PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI PENGAWAS SEKOLAH

1

PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI PENGAWAS SEKOLAH Oleh: Prof. Dr. H. Sufyarma Marsidin, M.Pd. Dosen Jurusan Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan UNP, Padang.

Abstrak: Pengawas sekolah salah satu tenaga kependidikan dengan tugas pokok membantu pengembangan kompetensi kepala sekolah dan guru secara profesional serta mengawasi pelaksanaan 8 SNP di sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dalam pelaksanaan tugasnya, sebagian pengawas sekolah kurang berkompeten. Jabatan pengawas adalah jabatan fungsional dengan pengembangan karir melalui sistem kredit, dengan tingkatan jabatannya pengawas muda, madya dan utama. Peningkatkan kompetensi pengawas sekolah dan calon pengawas sekolah dapat diupayakan melalui pendidikan profesi pengawas sekolah. Kata kunci; pengawas sekolah dan pendidikan profesi.

I. Pendahuluan Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian,kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat (Pasal 1 ayat 1 UU N0/2003). Untuk mencapai tujuan pendidikan perlu dikembangkan sistem pendidikan yang berkualitas. Dalam upaya mewujudkan pendidikan yang berkualitas diterapkan 8 (delapan) standar nasional pendidikan (SNP), hal ini sesuai dengan pasal 3 dan 4 PP N0 19/2005) antara lain: SNP berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu dan SNP bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan

bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang ber-

martabat. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan merupakan salah satu standar dari 8 SNP. Pendidik Dan Tenaga Kependidikan mempunyai posisi yang strategis UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA, Visit Our website at: perpustakaan.upi.edu | repository.upi.edu | upi.edu

2

dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan (pasal 1 ayat 5 UU No 20/2003). Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan (pasal 39 ayat 1 UU No 20/2003). Selanjutnya dalam Penjelasan UU N0 20 / 2003 Pasal 39 ayat 1 yang dimaksud tenaga kependidikan adalah pengelola satuan pendidikan, penilik, pamong belajar, pengawas, peneliti, pengembang, pustakawan, laboran, dan teknisi sumber belajar. Pengawas sekolah adalah tenaga kependidikan yang mempunyai peranan penting dalam pengawasan pelaksanaan pendidikan di sekolah. Pengawas Sekolah diangkat dari guru atau dari kepala sekolah. Untuk diketahui bahwa guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan tetap diberi tunjangan profesi guru apabila yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas sebagai pendidik (pasal 15 ayat 4, PP No. 74/2008). Pengawas satuan pendidikan bertugas untuk membimbing dan melatih profesional guru serta melakukan tugas pengawasan akademik dan manejerial (PP N0. 74/2008). Selanjutnya tugas pokok pengawas sekolah dalam melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan meliputi: penyusunan program pengawasan, pelaksanaan pembinaan dan pemantauan 8 SNP, penilaian, pembimbingan dan pelatihan profesional guru, evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, dan pelaksanaan tugas kepengawasan di daerah khusus (pasal 5, Permenpan Reforbirokrasi N0. 21/2010 tgl 30 Des 2010 tentang jabatan pengawas sekolah dan angka kreditnya). Berdasarkan pengamatan di lapangan selama penulis menjadi Kepala Dinas Pendidikan di Kabupaten Agam Sumatera Barat lebih kurang 2,5 tahun dan pengalaman penulis menjadi Instruktur pada Diklat Profesi Kepangawan di Sumatera Barat, ada gejala masih banyak guru dan kepala sekolah yang ditugaskan sebagai pengawas sekolah kurang memiliki standar kompetensi

kepeng-

awasan sekolah yang sesuai dengan Permendiknas N0. 12/2007 tanggal 28 Maret 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah dan Permenpan Reforbirokrasi N0. 21/2010 tgl 30 Des 2010 tentang jabatan pengawas sekolah dan angka kreditnya. UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA, Visit Our website at: perpustakaan.upi.edu | repository.upi.edu | upi.edu

