OL2,ZOLL dan 2010, serta

February 6,

laporan laba rugi komprehensif

,

years then ended F i na

in conformity with

lndonesian

nci a I Accou nti nq Sfandards.

Report No. position

laporan perubahan

RPC-3205/PSS/2O13 dated 2073 on the sfatemenfs of financial

of PT

Nippon lndosari Corpindo Tbk as of

December 31, 2012, 2O71 and 2O7O, and the related statements of comprehensive income, changes in equity and cash f/ows for the years then ended. ln relation with the Company's plan to offer bonds to the

ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir

pada tanggal-tanggal tersebut. Sehubungan dengan rencana penawaran umum obligasi Perusahaan seperti diungkapkan pada Catatan 36 atas laporan keuangan,

Perusahaan menerbitkan kembali laporan keuangan tersebut diatas untuk mencakup perubahan dan/atau

public as disc/osed in Nofe 36 to the financial statemenfs, the Company reissued ifs financial statemenfs to include revision and/or additional

penambahan pengungkapan pada laporan keuangan.

disc/osures in the financial statemenfs.

Purwantono, Suherman & Surja

Feniwati Chendana, CPA RegistrasiAkuntan Publik No. AP.0694lPublic Accountant Registration No. AP.0694

24 April 2Ot3l April 24, 2073

The accompanying linancial statements are not intended to present

the financial position, results of operations and cash llows in accordance with accounting principles and practices generally accepted in countries and jurisdictions other than lndonesia. The standards, procedures and practices applied to audit such financial statements are those generally accepted and applied in lndonesia.

109

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk LAPORAN POSISI KEUANGAN 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 (Disajikan dalam rupiah)

Catatan/ Notes

PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION December 31, 2012, 2011 and 2010 (Expressed in rupiah)

2012

2011

2010

ASET ASET LANCAR Kas dan setara kas Piutang usaha Pihak ketiga Pihak berelasi Piutang lain-lain pihak ketiga Persediaan Biaya dibayar dimuka Pajak dibayar dimuka Uang muka

ASSETS 37.871.639.602

48.397.360.886

120.721.694.375

133.480.005.931 2.723.400.542 421.608.083 22.598.712.855 4.312.875.374 14.110.226.836 4.299.564.922

101.501.209.883 1.886.686.454 262.603.539 16.305.869.407 2.891.390.294 12.645.442.465 6.383.688.610

73.792.955.578 1.848.684.827 9.602.287.926 335.481.876 2.273.816.569 4.455.099.046

CURRENT ASSETS Cash and cash equivalents Trade receivables Third parties Related party Other third party receivables Inventories Prepaid expenses Prepaid taxes Advances

219.818.034.145

190.274.251.538

213.030.020.197

TOTAL CURRENT ASSETS

2e,2f,8 2b,2j,9, 29c,29e,31 2f,2p,10 2j,11,31

893.898.142.271

546.098.568.681

345.865.687.828

NON-CURRENT ASSETS Fixed assets

11.213.320.997 1.426.300.220 1.954.286.254

8.774.420.148 1.878.008.379 1.103.771.236

6.410.058.069 796.908.031

12

76.634.597.336

11.007.898.518

2.162.667.701

Guarantee deposits Intangible assets Other non-current financial assets Other non-current non-financial assets

2b,2j,4,31 2j,5,31 2k,28 2j,31 2c,6 2d,7 2h,15a

TOTAL ASET LANCAR ASET TIDAK LANCAR Aset tetap Deposito jaminan Aset takberwujud Aset keuangan tidak lancar lainnya Aset non-keuangan tidak lancar lainnya TOTAL ASET TIDAK LANCAR TOTAL ASET

985.126.647.078

568.862.666.962

355.235.321.629

TOTAL NON-CURRENT ASSETS

1.204.944.681.223

759.136.918.500

568.265.341.826

TOTAL ASSETS

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

110

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk LAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan) 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 (Disajikan dalam rupiah)

Catatan/ Notes

PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (continued) December 31, 2012, 2011 and 2010 (Expressed in rupiah)

2012

2011

2010

LIABILITAS DAN EKUITAS

LIABILITIES AND EQUITY

LIABILITAS JANGKA PENDEK Utang usaha Pihak ketiga Pihak berelasi Utang lain-lain Utang pajak

59.450.463.974 19.582.888.186 86.024.594.555 6.775.419.619

47.816.645.361 17.736.833.011 65.876.802.143 6.454.184.728

19.163.747.303 8.182.605.840 36.795.135.335 15.604.637.383

CURRENT LIABILITIES Trade payables Third parties Related parties Other payables Taxes payable

17.142.497.535

10.303.026.712

12.860.937.645

Accrued expenses

6.072.955.763

-

-

406.748.140

21.626.000

32.058.500

Current maturities of long-term bank loans Short-term employee benefits liability

195.455.567.772

148.209.117.955

92.639.122.006

TOTAL CURRENT LIABILITIES

2j,29c,31

12.641.292.315

8.819.229.298

6.107.613.361

NON-CURRENT LIABILITIES Customers’ deposits

2j,18,31 2h,15g

296.844.192.237 16.341.933.308

33.071.521.262 10.989.153.322

7.948.815.578

2i,19

17.054.098.041

11.606.713.877

6.117.360.043

Long-term bank loans - net of current maturities Deferred tax liability - net Long-term employee benefits liability

TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG

342.881.515.901

64.486.617.759

20.173.788.982

TOTAL NON-CURRENT LIABILITIES

TOTAL LIABILITAS

538.337.083.673

212.695.735.714

112.812.910.988

TOTAL LIABILITIES

2j,13,31 2k,28 2j,14,31 2h,15b 2j,2k,16, 28,31

Beban akrual Utang bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun Liabilitas imbalan kerja jangka pendek

2j,18,31 2i,17

TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK LIABILITAS JANGKA PANJANG Jaminan pelanggan Utang bank jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun Liabilitas pajak tangguhan - neto Liabilitas imbalan kerja jangka panjang

EKUITAS Modal saham - nilai nominal Rp100 per saham Modal dasar - 3.440.000.000 saham Modal ditempatkan dan disetor penuh - 1.012.360.000 saham

20

101.236.000.000

101.236.000.000

EQUITY Capital stock - Rp100 par value per share Authorized - 3,440,000,000 shares Issued and fully paid 101.236.000.000 1,012,360,000 shares

Tambahan modal disetor - neto

21

173.001.428.035

173.001.428.035

173.001.428.035

Additional paid-in capital - net

Saldo laba - belum ditentukan penggunaannya

392.370.169.515

272.203.754.751

181.215.002.803

Retained earnings unappropriated

TOTAL EKUITAS

666.607.597.550

546.441.182.786

455.452.430.838

TOTAL EQUITY

1.204.944.681.223

759.136.918.500

568.265.341.826

TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

111

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 (Disajikan dalam rupiah)

PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME Years Ended December 31, 2012, 2011 and 2010 (Expressed in rupiah)

Catatan/ Notes

2012

2011

PENJUALAN NETO

2g,2k,23,28

1.190.825.893.340

813.342.078.952

612.192.357.641

NET SALES

BEBAN POKOK PENJUALAN

2g,2k,24,28

634.412.985.295

433.938.241.819

323.167.484.228

COST OF GOODS SOLD

556.412.908.045

379.403.837.133

289.024.873.413

2g,25 2g,26 2g,27

(370.258.127.976) 13.526.100.737 (277.561.322)

(232.917.644.587) 10.143.298.576 (3.402.636.391)

(163.333.078.937) 10.276.233.341 (310.122.795)

199.403.319.484

153.226.854.731

135.657.905.022

389.661.277 -

1.721.179.555 -

199.792.980.761

154.948.034.286

134.665.973.429

LABA BRUTO Beban usaha Pendapatan operasi lainnya Beban operasi lainnya LABA USAHA Pendapatan keuangan Biaya keuangan

2g,4 2g,18

LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN BEBAN PAJAK PENGHASILAN

2h,15d

LABA TAHUN BERJALAN

LABA PER SAHAM

2n

4.079.913.333 (5.071.844.926)

GROSS PROFIT Operating expenses Other operating income Other operating expenses INCOME FROM OPERATIONS Finance income Finance costs INCOME BEFORE INCOME TAX

50.643.432.736

39.015.501.244

34.890.849.054

INCOME TAX EXPENSE

149.149.548.025

115.932.533.042

99.775.124.375

INCOME FOR THE YEAR

-

-

-

OTHER COMPREHENSIVE INCOME

149.149.548.025

115.932.533.042

99.775.124.375

TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR

147,33

114,52

106,38

EARNINGS PER SHARE

PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN

2010

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

112

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 (Disajikan dalam rupiah)

Catatan/ Notes Saldo, 31 Desem ber 2009 Penambahan modal saham melalui Penawaran Umum Perdana (IPO) Biaya penerbitan saham

20,21 21

Saldo, 31 Desem ber 2010 Total laba komprehensif untuk tahun berjalan 20

Saldo, 31 Desem ber 2011 Total laba komprehensif untuk tahun berjalan Dividen Saldo, 31 Desem ber 2012

20

Saldo laba belum ditentukan penggunaannya / Retained earnings unappropriated

Tambahan modal disetor neto/ Additional paidin capital - net

86.050.600.000

Total laba komprehensif untuk tahun berjalan

Dividen

Modal saham ditempatkan dan disetor penuh/ Issued and fully paid capital stock

PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY Years Ended December 31, 2012, 2011 and 2010 (Expressed in rupiah)

15.185.400.000 -

349.534.267

178.428.450.000 (5.776.556.232)

81.439.878.428

-

Total ekuitas/ Total equity 167.840.012.695

Balance, December 31, 2009

193.613.850.000

Additional capital stock from Initial Public Offering (IPO)

(5.776.556.232)

Stock issuance costs

-

-

99.775.124.375

99.775.124.375

Total comprehensive income for the year

101.236.000.000

173.001.428.035

181.215.002.803

455.452.430.838

Balance, December 31, 2010

-

-

115.932.533.042

115.932.533.042

Total comprehensive income for the year

-

-

(24.943.781.094)

(24.943.781.094)

101.236.000.000

173.001.428.035

272.203.754.751

546.441.182.786

Balance, December 31, 2011

-

-

149.149.548.025

149.149.548.025

Total comprehensive income for the year

-

-

101.236.000.000

173.001.428.035

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

(28.983.133.261)

(28.983.133.261)

392.370.169.515

666.607.597.550

Dividend

Dividend Balance, December 31, 2012

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

113

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk LAPORAN ARUS KAS Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 (Disajikan dalam rupiah) Catatan/ Notes ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI Penerimaan dari pelanggan Penerimaan dari pendapatan bunga Pembayaran kepada pemasok dan kontraktor Pembayaran untuk beban operasional Pembayaran untuk gaji dan imbalan kerja karyawan Pembayaran pajak penghasilan Pembayaran royalti

2011

389.661.277

8

1.721.179.555

4.079.913.333

(280.982.126.088)

(321.095.749.582)

(385.243.141.309)

(260.960.498.446)

(113.583.928.948)

(93.272.545.990) (42.483.323.209) (10.297.053.613)

(54.487.230.120) (45.458.674.270) (7.503.211.021)

(33.458.264.517) (31.063.427.202) (6.090.820.998)

189.548.542.813

148.431.210.737

95.377.823.496

24.877.388 (352.773.992.131)

20.882.409 (217.674.494.859)

(76.634.597.336) (679.411.674)

(10.265.534.203) -

269.456.048.599 (28.983.133.261) (10.855.305.418)

1b,21

Kas neto diperoleh dari aktivitas pendanaan PENGARUH NETO PERUBAHAN KURS PADA KAS DAN SETARA KAS

(227.919.146.653)

33.039.417.684 (24.943.781.094) (869.362.972)

1.345.273.228 (135.388.412.922) 13.018.150.400 (121.024.989.294)

(5.071.844.926)

-

-

187.837.293.768

-

-

(93.750.000.000)

229.617.609.920

7.226.273.618

371.249.736

KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS

596.590.101.410

(452.947.710.565)

(430.063.123.753)

20

2010

796.101.771.127

-

Kas neto digunakan untuk aktivitas investasi ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN Penerimaan dari pinjaman bank jangka panjang Pembayaran dividen Pembayaran beban bunga Perolehan dari IPO setelah dikurangi biaya penerbitan saham Pembayaran pinjaman bank jangka panjang

2012

1.173.402.656.222

Kas neto diperoleh dari aktivitas operasi ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI Penerimaan dari penjualan aset tetap Perolehan aset tetap Pembayaran uang muka pembelian aset tetap Perolehan aset takberwujud Penebusan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya

PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk STATEMENTS OF CASH FLOWS Years Ended December 31, 2012, 2011 and 2010 (Expressed in rupiah)

(10.525.721.284)

(62.671.191)

(72.324.333.489)

89.015.448.842

(591.886.281)

CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES Collections from customers Cash received from interest income Payments to suppliers and contractors Payments for operational expenses Payments of salaries and employee benefits Payments of income taxes Payments of royalty Net cash provided by operating activities CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES Proceeds from sale of fixed assets Acquisitions of fixed assets Payments of advances for purchase of fixed assets Acquisitions of intangible assets Redemption of restricted time deposits Net cash used in investing activities CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES Proceeds of long-term bank loans Dividend payment Payments of interest expense Proceeds from IPO, net of stock issuance costs Payments of long-term bank loans Net cash provided by financing activities NET EFFECT OF CHANGES IN EXCHANGE RATES ON CASH AND CASH EQUIVALENTS

62.776.396.763

NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS

KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN

4

48.397.360.886

120.721.694.375

57.945.297.612

CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF YEAR

KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN

4

37.871.639.602

48.397.360.886

120.721.694.375

CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR

Informasi mengenai aktivitas yang tidak mempengaruhi arus kas diungkapkan dalam Catatan 33.

Information on non-cash activities is presented in Note 33.

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

114

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain) 1.

PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS Years Ended December 31, 2012, 2011 and 2010 (Expressed in rupiah, unless otherwise stated)

UMUM a.

1.

Pendirian Perusahaan

GENERAL a.

Establishment of the Company

PT Nippon Indosari Corpindo (“Perusahaan”) didirikan dalam kerangka Undang-undang Penanaman Modal Asing No. 1 tahun 1967, yang kemudian diubah dengan Undangundang No. 11 tahun 1970, berdasarkan akta notaris No. 11 tanggal 8 Maret 1995 dari Benny Kristianto, S.H. Akta pendirian Perusahaan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dalam Surat Keputusan No. C2-6209 HT.01.01.TH.95 tanggal 18 Mei 1995 dan diumumkan dalam Tambahan No. 9729 dari Berita Negara Indonesia No. 94 tanggal Republik 24 November 1995.

PT Nippon Indosari Corpindo (the “Company”) was established within the framework of the Foreign Investment Law No. 1 of 1967, as amended by Law No. 11 of 1970, based on notarial deed No. 11 dated March 8, 1995 of Benny Kristianto, S.H. The deed of establishment was approved by the Ministry of Justice in its decision letter No. C2-6209 HT.01.01.TH.95 dated May 18, 1995 and was published in Supplement No. 9729 of State Gazette No. 94 dated November 24, 1995.

Anggaran dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, yang terakhir berdasarkan akta notaris No. 48 tanggal 19 April 2012 dari F.X. Budi Santoso Isbandi, S.H., mengenai perubahan tempat kedudukan Perusahaan dari sebelumnya Cikarang Bekasi menjadi berkedudukan di Cibitung Bekasi. Perubahan ini telah dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan surat No. AHU-30282.A.H.01.02 tanggal 6 Juni 2012.

The Company’s articles of association has been amended from time to time, the latest amendment of which was notarized under deed No. 48 dated April 19, 2012 of F.X. Budi Santoso Isbandi, S.H., concerning the change of the Company's domicile from Cikarang Bekasi to become Cibitung - Bekasi. The amendment has been recorded in the database of the Administration System of the Law and Human Rights Department based on letter No. AHU-30282.A.H.01.02 dated June 6, 2012.

Berdasarkan Pasal 3 anggaran dasar Perusahaan, ruang lingkup usaha utama Perusahaan yang sedang dijalankan adalah di bidang pabrikasi, penjualan dan distribusi roti. Kantor pusat Perusahaan berkedudukan di Kawasan Industri MM2100 Cibitung - Bekasi. Pabrik Perusahaan terdiri dari sebagai berikut:

In accordance with Article 3 of its articles of association, the Company is currently engaged in the manufacture, sale and distribution of bread. The Company’s head office is located at MM2100 industrial estate Cibitung - Bekasi. The Company’s production plants consist of the following:

Lokasi/Location

Kapasitas (ptg/hari)/ Capacity (pcs/day)

Mulai Beroperasi/ Start of Operations

Cikarang Blok U/Block U

650.617

Desember/December 2008

Cikarang Blok W/Block W

455.088

September 1996

Cibitung MM2100

441.504

Januari/January 2012

Pasuruan

702.691

November 2005

Semarang

362.854

Februari/February 2011

Medan

313.179

April 2011

Perusahaan memulai operasi komersial pada tahun 1996.

The Company started operations in 1996.

115

its

commercial

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain) 1.

PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS Years Ended December 31, 2012, 2011 and 2010 (Expressed in rupiah, unless otherwise stated)

UMUM (lanjutan) a.

b.

1.

Pendirian Perusahaan (lanjutan)

GENERAL (continued) a.

Perusahaan tidak mempunyai entitas induk oleh karena tidak ada pemegang saham Perusahaan yang memiliki porsi kepemilikan efektif atau hak suara diatas 50%.

The Company does not have a parent entity since none of the Company’s stockholders has effective ownership or voting rights above 50%.

Laporan keuangan ini diotorisasi untuk terbit oleh Direksi Perusahaan pada tanggal 24 April 2013.

The accompanying financial statements were authorized for issue by the Company’s Board of Directors on April 24, 2013.

Penawaran Umum Efek Perusahaan

b.

Berdasarkan Surat Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAMLK) No. S-5479/BL/2010 tanggal 18 Juni 2010, Pernyataan Pendaftaran Perusahaan dalam rangka Penawaran Umum Perdana 151.854.000 lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp100 per lembar saham dengan harga penawaran sebesar Rp1.275 per saham telah dinyatakan efektif. Pada tanggal 28 Juni 2010, Perusahaan mencatatkan seluruh sahamnya di Bursa Efek Indonesia. c.

Establishment of the Company (continued)

Based on the letter No. S-5479/BL/2010 dated June 18, 2010 of the Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency (BAPEPAM-LK), the Company’s Registration Statement on its Initial Public Offering of 151,854,000 shares with nominal value of Rp100 per share at Rp1,275 per share was declared effective. On June 28, 2010, the Company listed all of its shares on the Indonesia Stock Exchange.

Dewan Komisaris dan Direksi, Komite Audit dan Karyawan

c.

Direksi Presiden Direktur Direktur Direktur Direktur Direktur Direktur (Tidak Terafiliasi)

Benny Setiawan Santoso Tan Hang Huat Seah Kheng Hong Conrad Wendy Sui Cheng Yap Indrayana Kaneyoshi Morita Takao Okabe Yenni Husodo Chin Yuen Loke

Susunan Komite Audit pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 adalah sebagai berikut: Ketua Anggota Anggota

Boards of Commissioners and Directors, Audit Committee and Employees The composition of the Company’s Boards of Commissioners and Directors as of December 31, 2012, 2011 and 2010 is as follows:

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 sebagai berikut: Dewan Komisaris Presiden Komisaris Komisaris Komisaris (Independen)

Company’s Public Offering

Board of Commissioners President Commissioner Commissioner Commissioner (Independent) Board of Directors President Director Director Director Director Director Director (Not Affiliated) The composition of the Company’s Audit Committee as of December 31, 2012, 2011 and 2010 is as follows:

Seah Kheng Hong Conrad Denny A. Bayu Purnama Irawan

Chairman Member Member As of December 31, 2012, 2011 and 2010, the Company had 1,031, 490 and 426 permanent employees, respectively, (unaudited).

Pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, Perusahaan memiliki 1.031, 490 dan 426 karyawan tetap (tidak diaudit).

116

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain) 2.

PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS Years Ended December 31, 2012, 2011 and 2010 (Expressed in rupiah, unless otherwise stated)

IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING a.

2.

Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

SUMMARY OF SIGNIFICANT POLICIES a.

ACCOUNTING

Basis of Preparation of the Financial Statements

Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (“SAK”), yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan dari Ikatan Akuntan Indonesia (‘’DSAK’’) serta peraturanperaturan serta Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan yang diterbitkan oleh BAPEPAM-LK. Perusahaan menerapkan Pernyataan-pernyataan Standar Akuntasi Keuangan tertentu yang baru atau telah direvisi dan diterbitkan, berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2012, baik secara prospektif maupun retrospektif.

The financial statements have been prepared and presented in accordance with Financial Accounting Standards (“SAK”), which comprise the Statements and Interpretations issued by the Financial Accounting Standards Board (“DSAK") of the Indonesian Institute of Accountants and the Regulations and the Guidelines on Financial Statement Presentation and Disclosures issued by BAPEPAM-LK. As disclosed further in the relevant succeeding notes, the Company implemented certain Statements of Financial Accounting Standards, which are either new or amended and published, applied effective January 1, 2012, either prospectively or retrospectively.

Laporan keuangan Perusahaan telah disusun sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (“PSAK”) No. 1 (Revisi 2009), “Penyajian Laporan Keuangan”.

The financial statements of the Company have been prepared in accordance with Statement of Financial Accounting Standards (“PSAK”) No. 1 (Revised 2009), “Presentation of Financial Statements”.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan tersebut konsisten dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, kecuali untuk pengaruh atas penerapan beberapa PSAK baru atau revisian efektif sejak tanggal 1 Januari 2012 seperti diungkapkan pada catatan ini.

The accounting policies adopted in the preparation of the financial statements are consistent with those followed in the preparation of the Company’s financial statements for the years ended December 31, 2011 and 2010 except for the effects of adoption of several new and amended PSAKs effective January 1, 2012, as disclosed in this note.

Kecuali untuk laporan arus kas, laporan keuangan disusun berdasarkan basis akrual, dengan menggunakan dasar pengukuran biaya historis, kecuali untuk beberapa akun tertentu yang disajikan berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Except for the statements of cash flows, the financial statements have been prepared on the accrual basis, using the historical cost basis of accounting, except for certain accounts which are measured on the bases described in the related accounting policies for those accounts.

117

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain) 2.

PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS Years Ended December 31, 2012, 2011 and 2010 (Expressed in rupiah, unless otherwise stated)

IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan) a.

b.

c.

d.

Dasar Penyusunan (lanjutan)

Laporan

2.

Keuangan

SUMMARY OF SIGNIFICANT POLICIES (continued) a.

ACCOUNTING

Basis of Preparation of the Financial Statements (continued)

Laporan arus kas, menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan bank yang diklasifikasikan menjadi aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Arus kas dari aktivitas operasi disajikan dengan menggunakan metode langsung.

The statements of cash flows present cash receipts and payments classified into operating, investing and financing activities. Cash flows from operating activities are presented using the direct method.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam laporan keuangan adalah rupiah, yang juga merupakan mata uang fungsional Perusahaan.

The reporting currency used in the preparation of the financial statements is the Indonesian rupiah, which is also the functional currency of the Company.

Setara Kas

b.

Cash Equivalents

Deposito berjangka dengan masa jatuh tempo tiga bulan atau kurang dari tanggal penempatannya dan tidak digunakan sebagai jaminan atau yang tidak dibatasi penggunaannya sehingga dapat segera dijadikan kas dalam jumlah yang telah diketahui dengan risiko perubahan nilai yang tidak signifikan diklasifikasikan sebagai “Setara Kas”.

Time deposits with maturities of three months or less at the time of placement and not pledged as collateral or restricted as to use, and, therefore, readily convertible to known amount of cash and subject to insignificant risk of changes in value are classified as “Cash Equivalents”.

Uang jaminan yang diterima dari pelanggan yang dibatasi penggunaannya dan ditempatkan pada deposito berjangka disajikan sebagai “Deposito Jaminan” pada bagian "Aset Tidak Lancar”.

Guarantees received from customers which are restricted and placed in time deposits are presented as “Guarantee Deposits” under “Non-current Assets”.

Persediaan

c.

Inventories

Persediaan dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara nilai perolehan atau nilai realisasi neto. Nilai perolehan ditentukan dengan menggunakan metode rata-rata bergerak. Nilai realisasi neto adalah estimasi harga penjualan dalam kegiatan usaha normal setelah dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk melaksanakan penjualan.

Inventories are stated at the lower of cost or net realizable value. Cost is determined using the moving average method. Net realizable value is the estimated selling price in the ordinary course of business, less the estimated cost of completion and the estimated cost necessary to make the sale.

Cadangan atas penurunan nilai persediaan ditetapkan untuk menurunkan nilai tercatat persediaan ke nilai realisasi netonya.

Allowance for inventory losses is provided to reduce the carrying values of inventories to their net realizable values.

Biaya dibayar dimuka

d.

Prepaid Expenses Prepaid expenses are amortized over the periods benefited using the straight-line method.

Biaya dibayar di muka diamortisasi selama masa manfaat dengan menggunakan metode garis lurus.

118

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain) 2.

PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS Years Ended December 31, 2012, 2011 and 2010 (Expressed in rupiah, unless otherwise stated)

IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan) e.

2.

Aset Tetap

SUMMARY OF SIGNIFICANT POLICIES (continued) e.

ACCOUNTING

Fixed Assets

Efektif tanggal 1 Januari 2012, Perusahaan mengadopsi secara prospektif PSAK No. 16 (Revisi 2011), “ Aset Tetap”.

Effective January 1, 2012, the Company has prospectively adopted PSAK No. 16 (Revised 2011), “Fixed Assets”.

ISAK No. 25, “Hak Atas Tanah“, yang merupakan interpretasi dari PSAK No. 16 (Revisi 2011) menetapkan bahwa biaya pengurusan legal hak atas tanah dalam bentuk Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Pakai (HP) yang dikeluarkan pada saat tanah diperoleh pertama kali diakui sebagai bagian dari biaya perolehan tanah dan tidak diamortisasi. Sementara itu, biaya yang terjadi sehubungan dengan perpanjangan atau pembaharuan hak-hak tersebut diatas diakui sebagai aset takberwujud dan diamortisasi sepanjang umur hukum hak atau umur ekonomi tanah, mana yang lebih pendek.

ISAK No. 25, “Land Rights”, which is an interpretation of PSAK No. 16 (Revised 2011), prescribes that the costs incurred in order to acquire legal rights over land in form of “Hak Guna Usaha” (HGU), “Hak Guna Bangunan” (HGB) and “Hak Pakai” (HP) upon initial acquisition of land be recognized as part of the acquisition cost of the land and are not amortized. Meanwhile, costs incurred in connection with the extension or renewal of the above rights are recognized as intangible asset and are amortized throughout the validity period of the rights or the economic useful life of the land, whichever is shorter.

Sehubungan dengan perubahan diatas, pada tanggal 1 Januari 2012 saldo beban tangguhan yang berasal dari biaya pengurusan legal hak atas tanah awal sebesar Rp815.585.000 direklasifikasi ke akun ”Aset Tetap” dan amortisasinya dihentikan.

In connection with the above changes, on January 1, 2012, deferred charges arising from the initial acquisition of legal rights over land amounting to Rp815,585,000 were reclassified to “Fixed Assets” and no longer amortized.

Selain yang telah dijelaskan diatas, penerapan PSAK No. 16 (Revisi 2011) tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap laporan keuangan Perusahaan.

Other than as described above, the adoption of PSAK No. 16 (Revised 2011) has no significant impact on the Company’s financial statements.

Aset tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai, jika ada. Biaya perolehan aset tetap meliputi: (a) harga pembelian, (b) biayabiaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisinya sekarang, dan (c) estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan dan restorasi lokasi aset (jika ada). Setiap bagian dari aset tetap dengan biaya perolehan yang signifikan terhadap total biaya perolehan aset, disusutkan secara terpisah.

Fixed assets are stated at cost less accumulated depreciation and impairment losses, if any. The cost of fixed assets includes: (a) purchase price, (b) any costs directly attributable to bringing the asset to its present location and condition, and (c) the initial estimate of the cost of dismantling and removing the item and restoring the site on which it is located (if any). Each part of an item of fixed assets with a cost that is significant in relation to the total cost of the item is depreciated separately.

Pada setiap akhir periode pelaporan, nilai residu, umur manfaat dan metode penyusutan aset tetap ditelaah oleh manajemen dan jika perlu disesuaikan secara prospektif.

At the end of each reporting period, the residual values, useful lives and methods of depreciation of fixed assets are reviewed by management and adjusted prospectively, if appropriate.

119

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain) 2.

PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS Years Ended December 31, 2012, 2011 and 2010 (Expressed in rupiah, unless otherwise stated)

IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan) e.

2.

Aset Tetap (lanjutan)

SUMMARY OF SIGNIFICANT POLICIES (continued) e.

ACCOUNTING

Fixed Assets (continued)

Pada saat pemeliharaan dan perbaikan yang signifikan dilakukan, biaya tersebut diakui ke dalam nilai buku (carrying amount) aset tetap sebagai suatu penggantian jika memenuhi kriteria pengakuan. Semua biaya pemeliharaan dan perbaikan lainnya yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dibebankan langsung pada operasi berjalan.

When significant renewals and betterments are performed, their costs are recognized in the carrying amount of the fixed assets as a replacement if the recognition criteria are satisfied. All other repairs and maintenance costs that do not meet the recognition criteria are charged directly to current operations.

Penyusutan dimulai saat aset tetap tersedia untuk digunakan dan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus selama taksiran masa manfaat ekonomis aset sebagai berikut:

Depreciation commences once the fixed assets are available for their intended use and is computed using the straight-line method over the estimated useful lives of the assets, as follows:

Tahun/Years Bangunan dan pengembangan Mesin dan peralatan Alat pengangkutan Perabot dan peralatan kantor

20 25 5 2-5

Buildings and improvements Machinery and equipment Transportation equipment Furniture, fixtures and office equipment

Berdasarkan penelaahan dan evaluasi manajemen Perusahaan, sejak 1 Januari 2011, Perusahaan mengubah taksiran masa manfaat ekonomis mesin dan peralatan dari 15 tahun menjadi 25 tahun dan perabot dan peralatan kantor dari 5 tahun menjadi 2 sampai dengan 5 tahun. Perubahan taksiran masa manfaat ekonomis ini dilakukan setelah mempertimbangkan kapasitas, kondisi fisik dan semakin banyaknya variasi aset tetap yang dimiliki Perusahaan.

Based on the Company’s management review and assessment, starting January 1, 2011, the Company changed the estimated useful lives of its machinery and equipment from 15 years to become 25 years and furniture, fixtures and office equipment from 5 years to become 2 to 5 years. The change in the estimated useful lives was made after considering the capacity, physical condition and the increase in variation of the Company’s fixed assets.

Tanah dinyatakan sebesar biaya perolehan dan tidak disusutkan.

Land is stated at cost and is not depreciated.

Aset tetap dalam pembangunan mencerminkan akumulasi biaya material dan biaya-biaya lain yang berkaitan dengan pembangunan aset. Biaya perolehan aset tetap dalam pembangunan tersebut akan dialihkan ke akun aset tetap yang bersangkutan apabila telah selesai dan siap untuk digunakan.

Fixed assets under construction represent the accumulated cost of materials and other costs related to the assets under construction. The accumulated cost is reclassified to the appropriate fixed asset accounts when the construction is completed and the constructed assets are ready for their intended use.

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset dikreditkan atau dibebankan ke operasi berjalan pada periode aset tersebut dihentikan pengakuannya.

An item of fixed assets is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising on derecognition of the asset is credited or charged to operations in the period the asset is derecognized.

120

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain) 2.

PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS Years Ended December 31, 2012, 2011 and 2010 (Expressed in rupiah, unless otherwise stated)

IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan) f.

2.

Penurunan Nilai Aset Non-keuangan

SUMMARY OF SIGNIFICANT POLICIES (continued) f.

ACCOUNTING

Impairment of Non-financial Assets

Pada setiap akhir periode pelaporan, Perusahaan menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, maka jumlah terpulihkan diestimasi untuk aset individual. Jika tidak mungkin untuk mengestimasi jumlah terpulihkan aset individual, maka Perusahaan menentukan nilai terpulihkan dari Unit Penghasil Kas (UPK) yang mana aset tercakup (aset dari UPK).

The Company assesses at each end of reporting period whether there is an indication that an asset may be impaired. If such indication exists, recoverable amount shall be estimated for the individual asset. If it is not possible to estimate the recoverable amount of the individual asset, the Company determines the recoverable amount of the CashGenerating Unit (CGU) to which the asset belongs (the asset’s CGU).

Jumlah terpulihkan dari suatu aset (baik aset individual maupun UPK) adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajarnya dikurangi biaya untuk menjual dengan nilai pakainya. Jika nilai tercatat aset lebih besar daripada nilai terpulihkannya, maka aset tersebut dianggap mengalami penurunan nilai dan nilai tercatat aset diturunkan menjadi sebesar nilai terpulihkannya. Rugi penurunan nilai diakui pada laba rugi sebagai “rugi penurunan nilai”. Dalam menghitung nilai pakai, estimasi arus kas masa depan neto didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset.

An asset’s (either individual asset or CGU) recoverable amount is the higher of the asset’s fair value less costs to sell and its value in use. Where the carrying amount of the asset exceeds its recoverable amount, the asset is considered impaired and is written down to its recoverable amount. Impairment losses are recognized in profit or loss as “impairment losses”. In assessing the value in use, the estimated net future cash flows are discounted to their present value using a pretax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset.

Dalam menentukan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, digunakan harga transaksi pasar terakhir, jika tersedia. Jika tidak terdapat transaksi tersebut, Perusahaan menggunakan model penilaian yang sesuai untuk menentukan nilai wajar aset. Perhitunganperhitungan ini dikuatkan oleh penilaian berganda atau indikator nilai wajar lain yang tersedia.

In determining fair value less costs to sell, recent market transactions are taken into account, if available. If no such transactions can be identified, an appropriate valuation model is used to determine the fair value of the asset. These calculations are corroborated by valuation multiples or other available fair value indicators.

Kerugian penurunan nilai, jika ada, diakui pada laba rugi sesuai dengan kategori biaya yang konsisten dengan fungsi dari aset yang diturunkan nilainya.

Impairment losses, if any, are recognized in profit or loss under expense categories that are consistent with the functions of the impaired assets.

Penilaian dilakukan pada setiap akhir periode pelaporan apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya untuk suatu aset mungkin tidak ada lagi atau mungkin telah menurun. Jika indikasi tersebut ada, maka entitas mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut. Kerugian penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya untuk suatu aset dibalik hanya jika terdapat perubahan asumsiasumsi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui.

An assessment is made at the end of each reporting period as to whether there is any indication that previously recognized impairment losses recognized for an asset may no longer exist or may have decreased. If such indication exists, the recoverable amount is estimated. A previously recognized impairment loss for an asset is reversed only if there has been a change in the assumptions used to determine the asset’s recoverable amount since the last impairment loss was recognized.

121

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain) 2.

PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS Years Ended December 31, 2012, 2011 and 2010 (Expressed in rupiah, unless otherwise stated)

IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan) f.

Penurunan (lanjutan)

Nilai

Aset

2.

Non-keuangan

f.

Pembalikan tersebut dibatasi sehingga jumlah tercatat aset tidak melebihi jumlah terpulihkannya maupun jumlah tercatat, neto setelah penyusutan, seandainya tidak ada rugi yang telah diakui untuk aset tersebut pada periode sebelumnya. Pembalikan rugi penurunan nilai diakui dalam laba rugi. Setelah pembalikan tersebut diakui sebagai laba rugi, penyusutan aset tersebut disesuaikan di periode mendatang untuk mengalokasikan jumlah tercatat aset yang direvisi, dikurangi nilai sisanya, dengan dasar yang sistematis selama sisa umur manfaatnya. g.

SUMMARY OF SIGNIFICANT POLICIES (continued) Impairment (continued)

of

ACCOUNTING

Non-financial

Assets

The reversal is limited so that the carrying amount of the asset does not exceed its recoverable amount, nor exceeds the carrying amount that would have been determined, net of depreciation, had no impairment loss been recognized for the asset in prior periods. Reversal of an impairment loss is recognized in profit or loss. After such a reversal is recognized in profit or loss, the depreciation charge on the said asset is adjusted in future periods to allocate the asset’s revised carrying amount, less any residual value, on a systematic basis over its remaining useful life.

Pengakuan Pendapatan dan Beban

g. Revenue and Expense Recognition

Penjualan Barang

Sale of Goods

Pendapatan dari penjualan diakui pada saat seluruh risiko dan manfaat yang signifikan atas barang telah dipindahkan kepada pembeli, umumnya pada saat pengiriman barang sesuai persyaratan penjualan.

Revenue from sale of goods is recognized when the significant risks and rewards of ownership of the goods have been passed to the buyer, usually on delivery of goods in accordance with the terms of the sales.

Pendapatan/Beban Bunga

Interest Income/Expense

Untuk semua instrumen keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, pendapatan atau biaya bunga dicatat dengan menggunakan metode Suku Bunga Efektif (SBE), yaitu suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa yang akan datang selama perkiraan umur dari instrumen keuangan, atau jika lebih tepat, selama periode yang lebih singkat, untuk nilai tercatat bersih dari aset keuangan atau liabilitas keuangan.

For all financial instruments measured at amortized cost, interest income or expense is recorded using the Effective Interest Rate (EIR), which is the rate that exactly discounts the estimated future cash payments or receipts over the expected life of the financial instrument or a shorter period, where appropriate, to the net carrying amount of the financial asset or liability.

Pengakuan Beban

Expense Recognition

Beban diakui pada saat terjadinya.

Expenses are recognized as incurred.

122

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain) 2.

PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS Years Ended December 31, 2012, 2011 and 2010 (Expressed in rupiah, unless otherwise stated)

IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan) h.

2.

Pajak Penghasilan

SUMMARY OF SIGNIFICANT POLICIES (continued) h.

ACCOUNTING

Income Tax

Efektif tanggal 1 Januari 2012, Perusahaan mengadopsi PSAK No.46 (Revisi 2010), “Pajak Penghasilan”.

Effective January 1, 2012, the Company adopted PSAK No. 46 (Revised 2010), “Income Taxes”.

Penerapan PSAK No. 46 (Revisi 2010) tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap laporan keuangan Perusahaan.

The adoption of PSAK No. 46 (Revised 2010) did not have significant impact on the Company's financial statements.