3

Hal ini diantaranya terlihat dari masih adanya pengawas yang menjadi pengawas sekolah hanya sekedar memperpanjang usia pensiun atau karena PNS yang diberhentikan dalam jabatan struktural. Untuk meningkatkan standar kompetensi pengawas sekolah baik yang sudah diangkat maupun calon pengawas sekolah perlu mengikuti pendidikan profesi pada Program Pendidikan Profesi Pengawas Sekolah pada Perguruan Tinggi yang memiliki Program Studi atau Jurusan Administrasi/Manajemen Pendidikan yang terakreditasi minimal B dan/atau A. Rencana pelaksanaan Pendidikan Profesi Pengawas Sekolah didukung secara legalitas oleh: (1) Pasal 15 UU N0. 20/ 2003 menyebutkan bahwa: Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus dan (2) pasal 20 ayat 3 UU No. 20/2003 bahwa perguruan tinggi dapat menyelenggarakan program akademik, profesi, dan/atau vokasi. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bagaimanakah pelaksanaan program pendidikan profesi pengawas sekolah pada Program Studi/Jurusan Administrasi FIP/FKIP LPTK.

II. Program Pendidikan Profesi Pengawas Sekolah A. Dasar Dasar pembukaan Program Pendidikan Profesi Pengawas sekolah antara lain sebagai berikut: 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya: Pasal 15 UU N0. 20/2003, Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus dan pasal 20 ayat 3 UU No. 20/2003, perguruan tinggi dapat menyelenggarakan program akademik, profesi, dan/atau vokasi. 2. UU N0. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, khususnya pasal 1 ayat 3 tentang perlunya pendidikan profesi bagi pekerjaan/kegiatan professional dalam bidang pendidikan. 3. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, khususnya pasal 39, Pengawas sekolah salah satu tenaga ke-

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA, Visit Our website at: perpustakaan.upi.edu | repository.upi.edu | upi.edu

4

pendidikan. Untuk melakukan pengawasan pendidikan formal dilakukan oleh pengawas satuan pendidikan. 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia N0. 74 Tahun 2008 tentang Guru, bahwa guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan bertugas untuk membimbing dan melatih profesional guru serta tugas pengawasan akademik dan manejerial. 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah dan Madrasah. 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Republik Indonesia N0 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya.

B. Tujuan 1. Tujuan Umum Program Pendidikan Profesi Pengawas Sekolah bertujuan untuk menghasilkan pengawas sekolah sebagai tenaga kependidikan yang profesional yang mampu membantu pembinaan dan pengembangan profesional guru serta melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan 8 (delapan) standar nasional pendidikan di sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan. 2. Tujuan Khusus Tujuan khusus pendidikan profesi pengawas sekolah untuk mempersiapkan dan menghasilkan pengawas sekolah yang memiliki kemampuan antara lain berikut ini. a. Pengawas sekolah mampu menyusun program pengawasan pendidikan, khususnya pengawasan sekolah. b. Pengawas sekolah mampu melakukan pembinaan dan pelatihan pengembangan profesional guru secara berkelanjutan. c. Pengawas sekolah mampu melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan 8 (delapan) standar nasional pendidikan di sekolah.


5

d. Pengawas sekolah mampu melaksanakan penilaian terhadap kinerja kepala sekolah dan guru berdasarkan 8 SNP untuk meningkatkan mutu pendidikan. e. Pengawas sekolah mampu melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan pada sekolah binaan dan/atau guru binaan. f. Pengawas sekolah mampu menyusun program pembimbingan dan pelatihan professional guru secara berkelanjutan. g. Pengawas sekolah mampu melaksanakan program pembimbingan dan pelatihan profesional guru secara berkelanjutan. h.

Pengawas sekolah mampu mengevaluasi hasil pembimbinhan dan pelatiham profesional guru secara berkelanjutan.

i. Pengawas sekolah mampu membimbing guru dan kepala sekolah dalam menyusun proposal penelitian tindakan kelas dan penelitian tindakan institusional dalam pengembangan professional guru. C. Syarat Untuk memasuki program pendidikan profesi pengawas sekolah dengan persyaratan antara lain: (1) Telah memiliki ijazah S1 atau S2, (2) Telah berpengalam mengajar 10 tahun atau (3) Telah berpengalaman menjadi kepala sekolah minimal 4 tahun, (4) Guru yang telah memiliki sertifikat pendidik (5) Memiliki pangkat minimum penata, golongan ruang III C bagi PNS, (6) Berusia setinggi-tingginya 50 tahun, (7) Lulus seleksi program pendidikan profesi pengawas sekolah, (8) Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan oleh surat keterangan dokter.