Pajak penghasilan kini

Current income tax

Aset atau liabilitas pajak penghasilan kini yang berasal dari periode berjalan dan periode lalu dicatat sebesar jumlah ekspektasi direstitusi dari atau dibayarkan kepada kantor pajak yang besarnya ditentukan berdasarkan tarif pajak dan peraturan perpajakan yang berlaku atau secara substantif telah berlaku.

Current income tax assets and liabilities for the current and prior periods are measured at the amount expected to be recovered from or paid to the Tax Office based on the tax rates and tax laws that are enacted or substantively enacted.

Pajak penghasilan kini terkait dengan transaksi yang dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas diakui pada ekuitas. Manajemen secara periodik mengevaluasi posisi yang diambil Perusahaan sehubungan dengan situasi dimana interpretasi diperlukan untuk peraturan perpajakan yang terkait dan menetapkan provisi jika diperlukan.

Current income tax relating to items debited or credited to equity is recognized in equity. Management periodically evaluates positions taken by the Company with respect to situations in which applicable tax regulations are subject to interpretation and establishes provisions where appropriate.

Pajak tangguhan

Deferred tax

Pajak tangguhan diakui menggunakan metode liabilitas atas perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dan nilai tercatatnya dalam laporan keuangan pada akhir periode pelaporan.

Deferred tax is provided using the liability method on temporary differences between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts for financial reporting purposes at the end of the reporting period.

Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk setiap perbedaan temporer kena pajak.

Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences.

Aset pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan rugi fiskal belum dikompensasi, sejauh terdapat kemungkinan besar bahwa laba kena pajak akan tersedia untuk dimanfaatkan dengan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan rugi fiskal belum dikompensasi.

Deferred tax assets are recognized for all deductible temporary differences and carryforward of unused tax losses, to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the deductible temporary differences and the carry-forward of unused tax losses can be utilized.

123

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain) 2.

PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS Years Ended December 31, 2012, 2011 and 2010 (Expressed in rupiah, unless otherwise stated)

IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan) h.

i.

2.

Pajak Penghasilan (lanjutan)

SUMMARY OF SIGNIFICANT POLICIES (continued) h.

ACCOUNTING

Income Tax (continued)

Pajak tangguhan (lanjutan)

Deferred tax (continued)

Nilai tercatat dari aset pajak tangguhan direviu pada setiap akhir periode pelaporan dan diturunkan ketika tidak lagi terdapat kemungkinan bahwa akan terdapat laba kena pajak yang memungkinkan semua atau sebagian dari aset pajak tangguhan tersebut untuk direalisasi. Penelaahan dilakukan pada setiap akhir periode pelaporan atas aset pajak tangguhan yang tidak diakui sebelumnya dan aset pajak tangguhan tersebut diakui sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak mendatang akan tersedia sehingga aset pajak tangguhan tersebut dipulihkan.

The carrying amount of deferred tax assets is reviewed at the end of each reporting period and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow all or part of the deferred tax assets to be utilized. Unrecognized deferred tax assets are reassessed at the end of each reporting period and are recognized to the extent that it has become probable that future taxable profits will allow the deferred tax assets to be recovered.

Pajak tangguhan yang terkait dengan pos-pos yang diakui diluar laba rugi diakui diluar laba rugi. Pos pajak tangguhan diakui terkait dengan transaksi yang mendasarinya baik dalam pendapatan komprehensif lain atau langsung ke ekuitas.

Deferred tax relating to items recognized outside of profit or loss is recognized outside of profit or loss. Deferred tax items are recognized in correlation to the underlying transaction either in other comprehensive income or directly in equity.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan saling hapus ketika terdapat hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini dan pajak tangguhan tersebut terkait dengan entitas kena pajak yang sama dan otoritas perpajakan yang sama.

Deferred tax assets and deferred tax liabilities are offset if a legally enforceable right exists to set off current tax assets against current income tax liabilities and the deferred taxes relate to the same taxable entity and the same taxation authority.

Pajak penjualan

Sales tax

Pendapatan, beban dan aset diakui setelah dikurangi dengan jumlah pajak penjualan, kecuali:

Revenues, expenses and assets are recognized net of the amount of sales tax except:

x

Ketika pajak penjualan yang terjadi sehubungan dengan pembelian aset atau jasa tidak dapat diklaim kepada kantor pajak, dimana pajak penjualan diakui sebagai bagian dari biaya perolehan aset atau sebagai beban.

x

Where the sales tax incurred on a purchase of assets or services is not recoverable from the Tax Offce, in which case the sales tax is recognized as part of the cost of acquisition of the asset or as part of the expense item as applicable

x

Piutang dan utang yang dinyatakan dengan termasuk pajak penjualan.

x

Receivables and payables that are stated with the amount of sales tax included.

Imbalan Kerja Karyawan

i.

Employee Benefits Effective January 1, 2012, the Company implemented PSAK No. 24 (Revised 2010), “Employee Benefits”.

Efektif tanggal 1 Januari 2012, Perusahaan menerapkan PSAK No. 24 (Revisi 2010), ”Imbalan Kerja”.

124

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain) 2.

PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS Years Ended December 31, 2012, 2011 and 2010 (Expressed in rupiah, unless otherwise stated)

IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan) i.

2.

Imbalan Kerja Karyawan (lanjutan)

SUMMARY OF SIGNIFICANT POLICIES (continued) i.

ACCOUNTING

Employee Benefits (continued)

PSAK No. 24 (Revisi 2010) memperbolehkan entitas untuk menerapkan metode yang sistematis atas pengakuan yang lebih cepat dari kerugian/keuntungan aktuarial, yang antara lain adalah pengakuan langsung dari seluruh keuntungan/kerugian aktuarial. Karena Perusahaan tidak memilih metode ini namun tetap menggunakan metode pengakuan sebelumnya seperti keuntungan/kerugian diuraikan lebih lanjut berikut ini, maka penerapan awal PSAK No. 24 (Revisi 2010) tersebut tidak memberikan pengaruh yang signifikan atas laporan keuangan kecuali pengungkapan terkait.

PSAK No. 24 (Revised 2010) permits entities to adopt certain systematic methods of faster recognition, which include, among others, immediate recognition of all actuarial gains and losses. Since the Company opted not to apply this method but to continuously use the previous actuarial gain/loss recognition method as further disclosed below, the initial adoption of PSAK No. 24 (Revised 2010) did not have significant impact on the Company’s financial statements except for the related disclosures.

Imbalan kerja jangka pendek

Short-term employee benefits

Perusahaan mengakui liabilitas imbalan kerja jangka pendek ketika jasa diberikan oleh karyawan dan imbalan atas jasa tersebut akan dibayarkan dalam waktu dua belas bulan setelah jasa tersebut diberikan.

The Company recognizes short-term employee benefits liability when services are rendered and the compensation for such services are to be paid within twelve months after the rendering of such services.

Imbalan pascakerja

Post-employment benefits

Perusahaan memberikan imbalan pascakerja kepada karyawannya sesuai dengan ketentuan dari Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 tanggal 25 Maret 2003. Penyisihan atas imbalan pascakerja dihitung dengan menggunakan metode penilaian aktuarial projected-unit-credit.

The Company provides post-employment benefits to its employees in conformity with the requirements of Labor Law No. 13/2003 dated March 25, 2003. The provision for postemployment benefits is determined using the projected-unit-credit actuarial valuation method.

Penyisihan biaya jasa kini dibebankan langsung pada operasi tahun berjalan. Keuntungan atau kerugian aktuarial diakui sebagai penghasilan atau beban apabila akumulasi keuntungan dan kerugian aktuarial yang belum diakui pada akhir periode pelaporan sebelumnya melebihi 10% dari nilai kini liabilitas imbalan pasti. Keuntungan atau kerugian yang melebihi batas 10% ini diamortisasi selama sisa masa kerja rata-rata karyawan dengan metode garis lurus. Selanjutnya, biaya jasa masa lalu yang timbul dari pengenalan program imbalan pasti atau perubahan dari liabilitas imbalan pada program imbalan pasti yang telah ada, ditangguhkan dan diamortisasi sampai dengan periode dimana imbalan tersebut telah menjadi hak karyawan.

Provisions for current service costs are charged directly to current operations. Actuarial gains or losses are recognized as income or expenses when the net cumulative unrecognized actuarial gains or losses at the end of the previous reporting period exceed 10% of the defined benefit obligation at that date. These gains or losses in excess of the 10% threshold are recognized on a straightline basis over the expected average remaining working lives of the employees. Further, past service costs arising from the introduction of a defined benefit plan or changes in the benefits payable of an existing plan are required to be amortized over the period until the benefits concerned become vested.

125

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain) 2.

PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS Years Ended December 31, 2012, 2011 and 2010 (Expressed in rupiah, unless otherwise stated)

IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan) j.

2.

Instrumen Keuangan

SUMMARY OF SIGNIFICANT POLICIES (continued) j.

ACCOUNTING

Financial Instruments

Efektif tanggal 1 Januari 2012, Perusahaan menerapkan PSAK No. 50 (Revisi 2010), “Instrumen Keuangan: Penyajian” (PSAK No. 50), PSAK No. 55 (Revisi 2011), “Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran” (PSAK No. 55) dan PSAK No. 60, “Instrumen Keuangan: Pengungkapan” (PSAK No. 60).

Effective January 1, 2012, the Company adopted PSAK No. 50 (Revised 2010), “Financial Instruments: Presentation and Disclosures” (PSAK No. 50), PSAK No. 55 (Revised 2011), “Financial Instruments: Recognition and Measurement” (PSAK No. 55), and PSAK No. 60, “Financial Instruments: Disclosures” (PSAK No. 60).

Penerapan PSAK No. 60 memberikan dampak yang signifikan pada pengungkapan dalam laporan keuangan sedangkan penerapan PSAK No.50 dan PSAK No. 55 tidak memberikan dampak signifikan pada laporan keuangan.

The implementation of PSAK No. 60 has significant impact on the disclosures in the financial statements while the implementation of PSAK No. 50 and PSAK No. 55 did not have significant impact on the financial statements.

i.

i.

Aset keuangan

Financial assets

Pengakuan awal

Initial recognition

Aset keuangan dalam ruang lingkup PSAK No. 55 diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, pinjaman yang diberikan dan piutang, investasi dimiliki hingga jatuh tempo dan aset keuangan tersedia untuk dijual. Perusahaan menentukan klasifikasi aset keuangan pada saat pengakuan awal dan, jika diperbolehkan dan sesuai, akan dievaluasi kembali setiap akhir periode pelaporan.

Financial assets within the scope of PSAK No. 55 are classified as financial assets at fair value through profit or loss, loans and receivables, held-to-maturity investments and available-for-sale financial assets. The Company determines the classification of its financial assets at initial recognition and, where allowed and appropriate, re-evaluates this designation at the end of each reporting period.

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan diukur pada nilai wajar. Dalam hal investasi tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Financial assets are recognized initially at fair value. In the case of investments not recognized at fair value through profit or loss, the fair value is added with directly attributable transaction costs.

Aset keuangan Perusahaan mencakup kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lain-lain pihak ketiga, deposito jaminan dan aset keuangan tidak lancar lainnya (uang jaminan dan piutang jangka panjang).

The Company’s financial assets include cash and cash equivalents, trade receivables, other third party receivables, guarantee deposits and other non-current financial assets (security deposits and long-term receivables).

Perusahaan menetapkan bahwa semua aset keuangan tersebut dikategorikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang.

The Company has determined that all of those financial assets are categorized as loans and receivables.

126

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain) 2.

PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS Years Ended December 31, 2012, 2011 and 2010 (Expressed in rupiah, unless otherwise stated)

IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan) j.

2.

Instrumen Keuangan (lanjutan) i.

ii.

SUMMARY OF SIGNIFICANT POLICIES (continued) j.

Aset keuangan (lanjutan)

ACCOUNTING

Financial Instruments (continued) i.

Financial assets (continued)

Pengukuran setelah pengakuan awal

Subsequent measurement

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif. Aset keuangan tersebut dicatat pada biaya perolehan yang diamortisasi menggunakan metode tingkat bunga efektif. Keuntungan atau kerugian diakui dalam laba rugi pada saat pinjaman dan piutang dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, serta melalui proses amortisasi.

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market. Such financial assets are carried at amortized cost using the effective interest rate method. Gains or losses are recognized in profit or loss when the loans and receivables are derecognized or impaired, as well as through the amortization process.

Liabilitas keuangan

ii.

Financial liabilities

Pengakuan awal

Initial recognition

Liabilitas keuangan dalam ruang lingkup PSAK No. 55 diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi atau derivatif yang telah ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai yang efektif, jika sesuai. Perusahaan menentukan klasifikasi liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal.

Financial liabilities within the scope of PSAK No. 55 are classified as financial liabilities at fair value through profit or loss, financial liabilities measured at amortized cost, or as derivatives designated as hedging instruments in an effective hedge, as appropriate. The Company determines the classification of its financial liabilities at initial recognition.

Saat pengakuan awal, liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar dan, dalam hal liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan amortisasi, termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Financial liabilities are recognized initially at fair value and, in the case of financial liabilities measured at amortized cost, include directly attributable transaction costs.

Liabilitas keuangan Perusahaan mencakup utang usaha, utang lain-lain, beban akrual, jaminan pelanggan dan utang bank jangka panjang.

The Company’s financial liabilities include trade payables, other payables, accrued expenses, customers’ deposits and longterm bank loans.

Perusahaan menetapkan bahwa semua liabilitas keuangan tersebut dikategorikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

The Company has determined that all of those financial liabilities are categorized as financial liabilities measured at amortized cost.

127

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain) 2.

PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS Years Ended December 31, 2012, 2011 and 2010 (Expressed in rupiah, unless otherwise stated)

IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan) j.

2.

Instrumen Keuangan (lanjutan) ii.

SUMMARY OF SIGNIFICANT POLICIES (continued) j.

Liabilitas keuangan (lanjutan)

ACCOUNTING

Financial Instruments (continued) ii.

Financial liabilities (continued)

Pengukuran setelah pengakuan awal

Subsequent measurement

Setelah pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi yang dikenakan bunga diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

After initial recognition, interest-bearing loans and borrowings are subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method.

Keuntungan atau kerugian harus diakui dalam laba rugi ketika liabilitas tersebut dihentikan pengakuannya serta melalui proses amortisasinya.

Gains and losses are recognized in profit or loss when the liabilities are derecognized as well as through the amortization process.

iii. Saling hapus instrumen keuangan

iii. Offsetting of financial instruments

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui dari aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut dan terdapat maksud untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara bersamaan.

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount reported in the statements of financial position if, and only if, there is a currently enforceable legal right to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously.

iv. Nilai wajar instrumen keuangan

iv. Fair value of financial instruments

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif ditentukan dengan mengacu pada kuotasi harga pasar atau kuotasi harga pedagang efek (harga penawaran untuk posisi beli dan harga permintaan untuk posisi jual), tidak termasuk pengurangan apapun untuk biaya transaksi. Untuk instrumen keuangan yang tidak memiliki pasar aktif, wajar ditentukan dengan nilai menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian tersebut meliputi penggunaan transaksi pasar terkini yang dilakukan secara wajar (arm’s-length market transactions), referensi atas nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substantial sama, analisis arus kas yang didiskonto, atau model penilaian lainnya.

The fair value of financial instruments that are traded in active markets is determined by reference to quoted market prices or dealer price quotations (bid price for long position and ask price for short position), without any deduction for transaction costs. For financial instruments where there is no active market, fair value is determined using valuation techniques. Such techniques may include using recent arm’s length market transaction, reference to the current fair value of another instrument that is substantially the same, discounted cash flow analysis, or other valuation models.

128

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain) 2.

PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS Years Ended December 31, 2012, 2011 and 2010 (Expressed in rupiah, unless otherwise stated)

IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan) j.

2.

Instrumen Keuangan (lanjutan) iv. Nilai wajar (lanjutan)

v.

instrumen

SUMMARY OF SIGNIFICANT POLICIES (continued) j.

keuangan

ACCOUNTING

Financial Instruments (continued) iv. Fair value of financial instruments (continued)

Penyesuaian risiko kredit

Credit risk adjustment

Perusahaan menyesuaikan harga di pasar yang lebih menguntungkan untuk mencerminkan adanya perbedaan risiko kredit pihak yang bertransaksi antara instrumen yang diperdagangkan di pasar tersebut dengan instrumen yang dinilai untuk posisi aset keuangan. Dalam penentuan nilai wajar posisi liabilitas keuangan, risiko kredit Perusahaan terkait dengan instrumen keuangan tersebut ikut diperhitungkan.

The Company adjusts the price in the observable market to reflect any differences in counterparty credit risk between instruments traded in that market and the ones being valued for financial asset positions. In determining the fair value of financial liability positions, the Company's own credit risk associated with the instrument is taken into account.

Biaya perolehan diamortisasi instrumen keuangan

dari

v.

Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi cadangan penurunan nilai dan pembayaran atau pengurangan pokok. Perhitungan ini mencakup seluruh premi atau diskonto pada saat akuisisi dan mencakup biaya transaksi serta fee yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suku bunga efektif.

Amortized cost of financial instruments Amortized cost is computed using the effective interest rate method less any allowance for impairment and principal repayment or reduction. The calculation takes into account any premium or discount on acquisition and includes transaction costs and fees that are an integral part of the effective interest rate.

vi. Penurunan nilai aset keuangan

vi. Impairment of financial assets

Pada setiap akhir periode pelaporan, Perusahaan mengevaluasi apakah terdapat bukti yang obyektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai.

The Company assesses at the end of each reporting period whether there is any objective evidence that a financial asset or a group of financial assets is impaired.

Untuk pinjaman yang diberikan dan piutang yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi, Perusahaan terlebih dahulu menentukan apakah terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual, atau secara kolektif untuk aset keuangan yang tidak signifikan secara individual.

For loans and receivables carried at amortized cost, the Company first assesses whether objective evidence of impairment exists individually for financial assets that are individually significant, or collectively for financial assets that are not individually significant.

129

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain) 2.

PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS Years Ended December 31, 2012, 2011 and 2010 (Expressed in rupiah, unless otherwise stated)

IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan) j.

2.

Instrumen Keuangan (lanjutan) vi. Penurunan (lanjutan)

nilai

aset

SUMMARY OF SIGNIFICANT POLICIES (continued) j.

keuangan

ACCOUNTING

Financial Instruments (continued) vi. Impairment (continued)

of

financial

assets

Jika Perusahaan menentukan bahwa tidak terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, terlepas aset keuangan tersebut signifikan atau tidak, maka aset tersebut dimasukkan ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang sejenis dan penurunan nilai kelompok tersebut ditelaah secara kolektif. Aset yang penurunan nilainya telah dinilai secara individual dan kerugian atas penurunan nilai aset tersebut telah atau tetap diakui tidak diikutsertakan dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

If the Company determines that no objective evidence of impairment exists for an individually assessed financial asset, whether significant or not, the asset is included in a group of financial assets with similar credit risk characteristics and the group is collectively assessed for impairment. Assets that are individually assessed for impairment and for which an impairment loss is, or continues to be, recognized are not included in a collective assessment of impairment.

Jika terdapat bukti obyektif bahwa kerugian penurunan nilai telah terjadi, total kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa datang (tidak termasuk kerugian kredit di masa mendatang yang belum terjadi). Nilai kini estimasi arus kas masa datang didiskontokan dengan menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan tersebut. Jika pinjaman yang diberikan memiliki suku bunga variabel, maka tingkat diskonto yang digunakan untuk mengukur setiap kerugian penurunan nilai adalah suku bunga efektif yang berlaku.

If there is objective evidence that an impairment loss has occurred, the amount of the loss is measured as the difference between the asset’s carrying amount and the present value of estimated future cash flows (excluding future expected credit losses that have not yet been incurred). The present value of the estimated future cash flows is discounted at the financial asset’s original effective interest rate. If a loan has a variable interest rate, the discount rate for measuring impairment loss is the current effective interest rate.

Nilai tercatat atas aset keuangan dikurangi melalui penggunaan akun cadangan penurunan nilai dan total kerugian yang terjadi diakui dalam laba rugi. Pendapatan bunga selanjutnya diakui sebesar nilai tercatat yang diturunkan nilainya berdasarkan suku bunga efektif awal dari aset keuangan.

The carrying amount of the financial asset is reduced through the use of an allowance for impairment account and the amount of the loss is recognized in profit or loss. Interest income continues to be accrued on the reduced carrying amount based on the original effective interest rate of the financial asset.

Pinjaman yang diberikan dan piutang beserta dengan cadangan terkait dihapuskan jika tidak terdapat kemungkinan yang realistis atas pemulihan di masa mendatang dan seluruh agunan telah terealisasi atau dialihkan kepada Perusahaan.

Loans and receivables, together with the associated allowance, are written off when there is no realistic prospect of future recovery and all collateral has been realized or has been transferred to the Company.

130

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain) 2.

PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS Years Ended December 31, 2012, 2011 and 2010 (Expressed in rupiah, unless otherwise stated)

IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan) j.

2.

Instrumen Keuangan (lanjutan) vi. Penurunan (lanjutan)

nilai

aset

j. keuangan

aset

ACCOUNTING

Financial Instruments (continued) vi. Impairment (continued)

of

financial

assets

If in a subsequent period, the amount of the estimated impairment loss increases or decreases because of an event occurring after the impairment was recognized, the previously recognized impairment loss is increased or reduced by adjusting the allowance for impairment account. The reversal shall not result in a carrying amount of the financial asset that exceeds what the amortized cost would have been had the impairment not been recognized at the date the impairment is reversed. The recovery is recognized in profit or loss.

Jika pada periode berikutnya, nilai estimasi kerugian penurunan nilai aset keuangan bertambah atau berkurang karena peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui, maka kerugian penurunan nilai yang diakui sebelumnya bertambah atau berkurang dengan menyesuaikan akun cadangan penurunan nilai. Pemulihan tersebut tidak boleh mengakibatkan nilai tercatat aset keuangan melebihi biaya perolehan diamortisasi yang seharusnya jika penurunan nilai tidak diakui pada tanggal pemulihan dilakukan. Jumlah pemulihan aset keuangan diakui pada laba rugi. vii. Penghentian pengakuan liabilitas keuangan

SUMMARY OF SIGNIFICANT POLICIES (continued)

dan

vii. Derecognition of financial assets and liabilities

Aset keuangan

Financial assets

Suatu aset keuangan (atau mana yang berlaku, bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan yang sejenis) dihentikan pengakuannya pada saat: (1) hak kontraktual untuk menerima arus kas yang berasal dari aset tersebut berakhir; atau (2) Perusahaan mentransfer hak mereka untuk menerima arus kas yang berasal dari aset atau telah memperoleh kewajiban untuk membayar arus kas yang diterima secara penuh tanpa penundaan yang signifikan kepada pihak ketiga melalui suatu kesepakatan penyerahan; dan salah satu diantara (a) Perusahaan telah menstransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan tersebut, atau (b) Perusahaan tidak mentransfer atau mempertahankan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan tersebut, namun telah mentransfer kendali atas aset tersebut.

A financial asset (or where applicable, a part of a financial asset or part of a group of similar financial assets) is derecognized when: (1) the rights to receive cash flows from the asset have expired; or (2) the Company has transferred its rights to receive cash flows from the asset or has assumed an obligation to pay the received cash flows in full without material delay to a third party under a “pass-through” arrangement; and either (a) the Company has transferred substantially all the risks; and rewards of the asset, or (b) the Company has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred control of the asset.

131

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain) 2.

PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS Years Ended December 31, 2012, 2011 and 2010 (Expressed in rupiah, unless otherwise stated)

IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan) j.

2.

Instrumen Keuangan (lanjutan) vii. Penghentian pengakuan aset liabilitas keuangan (lanjutan)

j. dan

ACCOUNTING

Financial Instruments (continued) vii. Derecognition of financial assets and liabilities (continued)

Liabilitas keuangan

Financial liabilities

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika liabilitas tersebut dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

A financial liability is derecognized when the obligation under the liability is discharged or cancelled or has expired.

Ketika liabilitas keuangan digantikan dengan liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama dengan ketentuan yang berbeda secara substansial, atau terdapat modifikasi secara atas substansial persyaratan dari suatu liabilitas keuangan, maka pertukaran atau modifikasi tersebut dicatat sebagai penghapusan liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan baru dan selisih antara nilai tercatat masing-masing liabilitas keuangan tersebut diakui dalam laba rugi.

When an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as an extinguishment of the original liability and the recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognized in profit or loss.

k. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi

l.

SUMMARY OF SIGNIFICANT POLICIES (continued)

k. Transactions with Related Parties

Transaksi dengan pihak-pihak berelasi dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, dimana persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.

Transactions with related parties are made on the basis of terms agreed by the parties, whereas such terms may not be the same as those for transactions with unrelated parties.

Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan.

All significant transactions and balances with related parties are disclosed in the relevant notes to the financial statements.

Pelaporan Segmen

l.

Segment Reporting

Segmen adalah bagian khusus dari Perusahaan yang terlibat baik dalam menyediakan produk (segmen usaha), maupun dalam menyediakan produk dalam lingkungan ekonomi tertentu (segmen geografis), yang memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dari segmen lainnya.

A segment is a distinguishable component of the Company that is engaged either in providing certain products (business segment), or in providing products within a particular economic environment (geographical segment), which is subject to risks and rewards that are different from those of other segments.

Jumlah setiap unsur segmen dilaporkan merupakan ukuran yang dilaporkan kepada pengambil keputusan operasional untuk tujuan pengambilan keputusan untuk mengalokasikan sumber daya kepada segmen dan menilai kinerjanya.

The amount of each segment item reported is the measure reported to the chief operating decision-maker for the purposes of making decisions about allocating resources to the segment and assessing its performance.

Pendapatan, beban, hasil, aset dan liabilitas segmen termasuk item-item yang dapat diatribusikan langsung kepada suatu segmen serta hal-hal yang dapat dialokasikan dengan dasar yang sesuai kepada segmen tersebut.

Segment revenue, expenses, results, assets and liabilities include items directly attributable to a segment as well as those that can be allocated on a reasonable basis to that segment.

132

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain) 2.

PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS Years Ended December 31, 2012, 2011 and 2010 (Expressed in rupiah, unless otherwise stated)

IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

2.

m. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing

SUMMARY OF SIGNIFICANT POLICIES (continued) m. Foreign Currency Balances

ACCOUNTING

Transactions

and

Efektif tanggal 1 Januari 2012, Perusahaan menerapkan PSAK No. 10 (Revisi 2010), “Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing”. Penerapan PSAK No. 10 (Revisi 2010) tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap laporan keuangan Perusahaan.

Effective January 1, 2012, the Company adopted PSAK No. 10 (Revised 2010), “The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates”. The adoption of PSAK No. 10 (Revised 2010) did not have significant impact on the Company’s financial statements.

Transaksi dalam mata uang asing dicatat berdasarkan kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Pada setiap akhir periode pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan sesuai dengan rata-rata kurs jual dan beli yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada tanggal terakhir transaksi perbankan untuk periode yang bersangkutan. Laba atau rugi kurs yang timbul, dikreditkan atau dibebankan pada operasi periode berjalan.

Transactions involving foreign currencies are recorded at the rates of exchange prevailing at the time the transactions are made. At the end of each reporting period, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are adjusted to reflect the average buying and selling rates of exchange quoted by Bank Indonesia at the last banking transaction date of the year. The resulting gains or losses are credited or charged to current operations.

Pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, nilai tukar yang digunakan adalah sebagai berikut:

As of December 31, 2012, 2011 and 2010, the exchange rates used were as follows:

2012 1 Euro Eropa 1 Dolar Australia 1 Dolar Amerika Serikat 1 Dolar Singapura 1 Yen Jepang

2011 12.810 10.026 9.670 7.907 112

2010 11.739 9.203 9.068 6.974 117

n. Laba per Saham

n.

11.956 9.143 8.991 6.981 110

1 European euro 1 Australian dollar 1 United States dollar 1 Singapore dollar 1 Japanese yen

Earnings per Share

Efektif tanggal 1 Januari 2012, Perusahaan menerapkan PSAK No. 56 (Revisi 2011), “Laba per Saham”. Penerapan PSAK No. 56 (Revisi 2011) tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap laporan keuangan Perusahaan.

Effective January 1, 2012, the Company adopted PSAK No. 56 (Revised 2011), “Earnings per Share”. The adoption of PSAK No. 56 (Revised 2011) did not have significant impact on the Company’s financial statements.

Pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, Perusahaan tidak mempunyai efek berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif, oleh karena itu, laba per saham dilusian tidak dihitung dan disajikan pada laporan laba rugi komprehensif.

As of December 31, 2012, 2011 and 2010, the Company has no outstanding potential dilutive ordinary shares, accordingly, no diluted earnings per share are calculated and presented in the statements of comprehensive income.

Berdasarkan PSAK No. 56, “Laba per Saham” laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba neto tahun berjalan dengan total rata-rata tertimbang saham yang beredar dalam tahun yang bersangkutan sebanyak 1.012.360.000 saham pada tahun 2012 dan 2011 dan 937.889.134 saham pada tahun 2010.

In accordance with PSAK No. 56, “Earnings per Share”, basic earnings per share amount is computed by dividing net income for the year by the weighted average number of shares outstanding of 1,012,360,000 shares in 2012 and 2011 and 937,889,134 shares in 2010.

133

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain) 2.

PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS Years Ended December 31, 2012, 2011 and 2010 (Expressed in rupiah, unless otherwise stated)

IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

o. Biaya Pinjaman

o.

Borrowing Costs

Efektif tanggal 1 Januari 2012, Perusahaan menerapkan PSAK No. 26 (Revisi 2011), “Biaya Pinjaman”. Penerapan PSAK revisi tersebut tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap laporan keuangan Perusahaan.

Effective January 1, 2012, the Company adopted PSAK No. 26 (Revised 2011), “Borrowing Costs”. The adoption of this revised PSAK did not have significant impact on the Company’s financial statements.

Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan langsung dengan perolehan, pembangunan atau pembuatan aset kualifikasian, dikapitalisasi sebagai bagian biaya perolehan aset tersebut. Biaya pinjaman lainnya diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Biaya pinjaman terdiri dari biaya bunga dan biaya lain yang ditanggung Perusahaan sehubungan dengan peminjaman dana.

Borrowing costs that are directly attributable to the acquisition, construction or production of a qualifying asset, if any, are capitalized as part of the cost of the related asset. Otherwise, borrowing costs are recognized as expenses when incurred. Borrowing costs consist of interests and other financing charges that the Company incurs in connection with the borrowing of funds.

Kapitalisasi biaya pinjaman dimulai pada saat aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset agar dapat digunakan sesuai dengan maksudnya dan pengeluaran untuk aset kualifikasian dan biaya pinjamannya telah terjadi. Kapitalisasi biaya pinjaman dihentikan pada saat selesainya seluruh aktivitas yang diperlukan secara substansial untuk mempersiapkan aset kualifikasian agar dapat digunakan sesuai dengan maksudnya.

Capitalization of borrowing costs commences when the activities to prepare the qualifying asset for its intended use are in progress, and the expenditures for the qualifying asset and the borrowing costs have been incurred. Capitalization of borrowing costs ceases when all the activities necessary to prepare the qualifying assets are substantially completed for their intended use.

p. Aset Takberwujud

p. Intangible Assets

Aset takberwujud yang diperoleh secara terpisah diukur sebesar nilai perolehan pada pengakuan awal. Setelah pengakuan awal, aset takberwujud dicatat pada biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai. Aset takberwujud dengan umur manfaat terbatas diamortisasi secara garis lurus selama umur manfaat ekonominya dan dievaluasi apabila terdapat indikator adanya penurunan nilai. Periode dan metode amortisasi ditelaah setidaknya setiap akhir periode pelaporan.

Intangible assets acquired separately are measured on initial recognition at cost. Following initial recognition, the intangible assets are carried at cost less any accumulated amortization and any accumulated impairment loss. They are amortized on a straight-line basis over their useful economic lives and assessed for impairment whenever there is an indication that they may be impaired. The amortization period and method are reviewed at least at the end of each reporting period.

Aset takberwujud dihentikan pengakuannya pada saat: (a) dijual; atau (b) ketika tidak ada manfaat ekonomis di masa depan yang dapat diharapkan dari penggunaan atau penjualan aset tersebut.

An intangible asset shall be derecognized:

Aset takberwujud yang dimiliki oleh perusahaan terdiri dari lisensi atas peranti lunak dan hak atas tanah yang memiliki taksiran masa umur manfaat ekonomis masing-masing 5 dan 20 tahun.

The Company’s intangible assets consist of license for softwares and land rights which have estimated useful lives of 5 years and 20 years, respectively.

(a) on disposal; or (b) when no future economic benefits are expected from its use or disposal.

134

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain) 2.

PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS Years Ended December 31, 2012, 2011 and 2010 (Expressed in rupiah, unless otherwise stated)

IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan) q.

r.

2.

Provisi

SUMMARY OF SIGNIFICANT POLICIES (continued) q.

ACCOUNTING

Provisions

Provisi diakui jika Perusahaan memiliki kewajiban kini (baik secara hukum maupun bersifat konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu dimana ada kemungkinan bahwa untuk penyelesaian kewajiban tersebut diperlukan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan total kewajiban tersebut dapat diestimasi secara andal.

Provisions are recognized when the Company has a present obligation (legal or constructive) where, as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

Provisi ditelaah pada setiap akhir periode pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi kini terbaik. Jika tidak lagi terdapat kemungkinan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi untuk menyelesaikan kewajiban tersebut, provisi dibatalkan.

Provisions are reviewed at the end of each reporting period and adjusted to reflect the current best estimate. If it is no longer probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, the provision is reversed.

Sewa

r.

Leases

Efektif tanggal 1 Januari 2012, Perusahaan menerapkan PSAK No. 30 (Revisi 2011), “Sewa”. Penerapan PSAK No. 30 (Revisi 2011) tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan Perusahaan.

Effective January 1, 2012, the Company adopted PSAK No. 30 (Revised 2011), “Lease”. The adoption of PSAK No. 30 (Revised 2011) did not have significant impact on the Company’s financial statements.

Perusahaan mengklasifikasikan sewa berdasarkan sejauh mana risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset sewaan berada pada lessor atau lessee, dan pada substansi transaksi daripada bentuk kontraknya, pada tanggal pengakuan awal.

The Company classifies leases based on the extent to which risks and rewards incidental to the ownership of a leased asset are vested upon the lessor or the lessee, and the substance of the transaction rather than the form of the contract, at inception date.

Sewa Pembiayaan

Finance Lease

Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan suatu aset. Pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 Perusahaan tidak mempunyai transaksi sewa pembiayaan.

A lease is classified as a finance lease if it transfers substantially all the risks and rewards incidental to ownership of an asset. As of December 31, 2012, 2011 and 2010, the Company does not have any finance lease transaction.

Sewa Operasi

Operating Lease

Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi jika sewa tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Dengan demikian, pembayaran sewa yang dilakukan oleh Perusahaan sebagai lessee diakui sebagai beban dengan metode garis lurus (straight-line method) selama masa sewa.

A lease is classified as an operating lease if it does not transfer substantially all the risks and rewards incidental to ownership of the leased asset. Accordingly, the lease payments made by the Company as a lessee are recognized as expense using the straight-line method over the lease term.

135

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain) 3.

PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS Years Ended December 31, 2012, 2011 and 2010 (Expressed in rupiah, unless otherwise stated)

PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI SIGNIFIKAN OLEH MANAJEMEN

3.

MANAGEMENT’S USE OF JUDGMENTS, ESTIMATES AND SIGNIFICANT ASSUMPTIONS

Penyusunan laporan keuangan Perusahaan mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontijensi, pada akhir periode pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material di periode yang akan datang terhadap nilai tercatat aset atau liabilitas yang terkait.

The preparation of the Company’s financial statements requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities, and the disclosure of contingent liabilities, at the end of the reporting period. Uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes in future periods that require material adjustment to the carrying amounts of the assets or liabilities affected.

Pertimbangan

Judgments

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

The following judgments are made by management in the process of applying the Company’s accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the financial statements:

Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan

Classification of Financial Assets and Financial Liabilities

Perusahaan menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan apakah definisi yang ditetapkan PSAK No. 55 dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Perusahaan seperti diungkapkan pada Catatan 2j.

The Company determines the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the definition set forth in PSAK No. 55. Accordingly, the financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the Company’s accounting policies disclosed in Note 2j.

Cadangan atas Penurunan Nilai Piutang Usaha

Allowance for Impairment of Trade Receivables

Perusahaan mengevaluasi akun tertentu jika terdapat informasi adanya pelanggan yang tidak dapat memenuhi kewajiban keuangannya.

The Company evaluates specific accounts where it has information that certain customers are unable to meet their financial obligations.

Dalam hal tersebut, Perusahaan mempertimbangkan, berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas pada jangka waktu hubungan dengan pelanggan dan status kredit dari pelanggan berdasarkan catatan kredit dari pihak ketiga (jika tersedia) dan faktor pasar yang telah diketahui, untuk mencatat cadangan penurunan nilai spesifik atas pelanggan terhadap jumlah piutang pelanggan guna mengurangi total piutang yang diharapkan dapat diterima oleh Perusahaan. Cadangan penurunan nilai spesifik ini dievaluasi kembali dan disesuaikan jika tambahan informasi yang diterima mempengaruhi total cadangan untuk penurunan nilai piutang usaha. Penjelasan lebih lanjut diungkapkan dalam Catatan 5.

In these cases, the Company uses judgment, based on available facts and circumstances, including but not limited to, the length of its relationship with the customers and the customers’ current credit status based on any third-party credit reports (if available) and known market factors, to record specific allowance for impairment for customers against amounts due to reduce the receivable amounts that the Company expects to collect. These specific allowances for impairment are re-evaluated and adjusted as additional information received affects the amounts of allowance for impairment of trade receivables. Further details are disclosed in Note 5.

136

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain) 3.

PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS Years Ended December 31, 2012, 2011 and 2010 (Expressed in rupiah, unless otherwise stated)

PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI SIGNIFIKAN OLEH MANAJEMEN (lanjutan)

3.

MANAGEMENT’S USE OF JUDGMENTS, ESTIMATES AND SIGNIFICANT ASSUMPTIONS (continued)

Estimasi dan Asumsi

Estimates and Assumptions

Asumsi utama masa depan dan sumber utama ketidakpastian dari estimasi pada akhir periode pelaporan yang dapat mengakibatkan penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya, diungkapkan di bawah ini. Perusahaan mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan, mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi diluar kendali Perusahaan. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the end of the reporting period that may cause a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities in future periods are disclosed below. The Company based its assumptions and estimates on parameters available when the financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments, may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Company. Such changes are reflected in the assumptions as they occur.

Imbalan Pascakerja

Post-employment Benefits

Penentuan liabilitas dan beban Perusahaan sehubungan dengan imbalan pascakerja karyawan bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun dan tingkat kematian. Hasil aktual yang berbeda dari asumsi yang ditetapkan Perusahaan yang memiliki pengaruh lebih dari 10% liabilitas imbalan pasti, ditangguhkan dan diamortisasi secara garis lurus selama rata-rata sisa masa kerja karyawan. Sementara Perusahaan berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Perusahaan dapat mempengaruhi secara material liabilitas atas imbalan pascakerja dan beban imbalan kerja neto. Penjelasan lebih lanjut diungkapkan dalam Catatan 19.

The determination of the Company’s obligations and cost for post-employment benefits is dependent on its selection of certain assumptions used by the independent actuaries in calculating such amounts. Those assumptions include, among others, discount rates, annual salary increase rate, annual employee turn-over rate, disability rate, retirement age and mortality rate. Actual results that differ from the Company’s assumptions which are more than 10% of the defined benefit obligations are deferred and amortized on a straight-line basis over the expected average remaining service years of the qualified employees. While the Company believes that its assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in the Company’s actual results or significant changes in the Company’s assumptions may materially affect its liabilities for postemployment benefits and net employee benefits expense. Further details are disclosed in Note 19.

Penyusutan Aset Tetap

Depreciation of Fixed Assets

Aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap antara 2 sampai dengan 25 tahun. Ini adalah umur yang secara umum diharapkan dalam industri dimana Perusahaan menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi. Penjelasan lebih lanjut diungkapkan dalam Catatan 8.

Fixed assets are depreciated on a straight-line basis over their estimated useful lives. Management properly estimates the useful lives of these fixed assets to be within 2 to 25 years. These are common life expectancies applied in the industry where the Company conducts its business. Changes in the expected level of usage and technological development could impact the economic useful lives and the residual values of these assets, and therefore future depreciation charges could be revised. Further details are disclosed in Note 8.

137

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain) 3.

PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS Years Ended December 31, 2012, 2011 and 2010 (Expressed in rupiah, unless otherwise stated)

PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI SIGNIFIKAN OLEH MANAJEMEN (lanjutan)

3.

USE OF JUDGMENTS, MANAGEMENT’S ESTIMATES AND SIGNIFICANT ASSUMPTIONS (continued)

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Estimates and Assumptions (continued)

Liabilitas Pajak

Tax Liabilities

Dalam menentukan jumlah yang harus diakui dimana terdapat ketidakpastian sehubungan dengan suatu liabilitias pajak, Perusahaan menerapkan pertimbangan yang sama dengan yang digunakan dalam menentukan jumlah penyisihan yang diakui sesuai dengan PSAK No. 57, “Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi”. Perusahaan membuat analisa mengenai posisi yang diambil Perusahaan sehubungan dengan pajak penghasilan untuk menentukan perlunya pengakuan liabilitas pajak.

In determining the amount to be recognized in respect of an uncertain tax liability, the Company applies similar considerations as it would use in determining the amount of a provision to be recognized in accordance with PSAK No. 57, “Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Asset”. The Company makes an analysis of all tax positions related to income taxes to determine if a tax liability should be recognized.

Cadangan Penurunan Nilai Pasar Persediaan

Allowance for Inventories

Cadangan penurunan nilai pasar, jika ada, dari persediaan diestimasi berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas kepada, kondisi fisik persediaan yang dimiliki, harga jual pasar, estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang akan timbul untuk menjual persediaan tersebut.

Allowance for decline in market value, if any, of inventories is estimated based on available facts and circumstances, including, but not limited to, the inventories’ own physical conditions, their market selling prices, estimated costs of completion and estimated costs to be incurred to sell them.

Penyisihan dievaluasi kembali dan disesuaikan jika terdapat tambahan informasi yang mempengaruhi jumlah yang diestimasi. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 6.

The provisions are re-evaluated and adjusted as additional information received affects the amount estimated. Further details are disclosed in Note 6.

Penentuan nilai wajar dari aset keuangan dan liabilitas keuangan

Determination of fair values of financial assets and financial liabilities

Ketika nilai wajar dari aset keuangan dan liabilitas keuangan yang dicatat di laporan posisi keuangan atau diungkapkan didalam catatan atas laporan keuangan tidak dapat diambil dari pasar yang aktif, maka nilai wajarnya ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian termasuk model discounted cash flow. Masukan untuk model tersebut dapat diambil dari pasar yang dapat diobservasi, tetapi apabila hal ini tidak dimungkinkan, sebuah tingkat pertimbangan disyaratkan dalam menetapkan nilai wajar. Pertimbangan tersebut mencakup penggunaan masukan seperti risiko likuiditas, risiko kredit dan volatilitas. Perubahan dalam asumsi mengenai faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi nilai wajar dari instrumen keuangan yang dilaporkan.

When the fair value of financial assets and financial liabilities presented in the statements of financial position or disclosed in the notes to the financial statements cannot be derived from active markets, their fair value is determined using valuation techniques including the discounted cash flow model. The inputs to these models are taken from observable markets where possible, but where this is not feasible, a degree of judgment is required in establishing fair values. The judgment includes consideration of inputs such as liquidity risk, credit risk and volatility. Changes in assumptions about these factors could affect the reported fair value of financial instruments.

138

Decline

in

Market

Value

of

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain) 4.

PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS Years Ended December 31, 2012, 2011 and 2010 (Expressed in rupiah, unless otherwise stated)

KAS DAN SETARA KAS

4.

Akun ini terdiri dari:

This account consists of the following: 2012

Kas Kas di bank Rupiah PT Bank Central Asia Tbk PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Mandiri (Persero) Tbk PT Bank Permata Tbk PT Bank Resona Perdania Sub-total Deposito berjangka Euro Eropa PT Bank Central Asia Tbk (EUR304.293 pada tahun 2012, EUR304.020 pada tahun 2011 dan EUR303.591 pada tahun 2010) Dolar Australia PT Bank Central Asia Tbk (AU$55.148 pada tahun 2012, AU$53.852 pada tahun 2011 dan AU$52.208 pada tahun 2010) Rupiah PT Bank Central Asia Tbk PT Bank Mandiri (Persero) Tbk PT Bank Permata Tbk PT Bank Danamon Indonesia Tbk PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Dolar Amerika PT Bank Central Asia Tbk (US$810.821) Yen Jepang PT Bank Central Asia Tbk (JPY21.800.000) Sub-total Total

CASH AND CASH EQUIVALENTS

2011

42.000.000

2010

33.000.000

27.000.000

21.941.606.212

34.481.782.374

6.878.843.055

7.868.231.275

7.512.324.219

5.833.292.161

2.927.030.988 365.288.020 56.326.820

1.667.630.119 365.505.989 56.089.725

420.291.916 515.845.323 55.590.982

33.158.483.315

44.083.332.426

13.703.863.437

Cash on hand Cash in banks Rupiah PT Bank Central Asia Tbk PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Mandiri (Persero) Tbk PT Bank Permata Tbk PT Bank Resona Perdania Sub-total Time deposits European euro

3.897.946.122

3.568.882.321

3.629.667.950

PT Bank Central Asia Tbk (EUR304,293 in 2012, EUR304,020 in 2011 and EUR303,591 in 2010)

PT Bank Central Asia Tbk (AU$55,148 in 2012, AU$53,852 in 2011 and AU$52,208 in 2010)

Australian dollar

552.879.876

495.578.149

477.309.992

110.210.289

106.447.990

105.663.924

110.120.000 -

110.120.000 -

38.699.764.295 50.000.000.000

-

-

3.308.168.069

-

-

1.075.944.547

Rupiah PT Bank Central Asia Tbk PT Bank Mandiri (Persero) Tbk PT Bank Permata Tbk PT Bank Danamon Indonesia Tbk PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

7.290.093.711

U.S. dollar PT Bank Central Asia Tbk (US$810,821)

2.404.218.450

Japanese yen PT Bank Central Asia Tbk (JPY21,800,000) Sub-total

-

-

-

-

4.671.156.287

4.281.028.460

106.990.830.938

37.871.639.602

48.397.360.886

120.721.694.375

139

Total

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain) 4.

PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS Years Ended December 31, 2012, 2011 and 2010 (Expressed in rupiah, unless otherwise stated)

KAS DAN SETARA KAS (lanjutan)

4.

CASH AND CASH EQUIVALENTS (continued)

Pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, tidak ada kas dan setara kas Perusahaan yang dibatasi penggunaannya atau ditempatkan pada pihak berelasi.

As of December 31, 2012, 2011 and 2010, none of the Company’s cash and cash equivalents are restricted in use or held by a related party.

Pendapatan bunga yang berasal dari deposito berjangka disajikan pada laporan laba rugi komprehensif sebagai “Pendapatan Keuangan”.

Interest income from time deposits is presented in the statements of comprehensive income as “Finance Income”.

Kisaran tingkat suku bunga tahunan deposito berjangka adalah sebagai berikut:

The ranges of the annual interest rates of time deposits are as follows:

2012 Rupiah Dolar Amerika Euro Eropa Dolar Australia

3,25% 0,20% 0,10% 2,80%

- 5,00% - 0,75% - 0,25% - 3,30%

2011

2010

5,00% - 7,25% 0,20% - 0,40% 0,10% - 0,25% 3,80%

Deposito berjangka dalam mata uang Yen Jepang merupakan deposito berjangka tanpa bunga. 5.

5.

Akun ini terdiri dari:

2.723.400.542

Pihak ketiga PT Indomarco Prismatama 56.448.364.726 PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk 43.879.257.309 PT Midi Utama Indonesia Tbk 8.376.112.169 PT Hero Supermarket Tbk 6.093.376.267 PT Trans Retail Indonesia (sebelumnya PT Carrefour Indonesia) 2.208.335.937 I Gusti Anom 1.045.506.574 PT Modern Putra Indonesia 980.819.748 CV Agung 624.683.814 PT Essei Perbama 573.483.141 PT Bangun Putra Karawang 529.420.857 PT Sinar Sahabat Inti Makmur 518.952.453 PT Supra Boga Lestari 500.874.787 Lain-lain (masing-masing dibawah Rp500 juta) 11.700.818.149

Total

TRADE RECEIVABLES This account consists of the following:

2012

Sub-total pihak ketiga

Rupiah U.S. dollar European euro Australian dollar

The time deposits denominated in Japanese yen did not bear interest.

PIUTANG USAHA

Pihak berelasi PT Lion Superindo (Catatan 28)

5,00% - 7,00% 0,20% - 0,65% 0,10% 2,50% - 3,80%

2011

2010 Related party PT Lion Superindo (Note 28)

1.886.686.454

1.848.684.827

42.064.314.993 35.838.176.964 2.837.853.554 4.586.512.644

30.257.516.417 24.783.270.817 3.214.779.592 3.746.032.976

2.563.579.085 756.356.706 669.111.200 390.434.528 282.163.627 319.414.981 488.290.064 244.568.987

3.118.483.043 500.306.803 145.112.299 118.740.992 101.130.129 183.053.225 446.432.625 281.470.959

Third parties PT Indomarco Prismatama PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT Midi Utama Indonesia Tbk PT Hero Supermarket Tbk PT Trans Retail Indonesia (formerly PT Carrefour Indonesia) I Gusti Anom PT Modern Putra Indonesia CV Agung PT Essei Perbama PT Bangun Putra Karawang PT Sinar Sahabat Inti Makmur PT Supra Boga Lestari

10.460.432.550

6.896.625.701

Others (below Rp500 million each)

133.480.005.931

101.501.209.883

73.792.955.578

Sub-total third parties

136.203.406.473

103.387.896.337

75.641.640.405

Total

Pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, semua piutang usaha Perusahaan dalam mata uang rupiah.

As of December 31, 2012, 2011 and 2010, all of the Company’s trade receivables are denominated in rupiah.

Pada akhir periode pelaporan tidak ada piutang usaha Perusahaan yang dijaminkan sehubungan dengan kewajiban apapun.

At the end of the reporting period, there are no trade receivables used as collateral for any obligations.

140

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain) 5.

PIUTANG USAHA (lanjutan)

5.

TRADE RECEIVABLES (continued)

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap piutang usaha pada akhir periode pelaporan, manajemen berpendapat bahwa tidak diperlukan cadangan penurunan nilai pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010.

Based on the review of trade receivables at the end of the reporting period, management believes that no allowance for impairment need to be provided as of December 31, 2012, 2011 and 2010.

Analisa umur piutang usaha pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 adalah sebagai berikut:

The aging of trade receivables as of December 31, 2012, 2011 and 2010 is as follows:

2012 Lancar Jatuh tempo: 1 - 30 hari 31 - 60 hari 61 - 90 hari Lebih dari 90 hari Total

6.

PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS Years Ended December 31, 2012, 2011 and 2010 (Expressed in rupiah, unless otherwise stated)

2011

2010

93.269.514.573

69.830.975.357

51.723.354.379

42.443.206.895 343.670.386 86.112.232 60.902.387

32.558.185.387 574.834.871 60.229.145 363.671.577

23.154.098.936 427.770.759 163.456.329 172.960.002

Current Overdue: 1 - 30 days 31 - 60 days 61 - 90 days Over 90 days

136.203.406.473

103.387.896.337

75.641.640.405

Total

PERSEDIAAN

6.

Akun ini terdiri dari:

INVENTORIES This account consists of the following:

2012

2011

2010

Bahan baku Suku cadang dan sebagainya Bahan kemasan Barang jadi

10.847.526.601 5.620.396.720 4.176.455.682 1.954.333.852

9.083.672.114 2.709.340.229 3.602.776.090 910.080.974

5.621.390.800 1.678.905.732 1.844.883.877 457.107.517

Raw materials Spare parts and others Packaging materials Finished goods

Total

22.598.712.855

16.305.869.407

9.602.287.926

Total

Pada akhir periode pelaporan, tidak ada persediaan Perusahaan yang dijaminkan sehubungan dengan kewajiban apapun.

At the end of the reporting period, there are no inventories used as collateral for any obligations.

Pada tanggal 31 Desember 2012, persediaan diasuransikan terhadap risiko kerugian atas kebakaran dan risiko lainnya berdasarkan paket polis dengan nilai pertanggungan sebesar Rp13.667.457.291 yang menurut pendapat manajemen cukup untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul dari risiko yang dipertanggungkan.

As of December 31, 2012, inventories are covered by insurance against losses from fire and other risks under blanket policies with a total coverage of Rp13,667,457,291 which, in management’s opinion, is adequate to cover possible losses that may arise from such risks.

Berdasarkan hasil penelaahan atas kondisi fisik dan nilai realisasi neto persediaan di atas pada akhir periode pelaporan, manajemen berpendapat bahwa nilai neto persediaan tersebut di atas dapat direalisasi sepenuhnya, sehingga tidak diperlukan penyisihan penurunan nilai persediaan pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010.

Based on the results of the review of the physical condition and net realizable values of the above inventories at the end of the reporting period, management believes that the carrying values of the above inventories are fully realizable and hence, no allowance for impairment of inventory is necessary as of December 31, 2012, 2011 and 2010.

141

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain) 7.

PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS Years Ended December 31, 2012, 2011 and 2010 (Expressed in rupiah, unless otherwise stated)

BIAYA DIBAYAR DIMUKA

7.

PREPAID EXPENSES

Akun ini terdiri dari pembayaran dimuka untuk: 2012

8.

This account consists of prepayments for the following: 2011

2010

Iklan dan promosi Asuransi Sewa Lain-lain

3.648.868.861 347.152.897 249.666.667 67.186.949

1.529.055.761 178.563.296 2.500.000 1.181.271.237

20.416.667 178.179.069 136.886.140

Advertising and promotion Insurance Rental Others

Total

4.312.875.374

2.891.390.294

335.481.876

Total

ASET TETAP

8.

Rincian aset tetap adalah sebagai berikut: 1 Januari 2012/ January 1, 2012

Penambahan/ Additions

The details of fixed assets are as follows: Pengurangan/ Deductions

Biaya Perolehan Tanah Bangunan dan pengembangan Mesin dan peralatan Alat pengangkutan Perabot dan peralatan kantor Aset tetap dalam pembangunan

34.172.153.008 165.149.188.507 311.846.852.123 14.166.889.371 29.994.780.600 99.733.585.385

1.331.495.074 60.864.530.100 87.855.267.016 4.198.444.650 21.264.609.199 213.428.278.623

228.550.000 81.600.795 -

Total

655.063.448.994

388.942.624.662

310.150.795

27.083.052.707 59.906.275.170 8.879.558.312 13.095.994.124

10.917.308.534 15.097.454.625 2.235.477.303 12.879.845.606

Total

108.964.880.313

41.130.086.068

Nilai Buku

546.098.568.681

Akumulasi Penyusutan Bangunan dan pengembangan Mesin dan peralatan Alat pengangkutan Perabot dan peralatan kantor

1 Januari 2011/ January 1, 2011

Penambahan/ Additions

-

1.043.695.922.861

Total

227.576.668 69.609.123

2.816.667 (36.872.423) 17.703.334 16.352.422

38.003.177.908 74.966.857.372 10.905.162.281 25.922.583.029

Accumulated Depreciation Buildings and improvements Machinery and equipment Transportation equipment Furniture, fixtures and office equipment

297.185.791

-

149.797.780.590

Total

893.898.142.271

Net Book Value

Pengurangan/ Deductions

17.001.109.109 27.695.555.524 78.202.143.947 144.350.000 5.503.316.372 (128.546.474.952)

Reklasifikasi/ Reclassifications

31 Desember 2011/ December 31, 2011 34.172.153.008 165.149.188.507 311.846.852.123 14.166.889.371 29.994.780.600 99.733.585.385

Cost Land Buildings and improvements Machinery and equipment Transportation equipment Furniture, fixtures and office equipment Fixed assets under construction

-

655.063.448.994

Total

398.200.000 781.646.448

-

27.083.052.707 59.906.275.170 8.879.558.312 13.095.994.124

Accumulated Depreciation Buildings and improvements Machinery and equipment Transportation equipment Furniture, fixtures and office equipment

1.179.846.448

-

108.964.880.313

Total

546.098.568.681

Net Book Value

206.136.792 41.298.017.643 88.688.741.198 3.177.018.000 14.940.303.093 75.913.822.996

401.250.000 865.341.598 -

Total

432.106.000.870

224.224.039.722

1.266.591.598

19.654.767.265 49.868.891.288 7.544.041.058 9.172.613.431

7.428.285.442 10.037.383.882 1.733.717.254 4.705.027.141

86.240.313.042

23.904.413.719

Nilai Buku

31 Desember 2012/ December 31, 2012 Cost Land Buildings and improvements Machinery and equipment Transportation equipment Furniture, fixtures and office equipment Fixed assets under construction

30.010.416.216 98.649.370.363 204.748.391.468 11.391.121.371 15.917.619.105 71.389.082.347

Total

Reklasifikasi/ Reclassifications

52.504.757.191 253.709.274.131 477.904.263.086 18.281.134.021 56.681.105.376 184.615.389.056

Biaya Perolehan Tanah Bangunan dan pengembangan Mesin dan peralatan Alat pengangkutan Perabot dan peralatan kantor Aset tetap dalam pembangunan

Akumulasi Penyusutan Bangunan dan pengembangan Mesin dan peralatan Alat pengangkutan Perabot dan peralatan kantor

FIXED ASSETS

345.865.687.828

142

3.955.600.000 25.201.800.501 18.409.719.457 2.200.000 (47.569.319.958)

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain) 8.

PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS Years Ended December 31, 2012, 2011 and 2010 (Expressed in rupiah, unless otherwise stated)

ASET TETAP (lanjutan)

8.

1 Januari 2010/ January 1, 2010

Penambahan/ Additions

Pengurangan/ Deductions

Biaya Perolehan Tanah Bangunan dan pengembangan Mesin dan peralatan Alat pengangkutan Perabot dan peralatan kantor Aset tetap dalam pembangunan

14.262.560.216 80.504.278.612 148.940.589.015 10.552.311.826 12.252.329.103 5.116.062.183

15.658.380.000 14.914.175.438 54.584.216.384 1.605.915.909 3.239.824.077 72.577.480.346

1.080.976.000 76.500.000 778.806.364 165.839.875 -

Total

271.628.130.955

162.579.992.154

2.102.122.239

Akumulasi Penyusutan Bangunan dan pengembangan Mesin dan peralatan Alat pengangkutan Perabot dan peralatan kantor Total Nilai Buku

FIXED ASSETS (continued) Reklasifikasi/ Reclassifications

1.170.452.000 3.230.916.313 1.300.086.069 11.700.000 591.305.800 (6.304.460.182) -

15.079.231.267 38.027.116.755 6.705.917.302 7.134.996.397

4.575.535.998 11.850.582.866 1.612.100.120 2.199.661.491

8.808.333 773.976.364 162.044.457

-

66.947.261.721

20.237.880.475

944.829.154

-

204.680.869.234

31 Desember 2010/ December 31, 2010

30.010.416.216 98.649.370.363 204.748.391.468 11.391.121.371 15.917.619.105 71.389.082.347

Cost Land Buildings and improvements Machinery and equipment Transportation equipment Furniture, fixtures and office equipment Fixed assets under construction

432.106.000.870

Total

19.654.767.265 49.868.891.288 7.544.041.058 9.172.613.431

Accumulated Depreciation Buildings and improvements Machinery and equipment Transportation equipment Furniture, fixtures and office equipment

86.240.313.042

Total

345.865.687.828

Net Book Value

Mulai tanggal 1 Januari 2011, Perusahaan mengubah taksiran masa manfaat atas mesin dan peralatan dan perabot dan peralatan kantor (Catatan 2e).

Starting January 1, 2011, the Company changed the estimated useful lives of machinery and equipment and furniture, fixtures and office equipment (Note 2e).

Sebagai dampak dari perubahan tersebut, laba sebelum pajak penghasilan Perusahaan meningkat masing-masing sebesar Rp9.008.174.897 dan Rp12.098.363.461 untuk tahun 2012 dan 2011. Sebagai tambahan, perubahan tersebut juga akan mengakibatkan kenaikan yang berkisar antara Rp222.879.238 sampai dengan Rp9.003.774.054 terhadap laba sebelum pajak penghasilan Perusahaan pada setiap tahun mulai dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2024 dan mengakibatkan penurunan yang berkisar antara Rp1.051.771.393 sampai dengan Rp10.961.391.328 terhadap laba sebelum pajak penghasilan Perusahaan pada setiap tahun mulai dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2036.

As a result from the change, the Company’s income before tax has increased by Rp9,008,174,897 and Rp12,098,363,461 in 2012 and 2011, respectively. Additionally, the change will result in the increase ranging from Rp222,879,238 to Rp9,003,774,054 to the Company’s income before income tax for each year starting from 2013 to 2024 and a decrease ranging from Rp1,051,771,393 to Rp10,961,391,328 to the Company’s income before income tax for each year starting from 2025 to 2036.

Pada tanggal 31 Desember 2012, tanah yang dimiliki Perusahaan dilindungi oleh sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) sebagai berikut:

As of December 31, 2012, the Company’s land properties are covered by the following landright ownership titles or Hak Guna Bangunan (HGB) certificates: Berlaku sampai dengan/Valid up to

HGB HGB HGB HGB HGB HGB HGB HGB HGB HGB HGB HGB HGB HGB HGB HGB

No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No.

24/Karang Baru/Bekasi 563/Pasirgombong/Bekasi 38/Karang Baru/Bekasi 227/Karang Baru/Bekasi 5/Ujung Pandang/Makassar 29/Pandean/Pasuruan 77/Deli Serdang/Medan 137/Tugu/Semarang 138/Tugu/Semarang 161/Banyuasin/Palembang 162/Banyuasin/Palembang 163/Banyuasin/Palembang 164/Banyuasin/Palembang 165/Banyuasin/Palembang 139/Tugu/Semarang 140/Tugu/Semarang

Juni/June 29, 2022 Juni/June 29, 2022 September 24, 2023 September 24, 2023 Desember/December 24, 2027 Juni/June 6, 2035 Februari/February 1, 2030 April 8, 2034 Juni/June 24, 2035 Juli/July 14, 2036 Juli/July 14, 2036 Juli/July 14, 2036 Juli/July 14, 2036 Juli/July 14, 2036 November 26, 2037 September 24, 2037

143

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain) 8.

PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS Years Ended December 31, 2012, 2011 and 2010 (Expressed in rupiah, unless otherwise stated)

ASET TETAP (lanjutan)

8.

FIXED ASSETS (continued)

Manajemen berpendapat bahwa hak atas tanah tersebut dapat diperpanjang pada saat masa berlakunya berakhir.

Management is of the opinion that such landrights can be extended upon their expiration.

Rincian aset tetap dalam pembangunan adalah sebagai berikut:

The details of fixed assets under construction are as follows:

Jenis aset/ Type of assets

Persentase penyelesaian/ Percentage of completion

Biaya perolehan/ Cost

Taksiran waktu penyelesaian/ Estimated time of completion

2012 Bangunan dan pengembangan/ Buildings and improvements

75%

98.820.437.584

Januari/January 2013

Mesin dan peralatan/ Machinery and equipment

75%

78.089.133.343

Januari/January 2013

Perabot dan peralatan kantor/ Furniture, fixtures and office equipment

75%

7.705.818.129

Januari/January 2013

Total

184.615.389.056

2011 Bangunan dan pengembangan/ Buildings and improvements

90%

68.438.928.443

Februari/February 2012

Mesin dan peralatan/ Machinery and equipment

90%

25.104.003.312

Februari/February 2012

Perabot dan peralatan kantor/ Furniture, fixtures and office equipment

90%

6.190.653.630

Februari/February 2012

Total

99.733.585.385

2010 Bangunan dan pengembangan/ Buildings and improvements

90%

29.717.147.701

Februari/February 2011

Mesin dan peralatan/ Machinery and equipment

90%

40.453.997.146

Februari/February 2011

Perabot dan peralatan kantor/ Furniture, fixtures and office equipment

90%

1.217.937.500

Februari/February 2011

Total

71.389.082.347

Penyusutan yang dibebankan pada operasi adalah sebesar Rp41.130.086.068, Rp23.904.413.719 dan Rp20.237.880.475 masing-masing untuk tahun 2012, 2011 dan 2010 (Catatan 24 dan 25).

Depreciation charged to operations amounted to Rp41,130,086,068, Rp23,904,413,719 and Rp20,237,880,475 in 2012, 2011 and 2010, respectively (Notes 24 and 25).

Pada tahun 2012 dan 2011, biaya pinjaman sebesar Rp12.836.709.867 dan Rp925.756.323 telah dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan aset tetap. Biaya pinjaman tersebut dikapitalisasi karena pinjaman terkait secara khusus diperoleh Perusahaan untuk membiayai pembangunan pabrik. Pada tahun 2010 Perusahaan tidak melakukan kapitalisasi biaya pinjaman.

In 2012 and 2011, borrowing costs amounting to Rp12,836,709,867 and Rp925,756,323, respectively, were capitalized as part of the cost of acquisition of fixed assets. Those borrowing costs are capitalized because the related loans were specifically obtained by the Company to finance the construction of new plants. In 2010, the Company did not capitalize any borrowing costs.

144

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain) 8.

ASET TETAP (lanjutan)

8.

FIXED ASSETS (continued)

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat penurunan nilai aset tetap pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 sebagaimana dimaksud dalam PSAK No. 48.

Management believes that there is no impairment in asset values as of December 31, 2012, 2011 and 2010 as contemplated in PSAK No. 48.

Pada tanggal 31 Desember 2012, seluruh aset tetap Perusahaan kecuali aset tetap dalam pembangunan diasuransikan terhadap risiko kerugian atas kebakaran dan risiko lainnya berdasarkan paket polis dengan nilai pertanggungan sebesar Rp250.949.537.120 dan US$41.960.812, yang menurut pendapat manajemen cukup untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul dari risiko yang dipertanggungkan.

As of December 31, 2012, all of the Company’s fixed assets expect for fixed assets under construction are covered by insurance against losses from fire and other risks under blanket policies with a total coverage of Rp250,949,537,120 and US$41,960,812, which, in management’s opinion, is adequate to cover possible losses that may arise from such risks.

Pada tanggal 31 Desember 2012, tidak ada aset tetap yang tidak dipakai sementara atau dihentikan dari penggunaan aktif dan tidak diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual.

As of December 31, 2012, there are no fixed assets that are temporarily out of use or retired from use but not classified as held for sale.

Pada tanggal 31 Desember 2012, Perusahaan mempunyai komitmen kontraktual untuk pembelian aset tetap yang belum diselesaikan dengan total nilai kontrak sebesar Rp138.911.415.597, US$3.122.700, JPY229.507.012, EUR168.758 dan SGD407.950.

As of December 31, 2012, the Company has outstanding contractual commitments for the purchase of fixed assets with total contract value of Rp138,911,415,597, US$3,122,700, JPY229,507,012, EUR168,758 and SGD407,950.

Rincian dari penjualan aset tetap pada tahun 2012, 2011 dan 2010 adalah sebagai berikut:

The details of sales of fixed assets in 2012, 2011 and 2010 are as follows:

2012

9.

PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS Years Ended December 31, 2012, 2011 and 2010 (Expressed in rupiah, unless otherwise stated)

2011

2010

Penerimaan dari penjualan Nilai buku

24.877.388 12.965.004

20.882.409 86.745.150

Laba (rugi)

11.912.384

(65.862.741)

DEPOSITO JAMINAN

9.

Akun ini terdiri dari deposito berjangka rupiah dengan masa jatuh tempo 1 bulan yang ditempatkan oleh Perusahaan dalam bank sehubungan dengan uang jaminan yang diterima dari distributor dan agen. Deposito berjangka ini dibatasi penggunaannya (Catatan 29c dan 29e). Rincian dari akun ini adalah sebagai berikut: 2012 PT Bank Central Asia Tbk PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Total

1.345.273.228 1.157.293.085

Proceeds from sales Net book value

187.980.143

Gain (loss)

GUARANTEE DEPOSITS This account consists of rupiah time deposits with maturities of 1 month placed by the Company in banks in relation to the guarantee deposits received from distributors and agents. These time deposits are restricted in use (Notes 29c and 29e). The details of this account are as follows:

2011

2010

7.995.920.997

7.222.020.148

5.605.658.069

2.099.900.000 1.117.500.000

1.127.400.000 425.000.000

804.400.000 -

PT Bank Central Asia Tbk PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

11.213.320.997

8.774.420.148

6.410.058.069

Total

Semua bank yang disebutkan diatas merupakan pihak ketiga.

All of the above banks are third parties.

145

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS Years Ended December 31, 2012, 2011 and 2010 (Expressed in rupiah, unless otherwise stated)

10. ASET TAKBERWUJUD

10. INTANGIBLE ASSETS

Akun ini terdiri dari:

This account consists of the following: 1 Januari 2012/ January 1, 2012

Penambahan/ Additions

Pengurangan/ Deductions

Reklasifikasi/ Reclassifications

31 Desember 2012/ December 31, 2012

Biaya Perolehan Lisensi atas peranti lunak Hak atas tanah Lain-lain

1.155.473.845 815.585.000 -

674.486.674 4.925.000

-

(815.585.000)* -

1.829.960.519 4.925.000

Cost Software lincense Land rights Others

Total

1.971.058.845

679.411.674

-

(815.585.000)

1.834.885.519

Total

78.342.315 14.708.151 -

329.832.567 410.417

(14.708.151) -

-

408.174.882 410.417

Accumulated amortization Software lincense Land rights Others

Total

93.050.466

330.242.984

(14.708.151)

-

408.585.299

Total

Neto

1.878.008.379

1.426.300.220

Net

Akumulasi amortisasi Lisensi atas peranti lunak Hak atas tanah Lain-lain

1 Januari 2011/ January 1, 2011

Penambahan/ Additions

Pengurangan/ Deductions

Reklasifikasi/ Reclassifications

31 Desember 2011/ December 31, 2011

Biaya Perolehan Lisensi atas peranti lunak Hak atas tanah Lain-lain

-

1.155.473.845 815.585.000 -

-

-

1.155.473.845 815.585.000 -

Cost Software lincense Land rights Others

Total

-

1.971.058.845

-

-

1.971.058.845

Total

Akumulasi amortisasi Lisensi atas peranti lunak Hak atas tanah Lain-lain

-

78.342.315 14.708.151 -

-

-

78.342.315 14.708.151 -

Accumulated amortization Software lincense Land rights Others

Total

-

93.050.466

-

-

93.050.466

Total

Neto

-

1.878.008.379

Net

* direklasifikasi ke aset tetap sehubungan dengan penerapan ISAK No.25, ‘’Hak atas Tanah’’ (Catatan 2e)

* reclassified to fixed assets in connection with the adoption of ISAK No.25, “Land Rights” (Note 2e)

Pada tahun 2012 dan 2011, amortisasi dari aset takberwujud sebesar Rp420.406.149 dan Rp93.050.466 dibebankan kepada operasi sebagai bagian dari beban pokok penjualan dan beban usaha.

In 2012 and 2011, amortization of intangible assets amounting to Rp420,406,149 and Rp93,050,466 was charged to operations as part of cost of goods sold and operating expenses.

Pada tanggal 31 Desember 2012, tidak ada aset takberwujud Perusahaan yang kepemilikannya dibatasi atau digunakan sebagai jaminan. Pada tanggal yang sama, Perusahaan tidak mempunyai komitmen kontraktual untuk pembelian aset takberwujud yang belum diselesaikan.

As of December 31, 2012, none of the Company’s intangible assets are restricted or used as collateral. At the same date, the Company does not have any outstanding contractual commitment for the purchase of intangible assets.

11. ASET KEUANGAN TIDAK LANCAR LAINNYA

11. OTHER NON-CURRENT FINANCIAL ASSETS

Akun ini terdiri dari:

This account consists of the following: 2012

2011

2010

Uang jaminan Piutang jangka panjang

1.954.286.254 -

919.734.958 184.036.278

558.122.511 238.785.520

Security deposits Long-term receivables

Total

1.954.286.254

1.103.771.236

796.908.031

Total

Semua saldo diatas adalah dengan pihak ketiga.

All of the above balances are with third parties

146

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain) 12. ASET NON-KEUANGAN LAINNYA

TIDAK

PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS Years Ended December 31, 2012, 2011 and 2010 (Expressed in rupiah, unless otherwise stated)

LANCAR

12.

Akun ini terdiri dari:

OTHER ASSETS

NON-CURRENT

NON-FINANCIAL

This account consists of the following: 2012

2011

2010

Uang muka pembelian aset tetap Lain-lain

76.634.597.336 -

10.265.534.203 742.364.315

2.162.667.701

Advances for purchase of fixed assets Others

Total

76.634.597.336

11.007.898.518

2.162.667.701

Total

Uang muka pembelian aset tetap merupakan uang muka yang dibayarkan kepada pemasok/kontraktor sehubungan dengan pembelian aset tetap.

Advances for purchase of fixed assets represent the advances paid to suppliers/contractors in relation to the purchase of fixed assets.

13. UTANG USAHA

13. TRADE PAYABLES

Akun ini terdiri dari utang kepada pemasok yang terutama timbul sehubungan dengan pembelian bahan baku dan kemasan, dengan rincian sebagai berikut: 2012 Pihak ketiga PT Freyabadi Indotama PT Kevin Persada Mandiri PT Asta Guna Wisesa PT Federal Food Internusa PT Nusa Indah PT Surya Kemasindo Sejati PT Adyaceda Amandelis PT Triokusuma Adisari PT Supernova PT Super Makmur PT Elfrida Plastik Industri PT Kraft Ultrajaya Indonesia PT Jutarasa Abadi PT Jaya Fermex PT Nusa Inti Perkasa PT Sinar Meadow Int. Indonesia PT Kabulinco Jaya UD Perkasa Teknik PT Nirwana Lestari PT Puratos Indonesia PT Wira Mandiri Makmur PT Siwani Makmur PT Trisha Sejati PT Aries Centaurus PT Sinar Pelangi Kemasindo PT Mulia Boga Raya PT Sukanda Djaya PT San Miguel Pure Foods Indonesia UD Luciana Jaya PT Anta Tirta Kirana CV Sumber Roso CV Multi Prima Abadi Lain-lain (masing-masing dibawah Rp500 juta)

This account consists of payables to suppliers mainly arising from purchases of raw materials and packaging materials, with details as follows: 2011

2010 Third parties 4.220.428.000 PT Freyabadi Indotama 581.754.600 PT Kevin Persada Mandiri 1.342.350.000 PT Asta Guna Wisesa PT Federal Food Internusa 1.647.230.837 PT Nusa Indah 590.108.500 PT Surya Kemasindo Sejati 1.324.045.003 PT Adyaceda Amandelis PT Triokusuma Adisari 795.444.900 PT Supernova 1.363.529.931 PT Super Makmur 220.223.680 PT Elfrida Plastik Industri 1.812.782.175 PT Kraft Ultrajaya Indonesia 165.171.296 PT Jutarasa Abadi 823.362.000 PT Jaya Fermex 491.958.700 PT Nusa Inti Perkasa 137.152.350 PT Sinar Meadow Int. Indonesia PT Kabulinco Jaya 21.113.870 UD Perkasa Teknik 95.373.000 PT Nirwana Lestari 355.572.000 PT Puratos Indonesia 150.206.380 PT Wira Mandiri Makmur PT Siwani Makmur PT Trisha Sejati 580.524.576 PT Aries Centaurus 181.665.000 PT Sinar Pelangi Kemasindo PT Mulia Boga Raya PT Sukanda Djaya - PT San Miguel Pure Foods Indonesia UD Luciana Jaya 275.087.500 PT Anta Tirta Kirana 880.665.306 CV Sumber Roso 945.075.500 CV Multi Prima Abadi Others (below 162.922.199 Rp500 million each)

6.490.486.150 5.477.183.186 3.871.799.956 3.754.520.550 3.556.472.915 3.002.547.109 2.787.230.135 2.551.000.000 2.545.462.103 2.068.084.140 1.981.449.960 1.745.679.404 1.620.603.668 1.247.742.870 1.155.607.397 1.095.571.866 1.015.877.500 876.918.000 862.413.954 848.911.971 795.927.425 604.646.520 600.127.080 590.760.673 515.250.500 502.090.688 444.152.500 412.983.503 410.056.746 255.890.458 -

10.800.191.708 800.174.000 4.305.288.096 3.502.769.724 1.537.002.000 1.224.064.086 1.114.208.300 121.623.600 3.019.431.320 3.392.558.331 205.107.750 2.121.097.000 397.716.800 1.413.376.752 380.640.300 131.640.000 249.585.900 870.104.982 670.906.000 292.432.000 1.810.848.500 780.136.553 531.527.187 788.581.250 1.614.103.541 540.093.750

5.763.015.047

5.201.435.931

Total

59.450.463.974

47.816.645.361

19.163.747.303

Total

Pihak berelasi (Catatan 28) PT Indofood Sukses Makmur Tbk PT Indomarco Adi Prima

18.964.743.186 618.145.000

16.685.003.700 1.051.829.311

7.897.018.340 285.587.500

Related parties (Note 28) PT Indofood Sukses Makmur Tbk PT Indomarco Adi Prima

Total

19.582.888.186

17.736.833.011

8.182.605.840

Total

147

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS Years Ended December 31, 2012, 2011 and 2010 (Expressed in rupiah, unless otherwise stated)

13. UTANG USAHA (lanjutan)

13. TRADE PAYABLES (continued)

Pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, semua utang usaha Perusahaan dalam mata uang rupiah.