D. Kompetensi Pengawas Sekolah Pengawas sekolah salah satu tenaga kependidikan. Untuk melakukan pengawasan pendidikan formal dilakukan oleh pengawas satuan pendidikan (pasal 39, PP N0 19/2005 tentang SNP). Kegiatan pengawasan proses pembelajaran dilakukan oleh pengawas sekolah, pengawasan proses pembelajaran meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan pengambilan langkah tindak lanjut dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan mutu pendidikan di UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA, Visit Our website at: perpustakaan.upi.edu | repository.upi.edu | upi.edu

6

sekololah secara berkelanjutan (pasal 23, PP N0. 19 Tahun 2005). Selanjutnya kegiatan pengawasan sekolah yang meliputi supervisi manajerial dan akademik dilakukan secara teratur dan berkesinambungan oleh pengawas satuan pendidikan dan kepala satuan pendidikan (pasal 57, PP N0. 19 Tahun 2005). Agar pengawas sekolah dapat melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien serta profesional, untuk itu pengawas sekolah harus memiliki seperangkat kompetensi. Kompetensi adalah perpaduan penguasaan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dapat diwujudkan dalam perilaku berpikir, bertindak pada suatu pekerjaan tertentu. Selanjutnya Mukhtar dan Iskandar (2009:97) mengemukakan substansi kompetensi sebagai berikut: (1) kemampuan, pengetahuan, kecakapan, sikap, sifat, pemahaman, apresiasi dan harapa, (2) tampil nyata dalam tindakan, tingkah laku dan unjuk kerja, dan (3) hasil unjuk kerja tersebut memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Berikutnya Mukhtar dan Iskandar (2009:99-101) mengemukakan kompetensi pengawas sekolah berikut ini. 1. Kompetensi Pedagogik Pengawas Secara umum kompetensi pedagogik pengawas sekolah adalah: (1) menguasai prosedur dan teknik supervisi akademik dan manajerial, kepemimpinan sekolah, serta pengembangan SDM sekolah yang efektif, (2) memahami masalah dan tugas pengawasan dalam berbagai perspektif, (3) mampu menganalisis permasalahan pendidikan, ditinjau dari filsafat pendidikan, psikologi pendidikan, psikologi perkembngan, perilaku organisasi serta sosiologi dan andragogy, dan (4).mengembangkan metoda, teknik dan pendekatan pengawasan sekolah yang fektif. 2. Kompetensi Profesional Kompetensi profesional pengawas sekolah secara umum: (1) pembinaan dan pengembangan kemampuan kepala sekolah dan guru dalam penyusunan program pengawasan manajerial dan akademik, (2) pengawasan manajerial dan akademik dalam pelaksanaan 8 SNP, dan (3) penelitian dan penilaian tentang pelaksanaan 8 SNP di sekolah untuk memperbaiki mutu pendidikan


7

3. Kompetensi Personal Kompetensi personal pengawas sekolah secara umum adalah: (1) memiliki kesadaran diri akan tugas dan tanggung jawab sebagai pengawas sekolah, (2) memiliki kreativitas dalam peningkatan

mutu pendidikan

disekolah, (3) memiliki kemampuan berpikir secara kontekstual, (4) bersikap terbuka dan mempunyai rasa ingin tahun dalam rangka memperbaiki mutu pendidikan, dan (5) memiliki motivasi kerja dalam menjalankan tugas kepengawasan. 4. Kompetensi Sosial Kompetensi sosial pengawas sekolah secara umum adalah: (1) memiliki kemampuan antisipatif terhadap hal yang bersifat negatif dan positif. yang mempengaruhi pendidikan, (2) mampu mengendalikan situasi sosial yang kurang menguntungkan terhadap pendidikan. (3) mampu bekerjasama dengan organisasi profesi serta sosial kemasyarakatan untuk meningkatkan mutu pendidikan, (4) mampu mengelola konflik dan mencarikan solusi yang menang-menang, dan (5) membangun kerjasama yang baik dengan berbagai stakeholders. Selanjutnya kompetensi pengawas sekolah/madrasah didasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Nomor 12 Tahun 2007 tanggal 28 Maret 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah, dengan rincian berikut ini. 1. Kompetensi Kepribadian Indikator kompetensi kepribadian pengawas sekolah antara lain sebagaberikut: (1) memiliki tanggung jawab sebagai pengawas sekolah, (2) kreatif dan mampu memecahkan masalah yang berkaitan dengan kehidupan pribadinya, pendidikan dan tugas sebagai pengawas sekolah, (3) memiliki rasa ingin tahu tentang ipteks yang mendukung tugasnya sebagai pengawas sekolah, dan (4) menumbuhkan motivasi kerja pada dirinya sebagai pengawas sekolah dan stakeholder pendidikan. 2. Kompetensi Supervisi Manajerial