As of December 31, 2012, 2011 and 2010, all of the Company’s trade payables are denominated in rupiah.

Analisa umur utang usaha pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 adalah sebagai berikut:

The aging of trade payables as of December 31, 2012, 2011 and 2010 is as follows:

2012

2011

2010

Lancar Jatuh tempo 1 - 30 hari

73.603.978.954 5.429.373.206

54.857.916.884 10.695.561.488

26.579.274.496 767.078.647

Current Overdue 1 - 30 days

Total

79.033.352.160

65.553.478.372

27.346.353.143

Total

14. UTANG LAIN-LAIN

14. OTHER PAYABLES

Akun ini terdiri dari utang kepada pemasok/kontraktor yang semuanya merupakan pihak ketiga yang terutama timbul sehubungan dengan jasa transportasi, pembangunan pabrik baru, serta pembelian mesin dan peralatan, dengan rincian sebagai berikut: 2012

This account consists of payables to third-party suppliers/contractors mainly arising from transportation services, construction of new plants and purchases of machinery and equipment, with details as follows: 2011

2010

Oshikiri Machinery Co., Ltd (Catatan 29f) PT Adi Sarana Armada Tbk PT Bangun Putra Karawang PT Ometraco Arya Samanta PT Sekawan Triasa PT Indragraha Nusaplasindo PT Multi Mekanika Serasi PT W ijaya Kusuma Contractors (Catatan 29h) PT Dwi Sapta Pratama PT Nusa Raya Cipta Packagers Pte Ltd PT Alun Megah Prima PT Indomarco Prismatama PT Pangestu Daya Sari PT Mega Persada Indonesia PT Yanasurya Bhakti Persada CV Praktis PT Libra Emas Permata PT Zeppelin Systems Singapore PT Langgeng Makmur Industri Tbk PT Nexgindo Infotek Solusitama CV Abadi Bersama PT Jatim Mustika Sarana Steel Gericke Pte., Ltd PT Cakra Inti Agung PD Denni PT Indo Kompresigma PT Balrich Logistic PT Ridar Esindo PD Alpine Cool Utama PT Bekasi Fajar Industrial Estate Mackies Asia Pacific Pte Ltd PT Wira Logitama Saksama PT Tamoratama Prakarsa PT Indonakano Lain-lain (masing-masing dibawah Rp500 juta)

29.829.068.864 3.725.065.788 2.943.719.667 2.786.100.706 2.667.600.009 2.226.067.346 2.217.131.281

6.915.151.138 3.110.524.301 1.294.505.600 24.463.454 2.667.600.009 589.052.000 27.500.000

17.314.784.250 1.970.854.565 859.805.500 5.621.725.432 1.046.725.000

2.182.618.100 2.082.315.607 1.809.880.030 1.726.095.000 1.722.376.000 1.689.592.974 1.667.188.965 1.327.148.614 1.131.561.200 1.118.213.000 879.555.000 832.650.000 775.994.902 768.872.035 713.670.358 615.776.700 591.069.378 580.000.000 515.611.170 298.924.250 281.637.000 153.048.000 107.000.000 -

1.124.216.748 7.106.255.842 1.735.113.120 1.375.084.139 546.999.999 84.562.500 7.128.000 1.997.878 3.692.284.524 989.810.000 1.340.416.200 989.185.998 1.017.220.000 16.308.971.250 2.441.052.313 1.069.061.880 827.666.200 -

2.086.500.000 17.373.512 563.769.991 4.479.300.000 373.176.000 947.920.000

Oshikiri Machinery Co., Ltd (Note 29f) PT Adi Sarana Armada Tbk PT Bangun Putra Karawang PT Ometraco Arya Samanta PT Sekawan Triasa PT Indragraha Nusaplasindo PT Multi Mekanika Serasi PT Wijaya Kusuma Contractors (Note 29h) PT Dwi Sapta Pratama PT Nusa Raya Cipta Packagers Pte Ltd PT Alun Megah Prima PT Indomarco Prismatama PT Pangestu Daya Sari PT Mega Persada Indonesia PT Yanasurya Bhakti Persada CV Praktis PT Libra Emas Permata PT Zeppelin Systems Singapore PT Langgeng Makmur Industri Tbk PT Nexgindo Infotek Solusitama CV Abadi Bersama PT Jatim Mustika Sarana Steel Gericke Pte., Ltd PT Cakra Inti Agung PD Denni PT Indo Kompresigma PT Balrich Logistic PT Ridar Esindo PT Alpine Cool Utama PD Bekasi Fajar Industrial Estate Mackies Asia Pacific Pte Ltd PT Wira Logitama Saksama PT Tamoratama Prakarsa PT Indonakano

16.059.042.611

10.590.979.050

1.513.201.085

Others (below Rp500 million each)

Total

86.024.594.555

65.876.802.143

36.795.135.335

Total

148

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS Years Ended December 31, 2012, 2011 and 2010 (Expressed in rupiah, unless otherwise stated)

15. PERPAJAKAN a.

15. TAXATION

Pajak dibayar dimuka terdiri dari:

a. 2012

b.

2011

2010

Pajak pertambahan nilai Tagihan pengembalian pajak

14.066.928.056 43.298.780

12.602.143.685 43.298.780

2.230.542.789 43.273.780

Value added taxes Claims for tax refund

Total

14.110.226.836

12.645.442.465

2.273.816.569

Total

Utang pajak terdiri dari:

b. 2012

c.

2011

Taxes payable consist of the following: 2010

Pajak penghasilan: Pasal 21 Pasal 23 Pasal 25 Pasal 26 Pasal 29

694.940.766 234.583.669 3.816.867.586 97.744.497 1.931.283.101

601.254.508 182.405.201 2.639.795.157 89.908.716 2.940.821.146

369.111.761 109.577.974 1.812.113.909 61.820.575 13.252.013.164

Income taxes: Article 21 Article 23 Article 25 Article 26 Article 29

Total

6.775.419.619

6.454.184.728

15.604.637.383

Total

c.

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan sebagaimana yang disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif dan taksiran penghasilan kena pajak untuk tahun 2012, 2011 dan 2010 adalah sebagai berikut: 2012

2011

Laba sebelum pajak penghasilan per laporan laba rugi komprehensif

199.792.980.761

154.948.034.286

Beda temporer: Penyisihan imbalan kerja - neto Penyusutan aset tetap

5.447.384.164 (26.858.504.108)

5.489.353.834 (17.650.704.813)

Beda tetap: Beban yang tidak dapat dikurangkan Pendapatan bunga yang dikenakan pajak final Taksiran penghasilan kena pajak

Rincian beban pajak sebagai berikut:

134.665.973.429 2.188.374.386 (7.621.680.609)

Beban pajak tangguhan: Penyusutan aset tetap Penyisihan imbalan kerja - neto Neto Total beban pajak penghasilan

Income before income tax per statements of comprehensive income Temporary differences: Provision for employee benefits - net Depreciation of fixed assets Permanent differences:

3.170.411.460

2.835.150.718

8.977.336.968

(389.661.277)

(1.721.179.555)

(4.079.913.333)

181.162.611.000

143.900.654.470

134.130.090.841

45.290.652.750

Non-deductible expenses Interest income already subjected to final tax Estimated taxable income

The Company will file its 2012 annual income tax return (SPT) based on the above calculations. d.

penghasilan adalah 2012

Beban pajak penghasilan - kini

The reconciliation between income before income tax as shown in the statements of comprehensive income and estimated taxable income in 2012, 2011 and 2010 is as follows: 2010

Perusahaan akan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak penghasilan badan tahun 2012 berdasarkan perhitungan diatas. d.

Prepaid taxes consist of the following:

2011 35.975.163.500

The details of income tax expense are as follows: 2010 33.532.522.500

Income tax expense - current

1.905.420.151

Deferred income tax expense: Depreciation of fixed assets

6.714.626.027

4.412.676.203

(1.361.846.041)

(1.372.338.459)

(547.093.597)

5.352.779.986

3.040.337.744

1.358.326.554

Net

50.643.432.736

39.015.501.244

34.890.849.054

Total income tax expense

149

Provision for employee benefits - net

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS Years Ended December 31, 2012, 2011 and 2010 (Expressed in rupiah, unless otherwise stated)

15. PERPAJAKAN (lanjutan) e.

15. TAXATION (continued)

2012 Beban pajak penghasilan - kini

The computation of estimated income tax payable is as follows: 2010

35.975.163.500

33.532.522.500

Income tax expense - current

Dikurangi pajak penghasilan dibayar dimuka Pasal 22 Pasal 25

4.212.875.503 39.146.494.146

3.455.060.278 29.579.282.076

1.085.412.746 19.195.096.590

Less prepayments of income taxes Article 22 Article 25

Total pajak penghasilan dibayar dimuka

43.359.369.649

33.034.342.354

20.280.509.336

Total prepayments of income taxes

1.931.283.101

2.940.821.146

13.252.013.164

Estimated income tax payable

Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan yang dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku sebesar 25% atas laba sebelum pajak penghasilan dengan beban pajak penghasilan sebagaimana yang disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif untuk tahun 2012, 2011 dan 2010 adalah sebagai berikut: 2012 Laba sebelum pajak penghasilan per laporan laba rugi komprehensif

f.

2011

The reconciliation between income tax expense calculated by applying the applicable tax rate of 25% to the income before income tax and the income tax expense as shown in the 2012, 2011 and 2010 statements of comprehensive is as follows:

2010

199.792.980.761

154.948.034.286

134.665.973.429

Income before income tax per statements of comprehensive income

49.948.245.190

38.737.008.453

33.666.493.144

Income tax expense at the applicable tax rate

Beban pajak penghasilan dengan tarif pajak yang berlaku Pengaruh pajak atas beda tetap: Beban yang tidak dapat dikurangkan Pendapatan bunga yang dikenakan pajak final Beban pajak penghasilan

g.

2011

45.290.652.750

Taksiran utang pajak penghasilan

f.

e.

Perhitungan taksiran utang pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

Tax effects on permanent differences: 792.602.865

708.787.680

2.244.334.243

(97.415.319)

(430.294.889)

(1.019.978.333)

50.643.432.736

39.015.501.244

Liabilitas pajak tangguhan - neto terdiri dari: 2012 Aset pajak tangguhan Liabilitas imbalan kerja karyawan

34.890.849.054

g. 2011

Non-deductible expenses Interest income already subjected to final tax Income tax expense

Deferred tax liability - net consists of the following: 2010

1.529.340.011

Deferred tax asset Liability for employee benefits

(13.890.831.792)

(9.478.155.589)

Deferred tax liability Fixed assets

(10.989.153.322)

(7.948.815.578)

Deferred tax liability - net

4.263.524.511

2.901.678.470

Liabilitas pajak tangguhan Aset tetap

(20.605.457.819)

Liabilitas pajak tangguhan - neto

(16.341.933.308)

150

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS Years Ended December 31, 2012, 2011 and 2010 (Expressed in rupiah, unless otherwise stated)

16. BEBAN AKRUAL

16. ACCRUED EXPENSES

Akun ini terdiri dari:

This account consists of the following: 2012

Beban promosi Transportasi dan distribusi Listrik, gas dan air Royalti (Catatan 28 dan 29a) Bunga Lain-lain Total

17. LIABILITAS PENDEK

IMBALAN

2011

2010

5.109.768.914 3.728.528.607 2.986.472.734 2.711.428.847 1.854.472.595 751.825.838

2.939.456.772 2.493.322.924 2.232.718.589 2.280.388.198 357.140.229

6.947.776.435 2.190.917.154 1.731.373.977 1.650.117.475 340.752.604

Promotion expenses Transportation and distribution Electricity, gas and water Royalty (Notes 28 and 29a) Interest Others

17.142.497.535

10.303.026.712

12.860.937.645

Total

KERJA

JANGKA

17. SHORT-TERM EMPLOYEE BENEFITS LIABILITY

Akun ini terdiri dari:

This account consists of the following: 2012

2011

2010

Biaya makan Biaya medis Lain-lain

363.162.000 2.776.140 40.810.000

21.626.000

32.058.500

Catering expenses Medical expenses Others

Total

406.748.140

21.626.000

32.058.500

Total

18. UTANG BANK JANGKA PANJANG

18. LONG-TERM BANK LOANS

Pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, utang bank jangka panjang terdiri dari saldo terhutang dari fasilitas pinjaman yang diberikan oleh PT Bank Central Asia Tbk (BCA) dengan rincian sebagai berikut:

As of December 31, 2012 and 2011, long-term bank loans consist of outstanding drawdowns from a loan facility provided by PT Bank Central Asia Tbk (BCA) with details as follows:

2012

2011

Pokok Pinjaman Dikurangi biaya pinjaman yang belum diamortisasi

304.000.000.000

Neto

302.917.148.000

33.071.521.262

Net

6.072.955.763

-

Less current maturity

296.844.192.237

33.071.521.262

Long-term portion

Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun Bagian jangka panjang

(1.082.852.000)

33.203.820.504 (132.299.242)

Principal Less unamortized debt transaction costs

Pada tahun 2010, beban bunga atas utang bank jangka panjang disajikan di laporan laba rugi komprehensif sebagai “Biaya Keuangan”. Pada tahun 2012 dan 2011 semua beban bunga atas utang bank jangka panjang dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan aset tetap (Catatan 8).

In 2010, interest expense arising from long-term bank loans was presented in the statement of comprehensive income as ”Finance Costs”. In 2012 and 2011, all interests on long-term bank loans were capitalized as part of the cost of acquisition of fixed assets (Note 8).

Pada tanggal 19 Juli 2011, Perusahaan memperoleh fasilitas dana talangan dari BCA dengan pagu pinjaman sebesar Pada tanggal Rp100.000.000.000. 2 November 2011, fasilitas tersebut dikonversi menjadi fasilitas kredit investasi untuk membiayai pembangunan pabrik baru dengan pagu pinjaman sebesar Rp280.000.000.000. Pinjaman yang ditarik dari fasilitas ini dikenakan suku bunga tahunan sebesar 9%. Pembayaran dari pinjaman ini akan dilakukan dalam 48 kali pembayaran cicilan bulanan yang dimulai pada tanggal 2 Desember 2013.

On July 19, 2011, the Company obtained a bridging loan facility from BCA with a maximum drawable amount of Rp100,000,000,000. On November 2, 2011, the facility was converted into an investment credit facility to finance the construction of new plants with a maximum drawable amount of Rp280,000,000,000. The loans withdrawn from this facility bear interest at the annual rate of 9%. The repayment of the loan will be made in 48 consecutive monthly installments starting on December 2, 2013.

151

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS Years Ended December 31, 2012, 2011 and 2010 (Expressed in rupiah, unless otherwise stated)

18. UTANG BANK JANGKA PANJANG (lanjutan)

18. LONG-TERM BANK LOANS (continued)

Pada tanggal 14 Desember 2012, Perusahaan memperoleh tambahan fasilitas kredit investasi dari BCA dengan pagu pinjaman sebesar Rp220.000.000.000 untuk membiayai pembangunan pabrik baru. Pinjaman yang ditarik dari fasilitas ini dikenakan suku bunga tahunan sebesar 8,25%. Pembayaran dari pinjaman ini akan dilakukan dalam 48 kali pembayaran cicilan bulanan yang dimulai pada tanggal 14 Desember 2014.

On December 14, 2012, the Company obtained an additional investment credit facility from BCA with a maximum drawable amount of Rp220,000,000,000 to finance the construction of new plants. The loans withdrawn from this facility bear interest at the annual rate of 8.25%. The repayment of the loan will be made in 48 consecutive monthly installments starting on December 14, 2014.

Sehubungan dengan fasilitas diatas, Perusahaan diwajibkan untuk memenuhi persyaratan tertentu seperti menjaga rasio keuangan tertentu (current ratio, EBITDA to interest ratio dan debt to equity ratio). Tidak ada aset Perusahaan yang digunakan sebagai jaminan sehubungan dengan fasilitas di atas.

In relation to the above facility, the Company is required to comply with certain covenants such as maintaining certain financial ratios (current ratio, EBITDA to interest ratio and debt to equity ratio). None of the Company’s assets are pledged as collateral in respect of the above facility.

Kepatuhan atas Syarat Pinjaman

Compliance with Loan Covenants

Pada tanggal 31 Desember 2012, Perusahaan telah memenuhi semua persyaratan sehubungan dengan fasilitas kredit diatas.

As of December 31, 2012, the Company has complied with all the covenants of the above credit facility.

Pada bulan Juni dan Juli 2010, Perusahaan melunasi semua utang-utangnya kepada BCA dan PT Bank Resona Perdania (BRP) yang diperolehnya pada tahun 2008 dan 2007.

In June and July 2010, the Company settled all its outstanding loans payable to BCA and PT Bank Resona Perdania (BRP) that were obtained in 2008 and 2007, respectively.

19. LIABILITAS PANJANG

IMBALAN

KERJA

JANGKA

19. LONG-TERM EMPLOYEE BENEFITS LIABILITY

Liabilitas imbalan kerja jangka panjang Perusahaan hanya berhubungan dengan liabilitas imbalan pascakerja. Imbalan ini tidak didanakan.

The Company’s long-term employee benefits liability relates only to post-employment benefits. These benefits are unfunded.

Komponen beban imbalan pascakerja yang diakui dalam laba rugi dan jumlah liabilitas imbalan pascakerja yang diakui dalam laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2012, 2011, dan 2010 sesuai dengan perhitungan PT Bumi Dharma Aktuaria, aktuaris independen, dalam laporannya tertanggal 25 Januari 2013, 25 Januari 2012 dan 25 Januari 2011, dengan menggunakan metode “projected-unit-credit” adalah sebagai berikut:

The components of post-employment benefits expense recognized in profit or loss and postemployment benefits liability recognized in the statements of financial position as of December 31, 2012, 2011 and 2010 as determined by PT Bumi Dharma Aktuaria, an independent actuary, in its reports dated January 25 2013, January 25, 2012 and January 25, 2011, using the “projected-unit-credit” method are as follows:

a.

a.

Rincian liabilitas imbalan pascakerja adalah sebagai berikut:

Nilai kini dari liabilitas imbalan pasti Biaya jasa lalu yang belum diakui Kerugian aktuarial yang belum diakui Total liabilitas imbalan pascakerja

Details of post-employment benefits liability are as follows:

2012

2011

25.823.451.616

17.701.525.251

7.927.366.529

Present value of defined benefits obligation

(277.861.476)

(347.187.114)

(392.426.786)

Unrecognized past service cost

(8.491.492.099)

(5.747.624.260)

(1.417.579.700)

Unrecognized actuarial loss

6.117.360.043

Total post-employment benefits liability

17.054.098.041

11.606.713.877

152

2010

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain) 19. LIABILITAS IMBALAN PANJANG (lanjutan) b.

KERJA

PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS Years Ended December 31, 2012, 2011 and 2010 (Expressed in rupiah, unless otherwise stated)

JANGKA

b. Details of post-employment benefits expense:

Rincian beban imbalan pascakerja adalah: 2012

c.

19. LONG-TERM EMPLOYEE BENEFITS LIABILITY (continued) 2011

2010

Biaya jasa kini Biaya bunga Amortisasi biaya jasa lalu Kerugian aktuarial yang diakui

4.789.195.775 1.069.829.463 69.325.639 (480.966.713)

3.267.312.508 707.923.673 45.239.673 1.628.412.420

1.333.427.465 571.964.982 61.090.942 707.851.297

Current service costs Interest costs Amortization of past service costs Recognized actuarial loss

Total beban imbalan pascakerja

5.447.384.164

5.648.888.274

2.674.334.686

Total post-employment benefits expense

Perubahan adalah:

liabilitas

imbalan

pascakerja

2012

c.

Movements liability:

2011

in

post-employment

benefits

2010

Saldo pada awal tahun Total beban imbalan pascakerja (Catatan 19b) Pembayaran

11.606.713.877

6.117.360.043

3.928.985.657

5.447.384.164 -

5.648.888.274 (159.534.440)

2.674.334.686 (485.960.300)

Balance at beginning of year Total post-employment benefits expense (Note 19b) Payment

Saldo pada akhir tahun

17.054.098.041

11.606.713.877

6.117.360.043

Balance at the end of year

Asumsi-asumsi utama yang digunakan dalam menghitung liabilitas imbalan pascakerja pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 adalah sebagai berikut:

The key assumptions used in determining the postemployment benefits liability as of December 31, 2012, 2011 and 2010 are as follows:

Asumsi-asumsi utama/ Key assumptions Usia pensiun normal

55 tahun/years

Tingkat diskonto tahunan

Tingkat kenaikan gaji tahunan

8% pada tahun 2012, 2011 dan 2010/ 8% in 2012, 2011 and 2010

Tabel mortalitas

2012

Annual discount rate

Annual salary increment rate Mortality table

CSO’80

Jumlah nilai kini liabilitas imbalan pasti dan penyesuaian liabilitas program pada tahun 2012, 2011 dan 2010 adalah sebagai berikut :

Nilai kini dari liabilitas imbalan pasti Penyesuaian liabilitas imbalan program

Normal retirement age

6% pada tahun 2012, 7% pada tahun 2011, dan 9,5% pada tahun 2010/ 6% in 2012, 7% in 2011 and 9.5% in 2010

The present value of defined benefits obligation and experience adjustment on plan liability in 2012, 2011 and 2010 are as follows : 2011

2010

25.823.451.616

17.701.525.251

7.927.366.529

2.262.901.127

5.958.456.979

659.884.520

Beban Imbalan pascakerja telah dibebankan pada operasi (sebagai bagian dari beban pabrikasi, beban pokok penjualan dan beban usaha) pada tahun 2012, 2011 dan 2010.

Present value of employee benefits obligation Experience adjustment on plan liability

The costs of post-employment benefits were charged to operations (as part of production expenses, cost of goods sold and operating expenses) in 2012, 2011 and 2010.

153

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain) 19. LIABILITAS IMBALAN PANJANG (lanjutan)

KERJA

PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS Years Ended December 31, 2012, 2011 and 2010 (Expressed in rupiah, unless otherwise stated)

JANGKA

19. LONG-TERM EMPLOYEE BENEFITS LIABILITY (continued)

Pada tanggal 31 Desember 2012, jika tingkat diskonto tahunan dinaikan/diturunkan sebesar 1% dengan semua variabel lain dianggap konstan, liabilitas imbalan pascakerja pada tanggal 31 Desember 2012 akan lebih rendah/tinggi sebesar Rp371.821.864/Rp451.202.875.

As at December 31, 2012, had the annual discount rate depreciated/appreciated by 1% with all other variables held constant, post-employment benefits liability as of December 31, 2012 would have been lower/higher by Rp371,821,864/Rp451,202,875.

20. MODAL SAHAM

20. CAPITAL STOCK The Company’s stockholders as of December 31, 2012, 2011 and 2010 are as follows:

Rincian pemegang saham Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 adalah sebagai berikut: 2012

Pem egang saham Bonlight Investments Ltd. (BIL) Treasure East Investments Ltd. (TEI) Shikishima Baking Co., Ltd. (SBC) Sojitz Corporation (Sojitz) Lain-lain - Publik (masing-masing dibawah 5%) Total

Total Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh/ Number of Shares Issued and Fully Paid

Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership

Total

Stockholders

318.893.400 318.893.400 86.050.600 43.025.300

31,50% 31,50% 8,50% 4,25%

31.889.340.000 31.889.340.000 8.605.060.000 4.302.530.000

Bonlight Investments Ltd. (BIL) Treasure East Investments Ltd. (TEI) Shikishima Baking Co., Ltd. (SBC) Sojitz Corporation (Sojitz)

245.497.300

24,25%

24.549.730.000

Others - Public (below 5% each)

1.012.360.000

100,00%

101.236.000.000

Total

2011

Pem egang saham BIL TEI SBC Sojitz Lain-lain - Publik (masing-masing dibawah 5%) Total

Total Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh/ Number of Shares Issued and Fully Paid 344.202.400 344.202.400 86.050.600 43.025.300

Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership 34,00% 34,00% 8,50% 4,25%

Total

Stockholders

34.420.240.000 34.420.240.000 8.605.060.000 4.302.530.000

BIL TEI SBC Sojitz

194.879.300

19,25%

19.487.930.000

Others - Public (below 5% each)

1.012.360.000

100,00%

101.236.000.000

Total

2010

Pem egang saham BIL TEI Sojitz SBC Lain-lain - Publik (masing-masing dibawah 5%) Total

Total Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh/ Number of Shares Issued and Fully Paid 344.202.400 344.202.400 86.050.600 86.050.600

Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership 34,00% 34,00% 8,50% 8,50%

Total

Stockholders

34.420.240.000 34.420.240.000 8.605.060.000 8.605.060.000

BIL TEI Sojitz SBC

151.854.000

15,00%

15.185.400.000

Others - Public (below 5% each)

1.012.360.000

100,00%

101.236.000.000

Total

154

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS Years Ended December 31, 2012, 2011 and 2010 (Expressed in rupiah, unless otherwise stated)

20. MODAL SAHAM (lanjutan)

20. CAPITAL STOCK (continued)

Pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, tidak ada direktur dan komisaris dari Perusahaan yang memiliki saham Perusahaan.

As of December 31, 2012, 2011 and 2010, no directors and commissioners of the Company have any shares ownership in the Company.

Berdasarkan keputusan pemegang saham tanggal 24 Februari 2010 yang diaktakan dalam akta notaris No. 86 dari F. X. Budi Santoso Isbandi, S.H., para pemegang saham menyetujui, antara lain:

Based on the resolutions dated February 24, 2010 of the stockholders, which were covered by notarial deed No. 86 of F. X. Budi Santoso Isbandi, S.H., the stockholders approved the following, among others:

a.

a.

Change of the Company’s status from a private company to a public company

b.

Change of par value of the Company’s shares from Rp1,000 per share to Rp100 per share

c.

Offering of up to 151,854,000 Company shares to the public Change of the Company’s authorized capital stock to become Rp344,000,000,000 which is divided into 3,440,000,000 shares.

b. c. d.

Perubahan status Perusahaan dari perusahaan perorangan menjadi perusahaan terbuka Perubahan nilai nominal saham Perusahaan dari semula sebesar Rp1.000 per saham menjadi Rp100 per saham Penawaran umum saham Perusahaan sebanyak 151.854.000 lembar kepada publik Perubahan modal dasar Perusahaan menjadi sejumlah Rp344.000.000.000 yang terbagi atas 3.440.000.000 lembar saham.

d.

Keputusan pemegang saham ini telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan surat No.AHU-12936.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 12 Maret 2010 dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

The resolutions of the stockholders have been approved by the Minister of Law and Human on decree Rights based No.AHU-12936.AH.01.02.Year 2010 dated March 12, 2010 and recorded in the database of the Administration System of the Law and Human Rights Department.

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan 19 April 2012, pemegang saham Perusahaan telah menyetujui pembagian dividen untuk tahun buku 2011 sejumlah Rp28.983.133.261 atau Rp28,63 per saham yang telah dibayarkan secara penuh pada bulan Juni 2012.

In the stockholders’ annual meeting held on April 19, 2012, the Company’s stockholders approved the distribution of dividend for financial year 2011 totaling Rp28,983,133,261 or Rp28.63 per share which was fully paid in June 2012.

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 23 Maret 2011, pemegang saham Perusahaan telah menyetujui pembagian dividen untuk tahun buku 2010 sejumlah Rp24.943.781.094 atau Rp24,64 per saham yang telah dibayarkan secara penuh pada bulan Mei 2011.

In the stockholders’ annual general meeting meeting held on March 23, 2011, the Company’s stockholders approved the distribution of dividend for financial year 2010 totaling Rp24,943,781,094 or Rp24.64 per share which was fully paid in May 2011.

Pengelolaan Modal

Capital Management

Tujuan utama pengelolaan modal Perusahaan adalah untuk memastikan pemeliharaan rasio modal yang sehat untuk mendukung usaha, memenuhi persyaratan perjanjian utang (Catatan 18) dan memaksimalkan nilai bagi pemegang saham.

The primary objective of the Company’s capital management is to ensure that it maintains healthy capital ratios in order to support its business, comply with loan covenants (Note 18) and maximize stockholder value.

155

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS Years Ended December 31, 2012, 2011 and 2010 (Expressed in rupiah, unless otherwise stated)

20. MODAL SAHAM (lanjutan)

20. CAPITAL STOCK (continued)

Pengelolaan Modal (lanjutan)

Capital Management (continued)

Perusahaan mengelola struktur permodalan dan melakukan penyesuaian, berdasarkan perubahan kondisi ekonomi. Untuk memelihara dan menyesuaikan struktur permodalan, Perusahaan mungkin menyesuaikan pembayaran dividen kepada pemegang saham, imbalan modal atau menerbitkan saham baru.

The Company manages its capital structure and makes adjustments to it, in light of changes in economic conditions. To maintain or adjust the capital structure, the Company may adjust dividend payments to stockholders, return capital or issue new shares.

Perusahaan dipersyaratkan untuk memelihara tingkat permodalan tertentu sehubungan dengan fasilitas kredit yang diperolehnya dari BCA (Catatan 18).

The Company is required to maintain a certain level of capital in connection with the credit facility obtained from BCA (Note 18).

Selain itu, Perusahaan juga dipersyaratkan oleh Undang-undang Perseroan yang berlaku efektif sejak tanggal 16 Agustus 2007 untuk mengalokasikan dana cadangan yang tidak boleh didistribusikan sampai dengan 20% dari modal saham ditempatkan dan disetor penuh. Pada akhir periode pelaporan, persyaratan ini belum dipenuhi oleh Perusahaan. Persyaratan permodalan eksternal tersebut akan dipertimbangkan oleh Perusahaan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya.

In addition, the Company is also required by the Corporation Law which was effective on August 16, 2007, to allocate and maintain a nondistributable reserve fund until the said reserve reaches 20% of the issued and fully paid share capital. As of the end of the reporting period, this requirement was not yet fulfilled by the Company. This externally imposed capital requirement will be considered by the Company in the next Stockholders’ Annual General Meeting.

Perusahaan mengawasi permodalannya dengan menggunakan net gearing ratio, yang dihitung dengan membagi utang neto dengan total ekuitas. Kebijakan Perusahaan adalah menjaga gearing ratio dalam batas yang dapat diterima untuk mengamankan akses terhadap pendanaan pada biaya yang rasional. Utang neto Perusahaan terdiri dari utang bank jangka panjang, utang usaha dan utang lain-lain dikurangi kas dan setara kas.

The Company monitors its capital using net gearing ratio, computed by dividing net debt by total equity. The Company’s policy is to maintain the gearing ratio within an acceptable level in order to secure access to finance at a reasonable cost. The Company’s net debt consists of longterm bank loans, trade payables and other payables less cash and cash equivalents.

31 Desember 2012/ December 31, 2012 Utang bank jangka panjang Utang usaha dan lain-lain Kas dan setara kas

302.917.148.000 165.057.946.715 (37.871.639.602)

Utang neto

430.103.455.113

Net debt

Total ekuitas

666.607.597.550

Total equity

Gearing ratio

64.52%

Gearing ratio

156

Long-term bank loans Trade and other payables Cash and cash equivalents

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS Years Ended December 31, 2012, 2011 and 2010 (Expressed in rupiah, unless otherwise stated)

21. TAMBAHAN MODAL DISETOR

21. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL The details of additional paid-in capital as of December 31, 2012, 2011 and 2010 are as follows:

Rincian tambahan modal disetor pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 adalah sebagai berikut: Jumlah/Total Agio saham Selisih kurs atas modal disetor Biaya penerbitan saham dalam rangka penawaran umum perdana Neto

178.428.450.000

Premium on capital stock

349.534.267

Foreign exchange rate difference on paid-in capital Stock issuance costs related to initial public offering

(5.776.556.232) 173.001.428.035

Net

Pada tanggal 28 Juni 2010, Perusahaan mencatatkan 151.854.000 sahamnya dari modal ditempatkan dan disetor penuh dengan nilai nominal Rp100 dengan harga penawaran sebesar Rp1.275 per saham di Bursa Efek Indonesia, yang menghasilkan agio saham sebesar Rp178.428.450.000. Biaya yang terjadi sehubungan dengan penawaran umum tersebut adalah sebesar Rp5.776.556.232.

On June 28, 2010, the Company listed 151,854,000 shares out of its issued and fully paid shares with nominal value of Rp100 at Rp1,275 per share on the Indonesia Stock Exchange, resulting in premium on capital stock totalling Rp178,428,450,000. The costs incurred in relation to the public offering amounted to Rp5,776,556,232.

Selisih kurs atas modal disetor merupakan selisih antara kurs pada saat setoran modal diterima dari pemegang saham dengan kurs yang digunakan untuk menentukan nilai nominal saham dalam rupiah sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar Perusahaan.

Foreign exchange rate difference on paid-in capital represents the difference between the exchange rates prevailing at the time the actual capital contributions were received from the stockholders and the exchange rate used to determine the rupiah par value per share as stipulated in the Company’s articles of association.

22. INFORMASI SEGMEN

22. SEGMENT INFORMATION The Company manages and evaluates its operations geographically, which consist of the following:

Perusahaan mengelompokkan dan mengevaluasi usahanya secara geografis, yang terdiri dari: ƒ

Bekasi (terdiri dari Cikarang dan Cibitung)

ƒ

Bekasi (consists of Cikarang and Cibitung)

ƒ

Pasuruan

ƒ

Pasuruan

ƒ

Semarang

ƒ

Semarang

ƒ

Medan

ƒ

Medan

157

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS Years Ended December 31, 2012, 2011 and 2010 (Expressed in rupiah, unless otherwise stated)

22. INFORMASI SEGMEN (lanjutan)

22. SEGMENT INFORMATION (continued)

Manajemen memantau hasil operasi dari setiap wilayah diatas secara terpisah untuk keperluan pengambilan keputusan mengenai alokasi sumber daya dan penilaian kinerja. Oleh karena itu, penentuan segmen operasi Perusahaan konsisten dengan klasifikasi diatas.

Management monitors the operating results of each of the above areas separately for the purpose of making decisions about resource allocation and performance assessment. Therefore, the determination of the Company’s operating segments is consistent with the above classification.

Kinerja segmen dievaluasi berdasarkan laba atau rugi operasi dan diukur secara konsisten dengan laba atau rugi operasi pada laporan keuangan.

Segment performance is evaluated on the basis of operating profit or loss and is measured consistently with operating profit or loss in the financial statements.

Tabel berikut ini menyajikan informasi mengenai hasil operasi, aset dan liabilitas dari segmen operasi Perusahaan:

The following table presents information regarding operating results, assets and liabilities of the Company’s operating segments:

Bekasi

Pasuruan

Semarang

Medan

Total Segmen/ Segment Total

Penjualan neto

809.906.583.179

203.585.865.068

107.521.031.255

69.812.413.838

1.190.825.893.340

Laba segmen

116.939.519.351

57.335.461.925

19.017.353.629

6.500.645.856

2012

2012

199.792.980.761

Net sales Segment results

Beban pajak penghasilan

(50.643.432.736)

Income tax expense

Laba tahun berjalan

149.149.548.025

Income for the year

Aset dan liabilitas Aset segmen

Assets and liabilities 930.636.773.820

236.036.891.881

293.036.059.347

175.981.840.429

1.635.691.565.477

Segment assets

Aset yang tidak dapat dialokasikan

129.425.247.511

Unallocated assets

Eliminasi aset antar segmen

(560.172.131.765)

Inter-segment assets elimination

1.204.944.681.223

Total assets

990.231.814.089

Segment liabilities

Total aset Liabilitas segmen

482.260.253.583

68.218.213.384

265.904.610.969

173.848.736.153

Liabilitas yang tidak dapat dialokasikan

108.277.401.349

Unallocated liabilities Inter-segment liabilities elimination

Eliminasi liabilitas antar segmen

(560.172.131.765)

Total liabilitas

538.337.083.673

Total liabilities

388.942.624.662 (41.130.086.068)

Other segment information Capital expenditure Depreciation

Informasi segmen lainnya Pengeluaran modal Penyusutan

222.715.378.814 (23.551.809.749)

61.817.486.355 (6.537.104.377)

73.686.964.836 (7.792.283.524)

158

30.722.794.657 (3.248.888.418)

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS Years Ended December 31, 2012, 2011 and 2010 (Expressed in rupiah, unless otherwise stated)

22. INFORMASI SEGMEN (lanjutan)

22. SEGMENT INFORMATION (continued)

Bekasi

Pasuruan

Semarang

Medan

Total Segmen/ Segment Total

Penjualan neto

580.999.863.728

150.304.868.817

62.440.731.872

19.596.614.535

813.342.078.952

Net sales

Laba segmen

107.615.707.506

45.739.134.878

7.114.872.523

154.948.034.286

Segment results

2011

2011

(5.521.680.621)

Beban pajak penghasilan

(39.015.501.244)

Income tax expense

Laba tahun berjalan

115.932.533.042

Income for the year

Aset dan liabilitas Aset segmen

Assets and liabilities 587.168.182.363

210.088.169.261

137.676.585.215

103.813.541.546 1.038.746.478.385

Segment assets

258.531.246

Unallocated assets

(279.868.091.131)

Inter-segment assets elimination

759.136.918.500

Total assets

492.563.741.517

Segment liabilities

Aset yang tidak dapat dialokasikan Eliminasi aset antar segmen Total aset Liabilitas segmen

194.095.456.150

73.745.974.508

120.402.542.466

104.319.768.393

Liabilitas yang tidak dapat dialokasikan

-

Eliminasi liabilitas antar segmen

(279.868.005.803)

Total liabilitas

Informasi segmen lainnya Pengeluaran modal Penyusutan

115.974.063.620 15.268.820.223

992.852.172 3.128.660.247

Bekasi

38.572.228.030 3.150.185.439

68.684.895.900 2.356.747.810

Pasuruan

212.695.735.714

Total liabilities

224.224.039.722 23.904.413.719

Other segment information Capital expenditure Depreciation

Total Segmen/ Segment Total

2010 Penjualan neto Laba segmen

2010 452.003.380.461

160.188.977.180

612.192.357.641

94.278.523.130

40.387.450.299

134.665.973.429

Beban pajak penghasilan

(34.890.849.054)

Laba tahun berjalan

99.775.124.375

Aset dan liabilitas Aset segmen

493.945.758.050

90.041.231.487

5.961.229.826

(22.278.150.738)

Total aset Liabilitas segmen

89.154.666.374

10.304.352.522

Liabilitas yang tidak dapat dialokasikan Eliminasi liabilitas antar segmen

Segment results Income tax expense Income for the year

583.986.989.537

Segment assets

595.273.201

Unallocated assets

(16.316.920.912)

7.970.679.015

161.572.056.927 15.207.976.228

1.007.935.227 5.029.904.247

159

Inter-segment assets elimination

568.265.341.826

Total assets

99.459.018.896

Segment liabilities

29.670.813.004 (24.287.599.927)

Total liabilitas Informasi segmen lainnya Pengeluaran modal Penyusutan

Net sales

Assets and liabilities

Aset yang tidak dapat dialokasikan Eliminasi aset antar segmen

Unallocated liabilities Inter-segment liabilities elimination

(16.316.920.912)

Unallocated liabilities Inter-segment liabilities elimination

112.812.910.988

Total liabilities

162.579.992.154 20.237.880.475

Other segment information Capital expenditure Depreciation

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS Years Ended December 31, 2012, 2011 and 2010 (Expressed in rupiah, unless otherwise stated)

23. PENJUALAN NETO

23. NET SALES

Akun ini terdiri dari:

This account consists of the following: 2012

Roti Manis Sari Roti Roti Tawar Sari Roti Kue Sari Roti Manis Boti Roti Tawar Boti Lain-lain

2011

2010

862.222.194.778 471.367.169.796 4.217.189.980 5.040.019.237

573.705.087.765 357.592.398.806 7.438.416.159 3.692.250.102

394.231.055.511 271.388.860.976 6.812.453.493 6.962.460.933 3.954.561.748 3.039.585.544

Sweet Bread Sari Roti White Bread Sari Roti Sari Cake Sweet Bread Boti White Bread Boti Others

Sub-total Pengembalian penjualan

1.342.846.573.791 (152.020.680.451)

942.428.152.832 (129.086.073.880)

686.388.978.205 (74.196.620.564)

Sub-total Sales returns

Penjualan Neto

1.190.825.893.340

813.342.078.952

612.192.357.641

Net Sales

Efektif tanggal 1 Januari 2011, Perusahaan tidak lagi memproduksi salah satu jenis produknya yang bernama Boti.

Effective January 1, 2011, the Company has decided to discontinue the production of one of its bread products known as Boti.

Untuk tahun 2012, 2011 dan 2010 terdapat pembelian dari distributor/agen yang melebihi 10% dari penjualan neto sebagai berikut:

There are aggregate purchases from individual distributors/agents which exceeded 10% of net sales in 2012, 2011 and 2010 as follows:

2012

2011

2010

PT Indomarco Prismatama Penjualan neto Persentase

379.638.746.898 31,88%

272.404.655.992 33,49%

197.299.578.307 32,23%

PT Indomarco Prismatama Net sales Percentage

PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk Penjualan neto Persentase

276.436.734.620 23,21%

187.552.531.011 23,06%

126.753.151.227 20,70%

PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk Net sales Percentage

Total Penjualan neto Persentase

656.075.481.518 55,09%

459.957.187.003 56,55%

324.052.729.534 52,93%

Total Net sales Percentage

Penjualan terhadap distributor/agen di atas terdapat di semua segmen operasi Perusahaan.

Sales to the above distributors/agents occur in each of the Company’s operating segments.

160

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS Years Ended December 31, 2012, 2011 and 2010 (Expressed in rupiah, unless otherwise stated)

24. BEBAN POKOK PENJUALAN

24. COST OF GOODS SOLD

Akun ini terdiri dari:

This account consists of the following: 2012

2011

2010

Saldo awal tahun Pembelian Saldo akhir tahun

12.686.448.204 475.617.940.812 (15.023.982.283)

7.466.274.677 339.026.015.781 (12.686.448.204)

7.330.566.871 248.168.848.575 (7.466.274.677)

Balance at beginning of year Purchases Balance at end of year

Bahan baku dan kemasan yang digunakan

473.280.406.733

333.805.842.254

248.033.140.769

Raw materials and packaging materials used

42.004.111.226

23.963.486.108

15.007.196.293

Direct labor Manufacturing overhead Utilities Depreciation (Note 8) Professional fees

Upah langsung Beban pabrikasi Utilitas Penyusutan (Catatan 8) Jasa profesional Perbaikan dan pemeliharaan Royalti (Catatan 28 dan 29a) Lain-lain (masing-masing di bawah Rp1 milyar)

32.517.611.961 31.424.570.622 20.667.499.936

19.044.117.118 19.046.042.139 15.725.318.619

13.290.515.483 16.951.309.638 11.088.157.039

17.511.970.151 10.728.094.262

9.701.625.358 8.133.481.744

8.094.902.131 6.150.112.291

Repairs and maintenance Royalty (Notes 28 and 29a) Others (below Rp1 billion each)

7.322.973.282

4.971.301.936

4.514.909.051

Total beban pabrikasi

120.172.720.214

76.621.886.914

60.089.905.633

Total manufacturing overhead

Total Beban Produksi Persediaan Barang Jadi Saldo awal tahun Saldo akhir tahun

635.457.238.173

434.391.215.276

323.130.242.695

Total Manufacturing Cost Finished Goods Inventory Balance at beginning of year Balance at end of year

Beban Pokok Penjualan

634.412.985.295

910.080.974 (1.954.333.852)

457.107.517 (910.080.974) 433.938.241.819

Pembelian kepada pemasok yang melebihi 10% dari penjualan bersih pada tahun 2012, 2011 dan 2010 berasal dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk (Catatan 28): 2012 Total pembelian Persentase terhadap penjualan bersih

Cost of Goods Sold

2011

2010

189.570.502.887

134.664.916.000

95.651.297.000

Amount of aggregate purchases

15,92%

16,56%

15,62%

Percentage to net sales

25. OPERATING EXPENSES

Rincian akun ini adalah sebagai berikut: 2012

Total Beban Penjualan

323.167.484.228

The following aggregate purchases from an individual supplier which exceeded 10% of net sales in 2012, 2011 and 2010 were made from PT Indofood Sukses Makmur Tbk (Note 28):

25. BEBAN USAHA

Beban Penjualan Iklan dan promosi Persediaan kadaluarsa/cacat Perjalanan dinas dan transportasi (Catatan 29d) Jasa distribusi (Catatan 29b) Gaji dan kesejahteraan karyawan Jasa profesional Penyusutan (Catatan 8) Utilitas Sewa Pencetakan dan fotokopi Bahan bakar Lain-lain (masing-masing dibawah Rp300 juta)

494.349.050 (457.107.517)

The details of this account are as follows: 2011

2010

6.293.069.002

3.558.356.790

4.059.210.705

Selling Expenses Advertising and promotion Expired/defective inventory Travel and transportation (Note 29d) Distribution fees (Note 29b) Salaries and employee benefits Professional fees Depreciation (Note 8) Utilities Rental Printing and photocopying Fuel Others (below Rp300 million each)

303.475.300.014

183.167.996.158

133.769.106.121

Total Selling Expenses

93.989.952.453 70.201.388.662

50.834.091.871 61.172.991.120

42.308.793.244 35.055.014.196

64.745.836.826 24.702.354.119 14.839.598.630 14.292.654.488 7.209.546.781 2.223.816.773 2.186.832.746 1.716.441.620 1.073.807.914

36.268.760.408 13.044.788.446 5.369.950.997 7.448.509.218 2.197.251.332 359.501.583 1.661.994.725 615.884.443 635.915.225

32.437.678.283 8.196.046.004 2.960.948.475 4.119.704.547 1.902.998.723 297.909.287 1.299.460.733 507.363.028 623.978.896

161

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS Years Ended December 31, 2012, 2011 and 2010 (Expressed in rupiah, unless otherwise stated)

25. BEBAN USAHA (lanjutan)

25. OPERATING EXPENSES (continued) 2012

Beban Umum dan Administrasi Gaji dan kesejahteraan karyawan Sewa Perbaikan dan pemeliharan Jasa profesional Perjalanan dinas dan transportasi Utilitas Penyusutan (Catatan 8) Perijinan Komunikasi Alat tulis kantor Lain-lain (masing-masing di bawah Rp500 juta) Total Beban Umum dan Administrasi Total Beban Usaha

2011

2010

36.316.497.949 6.008.607.061 4.595.462.646 4.417.498.963

25.414.023.903 3.953.640.266 2.818.245.054 4.801.088.252

17.678.494.135 1.538.357.256 1.632.925.589 1.565.996.238

2.967.566.941 2.946.127.254 2.495.968.665 1.598.017.787 1.077.198.152 907.002.249

3.060.224.767 2.834.965.480 2.661.120.248 804.628.891 861.050.215 850.869.513

1.195.219.739 2.067.347.745 1.383.572.114 620.720.919 737.174.553 568.600.689

3.452.880.295

1.689.791.840

575.563.839

General and Administrative Expenses Salaries and employee benefits Rental Repairs and maintenance Professional fees Business travel and transportation Utilities Depreciation (Note 8) License Communication Stationeries Others (below Rp500 million each)

66.782.827.962

49.749.648.429

29.563.972.816

Total General and Administrative Expenses

370.258.127.976

232.917.644.587

163.333.078.937

Total Operating Expenses

26. PENDAPATAN OPERASI LAINNYA

26. OTHER OPERATING INCOME

Rincian akun ini adalah sebagai berikut: 2012

The details of this account are as follows: 2011

2010

Penjualan barang usang Laba selisih kurs - bersih Laba penjualan aset tetap (Catatan 8)

13.438.287.772 75.900.581 11.912.384

10.143.298.576 -

6.750.535.327 3.337.717.871 187.980.143

Sales of scrap Gain on foreign exchange - net Gain on sale of fixed assets (Note 8)

Total

13.526.100.737

10.143.298.576

10.276.233.341

Total

27. BEBAN OPERASI LAINNYA

27. OTHER OPERATING EXPENSES

Rincian akun ini adalah sebagai berikut: 2012

The details of this account are as follows: 2011

2010

Rugi selisih kurs - bersih Rugi penjualan aset tetap Lain-lain

277.561.322

2.995.175.384 65.862.741 341.598.266

310.122.795

Loss on foreign exchange - net Loss on sale of fixed assets Others

Total

277.561.322

3.402.636.391

310.122.795

Total

162

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS Years Ended December 31, 2012, 2011 and 2010 (Expressed in rupiah, unless otherwise stated)

28. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAKPIHAK BERELASI

28. BALANCES AND RELATED PARTIES

Dalam kegiatan usahanya, Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi. Rincian akun dan transaksi yang signifikan dengan pihakpihak berelasi adalah sebagai berikut:

TRANSACTIONS

WITH

In the normal course of business, the Company entered into certain transactions with related parties. The details of the accounts and the significant transactions entered into with related parties are as follows:

Jumlah/Amount 2012 Pihak-pihak berelasi lainnya Piutang usaha (Catatan 5) PT Lion Superindo

2011

2010 Other related parties Trade receivables (Note 5) PT Lion Superindo

2.723.400.542

1.886.686.454

1.848.684.827

Utang usaha (Catatan 13) PT Indofood Sukses Makmur Tbk PT Indomarco Adi Prima

18.964.743.186 618.145.000

16.685.003.700 1.051.829.311

7.897.018.340 285.587.500

Trade payables (Note 13) PT Indofood Sukses Makmur Tbk PT Indomarco Adi Prima

Total utang usaha

19.582.888.186

17.736.833.011

8.182.605.840

Total trade payables

Entitas dengan pengaruh signifikan terhadap Perusahaan Beban akrual (Catatan 16) Shikishima Baking Co.,Ltd.

Entities with significant influence over the Company Accrued expenses (Note 16) Shikishima Baking Co.,Ltd. 2.711.428.847

2.280.388.198

1.650.117.475

Persentase terhadap total aset atau liabilitas/ Percentage to total assets or liabilities 2012 Pihak-pihak berelasi lainnya Piutang usaha (Catatan 5) PT Lion Superindo

2011

2010 Other related parties Trade receivables (Note 5) PT Lion Superindo

0,23%

0,25%

0,33%

Utang usaha (Catatan 13) PT Indofood Sukses Makmur Tbk PT Indomarco Adi Prima

3,52% 0,11%

7,84% 0,49%

7,00% 0,25%

Trade payables (Note 13) PT Indofood Sukses Makmur Tbk PT Indomarco Adi Prima

Total utang usaha

3,64%

8,34%

7,25%

Total trade payables

Entitas dengan pengaruh signifikan terhadap Perusahaan Beban akrual (Catatan 16) Shikishima Baking Co.,Ltd.

0,50%

1,07%

163

1,46%

Entities with significant influence over the Company Accrued expenses (Note 16) Shikishima Baking Co.,Ltd.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS Years Ended December 31, 2012, 2011 and 2010 (Expressed in rupiah, unless otherwise stated)

28. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAKPIHAK BERELASI (lanjutan)

28. BALANCES AND TRANSACTIONS RELATED PARTIES (continued)

WITH

Jumlah/Amount 2012 Pihak-pihak berelasi lainnya Transaksi penjualan PT Lion Superindo

2011

18.038.227.367

2010

14.149.736.465

14.649.375.065

Transaksi pembelian PT Indofood Sukses Makmur Tbk PT Indomarco Adi Prima

189.570.502.887 6.908.241.885

134.664.916.000 6.310.975.554

95.651.297.000 1.384.569.427

Total pembelian

196.478.744.772

140.975.891.554

97.035.866.427

Entitas dengan pengaruh signifikan terhadap Perusahaan Royalti (Catatan 24) Shikishima Baking Co., Ltd.

Other related parties Sales transactions PT Lion Superindo Purchase transactions

10.728.094.262

8.133.481.744

PT Indofood Sukses Makmur Tbk PT Indomarco Adi Prima Total purchases Entities with significant influence over the Company Royalty (Note 24) Shikishima Baking Co., Ltd.

6.150.112.291

Persentase terhadap total penjualan bersih/beban pokok penjualan/ Percentage to net sales/cost of goods sold 2012 Pihak-pihak berelasi lainnya Transaksi penjualan PT Lion Superindo

2011

1,51%

2010

1,74%

2,39%

Transaksi pembelian PT Indofood Sukses Makmur Tbk PT Indomarco Adi Prima

29,88% 1,09%

31,03% 1,45%

29,60% 0,43%

Total pembelian

30.97%

32,49%

30.03%

Entitas dengan pengaruh signifikan terhadap Perusahaan Royalti (Catatan 24) Shikishima Baking Co., Ltd.

Other related parties Sales transactions PT Lion Superindo Purchase transactions

1,69%

1,87%

Transaksi dengan pihak-pihak berelasi dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang disepakati kedua belah pihak yang mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak tidak berelasi.

1,90%

PT Indofood Sukses Makmur Tbk PT Indomarco Adi Prima Total purchases Entities with significant influence over the Company Royalty (Note 24) Shikishima Baking Co., Ltd.

Transactions with related parties were conducted under terms and conditions agreed between the parties, which may not be the same as those of the transaction with unrelated parties.

164

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS Years Ended December 31, 2012, 2011 and 2010 (Expressed in rupiah, unless otherwise stated)

28. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAKPIHAK BERELASI (lanjutan)

28. BALANCES AND TRANSACTIONS RELATED PARTIES (continued)

Hubungan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut: Pihak-pihak berelasi/ Related parties

The nature of the related party relationships and transactions is as follows: Sifat saldo akun/transaksi/ Nature of account/transaction

Hubungan/Relationship

PT Lion Superindo

PT Indofood Sukses Makmur Tbk

PT Indomarco Adi Prima

Shikishima Baking Co.,Ltd.

WITH

Entitas dibawah pengaruh signifikan yang sama/Entity under the same significant influence

Penjualan barang dagang/Sales of inventories

Entitas dibawah pengaruh signifikan yang sama/Entity under the same significant influence

Pembelian bahan baku/Purchases of raw materials

Entitas dibawah pengaruh signifikan yang sama/Entity under the same significant influence

Pembelian bahan baku/Purchases of raw materials

Entitas dengan pengaruh signifikan terhadap perusahaan/Entity with significant influence over the Company

Royalti/Royalty

Penjualan dan pembelian dari pihak-pihak berelasi dilakukan pada harga yang disepakati tergantung jenis produk terkait. Saldo terkait pada akhir periode adalah tanpa jaminan, tanpa bunga dan akan diselesaikan dalam bentuk tunai. Tidak terdapat jaminan yang diberikan atau diterima untuk setiap piutang atau utang dari pihak-pihak berelasi. Pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 Perusahaan tidak membuat cadangan atas penurunan nilai piutang dari pihak-pihak berelasi, dikarenakan manajemen berpendapat bahwa, berdasarkan hasil penilaian, seluruh piutang usaha dari pihak-pihak berelasi dapat ditagih.

Sales to and purchases from related parties are made at agreed prices depending on the types of product involved. The related outstanding balances at the end of the year are unsecured, interest-free and to be settled in cash. There have been no guarantees provided or received for any related party receivables or payables. As of December 31, 2012, 2011 and 2010, the Company has not made any allowance for impairment relating to the amounts due from related parties, since management believes, based on its assessment, that all trade receivables from related parties are fully collectible.

Pada tahun 2012, 2011 dan 2010, jumlah beban yang diakui Perusahaan sehubungan dengan kompensasi bruto bagi manajemen kunci adalah sebagai berikut:

In 2012, 2011 and 2010, the total amount of expenses recognized by the Company relating to gross compensation for the key management is as follows:

2012

2011

2010

Imbalan kerja jangka pendek Imbalan pascakerja

17.037.861.044 3.680.325.256

14.201.209.930 2.124.107.249

8.854.777.686 843.875.671

Short-term benefits Post-employment benefits

Total

13.782.187.736

12.602.647.215

5.100.024.477

Total

Manajemen kunci Perusahaan terdiri dari semua anggota dewan komisaris, direksi dan semua kepala divisi.

The Company’s key management consists of all members of the boards of commissioners and directors and all division heads.

165

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS Years Ended December 31, 2012, 2011 and 2010 (Expressed in rupiah, unless otherwise stated)

29. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING a.

29. SIGNIFICANT AGREEMENTS

Perusahaan mempunyai Perjanjian Teknik dengan Shikishima Baking Co., Ltd. (SBC), pemegang saham, di mana SBC menyetujui untuk menyediakan pengetahuan, pengarahan teknik dan pelatihan dalam hal produksi roti. Perjanjian tersebut telah diperpanjang beberapa kali, yang terakhir pada tanggal 21 April 2011 telah diperpanjang untuk periode 5 tahun berikutnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

a.

Berdasarkan perjanjian tersebut, Perusahaan menyetujui untuk membayar royalti kepada SBC (dibayarkan secara triwulanan) berdasarkan persentase tertentu dari penjualan neto (Catatan 24 dan 28). b.

Based on the agreement, the Company agreed to pay royalty (on a quarterly basis) to SBC at a certain percentage of net sales (Notes 24 and 28).

Perusahaan mempunyai Perjanjian Distribusi dengan PT Indomarco Prismatama (IP) dan PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (Alfa), di mana IP dan Alfa menyetujui untuk mendistribusikan produk Perusahaan melalui toko-tokonya dan biaya distribusi sebagai menerima kompensasi.

b.

Pada tahun 2012, 2011 dan 2010, biaya distribusi yang telah terjadi sehubungan dengan perjanjian di atas disajikan sebagai “Jasa Distribusi” di Catatan 25 dan pada bagian beban usaha di laporan laba rugi komprehensif. c.

The Company has entered into a Technical Agreement with Shikishima Baking Co., Ltd. (SBC), a stockholder, whereby SBC agreed to provide know-how, technical guidance and training in the manufacture of bread. The agreement has been renewed several times with the latest renewal being made on April 21, 2011 for another 5 years ending December 31, 2016.

The Company has a Distribution Agreement with each of PT Indomarco Prismatama (IP) and PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (Alfa), whereby IP and Alfa agreed to distribute the Company’s products in their outlets and receive distribution fees as compensation. In 2012, 2011 and 2010, distribution fees incurred in relation to the above agreement are presented as “Distribution Fees” in Note 25 and under operating expenses in the statements of comprehensive income.

c.

Perusahaan mempunyai Perjanjian dengan distributor dan agen untuk mendistribusikan produk Perusahaan ke toko-toko di berbagai wilayah di Indonesia.

The Company has agreements with distributors and agents, whereby the latter agreed to distribute the Company’s products to stores in various areas in Indonesia.

Berdasarkan perjanjian-perjanjian di atas, distributor dan agen tersebut harus memberikan uang jaminan kepada Perusahaan yang akan dikembalikan pada akhir perjanjian. Pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, uang jaminan yang diterima Perusahaan dari distributor dan agen disajikan sebagai “Jaminan Pelanggan” pada laporan posisi keuangan.

Based on the above agreements, the distributors and agents should provide the Company guarantee deposits which will be returned upon the end of their respective agreements. As of December 31, 2012, 2011 and 2010, the outstanding guarantee deposits received by the Company from distributors and agents are presented as “Customers’ Deposits” in the statements of financial position.

Pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, deposito berjangka yang ditempatkan Perusahaan sehubungan dengan uang jaminan yang berasal dari distributor dan agen disajikan sebagai bagian dari “Deposito Jaminan” pada laporan posisi keuangan.

As of December 31, 2012, 2011 and 2010, time deposits placed by the Company in relation to the guarantee deposits received from distributors and agents are presented as part of “Guarantee Deposits” in the statements of financial position.

Bunga atas deposito jaminan tersebut dibayarkan kepada agen dan distributor yang bersangkutan.

Interest for the above guarantee deposits are paid to the agents and distributors.

166

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS Years Ended December 31, 2012, 2011 and 2010 (Expressed in rupiah, unless otherwise stated)

29. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

29. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued) In 2012, 2011 and 2010, sales arising from the above-mentioned agreements amounted to Rp363,344,883,395, Rp211,304,504,465 and Rp170,957,754,688, respectively.

Pada tahun 2012, 2011 dan 2010, total penjualan yang timbul sehubungan dengan perjanjian tersebut diatas masing-masing sebesar Rp363.344.883.395, Rp211.304.504.465 dan Rp170.957.754.688. d.

Perusahaan mempunyai Perjanjian Kerjasama Pengangkutan Barang dengan beberapa perusahaan transportasi untuk mengangkut, mengirim dan mendistribusikan produk Perusahaan. Pada tahun 2012, 2011 dan 2010, total beban transportasi sehubungan dengan perjanjian dengan perusahaan transportasi tersebut diatas masing-masing sebesar Rp64.745.836.826, Rp36.268.760.408 dan Rp32.437.678.283, masing-masing disajikan sebagai “Perjalanan Dinas dan Transportasi” di Catatan 25 dan pada bagian beban usaha di laporan laba rugi komprehensif. Pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, utang yang timbul dari transaksi ini disajikan sebagai bagian dari “Utang Lain-lain” pada laporan posisi keuangan.

d.

The Company has Transportation Agreements with several transporter companies, to transport, deliver and distribute the Company’s products. In 2012, 2011 and 2010, transportation expenses incurred in relation to the above-mentioned agreements amounting to Rp64,745,836,826, Rp36,268,760,408 and Rp32,437,678,283, respectively, are presented as “Travel and Transportation” in Note 25 and under operating expenses in the statements of comprehensive income. As of December 31, 2012, 2011 and 2010, the payables arising from these transactions are presented as part of “Other Payables” in the statements of financial position.

e.

Pada tanggal 24 Maret 2010, Perusahaan melakukan Perjanjian Jual Beli dengan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk sehubungan dengan penggunaan gas. Berdasarkan perjanjian, Perusahaan diwajibkan untuk menyediakan jaminan dalam bentuk deposito berjangka. Pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, deposito berjangka sehubungan dengan hal tersebut diatas sebesar Rp1.520.621.197, Rp935.065.175 dan Rp919.669.502 disajikan sebagai bagian dari “Deposito Jaminan” dalam laporan posisi keuangan.

e.

On March 24, 2010, the Company entered into Sale and Purchase Agreement with PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk on gas usage. Based on the agreement, the Company is required to provide a guarantee in the form of time deposits. As of December 31, 2012, 2011 and 2010, such time deposits amounting to Rp1,520,621,197, and Rp919,669,502, Rp935,065,175 respectively, are presented as part of “Guarantee Deposits” in the statements of financial position.

f.

Pada tahun 2011, Perusahaan menandatangani tiga perjanjian pembelian dengan Oshikiri Machinery Co., Ltd (Oshikiri) dimana Perusahaan setuju untuk membeli beberapa unit mesin dari Oshikiri dengan total nilai pembelian sebesar JPY542.414.000. Pada tanggal 27 Agustus 2012, Perusahaan kembali menandatangani perjanjian dengan Oshikiri untuk membeli beberapa unit mesin dengan total nilai pembelian sebesar JPY50.196.000. Pada tanggal 31 Desember 2012 and 2011, utang yang timbul dari transaksi pembelian dari Oshikiri disajikan sebagai bagian dari “Utang lain-lain” pada laporan posisi keuangan (Catatan 14).

f.

In 2011, the Company entered into three purchase agreements with Oshikiri Machinery Co., Ltd (Oshikiri), whereby the Company agreed to purchase several units of machineries from Oshikiri with a total purchase price of JPY542,414,000. On August 27, 2012, the Company entered into another purchase agreement with Oshikiri for the purchase of several units of machineries with a total purchase price of JPY50,196,000. As of December 31, 2012 and 2011, the payables arising from purchase transactions with Oshikiri are presented as part of “Other Payables” in the statements of financial position (Note 14).

167

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS Years Ended December 31, 2012, 2011 and 2010 (Expressed in rupiah, unless otherwise stated)

29. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

29. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

g.

Pada tanggal 26 Maret 2012, Perusahaan menandatangani perjanjian dengan PT Lite Constructions Indonesia dengan total nilai kontrak sebesar Rp21.000.000.000 dimana Perusahaan menunjuk PT Lite Constructions Indonesia untuk melakukan pekerjaan pembangunan pabrik di Palembang. Pada tanggal 31 Desember 2012, tidak terdapat utang yang timbul dari tagihan terhadap pekerjaan konstruksi tersebut.

g.

On March 26, 2012, the Company entered into an agreement with PT Lite Constructions Indonesia with a total contract value of Rp21,000,000,000, wherein the Company appointed PT Lite Constructions Indonesia to construct a production plant in Palembang. As of December 31, 2012, there is no outstanding payable arising from billings on the construction work.

h.

Pada tanggal 16 Juli 2012, Perusahaan menandatangani perjanjian dengan PT Wijaya Kusuma Contractors dengan total nilai kontrak sebesar Rp17.000.000.000 dimana Perusahaan menunjuk PT Wijaya Kusuma Contractors untuk melakukan pekerjaan pembangunan pabrik di Makassar. Pada tanggal 31 Desember 2012, utang yang timbul dari tagihan terhadap pekerjaan konstruksi tersebut disajikan sebagai bagian dari “Utang Lain-lain” pada laporan posisi keuangan (Catatan 14).

h.

On July 16, 2012, the Company entered into an agreement with PT Wijaya Kusuma Contractors with a total contract value of Rp17,000,000,000, wherein the Company appointed PT Wijaya Kusuma Contractors to construct a production plant in Makassar. As of December 31, 2012, the payable arising from billings on the construction work is presented as part of “Other Payables” in the statement of financial position (Note 14).

30. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM MATA UANG ASING

30. MONETARY ASSETS AND LIABILITIES DENOMINATED IN FOREIGN CURRENCIES

Informasi mengenai aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing pada tanggal 31 Desember 2012 dan nilai setara dalam rupiah yang dijabarkan dengan menggunakan rata-rata kurs jual dan beli yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai berikut:

Information concerning monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies as of December 31, 2012 and their rupiah equivalents converted using the middle exchange rates that were published by Bank Indonesia follows: Nilai Setara Rupiah/ Rupiah Equivalents

Penjelasan Aset moneter: Kas dan setara kas Deposito jaminan

Mata Uang Asing/ Foreign Currency EUR304.293 AU$55.148 US$117.119

3.897.946.122 552.879.876 1.132.541.196

Sub-total Liabilitas moneter: Utang lain-lain

31 Desember 2012/ December 31, 2012

5.583.367.194 JPY266.545.272 EUR264.070 US$215.510 SGD74.500

29.853.070.464 3.382.736.700 2.083.984.601 589.071.500

Sub-total Liabilitas neto

168

Description Monetary assets: Cash and cash equivalents Guarantee deposits Sub-total Monetary liabilities: Other payables

35.908.863.265

Sub-total

(30.325.496.071)

Net liabilities

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS Years Ended December 31, 2012, 2011 and 2010 (Expressed in rupiah, unless otherwise stated)

31. ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN

31. FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES The following table presents the carrying amounts and the estimated fair values of the Company’s financial instruments as of December 31, 2012, 2011 and 2010.

Tabel berikut menyajikan nilai tercatat dan estimasi nilai wajar dari instrumen keuangan Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010.

2012

2011

2010

Nilai Tercatat Aset keuangan - Pinjaman yang diberikan dan piutang Kas dan setara kas Piutang usaha Piutang lain-lain pihak ketiga Deposito jaminan Aset keuangan tidak lancar lainnya (uang jaminan dan piutang jangka panjang)

37.871.639.602 136.203.406.473 421.608.083 11.213.320.997

48.397.360.886 103.387.896.337 262.603.539 8.774.420.148

120.721.694.375 75.641.640.405 6.410.058.069

1.954.286.254

1.103.771.236

796.908.031

Total Aset Keuangan

187.664.261.409

161.926.052.146

203.570.300.880

Total Financial Assets

Carrying Amounts Financial assets - Loans and receivables Cash and cash equivalents Trade receivables Other third party receivables Guarantee deposits Other non-current financial assets (security deposits and long-term receivables)

Liabilitas keuangan - Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi Utang usaha Utang lain-lain Beban akrual Jaminan pelanggan Utang bank jangka panjang

79.033.352.160 86.024.594.555 17.142.497.535 12.641.292.315 302.917.148.000

65.553.478.372 65.876.802.143 10.303.026.712 8.819.229.298 33.071.521.262

27.346.353.143 36.795.135.335 12.860.937.645 6.107.613.361 -

Financial liabilities - Financial liabilities measured at amortized cost Trade payables Other payables Accrued expenses Customers’ deposits Long-term bank loans

Total Liabilitas Keuangan

497.758.884.565

183.624.057.787

83.110.039.484

Total Financial Liabilities

2012

2011

2010

Nilai Wajar Aset keuangan - Pinjaman yang diberikan dan piutang Kas dan setara kas Piutang usaha Piutang lain-lain pihak ketiga Deposito jaminan Aset keuangan tidak lancar lainnya (uang jaminan dan pinjaman karyawan)

37.871.639.602 136.203.406.473 421.608.083 11.213.320.997 1.954.286.254

1.103.771.236

796.908.031

Fair Values Financial assets - Loans and receivables Cash and cash equivalents Trade receivables Other third party receivables Guarantee deposits Other non-current financial assets (security deposits and employee loans)

Total Aset Keuangan

187.664.261.409

161.926.052.146

203.570.300.880

Total Financial Assets

48.397.360.886 103.387.896.337 262.603.539 8.774.420.148

120.721.694.375 75.641.640.405 6.410.058.069

Liabilitas keuangan - Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi Utang usaha Utang lain-lain Biaya masih harus dibayar Jaminan pelanggan Utang bank jangka panjang

79.033.352.160 86.024.594.555 17.142.497.535 12.641.292.315 303.921.926.985

65.553.478.372 65.876.802.143 10.303.026.712 8.819.229.298 33.703.957.913

27.346.353.143 36.795.135.335 12.860.937.645 6.107.613.361 -

Financial liabilities - Financial liabilities measured at amortized cost Trade payables Other payables Accrued expenses Customers’ deposits Long-term bank loans

Total Liabilitas Keuangan

498.763.663.550

184.256.494.438

83.110.039.484

Total Financial Liabilities

169

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS Years Ended December 31, 2012, 2011 and 2010 (Expressed in rupiah, unless otherwise stated)

31. ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan)

31. FINANCIAL (continued)

ASSETS

AND

LIABILITIES

Nilai wajar didefinisikan sebagai jumlah dimana instrumen tersebut dapat dipertukarkan di dalam transaksi terkini antara pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan yang memadai melalui suatu transaksi yang wajar, bukan dalam penjualan yang dipaksakan atau penjualan likuidasi.

Fair value is defined as the amount at which the instrument could be exchanged in a current arm’s length transaction between knowledgeable willing parties, other than in a forced or liquidation sale.

Perusahaan menggunakan hierarki berikut ini untuk menentukan nilai wajar instrumen keuangan: x Tingkat 1: Nilai wajar diukur berdasarkan pada harga kuotasi (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas sejenis. x Tingkat 2: Nilai wajar diukur berdasarkan teknik-teknik valuasi, dimana seluruh input yang mempunyai efek yang signifikan atas nilai wajar dapat diobservasi baik secara langsung maupun tidak langsung. x Tingkat 3: Nilai wajar diukur berdasarkan teknik-teknik valuasi, dimana seluruh input yang mempunyai efek yang signifikan atas nilai wajar tidak dapat diobservasi baik secara langsung maupun tidak langsung .

The Company uses the following hierarchy for determining the fair value of financial instruments: • Level 1: Fair values measured based on quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities. • Level 2: Fair values measured based on valuation techniques for which all inputs which have a significant effect on the recorded fair values are observable, either directly or indirectly. • Level 3: Fair value measured based on valuation techniques for which inputs which have a significant effect on the recorded fair value are not based on observable market data.

Semua instrumen keuangan yang disajikan di dalam laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 dicatat pada biaya perolehan diamortisasi. Metode-metode dan asumsi-asumsi di bawah ini digunakan untuk mengestimasi nilai wajar untuk masing-masing kelas instrumen keuangan:

All financial instruments presented in the statements of financial position as of December 31, 2012, 2011 and 2010 are carried at amortized cost. The following methods and assumptions are used to estimate the fair value of each class of financial instruments:

a.

Aset dan liabilitas keuangan jangka pendek

a.

Nilai wajar dari instrumen keuangan jangka pendek yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun atau kurang (kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lain-lain pihak ketiga, utang usaha, utang lain-lain dan beban akrual) diasumsikan sama dengan nilai tercatatnya karena bersifat jangka pendek.

Short-term financial assets and liabilities The fair value of short-term financial instruments with maturities of one year or less (cash and cash equivalents, trade receivables, other third party receivables, trade payables, other payables and accrued expenses) are assumed to be the same as their carrying amounts due to their short-term nature.

170

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS Years Ended December 31, 2012, 2011 and 2010 (Expressed in rupiah, unless otherwise stated)

31. ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan) b.

31. FINANCIAL (continued)

Aset dan liabilitas keuangan jangka panjang

b.

Nilai wajar dari instrumen keuangan jangka panjang (deposito jaminan, uang jaminan, pinjaman karyawan dan jaminan pelanggan) diasumsikan sama dengan jumlah terutangnya karena instrumen keuangan tersebut tidak mempunyai persyaratan pembayaran yang pasti walaupun tidak diharapkan untuk dikembalikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah periode pelaporan. Nilai wajar dari utang bank jangka panjang ditentukan dengan mendiskonto arus kas masa depan menggunakan tingkat diskonto yang berasal dari transaksi pasar yang dapat diobservasi yang mempunyai syarat, risiko kredit dan periode jatuh tempo yang sama. 32. TUJUAN DAN KEBIJAKAN RISIKO KEUANGAN

ASSETS

AND

LIABILITIES

Long-term financial assets and liabilities The fair values of long-term financial instruments (guarantee deposits, security deposits, employee loans and customers’ deposits) are assumed to be the same as their original principal amounts because they have no fixed repayment terms although they are not expected to be settled within 12 (twelve) months after the reporting period. The fair value of long-term bank loans is determined by discounting future cash flows using applicable rates from observable current market transactions for instruments with similar term, credit risk and remaining maturities.

MANAJEMEN

32. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES

Risiko utama dari instrumen keuangan Perusahaan adalah risiko pasar (termasuk risiko mata uang asing dan risiko harga komoditas), risiko kredit dan risiko likuiditas. Direksi Perusahaan menelaah dan menyetujui kebijakan untuk mengelola masingmasing risiko ini, seperti dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

The main risks arising from the Company's financial instruments are market risk (including foreign currency risk and commodity price risk), credit risk and liquidity risk. The Board of Directors reviews and approves policies for managing each of these risks, as further described as follows:

a.

a.

Risiko mata uang asing

Foreign currency risk

Mata uang pelaporan Perusahaan adalah rupiah. Perusahaan menghadapi risiko nilai tukar mata uang asing karena harga beberapa pembelian utamanya ditentukan dalam mata uang asing atau harganya secara signifikan dipengaruhi oleh pergerakan dari harga acuan dalam mata uang asing (terutama dolar AS dan yen Jepang) seperti kuotasi dari pasar internasional. Apabila terdapat pembelian oleh Perusahaan dalam mata uang selain rupiah, maka Perusahaan menghadapi risiko mata uang asing.

The Company’s reporting currency is the rupiah. The Company faces foreign exchange risk as the costs of certain key purchases are either denominated in foreign currencies or whose price is significantly influenced by their benchmark price movements in foreign currencies (mainly U.S. dollar and Japanese yen) as quoted in the international markets. To the extent that the purchases of the Company are denominated in currencies other than rupiah, the Company will have an exposure to foreign currency risk.

Perusahaan tidak mempunyai kebijakan lindung nilai yang formal untuk mengatasi risiko pertukaran mata uang asing. Akan tetapi, Perusahaan menjaga transaksi dan saldo dalam mata uang asing pada tingkat yang minimum untuk membatasi risiko mata uang asing.

The Company does not have any formal hedging policy for foreign exchange exposure. However, the Company maintains transactions and balances in foreign currencies at a minimum level in order to minimize foreign currencies exposure.

171

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain) 32. TUJUAN DAN KEBIJAKAN RISIKO KEUANGAN (lanjutan) a.

PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS Years Ended December 31, 2012, 2011 and 2010 (Expressed in rupiah, unless otherwise stated)

MANAJEMEN

32. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

Risiko mata uang asing (lanjutan)

a.

As at December 31, 2012, had the exchange rate of the rupiah against the Japanese yen depreciated/appreciated by 10% with all other variables held constant, income before income tax in 2012 would have been Rp2,985,307,046 lower/higher, mainly as a result of foreign exchange losses/gains on the translation of other payables.