8

Indikator kompetensi supervisi manajerial pengawas sekolah adalah: (1) menguasai metode, teknik dan prinsip supervise untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah, (2) menyusun program supervisi pendidikan berdasarkan visi dan misi sekolah, (3) menyusun metoda kerja dan instrumen kepengawasan sekolah, (4) menyusun laporan dan tindak lanjut kepengawasan sekolah, (5) membina kepala sekolah dalam pengelolaan sekolah berdasarkan manajemen berbasis sekolah; (6) membina kepala sekolah dan guru dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah, (7) mendorong guru dan kepala sekolah untuk merefleksikan hasil pengawasan untuk memperbaiki mutu pendidikan di sekolah, dan (8) memantau pelaksanaan 8 SNP dan membantu pelaksanaan akreditasi sekolah. 3. Kompetensi Supervisi Akademik Indikator supervisi akademik pengawas sekolah adalah: (1) memahami teori, konsep dan prinsip tentang perkembangan peserta didik, (2) memahami teori, konsep dan prinsip tentang perkembangan proses pembelajaran peserta didik, (3) membantu guru dalam menyusun silabus, RPP dan prinsip pengembangan KTSP, (4) membantu guru dalam pelaksanaan strategi pembelajaran yang menyenangkan (5) membantu guru dalam mengelola dan mngembangkan media pembelajaran, dan (6) membantu guru untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam proses pembelajaran yang efektif. 4. Kompetensi Evaluasi Pendidikan Indikator kompetensi evaluasi pendidikan pengawas sekolah adalah: (1) membantu guru dalam menyusun kriteria dan indikator dalam keberhasilan pendidikan, (2) membimbing guru dalam menentukan aspekaspek penting yang dinilai dalam setiap mata pelajaran yang diajarkan, (3) menilai kepala sekolah, guru, dan staf dalam pelaksanaan tugas pokok dan tanggung jawabnya untuk meningkatkan mutu pendidikan, (4) memantau pelaksanaan pembelajaran dan hasil belajar siswa serta menganalisisnya untuk meningkatkan mutu pendidikan, (5) membantu guru dalam mengUNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA, Visit Our website at: perpustakaan.upi.edu | repository.upi.edu | upi.edu

9

analisis hasil belajar siswa dan membantunya dalam peningkatan mutu pendidikan, dan (6) mengolah serta menganalisis data hasil penilaian kinerja kepala sekolah, guru, dan staf untuk meningkatkan mutu pendidikan. 5. Kompetensi Penelitian dan Pengembangan Kompetensi penelitian dan pengembangan dengan indicator antara lain sebagai berikut: (1) menguasai berbagai pendekatan, jenis dan metode penelitian pendidikan, khususnya penelitian tindakan kelas/ institusi, (2) menentukan masalah kepengawasan yang penting diteliti berkaitan dengan profesi serta karir guru dan kepala sekolah, (3) membantu kepala sekolah dan guru dalam penyusunan proposal penelitian baik kualitatif maupun kuantitatif, (4) melaksanakan penelitian untuk memecahkan masalah pendidikan dan merumuskan kebijakan pendidikan dan karakter di sekolah, (5) mengolah dan menganalisis hasil penelitian untuk perbaikan mutu pendidikan, (6) laporan hasil penelitian diolah untuk dimasukkan dalam jurnal pendidikan, (7) memberikan bimbingan kepada kepala sekolah dan guru dalam penyusunan proposal dan pelaksanaan penelitian pendidikan, khusus penelitian tindakan kelas dan (8) menyusun buku panduan dalam penyusunan proposal penelitian 6. Kompetensi Sosial Kompetensi sosial dengan indikator antara lain sebagai berikut: (1) mampu bekerjasama dengan sesama pengawas sekolah, para kepala sekolah, guru dan staf lainnya tentang pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya untuk meningkatkan mutu pendidikan dan (2) aktif dalam kegiatan organisasi profesi seperti antara lain: Ikatan Pengawas Sekolah Indonesia, Persatuan Guru Republik Indonesia, Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia serta organisasi profesi dan sosial lainnya. Pengawas sekolah adalah tenaga profesional yang berkedudukan sebagai pegawai negeri sipil, yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan


10

akademik dan manajerial pada satuan pendidikan (Permenpan Reformasibirokrasi No. 21/2010). Berdasarkan Permendiknas No. 12/2007 dan Permenpan Reforbirokrasi N0. 21/2010 bahwa ruang lingkup kegiatan pengawasan akademik oleh pengawas sekolah. Untuk diketahui bahwa pengawasan akademik merupakan fungsi pengawas yang berkaitan dengan aspek pelaksanaan tugas: pembinaan, pemantauan, penilaian dan pelatihan professional guru dalam bidang: (1) perencanaan pembelajaran, (2) pelaksanaan pembelajaran, (3) penilaian hasil belajar siswa, (4) tindak lanjut, (5) pembimbingan dan pelatihan profesional guru secara berkelanjutan. Pembimbingan dan pembinaan profesionalisme guru sistematis, sistemik dan berkelanjutan bertujuan untuk: 1. Meningkatkan pemahaman dan penerapan kompetensi guru seperti: kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional. 2. Membantu guru dalam peningkatan kemampuannya dalam penerapan: standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan dan standar penilaian. Kegiatan pembinaan guru ini mencakup: pola pembelajaran KTSP, pengembangan silabus dan RPP, pengembangan penilaian, pengembangan bahan ajar dan penulisan butir soal. 3. Membantu guru dalam peningkatan kemampuan tentang penyusunan proposal penelitian tindakan kelas serta penerapannya. Oleh karena itu, ruang lingkup kegiatan kepengawasan akademik membantu guru antara lain sebagai berikut: (1)

meningkatkan kemampuan guru dalam

administrasi perencanaan pembelajaran, (2) meningkatkan kemampuan guru dalam pelaksanaan proses pembelajaran yang menyenangkan, (3) meningkatkan kemampuan guru dalam pelaksanaan penilaian hasil belajar siswa, (4) meningkatkan kemampuan guru dalam penggunaan media pembelajaran, (5) meningkatkan kemampuan guru dalam pemanfaatan lingkungan dan sumber belajar, (6) meningkatkan kemampuan guru dalam pemanfaatan IT dalam proses pembelajaran, dan (7) meningkatkan kemampuan guru untuk melakukan refleksi terhadap hasil yang telah dicapainya. UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA, Visit Our website at: perpustakaan.upi.edu | repository.upi.edu | upi.edu

11

Dalam kegiatan kepengawasan akademik, pengawas sekolah melakukan pemantauan tentang: (1) pelaksanaan standar isi, (2) pelaksanaan standar proses, (3) pelaksanaan standar penilaian, dan (4) standar kompetensi lulusan. Pengawas sekolah melakukan penilaian terhadap kinerja guru antara lain sebagai berikut: (1) perencanaan pembelajaran, (2) pelaksanaan pembelajaran, (3) penilaian proses dan hasil pembelajaran, (4) pembimbingan dan pelatihan peserta didik, (5) pengembangan bahan ajar, (6) penelitian tindakan kelas dalam rangka perbaikan proses pembelajaran, dan (7) pelaksanaan tugas tambahan guru yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok yang sesuai dengan beban kerja guru. Selanjutnya berdasarkan Permendiknas No. 12/2007 dan Permenpan Reforbirokrasi N0. 21/2010 bahwa ruang lingkup kegiatan pengawasan manejerial oleh pengawas sekolah. Untuk itu, pengawasan manejerial merupakan fungsi pengawasan yang berkaitan dengan aspek pengelolaan sekolah tentang peningkatan efisiensi dan efektifitas sekolah yang mencakup dalam perencanaan, koordinasi, pelaksanaan, penilaian dan pengembangan kompetensi guru, kepala sekolah, dan staf lainnya untuk mencapai tujuan pendidikan yang bermutu dan berkarakter. Dalam pelaksanaan pengawasan manajerial, pengawas sekolah berperan antara lain sebagai berikut: (1) sebagai fasilitator dalam proses perencanaan, koordinasi, dan pengembangan manajemen sekolah, (2) sebagai asesor dalam mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan dalam menganalisis profil sekolah, (3) sebagai nara sumber atau teman sejawat dalam pengembangan mutu dan pelayanan prima sekolah, dan (4) sebagai evaluator terhadap hasil pengawasan tentang pelaksanaan 8 Standar Nasional Pendidikan di sekolah. Ruang lingkup kegiatan pengawas sekolah pada pengawasan manajerial antara lain sebagai berikut: (1) Pengelolaan sekolah meliputi: penyusunan program sekolah jangka panjang, menengah dan pendek yang merujuk pada SNP, pelaksanaan program sekolah, pengawasan dan evaluasi internal kepemimpinan sekolah dan sistem informasi manajemen sekolah.