Pada tanggal 31 Desember 2012, jika nilai tukar rupiah terhadap yen Jepang melemah/menguat sebanyak 10% dengan semua variable lain dianggap konstan, laba sebelum pajak penghasilan untuk tahun 2012 akan lebih rendah/tinggi sebesar Rp2.985.307.046, terutama sebagai akibat kerugian/keuntungan translasi utang lain-lain. b.

c.

Foreign currency risk (continued)

Risiko harga komoditas

b.

Commodity price risk

Dampak risiko harga komoditas yang dihadapi Perusahaan terutama sehubungan dengan pembelian bahan baku utama seperti tepung terigu dan coklat. Harga bahan baku tersebut secara langsung dipengaruhi oleh fluktuasi harga komoditas serta tingkat permintaan dan penawaran di pasar.

The Company’s exposure to commodity price risk relates primarily to the purchase of major raw materials, such as wheat flour and chocolate. The prices of these raw materials are directly affected by commodity price fluctuations and the level of demand and supply in the market.

Kebijakan Perusahaan untuk meminimalkan risiko yang berasal dari fluktuasi harga komoditas adalah dengan menjaga tingkat persediaan tepung terigu dan coklat secara optimal untuk menjamin kelanjutan produksi. Selain itu, Perusahaan juga dapat mengurangi risiko tersebut dengan cara mengalihkan kenaikan harga kepada pelanggannya.

The Company’s policy is to minimize the risks arising from the fluctuations in commodity prices by maintaining the optimum inventory level of wheat flour and chocolate to ensure continuous production. In addition, the Company may seek to mitigate its risks by passing on the price increases to its customers.

Risiko kredit

c.

Risiko kredit yang dihadapi oleh Perusahaan berasal dari kredit yang diberikan kepada pelanggan. Untuk mengurangi risiko ini, Perusahaan menerapkan kebijakan untuk memastikan penjualan produk hanya dibuat kepada pelanggan yang dapat dipercaya dan terbukti mempunyai sejarah kredit yang baik. Perusahaan menetapkan kebijakan bahwa semua pelanggan yang akan melakukan pembelian secara kredit harus melalui prosedur verifikasi kredit. Perusahaan memiliki kebijakan yang membatasi total kredit untuk setiap pelanggan, seperti, mengharuskan distributor dan agen untuk memberikan uang jaminan. Sebagai tambahan, saldo piutang dipantau secara terus menerus untuk mengurangi kemungkinan piutang yang tidak tertagih.

Credit risk The Company is exposed to credit risk arising from the credit granted to its customers. To mitigate this risk, it has policies in place to ensure that sales of products are made only to creditworthy customers with proven track record or good credit history. It is the Company's policy that all customers who wish to trade on credit are subject to credit verification procedures. The Company has policies that limit the amount of credit exposure to any particular customer, such as requiring distributors and agents to provide guarantee deposits. In addition, receivable balances are monitored on an ongoing basis to reduce the exposure to bad debts.

172

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain) 32. TUJUAN DAN KEBIJAKAN RISIKO KEUANGAN (lanjutan) c.

d.

PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS Years Ended December 31, 2012, 2011 and 2010 (Expressed in rupiah, unless otherwise stated)

MANAJEMEN

32. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

Risiko kredit (lanjutan)

c.

Credit risk (continued)

Ketika pelanggan tidak mampu melakukan pembayaran dalam jangka waktu yang telah diberikan, Perusahaan akan menghubungi pelanggan untuk menindaklanjuti piutang yang telah lewat jatuh tempo. Jika pelanggan tidak melunasi piutang yang telah jatuh tempo dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka Perusahaan dapat melakukan pencairan uang jaminan pelanggan untuk menyelesaikan piutang yang telah lewat jatuh tempo. Perusahaan akan menindaklanjuti melalui jalur hukum jika dianggap perlu. Tergantung pada penilaian Perusahaan, cadangan khusus mungkin dibuat jika utang dianggap tidak tertagih. Untuk mengurangi risiko kredit, Perusahaan akan menghentikan penyaluran semua produk kepada pelanggan jika terjadi keterlambatan pembayaran.

When a customer fails to make payment within the credit term granted, the Company contacts the customer to act on the overdue receivables. If the customer does not settle the overdue receivable within a reasonable time, the Company applies the customer’s guarantee deposit against the overdue receivable. The Company may proceed to commence legal proceedings, if deemed necessary. Depending on the Company's assessment, specific allowance may be provided if the debt is deemed uncollectible. To mitigate credit risk, the Company ceases the supply of all products to the customer in the event of late payment.

Perusahaan juga menghadapi risiko kredit yang berasal dari penempatan dana di bank dalam bentuk rekening lancar maupun deposito berjangka. Untuk mengatasi risiko ini, Perusahaan memiliki kebijakan untuk menempatkan dananya hanya di bank-bank yang mempunyai reputasi yang baik.

The Company is also exposed to credit risk arising from the funds placed by the Company in banks in the form of current accounts and time deposits. To mitigate this risk, the Company has a policy to place its funds only in banks that have good reputation.

Risiko kredit dari aset keuangan lainnya dianggap tidak signifikan.

Credit risk from other financial assets is not considered significant.

Risiko likuiditas

d.

Liquidity risk

Perusahaan mengelola profil likuiditasnya untuk dapat mendanai pengeluaran modalnya dan membayar utang yang jatuh tempo dengan menjaga kecukupan kas dan ketersediaan pendanaan.

The Company manages its liquidity profile to be able to finance its capital expenditures and service its maturing debts by maintaining sufficient cash and the availability of funding.

Perusahaan secara regular mengevaluasi proyeksi arus kas dan arus kas aktual dan terus menerus memantau kondisi pasar keuangan untuk mencari kesempatan melakukan penggalangan dana, seperti dengan memperoleh pinjaman dari bank dan melakukan penerbitan tambahan modal saham.

The Company regularly evaluates its projected and actual cash flow information and continuously monitors conditions in the financial markets for opportunities to pursue fund-raising initiatives, such as through obtaining bank loans and additional capital stock issuance.

173

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain) 32. TUJUAN DAN KEBIJAKAN RISIKO KEUANGAN (lanjutan) d.

PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS Years Ended December 31, 2012, 2011 and 2010 (Expressed in rupiah, unless otherwise stated)

MANAJEMEN

32. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

Risiko likuiditas (lanjutan)

d.

Rincian mengenai waktu jatuh tempo dari liabilitas keuangan Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2012 berdasarkan skedul pembayaran yang terdapat dalam kontrak adalah sebagai berikut:

Total

Liquidity risk (continued) The details of the maturity profile of the Company’s financial liabilities as of December 31, 2012 based on contractual undiscounted payments are as follows:

Dalam waktu 1 tahun/ Within 1 year

Dalam waktu 1-5 tahun/ Within 1-5 years

Dalam waktu lebih dari 5 tahun/ Within more than 5 years

Utang bank jangka panjang Utang lain-lain Utang usaha Beban akrual Jaminan pelanggan

304.000.000.000 86.024.594.555 79.033.352.160 17.142.497.535 12.641.292.315

5.833.333.333 86.024.594.555 79.033.352.160 17.142.497.535 12.641.292.315

298.166.666.667 -

-

Long-term bank loans Other payables Trade payables Accrued expenses Customers’ deposits

Total

498.841.736.565

200.675.069.898

298.166.666.667

-

Total

33. AKTIVITAS YANG TIDAK MEMPENGARUHI ARUS KAS

33. NON-CASH ACTIVITIES

Informasi pendukung laporan arus kas sehubungan dengan aktivitas yang tidak mempengaruhi arus kas adalah sebagai berikut: 2012 Penambahan aset tetap dengan mengkreditkan utang lain-lain

36.078.518.141

Supplementary information to the statements of cash flows relating to non-cash activities follows: 2011

2010

15.734.262.739

34. REKLASIFIKASI AKUN

29.724.034.682

Additions to fixed assets credited to other payables

34. RECLASSIFICATION OF ACCOUNTS

Akun berikut ini dalam laporan keuangan tahun 2011 dan 2010 telah direklasifikasi agar sesuai dengan penyajian laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012:

Certain accounts in the 2011 and 2010 financial statements have been reclassified to conform with the presentation of accounts in the financial statements for the year ended December 31, 2012:

Dari/from

Menjadi/to

Jumlah/amount

2011 Aset tidak lancar lainnya/Other non-current assets

Aset non-keuangan tidak lancar lainnya/Other non-current non-financial assets

11.007.898.518

Aset tidak lancar lainnya/Other non-current assets

Aset takberwujud/Intangible assets

1.878.008.379

Aset tidak lancar lainnya/Other non-current assets

Aset keuangan tidak lancar lainnya/Other non-current financial assets

1.103.771.236

Aset tidak lancar lainnya/Other non-current assets

Pajak dibayar dimuka/Prepaid taxes

43.298.780

Beban akrual/Accrued expenses

Liabilitas imbalan kerja jangka pendek/ Short-term employee benefits liability

21.626.000

174

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS Years Ended December 31, 2012, 2011 and 2010 (Expressed in rupiah, unless otherwise stated)

34. REKLASIFIKASI AKUN (lanjutan)

34. RECLASSIFICATION (continued)

Dari/from

OF

Menjadi/to

ACCOUNTS Jumlah/amount

2010 Aset tidak lancar lainnya/Other non-current assets Aset tidak lancar lainnya/Other non-current assets

Aset non-keuangan tidak lancar lainnya/Other non-current non-financial assets

2.162.667.701

Aset keuangan tidak lancar lainnya/Other non-current financial assets

796.908.031

Aset tidak lancar lainnya/Other non-current assets

Pajak dibayar dimuka/Prepaid taxes

43.298.780

Beban akrual/Accrued expenses

Liabilitas imbalan kerja jangka pendek/ Short-term employee benefits liability

32.058.500

Sehubungan dengan reklasifikasi akun diatas, Perusahaan tidak menyajikan laporan posisi keuangan permulaan dari periode komparatif terawal karena dampaknya dianggap tidak material.

In connection with the above reclassification of accounts, the Company does not present the opening statement of financial position of the earliest comparative period presented since the impact is considered immaterial.

35. PERISTIWA SETELAH PERIODE LAPORAN

35. EVENT AFTER THE REPORTING PERIOD On various dates after December 31, 2012 until April 2013, the Company made drawdowns with a total amount of Rp103,625,800,000 from the loan facility that was provided by BCA (Note 18).

Pada beberapa tanggal setelah tanggal 31 Desember 2012 hingga April 2013, Perusahaan melakukan penarikan dengan jumlah total sebesar Rp103.625.800.000 atas fasilitas pinjaman yang diperoleh dari BCA (Catatan 18). 36. PENERBITAN KEUANGAN

KEMBALI

LAPORAN

36. REISSUANCE STATEMENTS

Perusahaan sebelumnya telah menerbitkan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja dengan Laporan Auditor Independen No. RPC-3205/PSS/2013 tertanggal 6 Februari 2013. Sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I ROTI Tahap I Tahun 2013, Perusahaan menerbitkan kembali laporan keuangan tersebut diatas untuk mencakup perubahan dan/atau penambahan pengungkapan pada laporan keuangan.

OF

THE

FINANCIAL

The Company has previously issued the financial statements for the years ended December 31, 2012, 2011 and 2010, which have been audited by Public Accounting Firm Purwantono, Suherman & Surja with Independent Auditors’ report No. RPC-3205/PSS/2013 dated February 6, 2013. In connection with the Company’s plan to make public offering of “Obligasi Berkelanjutan I ROTI Tahap I Tahun 2013”, the Company has re-issued the abovementioned financial statements to include revision and/or additional disclosures in the financial statements.

175

Halaman ini sengaja dikosongkan

xiv

XVI. KETERANGAN MENGENAI PEMERINGKATAN OBLIGASI HASIL PEMERINGKATAN Untuk memenuhi ketentuan Peraturan No.IX.C.1 serta ketentuan Peraturan No.IX.C.11, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh Pefindo. Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat hutang jangka panjang sesuai dengan surat Pefindo No.496/PEF-Dir/III/2013 tanggal 13 Maret 2013, Obligasi Berkelanjutan I ROTI Tahap I Tahun 2013 telah mendapat peringkat: AA(Double A minus) id

Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Obligasi yang diterbitkan setiap 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban atas efek tersebut belum lunas dan menyampaikan hasil pemeringkatan baru, pernyataan, atau pendapat atas efek tersebut yang diterbitkan oleh Perusahaan Pemeringkat Efek kepada OJK, Wali Amanat dan Bursa Efek serta mengumumkan hasil pemeringkatan baru, pernyataan, atau pendapat tersebut dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum jatuh temponya efek tersebut, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan No.IX.C.11. Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Pefindo yang bertindak sebagai Perusahaan Pemeringkat Efek. PERTIMBANGAN (RATIONALE) DARI PEFINDO Peringkat tersebut mencerminkan posisi pasar Perseroan yang kuat sebagai produsen massal roti, proteksi arus kas yang kuat dan dukungan operasional dari pemegang saham. Peringkat dibatasi oleh eksposur Perseroan terhadap fluktuasi biaya bahan baku dan kemasan serta kompetisi yang ketat di industri roti. Faktor-faktor pendukung peringkat adalah: Posisi pasar yang kuat sebagai produsen massal roti. Perseroan mendominasi pasar produksi massal roti dengan pangsa pasar sekitar 18% dari total industri roti. Kuatnya posisi Perseroan dicerminkan oleh pertumbuhan pendapatan yang kuat dengan CAGR lima tahun (2008-2012) sebesar 32,7%. Di tahun 2012, Perseroan membukukan pertumbuhan pendapatan yang kuat yakni meningkat 46,4% dibandingkan tahun lalu menjadi Rp1,2 triliun sebagai hasil dari ekspansi bisnisnya. Posisi pasar Perseroan di jangka menengah diharapkan akan tetap kuat dengan rencana ekspansi yang agresif untuk menangkap potensial bisnis di pasar yang belum digarap. Proteksi arus kas yang kuat. Pada akhir tahun 2012, proteksi arus kas Perseroan dianggap kuat dengan EBITDA terhadap hutang dan EBITDA terhadap IFCCI (beban bunga, beban keuangan, dan bunga yang dikapitalisasi) masing-masing sebesar 0,8x dan 16,5x. Proteksi arus kas Perseroan akan tetap kuat walaupun struktur modal Perseroan akan kurang konservatif karena Perseroan akan menerbitkan obligasi baru untuk membiayai belanja modalnya. Pada jangka pendek dan menengah, rasio EBITDA terhadap hutang dan EBITDA terhadap bunga diharapkan tetap kuat masing-masing di atas 0,5x dan 6x. Dukungan operasional dari pemegang saham. Aktivitas operasional Perseroan mendapat dukungan kuat dari mitra strategis yang merupakan pemegang sahamnya. Perseroan mendapatkan bantuan teknis dan teknologi pengetahuan dari Shikishima Baking Co. Ltd., produsen roti kedua terbesar di Jepang, untuk pengembangan produk dan pengawasan mutu. Melalui Treasure East Investment Ltd., Perseroan memiliki hubungan tidak langsung dengan Grup Salim, yang memiliki pabrik tepung terbesar di Indonesia sehingga Perseroan dapat mengamankan pasokan bahan bakunya. Grup Salim juga memiliki salah satu jaringan minimarket terbesar yang merupakan distributor utama Perseroan.

177

Faktor yang membatasi peringkat di atas adalah: Eksposur terhadap fluktuasi biaya bahan baku dan kemasan. Walaupun Perseroan memiliki margin keuntungan yang tinggi jika dibandingkan dengan produsen makanan dan minuman lainnya, Perseroan masih terekspos pada fluktuasi harga bahan baku dan kemasan, yang sebagian besar terkait dengan harga komoditas. Fluktuasi harga dapat mempengaruhi margin keuntungan karena bahan baku dan kemasan merupakan komponen terbesar biaya produksi yakni sebesar 75%. Walaupun Perseroan dapat mengalihkan kenaikan biaya produksi kepada pelanggan, penyesuaian harga tidak dapat langsung dilakukan karena Perseroan harus memperhatikan daya beli pelanggan dan keterjangkauan produk. Kompetisi yang ketat di industri roti. Kompetisi di industri roti diyakini cukup ketat dengan karakter banyaknya pemain yang terlibat karena rendahnya hambatan masuk (barrier to entry). Sebagian besar pemain di industri ini merupakan industri rumah tangga, yang mencapai sekitar 5.000 pemain. Potensi bisnis yang luas juga dapat menarik pemain baru berskala besar yang dapat menjadi kompetitor langsung Perseroan. SKALA PEMERINGKATAN EFEK HUTANG JANGKA PANJANG Id

AAA

Efek hutang dengan peringkat Id AAA merupakan efek hutang dengan peringkat tertinggi di Pefindo yang didukung oleh kemampuan Obligor yang superior relatif dibanding entitas Indonesia lainnya untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.

Id

AA

Efek hutang dengan peringkat Id AA memiliki kualitas kredit sedikit di bawah peringkat tertinggi, didukung oleh kemampuan Obligor yang sangat kuat untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, relatif dibanding entitas Indonesia lainnya.

Id

A

Efek hutang dengan peringkat Id A memiliki dukungan kemampuan Obligor yang kuat dibanding entitas Indonesia lainnya untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, namun cukup peka terhadap perubahan keadaan yang merugikan.

Id

BBB

Efek hutang dengan peringkat Id BBB didukung oleh kemampuan Obligor yang memadai relatif dibanding entitas Indonesia lainnya untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, namun kemampuan tersebut dapat diperlemah oleh perubahan keadaan bisnis dan perekonomian yang merugikan.

Id

BB

Efek hutang dengan peringkat Id BB menunjukkan dukungan kemampuan Obligor yang agak lemah relatif dibanding entitas Indonesia lainnya untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, serta peka terhadap keadaan bisnis dan perekonomian yang tidak menentu dan merugikan.

Id

B

Efek hutang dengan peringkat Id B menunjukkan parameter perlindungan yang sangat lemah. Walalupun Obligor masih memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya, namun adanya perubahan keadaan bisnis dan perekonomian yang merugikan akan memperburuk kemampuan tersebut untuk memenuhi kewajiban finansialnya.

Id

CCC

Efek hutang dengan peringkat Id CCC menunjukkan efek hutang yang tidak mampu lagi memenuhi kewajiban finansialnya, serta hanya bergantung pada perbaikan keadaan eksternal.

Id

D

Efek hutang dengan peringkat Id D menandakan efek hutang yang macet atau perseroannya sudah berhenti berusaha.

Sebagai tambahan, tanda tambah (+) atau kurang (-) dapat dicantumkan dengan peringkat mulai dari “IdAA” hingga “IdCCC”. Tanda tambah (+) menunjukkan bahwa suatu kategori peringkat lebih mendekati kategori peringkat di atasnya. Tanda kurang (-) menunjukkan suatu kategori peringkat lebih baik dari kategori peringkat di bawahnya, walaupun semakin mendekati.

178

RATING OUTLOOK Berikut ini adalah penjelasan Rating Outlook yang diberikan Pefindo untuk memberikan gambaran lebih jelas tentang posisi peringkat Perseroan. Positive

Peringkat memiliki kemungkinan untuk dinaikkan.

Negative

Peringkat memiliki kemungkinan untuk diturunkan.

Stable

Peringkat memiliki kemungkinan untuk tidak dirubah.

Developing

Peringkat memiliki kemungkinan untuk dinaikkan atau diturunkan.

Rating Outlook Pefindo menilai arah potensi atas peringkat kredit jangka panjang Obligor terhadap jangka menengah hingga jangka yang lebih panjangnya. Dalam menentukan Rating Outlook, pertimbangan diberikan terhadap perubahan-perubahan ekonomi dan/atau kondisi fundamental bisnis. Rating Outlook bukanlah merupakan prasyarat untuk perubahan suatu hasil pemeringkatan atau untuk menetapkan tindakan Credit Watch di masa yang akan datang.

179

XVII. ANGGARAN DASAR PERSEROAN Anggaran Dasar yang dicantumkan dalam prospektus ini merupakan Anggaran Dasar terakhir Perseroan dan telah disesuaikan dengan UUPT, yang diambil dari Akta No. 86 tanggal 24 Februari 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas No. 115 tanggal 30 Juni 2010 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 48 tanggal 19 April 2012, yang ketiganya dibuat di hadapan Franciscus Xaverius Budi Santoso Isbandi, SH, Mkn Notaris di Jakarta. Aktaakta mana telah telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM sesuai Surat Keputusan No. AHU-12936.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 12 Maret 2010, Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-18117 tanggal 19 Juli 2010 dan Surat Keputusan No. AHU-30282. AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 6 Juni 2012. NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN Pasal 1 1. Perseroan terbatas ini diberi nama : “PT. NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk” (selanjutnya disebut “Perseroan”) berkedudukan dan berkantor pusat di Cibitung-Kabupaten Bekasi. 2. Perseroan dapat membuka kantor cabang dan/atau kantor perwakilan di tempat kedudukan Perseroan dan di tempat lain, di dalam dan/atau di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris. JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN Pasal 2 Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas, dan didirikan pada tanggal 08-03-1995 (delapan Maret seribu sembilan ratus sembilan puluh lima) dan memperoleh status badan hukum pada tanggal 18-05-1995 (delapan belas Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh lima), dengan ketentuan bahwa Undang-undang No. 1 Tahun 1967 juncto Undang-undang No. 11 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing juncto Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, berlaku bagi Perseroan ini untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun, kecuali jika ijin Penanaman Modal Asing tersebut diperbaharui oleh pihak yang berwenang. MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATANUSAHA Pasal 3 1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang industri roti, kue dan makanan lainnya. 2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: a. Kegiatan usaha utama, yaitu mendirikan pabrik dan memproduksi segala jenis roti termasuk tetapi tidak terbatas pada macam-macam roti, roti tawar, roti isi dan segala macam jenis kue lainnya. b. Kegiatan usaha penunjang yaitu memasarkan dan menjual segaia jenis roti termasuk tetapi tidak terbatas pada macam-macam roti, roti tawar, roti isi dan segala macam jenis kue lainnya. MODAL Pasal 4 1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp344.000.000.000,- (tiga ratus empat puluh empat miliar rupiah) terbagi atas 3.440.000.000 (tiga miliar empat ratus empat puluh juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp100,- (seratus rupiah). 2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan sejumlah 1.012.360.000 (satu miliar dua belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 101.236.000.000,(seratus satu miliar dua ratus tiga puluh enam juta Rupiah) dan telah diambil bagian dan disetor penuh kepada Perseroan oleh para pemegang saham sebagai berikut:

180

a. Sebesar 86.050.600.000,- (delapan puluh enam miliar lima puluh juta enam ratus ribu rupiah) merupakan setoran lama; dan b. Sebesar Rp 15.185.400.000,- (lima belas miliar seratus delapan puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) merupakan hasil Penawaran Umum Saham kepada Masyarakat melalui Pasar Modal; dengan rincian dan nilai nominal saham yang disebutkan dalam pasal 29 ayat 1 Anggaran Dasar ini. 3. Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas. a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas yang dilakukan dengan pemesanan maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang rekening Efek atau Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam daftar pemegang rekening Efek atau Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut. b. Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham : i. ditujukan kepada karyawan Perseroan; ii. ditujukan kepada pemegang obligasi atau efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham; iii. dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham; dan/atau iv. dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. c. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan No. IX.D.1 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. d. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas. e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf d Pasal ini maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada Pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama. f. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut. g. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar ini kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan mengindahkan ketentuan dalam Pasal 41 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang tentang Perseroan Terbatas. 4. Penambahan Modal Dasar Perseroan. a. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Perubahan Anggaran Dasar ini dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. b. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang : i. telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menambah modal dasar; ii. telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

181



iii. penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf b dan angka ii Pasal ini; iv. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf b angka iii Pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal dasar dan modal disetor memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat 1 dan ayat 2 Undang-undang tentang Perseroan Terbatas, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu pada ayat 4 huruf b angka iii Pasal ini tidak terpenuhi; v. persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menambah modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf b angka i Pasal ini, termasuk juga persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengubah kembali Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf b angka iv Pasal ini. c. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor paling kurang 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan Anggaran Dasar ini dari Menteri atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut dengan mengindahkan ketentuan dalam Pasal 41 ayat 2 dan ayat 3 Undang-undang tentang Perseroan Terbatas. 5. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham mengenai penyetoran tersebut; b. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh Penilai yang terdaftar di Bapepam dan LK dan tidak dijaminkan dengan cara apapun juga; c. memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan kuorum kehadiran sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat 1 Anggaran Dasar ini, dengan mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat 3 Undang-undang tentang Perseroan Terbatas; d. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; dan e. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di Bapepam dan LK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. 6. a. Pemegang Saham dan kreditor lainnya yang mempunyai tagihan terhadap Perseroan tidak dapat menggunakan hak tagihnya sebagai kompensasi kewajiban penyetoran atas harga saham yang telah diambilnya, kecuali disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham. b. Hak tagih terhadap Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf a Pasal ini yang dapat dikompensasi dengan setoran saham adalah hak tagih atas tagihan terhadap Perseroan yang timbul karena: i. Perseroan telah menerima uang atau penyerahan benda berwujud atau benda tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang; ii. pihak yang menjadi penanggung atau penjamin utang Perseroan telah membayar lunas utang Perseroan sebesar yang ditanggung atau dijamin; atau iii. Perseroan menjadi penanggung atau penjamin utang dari pihak ketiga dan Perseroan telah menerima manfaat berupa uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang langsung atau tidak langsung secara nyata telah diterima Perseroan. c. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf a Pasal ini sah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai panggilan Rapat Umum Pemegang Saham, kuorum kehadiran, dan jumlah suara untuk perubahan Anggaran Dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat 2 Anggaran Dasar ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bidang Pasar Modal. d. Dalam hal terjadi benturan kepentingan maka keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf a Pasal ini wajib mengikuti ketentuan tentang benturan kepentingan yang diatur Pasal 16 ayat 4 Anggaran Dasar ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bidang Pasar Modal.

182

7. Direksi berwenang mengeluarkan saham yang masih dalam simpanan tanpa memberi kesempatan untuk mengambil bagian terlebih dahulu saham tersebut kepada para pemegang saham, dalam hal ini: a. jika dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun penambahan modal atau pengeluaran saham tersebut tidak melebihi 5% (lima persen) dari modal disetor; atau b. jika tujuan utama penambahan modal atau pengeluaran saham tersebut adalah untuk memperbaiki posisi keuangan Perseroan yang mengalami salah satu kondisi sebagai berikut: i. Perseroan menerima pinjaman dari Bank Indonesia atau lembaga pemerintah lain yang jumlahnya lebih dari 200% (dua ratus persen) dari modal disetor atau adanya kondisi lain yang dapat mengakibatkan restrukturisasi Perseroan oleh instansi Pemerintah yang berwenang; atau ii. Perseroan gagal atau tidak mampu untuk menghindari kegagalan atas kewajibannya terhadap pemberi pinjaman yang tidak terafiliasi dan jika pemberi pinjaman tersebut atau pemodal tidak terafiliasi menyetujui untuk menerima saham atau obligasi konversi Perseroan untuk menyelesaikan pinjaman tersebut. 8. Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini, Direksi wajib mengikuti ketentuan dan tata cara sebagai berikut: a. Pengeluaran saham dalam simpanan tersebut harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan : i. dalam hal pengeluaran saham dalam simpanan tersebut dilaksanakan sekaligus dengan penambahan modal dasar maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali Anggaran Dasar ini atau ketentuan peraturan perundangundangan dibidang Pasar Modal menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang lebih besar dengan mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, Pasal 76, dan Pasal 82 Undang-undang tentang Perseroan Terbatas; atau ii. dalam hal pengeluaran saham dalam simpanan tersebut dilaksanakan tanpa penambahan modal dasar maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2(satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali Anggaran Dasar ini atau ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang lebih besar dengan mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, Pasal 76 dan Pasal 82 Undang-undang tentang Perseroan Terbatas. b. harga saham yang akan dikeluarkan paling sedikit sama dengan harga nominal saham tersebut (tidak dibawah harga pari); c. pihak atau pihak-pihak yang akan mengambil bagian atau memperoleh saham yang akan dikeluarkan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 8 huruf a Pasal ini, kecuali jika pihak yang akan membeli atau menerima saham-saham yang akan dikeluarkan adalah Bank Indonesia atau lembaga pemerintah lain atau pemberi pinjaman atau pemodal tidak terafiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat 7 huruf b Pasal ini; d. ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan; e. Direksi wajib mengumumkan tersedianya informasi kepada para pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui pengeluaran saham tersebut yang antara lain memuat analisis dan pembahasan manajemen Perseroan mengenai kondisi keuangan proforma Perseroan serta pengaruhnya terhadap pemegang saham setelah penambahan modal dan alasan bahwa pengeluaran saham baru tanpa hak untuk mengambil bagian terlebih dahulu saham merupakan pilihan terbaik bagi seluruh pemegang saham, dengan memenuhi prinsip keterbukaan;

183

f.

jika Direksi hendak mengeluarkan saham sesuai, dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 7 huruf b Pasal ini, Direksi juga harus mengungkapkan fakta material tentang kondisi keuangan terakhir,yang antara lain meliputi penjelasan mengenai akun persediaan yang tidak likuid, pinjaman atau piutang ragu-ragu, Kredit Likuiditas Bank Indonesia dan/atau pinjaman atau piutang macet, termasuk pinjaman atau piutang kepada pihak terafiliasi; g. jika pengeluaran saham sebagaimana dimaksud pada ayat 7 huruf b Pasal ini mengakibatkan terjadinya benturan kepentingan maka pelaksanaannya wajib mengikuti ketentuan tentang benturan kepentingan yang diatur Pasal 16 ayat 4 Anggaran Dasar ini serta ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bidang Pasar Modal. SAHAM Pasal 5 1. Semua dan setiap saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama. 2. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum sebagai pemilik atau lebih, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham dalam daftar pemegang rekening Efek atau Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang tentang Perseroan Terbatas, tanpa mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. 3. Jika karena sebab apapun satu saham menjadi milik beberapa orang maka mereka yang memiliki bersama itu wajib untuk menunjuk secara tertulis seorang diantara mereka atau orang lain sebagai wakil atau kuasa mereka bersama dan hanya orang yang ditunjuk atau diberi kuasa itu saja yang akan didaftarkan dalam daftar pemegang rekening Efek atau Daftar Pemegang Saham Perseroan dan yang harus dianggap sebagai pemegang saham dari saham yang bersangkutan serta berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut. 4. Selama ketentuan pada ayat 3 Pasal ini belum dilaksanakan maka para pemegang saham tersebut tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran Rapat Umum Pemegang Saham dan tidak dapat mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-undang tentang Perseroan Terbatas, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan. 5. Setiap pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar ini dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham, ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dan peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan. 6. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijaminkan dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundangundangan di bidang Pasar Modal dan Undang-undang tentang Perseroan Terbatas. SURAT SAHAM Pasal 6 1. Dalam hal saham Perseroan masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan maka Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan Penitipan Kolektif dalam Pasal 9 Anggaran Dasar ini. 2. Dalam hal saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan maka Perseroan wajib memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya. 3. Pada surat saham harus dicantumkan sekurang-kurangnya : a. nama dan alamat pemegang saham; b. nomor surat saham; c. nomor urut saham; d. tanggal pengeluaran surat saham; e. nilai nominal saham; f. tanda pengenal (logo) Perseroan.

184

4. Pada surat kolektif saham harus dicantumkan sekurang-kurangnya : a. nama dan alamat pemegang saham; b. nomor surat saham; c. nomor urut saham; d. tanggal pengeluaran surat saham; e. nilai nominal setiap saham; f. jumlah saham yang diwakili dalam surat kolektif saham; g. tanda pengenal (logo) Perseroan. 5. Setiap surat saham dan/atau surat kolektif saham harus dicetak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ditandatangani oleh salah seorang anggota Direksi bersama-sama dengan salah seorang anggota Dewan Komisaris.Tanda tangan tersebut dapat dicetak langsung pada surat saham dan/atau surat kolektif saham yang bersangkutan. 6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 Pasal ini mutatis mutandis juga berlaku untuk pencetakan dan penandatanganan Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham. SURAT SAHAM PENGGANTI Pasal 7 1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika : a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak. 2. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak setelah memberikan penggantian surat saham. 3. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika : a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut; c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi Perseroan d. Rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham. 4. Biaya untuk pengeluaran surat saham pengganti itu harus ditanggung oleh pemilik surat saham yang bersangkutan. 5. Pengeluaran dan alasan pengeluaran surat saham pengganti, dalam hal surat saham rusak atau surat saham hilang, dan pemusnahan surat saham yang rusak harus dilaporkan dalam Rapat Direksi. 6. Pengeluaran surat saham pengganti mengakibatkan surat saham aslinya menjadi tidak berlaku lagi terhadap Perseroan. 7. Ketentuan pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 Pasal ini juga berlaku untuk pengeluaran surat kolektif saham pengganti, Efek yang dapat ditukar dengan saham pengganti, dan Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham pengganti. DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS Pasal 8 1. Direksi wajib mengadakan dan menyimpan daftar pemegang rekening Efek, Daftar Pemegang Saham,dan Daftar Khusus tempat kedudukan Perseroan. 2. Dalam Daftar Pemegang Saham itu dicatat sekurang-kurangnya : a. nama dan alamat para pemegang saham dan/atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Pihak lain yang ditunjuk oleh pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; b. jumlah, nomor, dan tanggal perolehan saham yang dimiliki para pemegang saham, dan klasifikasi dalam hal dikeluarkan Iebih dari satu klasifikasi saham; c. jumlah yang disetor atas setiap saham;

185

3.

4.

5. 6.

7.

8. 9.

d. nama dan alamat dari orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerimaan jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut; e. keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang tunai; f. keterangan lain yang dianggap perlu oleh Direksi dan/atau diharuskan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam daftar khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota direksi dan Dewan Komisaris berserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada Perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara daftar pemegang rekening Efek, Daftar Pemegang Saham, dan Daftar Khusus sebaik-baiknya. Pemegang saham Wajib memberitahukan setiap perubahan alamatnya kepada Direksi secara tertulis. Selama pemberitahuan demikian belum diterima dengan baik oleh Direksi maka semua surat, pemberitahuan, dan/atau pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham adalah sah jika dikirim ke alamat yang terakhir tercatat dalam daftar pemegang rekening Efek atau Daftar Pemegang Saham Perseroan. Setiap catatan dalam daftar Pemegang Saham dan dalam Daftar khusus harus ditandatangani oleh salah seorang anggota Direksi atau kuasa mereka yang sah. Direksi menyediakan daftar pemegang rekening Efek, Daftar Pemegang Saham, dan Daftar Khusus di kantor Perseroan. Setiap pemegang saham atau wakilnya yang sah dapat meminta agar daftar pemegang rekening Efek, Daftar Pemegang Saham, dan Daftar Khusus yang berkenan dengan diri pemegang saham yang bersangkutan diperlihatkan kepadanya pada waktu jam kerja Perseroan. Pemegang Saham yang sah dari Perseroan berhak untuk melakukan semua hak yang diberikan kepada seorang pemegang saham berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mengindahkan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang tentang Perseroan Terbatas. Pendaftaran nama Iebih dari 1(satu) orang untuk 1 (satu) saham atau pemindahan hak 1 (satu) saham kepada Iebih dari 1 (satu)orang tidak diperkenankan. Direksi Perseroan dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan saham dalam daftar pemegang rekening Efek, daftar Pemegang Saham, dan Daftar Khusus. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam daftar pemegang rekening Efek atau Daftar Pemegang Saham Perseroan, termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindahan hak atas saham, hak gadai atas saham, jaminan fidusia saham, atau cessie yang menyangkut saham-saham Perseroan atau hak atau kepentingan atas saham harus dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar ini, ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan. PENITIPAN KOLEKTIF Pasal 9

1. Mengenai saham yang berada dalam Penitipan Kolektif berlaku ketentuan dalam Pasal 9 Anggaran Dasar ini, yaitu : a. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam Buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. b. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahan Efek tersebut. c. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam penitipan kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut.

186

d. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a Pasal ini atau Bank Kustodian sebagai dimaksud pada ayat 1 huruf c Pasal ini sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan. e. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dalam Buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan. f. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, atau Perusahan Efek wajib menerbitkan konfimasi kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek. g. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain. h. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa pihak tersebut benar-benar sebagai pemegang saham dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah. i. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijaminkan, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana, dalam hal penjaminan dan/atau sita tersebut diberitahukan secara tertulis oleh pemegang saham yang bersangkutan atau pihak lain yang berkepentingan kepada Perseroan. j. Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening tersebut. k. Bank Kustodian dan perusahan efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening efek beserta jumlah saham perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan perusahan efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemangilan Rapat Umum Pemegang Saham. l. Manager Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manager Investasi tersebut kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham. m. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus, dan/atau hak-hak lainnya sehubungan dengan kepemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus, dan/ atau hak-hak lainnya kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut. n. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus, dan/atau hak-hak lainnya sehubungan dengan kepemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. o. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus, dan/atau hak-hak lainnya sehubungan dengan kepemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan ofeh Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, paling lambat pada tanggal yang

187

rnenjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus, dan/atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang rnenjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus, dan/atau hak-hak lainnya tersebut. 2. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan. PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM Pasal 10 1. a. Pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan suatu dokumen yang ditandatangani oleh atau atas nama Pihak yang memindahkan hak dan oleh atau atas nama Pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan. Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana ditentukan atau disetujui oleh Direksi. b. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, dan Perusahaan Efek. Dokumen pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di Pasar Modal harus memenuhi ketentuan peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan. c. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di Pasar Modal wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. d. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif wajib memenuhi ketentuan Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dan Undang-undang tentang Perseroan Terbatas. e. Pemindahan hak atas saham baru berlaku setelah pemindahan hak atas saham tersebut didaftarkan dalam daftar pemegang rekening Efek atau Daftar Pemegang Saham Perseroan, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar ini, ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan. 2. Pemindahan hak atas saham yang bertentangan dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang jika disyaratkan, tidak berlaku terhadap Perseroan. 3. Direksi atas kebijaksanaan sendiri dan dengan memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam daftar pemegang rekening Efek atau Daftar Pemegang Saham Perseroan apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar ini tidak dipenuhi. 4. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham maka Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada Pihak yang mengajukan permohonan pendaftaran pemindahan hak atas saham dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi, dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan. 5. Dalam hal terjadi pengubahan kepemilikan suatu saham, pemilik asalnya yang terdaftar dalam daftar pemegang rekening Efek atau Daftar Pemegang Saham Perseroan dianggap tetap sebagai pemilik saham tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang tentang Perseroan Terbatas hingga nama pemilik baru tersebut telah tercatat dalam daftar pemegang rekening Efek atau Daftar Pemegang Saham Perseroan, hal tersebut dengan mengindahkan ketentuan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan. 6. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena sebab lain yang mengakibatkan pemilikan suatu saham berubah berdasarkan hukum dapat, dengan mengajukan bukti tentang haknya tersebut, sebagaimana sewaktu-waktu dapat disyaratkan oleh Direksi, mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftar sebagai pemegang saham dari saham tersebut. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukti hak itu tanpa mengurangi ketentuan Anggaran Dasar ini, ketentuan peraturan perundangundangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan.

188

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM Pasal 11 1. Rapat Umum Pemegang Saham, (selanjutnya disebut “RUPS”) dalam Perseroan terdiri dari: a. RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud Pasal 12 Anggaran Dasar ini; b. RUPS lainnya (selanjutnya disebut “RUPS Luar Biasa”), yakni RUPS yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan sebagaimana dimaksud Pasal 13 Anggaran Dasar ini. 2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yakni RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain. RUPS TAHUNAN Pasal 12 1. RUPS Tahunan harus diselenggarakan oleh Direksi setiap tahun sekali, paling lambat dalam bulan Juni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) serta Pasal 78 ayat (2) dan ayat (3) Undangundang tentang Perseroan Terbatas dengan didahului pengumuman mengenai akan diadakan pemanggilan RUPS dan pemanggilan RUPS. 2. Dalam RUPS Tahunan tersebut: a. Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris yang memuat sekurang-kurangnya : i. laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut; ii. laporan mengenai kegiatan Perseroan; iii. laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan; iv. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan; v. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau; vi. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; vii. gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang baru lampau; viii. laporan mengenai rencana kerja tahunan dan anggaran tahunan Perseroan; b. diputuskan penggunaan laba Perseroan berdasarkan usul Direksi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-undang tentang Perseroan Terbatas; c. dilakukan pengangkatan akuntan publik yang terdaftar di Bapepam dan LK serta menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain pengangkatan akuntan publik tersebut; d. bilamana perlu dilakukan pengangkatan para anggota Direksi dan para anggota Dewan Komisaris; e. ditetapkan besarnya gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain dari anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris; f. bilamana perlu dilakukan pembagian tugas dan wewenang pengurusan diantara anggota Direksi dan/atau batas dan syarat kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan; dan g. dapat diputuskan mata acara yang diajukan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini dengan mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (8) dan ayat (9), Pasal 80 ayat (5),Pasal 75 ayat (3) dan (4), Pasal 76 ayat (3), ayat(4) dan ayat (5), Pasal 82 ayat (5) Undang-undang tentang Perseroan Terbatas, pengumuman mengenai akan diadakan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 Undang-undang tentang Perseroan Terbatas, dan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-undang tentang Perseroan Terbatas. 3. Persetujuan laporan tahunan, pengesahan laporan keuangan tahunan, dan pengesahan laporan tugas pengawas Dewan Komisaris oleh RUPS Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan dan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun

189

usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi yang dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan, laporan keuangan tahunan, dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan, dan/atau tindakan pidana lainnya. 4. Apabila Direksi lalai untuk menyelenggarakan RUPS Tahunan pada waktu yang telah ditentukan maka atas permintaan 1 (satu)orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-undang tentang Perseroan Terbatas, Direksi, Dewan Komisaris, atau pemegang saham tersebut wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dan Pasal 80 Undangundang tentang Perseroan Terbatas dengan didahului pengumuman mengenai akan diadakan pemanggilan RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 Undang-undang tentang Perseroan Terbatas dan pemanggilan RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 Undang-undang tentang Perseroan Terbatas. 5. Pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Pasal ini harus mengindahkan ketentuan dalam Pasal75, Pasal 76, dan Pasal 82 Undang-undang tentang Perseroan Terbatas. RUPS LUAR BIASA Pasal 13 1. RUPS Luar Biasa diselenggarakan oleh Direksi setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) dan Pasal 78 ayat (4) Undang-undang tentang Perseroan Terbatas dengan didahului pengumuman mengenai akan diadakan pemanggilan RUPS dan pemanggilan RUPS. 2. Dalam RUPS Luar Biasa dapat diputuskan mata acara yang diajukan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini dengan mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (8) dan ayat (9), Pasal 80 ayat (5), Pasal 75 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 76 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 82 ayat (5) Undang-undang tentang Perseroan Terbatas, pengumuman mengenai akan diadakan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 Undangundang tentang Perseroan Terbatas, dan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-undang tentang Perseroan Terbatas. 3. Apabila Direksi lalai menyelenggarakan RUPS Luar Biasa maka atas permintaan 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-undang tentang Perseroan Terbatas, Direksi, Dewan Komisaris, atau pemegang saham tersebut wajib menyelenggarakan RUPS Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dan Pasal 80 Undang-undang tentang Perseroan Terbatas dengan didahului pengumuman mengenai akan diadakan pemanggilan RUPS Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 Undang-undang tentang Perseroan Terbatas dan pemanggilan RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 Undang-undang tentang Perseroan Terbatas. 4. Pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini harus mengindahkan ketentuan dalam Pasal 75, Pasal 76, dan Pasal 82 Undang-undang tentang Perseroan Terbatas. TEMPAT, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN, DAN WAKTU PENYELENGGARAAN RUPS Pasal 14 1. RUPS dapat diadakan di: a. tempat kedudukan Perseroan; b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya; atau c. tempat kedudukan Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan. 2. Pengumuman RUPS dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS dan tanggal pemanggilan RUPS, yang dilakukan dengan cara memasang iklan paling sedikit dalam 2 (dua) Surat Kabar berbahasa Indonesia, satu diantaranya berperedaran nasional dan satu lainnya beredar atau terbit di tempat kedudukan Perseroan sebagaimana ditentukan oleh Direksi.

190

3. Pemanggilan RUPS dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan RUPS dan tanggal RUPS, yang dilakukan dengan cara memasang iklan paling sedikit dalam 2 (dua) Surat Kabar berbahasa Indonesia, satu diantaranya berperedaran nasional dan satu lainnya beredar atau terbit di tempat kedudukan Perseroan sebagaimana ditentukan oleh Direksi. 4. Kecuali pemanggilan untuk RUPS kedua dan RUPS ketiga untuk menyetujui transaksi yang mempunyai benturan kepentingan yang dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum RUPS kedua dan RUPS ketiga dilakukan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan RUPS dan tanggal RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, Pemanggilan untuk RUPS kedua dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua dilakukan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan RUPS dan tanggal RUPS dan disertai informasi bahwa RUPS pertama telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum kehadiran, yang dilakukan dengan cara memasang iklan paling sedikit dalam 2 (dua) Surat Kabar berbahasa Indonesia, satu diantaranya berperedaran nasional dan satu lainnya beredar atau terbit di tempat kedudukan Perseroan sebagaimana ditentukan oleh Direksi. 5. Dalam panggilan RUPS wajib dicantumkan tanggal, waktu, tempat, mata acara, dan pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di Kantor Perseroan mulai dari tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan sesuai dengan Undangundang tentang Perseroan Terbatas, kecuali diatur lain dalam ketentuan peraturan perundangundangan dibidang Pasar Modal. 6. RUPS kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari dari RUPS pertama. 7. Dalam hal pengumuman mengenai akan diadakan pemanggilan RUPS, pemanggilan RUPS, dan panggilan RUPS tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar ini maka keputusan tetap sah apabila RUPS dihadiri oleh seluruh pemegang saham yang mewakili seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan disetujui dengan suara bulat sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 82 ayat (5) Undang-undang tentang Perseroan Terbatas. 8. RUPS dalam mata acara Iain-Iain tidak berhak mengambil keputusan, kecuali semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara RUPS. Keputusan atas mata acara RUPS yang ditambahkan harus disetujui dengan suara bulat sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 75 ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang tentang Perseroan Terbatas. 9. Jika dalam RUPS hadir dan/atau diwakili semua pemegang saham dan semua pemegang saham menyetujui diadakannya RUPS dengan agenda tertentu, RUPS dapat diadakan di manapun di wilayah negara Republik Indonesia. RUPS dapat mengambil keputusan jika keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 76 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-undang tentang Perseroan Terbatas. 10. Usul dari pemegang saham dan/atau Dewan Komisaris harus dimasukkan dalam acara RUPS yang diselenggarakan oleh Direksi, apabila : a. usul yang bersangkutan diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dan/atau oleh Dewan Komisaris; b. telah diterima oleh Direksi melalui Surat Tercatat disertai alasannya paling lambat 7 (tujuh) hari sebelumtanggal pernanggilan RUPS dilakukan oleh Direksi; dan c. menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan kegiatan usaha Perseroan dandengan mengingat ketentuan dalam Pasal 12 ayat4 dan Pasal 13 ayat 3 Anggaran Dasar ini. PIMPINAN DAN BERITA ACARA RUPS Pasal 15 1. RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.Dalam hal Dewan Komisaris tidak menunjuk anggotanya sebagai ketua RUPS atau semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal Direksi tidak menunjuk anggotanya sebagai ketua RUPS atau semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan maka RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.

191

2. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan. Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan maka RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham independen yang ditunjuk oleh pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS. 3. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS dibuat Berita Acara RUPS oleh Notaris. Berita Acara RUPS tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang kuorum kehadiran, suara, dan keputusan yang diambil dalam RUPS. KUORUM KEHADIRAN, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS Pasal 16 1. Kuorum kehadiran dan keputusan RUPS terhadap hal-hal yang harus diputuskan dalam RUPS, pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas, penambahan modal ditempatkan dan disetor dalam batas modal dasar, perubahan anggota Direksi, perubahan anggota Dewan Komisaris, persetujuan laporan tahunan, pengesahan laporan keuangan tahunan, pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, dan keputusan penggunaan laba dapat dilangsungkan ; a. jika dalam RUPS lebih dari 1/2(satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadiratau diwakili dalam RUPS. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2(satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali Anggaran Dasar ini atau ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar dengan mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, Pasal 76, dan Pasal 82 Undang-undang tentang Perseroan Terbatas; b. RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS. Keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2(satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali Anggaran Dasar ini atau ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar dengan mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, Pasal 76, danPasal 82 Undang-undang tentang Perseroan Terbatas; dan c. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua tidak tercapai maka atas permohonan. Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pernanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPSketiga ditetapkan oleh Ketua Bapepam dan LK dengan mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, Pasal 76, dan Pasal 82 Undang-undang tentang Perseroan Terbatas. 2. Kuorum kehadiran dan keputusan RUPS untuk mengubah Anggaran Dasar ini, penambahan modal dasar, pembelian kembali saham Perseroan atau pengalihannya lebih lanjut, atau persetujuan penggunaan hak tagih pemegang saham dan kreditor sebagai kompensasi kewajiban penyetoran atas harga saham dapat dilangsungkan: a. jika dalam RUPS paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali Anggaran Dasar ini atau ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan ke putusan RUPS yang lebih besar dengan mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, Pasal 76, dan Pasal 82 Undang-undang tentang Perseroan Terbatas. Perubahan Anggaran Dasar tersebut harus dalam bahasa Indonesia;

192

b. RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 3/5 (tiga perlima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali Anggaran Dasar ini atau ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar dengan mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, Pasal 76, dan Pasal 82 Undang-undang tentang Perseroan Terbatas; c. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua tidak tercapai maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ketiga ditetapkan oleh Ketua Bapepam dan LK dengan mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, Pasal 76, dan Pasal 82 Undang-undang tentang Perseroan Terbatas; d. pengubahan ketentuan Anggaran Dasar ini yang menyangkut pengubahan nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal ditempatkan dan disetor, dan/atau status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya harus mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan pengubahan tersebut mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengenai persetujuan pengubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 23 ayat (1) Undangundang tentang Perseroan Terbatas; e. pengubahan ketentuan Anggaran Dasar selain sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf d Pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan pengubahan tersebut mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan pengubahan Anggaran Dasar oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21ayat (3) dan Pasal 23 ayat (2) Undang-undang tentang Perseroan Terbatas; dan f. keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditor Perseroan dengan mengumumkan dalam 2 (dua) Surat Kabar berbahasa Indonesia, satu diantaranya berperedaran nasional dan satu lainnya beredar atau terbit di tempat kedudukan Perseroan sebagaimana ditentukan oleh Direksi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS, dengan mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 Undang-undang tentang Perseroan Terbatas. 3. Kuorum kehadiran dan keputusan RUPS untuk mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen)jumlah kekayaan bersih Perseroan yang tercantum dalam laporan keuangan Perseroan yang terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, yang berkaitan satu sama lain atau yang tidak berkaitan satu sama lain, Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perubahan Anggaran Dasar dalam rangka perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, atau pembubaran dapat dilangsungkan : a. jika dalam RUPS paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali Anggaran Dasar ini atau ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar dengan mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, Pasal 76, dan Pasal 82 Undang-undang tentang Perseroan Terbatas; b. RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagiandari jumlah seluruh saham dengan hak suara nadir atau diwakili dalam RUPS. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali Anggaran Dasar ini atau ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar

193

4.

5.

6.

7. 8. 9.

dengan mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, Pasal76, dan Pasal 82 Undang-undang tentang Perseroan Terbatas; c. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua tidak tercapai maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ketiga ditetapkan oleh Ketua Bapepam dan LK dengan mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, Pasal 76, dan Pasal 82 Undang-undang tentang Perseroan Terbatas; dan d. Direksi Perseroan yang akan melakukan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan wajib mengumumkan dalam 2 (dua) Surat Kabar berbahasa Indonesia, satu diantaranya berperedaraan nasional dan satu lainnya beredar atau terbit di tempat kedudukan Perseroan sebagaimana ditentukan oleh Direksi mengenai ringkasan rancangan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (2) dan ayat (8) Undang-undang tentang Perseroan Terbatas. Kuorum kehadiran dan keputusan RUPS untuk menyetujui transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dapat dilangsungkan : a. jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham independen, dengan mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75,Pasal 76, dan Pasal 82 Undang-undang tentang Perseroan Terbatas; b. RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS lebih dari 1/2(satu perdua) bagian darijumlah seluruh saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari ½ (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham independen, dengan mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, Pasal 76, dan Pasal 82 Undang-undang tentang Perseroan Terbatas; c. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua tidak tercapai maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ketiga ditetapkan oleh Ketua Bapepam dan LK dengan mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, Pasal 76, dan Pasal 82 Undang-undang tentang Perseroan Terbatas; dan d. pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh pemegang saham independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan. Yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang rekening Efek atau Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal dilakukan pemanggilan RUPS, dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau pihak ketiga dengan surat kuasa dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketua RUPS berhak meminta agar surat kuasa mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu RUPS diadakan dan Ketua RUPS berhak menentukan pemegang saham yang berhak menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS serta menjalankan hak lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam RUPS, setiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam RUPS, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.

194

a. Suara tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS. b. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam RUPS. 10. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS. DIREKSI Pasal 17 1. Direksi terdiri dari sedikit-dikitnya 3 (tiga) orang anggota, yang terdiri dari: (a) 1 (satu) orang Presiden Direktur; (b) 2 (dua) orang Direktur atau lebih; dan salah seorang dari mereka, kecuali Presiden Direktur, ditugasi sebagai Direktur tidak terafiliasi yang ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi. 2. Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS di mana ia (mereka) diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan ke-5 (kelima) setelah tanggal pengangkatan (mereka), dengan mengindahkan ketentuan mengenai persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 dan Pasal 94 Undang-undang tentang Perseroan Terbatas, ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Pasal ini. 3. Orang perseorangan yang menduduki jabatan sebagai anggota Direksi setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS, dengan mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini. 4. RUPS sewaktu-waktu dapat memberhentikan seorang atau lebih anggota Direksi sebelum masa jabatannya berakhir dengan menyebutkan alasannya. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS tersebut, kecuali bila tanggal pemberhentian yang lain ditentukan oleh RUPS, dengan mengindahkan ketentuan dalam Pasal 105 ayat (5) Undang-undang tentang Perseroan Terbatas. 5. a. Seorang anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada Perseroan mengenai itu paling sedikit 30 (tiga puluh) hari sebelumnya. b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah ditehmanya surat pengunduran diri. c. Dalam hak Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf (b) Pasal ini maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Direksi menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS. d. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 2 (dua) orang maka pengunduran diri tersebut sah apabiia telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi. 6. Para anggota Direksi dapat diberi gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain yang jumlahnya ditentukan oleh RUPS, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi, dalam hal Perseroan memiliki Komite Nominasi dan Remunerasi dan wewenang tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. 7. a. Dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam Pasal 17 Anggaran Dasar ini, RUPS dapat mengangkat orang lain untuk menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan dari jabatannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Pasal ini atau yang mengundurkan diri dari jabatannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 Pasal ini dan RUPS juga berhak mengangkat seseorang sebagai anggota Direksi untuk mengisi suatu jabatan Direksi yang lowong atau untuk menambah jumlah anggota Direksi yang ada.

195

b. Masa jabatan seseorang atau lebih yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan dari jabatannya atau anggota Direksi yang mengundurkan diri atau untuk mengisi jabatan Direksi yang lowong atau untuk menambah jumlah anggota Direksi yang ada, adalah untuk sisa masa jabatan dari anggota Direksi yang diberhentikan digantikan atau sisa masa jabatan anggota Direksi yang sedang menjabat dalam masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini. 8. Masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir, apabila anggota Direksi tersebut: a. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan; atau b. tidak lagi memenuhi persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau c. meninggal dunia; atau d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS; atau e. tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-undang tentang Perseroan Terbatas. 9. Jika karena sebab apapun jumlah anggota Direksi yang menjabat menjadi kurang dari 3 (tiga) orang, maka anggota Direksi yang menjabat tersebut merupakan Direksi yang menjalankan hak dan wewenang serta melaksanakan tugas dan kewajiban Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 dan Pasal 98 Undang-undang tentang Perseroan Terbatas. Paling lambat 3 (tiga) bulan sejak jumlah anggota Direksi kurang dari 3 (tiga) orang harus diadakan RUPS untuk mengisi lowongan dalam Direksi. 10. Apabila jabatan Presiden Direktur lowong dan selama penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya maka salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Rapat Direksi akan menjalankan kewajiban Presiden Direktur dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Presiden Direktur berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (6) Undang-undang tentang Perseroan Terbatas. Dalam hal seluruh anggota Direksi lowong maka berlaku ketentuan dalam Pasal 21 ayat 3 hurufe Anggaran Dasar ini. TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI Pasal 18 1. Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. 2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. (a) Presiden Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan; (b) Dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 2 (dua) orang anggota Direktur secara bersama-sama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. Pembatasan dan persyaratan kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan dapat ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS yang tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 98 ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang tentang Perseroan Terbatas. 4. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk : a. i. menggadaikan atau dengan cara lain mengagunkan harta kekayaan Perseroan, dalam jumlah kurangdari 50% (lima puluh persen) dari total aset Perseroan dan dalam jangka waktu melebihi jangka waktu yang ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris; ii. membeli atau memperoleh dengan cara apapun, menjual atau dengan cara lain mengalihkan barang tidak bergerak, termasuk hak atas tanah, apabila pembelian, penjualan atau peralihan tersebut melebihi jumlah yang ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris; iii. memberi jaminan atau penggantian kerugian atas hutang untuk kepentingan seseorang, badan hukum, atau perseroan, apabila jumlah dan jangka waktu jaminan atau ganti rugi tersebut melebihi jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris;

196

iv. mendirikan perseroan baru atau turut serta dalam perseroan lain atau meningkatkan atau melepaskan penyertaan modal atau mengalihkan atau melepaskan hak atas perusahaanperusahaan termasuk tetapi tidak terbatas tindakan mengalihkan atau tidak menggunakan hak terlebih dahulu untuk mengambil atau membeli saham (preemptive right) baik di dalam maupun di luar negeri, apabila jumlah penyertaan modal atau pelepasan hak atas perusahaan-perusahaan tersebut melebihi jumlah yang ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris; v. membuat perjanjian sewa barang bergerak (termasuk operating dan finance lease agreement) apabila jumlah dan jangka waktu sewa tersebut melebihi jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris; harus dengan persetujuan Dewan Komisaris. b. i. menerima pinjaman uang dari siapapun, apabila jumlah dan jangka waktu pinjaman tersebut melebihi jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank); ii. memberikan pinjaman uang atau mengalihkan piutang Perseroan kepada siapapun, apabila jumlah dan jangka waktu pinjaman atau piutang tersebut melebihi jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris harus dengan persetujuan dari RUPS. 5. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Pasal ini dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. 6. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi berhak untuk perbuatan tertentu mengangkat seorang kuasa atau lebih untuk bertindak atas nama Direksi, dengan syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh Direksi dalam suatu surat kuasa khusus. Kewenangan yang diberikan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mengindahkan ketentuan dalam Pasal 103 Undang-undang tentang Perseroan Terbatas. 7. a. Pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS. Dalam hal RUPS tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 29 ayat (5) dan ayat (6) Undang-undang tentang Perseroan Terbatas. b. Kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang tentang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar ini, atau keputusan RUPS yang tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang tentang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 98 ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang tentang Perseroan Terbatas. 8. a. Dalam hal seorang anggota Direksi mempunyai perkara di pengadilan dengan Perseroan atau mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan maka anggota Direksi tersebut tidak berwenang mewakili Perseroan dengan mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 Undang-undang tentang Perseroan Terbatas. b. Dalam hal anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai perkara di pengadilan dengan Perseroan atau mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan maka Perseroan diwakili oleh anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai perkara di pengadilan dengan Perseroan atau tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan. c. Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai perkara di pengadilan dengan Perseroan atau mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan maka Perseroan diwakili oleh Dewan Komisaris yang tidak mempunyai perkara di pengadilan dengan Perseroan atau tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan. d. Dalam hal semua anggota Direksi atau semua anggota Dewan Komisaris mempunyai perkara di pengadilan dengan Perseroan atau mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan maka Perseroan diwakili oleh pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS yang tidak mempunyai perkara di pengadilan dengan Perseroan atau tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan. 9. a. Direksi wajib memiliki dan memelihara pedoman serta tata tertib kerja Direksi Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. Direksi wajib membuat dan memelihara kewajiban Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 Undang-undang tentang Perseroan Terbatas.

197

RAPAT DIREKSI Pasal 19 1. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu apabila dianggap perlu oleh Presiden Direktur atau seorang anggota Direksi lainnya atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. 2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan Pasal 18 Anggaran Dasar. 3. a. Pemanggilan untuk Rapat Direksi wajib dilakukan secara tertulis dan dikirim dengan Surat Tercatat atau disampaikan secara langsung dengan mendapat tanda terima yang layak atau dengan telegram atau faksimili atau melalui sarana komunikasi lain (antara lain, tetapi tidak terbatas, surat elektronik/electronic mail). b. Pemanggilan harus dikirim kepada para anggota Direksi paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal Rapat Direksi tersebut diadakan atau waktu yang lebih singkat dalam keadaan yang mendesak, yakni paling lambat 1 (satu) hari sebelumnya dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Direksi. c. Penentuan keadaan mendesak tersebut ditetapkan oleh Presiden Direktur. d. Dalam hal semua anggota Direksi hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Direksi, pemanggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. 4. Pemanggilan tersebut harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan mata acara Rapat Direksi disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat Direksi tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan Rapat Direksi sampai dengan tanggal Rapat Direksi diadakan. 5. a. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usahanya yang utama ataudi tempat kedudukan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan. b. Dalam hal semua anggota Direksi hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Direksi, Rapat Direksi dapat diadakan di manapun dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. 6. Presiden Direktur mengetuai Rapat Direksi. Dalam hal jabatan Presiden Direktur lowong atau Presiden Direktur berhalangan untuk menghadiri Rapat Direksi, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka salah seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang hadir dalam Rapat Direksi tersebut mengetuai Rapat Direksi. 7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi yang lain berdasarkan surat kuasa. 8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2(satu perdua) dari jumlah anggota Direksi yang menjabat hadir atau diwakili dalam Rapat Direksi tersebut. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2(satu perdua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat Direksi tersebut. 9. Apabila suara yang tidak setuju dan suara yang setuju sama berimbang maka Ketua Rapat Direksi yang akan menentukan. 10. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuksetiap anggota Direksi lain yang diwakilinya. b. Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak, atau kontrak yang diusulkan dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus menyatakan sifat kepentingan dalam Rapat Direksi dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi, kontrak, atau kontrak yang diusulkan tersebut, kecuali jika Rapat Direksi menentukan lain. c. Pemungutan suara mengenai orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali Ketua Rapat Direksi menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir. d. Suara tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Direksi.

198

e. Anggota Direksi dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Direksi namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas anggota Direksi yang mengeluarkan suara dalam Rapat Direksi. 11. a. Berita Acara Rapat Direksi harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam Rapat Direksi dan kemudian harus ditandatangani oleh Ketua Rapat Direksi dan oleh seorang anggota Direksi lain yang hadir dalam Rapat Direksi guna memastikan kelengkapan dan kebenaran isi berita Acara tersebut. b. Dalam hal Berita Acara Rapat Direksi dibuat oleh seorang Notaris, tanda tangan tersebut tidak disyaratkan. c. Perbedaan pendapat (dissenting opinion) yang dikemukakan secara tertulis oleh seorang atau lebih anggota Direksi dalam Rapat Direksi berikut alasannya wajib dicantumkan/dicatat dalam Berita Acara Rapat Direksi. 12. Berita Acara Rapat Direksi yang dibuat sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 11 Pasal ini merupakan bukti yang sah mengenai kuorum kehadiran, ketentuan tentang pengambilan keputusan, dan keputusan yang diambil dalam Rapat Direksi yang bersangkutan, baik untuk para anggota Direksi maupun untuk pihak ketiga. 13. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah dan mengikattanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan syarat semua anggota Direksi menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. DEWAN KOMISARIS Pasal 20 1. Dewan Komisaris terdiri dari sedikit-dikitnya 3 (tiga) orang anggota, yang terdiri dari: (a) 1 (satu) orang Presiden Komisaris; (b) 2 (dua) orang Komisaris atau lebih; yang dapat merangkap selaku Komisaris Independen yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota Direksi, dan/atau anggota Dewan Komisaris lainnya. Dalam melakukan perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 Undang-undang tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 18 ayat 4 Anggaran Dasar ini, Dewan Komisaris yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 108 ayat (4) Undang-undang tentang Perseroan Terbatas. 2. Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS di mana ia (mereka) diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan ke 5 (kelima) setelah tanggal pengangkatannya (mereka), dengan mengindahkan ketentuan mengenai persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 dan Pasal 111 Undang-undang tentang Perseroan Terbatas, ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Pasal ini. 3. Orang perseorangan yang menduduki jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS, dengan mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini. 4. Seorang anggota Dewan Komisaris atau lebih dapat diberhentikan pada setiap waktu oleh RUPS meskipun masa jabatannya belum berakhir dengan menyebutkan alasannya. Pemberhentian tersebut berlaku sejak penutupan RUPS tersebut, kecuali jika RUPS menentukan lain, dengan mengindahkan ketentuan dalam Pasal 105 ayat (5) dan Pasal 119 Undang-undang tentang Perseroan Terbatas. 5. a. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai niatnya paling sedikit (30) tiga puluh hari sebelumnya. b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.

199

6. 7.

8.

9.

10.

c. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf b Pasal ini maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Dewan Komisaris menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS. d. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari 2 (dua) orang maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris. Gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi, dalam hal Perseroan memiliki Komite Nominasi dan Remunerasi. a. Dengan tidak mengurangi ketentuan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Anggaran Dasar ini, RUPS dapat mengangkat orang lain untuk menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan dari jabatannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Pasal ini atau yang mengundurkan diri dari jabatannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 Pasal ini dan RUPS juga dapat mengangkat seseorang sebagai anggota Dewan Komisaris untuk mengisi suatu jabatan Dewan Komisaris yang lowong atau untuk menambah jumlah anggota Dewan Komisaris yang ada. b. Masa jabatan seseorang atau lebih yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan dari jabatannya atau anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri atau untuk mengisi jabatan Dewan Komisaris yang lowong atau untuk menambah jumlah anggota Dewan Komisaris yang ada adalah untuk sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan/digantikan atau sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat dalam masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini. Masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota Dewan Komisaris tersebut: a. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan; atau b. dilarang menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris karena ketentuan undang-undang atau ketentuan peraturan perundang-undangan; atau c. meninggal dunia; atau d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS; atau e. tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-undang tentang Perseroan Terbatas. Jika karena sebab apapun, jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari 3 (tiga) orang maka anggota Dewan Komisaris yang menjabat merupakan Dewan Komisaris yang menjalankan hak dan wewenang serta melaksanakan tugas dan kewajiban Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 dan Pasal 117 Undang-undang tentang Perseroan Terbatas serta Pasal 18 ayat 4 Anggaran Dasar ini. Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari 3 (tiga) orang hams diadakan RUPS untuk mengisi lowongan tersebut. Apabila jabatan Presiden Komisaris lowong dan selama penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya maka salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris akan menjalankan kewajiban Presiden Komisaris dan anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk tersebut mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Presiden Komisaris. TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS Pasal 21

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi. Para anggota Dewan Komisaris masing-masing atau bersama-sama, berhak memasuki gedung, kantor, halaman, dan tempat lain yang digunakan dan/atau dikuasai oleh Perseroan selama jam kantor Perseroan dan berhak untuk memeriksa buku dan dokumen serta kekayaan Perseroan. Anggota Direksi harus memberikan semua keterangan yang berkenaan dengan Perseroan sebagaimana diperlukan oleh Dewan Komisaris.

200

2. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. a. Pada setiap waktu Dewan Komisaris berdasarkan suatu keputusan Rapat Dewan Komisaris dapat memberhentikan untuk sementara waktu anggota (anggota) Direksi dari jabatannya (jabatan mereka) dengan menyebutkan alasannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Undang-undang tentang Perseroan Terbatas. b. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris maka Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari setelah tanggal pemberhentian sementara. RUPS demikian ini hanya berhak dan berwenang untuk memutuskan apakah anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara itu dikembalikan pada jabatannya semula atau diberhentikan seterusnya, dengan terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut untuk membela dirinya dalam RUPS, apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut hadir dalam RUPS yang bersangkutan. c. Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf b Pasal ini tidak dapat mengambil keputusan atau setelah lewatnya jangka waktu dimaksud RUPS tidak diselenggarakan maka pemberhentian sementara anggota Direksi menjadi batal dan anggota Direksi yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula. d. Apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak hadir dalam RUPS tersebut maka keputusan pemberhentian anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan disertai alasannya. e. Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 17 ayat 10 dan/atau Pasal 18 ayat 8 Anggaran Dasar ini, dalam hal semua anggota Direksi diberhentikan untuk sementara atau apabila karena sebab apapun tidak ada anggota Direksi yang menjabat maka Dewan Komisaris akan mengurus Perseroan untuk sementara waktu dan bertindak atas nama serta mewakili Perseroan. Dewan Komisaris berhak menunjuk seorang atau lebih anggotanya untuk melaksanakan kewenangan tersebut atas nama Dewan Komisaris dengan mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, Pasal 107 huruf c, dan Pasal 118 Undang-undang tentang Perseroan Terbatas. 4. a. Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit serta dapat membentuk Komite Pemantau Risiko atau/dan dapat membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi; b. Dewan Komisaris wajib memiliki dan memelihara pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan Dewan Komisaris wajib membuat, memelihara, dan melaporkan kewajiban Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 Undang-undang tentang Perseroan Terbatas. RAPAT DEWAN KOMISARIS Pasal 22 1. Rapat Dewan Komisaris diadakan jika dianggap perlu oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. 2. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Presiden Komisaris dalam hal Presiden Komisaris berhalangan oleh 1 (satu) orang anggota Komisaris. 3. a. Panggilan Rapat Dewan Komisaris wajib dilakukan secara tertulis dan dikirim dengan Surat Tercatat atau disampaikan secara langsung dengan tanda terima yang layak atau dengan telegram atau faksimili atau dengan sarana komunikasi lain (antara lain, tetapi tidak terbatas, surat elektronik/electronic mail). b. Pemanggilan harus dikirim kepada (para) anggota Dewan Komisaris paling lambat 3(tiga) hari sebelum tanggal Rapat Dewan Komisaris tersebut diadakan atau dalam jangka waktu yang lebih singkat dalam keadaan yang mendesak, yakni paling lambat 1 (satu) hari sebelum Rapat Dewan Komisaris dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Dewan Komisaris. c. Keadaan mendesak tersebut ditetapkan oleh Presiden Komisaris. d. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris, pemanggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan dimanapun danberhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

201

4. Panggilan Rapat Dewan Komisaris harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan mata acara Rapat Dewan Komisaris disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat Dewan Komisaris tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan Rapat Dewan Komisaris sampai dengan tanggal Rapat Dewan Komisaris diadakan. 5. a. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau ditempat kegiatan usahanya yang utama atau di tempat kedudukan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan. b. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris, Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan di manapun dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. 6. Presiden Komisaris mengetuai Rapat Dewan Komisaris. Dalam hal jabatan Presiden Komisaris lowong atau berhalangan untuk menghadiri Rapat Dewan Komisaris, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka Rapat Dewan Komisaris diketuai oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat Dewan Komisaris tersebut. 7. Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat diwakili oleh kuasanya dalam Rapat Dewan Komisaris oleh anggota Dewan Komisaris yang lain berdasarkan surat kuasa. 8. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang menjabat hadir atau diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris tersebut. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris tersebut. 9. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang maka usul dianggap ditolak. 10. a. Setiap Anggota Dewan Komisaris berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Komisaris lain yang diwakilinya. b. Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak, atau kontrak yang diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya, harus menyatakan sifat kepentingannya tersebut dalam Rapat Dewan Komisaris dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi, kontrak, atau kontrak yang diusulkan tersebut, kecuali jika Rapat Dewan Komisaris menentukan lain. c. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan, kecuali Ketua Rapat Dewan Komisaris menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir. d. Suara tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Dewan Komisaris. e. Anggota Dewan Komisaris dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Dewan Komisaris namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas anggota Dewan Komisaris yang mengeluarkan suara dalam Rapat Dewan Komisaris. 11. a. Berita Acara Rapat Dewan Komisaris harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam Rapat Dewan Komisaris dan kemudian ditandatangani oleh Ketua Rapat Dewan Komisaris dan oleh seorang anggota Dewan Komisaris lain yang hadir dalam Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan guna memastikan kelengkapan dan kebenaran isi berita acara tersebut. b. Dalam hal Berita Acara Rapat Dewan Komisaris dibuat oleh seorang Notaris, tanda tangan tersebut tidak disyaratkan. c. Perbedaan pendapat (dissenting opinion) yang dikemukakan secara tertulis oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris dalam Rapat Dewan Komisaris serta alasannya harus dicatat dalam Berita Acara Rapat Dewan Komisaris. 12. Berita Acara Rapat Dewan Komisaris yang dibuat sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 11 Pasal ini merupakan bukti yang sah mengenai kuorum kehadiran, ketentuan tentang pengambilan keputusan, dan keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan, baik untuk para anggota Dewan Komisaris maupun untuk pihak ketiga. 13. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan syarat semua anggota Dewan Komisaris menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.