12

(2) Membantu kepala sekolah dan membentuk tim di sekolah untuk melakukan evaluasi diri sekolah (EDS). Hasil EDS tersebut direfleksikan dalam upaya pelayanan prima dan penjaminan mutu pendidikan. (3) Membantu kepala sekolah dalam pengembangan perpustakaan, laboratorim dan pusat sumber belajar yang berbasis IT. (4) Membantu kepala sekolah dalam pengembangan program bimbingan dan konseling di sekolah (5) Memantau pelaksanaan 8 SNP di sekolah (standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar pengelolaan, standar sarana dan prasarana, standar pembiayaan, dan standar penilaian. Hasil pemantauan ini dapat membantu kepala sekolah dalam menyusun akreditasi sekolah. (6) Menilai kinerja kepala sekolah tentang pengelolaan sekolah yang berdasarkan 8 SNP.

E. Kurikulum Pendidikan Profesi Pengawas Sekolah Pengawas sekolah merupakan jabatan fungsional. Dalam pengembangan profesi pengawas sekolah merupakan kegiatan yang harus dirancang dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sikap dan keterampilan untuk meningkatkan profesionalisme pengawas sekolah dalam rangka membantu kepala sekolah dan guru untuk meningkatkan mutu pendidikan. Pengawas sekolah merupakan jabatan fungsional yang mempunyai tugas, tanggungjawab dan wewenang untuk melaksanakan pengawasan akademik dan pengawasan manajerial untuk membantu kompetensi guru dan kepala sekolah pada satuan pendidikan. Sasaran pengawasan pada setiap pengawas adalah sebagai berikut: (1) Untuk pengawas TK/SD paling sedikit mengawasi 10 sekolah atau 60 orang guru. (2) Untuk pengawas SLTPdan SLTA paling sedikit 7 sekolah atau 40 orang guru. (3) Untuk pengawas PLB paling sedikit 5 sekolah atau 40 orang guru.


13

(4) Untuk pengawas Bimbingan Konseling 40 Orang guru (Permenpan Refor Birokrasi No 21/2010 pasal 6 ayat 2).

Untuk selanjutnya pengembangan karir jabatan fungsional pengawas sekolah yang berdasarkan pasal 13 Permenpan No 21/2010 adalah: (1) Pengawas sekolah muda mempunyai jenjang pangkat pengawas golongan IIIc dan IIId (2) Pengawas madya jenjang pangkat pengawas sekolah Golongan IVa, IVb dan IVc (3) Pengawas sekolah utama golongan IVd dan IVe