202

14. Anggota Dewan Komisaris dapat berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris melalui telepon konferensi atau peralatan komunikasi sejenis yang memungkinkan semua orang yang berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris untuk saling mendengar dan/atau melihat satu sama lain. Partisipasi demikian disamakan dengan kehadiran secara pribadi dalam Rapat Dewan Komisaris dan dihitung dalam menentukan kuorum kehadiran Rapat Dewan Komisaris. Terhadap Rapat Dewan Komisaris yang diselenggarakan dengan cara demikian berlaku semua syarat dan ketentuan tentang Rapat Dewan Komisaris yang termuat dalam Pasal 22 Anggaran Dasar ini, akan tetapi dengan ketentuan sebagai berikut: a. anggota Dewan Komisaris yang berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris dengan cara yang diuraikan pada ayat 14 Pasal ini dapat bertindak sebagai Ketua Rapat Dewan Komisaris; b. suara yang dikeluarkan oleh anggota Dewan Komisaris yang berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris dengan cara yang diuraikan pada ayat 14 Pasal ini disamakan dengan suara yang secara sah dikeluarkan oleh Rapat Dewan Komisaris; c. jika selama berlangsungnya Rapat Dewan Komisaris terjadi kerusakan atau kegagalan dalam telepon konferensi atau sarana komunikasi sejenis maka hal tersebut tidak mempengaruhi kuorum kehadiran Rapat Dewan Komisaris yang telah tercapai sebelum terjadinya kerusakan atau kegagalan dalam telepon konferensi atau sarana komunikasi sejenis dan anggota Dewan Komisaris yang berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris dengan cara demikian dianggap tidak memberikan suara mengenai usul yang diajukan dalam Rapat Dewan Komisaris tersebut setelah terjadinya kerusakan atau kegagalan dalam telepon konferensi atau sarana komunikasi yang sejenis; d. berita acara dari Rapat Dewan Komisaris yang menggunakan telepon konferensi atau peralatan komunikasi yang sejenis akan dibuat secara tertulis dan diedarkan di antara semua anggota Dewan Komisaris yang berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris, untuk ditandatangani. RENCANA KERJA, TAHUN BUKU, DAN LAPORAN TAHUNAN Pasal 23 1. Direksi wajib membuat dan melaksanakan rencana kerja tahunan. 2. Rencana kerja tahunan yang membuat juga anggaran tahunan Perseroan wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan, sebelum tahun buku Perseroan dimulai. 3. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini harus disampaikan paling lambat sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. 4. Tahun buku Perseroan dimulai sejak tanggal 1 (satu) Januari dan berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun yang sama. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup. 5. Direksi menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk diajukan kepada RUPS Tahunan. Dalam hal ada anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan maka alasannya harus diberikan secara tertulis atau alasan tersebut dinyatakan oleh Direksi dalam surat tersendiri yang dilekatkan dalam laporan tahunan. Dalam hal ada anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan dan tidak memberikan alasan secara tertulis, yang bersangkutan dianggap telah menyetujui isi laporan tahunan. Laporan tahunan tersebut harus sudah tersedia di kantor Perseroan paling lambat sejak hari dilakukannya pemanggilan RUPS Tahunan, agar dapat diperiksa oleh para pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Pasal 67, dan Pasal 68 Undang-undang tentang Perseroan Terbatas. 6. Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada akuntan publik yang ditunjuk oleh RUPS untuk diperiksa. Laporan atau hasil pemeriksaan akuntan publik tersebut disampaikan secara tertulis kepada RUPS Tahunan melalui Direksi. 7. Persetujuan laporan tahunan, pengesahan laporan keuangan tahunan, pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, penetapan penggunaan laba diputuskan oleh RUPS. 8. a. Perseroan wajib mengumumkan neraca dan laporan laba rugi dari laporan keuangan dalam 2 (dua) Surat Kabar berbahasa Indonesia, satu diantaranya berperedaran nasional dan satu lainnya beredar atau terbit di tempat kedudukan Perseroan sebagaimana ditentukan oleh Direksi (i) paling lambat dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah tahun buku berakhir menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan No. X.K.2 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala dan (ii) paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah mendapat pengesahan RUPS sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 68 ayat (4) dan ayat (5) Undang-undang tentang Perseroan Terbatas; dan

203

b. Neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan bagi Perseroan yang wajib diaudit, harus disampaikan kepada Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 66 ayat (4) Undang-undang tentang Perseroan Terbatas dan ketentuan peraturan perundang-undangan. PENGGUNAAN LABA BERSIH DAN PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM Pasal 24 1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan laporan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan, dibagi menurut cara penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan wajib, pembagian dividen, dan penggunaan lain diputuskan oleh RUPS tersebut apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif dengan mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-undang tentang Perseroan Terbatas. 2. Seluruh laba bersih Perseroan setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan wajib dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen dan diputuskan penggunaan lain dari laba bersih apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif sesuai dengan keputusan yang diambil dalam RUPS dan dalam keputusan mana harus ditentukan waktu dan cara pembayaran dividen, dengan mengindahkan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan. Dividen untuk suatu saham harus dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu tercatat dalam daftar pemegang rekening Efek atau Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari kerja yang akan ditentukan oleh RUPS atau oleh Direksi atas wewenang RUPS yang mengambil keputusan untuk membagi dividen. Setiap pemegang saham berhak menerima dividen dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang dimilikinya. 3. Apabila keadaan keuangan Perseroan memungkinkan maka berdasarkan keputusan Rapat Direksi diperkenankan untuk membagi dividen interim, dengan ketentuan bahwa dividen interim tersebut akan diperhitungkan dengan dividen yang disetujui oleh RUPS Tahunan berikutnya dengan mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 Undang-undang tentang Perseroan Terbatas. 4. Jika neraca dan laporan laba rugi dari satu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan wajib maka kerugian itu akan tetap dicatat dalam neraca dan laporan laba rugi dan selanjutnya untuk tahun-tahun berikutnya Perseroan dianggap tidak memperoleh laba selama kerugian yang tercatat dalam neraca dan laporan laba rugi itu belum tertutup seluruhnya dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Pemberitahuan mengenai pembagian dividen dan dividen interim diumumkan paling sedikit dalam 2 (dua) Surat Kabar berbahasa Indonesia, satu diantaranya berperedaraan nasional dan satu lainnya beredar atau terbit di tempat kedudukan Perseroan sebagaimana ditentukan oleh Direksi. 6. Dividen dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan ke dalam dana cadangan khusus. 7. Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus dan tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi hak Perseroan dengan mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 Undang-undang tentang Perseroan Terbatas. 8. Mengenai saham yang tercatat dalam Bursa Efek berlaku peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan. 9. Dari Laba bersih yang dinyatakan dalam laporan keuangan yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan, RUPS dapat menetapkan pembagian tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris dalam jumlah yang akan ditentukan oleh RUPS tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) Undang-undang tentang Perseroan Terbatas. PENGGUNAAN DANA CADANGAN WAJIB Pasal 25 1. Bagian dari laba bersih yang disediakan untuk dana cadangan wajib ditentukan oleh RUPS apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundangundangan. 2. Dana cadangan wajib sampai dengan jumlah paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal yang ditempatkan hanya digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan.

204

3. Apabila jumlah dana cadangan wajib telah melebihi jumlah yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini maka RUPS dapat memutuskan agar jumlah dana cadangan wajib yang melebihi jumlah yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini digunakan untuk keperluan Perseroan. 4. Direksi harus mengelola dana cadangan wajib agar dana cadangan wajib tersebut memperoleh laba dengan cara yang dianggap baik olehnya, dengan persetujuan Dewan Komisaris dan dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Setiap keuntungan yang diterima dari dana cadangan wajib harus dimasukkan ke dalam neraca dan laporan laba rugi Perseroan. PEMBUBARAN, LIKUIDASI, DAN BERAKHIRNYA STATUS BADAN HUKUM Pasal 26 1. Apabila Perseroan dibubarkan berdasarkan keputusan RUPS atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan pengadilan maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator. 2. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila keputusan RUPS atau penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini tidak menunjuk likuidator. 3. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh RUPS atau penetapan pengadilan. 4. Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembubaran Perseroan, likuidator wajib memberitahukan : a. kepada semua kreditor mengenai pembubaran Perseroan dengan cara mengumumkan pembubaran Perseroan dalam 2 (dua) Surat Kabar berbahasa Indonesia, satu diantaranya berperedaran nasional dan satu lainnya beredar atau terbit di tempat kedudukan Perseroan sebagaimana ditentukan oleh Direksi dan Berita Negara Republik Indonesia; dan b. pembubaran Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk dicatat dalam daftar Perseroan bahwa Perseroan dalam likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1)huruf a dan huruf b Undang-undang tentang Perseroan Terbatas. 5. Likuidator wajib memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mengumumkan hasil akhir proses iikuidasi dalam 2 (dua) Surat Kabar berbahasa Indonesia,satu diantaranya berperedaran nasional dan satu lainnya beredar atau terbit di tempat kedudukan Perseroan sebagaimana ditentukan oleh Direksi setelah RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan kepada likuidator atau setelah pengadilan menerima pertangungjawaban likuidator yang ditunjuknya dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pertangungjawaban likuidator atau kurator diterima oleh RUPS atau pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (3) dan ayat (7) Undang-undang tentang Perseroan Terbatas. 6. Anggaran Dasar seperti yang termuat dalam akta ini beserta pengubahannya di kemudian hari tetap berlaku sampai dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengumumkan berakhirnya status badan hukum Perseroan dalam Berita Negara Republik Indonesia. 7. Sisa kekayaan setelah Iikuidasi dibagi diantara para pemegang saham, masing-masing menerima dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki masing-masing dalam Perseroan pada waktu itu. TEMPAT TINGGAL Pasal 27 Untuk hal-hal ini yang mengenai Perseron, para pemegang saham dianggap bertempat tinggal pada alamat sebagaimana dicatat dalam daftar pemegang rekening Efek atau Daftar Pemegang Saham Perseroan, dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana Perseroan dicatatkan. KETENTUAN PENUTUP Pasal 28 Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini wajib mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undang di bidang Pasar Modal dan ketentuan peraturan perundangundangan atau akan diputuskan berdasarkan keputusan Rapat Direksi, Rapat Dewan Komisaris, dan/ atau RUPS yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

205

XVIII. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI 1. Pemesan Yang Berhak Perorangan warga negara Indonesia dan perorangan warga negara asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta lembaga/badan hukum Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan. 2. Pemesanan Pembelian Obligasi Pemesanan wajib diterima oleh Manajer Penjatahan apabila telah memenuhi persyaratan apabila pemesanan dilakukan dengan menggunakan formulir pemesanan asli dan pemesanan disampaikan melalui Perusahaan Efek yang menjadi anggota sindikasi Penjaminan Emisi Efek dan/atau agen penjualan Efek. Pemesanan pembelian Obligasi harus diajukan dengan menggunakan FPPO yang dicetak untuk keperluan ini dan pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh Pemesan. FPPO dapat diperoleh dari para Penjamin Emisi Obligasi sebagaimana tercantum pada Bab XXII Prospektus mengenai Penyebarluasan Prospektus dan FPPO. Pemesanan Pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan FPPO yang dicetak untuk keperluan ini dan dikeluarkan oleh Penjamin Emisi Obligasi yang dibuat dalam 5 (lima) rangkap. Pemesanan Pembelian Obligasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani. 3. Jumlah Minimum Pemesanan Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya. 4. Masa Penawaran Obligasi Masa Penawaran Obligasi adalah tanggal 5 dan 7 Juni 2013 pukul 09.00 WIB hingga pukul 16.00 WIB. 5. Pendaftaran Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkannya Obligasi tersebut di KSEI maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut: a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang disimpan KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek pada tanggal 11 Juni 2012. b. Konfirmasi Tertulis berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dengan Pemegang Obligasi. c. Pengalihan kepemilikan Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian yang selanjutnya akan dikonfirmasikan kepada Pemegang Rekening. d. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO, serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi.

206

e. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi kepada pemegang Obligasi dilaksanakan oleh Perseroan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (beneficial owner) yang menjadi pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian, sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan pokok yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Perjanjian Agen Pembayaran. Perseroan melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi berdasarkan data kepemilikan Obligasi yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan. f.

Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh pemilik manfaat Obligasi atau kuasanya dengan membawa asli surat Konfirmasi Tertulis untuk RUPO yang diterbitkan oleh KSEI dan Obligasi yang bersangkutan dibekukan sampai dengan berakhirnya RUPO.

g. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk menerima dan menyimpan Obligasi yang didistribusikan oleh Perseroan. 6. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi Pemesanan harus mengajukan FPPO selama jam kerja yang umum berlaku kepada para Penjamin Emisi Obligasi yang tercantum dalam Bab XXII Prospektus ini mengenai Penyebarluasan Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi. 7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi Para Penjamin Emisi Obligasi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali kepada pemesan satu tembusan dari FPPO yang telah ditandatanganinya sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan. 8. Penjatahan Obligasi Apabila jumlah keseluruhan Obligasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan oleh Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan porsi penjaminan masingmasing dengan persetujuan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No.IX.A.7. Tanggal penjatahan adalah tanggal 10 Juni 2013. Setiap Pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan lebih dari satu pemesanan efek untuk setiap Penawaran Umum. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Efek dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan Efek melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk setiap Penawaran Umum, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Efek yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan. Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan sesuai dengan Peraturan No.IX.A.2. Manajer Penjatahan akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada peraturan Bapepam No.VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No.IX.A.7, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya Masa Penawaran Obligasi.

207

9. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi, pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau dengan bilyet giro atau cek yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan atau kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di: PT Bank Central Asia Tbk Kantor Cabang Korporasi Menara BCA Nomor rekening: 2050007068 Atas nama: PT BCA Sekuritas Jika pembayaran dilakukan dengan cek atau bilyet giro, maka cek atau bilyet giro yang bersangkutan harus dapat diuangkan atau ditunaikan dengan segera selambat-lambatnya tanggal 10 Juni 2013 pukul 11.00 WIB (in good funds) pada rekening tersebut di atas. Semua biaya yang berkaitan dengan proses pembayaran merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi. 10. Distribusi Obligasi Secara Elektronik Distribusi Obligasi secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 11 Juni 2013, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan KSEI. Segera setelah Obligasi diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi memberi instruksi kepada KSEI untuk mendistribusikan Obligasi ke dalam Rekening Efek dari Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Obligasi, maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan. 11. Penundaan Masa Penawaran Obligasi atau Pembatalan Penawaran Umum Dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya Masa Penawaran Obligasi, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Obligasi untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum, dengan ketentuan: 1. terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi: a. Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh perseratus) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut; b. Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau c. Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir IX.A.2-11 sebagaimana ditentukan dalam Peraturan No.IX.A.2; 2. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. mengumumkan penundaan Masa Penawaran Obligasi atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya; b. menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Obligasi atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a di atas;

208

c. menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a di atas kepada OJK paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan d. Perseroan yang menunda Masa Penawaran Obligasi atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Efek telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan efek kepada pemesan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, dan akan memulai kembali Masa Penawaran Obligasi berlaku ketentuan sebagai berikut: 1. dalam hal penundaan Masa Penawaran Obligasi disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 1 poin a, maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan; 2. dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf butir 1 poin a, maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan Masa Penawaran Obligasi; 3. wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan Masa Penawaran Obligasi (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum dimulainya lagi Masa Penawaran Obligasi. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan 4. wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3 kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud. Jika terjadi penundaan atau pembatalan Penawaran Umum atau pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Efek sesuai ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, maka: 1. Apabila uang pembayaran pemesanan Obligasi telah diterima oleh Penjamin Emisi Obligasi atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Perseroan, maka Penjamin Emisi Obligasi atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Perseroan yang telah menerima uang pemesanan wajib mengembalikan uang pemesanan kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja terhitung sejak pengumuman keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum tersebut atau berakhirnya Perjanjian Penjaminan Emisi Efek; 2. Apabila uang pemesanan telah diterima oleh Perseroan maka tanggung jawab pengembalian tersebut menjadi tanggungan Perseroan yang pengembalian pembayarannya melalui KSEI, dengan ketentuan Perseroan telah menerima dana hasil Emisi dengan demikian Perseroan membebaskan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi dari segala tanggung jawabnya; 3. Jika terjadi keterlambatan maka pihak yang menyebabkan keterlambatan yaitu Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi atau Perseroan wajib membayar kepada para pemesan denda untuk tiap hari keterlambatan sebesar 1% (satu persen) di atas tingkat Bunga Obligasi masing-masing Seri Obligasi per tahun dari jumlah dana yang terlambat dibayar. Denda tersebut di atas dihitung dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Denda dikenakan sejak hari ke-3 (ke-tiga) setelah berakhirnya Perjanjian Penjaminan Emisi Efek yang dihitung secara harian. 4. Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum tersebut atau berakhirnya Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi. 12. Lain-lain Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menerima atau menolak Pemesanan Pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

209

XIX. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT Sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I ROTI Tahap I Tahun 2013, telah ditandatangani Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I ROTI Tahap I Tahun 2013 No.80 tanggal 22 Maret 2013, yang dibuat di hadapan FX Budi Santoso Isbandi, SH., Notaris di Jakarta antara Perseroan dengan PT Bank Mega Tbk, selaku Wali Amanat. Dengan demikian yang berhak sebagai Wali Amanat atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan dan bertindak untuk dan atas nama Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I ROTI Tahap I Tahun 2013 adalah PT Bank Mega Tbk, yang telah terdaftar di Bapepam dengan No. 20/STTD-WA/PM/2000 tanggal 2 Agustus 2000 sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal. Wali Amanat telah melakukan uji tuntas terhadap Perseroan sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK No. VI.C.4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2010 tanggal 6 September 2010 tentang Ketentuan Umum dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang, dan telah menandatangani Surat Pernyataan bahwa Wali Amanat telah melakukan penelahaan uji tuntas dengan surat No.317/ CAMR-WA/13 tanggal 21 Maret 2013. 1. Riwayat Singkat PT Bank Mega Tbk, didirikan dengan nama PT Bank Karman berkedudukan di Surabaya, berdasarkan Akta Pendirian No. 32 tanggal 15 April 1969 yang kemudian diperbaiki berdasarkan Akta Perubahan No. 47 tanggal 26 November 1969, kedua Akta tersebut dibuat di hadapan Oe Siang Djie, SH., Notaris di Surabaya. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. J.A.5/8/1 tanggal 16 Januari 1970, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dibawah No. 94/1970 tanggal 4 Februari 1970 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 13 tanggal 13 Februari 1970. Tambahan No. 55/1970. Anggaran Dasar PT Bank Karman kemudian telah beberapa kali mengalami perubahan. PT Bank Karman memperoleh izin untuk beroperasi sebagai bank umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan surat keputusan No.D.15.6.5.48 tanggal 14 Agustus 1969. Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham No.25 tanggal 18 Januari 1992, dibuat oleh Eddy Widjaja. SH., Notaris di Surabaya, nama PT Bank Karman diubah menjadi PT Mega Bank dan domisili diubah menjadi di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.C2-1345 HT.01.04.TH.92 tanggal 12 Februari 1992, didaftarkan di dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dibawah No.741/1992 tanggal 9 Maret 1992 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.36 tanggal 5 Mei 1992, Tambahan No.2009. Perubahan nama PT Mega Bank ini telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan surat No.S.611/MK.13/1992 tanggal 23 April 1992. Anggaran Dasar PT Mega Bank telah diubah seluruhnya dalam rangka Penawaran Umum Perdana dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 13 tanggal 17 Januari 2000, dibuat di hadapan Imas Fatimah SH., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-682HT.01.04-TH.2000 tanggal 21 Januari 2000, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kodya Jakarta Selatan dibawah No. 077/RUB.09.03/II/2000 tanggal 3 Februari 2000 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 20 tanggal 10 Maret 2000, Tambahan No. 1240. Perubahan tersebut termasuk perubahan nama dan status PT Mega Bank sehingga sejak tanggal persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tersebut nama PT Mega Bank berganti menjadi PT Bank Mega Tbk.

210

Anggaran Dasar PT Bank Mega Tbk, telah diubah seluruhnya untuk disesuaikan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tetang Perseroan Terbatas, sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Dan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Mega Tbk. No.3 tanggal 5 Juni 2008 yang dibuat di hadapan Masjuki, SH., pada waktu itu pengganti dari Imas Fatimah, SH., Notaris di Jakarta. akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.AHU-45346.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 28 Juli 2008, serta telah diumumkan dalam Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.50 tanggal 23 Juni 2009, Tambahan No.16490. Anggaran Dasar PT Bank Mega Tbk telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta No.8 tanggal 28 Juni 2011, yang dibuat di hadapan Dharma Akhyuzi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah dicatatkan dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHUAH.01.1026346 tertanggal 12 September 2011. 2. Permodalan Susunan Pemegang Saham PT Bank Mega Tbk. per 31 Maret 2012 berdasarkan Laporan Bulanan yang diterbitkan dan disampaikan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek kepada PT Bank Mega Tbk. berdasarkan surat No DE/IV/2013-0314 tanggal 4 April 2013 adalah sebagai berikut: Nilai Nominal Rp500,- setiap saham Jumlah Saham Nilai Saham (Rp) 6.400.000.000 3.200.000.000.000

Keterangan Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: - PT Mega Corpora - Publik (masing-masing di bawah 5%)

2.108.167.412 1.537.788.638 3.645.956.050 2.754.043.950

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Jumlah Saham Dalam Portepel

1.054.083.706.000 768.894.319.000 1.822.978.025.000 1.377.021.975.000

(%)

57,82 42,18 100,00

3. Pengurusan Dan Pengawasan Susunan Dewan Komisaris dan anggota Direksi PT Bank Mega Tbk berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Mega Tbk No.10 tanggal 17 April 2013, yang dibuat di hadapan Dharma Akhyuzi, S.H., Notaris di Jakarta, adalah sebagai berikut: Komisaris Komisaris Utama Komisaris/Komisaris Independen Komisaris/Komisaris Independen Komisaris

: : : :

Chairul Tanjung Achjadi Ranuwisastra Rachmat Maulana Johanes Bambang Kendarto

Direksi Direktur Utama Direktur Direktur Direktur Direktur Direktur Direktur Direktur Direktur

: : : : : : : : :

Kostaman Thayib Joseph Georgino Godong Sugiharto Max Kembuan Yuni Lastianto Dony Oskaria Cosmas Setiawan Suwono Madi Darmadi Lazuardi Tati Hartawan

4. Kegiatan Usaha Selaku Bank Umum, PT Bank Mega Tbk. menjalankan usaha di dalam bidang perbankan dalam arti seluas-luasnya dengan visi menjadi kebanggaan bangsa dan misi menciptakan hubungan baik yang berkesinambungan dengan nasabah melalui pelayanan jasa keuangan dan kemampuan kinerja organisasi terbaik untuk meningkatkan nilai bagi para pemegang saham. PT Bank Mega Tbk. juga terdaftar sebagai Wali Amanat berdasarkan Surat Tanda Terdaftar sebagai Wali Amanat No. 20/STTD-WA/PM/2000 tanggal 2 Agustus 2000.

211

Berbagai macam jasa pelayanan telah dilengkapi, diantaranya dengan penyediaan Jasa Mega Transactional Banking, Mega Internet Banking, Jasa Pasar Modal (Wali Amanat, Jasa Kustodian, Agen Jaminan, Agen Fasilitas), Kredit Konsumer, Kredit Komersial, Kredit Korporasi, International Transaction (Remittance, Collection, Trade Finance), Treasury/Global Service (Foreign Exchange Transaction, Money Market, Marketable Securities, SBI), Mega Visa Card, Debit and ATM Card (MegaPass), Mega Payroll, Mega Call, Mega SDB, Mega O, Mega Cash, Mega Ultima, Program Free Talk, Pembayaran Tagihan Listrik serta peluncuran produk-produk simpanan. Dalam upaya mewujudkan kinerja sesuai dengan nama yang disandangnya, PT Bank Mega Tbk. berpegang teguh pada asas profesionalisme, keterbukaan, dan kehati-hatian dengan didukung struktur permodalan yang kuat dan fasilitas perbankan terkini. 5. Kantor Cabang PT Bank Mega Tbk Sejalan dengan perkembangan kegiatan usahanya, jaringan operasional PT Bank Mega Tbk terus meluas, sehingga pada akhir 31 Desember 2012 PT Bank Mega Tbk telah memiliki Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas sebanyak 325 Cabang. 6. Pengalaman Wali Amanat Dalam Pengembangan Pasar Modal selama 10 Tahun terakhir (2003-2013), PT Bank Mega Tbk. ikut Berperan Aktif, antara lain bertindak sebagai : A. Wali Amanat (Trustee) : • Obligasi II Adhi Karya Tahun 2003 • Obligasi Panin Sekuritas I Tahun 2003 • Obligasi Arpeni Pratama Ocean Line I Tahun 2003 • Obligasi Unggul Indah Cahaya I Tahun 2003 • Obligasi Amortisasi I Indo Jasa Pratama Tahun 2003 • Obligasi Central Sari Finance I Tahun 2003 • Obligasi I Waskita Karya Tahun 2003 • Obligasi Astra Graphia I Tahun 2003 • Obligasi Clipan Finance I Tahun 2003 • Obligasi Amortisasi Plaza Adika Lestari I Tahun 2003 • Obligasi Amortisasi Beta Inti Multifinance I Tahun 2004 • Obligasi Ultrajaya III Tahun 2004 • Obligasi Semen Baturaja I Tahun 2004 • Obligasi Tunas Baru Lampung I Tahun 2004 • Obligasi III Adhi Karya Tahun 2004 • Obligasi Konversi Suba Indah I Tahun 2004 • Obligasi Inti Fasindo International I Tahun 2002 • Obligasi Great River International I Tahun 2003 • Obligasi Clipan Finance II Tahun 2004 • Obligasi Infoasia Teknologi Global I Tahun 2004 • Obligasi Panin Sekuritas II Tahun 2005 • Obligasi Apexindo Pratama Duta I Tahun 2005 • Obligasi Syariah Ijarah Apexindo Pratama Duta I Tahun 2005 • Obligasi Bank Ekspor Indonesia II Tahun 2005 • Obligasi Citra Marga Nusaphala Persada III Tahun 2005 • Obligasi PLN VIII Tahun 2006 • Obligasi Syariah Ijarah PLN I Tahun 2006 • Obligasi XII Bank BTN Tahun 2006 • Obligasi BCA Finance II Tahun 2007 • Obligasi I Matahari Putra Prima Tahun 2002 • Obligasi II Matahari Putra Prima Tahun 2004 • Obligasi Syariah Ijarah I Matahari Putra Prima Tahun 2004 • Obligasi Tunas Financindo Sarana IV Tahun 2007 • Obligasi II Bank Victoria Tahun 2007

212

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Obligasi Subordinasi I Bank Victoria Tahun 2007 Obligasi I BNI Securities Tahun 2007 Obligasi I Bank Danamon Indonesia Tahun 2007 Obligasi Kresna Graha Sekurindo I Tahun 2007 Obligasi Bank Mayapada II Tahun 2007 Obligasi Subordinasi Bank Mayapada II Tahun 2007 Obligasi Panin Sekuritas III Tahun 2007 Obligasi Indofood Sukses Makmur IV Tahun 2007 Obligasi I Radiant Utama Interinsco Tahun 2007 Obligasi IV Adhi Tahun 2007 Sukuk Mudharabah I Adhi Tahun 2007 Obligasi Japfa I Tahun 2007 Obligasi Jasa Marga VIII Seri M Tahun 2000 Obligasi Jasa Marga X Seri O Tahun 2002 Obligasi Jasa Marga XI Seri P Tahun 2003 Obligasi Jasa Marga XIII Seri R Tahun 2007 Obligasi BFI Finance Indonesia Tahun 2007 Obligasi II Danareksa Tahun 2007 Obligasi Bhakti Finance II Tahun 2007 Obligasi Tunas Financindo Sarana V Tahun 2008 Obligasi Subordinasi II Bank NISP Tahun 2008 Obligasi V Bank DKI Tahun 2008 Obligasi Subordinasi I Bank DKI Tahun 2008 Obligasi IV Bank DKI Tahun 2004 Obligasi Lautan Luas III Tahun 2008 Obligasi Bhakti Securities I Tahun 2008 Obligasi III Danareksa Tahun 2008 Sukuk Ijarah Metrodata Electronics I Tahun 2008 Obligasi Aneka Gas Industri I Tahun 2008 Obligasi Matahari Putra Prima III Tahun 2009 Sukuk Ijarah Matahari Putra Prima II Tahun 2009 Obligasi IV Danareksa Tahun 2009 Obligasi XIII Bank BTN Tahun 2009 Obligasi Indofood Sukses Makmur V Tahun 2009 Obligasi Bank Ekspor Indonesia IV Tahun 2009 Obligasi Apexindo Pratama Duta II Tahun 2009 Obligasi XIII Perum Pegadaian Tahun 2009 Sukuk Ijarah I Bakrieland Development Tahun 2009 Obligasi VI Bank Jabar Banten Tahun 2009 Obligasi Salim Ivomas Pratama I Tahun 2009 Sukuk Ijarah Salim Ivomas Pratama I Tahun 2009 Obligasi Jasa Marga XII Seri Q Tahun 2006 Obligasi SMS Finance I Tahun 2009 Obligasi BFI Finance Indonesia II Tahun 2009 Obligasi BCA Finance III Tahun 2010 Obligasi Subordinasi BCA Finance I Tahun 2010 Obligasi IX Perum Pegadaian Tahun 2002 Obligasi X Perum Pegadaian Tahun 2003 Obligasi XI Perum Pegadaian Tahun 2006 Obligasi XII Perum Pegadaian Tahun 2007 Obligasi Bank Sulut IV Tahun 2010 Obligasi Subordinasi Bank Sulut I Tahun 2010 Obligasi Subordinasi III Bank OCBC NISP Tahun 2010 Obligasi Wajib Konversi Bank ICB Bumiputera Tahun 2010 Obligasi XIV Bank BTN Tahun 2010 Obligasi XIV Jasa Marga Seri JM-10 Obligasi I Jasa Marga Seri JM-10 Tanpa Bunga

213

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Obligasi V Danareksa Tahun 2010 Obligasi VII bank bjb Tahun 2011 Obligasi Mandiri Tunas Finance VI Tahun 2011 Obligasi Indomobil Finance Indonesia IV Tahun 2011 Obligasi BCA Finance IV Tahun 2011 Obligasi XV Bank BTN Tahun 2011 Obligasi MNC Securities II Tahun 2011 Obligasi Serasi Autoraya II Tahun 2011 Obligasi I Bank Riau Kepri Tahun 2011 Obligasi Berkelanjutan USD Medco Energi Internasional I Tahap I Tahun 2011 Obligasi BFI Finance Indonesia III Tahun 2011 Obligasi Berkelanjutan USD Medco Energi Internasional I Tahap II Tahun 2011 Obligasi Berkelanjutan I Perum Pegadaian Tahap I Tahun 2011 Obligasi Clipan Finance Indonesia III Tahun 2011 Obligasi Berkelanjutan I Perum Pegadaian Tahap II Tahun 2012 Obligasi Berkelanjutan I BCA Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2012 Obligasi Berkelanjutan I Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2012 Obligasi Panorama Transportasi I Tahun 2012 Dengan Tingkat Bunga Tetap Obligasi Indofood Sukses Makmur VI Tahun 2012 Obligasi Berkelanjutan I Bank BTN Tahap I Tahun 2012 Obligasi Berkelanjutan I BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2012 Obligasi Medco Energi Internasional III Tahun 2012 Obligasi Indomobil Wahana Trada I Tahun 2012 Obligasi Bank Victoria III Tahun 2012 Obligasi Subordinasi Bank Victoria II Tahun 2012 Obligasi Serasi Autoraya III Tahun 2012 Obligasi Berkelanjutan I SMART Tahap I Tahun 2012 Obligasi Berkelanjutan I ADHI Tahap I Tahun 2012 Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I ADHI Tahap I Tahun 2012 Obligasi Berkelanjutan USD Medco Energi Internasional I Tahap III Tahun 2012 Obligasi I CIMB Niaga Auto Finance Tahun 2012 Obligasi Aneka Gas Industri II Tahun 2012 Sukuk Ijarah Aneka Gas Industri II Tahun 2012 Obligasi Berkelanjutan I Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2012 Obligasi I AKR Corporindo Tahun 2012 Dengan Tingkat Bunga Tetap Obligasi Berkelanjutan I Danareksa Tahap I Tahun 2012 Obligasi I Bima Multi Finance Tahun 2013 Obligasi Berkelanjutan I OCBC NISP Tahap I Tahun 2013 Obligasi Berkelanjutan I BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2013 Obligasi Berkelanjutan I ADHI Tahap II Tahun 2013 Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I ADHI Tahap II Tahun 2013 Obligasi Berkelanjutan I Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2013 Obligasi Berkelanjutan I Bank BTN Tahap II Tahun 2013 Obligasi TPS Food I Tahun 2013 Sukuk Ijarah TPS Food I Tahun 2013

B. Agen Jaminan (Security Agent) : • Obligasi Panin Sekuritas I Tahun 2003 • Obligasi Panin Sekuritas II Tahun 2005 • Obligasi Tunas Baru Lampung I Tahun 2004 • Obligasi I Matahari Putra Prima Tahun 2002 • Obligasi II Matahari Putra Prima Tahun 2004 • Obligasi Syariah Ijarah I Matahari Putra Prima Tahun 2004 • Obligasi Tunas Financindo Sarana IV Tahun 2007 • Obligasi Tunas Financindo Sarana V Tahun 2008 • Obligasi IV Bank DKI Tahun 2004

214

7. Tugas Pokok Wali Amanat Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal dan kemudian ditegaskan lagi di dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi /Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk, tugas pokok Wali Amanat antara lain adalah : a. mewakili kepentingan para Pemegang Obligasi/Pemegang Sukuk, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi/Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk dan peraturan perundang- undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia; b. mengikatkan diri untuk melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam huruf a sejak menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi/Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk dengan Perseroan, tetapi perwakilan tersebut mulai berlaku efektif pada saat Obligasi/Sukuk telah dialokasikan kepada Pemegang Obligasi/Pemegang Sukuk; c. melaksanakan tugas sebagai Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi/ Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi/Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk; dan d. memberikan semua keterangan atau informasi sehubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas perwaliamanatan kepada Otoritas Jasa Keuangan. 8. Penggantian Wali Amanat Berdasarkan dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi/Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk, penggantian Wali Amanat dilakukan karena sebab-sebab antara lain sebagai berikut : a. Izin usaha bank sebagai Wali Amanat dicabut. b. Pencabutan atau pembekuan kegiatan usaha Wali Amanat di Pasar Modal. c. Wali Amanat dibubarkan oleh suatu badan peradilan yang berwenang dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau oleh suatu badan resmi lainnya atau dianggap telah bubar berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. d. Wali Amanat dinyatakan pailit oleh badan peradilan yang berwenang dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau dibekukan operasinya dan/atau kegiatan usahanya oleh pihak yang berwenang. e. Wali Amanat tidak dapat melaksanakan kewajibannya, berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi/Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk dan/atau keputusan RUPO/RUPsu dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal. f. Wali Amanat melanggar ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi/Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. g. Atas permintaan para Pemegang Obligasi/Pemegang Sukuk. h. Timbulnya hubungan Afiliasi antara Wali Amanat dengan Perseroan setelah penunjukan Wali Amanat. i. Timbulnya hubungan kredit yang melampaui jumlah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam dan LK No.VI.C.3, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-309/BL/2008 tanggal 01 Agustus 2008 tentang Hubungan Kredit dan Penjaminan antara Wali Amanat dengan Perseroan. 9. Laporan Keuangan Wali Amanat Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting PT Bank Mega Tbk, untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2012 diambil dari Laporan Keuangan Konsolidasian yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dalam laporannya tertanggal 6 Maret 2013, sedangkan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2011 diambil dari Laporan Keuangan Konsolidasian yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta & Widjaja, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dalam laporannya tertanggal 12 Maret 2012.

215

PT BANK MEGA Tbk NERACA Per 31 Desember 2012 dan 2011 (dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali data saham) 31 Desember 31 Desember 2012 2011

Pos-Pos ASET Kas Giro pada Bank Indonesia Giro pada bank lain Pihak ketiga Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain Pihak ketiga Efek-efek Pihak berelasi Pihak ketiga Tagihan derivatifPihak ketiga Kredit yang diberikan Pihak berelasi Pihak ketiga Tagihan akseptasiPihak ketiga Pihak berelasi Pihak ketiga Aktiva pajak tangguhan Aset tetap, setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp1.019.576 dan Rp858.772 pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 Aset lain-lain setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp24.023 dan Rp22.051 Pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 Pihak berelasi Pihak ketiga JUMLAH ASET

1.355..207 4.666.818 920.372

1.159.680 4.176.631 651.037

8.493.576

10.281.928

20.964 17.454.798 19.987

18.870 10.640.762 85.342

358.911 26.627.284

344.600 31.453.057

321.252 58.527

831 351.884 18.628

1.887.302

1.846.483

3.933 1.341.582 65.219.108

2.689 1.264.071 61.909.027

366.984

194.395

345.093 7.133.936

304.327 8.836.634

130.026 13.268.580

102.591 13.746.648

2.154.992 27.232.768

1.238.239 24.910.248

56.498 5.468.525 640.146 1.424 18.255 321.252 192.750

7.737 5.378.949 10.974 59.081 352.715 344.565

LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS Liabilitas segera Simpanan Giro Pihak berelasi Pihak ketiga Tabungan Pihak berelasi Pihak ketiga Deposito berjangka Pihak berelasi Pihak ketiga Simpanan dari bank lain Pihak berelasi Pihak ketiga Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali Liabilitas derivatif Pihak ketiga Utang pajak penghasilan Utang akseptasiPihak ketiga Pinjaman yang diterimaPihak ketiga

216

Pos-Pos Obligasi subordinasi Pihak Ketiga Liabilitas imbalan pascakerja Beban yang masih harus di bayar dan Liabilitas lain-lain Pihak berelasi Pihak ketiga TOTAL LIABILITAS EKUITAS Modal saham - nilai nominal Rp500 (Rupiah penuh) per saham Modal dasar - 6.400.000.000 saham Modal saham ditempatkan dan disetor penuh 3.645,956,050 saham Tambahan modal disetor Cadangan umum Saldo laba Pendapatan komprehensif lain TOTAL EKUITAS TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS

217

31 Desember 2012 999.942 291.067

31 Desember 2011 998.164 198.103

17.971 316.078 58.956.287

11.175 338.094 57.032.639

1.822.978 1.374.627 881 3.043.108 21.227 6.262.821 65.219.108

1.822.978 1.374.627 828 1.665.749 12.206 4.876.388 61.909.027

PT BANK MEGA Tbk. LAPORAN LABA RUGI Per 31 Desember 2012 dan 2011 (dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali data saham) 31 Desember 31 Desember 2012 2011

Pos-Pos

PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL Pendapatan bunga Beban bunga PENDAPATAN BUNGA - NETO PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA Provisi dan komisi Keuntungan transaksi mata uang asing - neto Keuntungan (kerugian) penjualan efek-efek - neto Keuntungan perubahan nilai wajar instrumen Keuangan - neto Lain lain Total pendapatan operasional lainnya BEBAN OPERASIONAL LAINNYA Provisi dan komisi Beban cadangan kerugian penurunan nilai atas asset keuangan dan asset non-keuangan Pemulihan estimasi kerugian atas transaksi rekening administrasif Beban Umum dan administrasi Beban karyawan Total beban operasional lainnya PENDAPATAN OPERASIONAL - NETO PENDAPATAN NON OPERASIONAL - NETO LABA SEBELUM BEBAN PAJAK BEBAN PAJAK- NETO LABA TAHUN BERJALAN Pendapatan komprehensif lain: Keuntungan / (kerugian) yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar efek-efek yang tersedia untuk dijual - neto TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN LABA PER SAHAM DASAR (nilai penuh)

5.581.049 (2.238.937) 3.342.112

5.191.379 (2.485.184) 2.706.195

881.710 36.217 68.711

630.983 31.271 50.095

(46.987) 27.911 967.562

225.590 25.884 963.823

(25.424)

(17.797)

(207.856)

(296.448)

(1.373.710) (1.164.165) (2.771.155) 1.538.519 27.495 1.566.014 (188.602) 1.377.412

14.209 (1.173.491) (1.066.037) (2.539.564) 1.130.454 60.862 1.191.316 (117.964) 1.073.352

9.021 1.386.433 378

(63.095) 1.010.257 294

Alamat PT Bank Mega Tbk. adalah sebagai berikut : PT BANK MEGA Tbk. Menara Bank Mega. Lantai 16 Jalan Kapten Tendean Kav. 12-14 A Jakarta 12790 Telepon : (021) 79175000 Faksimili : (021) 7990720 Up. : Capital Market Services

218

XX. AGEN PEMBAYARAN Agen Pembayaran adalah KSEI, yang telah ditunjuk oleh Perseroan sesuai dengan Akta Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi Berkelanjutan I ROTI Tahap I Tahun 2013 No.84 tanggal 22 Maret 2013, yang dibuat di hadapan FX Budi Santoso Isbandi, S.H., Notaris di Jakarta, berdasarkan mana KSEI berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran jumlah pokok dan bunga Obligasi kepada Pemegang Obligasi, untuk dan atas nama Perseroan, setelah Agen Pembayaran menerima dana tersebut dari Perseroan dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam perjanjian antara Perseroan dan KSEI. Alamat Agen Pembayaran adalah sebagai berikut: PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I, Lantai 5 Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 52-53 Jakarta 12190 Telepon : (021) 5299 1099 Faksimili : (021) 5299 1199

219

XXI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dapat diperoleh pada kantor para Penjamin Emisi Obligasi di Indonesia berikut ini: PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI

Menara BCA – Grand Indonesia Lantai 41 Jalan M.H. Thamrin No. 1 Jakarta 10310 Penjamin Emisi Obligasi Akan ditentukan kemudian

220