Untuk selanjutnya pengembangan karir pengawas sekolah dapat dilaksanakan melalui pendidikan profesi pengawas sekolah. Pelaksanaan pendidikan profesi pengawas sekolah berdasarkan kompetensi dan tugas pengawas sekolah baik pengawas manajerial maupun pengawas akademik, maka dirumuskan kurikulum pendidikan profesi Pengawas Sekolah sebanyak 40 sks untuk dua semester perkuliahan dengan rincian berikut ini: 1. Perencanaan Pendidikan (3 sks) 2. Manajemen Pendidikan (3 sks) 3. Kepemimpinan Pendidikan (3 sks) 4. Supervisi Pendidikan (3 Sks) 5. Penelitian Tindakan Kelas dan Sekolah (3 sks) 6. Evaluasi Pendidikan (3 sks) 7. Profesionalisme Pendidik dan Tenaga Kependidikan (3 sks) 8. Sistem Informasi Manajemen Pendidikan (3sks) 9. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (3 sks) 10. Inovasi dan Kebijakan Pendidikan ( 3 sks) 11. Bimbingan dan Konseling ( 3 sks) 12. Teknologi Pembelajaran (3 sks) 13. Studi Kasus dan Praktikum Kepengawasan Manajerial dan Akademik pada Satuan Pendidikan (4 sks)


14

F. Sitem Penyelenggaraan Sistem penyelenggaraan program pendidikan profesi pengawas sekolah dengan alternatif sebagai berikut: 1. Alternatif pertama, penyelenggaran program pendidikan profesi pengawas sekolah secara mandiri dengan waktu selama 2 (dua) semester atau 2. Alternatif kedua, penyelenggaran program pendidikan profesi pengawas sekolah menyatu dengan program S2 Jurusan Adminitarsi Pendidikan.

G. Kode Etik Pengawas Sekolah Kode etik pengawas sekolah dikutip dari Buku Kerja Pengawas Sekolah (2011:67) yang diterbitkan oleh Pusat Pengembangan Tenaga Kependidikan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Kementrian Pendidikan Nasional sebagai berikut. 1. Dalam melaksanakan tugas, senantiasa berlandaskan iman dan taqwa, serta mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Merasa bangga mengemban tugas sebagai pengawas sekolah. 3. Memiliki pengabdian yang tinggi dalam menekuni tugas sebagai pengawas sekolah. 4. Bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab dalam tugasnya sebagai pengawas sekolah. 5. Menjaga citra dan nama baik selaku Pembina dalam melaksanakan tugas sebagai pengawas sekolah. 6. Memiliki disiplin yang tinggi dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pengawas sekolah. 7. Mampu menampilkan keberadaannya sebagai aparat dan tokoh yang diteladani. 8. Sigap dan terampil untuk menanggapi dan membantu memecahkan masalah masalah yang dihadapi aparat binaannya. 9. Memiliki rasa kesetiakawanan sosial yang tinggi, baik terhadap aparat binaan maupun terhadap sesama pengawas sekolah.


15

Setiap Pengawas Sekolah dituntut untuk menguasai seperangkat kode etik di atas yang tercermin pada prilakunya dalam melaksanakan tugas-tugas kepengawasan melalui kegiatan monitoring, penilaian dan pembinaan. Dengan kata lain nilai-nilai dalam kode etik tersebut harus terintegrasi dan terinternalisasi pada setiap prilaku pengawas sekolah

III. Penutup Berdasarkan pembahasan pada bab II penulis simpulkan antara lain sebagai berikut: 1. Berdasarkan UU Sisdiknas bahwa perguruan tinggi yang terakreditasi dapat menyelenggarakan pendidikan akademik, profesi dan vokasi. Untuk itu, Jurusan Administrasi Pendidikan yang terakreditasi oleh BAN PT minimal B dapat melaksanakan pendidikan profesi pengawas sekolah. 2. Pendidikan profesi pengawas sekolah bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pengawas dan calon pengawas serta melakukan pelaksanaan pengawasan terhadap 8 SNP untuk meningkatkan mutu pendidikan. 3. Calon mahasiswa pendidikan profesi pengawas sekolah berasal dari guru dan kepala sekolah yang telah memiliki ijazah S1 atau S2. Pendidikan ini dilaksanakan selama dua semester dengan 40 SKS. 4. Pelaksanaan pendidikan profesi pengawas sekolah ini dapat dilakukan dengan dua alternatif yaitu: (1) dilaksanakan secara mandiri di bawah koordinasi Program S1 Jurusan Administrasi Pendidikan dan (2) dilaksanakan secara terintegrasi dengan Program S2 Jurusan Administrasi Pendidikan, para lulusan program ini mendapat dua ijazah yaitu ijazah S2 Administrasi pendidikan dan sertifikat profesi Pengawas Sekolah.


PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI PENGAWAS SEKOLAH

Recommend Documents